P

PENG

PENG

GEMBA

GELOLA

BILLY PE

ROHMAN

KUNTI S

HIRLEAN

PRO

UNIVER

MAANGA

(H

DosenNo

AAN SISTDI BA

ERMANA

N

ARI DEWI

NI SOPHYA

OGRAM SFAKU

RSITAS LBAN

AKALAAN SUMHSKB 5

n Pembimovitasari, M

TEM LIMANJARM

Oleh :

I

AWITA

STUDI TEULTAS TELAMBUNNJARMA

2011

AH MBER518)

mbing : MT

MBAH DMASIN

H1A

H1A

H1A

H1A

EKNIK SEKNIK

NG MANGASIN

R DAY

DAN SAM

A108434

A109221

A109222

A109425

SIPIL

GKURAT

YA AIR

MPAH

T

R

ii 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas karunia dan

rahmatnya jualah kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Pengembangan Sumber

Daya Air (HSKB 518) ini. Dalam tugas ini kami mencoba menyusun Malakah dengan

tema “PENGELOLAAN SISTEM LIMBAH DAN SAMPAH DI BANJARMASIN“.

Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang telah banyak membantu kami dalam membuat tugas ini, seperti Dosen mata kuliah

Pengembangan Sumber Daya Air Fakultas Teknik Sipil Unlam Banjarmasin, yang telah

memberikan bimbingan dan pengetahuan tentang pengelolaan Limbah dan Sampah di

Banjarmasin.

Akhirnya kami menyadari apa yang dihasilkan ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya

kami mengharapkan berbagai saran maupun masukan yang kiranya dapat membangun,

sehingga dapat berkarya yang lebih baik di hari esok. Semoga apa yang kami

persembahkan ini dapat berguna bagi kita semua saat ini maupun yang akan datang.Terima

kasih.

Banjarmasin, Nopember 2011

Tim Penyusun

iii 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………......... ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ………………………………................ 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………..... 2

C. SASARAN …………………………………………………… 2

D. LINGKUP MATERI …………………………………………. 2

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN MAKALAH …………………. 2

BAB II SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH

DI BANJARMASIN

A. POLA PENANGANAN SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

DOMESTIK ……………………………………………........... 1

B. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN AIR

LIMBAH DOMESTIK……………………………………..…. 3

C. DAERAH PELAYANAN PD. PAL KOTA

BANJARMASIN…………………………………….………. 5

D. POLA PENANGANAN SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN… 8

E. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN

SAMPAH ……………………………………………..……... 10

F. PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI DAN

KENDALANYA ……………………………………..……... 11

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN ………………………………....................... 1

B. SARAN DAN TANGGAPAN ……………………………… 1

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………..…………....... iv

Bab I ‐ 1 

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banjarmasin sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang mengalami

pertumbuhan fisik dan ekonomi yang cukup pesat, untuk itu Kota Banjarmasin yang

dipersiapkan sebagai kota perdagangan berusaha untuk dapat mencukupi berbagai

kebutuhan fasilitas perniagaan, sehingga diharapkan dalam waktu dekat dapat menjadi kota

metropolitan.

Pengelolaan terhadap sampah sanitasi khususnya air limbah rumah tangga, menjadi

kebutuhan yang sangat mendesak, ketika dampak negatif mulai dirasakan seperti ancaman

terhadap kesehatan manusia, pencemaran air tanah serta badan air (sungai) dan lain

sebagainya.

Secara geografis wilayah Kota Banjarmasin terletak pada 3˚15’ - 3˚22’ LS dan 144˚98’ -

114˚98’ BT berada di ujung selatan Propinsi Kalimantan Selatan di dekat Sungai Barito

dan dibelah oleh Sungai Martapura. Kota Banjarmasin mempunyai luas 72 KM2 dan

berada pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut atau merupakan dataran

rendah yang terdiri dari rawa-rawa atau sering disebut sebagai daerah dataran banjir.

Wilayah Kota Banjarmasin secara administratif dibatasi oleh dua kabupaten, yaitu bagian

Utara dibatasi oleh Kabupaten Barito Kuala, bagian Selatan dibatasi oleh Kabupaten

Banjar, bagian Barat oleh Kabupaten Barito Kuala dan bagian Timur oleh Kabupaten

Banjar. Dengan penduduk mencapai ± 620 ribu jiwa, jika setiap orang dalam sehari

menghasilkan 0,25 kg limbah tinja, maka 155 ton perhari. Jumlah ini belum termasuk

limbah domestik lainnya seperti buangan dapur dan kamar mandi serta limbah industri.

Apabila kondisi seperti ini tidak menjadi perhatian serius maka lingkungan serta sungai

akan semakin tercemar. Penyakit yang menggunakan media airpun dapat mengancam

masyarakat setiap saat. Diare dan Disentri contohnya, bahkan ikan yang hidup di air secara

Bab I ‐ 2 

perlahan akan punah. Padahal sungai merupakan urat nadi keperluan dan aktivitas

masyarakat Banjarmasin.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan malakah ini adalah untuk memberikan pemahaman

tentang permasalahan sampah kota, sistem pengelolaan limbah di kota Banjarmasin serta

upaya dan metode-metode yang digunakan untuk mengelola sampah dan air limbah oleh

pemerintah kota Banjarmasin.

Memahami pelaksanaan dan pengelolaan air limbah secara teknis dan terencana

dengan memperhatikan kesehatan lingkungan,

mencegah pencemaran pada air alam (air permukaan dan air tanah) dan sampah

Melindungi kesehatan masyarakat dari gangguan keadaan-keadaan yang tidak higienis

Memelihara kondisi lingkungan agar tetap sehat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan Kota

Banjarmasin

C. SASARAN

Adapun sasaran yang kami harapkan dalam Penyusunan Makalah ini adalah agar para

pembaca khususnya para mahasiswa dapat memahami bahwa permasalahan sampah dan

sistem pengelolan air limbah di kota Banjarmasin agar lebih optimal.

Menumbuhkan kesadaran para mahasiswa dan masyarakat umumnya untuk peduli

lingkungan, memelihara kondisi lingkungan agar tetap sehat sehingga pada akhirnya

mampu menjadikan Banjarmasin sebagai kota seribu sungai yang bersih dan sehat melalui

pengelolaan sampah dan air limbah dengan baik dan tepat.

D. LINGKUP MATERI

Lingkup materi permasalahan yang kami bahas meliputi permasalahan sampah dan air

limbah yang dihadapi serta pengelolaannya sehingga bisa mewujudkan kesadaran

masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan sehat.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN MAKALAH

Penyusunan Makalah Pengelolaan Sistem Limbah dan Sampah di Banjarmasin ini disusun dalam 3 (tiga) Bab, yaitu :

Bab I ‐ 3 

B a b I : PENDAHULUAN Sebagai Bab Pendahuluan, akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, sasaran penyusunan, lingkup materi, serta sistematika penyajian makalah.

B a b II : I S I Dalam Bab II ini akan diberikan penjelasan dan uraian tentang bagaimana permasalahan sampah dan pengelolaan sistem air limbah di Banjarmasin.

B a b III : PENUTUP Sebagai Bab Penutup, akan dirumuskan beberapa kesimpulan dalam Makalah ini yang menjadi penekanan dan perhatian berupa saran dan tanggapan untuk ditindaklanjuti dalam tahap berikutnya.

Bab II ‐ 1 

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH

DI BANJARMASIN

A. POLA PENANGANAN SUB-SEKTOR AIR LIMBAH DOMESTIK

Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk

minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak diperlukan untuk

mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi.

Upaya penanganan masalah air limbah domestik di Kota Banjarmasin saat ini merupakan

upaya yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota semata. Masyarakat baik secara

individu maupun kelompok, serta swasta juga telah menunjukkan peran dan

keterlibatannya dalam penanganan masalah subsektor ini, meski dalam tingkatan yang

belum maksimal. Dalam penanganan ini, peran Pemerintah Kota dijalankan oleh institusi

BAPEDALDA, dan PD. PAL

BAPEDALDA menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas atau pengendali upaya

pelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai lembaga pengawas, Bapedalda

bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan

terhadap pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Sementara itu PD. PAL

merupakan institusi yang menjalankan fungsi regulator teknis yang bertugas untuk

merumuskan kebijakan dalam tingkatan teknis layanan pengelolaan air limbah, serta fungsi

operator dalam layanan pengelolaan air limbah. Dalam posisi ini PD. PAL

bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi:

Pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perawatan jaringan yang bersifat

teknis / perpipaan dan non perpipaan.

Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi ketentuan / aturan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan hubungan langganan dan pengembangan jaringan

pelayanan.

Pelaksanaan perencanaan program kerja serta pelaksanaan pengawasan /

pengendalian operasional.

Bab II ‐ 2 

Sejak didirikan pada tahun 2006 hingga saat ini, PD. PAL telah mampu untuk memberikan

layanan penampungan dan pengolahan air limbah untuk masyarakat, meski masih terbatas

pada kawasan-kawasan yang ada di sekitar pelayanan IPAL. Sementara itu untuk

masyarakat yang ada di wilayah luar IPAL, PD.PAL saat ini baru mampu untuk

memberikan layanan penyedotan lumpur tinja, serta

penampungan lumpur tinja yang disedot oleh penyedia

jasa penyedotan lumpur tinja swasta. Hingga saat ini

baru terdapat 1 (satu) perusahaan swasta di Kota

Banjarmasin yang bergerak dalam bidang jasa

penyedotan dan pembuangan lumpur tinja.

Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, masyarakat secara individual atau dalam

tingkatan rumah tangga belum banyak menunjukkan peran yang maksimal. Peran

pengelolaan air limbah di tingkat rumah tangga sudah mulai dilakukan meski masih sangat

terbatas di beberapa wilayah percontohan seperti di wilayah RT. 37 Kelurahan Belitung

Selatan, RT. 94 Kelurahan Rawasari, dan RT 12A Kompleks Mahligai Kelurahan Sungai

Jingah. Di wilayah-wilayah tersebut telah ada masyarakat yang mulai mencoba untuk

mengolah air buangan (grey water) sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Selain itu

juga sudah dilakukan upaya untuk membangun tangki septik secara benar sebagai sarana

penampungan limbah domestik black water.

Namun demikian upaya ini masih sangat sedikit dilakukan oleh masyarakat. Hasil studi

EHRA menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Kota Banjarmasin pada umumnya belum

melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari air mandi dan cucian

(grey water). Air limbah pada umumnya masih banyak yang dibuang ke badan sungai, atau

dibuang sembarangan. Sedangkan untuk pengelolaan limbah tinja, diperkirakan baru 27%

rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai wadah penampungan limbah tinja.

Sementara prosentase terbesar dari masyarakat saat ini masih menggunakan fasilitas

cubluk dan ruang terbuka. Data Buku Putih Kota Banjarmasin 2007 telah mendeskripsikan

bahwa kondisi ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola

limbah domestik, serta masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses

fasilitas pembuangan air limbah domestik.

Bab II ‐ 3 

Upaya masyarakat di tingkat kelompok dalam fungsi pengelolaan air limbah domestik saat

ini juga telah mulai muncul. Upaya ini dapat dilihat dari peran Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) dalam memelihara sarana pengelolaan limbah komunal seperti sarana

MCK masyarakat di wilayah Kelurahan Pelambuan, Kel. Teluk Dalam, Kel. Kelayan

Tengah, dan Kel. Antasan Kecil Timur. Selain itu saat ini juga sudah terdapat upaya yang

dilakukan oleh Kelompok PKK di beberapa wilayah percontohan, untuk melakukan

sosialisasi tentang cara penanganan air limbah domestik seperti air bekas mandi dan air

buangan sisa cucian di tingkat rumah tangga.

B. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN AIR LIMBAH

DOMESTIK

Hingga saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan 4 (empat) kebijakan

yang terkait dengan penanganan air limbah domestik, sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota No. 16 tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan

Air Limbah.

2. Perda No. 4 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

4. Perda No. 19 tahun 2002 jo Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

5. Perda No. 9 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Di antara kelima kebijakan ini, Peraturan Walikota No. 16 tahun 2006 merupakan

kebijakan yang terkait secara langsung dengan pengelolaan air limbah. Dalam kebijakan

ini, Pemko Banjarmasin telah mengatur tentang:

Kewajiban untuk melapor / meminta izin kepada PD. PAL bagi orang atau badan

hukum yang menggunakan fasilitas IPAL / IPLTL yang dibangun oleh Pemerintah

Kota.

Kewajiban bagi penghasil air limbah / air buangan domestik untuk memanfaatkan

sarana pelayanan air limbah domestik / air buangan.

Pengenaan tarif 25% biaya penyambungan sarana pengelolaan limbah domestik ke

sarana IPAL.

Pengenaan biaya pelayanan pengelolaan air limbah untuk pelanggan yang juga

merupakan pemakai air bersih, dan untuk pelanggan yang tidak menggunakan

fasilitas air bersih.

Bab II ‐ 4 

Mekanisme penarikan tarif.

Sanksi administratif berupa pencabutan, pemberhentian sementara, denda

administratif atau upaya paksa polisional.

Melalui kebijakan ini Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk memperluas akses

masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah kota yang terpusat dengan cara hanya

membebankan 25% biaya penyambungan. Dengan demikian terdapat subsidi sebesar 75%

yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Bahkan dalam praktik yang berlaku saat ini, guna

mendorong agar masyarakat mau dan dapat mengelola air limbah secara benar maka

Pemerintah Kota membebaskan 100% beban biaya penyambungan tersebut. Pengaturan

tentang pengelolaan air limbah domestik, juga diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2007 pasal

6 ayat 5 yang menyatakan keharusan pemenuhan syarat kesehatan lingkungan untuk

pembuatan bangunan pembuangan tinja. Sedangkan untuk pengelolaan air limbah

domestik khusus wilayah sungai, diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Sungai. Dalam perda ini diatur tentang:

Pelarangan air limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau

patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air sehingga

membahayakan dan atau merugikan pengguna air dan lingkungan (pasal 2 ayat 4).

Syarat kondisi bersih, aman dan sehat bagi kehidupan biota sungai untuk limbah

yang dimungkinkan untuk dibuang ke sungai (pasal 8 ayat 1).

Kewajiban setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah ke

sungai (pasal 8 ayat 2).

Kewajiban pemerintah untuk membina kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga

dalam bentuk pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah

tangga (pasal 9 ayat 3).

Sanksi berupa hukuman pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan atau denda

maksimal Rp 50 juta untuk pelanggaran pembuangan limbah ke sungai atau

wilayah di sekitar sungai (pasal 16 ayat 1d).

Selain kebijakan-kebijakan di atas ini, Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah

menerbitkan Perda No. 19 tahun 2002 jo Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Meski kebijakan ini tidak mengatur secara eksplisit

tentang pengelolaan air limbah domestik, namun demikian dalam kebijakan ini terdapat

Bab II ‐ 5 

pernyataan pelarangan terhadap pedagang kaki lima untuk melakukan tindakan yang

merugikan kebersihan, dan keindahan ( Pasal 3 ayat 1).

Pembuangan air limbah tanpa diolah merupakan salah satu hal yang dilarang. Untuk itu

terdapat ancaman sanksi 3 (tiga) bulan kurungan atau denda 50 juta untuk pelanggaran

terhadap aturan dalam Perda ini. Dalam Perda ini juga diatur adanya kewajiban

pembayaran retribusi bagi pedagang kaki lima, serta kewajiban bagi Pemerintah Kota

untuk melakukan pendataan, pembinaan dan penyuluhan pedagang kaki lima. Upaya

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendorong

masyarakat agar memiliki sarana pengelolaan limbah domestik juga telah dilakukan

dengan penerbitan Perda No. 9 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Di dalam

kebijakan ini, telah dinyatakan kewajiban untuk membangun fasilitas tangki septik sebagai

sarana penampungan limbah domestik, dan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini.

C. DAERAH PELAYANAN PD. PAL KOTA BANJARMASIN

IPAL I ( LAMBUNG MANGKURAT )

Instalasi Pengolahan Air Limbah Lambung Mangkurat merupakan “Pilot Project” bagi

Kota Banjarmasin untuk pengelolaan air limbah secara terpusat. Mulai beroperasi pada

tahun 2000, terletak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Kertak Baru

Ilir di JL. Lambung Mangkurat (belakang Bank Pembangunan Daerah Kal-Sel). Luas area

Ipal Lambung Mangkurat adalah 1.106,48 M2 dengan

kapasitas pengolahan sebesar 500 m³ / hari. Cakupan

area pelayanan seluas 20 Ha, meliputi daerah pusat

kota yang juga merupakan daerah komersil,

perkantoran dan niaga dengan jumlah kepadatan

penduduk yang tinggi dan jumlah sambungan saat ini

mencapai 491 SR.

IPAL II ( PEKAPURAN RAYA )

Instalasi Pengolahan Air Limbah Pekapuran Raya

mulai beroperasi pada tahun 2006, terletak di

wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan

Kelayan Luar di JL. Pasar Pagi No. 89. Luas area

Bab II ‐ 6 

Ipal Pekapuran Raya adalah 4.888 M2 dengan kapasitas pengolahan sebesar 2500 m³/hari.

Cakupan area pelayanan seluas 50 Ha, meliputi daerah padat penduduk berpenghasilan

rendah, permukiman di pinggir sungai serta beberapa perkantoran dan niaga. Dengan

jumlah sambungan saat ini sebesar 294 SR.

IPAL III ( HASAN BASRY / HKSN )

Instalasi Pengolahan Air Limbah HASAN

BASRY / HKSN merupakan “Pilot Project”,

mulai beroperasi pada tahun 2007 berkapasitas

100 m³ / hari, dengan jumlah sambungan saat ini

61 unit dan pada akhir tahun 2008 akan

diperoleh sambungan rumah (SR) sebanyak 200

unit.

IPLTL IV ( BASIRIH )

Instalasi Pengolahan Air Limbah Basirih

IPLTL BASIRIH

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Lindi

Sampah Kota Banjarmasin terletak di Kecamatan

Banjarmasin Selatan Kelurahan Mantuil tepatnya

Jl. Gubernur Subardjo (TPA Basirih) Mempunyai

Kapasitas pengolahan 1000 m³ / hari yang dapat

menurunkan COD, BOD, SS (Suspended Solid)

dan NH3-N.

TARIF PELAYANAN

Sistem tarif pelayanan pengelolaan air limbah telah diatur dalam Peraturan Walikota No.

16 Tahun 2006 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin.

a. Bagi pelanggan PD PAL yang juga Berlangganan PDAM, besarnya biaya pelayanan

pengelolaan air limbah ditentukan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah

pemakaian air bersih untuk setiap golongan pelanggan.

Bab II ‐ 7 

b. Sedangkan untuk pelanggan PD PAL yang tidak berlangganan PDAM ditentukan

besarnya tarif sebagai berikut:

c. Setiap orang atau badan hukum yang membuang lumpur tinja di IPLTL dikenakan

biaya pelayanan sebesar Rp. 10.000,-/m3

d. Khusus biaya pengolahan lindi sampah TPA Basirih di IPLTL Basirih dikenakan

sebesar Rp. 2000/m3

Untuk penarikan tarif jasa pelayanan pengelolaan air limbah bagi yang berlangganan

PDAM langsung dijadikan satu rekening dengan pembayaran rekening PDAM. Bagi yang

tidak berlangganan PDAM akan dilakukan penarikan biaya-biaya pelayanan dengan

rekening tersendiri oleh petugas yang diangkat oleh Direktur PD PAL.

DATA PELANGGAN

Saat ini Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin memiliki 3

kawasan pelayanan yang aktif melayani pengelolaan air limbah domestik dan 1 kawasan

No Pelanggan Tarif

(Rp./bulan) No Pelanggan

Tarif

(Rp./bulan)

A.

B.

C.

Kegiatan Sosial

Sosial Umum

Sosial Khusus

Non Niaga

Rumah Tangga A1

Rumah Tangga A2

Rumah Tangga A3

Rumah Tangga B

Kegiatan Niaga

1. Niaga Kecil

- Niaga Kecil I

- Niaga Kecil II

- Niaga Kecil III

2. Niaga

Menengah

3. Niaga Besar

5.000

10.000

5.000

10.000

25.000

25.000

5.000

20.000

30.000

50.000

100.000

D.

E.

Industri

Industri Rumah

Tangga

Industri Menengah

Industri Besar /

Khusus

Jenis Usaha di

Areal Pasar

Pedagang Emper

Pedagang Meja

Pedagang Kios

Pedagang Toko

Pedagang Grosir

20.000

50.000

100.000

5.000

5.000

10.000

15.000

20.000

Bab II ‐ 8 

pelayanan masih dalam tahap pembangunan. Jumlah pelanggan aktif berdasarkan

klasifikasi dan kawasan pelayanan pada tabel berikut :

No KLASIFIKASI

KAWASAN PELAYANAN

JUMLAH LAMBUNG MANGKU

RAT

PEKAPURAN

RAYA HKSN

1 2 3 4

SOSIAL o Sosial Umum o Sosial Khusus Non Niaga o Rumah Tangga A1 o Rumah Tangga A2 o Rumah Tangga A3 o Rumah Tangga A4 o Rumah Tangga B NIAGA o Niaga Kecil o Niaga Menengah o Niaga Besar INDUSTRI o Industri Kecil o Industri Besar

7 2 2 27 26 2 15

68 255 77 2 2

3 0

104 45 0 0 2 5 8 3 0 0

0 1 0 0

110 2 0 1 0 0 0 0

10 3

106 72 136 4 17

74 263 80 2 2

Jumlah 485 170 114 769

D. POLA PENANGANAN SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

Sama halnya dengan sub-sektor air limbah domestik, sub-sektor persampahan di Kota

Banjarmasin juga telah ditangani secara bersama-sama oleh Pemerintah, masyarakat, dan

swasta. Dalam penanganan sampah ini pemerintah berperan sebagai regulator serta

operator layanan pengelolaan sampah. Peran ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan

Pengelolaan Sampah (DKPS), Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), serta Dinas Kesehatan Kota

Banjarmasin (DKK). Dalam rangka penanganan subsektor ini, Dinas KPS menjalankan

tugas:

Persiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian,

pengangkutan, pemanfaatan, dan pemusnahan sampah;

Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan, dan penempatan sampah

di tempat pembuangan akhir;

Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan (daur ulang) sampah.

Bab II ‐ 9 

Tugas ini dijalankan oleh Sub Dinas Pengangkutan dan Pembuangan Akhir, Sub Dinas

Kebersihan, serta Sub Dinas Penanggulangan dan Pengelolaan Sampah. Sub Dinas

Pengangkutan dan Pembuangan Akhir bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas:

pelaksanaan manajemen pengangkutan dan pembuangan akhir sampah,

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembuangan akhir sampah,

pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional pengangkutan

sampah maupun peralatan operasional pemusnahan sampah.

Sedangkan Sub Dinas Kebersihan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas:

pelaksanaan pembinaan kebersihan lingkungan permukiman perumahan maupun

pemukiman non perumahan,

pelaksanaan pembinaan kebersihan jalan negara, jalan propinsi, jalan kota serta

jalan pemukiman perumahan.

Sementara DPP bertugas untuk membina, melaksanakan, mengawasi, serta memelihara

kebersihan lingkungan pasar. Adapun DKK bertugas untuk:

merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan

dan monitoring terhadap TPS dan TPA,

menghimpun dan mengolah data sanitasi tempat pembuangan sampah sementara,

dan tempat pembuang sampah akhir.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin pada umumnya dapat

dilihat dalam proses pengumpulan sampah dari rumah ke lokasi pembuangan sampah

sementara (TPS) dengan dikoordinasikan oleh pengurus RT/RW. Namun demikian,

sampah yang dikumpulkan pada umumnya belum dipilah. Upaya masyarakat dalam

pengelolaan sampah saat ini belum bersifat maksimal, karena pada dasarnya kesadaran

masyarakat masih kurang. Selain itu sebagian besar masyarakat saat ini belum memiliki

pengetahuan yang benar tentang cara pengelolaan sampah yang tepat. Peran masyarakat

dalam pengumpulan sampah saat ini baru nampak di wilayah kota yang kepadatan

penduduknya tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang penduduknya masih jarang umumnya

masyarakat masih mengelola sampah secara sendiri-sendiri berdasarkan persepsi dan

kebiasaan masing-masing.

Peran masyarakat yang relatif lebih aktif dalam pengelolaan sampah saat ini baru terdapat

di wilayah-wilayah percontohan seperti RT. 37 Kelurahan Belitung Selatan, RT. 94

Kelurahan Rawasari, dan RT 12A Kompleks Mahligai Kelurahan Sungai Jingah. Peran

Bab II ‐ 10 

aktif ini diwujudkan dalam aktivitas memilah, mengumpulkan dan mengolah sampah

untuk menjadi kompos. Upaya aktif dalam pengelolaan sampah juga ditunjukkan pada

aktivitas masyarakat di level kelompok, yaitu pada kelompok-kelompok KSM pengelola

instalasi pengomposan sampah yang dilakukan di wilayah percontohan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pengomposan ini juga dilakukan oleh

kelompok masyarakat Banua Barasih. Banua Barasih hingga saat ini telah berupaya untuk

melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan komposting pada 30 (tiga puluh)

kader di 5 (lima) kecamatan. Upaya lain yang saat ini tengah dilakukan oleh Banua Barasih

adalah terlibat dalam upaya penyiapan rencana pengelolaan sampah di lokasi tempat

pembuangan sampah komunal (TPSK) di Kecamatan Banjarmasin Barat dengan kelompok

pers peduli lingkungan.

Pemangku kepentingan kota lainnya yaitu swasta juga telah memainkan peran terbatas

dalam pengelolaan sampah. Peran yang saat ini sudah dijalankan oleh swasta adalah

penyapuan dan pengumpulan ke TPS untuk wilayah-wilayah tertentu, pengangkutan dari

TPS ke TPA, serta penampungan. Keterlibatan swasta untuk kegiatan penyapuan dan

pengumpulan ke TPS, serta pengangkutan dari TPS ke TPA berjalan dengan ikatan kontrak

kerjasama yang telah dilakukan antara perusahaan yang terlibat dengan DKPS. Saat ini

telah terdapat 7 (tujuh) perusahaan swasta yang berperan dalam penyapuan jalan serta

pengumpulan sampah ke TPS, dan 4 (empat) perusahaan swasta yang terlibat dalam

kegiatan pengangkutan dari TPS ke TPA. Sementara untuk peran swasta dalam hal

penampungan sampah-sampah jenis tertentu dilakukan atas inisiatif perusahaan swasta,

tanpa adanya ikatan kontrak apapun dengan Pemerintah Kota. Saat ini sudah terdapat 2

(dua) perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penampungan dan pendaurulangan

sampah non organik.

E. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENANGANAN SAMPAH

Dalam rangka pengaturan mengenai kegiatan pengelolaan sampah, hingga saat ini

Pemerintah Kota telah menerbitkan 3 (tiga) Perda yaitu:

Perda No. 2 tahun 1993 jo Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Kebersihan.

Perda No. 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Bab II ‐ 11 

Perda No. Perda No. 19 tahun 2002 jo Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengaturan

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Perda No. 2 tahun 1993 jo Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kebersihan

merupakan peraturan induk bagi seluruh pengaturan tentang pengelolaan sampah di Kota

Banjarmasin. Dalam kedua perda ini diatur tentang:

Tanggungjawab Pemerintah Kota dalam pemeliharaan kebersihan, yang meliputi

pemeliharaan kebersihan di tempat-tempat umum dan saluran pematusan umum,

pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA, pengangkutan sampah dari lokasi

TPS ke TPA, serta pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara yang

memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggungjawab masyarakat untuk memelihara kebersihan di wilayah bangunan,

halaman, saluran pematusan serta turut bertanggungjawab untuk memelihara

kebersihan di tempat-tempat umum, serta menyediakan tempat sampah dan

membuang sampah dari lokasi hingga ke TPS dengan koordinasi RT/RW.

Retribusi kebersihan dan tatacara pemungutannya.

Sanksi pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau dengan denda maksimal Rp 1

juta.

Sementara Perda No. 2 tahun 2007 mengatur juga tentang pelarangan pembuangan sampah

ke dalam maupun di sekitar sungai, serta sanksi bagi pelanggaran tersebut dalam bentuk

pidana kurungan 6 (enam) dan denda maksimal Rp 50 juta. Adapun pengaturan tentang

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat-tempat umum, khususnya

yang diarahkan bagi para pedagang kaki lima, diatur dalam Perda No. 19 tahun 2002 jo

Perda No. 2 tahun 2006.

F. PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI DAN KENDALANYA

Agar program sanitasi bisa berjalan dengan efektif dan mencapai target yang telah

ditetapkan, diperlukan koordinasi yang baik pada saat perencanaan, implementasi dan

monitoring dan evaluasi serta sosialisasi dan advokasi. Bahwa untuk mencapai koordinasi

tersebut diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat

kelurahan dan kecamatan, hingga SKPD di tingkat kota. Dengan koordinasi seperti

tersebut akan didapatkan suatu rencana sanitasi yang terintegrasi dengan skala kota, yaitu

suatu rencana yang bukan perspektif SKPD semata.

Bab II ‐ 12 

Proses koordinasi dalam Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin telah dimulai sejak dibentuknya

hingga saat ini, yaitu pada saat menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota

Banjarmasin Tahun 2007, mengkoordinasikan pelaksanaan survei Penilaian Risiko

Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment atau EHRA), dan

menentukan wilayah-wilayah prioritas program pembangunan sanitasi. Hasil-hasil tersebut

sebagai bahan dasar untuk menyusun strategi sanitasi kota (SSK) volume 1 sampai dengan

10, yang diharapkan akan dapat menjadi arah bagi pembangunan sanitasi di Kota

Banjarmasin. Penyusunan SSK Kota Banjarmasin Volume 1 hingga 4 telah diselesaikan

oleh Pokja. Kemudian Pokja juga telah melakukan diskusi publik untuk mensosialisasikan

target-target pembangunan sub-sektor sanitasi untuk air limbah, sampah dan drainase

lingkungan yang dimuat dalam SSK volume 2, 3 dan 4.

Pengalaman Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi,

penyusunan SSK volume 1-4 berikut penyusunan ‘draft project digest’, memberikan hal

positif bagi anggota Pokja yaitu adanya kejelasan tentang kegiatan sanitasi yang dilakukan

oleh masing-masing SKPD didalam Pokja. Selain itu, para anggota Pokja juga menilai

adanya peningkatan kekompakan antar anggota, dan adanya komunikasi yang lebih baik

antar SKPD yang tergabung didalam Pokja. Hal-hal tersebut merupakan indikasi adanya

koordinasi yang baik.

Disamping hal-hal positif yang mendorong koordinasi yang baik didalam Pokja, anggota

Pokja juga menilai masih adanya kendala yaitu bahwa belum ada kejelasan tentang tugas-

tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin.

Lebih lanjut, anggota Pokja menilai bahwa Pokja belum mempunyai tujuan jelas dan

terukur yang dipahamai oleh semua anggota Pokja. Hal ini menyebabkan koordinasi

menjadi sulit untuk dilakukan.

Upaya penguatan kelembagaan sanitasi Kota Banjarmasin merupakan upaya yang

dilakukan pada berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Pemerintah,

Lembaga Koordinasi Sanitasi Kota, Masyarakat dan Swasta. Upaya penguatan

kelembagaan untuk mewujudkan sinergitas ini dilakukan dengan proses yang bertahap

maju (incremental). Proses inkremental ini ditempuh agar internalisasi nilai kerjasama

antar lembaga dapat tertanam secara lebih kokoh. Selain itu upaya penguatan kelembagaan

juga dilakukan secara adaptif, artinya sangat menyesuaikan dengan berbagai perubahan

lingkungan kelembagaan yang ada di Kota Banjarmasin.

Bab II ‐ 13 

Dalam rangka penguatan kelembagaan sanitasi ini terdapat beberapa proses yang bersifat

transisional, khususnya dalam proses penguatan lembaga koordinasi sanitasi Kota

Banjarmasin. Transisi penguatan ini ditandai dalam aspek bentuk organisasi, serta prioritas

pelaksanaan tugas.

Dalam aspek bentuk, untuk Tahun 2008 Pemerintah Kota Banjarmasin telah

menetapkan bentuk lembaga koordinasi sanitasi Kota Banjarmasin adalah

Kelompok Kerja (Pokja). Dengan demikian maka penguatan kelembagaan

ditujukan untuk Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin. Desain bentuk kelompok kerja

sebagai lembaga koordinasi sanitasi kota akan dipertahankan sesuai kebutuhan

Pemerintah Kota.

Dalam pelaksanaan tugas, untuk tahun 2008 Kelompok Kerja Sanitasi Kota

Banjarmasin akan menekankan pada pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan,

serta sosialisasi dan advokasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran,

dan keterampilan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta untuk terlibat dalam

penanganan sanitasi kota.

Untuk tahun 2009, prioritas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sanitasi Kota

Banjarmasin akan diarahkan pada koordinasi monitoring dan evaluasi proses,

program dan kegiatan, serta dampak pembangunan sanitasi.

Bab III ‐ 1 

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin,

PD PAL adalah Perusahaan Milik Daerah yang berkedudukan di Banjarmasin dan

bertanggung jawab kepada Walikota serta mempunyai tugas pokok membangun,

memelihara, membuat suatu sistem pengoperasian dan pengolahan air limbah melalui

jaringan pipa dan non perpipaan (off site / on site) sesuai dengan standar baku mutu.

Strategi penguatan kelembagaan sanitasi Kota Banjarmasin disusun dengan tujuan untuk

membangun dan melembagakan suatu jaringan relasi sosial yang sinergis antar

Pemerintah, masyarakat dan swasta di Kota Banjarmasin dalam rangka mendorong

pengaruh keutamaan pembangunan sanitasi secara partisipatif di Kota Banjarmasin.

Adapun sasaran penguatan kelembagaan sanitasi Kota adalah terciptanya situasi yang

kondusif untuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam suatu

wadah lembaga koordinasi sanitasi kota, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dan kualitas lingkungan Kota Banjarmasin.

Untuk saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Kelompok Kerja Sanitasi Kota

sebagai lembaga koordinasi sanitasi kota. Untuk masa yang akan datang, pemerintah kota

akan mempertimbangkan kesesuaian bentuk lembaga koordinasi sanitasi dengan kebutuhan

Kota Banjarmasin, sejalan dengan perkembangan kelembagaan sanitasi di kota serta

dinamika kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta di sektor sanitasi.

Oleh sebab itu, masing-masing target yang ditetapkan dicantumkan tahun pencapaiannya

untuk setiap tahun, guna mengantisipasi adanya perubahan tersebut.

B. SARAN DAN TANGGAPAN

1. Kita mungkin berpikir bahwa satu orang hanya akan memberikan dampak kecil untuk

menjaga keberlangsungan planet ini namun hal itu sama sekali tidak benar. Setiap

orang dari kita dapat membuat perubahan yang bermakna untuk alam ini. Tindakan

Bab III ‐ 2 

kecil kita sangat dapat membantu menyelamatkan planet ini. Selagi kita menjalankan

tindakan kecil yang disertai kebaikan dan semangat nyata, ajak dan motivasi orang

lain untuk melakukan hal yang sama. Gabungan dari tindakan tersebut secara pasti

dapat membuat perubahan besar untuk kebaikan bersama.

2. Ingat bahwa melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan planet ini, bukan

berarti harus dengan pergi ke hutan hanya untuk menanam satu pohon. kita dapat

melakukan hal yang sama dengan tepat cukup di halaman belakang atau depan

rumah kita. Kita akan selalu dapat melakukan sesuatu dari rumah kita yang nyaman,

mungkin itu dari go green, go clean ataupun kedua-duanya. Mulai dari sekarang

bukan besok.

3. Mungkin masalah sampah ini termasuk sepele. Tetapi, jika kita sadari bahwa setiap

orang mengeluarkan sampah dan akhirnya sampah akan menggunung banyaknya.

Kita suka melihat tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan yang berbau busuk.

Bau busuk tersebut dihasilkan dari pembusukan sampah organik. Untuk

menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak, orang-orang mulai

memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik

sampai mendaur ulang sampah. Sampah anorganik tidak dapat membusuk dan hilang

dari bumi dengan cepat tidak seperti sampah organik. Maka pengolahan berikutnya

adalah dengan mendaur ulangnya menjadi barantg-barang lain. Pengolahan sampah

organik lain lagi. Karena dapat membusuk, sampah organik dimanfaatkan sebagai

pupuk kompos.

4. Usahakan untuk mengurangi limbah rumah tangga. Pergunakan kembali, daur ulang

ataupun perbaiki alat maupun tempat-tempat makanan. Bantu mengurangi akumulasi

dari gas rumah kaca dengan menghindari pengeluaran emisi yang terlalu banyak,

dimana manusia menghasilkan emisi ketika membakar energi fosil seperti batubara,

minyak dan gas.

5. Untuk itu kita semua harus ikut serta dalam perjuangan melawan limbah dan polusi

untuk kehidupan yang lebih baik. Kita harus menemukan teknologi-teknologi lain

yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi di lingkungan kita. Caranya adalah

dengan penghijauan. Tumbuhan dapat membantu menyuburkan tanah dan dapat

Bab III ‐ 3 

menyerap beberapa zat-zat kimia dari dalam tanah. Untuk air, kita dapat melakukan

penyaringan air dengan teknologi canggih atau teknologi sederhana.

iv 

DAFTAR PUSTAKA

Profile Company PD. PAL kota Banjarmasin, Sebuah Usaha Untuk Meningkatkan

Kualitas Lingkungan

Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin, 2008, Strategi Penguatan Dan Pengembangan

Kapasitas Kelembagaan Sanitasi Kota Banjarmasin

Manik, K. E. S, 2003, Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Djambatan

Asep Sofyan, Dr, 2010, Pencemaran Lingkungan online, http://www.kitada.eco.tut.ac.jp

Hermawati, Henhen, 2010, Pencemaran Lingkungan, http://hend-learning.blogspot.com

Nicky, 2010, Pemanasan Global - aksi, tindakan dan partisipasi, http://www.nicky.go.id