manajemen risiko; dan proses manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko di BSN diwujudkan melalui pengembangan budaya risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Struktur manajemen risiko, meliputi Komite Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko, Unit Kepatuhan Manajemen Risiko, dan Inspektorat. Dalam penerapan manajemen risiko, dilakukan melalui proses yaitu:

1. Komunikasi dan konsultasi,

2. Penetapan konteks,

3. Penilaian risiko yang meliputi

identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko,

4. Penanganan risiko, dan

Pemantauan dan reviu.

K epala BSN telah menetapkan Peraturan BSN No. 5 tahun 2018

tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagai upaya untuk mengatur pelaksanaan Manajemen Risiko di BSN. Untuk implementasinya, dilakukan Sosialisasi Peraturan BSN No. 5 tahun 2018 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, sekaligus dilakukan pencanangan penerapannya oleh Kepala BSN, Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc. sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan manajemen risiko di lingkungan BSN dengan berbasiskan SNI ISO 31000 yang secara simbolis dengan menandatangani Kebijakan Manajemen Risiko pada tanggal 15 Mei 2018 di kantor BSN yang dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya di lingkup BSN. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab

menyelenggarakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia telah mengadopsi standar internasional menjadi SNI ISO 31000. Harapannya standar tersebut dapat diterapkan secara luas baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi swasta. Seperti dikatakan Kepala BSN, Instansi pemerintah minimal tidak hanya sekedar mengandalkan SNI ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu, tetapi juga perlu menambahkan SNI ISO 31000 sebagai sistem manajemen risiko di lingkungan instansi Pemerintah. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen yang penting dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008.

Peraturan BSN tersebut mengatur ketentuan umum; tujuan, manfaat, dan prinsip manajemen risiko; penerapan

Inspektorat BSN

Juni 2018 Volume VI, Issue 1

Juni 2018 :

BSN Mencanangkan

SNI ISO 31000

1

Pakta Kebijakan MR 2

Workshop dan Bedah

Buku SNI ISO 31000

3

Proses MR di BSN 4

BULETIN PENGAWASAN

A nation’s culture

resides in the

hearts and in the

soul of its people.

Mahatma Gandhi

BSN Mencanangkan Penerapan Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000

PAKTA KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BSN

Page 2

Volume 1, Issue 1

D alam rangka meningkatkan wawasan

dan pemahaman mengenai SNI ISO

31000 tentang Manajemen Risiko

dan penerapannya, BSN menyelenggarakan

Bedah Buku dan Workshop Manajemen

Risiko Berbasis SNI ISO 31000 di gedung II

BPPT, tanggal 23 Mei 2018. Acara ini

menghadirkan narasumber dosen tetap FEB

UI untuk mata kuliah keuangan dan

manajemen risiko yang juga menjabat

sebagai Dewan Penasihat Indonesia Risk

Professional Association (IRPA), Dr. Dewi

Hanggraeni; Dewan Penasihat Indonesia

Risk Management Professional Association

(IRMAPA), Leo J Susilo; serta inspektur

Inspektorat BSN, Heru Suseno.

Sekretaris Utama BSN, Puji Winarni,

menyambut baik acara ini. Tak lupa ia

mengapresiasi komite teknis 10-03, karena

selain merumuskan, mengadopsi standar SNI

ISO 31000, komite teknis ini juga sangat

agresif dalam menyosialisasikan SNI ISO

31000 ke masyarakat.

Menanggapi buku ini, Leo

memandang bahwa kendatipun secara umum

sudah cukup baik, namun buku ini masih

perlu perbaikan. Apalagi, ketika buku ini

terbit, pada saat yang sama ISO juga telah

menerbitkan revisinya terbaru, sehingga isi dari

buku ini perlu mendapatkan kajian terhadap

seberapa jauh kesesuaiannya dengan revisi ISO

31000:2018.

Pun demikian menurut Dewi. “Secara

keseluruhan, penyajian buku ini sudah baik dan

bermanfaat. Namun buku ini akan lebih baik

bila ditambah dengan pembuktian manfaat

dalam menerapkan manajemen risiko berbasis

SNI ISO 31000 dan bahayanya jika tidak

menerapkan manajemen risiko berbasis SNI ISO

31000,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Heru

memaparkan bahwa BSN sebagai lembaga

pemerintah non kementerian yang bertanggung

jawab di bidang standardisasi juga sedang

berusaha menerapkan SNI ISO 31000. Heru pun

menegaskan bahwa saat ini BSN telah

menerbitkan Peraturan BSN Nomor 5 Tahun

2018 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan

BSN. “Penerapan manajemen risiko dapat

meningkatkan kualitas perencanaan dan

pencapaian kinerja,” ujar

Heru. (www.bsn.go.id)

Page 3

Volume 1, Issue 1

Workshop dan Bedah Buku Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000

Inspektorat BSN

A. Proses Manajemen Risiko Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Keterkaitan antar tahapan Proses Manajemen Risiko

dapat digambarkan sebagai berikut :

B. Komunikasi dan Konsultasi Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Rapat berkala;

2. Rapat Insidental; 3. Focus Group Discussion; dan

4. Forum pengelola Risiko.

C. Penetapan Konteks 1.Tahapan penetapan konteks meliputi :

a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko

b. Menetapkan sasaran organisasi

c. Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR) d. Mengidentifikasi stakeholder

e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait

f. Menetapkan Kategori Risiko

g. Menetapkan Kriteria Risiko; yaitu Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria

Dampak

h. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

i. Menetapkan Selera Risiko Matriks Analisis Risiko

PROSES MANAJEMEN RISIKO SESUAI SNI ISO 31000 DI BSN

Page 4 berlanjut dihalaman selanjutnya

Inspektorat BSN

Level Risiko Selera Risiko

D. Penilaian Risiko 1.Identifikasi Risiko, meliputi :

a) Memahami sasaran organisasi

b) Mengidentifikasi kejadian Risiko (risk event) c) Mencari penyebab

d) Menentukan dampak

e) Menentukan Kategori Risiko

2. Analisis Risiko, meliputi : 1) Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan.

2) Mengestimasi Level Kemungkinan Risiko.

3) Mengestimasi Level Dampak Risiko

4) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko

5) Menyusun peta Risiko 3. Evaluasi Risiko, dilakukan dengan menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko.

E. Penanganan Risiko, meliputi : a. Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan, berupa :

1) mengurangi Kemungkinan terjadinya Risiko,

2) menurunkan dampak terjadinya Risiko,

3) mengalihkan Risiko,

4) menghindari Risiko, 5) menerima Risiko,

b. Menyusun Rencana Tindak Penanganan Risiko (RTP)

c. Menetapkan Level Risiko residual harapan

d. Menjalankan RTP

e. Memantau Risiko tersisa

F. Pemantauan dan Reviu 1. Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas :

a. Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring)

b. Pemantauan berkala

c. Reviu, meliputi Reviu implementasi Manajemen Risiko, dan Reviu Tingkat Kematangan

Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

d. Audit Manajemen Risiko

2. Dokumen Manajemen Risiko a. Piagam Manajemen Risiko

b. Laporan Manajemen Risiko

a) Laporan pemantauan, yaitu laporan pemantauan triwulanan dan laporan pemantauan

tahunan

b) Laporan Manajemen Risiko insidental

Page 5