INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...8. Rosa Ambarsari, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan

INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Dyah Safira Priambodo

NIM: 11151120000079

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441 H/2019

i

INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH

(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019)

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:


NIM: 11151120000079

Dosen Pembimbing

Dr. Haniah Hanafie, M. Si

NIP. 19610524 200003 2 002

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M/1440 H

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:


(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2017-2019)

1. Merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 17 September 2019


NIM: 11151120000079

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

iii

Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Dyah Safira Priambodo

NIM : 11151120000079

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:




dan telah diuji.


Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Haniah Hanafie, M. Si

NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19610524 200003 2 002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

iv

SKRIPSI




Oleh


11151120000079

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17

September 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.

Ketua, Sekretaris,

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19770424 200710 2 003

Penguji I, Penguji II,

Dr. Agus Nugraha, MA Suryani, M.Si

NIP. 19680801 200003 1 001 NIP. 19770424 200710 2 003

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 17 September

2019.

Ketua Program Studi Ilmu Politik,

FISIP UIN Jakarta

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003

v

ABSTRAK

Nama : Dyah Safira Priambodo

NIM : 11151120000079

Judul : Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan

Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-

2019)

Sampah merupakan sebuah permasalahan bagi Ibu Kota DKI Jakarta, oleh

karena itu perlu dikelola dengan baik, salah satu sampah yang perlu dikelola

adalah limbah elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana

inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola limbah

yaitu limbah elektronik serta faktor-faktor penghambat apa yang menyebabkan

pengelolaan limbah elektronik belum berjalan maksimal. Kerangka teoretis yang

digunakan dalam skripsi ini adalah teori inovasi dan kebijakan publik. Teknik

pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan melakukan wawancara,

observasi dan dokumentasi.

Dari hasil analisa dengan menggunakan kedua teori tersebut dapat

disimpulkan bahwa Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste)

merupakan sebuah program inovatif karena memenuhi keempat indikator inovasi

yaitu kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan unuk diamati

namun tidak memenuhi indikator keuntungan relatif. Serta dalam pelaksanannya

menggunakan 7 prinsip inovasi yaitu kepemimpinan, manajemen resiko,

kreativitas, integrasi organisasi, keunggulan, informasi sebagai sumber daya, dan

pemahaman tentang pasar. Kemudian ditemukan bahwa pelaksanaan Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) belum berjalan efektif karena adanya

hambatan dalam faktor komunikasi.

Kata kunci: inovasi pengelolaan limbah, limbah elektronik, kebijakan publik.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan Limbah

Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Shalawat serta salam

dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para

sahabat dan pengikutnya sejak awal hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk

mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum

sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis

ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amany Lubis, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta

seluruh staf dan jajarannya.

vii

3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif


4. Suryani, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5. Dr. Ahmad Bakir Ihsan, M.Si, selaku dosen seminar proposal, penulis

ucapkan terima kasih karena telah membimbing dan memberikan

masukannya kepada penulis selama proses mengerjakan proposal skripsi.

6. Dr. Haniah Hanafie, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penulisan ini,

penulis sangat berterima kasih karena berkat bimbingan, masukan dan

dorongannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan penulis dengan

ilmunya yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

8. Rosa Ambarsari, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk

menjadi narasumber dan memberikan informasi mengenai data-data yang

penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.

9. Soesilo Wahyu, selaku staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi

narasumber dan memberikan informasi mengenai data-data yang penulis

butuhkan dalam penulisan skripsi.

viii

10. Pranandya Wijayanti dari Komunitas EWaste-RJ yang telah meluangkan

waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi mengenai

data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.

11. Orang tua penulis yang tercinta, Guntur Priambodo dan Sartiningsih,

penulis sangat berterimakasih karena dukungan moral maupun materi serta

doanya dan menerima segala kekurangan penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, serta adik penulis Muhammad Alif Priambodo

dan nenek penulis yang tercinta Siti Lestari, terima kasih atas dukungan

dan doanya kepada penulis selama ini.

12. Sepupu penulis yang tercinta, Nadiah Nurul Ikhsani, Nadine Maura

Ikhsani, Nabilla Oktavia, Frinca Oktavianti dan Mega Melisa yang

menjadi sahabat sejak kecil dan hingga kini selalu mendukung dan

menyemangati penulis dalam berbagai hal termasuk dalam penyelesaian

skripsi ini.

13. Sahabat terbaik penulis, Kirsikka Satyaningrum, Alia Azzahra, Arsanti

Hanifa Megumi, Aqiila Putrikami, Delia Putri Alyahya yang sejak 10

tahun yang lalu tidak pernah berhenti untuk mendukung penulis hingga

sampai pada tahap penulisan skripsi ini.

14. CB Politik 2015, Azizah Putri Rivinia, Febi Dwi Andyani, Nahdahtul

Hikmah, Diana Novita Sari, Neng Sys Mafazah, Indah Dwi Wulandari,

Nofika Indah Lestari dan Astri Diyawati yang menjadi penyemangat

penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas diskusi dan

dukungannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

ix

15. Teman-teman dari Politik B 2015 (Polbe) yang membuat masa

perkuliahan penulis menjadi sangat terkesan dan akan selalu terkenang.

16. KKN Ibnu Batutah 125, Rahma Dwi Saputri, Diyya Fathya, Prameswari

Kirana Allyssa, Beyan Mudhofar, dan Ismail Saleh, yang membuat

pengalaman penulis di Desa Wargajaya selama satu bulan menjadi sangat

terkenang dan selalu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini

hingga selesai.

Penulis sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan sebelum dan

selama penulisan skripsi ini, penulis tidak yakin akan mampu menyelesaikan

skripsi ini dengan baik tanpa bantuan mereka, semoga Allah SWT senantiasa

melindungi mereka dan membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Penulis

berhadap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi pembaca. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb



NIM: 11151120000079

x

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ......................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .................................................... iv

ABSTRAK .............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 8 D. Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 9 E. Metode Penelitian....................................................................................... 13 F. Sistematika Penelitian ................................................................................ 16

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR ............................... 17 A. Inovasi ........................................................................................................ 17

1. Pengertian Inovasi ................................................................................ 17 2. Dimensi Inovasi ................................................................................... 19 3. Prinsip Inovasi ...................................................................................... 20

B. Kebijakan Publik ........................................................................................ 22 1. Pengertian Kebijakan Publik ................................................................ 22 2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik ....................................................... 24 3. Dimensi Kebijakan Publik ................................................................... 25 4. Implementasi Kebijakan Publik ........................................................... 26

C. Kerangka Pikir ........................................................................................... 29 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .................................. 32

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta............................................. 32 B. Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta .................................................................................. 36

1. Latar Belakang Munculnya Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste).............................................................................................. 36

2. Tujuan dan Manfaat Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) ................................................................................................... 38

3. Pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) .... 39 4. Hasil Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) ............... 42

BAB IV INOVASI PENGELOLAAN LIMBAH PADA LIMBAH

ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA .......... 46 A. Inovasi Pengelolaan Limbah Elektronik .................................................... 46 B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Elektronik 79

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 93 A. Kesimpulan ................................................................................................ 93

xi

B. Saran ........................................................................................................... 94 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 95

LAMPIRAN .......................................................................................................... 98

xii

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di 5 Kota

Administrasi DKI Jakarta pada Januari-Juni 2019 ......................... 43

Tabel III.2 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Halte

Transjakarta pada Januari-Juni 2019 .............................................. 44

Tabel III.3 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Stasiun Cikini

pada Januari-Juni 2019 ................................................................... 45

Tabel IV.1 Hasil Observasi Drop Box dan Banner di 5 Lokasi di DKI Jakarta81

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir ............................................................................ 31

Gambar III.1 Sertifikat Quality Management .................................................. 36

Gambar III.2 Sertifikat Quality Management .................................................. 36

Gambar III.3 Lokasi Drop Box Limbah Elektronik di DKI Jakarta ................ 40

Gambar III.4 Prosedur Penjemputan Limbah Elektronik bagi

Warga DKI Jakarta .................................................................... 41

Gambar IV.1 Lokasi Drop Box Limbah Elektronik di DKI Jakarta ................ 81

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Wawancara Kepada Rosa Ambarsari, Kepala Seksi

Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan DKI Jakarta .............. 98

Lampiran 2 Surat Wawancara Kepada Komunitas EWaste-RJ ......................... 99

Lampiran 3 Surat Wawancara Kepada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ........................................ 100

xv

DAFTAR SINGKATAN

AC : Air Conditioner

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun

BBG : Bahan Bakar Gas

BBM : Bahan Bakar Motor

BKD : Badan Kepegawaian Daerah

BPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

DKI : Daerah Khusus Ibu Kota

Dll : Dan lain-lain

E-Waste : Electronic Waste

EPR : Extended Producer Responsibility

EU : European Union

EWaste-RJ : EWaste-Rafa Jafar

HP : Handphone

ITF : Intermediate Treatment Facility

Kasatpel : Kepala Satuan Pelaksana

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

LH : Lingkungan Hidup

MoU : Memorandum of Understanding

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PCB : Polychlorinated biphenyls

Pergub : Peraturan Gubernur

PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPLi : Prasadha Pamunah Limbah Industri

PT : Perseroan Terbatas

PVC : Polyvinyl chloride

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPPLH : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Saka : Satuan Pramuka

Sapel : Satuan Pelaksana

TPA : Tempat Pembuangan Akhir

TPS : Tempat Pembuangan Sampah

TV : Television

UNEP : United Nations Environment Programme

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, manusia menggunakan teknologi

untuk membantu kehidupannya agar lebih mudah. Menurut Muhamad

Ngafifi1, teknologi dikembangkan oleh manusia melalui inovasi-inovasi

yang mereka lakukan, dan dari teknologi tersebut maka dapat menjanjikan

kemudahan, efisiensi serta peningkatan produktivitas. Pemanfaatan

teknologi tidak dapat dipisahkan dengan alat-alat elektronik yang serba

digital seperti handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Jumlah

kebutuhan akan alat elektronik semakin meningkat dari tahun ke tahun

seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, menurut Sri

Wahyono2, gaya hidup masyarakat juga semakin berkembang yang salah

satunya adalah untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru

dan meninggalkan alat elektronik yang lama. Gaya hidup ini menyebabkan

alat elektronik yang lama menjadi limbah, karena tidak terpakai dan

jumlahnya semakin hari akan terus meningkat.

Limbah yang berasal dari alat elektronik disebut sebagai limbah

elektronik dan limbah elektronik termasuk dalam kategori limbah B3

1 Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif

Sosial Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, (2014),

hal. 37 2 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 14, No. 1, (Januari 2013), hal. 17

2

(Bahan Berbahaya dan Beracun)3

. Pengertian limbah B3 menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1, ayat (1)

adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

membahayakan lingkungan hidup manusia, kesehatan, kelangsungan

hidup manusia serta makhluk hidup lain.4

Selain mengandung bahan

berbahaya, limbah elekronik juga memiliki kandungan material berharga

seperti logam mulia dan logam tanah langka.5

Kemunculan limbah elektronik menurut Peeranart Kiddee, Ravi

Naidu dan Ming H. Wong6 disebabkan karena adanya teknologi dengan

desain-desain baru dan memiliki lebih banyak fungsi sehingga

menyebabkan meningkatnya jumlah barang elektronik yang ada. Masa

pemakaian sebagian besar alat elektronik menjadi lebih singkat karena

adanya perkembangan alat elektronik dengan desain yang menarik bagi

konsumen untuk membelinya.

Dicontohkan bahwa masa pemakaian komputer pada tahun 1992

adalah selama 4.5 tahun, kemudian menurun menjadi hanya 2 tahun pada

3 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 17 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1, ayat (1) 5 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 17 6 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, Waste Management, Vol. 33, (2013), hal. 1237

3

tahun 2005. Hal ini yang menyebabkan semakin banyak jumlah komputer

yang kemudian dibuang atau akan diekspor ke negara berkembang.

Dalam studi yang dilakukan oleh Bushehri yang berjudul “UNEP‟s

role in promoting environmentally sound management of e-waste”, yang

dikutip dalam Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong 7

disebutkan bahwa di Amerika Serikat sekitar 500 juta komputer tidak lagi

terpakai antara tahun 1997 hingga 2007 dan di Jepang sudah ada 610 juta

komputer yang dibuang pada akhir Desember 2010. Sedangkan di

Tiongkok, terdapat 5 juta komputer baru dan 10 juta televisi baru yang

dibeli sejak tahun 2003 dan sekitar 1.11 juta ton limbah elektronik yang

dihasilkan setiap tahun. Limbah elektronik yang dihasilkan umumnya

berasal dari barang pabrik, alat rumah tangga, dan produk teknologi

informasi dan ditambah hasil impor limbah elektronik dari negara lain.

Adanya tindakan impor limbah elektronik yang dilakukan di

negara berkembang menjadikan negara-negara di Barat mengirimkan 80%

limbah elektroniknya ke negara-negara berkembang. Kurangnya regulasi

tentang bagaimana mengolah limbah elektronik dengan aman akan

memunculkan permasalahan kesehatan dan lingkungan di negara-negara

berkembang.8

7 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, hal. 1237 8 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, hal. 1238

4

Limbah elektronik yang tidak dikelola dengan prosedur yang tepat

menurut Ayu Nindyapuspa9

dapat menimbulkan polusi dan merusak

lingkungan, misalnya ketika melakukan proses solder untuk mengambil

emas dari limbah elektronik tersebut menghasilkan limbah cair dan dapat

mencemari tanah, dan lingkungan sekitar.

Permasalahan yang dihasilkan dari limbah elektronik bagi

kesehatan manusia terbagi atas dua hal yaitu dari permasalahan makanan

yang mengakibatkan tercemarnya makanan tersebut karena terpapar zat

berbahaya dari limbah elektronik dan dapat membahayakan pekerja yang

melakukan pengolahan limbah elektronik dengan tidak sesuai prosedur

karena adanya bahan-bahan berbahaya dari limbah elektronik.10

Melihat pada tingginya resiko yang dapat dihasilkan oleh

pengelolaan limbah elektronik maka sudah seharusnya pengelolaan limbah

elektronik dilakukan dengan prosedur yang tepat, yang dimulai dari

pengangkutan, pengumpulan, hingga pada tahap pengelolaan agar tidak

menimbulkan bahaya dan pencemaran lingkungan.

Untuk pengelolaan limbah elektronik di Indonesia, sudah ada

industri pengelolaan limbah elektronik seperti di Bekasi, Batam, Surabaya

dan Majalengka yang memiliki lisensi untuk kegiatan pengumpulan dan

pengelolaan limbah elektronik. Namun jumlahnya masih terbatas jika

dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Malaysia yang

9 Ayu Nindyapuspa, “Kajian Tentang Pengelolaan Limbah Elektronik di Negara Maju

dan Negara Berkembang”, Infomatek, Vol. 20, No. 1, (Juni 2018), hal. 43 10

Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management

Approaches: An Overview”, hal. 1237

5

memiliki 16 fasilitas besar dan 138 fasilitas kecil, Thailand dengan 30

fasilitasnya dan Jepang yang memiliki 49 fasilitas pengelolaan limbah

elektronik. Ditambah, industri yang mengelola limbah elektronik juga

masih mengalami kesulitan dalam beroperasi karena jumlah bahan baku

yaitu limbah elektronik yang belum mencukupi. Industri-industri

pengelola limbah elektronik dalam beroperasi seharusnya mendapatkan

bahan baku dari sektor industri dan rumah tangga, namun, bahan baku dari

sektor rumah tangga sebagian besar diserap oleh sektor informal karena

memiliki kemampuan untuk membeli limbah elektronik rumah tangga

dengan harga yang tinggi.11

Limbah elektronik yang dibeli oleh sektor informal dapat dibayar

dengan harga yang tinggi karena mereka dapat menekan biaya daur ulang

dengan tidak memperhatikan faktor keselamatan lingkungan dan kerja,

serta tidak membayar pajak, tidak membayar biaya pengumpulan,

ditambah dengan sisa daur ulang limbah elektroniknya kemudian dibuang

secara illegal.12

Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur secara

spesifik mengenai pengelolaan limbah elektronik. Hingga kini pemerintah

mengkategorikan limbah elektronik ke dalam limbah B3 dan mengacu

pada peraturan yang mengatur mengenai limbah B3 dan sampah secara

umum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

11

Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 21 12

Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan

Lokal”, hal. 21

6

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

sampah.13

Melihat belum ada regulasi yang spesifik, maka sudah menjadi

kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur bagaimana agar limbah

elektronik di wilayahnya dapat berkurang dan tidak mencemari lingkungan

yaitu dengan melakukan inovasi. Inovasi merupakan hal yang penting

dalam menjawab sebuah permasalahan, dalam hal ini, pengelolaan limbah

elektronik. Dalam sebuah pemerintahan diperlukan untuk selalu

melakukan inovasi karena dari hasil penemuan yang dilakukan dapat

memperbaiki suatu keadaan sebelumnya. Seperti halnya dalam

pengelolaan limbah elektronik, inovasi menjadi hal yang penting karena

diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan

limbah elektronik yang tidak sesuai prosedur.

Kemudian dikarenakan beum ada regulasi yang spesifik dari

pemerintah pusat mengenai pengelolaan limbah elektronik, untuk itu,

pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk mengurangi limbah

elektronik di wilayahnya. Salah satu pemerintah daerah yang perlu

melakukan inovasi mengenai pengelolaan limbah secara yang secara

spesifik limbah elektronik adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena

melihat posisinya sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dan menjadi

13

Trisa Ayuni, Dodik Ridho Nurrochmat, Nastiti Siswi Indrasti, “Strategi Pengelolaan

Limbah Elektronik Melalui Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan”, Jurnal Risalah

Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 3, No. 1, (April 2016), hal. 80

7

provinsi yang seharusnya menjadi percontohan bagi provinsi lainnya di

Indonesia.

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

mengatasi permasalahan limbah elektronik adalah dengan membentuk

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste). Gerakan ini

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sejak tahun 2017

dan didasari pada Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengumpulan Limbah Elektronik Bagi

Pegawai Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Penghuni Rumah

Susun Dinas Lingkungan Hidup.14

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) menjadi

upaya nyata dari inovasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

mengelola limbah elektronik secara spesifik yang menjawab persoalan

mengenai belum adanya regulasi yang spesifik mengenai pengelolaan

limbah elektronik di Indonesia, serta untuk mengurangi pencemaran yang

ditimbulkan akibat pengelolaan limbah elektronik yang tidak sesuai

prosedur.

Meskipun Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik merupakan

sebuah terobosan baru dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun pada

pelaksanaannya belum mendapatkan respon yang baik dari masyarakat

sehingga pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik belum berjalan

maksimal. Respon masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan suatu

14

Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus 2019

8

kegiatan, dan agar sebuah program mendapatkan respon yang baik, sudah

seharusnya pihak pemerintah mampu menarik perhatian masyarakat

terhadap program tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai inovasi

pengelolaan limbah dalam bentuk limbah elektronik serta faktor

penghambat yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan limbah

elektronik belum maksimal yang dijadikan topik penelitian skripsi yang

berjudul “Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah: Studi pada Pengelolaan

Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-

2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas

adalah:

1. Bagaimana proses inovasi kebijakan pengelolaan limbah pada

pengelolaan limbah elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta?

2. Hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan

limbah elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

adalah:

9

1. Untuk mengetahui inovasi kebijakan pengelolaan limbah pada

pengelolaan limbah elektronik oleh Pemerintah DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste).

C.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik: Diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu politik tentang kajian kebijakan

pemerintah daerah.

b. Manfaat praktis: Diharapkan dapat memberi informasi mengenai upaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola limbah elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi pustaka

yang dimulai dari disertasi, tesis, skripsi dan referensi lainnya seperti buku

dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang

disusun peneliti.

Pertama, karya Justus Nyabwengi Omari.15

Penelitian untuk tesis

ini meneliti tentang tipe, sumber dan kuantitas dari limbah elektronik dan

bagaimana pengelolaan dan kebijakannya di Nairobi, Kenya. Hasil dari

penelitian ini adalah kepemilikan komputer, telepon genggam dan telepon

sebanyak 56,6% dan setiap tahun terdapat 10,84% limbah komputer.

Penyebab dari banyaknya limbah elektronik karena sudah tidak berfungsi

15

Justus Nyabwengi Omari, “Investigation of the Current Status of Electronic Wastes,

Generation and Management: A Case Study of Nairobi County”, Master Thesis, Department

Environmental Engineering and Management, Jomo Kenyatta University of Agriculture and

Technology, (2018)

10

dan ditambah dengan perubahan kebijakan serta penjualan limbah

elektronik. Cara terbanyak dari pembuangan limbah elektronik dengan

menjualnya lalu menyimpannya di toko, dan 53% dari responden tidak

memiliki wewenang untuk mengelola limbah elektronik sehingga

pengelolaannya tidak dianggap serius. Penelitian ini juga menemukan

bahwa sebagian besar institusi lebih memilih untukmengumpulkan dan

membuang limbah elektronik mereka lalu kemudian didaur ulang. Metode

yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan dari

tesis ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah pada evaluasi terhadap

kebijakan yang ada mengenai masalah limbah elektronik di Kenya.

Kedua, karya Ernest Kwaku Bekoe.16

Penelitian untuk tesis ini

meneliti mengenai pengelolaan limbah elektronik di Kumasi Metropolitan,

Ghana serta membahas tantangan dalam melakukannya dan permasalahan

lingkungan dan kesehatan yang dihasilkan dan menemukan bahwa

meningkatnya limbah elektronik menjadi tantangan tersendiri bagi

pemerintah. Hasil temuannya adalah terdapat kebijakan bernama

Envitonmental Protection, Sanitation and Assessmen Acts untuk mengatur

pengelolaan bahan berbahaya, namun terdapat tantangan yaitu tidak

adanya regulasi terbaru untuk mengarahkan aktivitas peningkatkan sektro

pengelolaan limbah elektronik dan tidak ada fasilitas untuk mengelola

limbah elektronik yang sesuai, dan kurangnya perhatian publik serta

kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari pemerintah dalam

16

Ernest Kwaku Bekoe, “E-Waste Management Practices in the Kumasi Metropolitan

Area of Ghana: Status and Challenges”, Master Thesis, Department of International Environment

and Development Studies, Norwegian University of Life Sciences, (2015)

11

menghadapi tantangan untuk mengelola limbah elektronik secara efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi

kasus. Perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang penulis tulis

adalah disertasi ini membahas mengenai pengelolaan limbah elektronik di

Kumasi Metropolis dari segi informal dan formal, lalu membahas

tantangan dalam mengelola limbah elektronik dan dampak kesehatan serta

lingkungan dari limbah elektronik.

Ketiga, karya Benedicta A. Ideho.17

Penelitian untuk tesis ini

meneliti mengetahui hubungan antara faktor sosial ekonomi dan

pengelolaan limbah elektronik secara informal di Nigeria. Hasil

temuannya adalah para stakeholder dari pengelolaan limbah elektronik

secara informal ini tetap melanjutkan aktivitasnya meskipun menimbulkan

bahaya kesehatan karena adanya keuntungan ekonomi yang di dapatkan.

Meskipun sudah terdapat kebijakan dalam mengelola bahan berbahaya dan

kebijakan mengenai pentingnya alat elektronik, namun karena kurangnya

manajemen dalam mengimplementasikannya menyebabkan hal tersebut

terjadi. Temuan lainnya juga menjelaskan bahwa sektor elektronik

nasional di Nigeria diatur oleh asosiasi yang terlibat dalam bisnis

elektronik. Dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah

metode kualitatif dengan studi kasus di Nigeria. Perbedaan tesis ini dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah tesis ini membahas pada

17

Benedicta A. Ideho, “E-Waste Management: A Case Study of Lagos State, Nigeria”,

Master Thesis in Development and International Cooperation, Department of Social Sciences and

Philosophy, University of Jyvaskyla, Finland (2012)

12

keuntungan ekonomi dan bahaya kesehatan dari pengelolaan limbah

elektronik secara informal.

Keempat, karya A. Askari, A. Ghadimzadeh, C.Gomes, M.D.

Bakri Ishak18

. Penelitian untuk jurnal ini membahas mengenai bagaimana

pengelolaan limbah elektronik di negara industri dengan menganalisis

berbagai isu di level global dan menjadikan Malaysia sebagai studi kasus.

Hasil yang ditemukan adalah di negara-negara berkembang, contohnya

Malaysia, sulit untuk secara penuh mengadopsi sistem pengelolaan limbah

elektronik yang dikarenakan kondisi sosial-ekonomi, kurangnya

infrastruktur, tidak adanya regulasi hukum yang mengatur pengelolaan

limbah elektronik dan banyaknya materi-materi yang terdapat dalam setiap

alat elektronik. Sistem pengelolaan limbah elektronik di Malaysia

membutuhkan reformasi regulasi mengenai limbah elektronik. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Perbedaan jurnal ini

dengan penelitian yang penulis tulis adalah jurnal ini membahas regulasi

mengenai pengelolaan limbah elektronik di Malaysia dan penelitian ini

membahas mengenai pengelolaan limbah di DKI Jakarta.

Kelima, karya Deepali Sinha-Khetriwal, Philipp Kraeuchi, Markus

Schwaninger.19

Penelitian untuk jurnal ini membahas mengenai

peningkatan jumlah limbah elektronik di dunia menimbulkan tantangan

18

A. Askari, A. Ghadimzadeh, C.Gomes, M.D. Bakri Ishak, “E-Waste Management:

Towards an Appropriate Policy”, European Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 1,

(2014) 19

Deepali Sinha-Khetriwal, Philipp Kraeuchi, Markus Schwaninger, “A Comparison of

Electronic Waste Recycling in Switzerland and in India”, Environmental Impact Assessment

Review, Vol. 25, (2005)

13

tersendiri dalam mengelolanya, karena terdapat ketentuan logistik tertentu

untuk mengumpulkan limbah elektronik, kemudian limbah elektronik juga

banyak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia dan

lingkungan, sehingga pembuangannya harus menggunakan cara khusus.

Jurnal ini membandingkan bagaimana di Swiss dan India dalam mengelola

limbah elektronik dan ditermukan bahwa pengelolaan limbah elektronik

tidak hanya memiliki satu cara, karena tergantung pada sistem ekonomi

dan kultural dari setiap tempat. Metode penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan studi kasus. Perbedaan dari jurnal ini dengan

penelitian yang penulis tulis adalah jurnal ini mengambil studi kasus dari

Swiss dan India dan membandingkan bagaimana kedua negara tersebut

mengelola limbah elektronik dan melihat perbedaannya.

E. Metode Penelitian

E.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membahas

inovasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik serta analisis yang

mendalam dalam menyusun penelitian ini. Metode kualitatif memiliki

definisi sebagai metode dalam penelitian ilmu sosial yang dilakukan

dengan cara mengamati kondisi di masyarakat yang berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan dan melakukan analisis terhadap hasil

pengamatan tersebut.20

Dengan menggunakan metode kualitatif maka

20

Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni

2009): hal. 2

14

penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan dari

hasil analisis yang diteliti.21

E.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi DKI. Untuk waktu penelitian

dilakukan secara bertahap.

E.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan

beberapa narasumber yang dipilih dengan menggunakan purposive

sampling yang antara lain adalah:

1. Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta karena program pengelolaan

limbah elektronik dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta.

2. Pranandya Wijayanti, External Relation Komunitas Ewaste-RJ

karena komunitas tersebut melakukan kerjasama dengan Dinas

Lingkungan Hidup DKI mengenai pengumpulan limbah

elektronik.

3. Soesilo Wahyudi, staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup

Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang merupakan

kecamatan yang mengumpulkan limbah elektronik terbanyak di

Kota Administrasi Jakarta Pusat.

21

David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (Bandung:

Nusamedia, 2002), hal. 242

15

4. Masyarakat umum.

Kemudian observasi dilakukan dengan mengunjungi Dipo Gunung

Sahari serta lokasi-lokasi penempatan drop box. Pengumpulan data yang

terakhir yaitu dokumentasi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang

diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.

E.4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini

bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai inovasi kebijakan publik

mengenai pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan oleh Pemerntah

DKI Jakarta serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan

limbah elektronik.

E.5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung

melalui pengumpulan data dari objek yang diteliti dengan teknik purposive

sampling dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara

dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Rosa Ambarsari,

Komunitas Ewaste-RJ dan serta Soesilo Wahyudi, staf Satuan Pelaksana

Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta

masyaraakt umum.

b. Data Sekunder

16

Data sekunder merupakan data yang diperoleh selain dari objek

penelitian. Data diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, rekaman video,

foto, media online.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang saling berhubungan antar

satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti membagi topik penelitian ke

dalam lima bab. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, sumber data dan

sistematika penelitian.

Bab II, peneliti menjelaskan mengenai kerangka teoretis yaitu teori

inovasi dan kebijakan publik serta menuliskan kerangka pikir yang dapat

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab III, peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum tentang

peta wilayah limbah elektronik di DKI Jakarta.

Bab IV, peneliti melakukan analisis untuk menemukan bagaimana

inovasi kebijakan publik mengenai pengelolaan limbah pada limbah

elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan

faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah

elektronik.

Bab V, peneliti membuat kesimpulan dari hasil temuan yang

didapatkan. Serta memberikan saran untuk penelitian serupa selanjutnya

17

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Inovasi

A.1. Pengertian Inovasi

Inovasi didefiniskan sebagai pengenalan dan penerapan secara

sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang

menerapkannya yang dibentuk untuk memberikan manfaat bagi

masyarakat.1

Evert M. Rogers dalam Suwarno2

, menjelaskan bahwa

inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, prosedur, atau benda yang

diterima sebagai hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk digunakan.

Sedangkan inovasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik proses kreatif

dalam menciptakan dan menemukan hal baru yang berbeda atau diubah

dari yang sebelumnya sudah ada.3

Inovasi pada tingkat pemerintah, fokus pada memberikan manfaat

bagi masyarakat. Inovasi ini fokus pada kegiatan, program, dan insentif

untuk berwirausaha dan berinovasi yang dimaksudkan untuk mendorong

organisasi-organisasi baru untuk berinovasi dan memperluas manfaat yang

1 Djamaludin Ancok, Psikologi Kepemimpinan & Inovasi, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.

34 2 Yogi Suwarno, Inovasi di Sektor Publik, (Jakarta: STIA-LAN, 2008), hal. 9

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

18

mereka hasilkan untuk masyarakat dan anggota-anggotanya. Aspek dan

peran sosial terlihat jelas pada inovasi di tingkat pemerintah. 4

Inovasi terdiri dari dua hal yaitu: (1) Product innovation yaitu

kemampuan seseorang untuk menawarkan solusi untuk perbaikan terhadap

produk yang telah ada dan bagaimana individu mampu untuk

mengembangkan sebuah produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan; (2)

Process innovation yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan jasa

yang lebih baik dibandingkan yang sudah ada.5

Pada penerapannya, inovasi memiliki atribut yang melekat, yang

menurut Rogers dalam Suwarno6 yang pertama adalah keuntungan relatif,

di mana inovasi harus memiliki keunggulan dibandingkan yang

sebelumnya, ada nilai yang membedakannya dengan yang lain. Kedua,

kesesuaian. Inovasi memiliki sifat kompatibel dari inovasi sebelumnya,

melakukan penyesuaian dari inovasi sebelumnya. Ketiga, kerumitan.

Karena adanya inovasi yang baru mungkin dapat menimbulkan tingkat

kesulitan yang lebih tinggi.

Keempat, kemungkinan dicoba. Inovasi akan diterima apabila telah

terbukti memiliki perbedaan yang menguntungkan dibandingkan yang

lama. Sehingga produk inovasi harus melewati tahap uji coba terlebih

dahulu dengan diuji kualitasnya oleh setiap orang. Kelima, kemudahan

4 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,

Organisasi, Masyarakat, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hal. 32 5 Dodi Jayen Suwarno, Anita Silvianita, “Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri

Startup”, Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 1, (April 2017), hal. 101 6 Yogi Suwarno, Inovasi di Sektor Publik, (Jakarta: STIA-LAN, 2008), hal. 16-18

19

untuk diamati. Inovasi yang baik diharuskan dapat diamati cara kerja dan

hasil yang diberikan dengan mudah.

Menurut Muluk7, proses inovasi memiliki dua kategori, pertama,

sustaining innovation (inovasi terusan), meskipun merupakan produk baru

tetapi tetap berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem yang ada.

Kedua, discontinue innovation (inovasi terputus) di mana inovasi yang

baru sama sekali tidak berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem

yang ada.

A.2. Dimensi Inovasi

Inovasi memiliki dimensi yang berjumlah dua belas, yang antara

lain adalah8:

1. Apa (offerings): Mengembangkan produk atau jasa yang

inovatif.

2. Model (platform): Menggunakan komponen atau kerangka

yang sama untuk menciptakan produk turunan.

3. Solusi (solutions): Menciptakan produk yang terintegrasi dan

sesuai untuk memecahkan masalah konsumen.

4. Pengalaman konsumen (customer experience): Mendesain

kembali interaksi pelanggan pada semua kontak poin dan

kesempatan kontak.

7 Khairul M.R. Muluk, Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan

Daerah, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hal. 48 8 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,

Organisasi, Masyarakat, hal. 108-109

20

5. Nilai tambah alternatif (value capture): Mendefinisikan

kembali bagaimana untuk memperoleh pendapatan atau

menciptakan aliran pendapatan baru yang inovatif.

6. Proses (processes): Mendesain kembali proses operasi inti

dalam mengubah input menjadi output untuk memperbaiki

efisiensi dan efektivitas.

7. Organisasi (organization): Mengubah bentuk, fungsi atau

lingkup aktivitas perusahaan.

8. Rantai pasok (supply chain): Berpikir berbeda tentang cara

memperoleh sumber daya dan memenuhinya

9. Pasar (presence): Menciptakan saluran distribusi atau poin-

poin kehadiran baru yang inovatif, termasuk tempat-tempat di

mana produk dapat dibeli atau digunakan oleh konsumen.

10. Jejaring (networking): Menciptakan produk yang berpusat pada

jejaring dan terintegrasi.

11. Merek (brand): Menggunakan merek yang sudah ada pada

domain atau ranah baru.

A.3. Prinsip Inovasi

Untuk melakukan inovasi, diperlukan 8 prinsip yang antara lain

adalah, yaitu9:

1. Tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan: Inovasi membutuhkan

visi yang jelas yang didefinisikan oleh kepemimpinan dalam

9 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,

Organisasi, Masyarakat, hal. 124-136

21

organisasi sehingga visi tersebut dapat disebarkan ke seluruh

organisasi.

2. Inovasi membutuhkan manajemen resiko yang terkalkulasi:

Setiap inovasi pasti mengandung resiko untuk itu perlu

mengembangkan sistem untuk mengatasinya, termasuk

memastikan karyawan kunci dalam organisasi bertindak

sebagai innovator dan pengusaha.

3. Inovasi dipicu oleh kreativitas: Menciptakan lingkungan

kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dari setiap anggota

organisasi.

4. Inovasi membutuhkan integrasi organisasi: Seluruh organisasi

harus merasa memiliki inovasi dan inovasi tidak dapat

diserahkan hanya pada bagian-bagian tertentu.

5. Keberhasilan dalam inovasi membutuhkan keunggulan dalam

manajemen proyek: Keunggulan dalam manajemen proyek

berkaitan dengan sisi implementasi inovasi.

6. Informasi adalah sumber daya penting untuk efektivitas

inovasi: Manajemen informasi dalam manajemen proyek

ditekankan sebagai salah satu prinsip manajemen inovasi. Jika

inovasi dilihat sebagai sebuah proses produksi maka informasi

dan ide adalah bahan baku dalam membuat produk, dan untuk

melakukannya dibutuhkan sumber informasi yang baik dan

22

dapat dipertanggungjawabkan serta bebas untuk mengakses

informasi tersebut.

7. Hasil dari upaya kreatif perlu dilindungi: Menggunakan hak

paten dan hak cipta, selain itu trade secrets, merek, monopoli

atas sumber daya, ciptakan pasar kaptif, lakukan percepatan

pengembangan produk.

8. Inovasi yang berhasil berakar pada pemahaman yang baik

tentang pasar: Inovator yang baik perlu memiliki kemampuan

mendengarkan pasar dan dapat memberikan respon dengan

cepat dan baik serta mempertimbangkan permintaan-

permintaan konsumen, karena dengan kemampuan komunikasi

yang baik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu inovasi.

B. Kebijakan Publik

B.1. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye seperti dikutip dalam Said Zainal Abidin10

menyebutkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebuah pilihan bagi

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal (whatever

governments choose to do or not to do). Dari definisi ini dapat

menggabungkan dari definisi yang disebutkan oleh David Easton,

Lasswell dan Kaplan serta Carl Friedrich. Easton dalam Said Zainal

Abidin11

, menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah disebut sebagai

10

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 5-6 11

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 6

23

“kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara

keseluruhan”.

Dari definisi ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah memiliki

kewenangan terhadap seluruh kehidupan masyarakatnya, dan tidak ada

organisasi lain selain pemerintah yang cakupan kewenangannya sebesar

yang dimiliki pemerintah. Dalam Said Zainal Abidin12

juga disebutkan

bahwa Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana

untuk mencapai tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan

dengan adanya tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals,

values, and practices).

Kebijakan memiliki dua prinsip yaitu merupakan hal yang berasal

dari kehidupan masyarakat dan bukan merupakan hal yang muncul secara

tiba-tiba. Kebijakan dapat dibentuk karena pemerintah melihat bagaimana

kondisi dalam masyarakat dan kebijakan selalu berkaitan dengan hal yang

tidak asing oleh masyarakat. Prinsip kedua adalah kebijakan diciptakan

untuk mencapai titik harmoni dari pihak-pihak yang merasa bermasalah,

untuk itu dapat dikatakan kebijakan merupakan hal yang menjawab

permasalahan sosial.13

Sedangkan pengertian publik memiliki variasi menurut pengertian

umum, masyarakat dan negara. Publik dalam pengertian umum atau

masyarakat misalnya penawaran umum, milik umum, perusahaan umu,

12

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 6 13

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan

Kebijakan Publik”, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1, (2017): hal. 2-3

24

hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kepentingan umum.

Sedangkan untuk pengertian publik dalam pengertian negara adalah

otoritas negara, bangunan negara, penerimaan negara dan sektor negara.14

Kemudian pengertian publik yang berkaitan dengan kebijakan

publik terdapat dalam strata kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak

bersifat spesifik dan sempit dan berada pada strata strategis. Sehingga

kebijakan publik berfungsi untuk pedoman untuk pembentukan kebijakan

dan keputusan khusus di bawahnya.15

Pengertian dari kebijakan publik menurut Samodra Wibawa16

adalah setiap keputusan yang dihasilkan dalam sistem politik sebuah

negara, provinsi, kabupaten bahkan hingga tingkat rukun tetangga dan

rukun warga. Lembaga-lembaga seperti PBB, ASEAN, EU juga termasuk

sebagai sistem politik. Dalam setiap sistem tersebut, mereka membentuk

keputusan yang ditujukan kepada “publik” masing-masing dan

menggunakan sumber daya publik yang mereka miliki.

B.2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut17

:

1. Kebijakan publik pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai dan tidak

sekedar dibuat percuma, jika tidak memiliki tujuan maka kebijakan

tidak akan dibuat.

14

Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal.

16 15

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 8 16

Samodra Wibawa, Politik Perumusan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), hal. 3 17

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 23

25

2. Kebijakan tidak berdiri sendiri, atau terpisah dari kebijakan lainnya.

Kebijakan yang dibuat akan berkaitan dengan kebijakan yang sudah ada

di masyarakat dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan

penegakan hukum.

3. Kebijakan merupakan tindakan yang sudah dilakukan pemerintah,

bukan untuk tindakan yang akan atau masih direncanakan oleh

pemerintah.

4. Kebijakan dapat bersifat positif yaitu untuk mengarahkan atau

menganjurkan suatu hal kepada masyarakat dan bersifat negatif yang

merupakan larangan kepada masyarakat.

5. Kebijakan harus dibuat dengan memiliki landasan hukum sehingga

memiliki wewenang untuk “memaksa” masyarakat untuk mematuhinya.

B.3 Dimensi Kebijakan Publik

Tri Widodo seperti yang dikutip dalam Rahayu Kusuma Dewi18

menjelaskan bahwa dimensi kebijakan publik memiliki dua segi, yang

antara lain adalah:

1. Dimensi proses kebijakan: membahas bagaimana proses pelaksanaan

pembentukan tersebut di mulai dari pencarian masalah, implementasi

kebijakan, memantau kebijakan, dan evaluasi kebijakan

2. Dimensi analisis kebijakan: sebuah kegiatan di mana kebijakan yang

akan dibuat dianalisis terlebih dahulu dengan metode dan teknik yang

multidisiplin untuk penyusunan strategi kebijakan.

18

Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, hal. 20

26

B.4. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan kebijakan publik tidak mudah, karena

kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat luas sehingga

para pembuat kebijakan harus menyesuaikan kebijakan tersebut dengan

pandangan dan latar belakang masyarakat yang beragam dan dalam

menerapkan satu kebijakan akan memiliki pro dan kontra. Pelaksanakan

kebijakan publik juga dapat disebut sebagai implementasi kebijakan

publik, yang merupakan sebuah tahap setelah kebijakan tersebut disahkan

sebagai peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan

merupakan kegiatan untuk memenuhi janji-janji yang tertulis dalam

kebijakan tersebut yang berbentuk program pemerintah yang memiliki

output yang nyata. Implementasi kebijakan juga dapat disebut sebagai

transaksi sumber daya, karena dalam pelaksanaannya, pemerintah harus

membentuk hubungan dengan berbagai macam pihak, dan juga harus

memiliki integrasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan

tersebut.

Alur dalam implementasi kebijakan diawali dengan output

kebijakan yang kemudian ditujukan kepada kelompok tertentu yang

berkaitan dengan kebijakan tersebut yang nantinya akan menimbulkan

akibat apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Kebijakan publik

memiliki dua pihak yang saling terkait yaitu pemerintah sebagai pembuat

kebijakan dan masyarakat sebagai implementator kebijakan. Namun

pemerintah juga dapat menjadi implementator kebijakan seperti contohnya

27

lembaga legislatif ketika membuat undang-undang yang berisi mengenai

persoalan implementasi, lalu juga lembaga yudikatif dapat menjadi

implementator misalnya apabila berkaitan dengan undang-undang tentang

kejahatan, terorisme, narkoba dan sebagainya. Selain lembaga negara,

yang berperan sebagai implementator adalah kelompok kepentingan dan

penekan, dan organisasi masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan publik menggunakan dua

pendekatan yaitu top-down dan bottom-up. Top-down umumnya berfungsi

ketika memilih kebijakan apa yang akan dibahas, mempelajari sebuah

kebijakan untuk melihat tujuan dari kebijakan tersebut, mengetahui

dengan cara apa agar sebuah kebijakan dapat tepat sasaran dan

dilaksanakan dengan benar, mengetahui apakah sebuah kebijakan dapat

diterima dan bermanfaat bagi kelompok terkait, serta dampak apa yang

muncul setelah sebuah kebijakan dilaksanakan. Sedangkan pendekatan

bottom-up dilaksanakan dengan melakukan pemetaan stakeholder,

mencari tahu pemahaman aktor yaitu pemerintah, kelompok penekan dan

kelompok sasaran mengenai sebuah kebijakan dan kepentingan di dalam

kebijakan tersebut, mencari jaringan antara aktor level bawah dan level

atas, melakukan pemetaan dari level terendah hingga tertinggi.19

19

Eko Handoyo, Kebijakan Publik, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Semarang dan Widya Karya, 2012), hal. 93-101

28

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George C. Edwards dalam Subarsono20

mengemukakan

empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:

a. Komunikasi

Keberhasilan sebuah kebijakan mengharuskan pelaku kebijakan

untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan, komunikasi tidak hanya

dilakukan pada pelaksana kebijakan melainkan juga pada sasaran dan

pihak terkait. Informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan

harus jelas, mudah dipahami dan konsisten agar kebijakan tersebut

dapat berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi hal yang penting dalam pengimplementasian

sebuah kebijakan, karena meskipun komunikasi telah dijalankan dengan

baik namun tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka

implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya

dapat berwujud sumber daya manusia dan non manusia. Jika dalam

implementasi kebijakan tidak memiliki sumber daya, maka kebijakan

tersebut hanya menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Hal ketiga yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan

kebijakan adalah sikap dari pelaksana kebijakan ketika menjalankan

20

Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi , hal. 90

29

suatu kebijakan, jika ia memiliki disposisi yang baik maka kebijakan

yang dijalankan juga akan baik.

d. Struktur Birokrasi

Yang keempat adalah struktur birokrasi di mana menjadi salah satu

badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya dalam

struktur pemerintahan, melainkan juga pada instansi lain yang memiliki

keterkaitan dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Pengaruh dari

struktur birokrasi cukup signifikan dalam pelaksanaan sebuah

kebijakan.

C. Kerangka Pikir

Pengelolaan limbah elektronik menjadi salah satu permasalahan

sampah yang tidak dapat diabaikan, dan harus mendapatkan perhatian

khusus dari pemerintah. Keberadaan limbah elektronik yang semakin

meningkat seiring kemajuan teknologi ditambah dengan potensi bahaya

yang dimilikinya menjadi alasan diperlukannya upaya nyata untuk

mengatasi permasalahan ini, dan untuk pengelolaan limbah elektronik

masih banyak yang tidak dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat

memunculkan pencemaran lingkungan. Hingga pada tahun 2017, Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta membentuk sebuah program pengelolaan

limbah elektronik yang dinamakan Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran

lingkungan dan mengurangi jumlah elektronik di DKI Jakarta, meskipun

program ini hanya sebatas pada wewenang untuk mengumpulkan saja

30

kemudian limbah elektronik yang didapatkan lalu diserahkan ke pihak

ketiga untuk diolah.

Meskipun program ini menjadi sebuah inovasi bagi Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, namun dalam penelitian ini berusaha untuk

menjawab dan menjelaskan mengenai dari sisi mana program ini dapat

dikategorikan sebagai inovasi dengan menggunakan indikator-indikator

inovasi. Serta menjabarkan mengenai proses inovasi yang dilakukan dalam

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) dengan

menggunakan prinsip inovasi.

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) sudah

berjalan selama 2 tahun, namun pada pelaksanaannya terdapat berbagai

hambatan yang menyebabkan program ini tidak mampu berjalan secara

efektif. Sehingga dalam penelitian ini juga menjawab mengenai hal apa

saja yang muncul dalam pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste) yang dapat menyebabkan program ini belum

terlaksana secara maksimal dengan menggunakan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

Skripsi ini menggunakan kerangka teoretis dari teori inovasi dan

kebijakan publik dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan publik agar dapat melihat dan membahas secara

jelas pada Bab IV mengenai inovasi pengelolaan limbah elektronik dan

hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah

elektronik di tahun 2017-2019.

31

INOVASI KEBIJAKAN

PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada Pengelolaan Limbah

Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun

2017-2019)

Inovasi Kebijakan Pengelolaan

Limbah Elektronik

1. Indikator Inovasi

2. Prinsip Inovasi

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pengelolaan Limbah

Elektronik

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Gambar II.1

Kerangka Pikir

32

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terbentuk pada tahun 2017

yang merupakan hasil peleburan dari Dinas Kebersihan dan Badan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta.1 Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta terletak di Jalan Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat

Jati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13640.2

Tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tertera dalam

Pergub No. 284 Tahun 2016 tentang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jakarta, Pergub No. 399 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Kebersihan

Badan Air, Pergub No. 398 Tahun 2016 tentang Unit Laboratorium

Lingkungan Hidup Daerah dan Pergub No. 400 Tahun 2016 tentang Unit

Pengelola Sampah Terpadu.3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki 24 program

prioritas yang antara lain adalah4:

1. Penyusunan RPPLH, KLHS Pantura dan KLHS RPJMD.

2. Penyusunan RPJMD.

1 Hasil wawancara dengan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta. 2 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019 3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019 4 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019

33

3. Penyusunan status lingkungan hidup daerah.

4. Pengelolaan informasi lingkunga dan kebersihan.

5. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

6. Pengurangan dan penanganan sampah.

7. Penanganan limbah B3 dari fasilitas kesehatan tingkat dasar,

kegiatan usaha skala kecil dan rumah tangga.

8. Pengembangan pengelolaan kebersihan.

9. Pemantauan kualitas lingkungan.

10. Penilaian dokumen lingkungan.

11. Konversi penggunaan BBM ke BBG untuk kendaraan

operasional dinas.

12. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor.

13. Penanganan pengaduan kasus lingkungan dan kebersihan.

14. Pengawasan pencemaran lingkungan terhadap kegiatan usaha.

15. Penegakkan hukum terhadap pelanggar peraturan lingkungan

dan kebersihan.

16. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan.

17. Pengembangan kemitraan lingkungan dan kebersihan.

18. Pengembangan bank sampah.

19. Pelaksanaan program Adipura, Adiwiyata, program Kampung

Iklim, Kalpataru, dan Saka Kalpataru.

20. Pengembangan peningkatan peran dunia usaha dalam

pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

34

21. Peningkatan penanganan sampah di badan air.

22. Peningkatan pengelolaan sampah di TPA.

23. Peningkatan pelayanan uji laboratorium lingkungan.

24. Peningkatan penerimaan retribusi.

Struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

mengalami perubahan pada bulan Juli 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan melantik Andono Warih sebagai Kepala Dinas Lingkungan

Hidup DKI Jakarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Air

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, berikut merupakan struktur

organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta5:

a. Kepala Dinas.

b. Wakil Kepala Dinas.

c. Sekretariat yang terbagi atas Subbagian Umum, Subbagian

Kepegawaian, Subbagian Perencanaan Anggaran dan Subbagian

Keungan.

d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan yang terbagi atas Seksi

Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan, Seksi

Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan, Seksi Mitigasi

dan Adaptasi Perubahan Iklim.

e. Bidang Pengelolaan Kebersihan yang terdiri dari Seksi Pengelolaan

Sampah, Seksi Pengelolaan Limbah B3, dan Seksi Pengendalian

Kebersihan.

5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup, pasal 4, ayat (1)

35

f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang terbagi atas Seksi

Pemantauan Kualitas Lingkungan, Seksi Pencegahan Dampak

Lingkungan, Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum yang terdiri dari Seksi

Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Seksi Pengawasan

Lingkungan dan Kebersihan, dan Seksi Penegakkan Hukum.

h. Bidang Prasarana dan Sarana yang terdiri dari Seksi Pengadaan, Seksi

Penyimpanan dan Penyaluran serta Seksi Pemeliharaan.

i. Bidang Peran Serta Masyarakat yang terbagi atas Seksi Pengembangan

Peran Serta Masyarakat, Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat,

dan Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan.

j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi.

k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi.

l. Unit Pelaksana Teknis.

m. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan.

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada 13 Desember 2017, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

mendapatkan sertifikat Quality Management System dari Management

Systems Assessment6:

6 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3

Agustus 2019

36

Gambar III.1 & III. 2

Sertifikat Quality Management System

Sumber: Website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id

B. Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

B.1. Latar Belakang Munculnya Gerakan Pengumpulan Limbah

Elektronik (E-Waste)

Limbah elektronik (e-waste) adalah barang atau peralatan elektrik

dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya & tidak

lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik

mengandung berbagai macam material yang sebagian besar diklasifikasi

sebagai bahan berbahaya dan beracun, seperti logam berat, PVC, PCB, dll

37

sehingga membahayakan kesehatan maupun lingkungan apabila dilakukan

penanganan yang salah.7

Penanganan dan pengolahan limbah elektronik yang tidak tepat

misalnya untuk mendapatkan logam-logam berharga, dengan cara

pembakaran kabel-kabel, penambahan cairan kimia konsentrasi tinggi,

sangat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan melalui udara, air

dan tanah dan mengancam kesehatan manusia disekitarnya. Oleh karena

limbah elektronik memiliki potensi bahaya dan racun dan sangat berbeda

perlakuannya dengan sampah domestik maka pengelolaannya harus

dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan.8

Kehidupan masyarakat di perkotaan seperti di Jakarta sangat

tergantung dengan barang-barang elektronik, cepatnya kemajuan teknologi

serta gaya hidup masyarakat menyebabkan tingginya kebutuhan akan

barang-barang elektronik tersebut. Di sisi lain barang elektronik

mempunyai masa pakai yang terbatas dan pada saatnya tidak bisa atau

tidak ingin digunakan lagi oleh pemiliknya, hal ini mengakibatkan potensi

limbah elektronik (e-waste) yang dihasilkan diperkotaan menjadi sangat

tinggi.9

7 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus

2019 8 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi


2019 9 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi


2019

38

Disebabkan 2 (dua) hal tersebut, bahwa limbah elektronik (e-

waste) mengandung Bahan Berbahya dan Beracun (B3) dan volume

limbah elektronik (e-waste) sangat tinggi di DKI Jakarta, maka diperlukan

penanganan yang tepat.10

Terkait hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Gerakan

Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) yang didasarkan pada Instruksi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 28 tahun 2017

tentang Pengumpulan Limbah Elektronik Bagi Pegawai Di Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Penghuni Rumah Susun Dinas Lingkungan

Hidup. Limbah elektronik yang telah terkumpul akan diolah secara tepat

oleh pihak yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia. Pengumpulan limbah elektronik dari

warga DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk

sementara waktu dan Dinas Lingkungan Hidup akan bekerjasama dengan

pihak yang tepat untuk pengolahan lanjutannya.11

B.2. Tujuan dan Manfaat Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik

(E-Waste)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang

10

Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi


2019 11



2019

39

No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, maka pelaksanaan

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) bagi warga DKI

Jakarta, memiliki tujuan12

:

1. Agar warga DKI Jakarta mendapatkan pemahaman tentang limbah

elektronik (e-waste) dengan tepat.

2. Memudahkan warga DKI Jakarta mengumpulkan limbah elektronik (e-

waste) miliknya

Sedangkan manfaat dari Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik

(e-waste) bagi warga DKI Jakarta adalah untuk mengurangi potensi

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh e-waste sehingga warga

mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.13

B.3. Pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-

waste)

Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) bagi warga

DKI Jakarta, selain memberikan edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat DKI, juga memberikan kemudahan bagi warga yang ingin

mengumpulkan limbah elektroniknya (e-waste).14

Edukasi dan sosialisasi

telah dilaksanakan sejak tahun 2017 kepada masyarakat DKI melalui event

Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sudirman-Thamrin, penghuni rumah

12



2019 13



2019 14



2019

40

susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asrama-asrama Dinas

Lingkungan Hidup, sekolah-sekolah Adiwiyata, perusahaan-perusahaan

swasta dengan target karyawan/wati perusahaan, petugas-petugas yang

beroperasi di dipo-dipo/TPS sampah.15

Selain itu edukasi dan sosialisasi juga dilakukan melalui sosial

media resmi Dinas Ligkungan Hidup dan juga dibantu oleh Komunitas

EWaste-RJ dalam membagi informasi dan program Gerakan Pengumpulan

Limbah Elektronik (e-waste).16

Adapun kemudahan yang diberikan kepada

warga DKI dalam pengumpulan limbah elektronik adalah dengan

menempatkan dropbox (wadah) e-waste di halte TransJakarta, di stasiun

kereta api, dan di event Hari Bebas Kendaraan Bermotor,17

serta di

beberapa tempat seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:

Gambar III.3

Lokasi Dropbox Limbah Elektronik di DKI Jakarta

Sumber: Twitter Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (@dinaslhdki)

15



2019 16



2019 17



2019

41

Selain penempatan dropbox yang bisa menampung limbah

elektronik (e-waste) berukuran kecil, Dinas Lingkungan Hidup juga

memberikan pelayanan jemput gratis e-waste bagi warga DKI Jakarta yang

mempunyai limbah elektronik (e-waste) berukuran besar. Pendaftaran

jemput gratis e-waste dapat dilakukan secara online melalui website Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.18

Berikut adalah prosedur

pendaftaran penjemputan e-waste yang dapat dilakukan oleh warga DKI

Jakarta:

Gambar III.4

Prosedur Penjemputan Limbah Elektronik bagi Warga DKI Jakarta

Sumber: Twitter Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (@dinaslhdki)

Proses pengumpulan limbah elektronik selain dengan

menggunakan dropbox dan penjemputan, Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta juga memiliki Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup atau „Sapel‟

yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan limbah B3 rumah tangga yang

18



2019

42

termasuk di dalamnya limbah elektronik, pengumpulan yang dilakukan

setiap hari Jum‟at.

“Sebenarnya sih ada tiga, satu drop box itu ada sekitar beberapa yang sudah

tersebar, layanan jemput, ada satu lagi yang setiap hari Jumat itu Satuan

Pelaksana Lingkungan Hidup itu ngumpulin ke Dinas LH, jadi Dinas LH itu

punya staff sampai tingkat kecamatan, nah kami bilangnya „Sapel‟

Kecamatan, itu dia akan mengumpulkan limbah b3 rumah tangga setiap hari

Jumat, termasuk e-waste, tapi tidak hanya e-waste, ada yang baygon dan

sebagainya itu ada juga.”19

B.4. Hasil Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Pada tahun 2017 limbah elektronik (e-waste) yang telah terkumpul

dari warga DKI Jakarta adalah: 1250 buah handphone bekas dan 5,3 ton

limbah elektronik lainnya, seperti kulkas, TV, AC, komputer, laptop,

printer, dan lain-lain. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017

bekerjasama dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah (PPLi) dan PT. Mukti

Mandiri Lestari dalam pengolahan limbah elektronik tersebut.20

Kemudian di tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama

dengan PT. Teknotama Lingkungan Internusa untuk pengelolaan limbah

elektronik. Sampai saat ini limbah elektronik yang telah di kelola

sebanyak 8,25 ton dari berbagai jenis limbah elektronik (e-waste).21

19

Hasil wawancara dengan Rosa Ambarwati, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup

DKI Jakarta 20



2019 21



2019

43

Dari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 seluruh

limbah elektronik yang telah dikelola dengan cara yang tepat oleh pihak

yang mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebanyak 13,55 ton dan 1.250 buah HP bekas.22

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,

pengumpulan limbah elektronik yang dilakukan pada tahun 2019 sejak

bulan Januari-Juni khusus untuk di halte Transjakarta adalah sebagai

berikut23

Tabel III.1

Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Halte Transjakarta pada Januari-

Juni 2019

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa halte Transjakarta

yang memiliki pengumpulan limbah elektronik tertinggi pada bulan

Januari hingga Juni 2019 adalah halte Ragunan sebesar 929 dan yang

22



2019 23

Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengenai Rekapitulasi Pengumpulan

Limbah Elektronik Bulan Januari-Juni 2019, diperoleh 25 Juli 2019

No Halte Bulan

Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni

1 Cawang UKI 80 171 22 72 0 56 401

2 Kampung Melayu 37 70 92 158 100 62 519

3 Matraman 0 0 0 13 0 95 108

4 Senen 0 0 0 94 99 131 324

5 Kota 0 0 0 2 0 125 127

6 Harmoni 146 66 151 165 109 0 637

7 Bundaran HI 0 0 0 0 0 60 60

8 Tendean 0 0 0 79 100 132 311

9 Blok M 0 0 0 64 80 80 224

10 Ragunan 166 141 80 150 196 196 929

Jumlah 429 448 345 797 684 937 3640

44

terendah adalah halte Bundaran Hotel Indonesia sebesar 60. Kemudian

untuk pengumpulan limbah elektronik tertinggi dari kesepuluh halte

Transjakarta berada pada bulan Juni yang berjumlah 937.

Kemudian untuk data pengumpulan limbah elektronik pada tahun

2019 di bulan Januari-Juni khusus untuk Stasiun Cikini adalah24

:

Tabel III.2

Rekapitulasi Limbah Elektronik di Stasiun Cikini pada Januari-Juni 2019

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengumpulan limbah elektronik

tertinggi di Stasiun Cikini untuk bulan Januari hingga Juni 2019 adalah di

bulan April sebesar 428 dan pengumpulan terendah berada di bulan Mei

sebesar 353.

Kemudian berikut adalah data mengenai pengumpulan limbah

elektronik di kelima kota administrasi di DKI Jakarta untuk bulan Januari

hingga Juni tahun 201925

:

Documents

INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...8. Rosa Ambarsari, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan