Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan · Informasi kefarmasian dan alat kesehatan Liputan l Hal.06 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 tata laksana pengelolaan obat sudah berjalan

Edisi VI - Desember 2012

Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R IJln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbag Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: 0215214869 / 5201590 Ext. 8009

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Mendampingi Menteri Kesehatan Pada Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Dan Gorontalo

Telaah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi

Website: www.binfar.depkes.go.id

Informasi kefarmasian dan alat kesehatan

DARI REDAKSI

SUSUNAN REDAKTUR PengantarPENASIHAT

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KETUA REDAKSI

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS REDAKSI

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

ANGGOTA REDAKSI:

Leo Simaremare, SH, M.Si.Mohamad Arief Jatmiko, STdrg. Retno D. MartamiMartin Sirait, S.Si, Apt.Dra. Ardiyani, Apt., M.SiSari Mutiarani, S.Si, Apt.Dra. Ema Viaza, Apt.Beluh Mabasa Ginting, ST, M.SiYulia Y. Barkah, SHFajar Ramadhitya Putera, S.Si, Apt.Mohamad Isyak Guridno, S.Si., Apt.Febri Sri Lestari, S.Sos.Awan YuriantoRadiman, Amd.Rudi, Amd.MI

ALAMAT REDAKSI:

Kementerian Kesehatan RIJln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbagian Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: (021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009

Pengantar

DAFTAR ISI

Pada Edisi VI Buletin Infarkes Tahun 2012 ini, kami kembali menampilkan

berbagai informasi dan berita terbaru seputar Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berbagai momen dan peristiwa penting coba kami

rekam dan tuangkan disini.

Pada edisi kali ini, kami coba tampilkan beberapa liputan khas Infarkes

mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan, seperti Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Mendampingi Menteri Kesehatan Dalam Rangka

Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat, Pembekalan Terhadap Sarana

Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan, Kegiatan

Kelembagaan Instalasi Farmasi, liputan tentang Rapat Konsultasi Teknis Direktorat

Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan, Kegiatan Review Penerapan Sistem

Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat dan berbagai liputan lainnya

yang tidak disebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat.

Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan turut berpartisipasi aktif dengan mengikuti Pertemuan Tahunan

Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012

yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kami selalu mengusahakan semaksimal mungkin untuk selalu dapat

meliput seluruh kegiatan, Namun bila ada momen-momen penting yang luput dari

dan tidak termuat, maka itu semua semata-mata karena keterbatasan tempat saja.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap masukan yang

bersifat konstruktif dari berbagai pihak tentang Infarkes, yang tentunya semua itu

akan kami jadikan sebagai tools untuk mencapai progress dalam hal peningkatan

kualitas penampilan dan isi dari buletin kesayangan kita ini.

Semoga dengan berbagai perubahan konstruktif ini, Buletin Infarkes dapat

lebih meningkatkan perannya sebagai media komunikasi Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang lebih informatif dan komunikatif.

Terima Kasih

LIPUTAN

�Kunjungan Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat hal

�Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hal

�Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan hal

�Kelembagaan Instalasi Farmasi hal

�Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Ke Provinsi Sulawesi Utara hal

�Hari Kesehatan Nasional Ke-48 Tahun 2012 hal

03

05

07

08

11

13

�Pertemuan Tingkat Nasional Bakohumas Tahun 2012 Dan Lomba Anugerah Media Humas Tahun 2012 hal

�Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika Dan Psikotropika Wilayah Barat hal

ARTIKEL

�Telaah Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi hal

BACK TO NATURE

� 10 Khasiat Susu Kedelai hal

14

18

21

22

l Hal.02 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012


Liputan

KUNJUNGAN PEMBINAAN WILAYAH KE PROVINSI SULAWESI BARAT

Pada tanggal 4 November 2012 Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan wilayah ke Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungan ini, Menteri Kesehatan didampingi oleh Tim yang terdiri dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Deputi KB &PKPR BKKBN Pusat, dari PT ASKES, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekkes, Kepala Pusdiklat Aparatur dan juga para eselon III dan IV beserta staf terkait .

Tujuan kunjungan Menteri Kesehatan dan Tim ke Provinsi Sulbar adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pembinaan wilayah sebagai upaya meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam p e r c e p a t a n p e m b a n g u n a n Kesehatan

Dalam kunjungan ini Menkes bersama Tim Pendamping menjalani sejumlah agenda, diantaranya adalah

Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan dengan Gubernur Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Jajaran Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten, Direktur RSU Regional Sulbar, Kepala Dinas/Badan Lingkup Provinsi Sulbar, Anggota DPRD Prov, Seluruh Pejabat Eselon III dan IV Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan lintas sektor dengan jumlah peserta kurang lebih 350 orang. Acara ini dilaksanakan di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention Mamuju. Dalam acara ini Menkes menyampaikan sambutan dan b e b e r a p a a r a h a n p e n t i n g , diantaranya adalah :1) Mutu layanan kesehatan di

Sulawesi Barat masih meragukan, persoalan kesehatan masih cukup banyak, padahal jumlah tenaga medis sudah mencukupi hanya distr ibusinya t idak merata. Fasilitas kesehatan yang tersedia untuk melayani penduduk Sulbar

dengan jumlah 1,2 juta jiwa di Provinsi Sulbar telah dibangun 35 Puskesmas Perawatan dan 56 Puskesmas non perawatan, ditunjang dengan keberadaan 8 Rumah Sakit (RSUD Majene, RSUD Polewali, RSUD Mamuju, RSUD Matra, RSUD Regional Sulbar, RSU Lapangan Minake, RS Banua Mamase).

2) Pemda, Dinkes Provinsi maupun Kabupaten wajib memperhatikan mutu layanan di puskesmas, karena puskesmas merupakan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.

3) Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan untuk meningkatkan SDM tenaga kesehatan serta menambah fasilitas lainnya, dengan syarat layanan di 5 (lima) kabupaten h a r u s d i t i n g k a t k a n d a n memperhatikan prosedur yang berlaku.Selain pertemuan tadi, Menkes

Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 Hal. 03l


Liputan


juga berkesempatan mengunjungi Stand Pameran yang diadakan oleh Dinkes Prov Sulbar, BKKBN PProv Sulbar, Politeknik Kesehatan, RS R e g i o n a l d a n P r o g r a m Penanggulangan HIV/AIDS, dan juga kunjungan ke Politeknik KesehatanDari kunjungan ini diperoleh hasil berupa isu strategis yang merupakan permasalahan di bidang Kesehatan yaitu:1. Tentang kualitas lulusan tenaga

kesehatan khususnya bidan dari lulusan sekolah tinggi kesehatan dan poltekkes di Prov Sulbar.

2. Peningkatan status atau tipe beberapa RS di Provinsi Sulawesi Barat.

3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

4. K e t e r l a m b a t a n r e a l i s a s i pengadaan alat kesehatan.

5. Ku ra n g nya te n a ga d o k te r spesialis.

Dan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:1. Perlu adanya analisa tentang

peran provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kesehatan dan perlunya standarisasi lulusan tenaga k e s e h a t a n m e l a l u i u j i k o m p e t e n s i . S e r t a menempatkan dosen-dosen yang kompeten di Politeknik.

2. Bahwa Kementerian Kesehatan a k a n m e m b a n t u p r o s e s akreditasi RS asalkan semua

syarat dan ketentuan dalam proses akreditasi RS telah dipenuhi.

3. Untuk meningkatkan mutu p e l a y a n a n k e s e h a t a n , Kementerian Kesehatan akan membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui dana APBN maupun DAK. Sedangkan untuk m e n i n g kat ka n m u t u S D M Kesehatan akan dikembangkan diklat untuk tenaga kesehatan.

4. Kementerian Kesehatan dalam m e m b a n t u d a e ra h u n t u k pemenuhan alat kesehatan menggunakan sistem E-planning dalam pengusulannya. Usulan kebutuhan alat kesehatan dari D i n ke s d a n R S Ka b / Ko t a disampaikan ke Dinkes Prov

k e m u d i a n D i n k e s P r o v melakukan analisa dan skala prioritas terhadap usulan-usulan tersebut, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Kesehatan melalui E-planning.

5. K e m e n t e r i a n K e s e h a t a n mempunyai program beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK). Untuk pemenuhan kekurangan t e n a g a d o k t e r s p e s i a l i s , Kementerian Kesehatan akan m e n ga l o ka s i ka n p ro g ra m beasiswa PDSBK bagi dokter-dokter dari Prov Sulbar yang m e m e n u h i s y a r a t d a n mempunyai komitmen untuk mengabdi di Provinsi Sulawesi Barat.


Liputan


Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan pada tanggal 1

s.d. 4 November 2012 yang lalu

melaksanakan pertemuan Rapat

K o n s u l t a s i T e k n i s y a n g

diselenggarakan, di Hotel Golden

Flower, Bandung.

Pertemuan ini secara resmi

dibuka oleh Direktur Bina Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan dan

dihadiri oleh 93 peserta yang terdiri

dari perwakilan peserta daerah di

Bidang Kefarmasian, Perwakilan

Instalasi Farmasi Provinsi, dan Peserta

Pusat.

Pa d a p er tem u a n ters eb u t

Direktur Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan, Drs. Bayu Teja

Muliawan, Apt, M.Pharm,MM.

menyampaikan beberapa hal-hal

sebagai berikut:

1) Dalam menjamin ketersediaan

obat dan vaksin serta untuk

m e n j a m i n ke a m a n a n d a n

k e m a n f a a t n n y a d a l a m

mendukung terlaksana Sistem

Jaminan Sosial Nasional, maka

perlu dilakukan upaya-upaya yang

sistmatis.

2) Penerapan Sistem Jaminan Sosial

pada tahun 2014 dipastikan akan

meningkat penggunaan obat.

Diperhitungkan bahwa kebutuhan

obat pada tahun 2010 sebesar 1,4

Triliun Rupiah akan meningkat

cukup pesat menjadi sekitar 6

Triliun Rupiah pada tahun 2014.

Untuk itu, peran Instalasi Farmasi

s e b a g a i s a t u u n i t y a n g

berkompeten dalam pengelolaan

obat perlu ditingkatkan.

3) Pelaksanaan Sistem Jaminan

Sosial telah memasuki babak baru

dengan telah ditetapkannya UU

Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial, untuk itu diperlukan

kesiapan dari semua stakeholder

untuk penerapannya pada tahun

2014.

4) Kesiapan mendukung Sistem

Jaminan Sosial Nasional tersebut

merupakan tanggung jawab

bersama yang harus diemban baik

o l e h P e m e r i n t a h P u s a t ,

P e m e r i n t a h P r o v i n s i d a n

Pemerintah Kabupaten/Kota.

5) Pemerintah Provinsi sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah,

b e r p e r a n p e n t i n g d a l a m

mengkoordinasikan program-

program yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat untuk

dapat diteruskan ke Pemerintah

Kabupaten/ Kota sekal igus

diimplementasikan di wilayah

Kabupaten/ Kota masing-masing.

6) Obat merupakan komponen

penting dalam upaya pelayanan

kesehatan dan oleh karena itu

diperlukan pengelolaan yang

benar, efisien dan efektif secara

berkesinambungann. Koordinasi

yang baik dan terbuka antara

pihak terkait seperti instalasi

farmas i dengan pengelo la

program kesehatan merupakan

prasyarat yang d iterapkan

pengelolaan obat yang baik.

7) Kewenangan otonomi yang

diberikan tidak berarti bahwa

t idak diperlukan lagi satu

kesatuan langkah, di mana

masing-masing jenjang dapat

melaksanakan kegiatan tanpa

melakukan koordinasi serta tidak

menggunakan standar sama.

A ka n te ta p i , ke we n a n ga n

otonomi yang diberikan, semata-

mata merupakan upaya bersama

untuk mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan

ruang lingkup tugas dan tanggung

jawab masing-masing.

Selain paparan tadi, materi lainnya

yang juga dibahas secara intens

dalam pertemuan ini adalah:

1) Kebijakan Direktorat Bina Obat

Publik dan Perbekalan Kesehaan

t e n t a n g E - C a t a l o g , y a n g

membahas mengenai arah

kebijakan, Daftar Obat Esensial

Nasional, alur penyediaan obat

n a s i o n a l , d a s a r h u k u m

pengadaan obat tahun 2012,

rencana mekanisme pengadaan

tahun 2013, latar belakang E-

Catalog.

2) R e n c a n a P e n g e m b a n g a n

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

dalam SJSN, yang membahas

mengenai konsep kefarmasian

dan alat kesehatan yang meliputi

dasar hukum, landasan kebijakan

o b a t n a s i o n a l , k o n s e p

kefarmasian dan alat kesehatan

(yang meliputi aksesibilitas,

keterjangkauan, penggunaan

obat ras iona l ) , tantangan

pelayanan kefarmasian dan alat

kesehatan dalam SJSN, strategi

dan rencana pemenuhan, serta

regulasi yang perlu disiapkan.

3) Re n ca n a Ke b u t u h a n O b at

Program 2013, yang membahas

RAPAT KONSULTASI TEKNIS DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN


Liputan


tata laksana pengelolaan obat

sudah berjalan lancar.

2) Dalam hal Kajian Pembiayaan

Obat Dalam Struktur Sistem

Kapitasi, ada 2 (dua) hal penting

yang menjadi rekomendasi. Yang

pertama adalah mengenai Tata

Laksana Obat Program, dimana

kondisi saat ini masih ada droping

obat langsung ke Puskesmas oleh

BKKBN dan Kemenakertrans,

maka perlu adanya kejelasan

koordinasi lintas sektor K/L dan

tata kelola/ tata laksana obat

program yang berasal dari instansi

lain. Selain itu diperlukan Surat

Edaran Dirjen Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan tentang Tata

Laksana Pengelolaan Obat

Program

D a l a m h a l E - L o g i s t i k , m a k a

rekomendasi yang dihasilkan adalah

per lu adanya kepast ian yang

berkelanjutan mengenai akses

dengan Pusdatin; dipastikan adanya

antis ipasi terhadap gangguan

jaringan; perlu adanya pemetaan

secara khusus mengenai daerah yang

belum dapat terjangkau jaringan

internet; jika ada masalah/ kendala

yang dihadapi dalam pengoperasian,

maka dapat menghubungi admin

pusat, yaitu Dra. Syahidah, Apt (Dit.

Oblik dan Perbekkes); perlu adanya

upaya pengadaan hardware yang

seragam; dan terakhir perlu adanya

upaya insentif untuk petugas

operator.

H a s i l d a r i p e r te m u a n i n i

diharapkan adanya persamaan

persepsi, berbagai kebijakan maupun

strategi terkait dengan program /

kegiatan Peningkatan Ketersediaan

obat dan Perbekalan Kesehatan

dalam mendukung peningkatan

pelayanan kesehatan secara efektif

dan efisien untuk membuat rakyat

sehat, mandiri dan berkeadilan.

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

mengenai one gate policy, dan juga

surat edaran tentang penetapan item

obat program yang pengadaannya

akan dilakukan di Pusat, Provinsi,

ataupun di Kabupaten/ Kota.

Sedangkan mengenai E-Catalog,

rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1) P e r c e p a t a n p e n y e l e s a i a n

Pedoman Pengadaan Obat di Daerah

sesuai dengan pola e-Purchasing.

2) Sanksi bi la penyedia t idak

memenuhi komitmen obat sesuai

dengan kontrak payung.

3) Pemenuhan ketersediaan obat

apabila penyedia tidak memenuhi

komitmen obat sesuai dengan

kontrak payung.

4) Segera diterbitkan ketentuan

mengenai mekanisme dan tata cara

p e n ca nt u m a n a n g ga ra n ata u

pemecahan paket anggaran di dalam

DIPA/POK (Dokumen anggaran)

melalui konsultasi dengan Ditjen

Perbendaharaan, Kementerian

Keuangan.

5) Perlu diatur untuk pengadaan

obat yang tidak masuk dalam e-

catalog.

6) Perlu dibuat ketentuan jika

pemesanan di bawah minimum order.

7) Perlu adanya pemetaan secara

khusus mengenai daerah yang belum

dapat terjangkau jaringan internet.

Sedangkan rekomendasi dalam

hal SJSN Bidang Instalasi Farmasi

1) Penyediaan obat di Puskesmas

tetap diadakan di T ingkat

K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n

a rg u m e n ta s i ya i t u s e s u a i

ketentuan yang berlaku bahwa

Puskesmas melakukan fungsi

p e l a y a n a n , s e l a i n i t u

pengendalian ketersediaan obat

sudah terlaksana dengan baik,

dan sumber daya seperti SDM,

sarana dan prasarana, sistem

koordinasi, pedoman pendukung

mengenai tujuan, tahapan

pengelolaan obat program (yang

meliputi perencanaan kebutuhan,

p e n ga d a a n , p e ny i m p a n a n ,

pendistribusian, pemenuhan

permintaan, pencatatan dan

pelaporan), dan dartar obat

program.

4) Pembahasan mengenai Peran

Instalasi Farmasi dalam SJSN, Tata

Laksana Obat Program,

Dalam Review terhadap hasil

pembahasan mater i tersebut

dijelaskan mengapa pelaksanaan

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat

Bina Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan baru diselenggarakan pada

saat ini. Hal ini dikarenakan kegiatan

ini juga direncanakan untuk kegiatan

sosialisasi E-Catalogue. Namun

mengingat proses pelaksanaan E-

Catalogue melibatkan unit kerja lintas

sektor antara lain LKPP, maka saat ini

pelaksanaan E-Catalogue masih

dalam proses penyusunan HPS.

Diharapkan proses lelang harga

satuan dapat dilaksanakan pada

minggu ke 2 bulan Nopember 2012

dan pengumuman pemenang pada

minggu ke 2 bulan Desember 2012.

Sehingga proses E-Purchasing dapat

dilaksanakan pada awal tahun 2013.

Salah satu hasil kegiatan ini adalah

diperoleh beberapa rekomendasi.

Diantaranya dalam hal Rencana

Kebutuhan Obat Program dinyatakan

perlu adanya Surat Edaran Dirjen Bina


Liputan


Pada tanggal 24 s.d 25 Oktober

2 0 1 2 d i s e l e n g ga ra k a n a c a ra

“Pembekalan Terhadap Sarana

Produksi Dan Distr ibusi Obat

T r a d i s i o n a l D a l a m R a n g k a

Pembinaan” yang dilaksanakan di

Hotel Lor'in Business Resort & Spa, Jl.

Adisucipto No.47, Solo Jawa Tengah.

Acara ini dihadiri oleh peserta dari

para pengelola sarana produksi dan

d i s t r i b u s i o b a t t r a d i s i o n a l

kabupaten/kota yang ada di Jawa

Tengah; dari Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Tengah; dari Dinas Kesehatan

Kota Solo dan juga peserta dari Ditjen

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tujuan acara ini salah satunya

adalah adalah mensosialisasikan

Permenkes No. 006/2012 tentang

Industri dan Usaha Obat Tradisional

dan 007/2012 tentang Registrasi Obat

Tradisional yang mulai diberlakukan

pada tanggal 23 Februari 2012

m e n g g a n t i k a n

246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin

Usaha Industri Obat Tradisional dan

Pendaftaran Obat Tradisional; Pada

permenkes 246/Menkes/Per/V/1990

berorientasi kepada Nilai Investasi

produk atau total aset dimana IOT

m a u p u n I KOT d i p e r b o l e h ka n

memproduksi semua bentuk sediaan,

sedangkan 006/2012 berorientasi

pada pengaturan bentuk sediaan yang

boleh diproduksi oleh IOT, UKOT,

UMOT, Usaha jamu racikan dan juga

Usaha jamu gendong;

Adapun yang termasuk jenis

sarana produksi dan distribusi bidang

kefarmasian dan alat kesehatan

antara lain: Industri Farmasi, Industri

Obat Tradisional (OT), Industri kecil

Obat Tradisional (IKOT), Usaha Kecil

Obat Tradisional (UKOT), Industri

Kosmetika, Produsen/Industri Alat

Kesehatan, Produsen/ Industr i

PerbekalanKesehatan Rumah Tangga

(PKRT) , Sarana Penyalur Alat

kesehatan (PAK), Sarana Cabang

Penyalur Alat Kesehatan (Cabang

PAK), Sarana Sub Penyalur Alat

Kesehatan (Sub PAK) , Sarana

Distribusi Pedagang Besar Farmasi

(PBF) dan Sarana Distribusi Pedagang

Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)

Paparan pertama disampaikan

oleh Drs. Sukiman Said Umar, Apt

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat

T r a d i s i o n a l d a n P r o d u k

Komplementer Badan POM mengenai

Pemenuhan CPOTB bagi Usaha di

Bidang Obat Tradisional

Tujuan pembekalan terhadap

sarana produksi dan distribusi obat

t radis ional sesuai Permenkes

006/2012 disampaikan dalam

paparan lanjutan oleh ibu Ratih selaku

Kasubdit Bina Prodis Obat dan Obat

Tradisional, yaitu perizinan untuk

melindungi masyarakat terhadap

produk yang tidak berkualitas,

mendorong industri agar mampu

berdaya saing, serta mendorong

pengembangan bahan baku obat dan

obat tradisional; demikian juga untuk

industri/ usaha diharapkan mampu

memenuhi standar dan persyaratan,

mampu memenuhi kebutuhan dalam

negeri, serta mampu bersaing baik

nasional maupun internasional;

Direktur Bina Produksi dan

Distribusi Kefarmasian, Dra. Engko

Sosialine M., Apt memberikan arahan

dan juga melakukan sesi tanya jawab

d e n g a n p e s e r t a s e p u t a r

permasalahan mengenai Cara

Pengolahan Obat Tradisional yang

Baik (CPOTB), pada kesempatan

tersebut beliau juga memberikan

cenderamata kepada peserta, berupa

satu set buku Farmakope Herbal.

Sesi selanjutnya adalah paparan

mengenai Budidaya dan Penanganan

Pasca Panen Tanaman Obat dari

Kementerian Pertanian, diharapkan

dengan mengetahui bagaimana

budidaya dan juga penanganan pasca

panen yang baik maka hasil panen

akan menjadi lebih baik dari segi

kuantitas maupun kualitas yang

nantinya akan sangat berpengaruh

juga terhadap kuantitas dan juga

kualitas sebagai bahan baku produk

OT itu sendiri.

U n t u k l e b i h m e m b e r i k a n

gambaran jelas mengenai tata cara

memulai dan pengembangan usaha

tradisional ini maka di paparkan juga

o l e h A s i s t e n D e p u t i B i d a n g

Pemasaran dan Jaringan Usaha

kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah mengenai Pemodalan bagi

usaha kecil obat tradisional dan usaha

mikro obat tradisional, dilanjutkan

dengan diskusi dan tanya jawab oleh

peserta sebagai bekal bagi para

pelaksana sarana memberikan

p e n g a r a h a n k e p a d a

pengusaha/petani binaannya.

PEMBEKALAN TERHADAP SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMBINAAN


Liputan

Pada tanggal 19 s.d 21 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi yang dilaksanakan di Hotel Golden Flower Bandung.Pertemuan ini diikuti oleh 60 orang, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Bidang/Seksi atau Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia (terkecual i perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat) yang menangani masalah kefarmasian dan alat kesehatan . Se la in i tu da lam pertemuan ini turut hadir pula DR Faiq Bahfen, SH; dr. Setiawan Soeparan, MPH; Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan; Deputi Bidang Kelembagaan Ke m e nte r i a n Pe n d aya g u n a a n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Kepala Bagian Keuangan; Kepala Sub Bagian Organisasi; Kepala Sub Bagian Hukum, Staf Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam sambutannya, diantaranya dipaparkan hal-hal sebagai berikut:a. Penerapan otonomi daerah pada

tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang d iperbaharu i dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya a d a l a h b i d a n g p e l a y a n a n kesehatan terutama pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar. Alokasi dana obat pelayanan kesehatan dasar yang semula disalurkan melalui kegiatan sektor kesehatan mulai tahun 2000 dialihkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) langsung ke daerah-daerah. Dengan mekanisme ini setiap Kabupaten/Kota maupun p r o p i n s i m e l a k s a n a k a n pengadaan obat secara mandiri. Namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk p e nye d i a a n o b at p ro g ra m kesehatan dan persed iaan penyangga (buffer stock) serta menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat.

b. Desentralisasi merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengalokasian dana, pengelolaan obat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Bebarapa d a e r a h y a n g m e m p u n y a i ke d e ka t a n d e n ga n s a ra n a distribusi dan produksi seperti di Pulau Jawa merasa lebih senang melakukan pengadaan ini secara

mandiri (tidak terpusat) seperti di era sentralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi pengelolaan obat khususnya pengadaan membawa beberapa keuntungan kepada daerah misalnya proses pembelajaran da lam rangka peningkatan kemampuan petugas terutama dalam aspek pengadaan obat, penyusunan ang garan dan negosiasi dengan pemegang k e p u t u s a n d i t i n g k a t K a b u p a t e n / K o t a , s e r t a m e n i n g k a t k a n a k t i v i t a s perekonomian di daerah terutama dari aspek obat.

c. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar yang per lu d icermat i agar ketersediaan obat esensial bagi masyarakat tetap terjamin. Untuk d a e r a h - d a e r a h t e r p e n c i l , perbatasan, kepulauan dan daerah r a w a n b e n c a n a , p e r l u dikembangkan sistem pengelolaan obat secara khusus.

d. Sebelum desentralisasi, obat esensial di sektor publik dijamin ketersediannya oleh Pemerintah melalui sistem suplai dengan keberadaan Sarana Penyediaan Sediaan Farmasi Pemerintah. P e r a n d a n f u n g s i S a r a n a Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sejak desentralisasi mengalami perubahan akibat sudut pandang yang berbeda dari pemerintah daerah terhadap peran lembaga ini.

e. Beberapa strategi yang diterapkan d a l a m r a n g k a m e n j a m i n ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial adalah dengan pengembangan dan evaluasi secara terus-menerus


KELEMBAGAAN INSTALASI FARMASI



Liputan

khususnya model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di d a e ra h t e r p e n c i l , d a e ra h tertinggal, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana serta penyiapan peraturan yang tepat.

f. Dewasa ini sebagian Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah kurang berfungsi, karena kurang tersedianya tenaga pengelola yang kompeten, struktur organisasi yang tidak menunjang, dana operasional kurang memadai dan sistem informasi yang tidak berjalan baik. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi fungsi pengelolaan obat di Kabupaten/Kota sekaligus disesuaikan namanya menjadi Sarana Penyimpanan Sediaan F a r m a s i P e m e r i n t a h Kabupaten/Kota untuk lebih mengedepankan fungsinya.

g. Gudang Farmasi Kabupaten/Kota (GFK) yang sebelumnya telah ada di setiap Kabupaten/Kota telah dikembangkan menjadi Instalasi F a r m a s i P r o p i n s i d a n Kabupaten/Kota sebagai unit p e n g e l o l a o b a t d e n g a n memanfaatkan sistem informasi pengelolaan obat yang efektif dan efisien.

h. Keberadaan Instalasi Farmasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sifatnya seragam di seluruh Indonesia pada dasarnya untuk menjamin pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan k h u s u s n y a d i p e l a y a n a n kesehatan dasar, dapat menjamin k e t e r s e d i a a n o b a t d a n aksesibilitas publik terhadap obat. Namun organisasi yang seragam di era otonomi daerah mungkin d ianggap t idak cocok lag i mengingat masing-masing daerah mempunyai kebutuhan lokal spesifik yang berbeda satu sama

lain, sehingga kedudukan Instalasi Farmasi menjadi tidak jelas serta tugas pokok dan fungsinya yang diterapkan di Kab/Kota secara beragam. Beberapa Provinsi dan Kab/Kota menempatkan tugas pokok dan fungsi pengelolaan obat di bawah seksi, ada yang mengakomodasikannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

i. Kebutuhan dimaksud misalnya adalah pengelolaan obat publik tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dasar tetapi juga termasuk pelayanan rujukan. Disisi lain ada keterbatasan SDM terlatih dan sarana prasarana yang kurang memadai, sementara ada keinginan terciptanya pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Maka pengembangan organisasi membutuhkan cukup banyak SDM (Tenaga Kefarmasian) yang kompeten.

j. Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi d a e ra h , m e m p u nya i t u ga s m e l a k s a n a k a n u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a e r a h berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Besaran organisasi Dinas Daerah mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini organisasi yang menangani kefarmasian dan alat

kesehatan di Dinas Kesehatan masih beragam, ada yang berada dalam Bidang ada pula yang masih Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

k. S e h u b u n g a n d e n g a n permasalahan yang timbul terkait organisasi dinas kesehatan khususnya pengelolaan obat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dirasakan perlu melakukan pertemuan Kelembagaan Instalasi F a r m a s i s e b a g a i u p a y a memperkuat Kelembagaan baik untuk Instalasi Farmasi maupun D i n a s K e s e h a t a n d a l a m menciptakan pengelolaan obat yang efektif dan efisien di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain sambutan dan paparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, beliau juga berkenan membuka secara resmi Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini.Materi lain yang disajikan dalam Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut:a. Kelembagaan Dalam Penyediaan

Obat dan Alat Kesehatan yang dipaparkan oleh Sesditjen Binfar dan Alkes.

b. Suatu Pemikiran Keberadaan Instalasi Farmasi di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penyaluran Obat ke Daerah dipaparkan oleh DR Faiq Bahfen

c. Kelembagaan Instalasi Farmasi D i n a s K e s e h a t a n P r o v i n s i K a l i m a n t a n S e l a t a n y a n g dipaparkan oleh Kepala Dinkes Kalimantan Selatan

d. Eksistensi Kelembagaan dalam rangka Penyaluran Obat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Deputi Kelembagaan Kementerian


Ulasan


Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

e. Peranan Dan Kedudukan Dinas K e s e h a t a n D a l a m R a n g k a Penyaluran Obat Ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipaparkan oleh dr. Setiawan Soeparan, MPH

f. Peranan dan Kedudukan Instalasi Farmasi Nasional/Propins i/ K a b u p a t e n / K o t a d a l a m Penyaluran Obat ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini d i laksanakan dengan metode penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dimana seluruh peserta dibagi menjadi 2 kelompok diskusi.R a n g k u m a n d a r i K e g i a t a n Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut:a. Untuk Peningkatan Peran Dinas

Kesehatan maka Kelembagaan untuk pengelolaan obat sebaiknya diatur secara spesifik, karena obat merupakan komoditi khusus dan strategis yang memerlukan tata cara khusus dikaitkan dengan

ketentuan yang berlaku.b. Keputusan Menteri Kesehatan No

267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Organisasi Daerah sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperkuat kelembagaan s t r u k t u r o r ga n i s a s i D i n a s K e s e h a t a n P r o v i n s i d a n Kabupaten/Kota serta Instalasi Farmasi sebagai UPT Daerah.

c. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemer intah , Pemer intahan D a e r a h P r o v i n s i , D a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h Kabupaten/Kota, telah disebutkan b a h w a u r u s a n d i b i d a n g K e s e h a t a n k h u s u s n y a penyimpanan dan pendistribusian obat telah diserahkan kepada D a e r a h . O l e h k a r e n a i t u pembentukan kelembagaan diserahkan kepada Pemerintah D a e r a h . U n t u k i t u p e r a n Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat K e s e h a t a n m e l a k u k a n Penyusunan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Penyusunan NSPK

d. Kemenkes harus berkoordinasi d g n K e m e n d a g r i t e r k a i t pelaksanaan peraturan di bidang kesehatan di daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah cenderung lebih mematuhi Kementerian Dalam Negeri k e t i m b a n g K e m e n t e r i a n Kesehatan. Hal ini juga disebabkan oleh euforia berlebihan dari kebijakan desentralisasi/otonomi daerah, sehingga ada daerah-d a e ra h ya n g m e n ga n g ga p Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Menteri Kesehatan

e. Untuk melakukan penguatan kelembagaan kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan Instalasi Farmasi di daerah perlu dilakukan inventarisasi tugas dan fungsi dari organisasi dimaksud untuk selanjutnya ditentukan eselonisasinya.

f. Perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi dari organisasi kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan menetapkan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sedangkan Instalasi Farmasi mempunyai tugas dan fungsi manajemen logistik.


Ulasan

Buletin INFARKES Edisi II - April 2012 Hal. 11l

Pada tanggal 6 s.d. 10 November 2012

Komis i IX DPR RI melakukan

Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sulawesi

Utara. Tujuan kunjungan kerja ke

Provinsi Sulawesi Utara yang

dilakukan oleh Komisi IX DPR RI ini ke

beberapa daerah pada setiap reses,

merupakan pelaksanaan dari fungsi

DPR RI dalam hal legislasi, anggaran,

dan pengawasan sehingga selama

kunjungan kerja, Komisi IX dapat

mengetahui persoalan-persoalan

mendasar yang dihadapi oleh

Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi

Sulawesi Utara dipimpin oleh Wakil

Ketua Komisi IX DPR RI, Drs. H. Irfan

Chairul Mahfiz, M.Si, dengan 22 orang

anggota Tim, 4 orang dari Sekretariat

DPR RI, 1 orang dari Tenaga Ahli DPR

RI, yang didampingi oleh Perwakilan

P e m e r i n t a h a n d a n B U M N

sebagaimana terlampir dalam laporan

ini.

Kunjungan kerja di lakukan ke

beberapa tempat di wilayah Sulawesi

Utara meliputi kantor Gubernur

Sulawesi Utara, Balai Latihan Kerja

Provinsi, Walikota Kotamobagu, RS

Datoe Binangkang, RSUD Kota

Kotamobagu. Selain itu, diadakan

pertemuan dengan PT Askes dan PT

Jamsostek Regional setempat.

Dari hasil kunjungan kerja dan

pertemuan dengan BUMN terkait,

diperoleh beberapa isu strategis yang

berkaitan dengan bidang kesehatan

sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi

U ta ra m e m p e rs i a p ka n d i r i

menyambut Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) 2014.

Namun, ada beberapa kendala

yang dihadapi sebagai berikut:

1) Sulawesi Utara butuh dibangun

6 RS Pratama berkapasitas 50

kamar, yang nantinya akan

menunjang program BPJS. Hal

ini dikarenakan jumlah kamar

untuk pasien kelas III masih

kurang. Rumah sakit yang ada

di Sulut saat ini hanya memiliki

2.100 tempat tidur kelas III,

masih kekurangan 300 tempat

tidur.

2) Permohonan bantuan dana

u n t u k p e n y e l e s a i a n

pembangunan rumah sakit di

K a b u p a t e n B o l a a n g

Mangondow Utara (saat ini

sementara pembangunan

rumah sakit kelas C).

3) Permohonan bantuan dana

untuk pembangunan rumah

sakit sebagai rujukan di

K a b u p a t e n B o l a a n g

Mangondow Induk.

4) Bolaang Mangandau Timur

merupakan daerah yang baru 4

tahun dimekarkan, tidak

mempunyai rumah sakit,

h a n y a m e m p u n y a i 1

puskesmas rawat inap. Oleh

karena itu, memohon bantuan

dana untuk pembangunan

r u m a h s a k i t d a n

pembangunan puskesmas

r a w a t i n a p d i s e t i a p

kecamatan.

5) Untuk pembangunan rumah

sakit sebagai pusat rujukan di

Kotamobagu membutuhkan

dana 38 M. Saat ini rumah sakit

yang ada hanya untuk rawat

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR KE PROVINSI SULAWESI UTARA


Ulasan

l Hal. 12 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

jalan dan rawat inap tetapi

belum bisa dijadikan sebagai

pusat rujukan.

6) RSUD Datoe B inangkang

memiliki kondisi bangunan

yang sudah tidak memenuhi

standar pelayanan rumah sakit

kelas C, sehingga diperlukan

d a n a u n t u k m e l a k u k a n

renovasi gedung rumah sakit.

7) RSUD Datoe B inangkang

kekurangan dokter spesialis

dasar dan dokter spesialis

penunjang sesuai dengan

standar pelayanan rumah sakit

ke las C, sehingga per lu

penambahan dokter spesialis

dasar dan dokter spesialis

penunjang.

b. Pelaksanaan Jamkesmas di

Provinsi Sulawesi Utara sudah

cukup baik, meskipun masih ada

hambatan antara lain, masih ada

masyarakat miskin yang belum

mengerti sistem alur pelayanan

rujukan dari Puskesmas sampai ke

Rumah Sakit, sehingga sebagian

pasien langsung berobat ke RS

tanpa membawa rujukan dari

puskesmas dan menyulitkan

pelayanan ke pasien.

c. Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) sudah berjalan, namun ada

beberapa hambatan :

1) Belum tersosialisasi secara baik

t e n t a n g j u k n i s B O K ke

Puskesmas sehingga masih

kurang pemahaman tentang

p e l a k s a n a a n B O K o l e h

Puskesmas.

2) S K S a t k e r t e r l a m b a t

dikeluarkan oleh karena

adanya pergantian pemerintah

daerah juga pergantian Kepala

Dinas setempat.

3) SPJ dari Puskesmas belum

lengkap

4) SDM yang menangani BOK di

puskesmas belum maksimal.

5) Belum optimalnya koordinasi

antar program di Puskesmas

m a u p u n D i n k e s

Kabupaten/Kota.

d. Pemerintah Sulut mengusulkan

agar ada insentif khusus bagi

dokter dan tenaga medis yang

bertugas di daerah-daerah

kepulauan Sulut, ini merupakan

pertimbangan yang diharapkan

dapat dikaji kembali oleh Komisi IX

DPR RI., mengingat tingkat

kesulitan di daerah kepulauan

sangat jauh berbeda dengan yang

ada di pusat

e. Anggaran DAK turun menjadi 3,5

M. Pertumbuhan ekonomi Kota

Kotamobagu sebesar 8,2%.

Dari isu-isu strategis yang berkaitan

d e n ga n b i d a n g ke s e h ata n

tersebut di atas, maka diperoleh

kesimpulan bahwa rencana tindak

lanjut dan rekomendasi dari hasil

kunjungan kerja ini sebagai

solusinya adalah sebagai berikut:

a. Untuk pembangunan rumah sakit

dan alat-alat kesehatan, pada

dasarnya pemerintah pusat siap

membantu dengan persyaratan

tetap melalui prosedur yang

diawali dengan pengusulan

melalui e-planning (melalui

Dinkes Sulawesi Utara) yang akan

disesuaikan dengan anggaran

ya n g a d a d i Ke m e nte r i a n

Kesehatan. Saat ini, penyerapan

anggaran BOK masih di bawah

60%. Oleh karena itu, disarankan

untuk mengajukan bantuan-

bantuan yang dibutuhkan sesuai

dengan prosedur yang telah

ditetapkan.

b. Komisi IX DPR RI akan mengkaji

kembali harapan Pemerintah

Sulut mengenai adanya insentif

khusus bagi dokter dan tenaga

medis yang bertugas di daerah-

d a e r a h k e p u l a u a n S u l u t

mengingat tingkat kesulitan di

daerah kepulauan sangat jauh

berbeda dengan daerah lainnya.

c. K o m i s i I X D P R R I a k a n

mempertimbangkan kenaikan

a n g g a r a n D A K d i t a h u n

mendatang.

d. Pemerintah Pusat dibantu oleh

Pe m e r i n ta h D a e ra h p e r l u

meningkatkan sosialisasi untuk

Juknis BOK.e. Pemerintah perlu meningkatkan

sosialisasi sistem rujukan di

rumah sakit.

f. Pemerintah perlu meningkatkan

pelatihan-pelatihan untuk SDM

untuk pengelolaan manajemen

rumah sakit dan puskesmas.


Liputan

Pembangunan kesehatan selama b e b e ra p a d a s awa rs a te ra k h i r menunjukkan berbagai keberhasilan. Diharapkan kesuksesan tersebut dapat ditingkatkan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Banyak upaya-upaya yang harus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada acara Malam Pemberian P e n g h a r g a a n d a l a m r a n g k a memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke 48 tahun 2012, di Jakarta (12 November 2012).HKN Ke-48 tahun 2012 mengangkat tema Indonesia Cinta Sehat, dengan Sub-tema Ibu Selamat Anak Sehat. Tema ini dipilih untuk meningkatkan semangat, kepedulian, komitmen dan gerakan nyata seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen b a n g s a d a l a m m e ny u k s e s ka n pembangunan kesehatan. Sedangkan sub-tema yang dipilih terkait dengan prioritas pembangunan kesehatan periode 2010-2014, yaitu menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu. Oleh karena itu, mari jadikan peringatan HKN Ke-48 tahun 2012 ini s e b a g a i m o m e n t u m u n t u k

m e m b a n g k i t k a n s e m a n g a t , meningkatkan kepedulian, dan memantapkan kerjasama antar seluruh stakeholders pembangunan kesehatan, seru Menkes.Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tidak mungkin dicapai oleh jajaran kesehatan sendiri, pembangunan kesehatan bersifat multidimensi, multidisiplin, dan multisektor. Dengan kata lain, pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor termasuk dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Suksesnya pembangunan kesehatan juga sangat ditentukan oleh koordinasi, integrasi, dan sinergi antara Pemer intah Pusat dan P e m e r i n t a h D a e r a h y a n g dikoordinasikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pada kesempatan tersebut Menkes menyampaikan penghargaan kepada perorangan dan institusi yang telah menunjukkan komitmen, memberikan dukungan, serta melakukan upaya-upaya bagi suksesnya pembangunan kesehatan di Tanah Air. Menkes berharap agar penyerahan p e n g h a r g a a n t e r s e b u t a k a n mendorong dan menginspirasi semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung, berperan serta, dan menunjukkan komitmen kuat bagi suksesnya pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

S e p e r t i H K N t a h u n sebelumnya, penghargaan diberikan kepada institusi dan perorangan yang berprestasi, yaitu : 1) Rumah Sakit yang mengelola Dana Jamkesmas terbaik, 2) Rumah Sakit Berseri, 3) Puskesmas yang memberikan pelayanan promotif dan preventif terbaik, dan 4)

perorangan yang menunjukkan prestasi di bidang tugasnya, yaitu: Dosen Pol i teknik berprestas i , Widyaiswara berprestasi, Tenaga Kesehatan berprestasi, Tenaga Kefarmasian pengelola obat teladan. Hadir pada malam penghargaan tersebut para penerima penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH), Ksatria Bakti Husada (KBH), dan Mitra Bakti Husada (MBH). Diantara penghargaan-penghargaan yang diberikan, ada pula penghargaan yang diberikan kepada enam orang Tenaga Ke fa r m a s i a n Pe n g e l o l a O b a t Berprestasi di Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain dra. Lusia Ang, Apt, Pengelola Instalasi Farmasi Provinsi Papua; Arwis, S.Si, M.M.Kes, Apt, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sri Winarni, S.Si, Apt, M.Kes, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut Menkes

secara khusus menyampaikan

apresiasi dan penghargaan kepada

Keluarga Almarhum dr. Subagyo

Partodihardjo, yang semasa hidupnya

menjabat Anggota DPR RI Komisi IX

atas jasanya dalam pembangunan

kesehatan. Menkes juga mengajak

h a d i r i n u n t u k m e n g e n a n g

Almarhumah dr. Endang Rahayu

Sedyaningsih dan Almarhum dr.

Suwardjono Suryaningrat karena jasa-

jasa mereka menjadi inspirasi

perjuangan dalam mewujudkan

derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya.

***

Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 13l

HARI KESEHATAN NASIONAL KE 48 TAHUN 2012


l Hal. 14 Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012

Liputan

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 5 s.d 7 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 di Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan.Pertemuan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Ir. Tifatul Sembiring, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan sejumlah ahli di bidang kehumasan (Kabareskrim Polri, Ketua Perhumas, Direktur Pemberitaan Metro TV, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Wakil Menteri Pertahanan), 600 praktisi kehumasan dari berbagai kementerian/lembaga, Humas BUMN, TNI -Po l r i , dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah:a. Memantapkan konsepsi dan

pemahaman anggota Bakohumas tenta n g o pt ima l i s a s i p era n ko m u n i k a t o r p u b l i k d a l a m membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan

b. M e n i n g k a t k a n ke m a m p u a n

anggota Bakohumas baik aspek teoretis maupun teknis akan peran ko m u n i k a t o r p u b l i k d a l a m membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan

c. Meningkatkan pengetahuan humas Pemerintah dalam merespon perkembangan kehidupan politik, e k o n o m i d a n s o s i a l kemasyarakatan, serta berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat

d. Meningkatkan peran strategis Bakohumas dalam pembentukan opini publik menghadapi era globalisasi dan Pemilu 2014

e. Menumbuhkan komitmen bersama antara anggota Bakohumas dengan memberikan apresiasi atas karya kehumasan

Te m a y a n g d i a n g k a t d a l a m penyelenggaraan Pertemuan Tahunan ini adalah “OPTIMALISASI PERAN H U M A S P E M E R I N TA H d a l a m MENCIPTAKAN KINERJA PEMERINTAH yang OPTIMAL”. Tema ini cukup penting dan sangat relevan, dikaitkan dengan kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada u m u m n y a , d a n h u m a s p a d a khususnya. Dengan tema pertemuan tahunan ini tentunya diharapkan, para pejabat/praktisi humas, dan seluruh p e s e r t a p e r t e m u a n t a h u n a n , disamping tentunya mendapatkan kesegaran kognitif di bidang pelayanan informasi publik, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan/optimalisasi peran humas di masing-masing instansi pemerintah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Laporan Ketua Penyelenggara oleh Ketua Umum Bakohumas yaitu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik

Ke m e nte r i a n Ko m u n i ka s i d a n Informat ika Freddy H Tulung , d i lan jutkan dengan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang langsung disambung dengan sambutan dari Menkominfo Tifatul Sembiring yang sekaligus juga membuka secara resmi Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012.Menkominfo Tifatul Sembiring dalam sambutannya memaparkan hal-hal sebagai berikut:a. P e r t e m u a n t a h u n a n y a n g

diselenggarakan secara rutin oleh Humas-humas pemerintah Ini merupakan suatu bukti bahwa humas pemerintah baik di tingkat p u s a t , p r o v i n s i , m a u p u n k a b u p a t e n / k o t a m e m i l i k i keperdulian dan komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan evaluasi dan sekaligus berbenah diri guna mengoptimalkan peran H u m a s P e m e r i n t a h d a l a m menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Ada korelasi antara peran yang diemban humas dengan kinerja pemerintah. Semakin baik peran yang di lakukan oleh humas pemerintah, maka semakin baik pula citra pemerintah dimata publik/rakyat. Dan bila semakin baik citra pemerintah di mata publik/rakyat, maka semakin tinggi pula peran serta masyarakat yang diwujudkan. Hipotesis ini harus kita jawab dan buktikan kebenarannya, apakah benar bahwa peran humas m e m i l i k i k o n t r i b u s i b a g i terciptanya kinerja pemerintah yang optimal. Salah satu aspek tugas dan fungsi humas adalah pelayanan informasi publik di masing-masing badan

PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012DAN LOMBA ANUGERAH MEDIA HUMAS 2012


publik, dalam rangka implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertanyaan kita, apakah semua Badan Publik Negara/pemerintah saat ini sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik ini?

c. Undang-undang yang kini sudah berumur 4 tahun 6 bu lan, mewajibkan Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik. Dari aspek kelembagaan bahwa Komisi Informasi baik pusat Pusat maupun Provinsi seharusnya sudah terbentuk, namun yang ada baru 18 provinsi. PPID atau pejabat P e n g e l o l a I n f o r m a s i d a n Dokumentasi seharusnya sudah terbentuk di semua Badan Publik, kenyataannya baru 24% yang telah membentuk. Ini tentunya akan berdampak dan berkorelas i langsung dengan kinerja humas atau satker yang membidangi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri.

d. Hasil survey dari beberapa LSM dan K o m i n f o s e n d i r i j u g a menindikasikan bahwa dari aspek kelembagaan dan pelayanan informasi oleh Badan Publik masih belum berjalan secara maksimal. Dari sini sudah dapat diambil suatu gambaran, bahwa dalam hal p e l a y a n a n i n f o r m a s i y a n g dilaksanakan oleh satuan kerja Humas atau satuan kerja yang m e n a n g a n i i n f o r m a s i d a n komunikasi, baik tingkat pusat, Dinas, Badan, maupun Kantor Informasi dan Komunikasi, kiranya perlu mendapat perhatian.

e. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan masak-masak dalam upaya kita

meningkatkan kinerja kehumasan pemerintah, yakni “suprastruktur”, ” I n f r a s t r u k t u r ” , d a n “infostrukturnya”.

f. Dari aspek suprastruktur Badan Publik, yang perlu diperhatikan adalah berkait dengan masalah “goodwill” pimpinan/kebijakan pimpinan, penyediaan SDM dan legal i tas pengelola layanan informasinya.

g. Aspek infrastruktur, yang terkait dengan sarana dan prasarana kerja dalam mengoptimalkan layanan informasi; dan aspek ke tiga adalah bagaimana informasi yang dimiliki oleh Badan Publik dapat distruktur sedemikian rupa, dapat dikemas dengan baik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik memberi ni la i tambah bagi kehidupan masyarakat

h. Pertanyaan sederhana kita adalah, sudah sejauh mana Pimpinan Badan Publik telah berkomitmen untuk melaksanakan amanat U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g Keterbukaan Informasi Publik ini. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauhmana pula kualitas layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik.

i. P e r t a n y a a n i n i s e n g a j a dimunculkan, untuk :

(1) Mengingatkan kembali kepada s e l u r u h B a d a n P u b l i k pemerintah/negara, bahwa aspek ke l e m b a ga a n p e n ge l o l a a n informasi publik di setiap Badan Publik Pemerintah/Negara atau yang kita kenal sebagai PPID merupakan keniscayaan yang perlu segera diwujudkan;

(2) Menyikapi beberapa hasil survey, monitoring dan evaluasi yang telah dan sedang dilakukan terhadap pelaksanaan UU ini sebagaimana data tersebut dimuka, serta berbagai masukan, kritikan yang sering muncul, baik dari masyarakat, LSM, maupun p e m e r h a t i t r a n s p a r a n s i informasi, bahwa Badan Publik Pemerintah/Negara, baik pusat m a u p u n d a e r a h , h a r u s m e m a k s i m a l k a n d a n meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya, sebagai bentuk komitmen Badab Publik dalam menjalankan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik;

(3) Memberikan motivasi atau dorongan kepada Badan Publik dalam upaya mencari solusi dari berbagai persoalan menyangkut lambatnya pengimplementasian UU tentang Keterbukaan Informasi

Liputan



Liputan


Publik, yang antara lain terkait persoalan: “political will” atau komitmen pimpinan Badan Publik, terkait dengan kelembagaan pengelolaan informasi publik, t e r k a i t d e n g a n m i n d -set/culture/kualitas SDM, sarana dan prasarana, anggaran serta kualitas layanan informasi publik.

j. Badan Publik dalam kerangka pelaksanaan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, dan sekal igus dalam upaya komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Ketua “OGI” di Tahun 2013 (Open Government Inisiative), atau “OGP” (Open Government Partnership), dituntut u n t u k m e n g e j a w a n t a h k a n transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini selaras dengan komitment Bapak Presiden dalam pelaksanaan Pemerintahan yang terbuka. Bapak Presiden menyatakan bahwa : “…Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, pub l ik memi l i k i hak untuk mengetahuinya”.

k. Inilah ciri-ciri dari open government yang menjadi salah satu nilai dalam n e ga ra d e m o k ra s i .” “ O p e n Government mengaktualisasikan s e c a r a p r a k t i s p e n g e r t i a n pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat” “Open Government pada dasarnya adalah pemerintahan y a n g t e r b u k a / t r a n s p a r a n , mengundang elemen masyarakat berpartisipasi, dan mengajak s e ge n a p u n s u r m a sya ra kat b e r ko l a b o ra s i m e m e ca h ka n p e l b a g a i m a s a l a h d e m i kesejahteraan rakyat”.

l. Pejabat Humas dalam menjalankan aktivitas tugas dan fungsinya,

hendaknya berposisi mampu memelihara nama baik institusi, (sebagai “value indicator”), mampu m e l a ku ka n p e l aya n a n ata u services yang memadai, atau b e r p e r a n s e b a g a i “ v a l u e enhancer”, mampu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan khalayak akan informasi, atau sebagai “value enabler”. Dengan demikian, setiap informasi yang dikelola oleh Humas, disamping mampu menjadi wahana “to enrich the value”, juga, yang lebih penting lagi adalah sebagai institusi yang mampu “to c re ate t h e va l u e ”. H u m a s , disamping sebagai “image building institution” juga sekaligus sebagai “publ ic information service institution”.

m. M e m b a n g u n m a s y a r a k a t demokratis berkualiatas melalui kemudahan aksesibilitas informasi yang juga berkualitas. Informasi berkualitas dapat lahir jika aspek k e l e m b a g a a n p e n g e l o l a informasinya memiliki legalitas, kontennya memiliki kredibilitas, dan layanan informasinya memiliki sinergitas, ketiganya kita kenal sebagai pengembangan dan pemberdayaan “ICIS”, yakni Institution,Content, Infrastructure, dan Services. Dengan kelembagaan humas pemerintah yang memiliki

legalitas, konten yang kredibel dan penyampaian pesan yang sesuai d e n ga n ko n d i s i p u b l i k ny a , diharapkan humas pemerintah m a m p u m e n j a w a b s e g a l a persoalan yang mendominasi p e r k e h i d u p a n k i t a d a l a m bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui suguhan informasi yang benar dan utuh, tindak komunikasi yang lancar dan santun oleh seluruh komponen kekuatan humas pemerintah, mudah-mudahan isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang radikalisme, terorisme, korupsi, persatuan dan kesatuan, konflik-konflik horizontal dan lain-lain, dapat dieliminir dan dihilangkan. Insyaallah humas pemerintah dapat berkomitment dan bekerja secara nyata untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia.

Materi lainnya yang dibahas.oleh para n a ra s u m b e r d a l a m a c a ra i n i diantaranya adalah : a. Optimalisasi Humas Pemerintah

Dalam Menunjang K iner ja Pemerintah Melalui Pemanfaatan Te k n o l o g i I n f o r m a s i D a n Komunikasi, yang dipaparkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring

b. Optimalisasi Humas Sebagal Agent Soft Campaign Tentang Wawasan K e b a n g s a a n U n t u k I k l i m Pemerintahan Yang Kondusif, yang sedianya akan dipaparkan oleh Menko Polhukam, namun dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabareskrim Polri.

c. Kunci Sukses Humas Pemerintah Dalam Menciplakan Citra Positlf Dan Merespon Situasi Yang Aktual, yang rencananya akan dipaparkan oleh Sekretaris Kabinet, tapi akhirnya diwakili oleh Wakil M e n t e r i K U M H A M D e n n y Indrayana.


Artikel


d. Kemitraan Antara Pemangku K e p e n t i n g a n D a n H u m a s Pemerintah Dalam Diseminasi Informasi, yang dipaparkan oleh Ketua Perhumas Prita Kemal Gani.

e. Kemitraan Humas Pemerintah Dan Media Dalam Penyediaan Informas i Yang Mendid ik , M e n c e r a h k a n , D a n Memberdayakan Khususnya Menyikapi Agenda Setting Publik, yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Pers.

f. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kominfo, yang dipaparkan oleh DR. James Pardede, MM.

g. Best Practice Penerapan Standar Pelayanan Minimum, yang dipaparkan oleh Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara.

h. Peningkatan Motivasi Kinerja Humas Pemerintah Dalam M e l a k s a n a k a n P e l a y a n a n Informasi Kepada Masyarakat, yang dipaparkan oleh Praktisi Public Relation (PR) Rhenald Kasali.

Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 ini dilaksanakan dengan metode ceramah penyajian materi dan diskusi, disertai dengan acara Lomba Anugerah Media Humas 2012. Dimana media humas yang menjadi pemenang anugerah ini adalah:

a. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dimotori oleh Humas Pemerintah Kota Bogor menjadi Juara Umum dengan menjuarai 2 dari 4 kategori yakni Juara I Laporan Kerja Humas Tahun 2011 dan Juara II Pelayanan Informasi Melalui Internet.

b. Sedangkan Majalah "TABUIK" yang diterbitkan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pariaman berhasil keluar sebagai Juara II Tingkat Nasional.

c. Juara III Anugerah Media Humas (AMH) Tingkat Nasional Tahun 2 0 1 2 d i r a i h o l e h H u m a s Pemerintah Kota Pontianak.

d. PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) dinobatkan sebagai salah satu BUMN yang menjadi j u a ra d a l a m p e l a k s a n a a n Anugerah Media Humas Tahun 2012, yang meraih Juara III Nasional pada Anugerah Media Humas 2012 untuk kategori Laporan Kerja Humas Tahun 2011.

Kesimpulan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 sebagai berikut:a. Masyarakat dan media bisa

memperoleh informasi yang proporsional melalui media informasi yang dimiliki humas p e m e r i n t a h s e h i n g g a meningkatkan pemahaman atas kebi jakan yang ditetapkan p e m e r i n t a h s e r t a d a p a t mengeliminir opini negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

b. Humas harus sudah mulai m e m b u k a d i r i t e r h a d a p informasi-informasi yang sangat d i p e r l u k a n o l e h p u b l i k (masyarakat ) untuk dapat d iakses , kecua l i terhadap i n f o r m a s i y a n g m e m a n g

berdasarkan undang-undang dikecualikan.

c. Untuk itu, humas pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya melalui minimal 10 aktivitas kehumasan, antara lain : (1) m e l a k u k a n p e r e n c a n a a n , penyusunan, pembuatan serta pelayanan informasi publik berbasis web 2.0; (2) melakukan perencanaan, penyusunan, pembuatan informasi publik tercetak; (3) membuat press-release/news yang berkualitas (“fit to print”), artinya apa yang dimuat di media massa, adalah sama apa yang direlease oleh humas; (4) membina hubungan antar lembaga/sektor, hubungan interpersonal internal, hubungan dengan media secara sinergitas dan harmonis; (5) meningkatkan kualitas pelayanan informasinya; (6) mampu menjaga nama baik institusinya/institution identity; (7) menyediakan bahan publikasi baik cetak, audio, maupun audio-video; (8) mampu menjadi event o r g a n i z e r d l l i n g k u n g a n instansinya; (9) mampu mengatur ritme antara “supply” informasi dengan “demand” masyarakat; oleh karena itu (10) dituntut untuk bisa mengetahui karakter dan sifat demografis khalayak sasarannya melalui berbagai cara, s e p e r t i survey/penelitian/monitoring khalayak. Intinya dalam bekerja H u m a s Pe m e r i n ta h h a r u s m e m p e d o m a n i Ke b e n a ra n Bekerja (do the things right and do the right things); dan “tell the truth but not all the truth”. Humas h a r u s t a h u b a g a i m a n a menerjemahkan istilah ini.


Artikel


Pada tanggal 1 s.d. 3 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini diikuti oleh 90 orang peserta, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang staf yang menangani pelaporan Narkotika dan Psikotropika di selurah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dari 5 propinsi yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Turut hadir pula peserta dari lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Dita Novianti SA,

S .S i , Apt , MM yang langsung d i lan jutkan dengan sambutan pembukaan dari Direktur Bina Produksi & Distribusi Alat Kesehatan yang pada kesempatan ini berhalangan hadir, sehingga sambutan beliau dibacakan juga oleh yang mewakili yaitu Kasubdit Kemandirian Obat dan B a h a n B a k u O b a t . D a l a m sambutannya, di antaranya dipaparkan hal-hal sebagai berikut:a. Kebutuhan akan sebuah sistem

yang mampu mengontrol atau memantau arus pendistribusian narkotika dan psikotropika kepada masyarakat, serta penggunaan t e r h a d a p n a r k o t i k a d a n psikotropika yang terjadi di masyarakat, sangat dibutuhkan,

mengingat hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi distribusi dan p e n g g u n a a n n a r ko t i ka d a n psikotropika di suatu wilayah dan kemudian membuat keputusan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang harus d i a m b i l g u n a m e n j a m i n ketersediaan narkot ika dan psikotropika di wilayah tersebut.

b. Sistem yang baik adalah sistem yang dinamis, yang tepat guna, mudah digunakan, dapat diaplikasikan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya Negara Indonesia yang majemuk, serta sistem yang mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan yang

REVIEW PENERAPAN SISTEM PELAPORANNARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA WILAYAH BARAT


terjadi pada saat implementasi di lapangan, sehingga mampu meminimalisir human error yang terjadi pada saat digunakan. Untuk mencapai sistem seperti in i , maka pengembangan-pengembangan sistem harus t e r u s d i l a k u k a n s e c a r a berkelanjutan.

c. Seiring dengan meningkatkannya jumlah item obat Narkotika dan Psikotropika yang beredar dan b e l u m d i a ko m o d i r d a l a m Software SIPNAP, meningkatnya j u m l a h s a ra n a p e l ay a n a n kesehatan serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dilakukan pengembangan software SIPNAP yang dulunya berbasis aplikasi desktop menjadi aplikasi SIPNAP b e r b a s i s w e b , y a n g m e m u n g k i n k a n t e n a g a kefarmasian di unit layanan dapat m e l a p o r k a n p e n g g u n a a n Narkotika dan psikotropika secara o n l i n e m e l a l u i g a d g e t . Pengembangan aplikasi SIPNAP b e r b a s i s w e b j u g a a k a n m e m p e r m u d a h d a n mempercepat pelaporan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat

diperoleh laporan narkotika yang valid, akurat dan tepat waktu.

d. Sehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu d i l a k u k a n s o s i a l i s a s i pengembangan Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah ka b u p a t e n / Ko t a t e rs e b u t , sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akuratSehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu dilakukan s o s i a l i s a s i p e n g e m b a n ga n Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas

K a b u p a t e n / K o t a d a l a m mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah ka b u p a t e n / Ko t a t e rs e b u t , sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akurat.

e. kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan p e n g e l o l a S I P N A P d a l a m mengoperasionalkan software SIPNAP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi realtime, komprehensif, akurat, dan valid mengenai peredaran Narkotika dan Psikotropika dan dapat menjadi sumber data dalam pelaporan ke International Narcotic Control Board (INCB).

Selain sambutan dan paparan dari Direktur Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian yang diwakili Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga turut memberi sambutan yang dibacakan oleh yang mewakili. Materi lain yang disajikan dalam kegiatan Review Penerapan Sistem P e l a p o r a n N a r k o t i k a d a n Psikotropika Wilayah Barat ini adalah sebagai berikut:a. K e b i j a k a n K e m e n t e r i a n

Kesehatan Tentang Sistem Pe l a p o ra n N a r ko t i ka d a n Psikotropika (SIPNAP) yang d ipaparkan o leh Kasubdi t Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat.Dalam paparan ini diantaranya dibahas tujuan pengaturan narkotika dan psikotropika, yaitu menjamin ketersediaan untuk


Artikel



Artikel


k e p e n t i n g a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n i l m u p e n geta h u a n , m e n c e ga h terjadinya penyalahgunaan, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Juga dibahas fungsi pencatatan dan pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika, yaitu m e n c e g a h t e r j a d i n y a penyimpangan / kebocoran ke j a l u r i l i c i t / i l e g a l , memudahkankan bagi petugas d a l a m m e l a k s a n a k a n pemeriksaan setempat, sebagai sumber informasi tentang peredaran dan penggunaan Narkotika dan Psikotropika, dan memudahkan bagi instansi pemerintah dalam pembuatan laporan yang akan dikirimkan ke International Narcotics Control Board (INCB).

b. Paparan selanjutnya adalah dari Bapak Masdar yang bertemakan Perencanaan Pengembangan Sistem SIPNAP dan PBF. Dalam p a p a r a n i n i P a k M a s d a r menjelaskan keunggulan Aplikasi SIPNAP terbaru. Dimana kini Aplikasi SIPNAP tidak lagi menggunakan sistem desktop-b a s e d , t e t a p i s e k a r a n g menggunakan sistem web-based yang servernya berada di pusat (Kementer ian Keseh atan ) . Kelemahan mencolok Aplikasi yang memakai sistem desktop-based adalah mudah terserang virus dan kurang adaptatif dengan perkembangan operating system komputer yang terbaru. Sedangkan Aplikasi SIPNAP yang terbaru kini menggunakan sistem web-based, sehingga user hanya perlu menggunakan jaringan internet untuk login (masuk) dan mengakses aplikasi. Tidak adalagi

masalah virus komputer yang sangat mengganggu dalam sistem lama yang menggunakan desktop-based.

Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat ini dilaksanakan dengan metode penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian di lanjutkan dengan praktek simulasi penerapan Aplikasi S I P N A P y a n g d i p a n d u o l e h narasumber Bapak Masdar.Kes impulan Keg iatan Rev iew Penerapan S i stem Pe laporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat sebagai berikut:a. Kendala yang dihadapi dalam

penggunaan Aplikasi SIPNAP yang berbasis web jauh lebih sedikit dan mudah dibandingkan Aplikasi SIPNAP versi sebelumnya yang menggunakan tekhnologi desktop-based..

b. Aplikasi SIPNAP ini berbasis di web Kementerian Kesehatan, tepatnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

c. Keunggulan Aplikasi SIPNA b e r b a s i s w e b a d a l a h pengoperasian yang mudah, dapat dioperasikan cukup hanya dengan koneksi internet, serta disediakan fasilitas TEST APLIKASI b a g i m e re ka ya n g b e l u m menguasai, sehingga dapat berlatih dahulu

d. Puskesmas tidak perlu membuat laporan SIPNAP. Hal ini karena supply obat ke puskesmas berasal d a r i I n s t a l a s i F a r m a s i Kabupaten/Kota, kecuali untuk kasus tertentu seperti di Provinsi DKI.Jakarta dimana puskesmas melakukan pengadaan obat sendiri, sehingga puskesmas di wilayah DKI Jakarta harus

dihitung sebagai unit pelayanane. Ada kendala beberapa kabupaten

tertentu di Jawa Tengah, dimana ada Balai Pengobatan Swasta yang m e n d a p a t s u p p l y o b a t psikotropika dari Instalasi Farmasi namun dia juga membeli obat narkotika dari PBF di luar dengan dana sendiri. Juga ada puskesmas yang mengalami kondisi yang sama. Maka untuk hal in i puskesmas dan Balai Pengobatan semacam itu harus dihitung sebagai unit pelayanan

f. Masih ada faktor human error dalam penggunaan Aplikasi SIPNAP versi web-based ini. Sehingga dibutuhkan latihan dan sosialisasi kepada unit pelayanan. Karena yang mengisi data laporan adalah unit pelayanan langsung.

g. Meskipun Aplikasi SIPNAP terbaru ini masih memiliki beberapa kekurangan, namun semua peserta menyatakan aplikasi yang baru berbasis web ini sangat jauh l e b i h m u d a h d a l a m operasionalnya ketimbang versi t e rd a h u l u nya . Ke n d a l a nya hanyalah koneksi internet yang mungkin masih agak sulit bagi Provinsi yang infrastrukturnya masih kurang seperti di Indonesia Wilayah Timur.

Informasi kefarmasian dan alat kesehatanInformasi kefarmasian dan alat kesehatan

Artikel


Sediaan kosmetika yang mengandung fluoride umumnya berupa sediaan higiene mulut seperti pasta gig dan, mouthwash. Maka dengan ini dibuat suatu Telaahan Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi.Berdasarkan regulasi, maka kita dapatkan tinjauan sebagai berikut:a. Sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan Pasal 105 ayat 2, sediaan kosmetika harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendal ikan , dan mengawasi produksi, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi, termasuk kosmetika. Hal ini merupakan amanah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat 4.

b. Pada tahun 2008, Indonesia telah

mengikuti harmonisasi ASEAN di bidang

k o s m e t i k a , y a n g k e m u d i a n

ditransformasikan menjadi Permenkes

No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin

Produksi Kosmetika dan Permenkes No.

1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi

Kosmetika.

c. Sesuai Permenkes No. 1176/2012

tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dan

5, sediaan kosmetika harus memenuhi

persyaratan keamanan-mutu-manfaat

sesuai peraturan, termasuk di dalamnya

adalah persyaratan teknis yang meliputi

persyaratan keamanan, bahan,

penandaan, dan klaim.

d. Sesuai ASEAN Cosmetic Directive (ACD)

Annex III Part.1, fluoride termasuk bahan

yang penggunaannya dalam kosmetika

harus mengikuti ketentuan tertentu.

Pada sediaan oral higiene mulut

(termasuk pasta gigi), fluoride dibatasi

maksimal 0.15%, dihitung sebagai total

unsur F (fluor) bila pada sediaan tersebut

mengandung senyawa lain berunsur

fluoride. Untuk sediaan pasta gigi anak

usia 6 tahun ke bawah, maka harus

mencantumkan ukuran penggunaan

sebesar biji jagung dan pengawasan

penggunaan guna mencegah tertelan.

e. Sesuai Peraturan Kepala BPOM No.

HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011

tentang Persyaratan Teknis Bahan

Kosmetika, total kadar F tidak boleh

melebihi 0.15%. Jumlah total fluoride

dalam satu unit kemasan tidak lebih

dari 300 mg. Persyaratan ini tidak

berlaku untuk sediaan pasta gigi yang

merupakan program pemerintah

untuk perlindungan terhadap karies

gigi (contoh : program perawatan gigi

di sekolah). Untuk pasta gigi yang

mengandung 0,1-0,15% fluoride,

kecuali sudah ada penandaan

kontraindikasi untuk anak-anak

(misalnya: 'Hanya digunakan untuk

dewasa'), maka penandaan wajib

mencantumkan:” Anak-anak usia 6

tahun dan dibawahnya : Gunakan

seukuran biji jagung untuk penyikatan

gigi yang diawasi untuk memperkecil

kemungkinan tertelan. Dalam hal

asupan fluoride dari sumber lainnya,

konsultasikan dengan dokter gigi atau

dokter”.Selanjutnya bila kita melihat dari sisi permasalahan yang terjadi, maka diperoleh hasil:a. Peluang terdapatnya sediaan pasta gigi

yang mengandung fluoride melebihi batas yang ditentukan.

b. Bagaimana sikap Kemenkes bila

terbukti penggunaan fluoride yang

ber lebihan dapat mengancam

kesehatan?

c. Bagaimana peran Kemenkes terhadap

penggunaan fluoride pada pasta gigi?Berdasarkan kajian di atas, maka dihasilkanbeberapa solusi pemecahan masalah sebagai berikut: a. Terhadap peluang ditemukannya pasta

gigi yang mengandung fluoride melebihi batas yang ditentukan, p e m e r i nta h te l a h m e l a ku ka n pengawasan ketat sejak sebelum produk tersebut beredar (notifikasi)

dan pasca produk ada di pasar (post marketing surveillance). Hal ini dilakukan untuk memastikan pasta gigi yang beredar tidak mengandung fluoride melebihi batas. Umumnya fluoride dalam pasta gigi terdapat dalam bentuk senyawa tertentu (misal. Sodium Monofluorofosfat, dl l) , sehingga menyulitkan perhitungan total F untuk diperiksa kesesuaiannya terhadap batas yang ditetapkan. Oleh karenanya, bila dirasakan perlu, konsumen dapat menanyakan hal ini ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM (No. telp. 021-4263333) atau pun Pusat Tanggap Respon Cepat Kemenkes (No.telp. 021-500567).

b. Bukti klinis yang ada hingga saat ini

menyebutkan bahwa penggunaan

fluoride pada pasta gigi untuk mencegah

timbulnya karies gigi mempunyai rasio

manfaat yang lebih besar daripada resiko

bahaya timbulnya fluorosis (kadar fluor

yang berlebihan, ditandai dengan

munculnya warna lain pada enamel gigi,

dampak lebih lanjut terhadap kesehatan

belum diketahui). Bila kemudian

terdapat bukti ilmiah penggunaan

f luor ide yang ber lebihan dapat

membahayakan kesehatan, maka

Kemenkes akan memperketat fungsi

pembinaan dan pengawasan guna

melindungi kesehatan masyarakat dari

bahaya tersebut.

c. Kemenkes berperan untuk menjamin

bahwa penggunaan fluoride pada pasta

gigi memenuhi aspek keamanan-

manfaat-mutu yang ditetapkan. Jaminan

tersebut diterapkan dengan melakukan

pembinaan terhadap produsen pasta

gigi, pemberian izin produksi kosmetika,

p e m b e r i a n n o t i f i k a s i , h i n g g a

pengawasan pasca beredarnya produk di

pasaran. Fungsi pemberian notifikasi dan

pengawasan produk pasca beredar

dilakukan oleh Badan POM, dan hasilnya

dilaporkan kepada Kemenkes sebagai

bahan pengambilan keputusan.

TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG FLUORIDE PADA PASTA GIGI



Back to Nature

10 KHASIAT SUSU KEDELAI

1. Mengatasi Intolerensi Laktosa.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan minuman

sekaligus makanan terbaik dan alami

untuk bayi.Yang paling bersih, bergizi, dan

murah. Namun, karena berbagai kendala

atau alas an, tidak sedikit kaum ibu yang

coba menggantikan ASI dengan susu sapi.

Padahal, pada kenyataannya banyak

anak, terutama balita yang allergi

terhadap susu sapi. Responnya bisa

berupa mual, muntah, diare, dan gejala

sakit perut lainnya. Ini pertanda system

pencernaan tidak mampu mencerna dan

menyerap laktosa (lemak susu) dengan

baik. Kondisi demikian dikenal dengan

ist i lah Intoleransi Laktosa, yang

disebabkan terbatasnya enzyme laktase

dalam tubuh- yang berfungsi memecah

laktosa menjadi glukosa dan galaktosa

(monosakarida) agar lebih mudah dicerna

usus

Sebagai alternatif, susu kedelai dapat

dijadikan pengganti susu sapi dan

minuman pendamping ASI bagi balita.

Salah satu kelebihan susu kedelai

dibandingkan dengan susu sapi adalah,

tidak adanya laktosa susu . Karena itu,

anak yang allergi terhadap susu sapi

sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi

susu kedelai; demikian juga untuk orang

dewasa yang alergi terhadap susu sapi.

Khusus untuk balita, susu kedelai

sebaiknya diberikan setelah anak

berumur diatas satu tahun. Porsinya

cukup 250 500 ml. atau 1 2 gelas perhari.

Dua gelas susu kedelai mampu men-

suplai 30 % kebutuhan protein perhari

bagi balita. Susu kedelai dapat diberikan

setelah atau sebelum makan, tergantung

kebiasaan dan selera anak.

2. Minuman untuk Penderita Autisme.

Autisme adalah gangguan perkembangan

yang terjadi pada masa anak-anak,

sehingga membuat seseorang tidak

mampu mengadakan interaksi sosial dan

seolah-olah hidup dalam dunianya

sendiri. Autisme pada anak-anak biasanya

disebut Autisme Infatil. Penderita

Autisme sebaiknya tidak mengkosumsi

makanan yang mengandung Kasein

(Protein susu) dan Glutein (protein

tepung). Karena selain sulit dicerna ,

makanan yang mengandung kedua jenis

protein tersebut dapat menyebabkan

gangguan fungsi otak. Jika dikonsumsi

perilaku penderita autisme akan menjadi

lebih hiperaktif. Sumber Kasein berasal

dari susu hewani (susu sapi) serta

berbagai macam produknya, seperti keju

dan krim. Bagi penderita Autisme , Susu

Sapi dapat diganti dengan Susu Kedelai.

Dengan demikian, para penderita autisme

tetap memperoleh masukan protein,

vitamin, dan mineral yang cukup. Hal

terpenting dari semua itu, susu kedelai

tidak mengandung Kasein dan Glutein.

3. Minuman untuk Vegetarian

Vegetarian adalah orang yang menganut

pola makan berpantang daging, termasuk

produk pangan lainnya yang berasal dari

hewan seoerti telur , susu serta hasil

olahannya. Namun pada kenyataannya

p a r a v e g e t a r i a n p u n s a n g a t

membutuhkan sumber gizi hewani-yang

merupakan sumber gizi tinggi bagi

pertumbuhan dan perkembangan tubuh

manusia. Bagi vegetarian, susu kedelai

dapat disajikan sebagai minuman utama.

Selain enak dan menyegarkan, nilai

gizinya tidak kalah dengan susu sapi. Susu

kedelai merupakan minuman sumber

vitamin (B1,B2,B6, dan provitamin A),

sumber mineral (Kalsium, Magnesium,

Selenium, Fosfor), sumber Karbohidrat,

sumber Protein, dan sumber Lemak).

4. Mengurangi Kadar Kolesterol Darah.

Di dalam tubuh kolesterol akan

bergabung dengan protein, membentuk

senyawa yang disebut Lipoprotein; yang

terdiri dari dua jenis yaitu Low Density

Lipoprotein (LDL) dan High Density

Lipoprotein (HDL). LDL dikenal sebagai

Kolesterol Jahat, karena sering memicu

penumpukan plak kolesterol didinding

arteri. Sementera HDL dikenal sebagai

Kolesterol Baik, karena berfungsi

membersihkan kolesterol di dinding arteri

dan membawanya kembali kehati tempat

kolesterol dipecah dan dikeluakan. Susu

Kedelai mampu menghalau kolesterol

jahat (LDL), karena susu kedelai

mengandung Lesitin; yang bersifat

mengemulsi (melarutkan) kolesterol

dalam darah, sehingga tidak ada lagi

penyempitan dan penyumbatan. Khasiat

lesitin ini telah diteliti oleh Dr. Edward dan

dipublikasikan dalam Biocontrol News

and Information, Discover & Science

News. Selain Lesitin; Zat Gizi lain yang

dapat menggempur kolesterol adalah

Isoflavon yang berfungsi sebagai

antioksidan dan mampu meningkatkan

HDL. Penelitian olah America Heart

Association menunjukkan konsumsi Susu

Kedelai selama tiga bulan mampu

meningkatkan HDL rata-rata 4,7 %.

5. M e n c e g a h A r t e r i o s k l e r o s i s ,

Hipertensi, Jantung Koroner, dan

Stroke.

Selain Lesitin dan Isoflavon, susu kedelai

juga mengandung Vitamin E (Tokoferol)

yang juga dapat membantu mencegah

terjadinya Penyakit Jantung Koroner dan

Stroke. Vitamin E ini juga mampu

mencegah Teroksidasinya kolesterol LDL;

sehingga tidak menimbulkan Plak yang

menyebabkan tersumbatnya pembuluh

darah arteri, dan meremajakan kembali


Kolom Hikmah


arteri yang sudah tua, sehingga lebih

elastis dan menghindari terjadinya

Arteriosklerosis (pengerasan pembuluh

darah). Penelit ian pada Harvard

University; menunjukkan mereka yang

memperoleh Vitamin E 200 I.U/ hari;

risiko mendapat gangguan kardiovaskular

berat menurun sebesar 34 %. Kandungan

asam Folat dan Vitamin B6 dalam susu

kedelai juga dapat mencegah penyakit

jantung.

Untungnya lagi Susu kedelai mengandung

mineral Magnesium yang mampu

mengatur tekanan darah seseorang.

Tidak hanya itu, hasil penilitian Jery L.

Nadler dari City of Hope Medical Center

California; menyebutkan Magnesium

mampu menghambat pe lepasan

Tromboksan yaitu suatu zat yang

membuat Trombosit (kepingan darah)

menjadi lebih lengket dan mudah

membentuk gumpalan, sehingga mampu

mencegah naiknya tekanan darah

sekaligus mencegah stroke dan gangguan

jantung.

6. Mencegah Diabetes Melitus

Diabetes Melitus muncul karena tubuh

kekurangan Insulin; yang mengakibatkan

kelainan metabolisme karbohidrat,

protein, lemak, air, dan elektrolit. Susu

kedelai yang mengandung Asam Amino

Glisin dan Asam Amino Arginin mampu

menjaga keseimbangan Hormon Insulin.

Selain itu, protein dalam susu kedelai

lebih mudah diterima organ ginjal

dibandingkan dengan protein hewani.

Karena itu Susu Kedelai baik dikonsumsi

oleh penderita Diabetes Melitus.

7. Hambat Menopause dan Cegah

Osteoporosis.

Kendati prose alami, tak sedikit kaum

wanita merasa takut dan khawatir

menghadapi masa menopause. Hal ini

wajar karena proses yang ditandai dengan

berhentinya siklus menstruasi itu kerap

menimbulkan gangguan psikis dan fisik

yang sangat mengganggu; baik sebelum

maupun setelah memasukinya.

Berhentinya siklus haid pada wanita

menopause sangat dipengaruhi oleh

Hormon Estrogen yang diproduksi oleh

Kelenjar Ovarium. Karena itu terapi medis

yang biasa diberikan adalah Hormone

Replacement Therapy (HRT).

Meskipun cukup ampuh mengatasi

beberapa sindroma menopause; tetapi

dalam jangka panjang bisa menyebabkan

gangguan kesehatan; antara lain Kanker

Payudara (33%), Stroke (49.1 %),

Thromboemboli (125.3 %), dan Penyakit

Jantug (34.4%)- (Woman Health Initiaive

USA). Solusi yang bisa dilakukan adalah

terus mencari dan meneliti Fito-Estrogen

atau Estrogen yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan .Salah satunya yang terbukti

efektif mengatasi sindroma menopause

adalah Isoflavon yang terkandung dalam

Susu Kedelai. Selain harganya murah;

produknya juga telah dikenal masyarakat.

Selain Isoflavon, zat gizi susu kedelai yang

dapat menghambat menopause adalah

Vitamin E; yang bermanfaat menjaga

k e s e i m b a n g a n h o r m o n e y a n g

memperlambat terjadinya menopause.

Vitamin E alami lebih mudah diserap

tubuh dibandingkan Vitamin E sintetik.

Selain mampu menghambat Menopause,

Isoflavon ternyata dapat mencegah

Osteoporosis; dengan menstimulir proses

Osteoblastik melalui aktifitas reseptor

estrogen; dan meningkatkan produksi

Hormon Pertumbuhan (Insuline Like

Growth Factor 1 (IGF-1). Mengkonsumsi

Susu Kedelai secara teratur dapat

mempertahankan tulang tengkorak dan

tulang belakang. (Susan M.Potter

University of Illionis USA)

8. Mencegah Migraine

Migraine dikenal juga dengan sakit kepala

sebelah yang berulang dan bersifat

idiopatik (timbul dengan sendirinya tanpa

diketahui penyebabnya); serta bersifat

kambuhan. Penyakit ini lebih banyak

menyerang wanita disbanding pria (3 : 1).

Faktor utamanya adalah adanya siklus

hormonal pada wanita. Dengan sifatnya

yang idiopatik migraine sangat berkaitan

d e n ga n p e r u b a h a n b i o k i m i a w i .

Mengkonsumsi susu kedelai secara

teratur dapat mencegah dan meredakan

migraine; terutama yang disebabkan oleh

deffisiensi zat gizi. Hal ini disebabkan

karena Susu Kedelai merupakan sumber

Vitamin B-Complek (kecuali B12),

Mineral, (terutama Kalium), dan Asam

Amino (terutama Lisin) dengan jumlah

cukup tinggi.

9. Minuman Anti Kanker

Apakah anda pernah mendengar atau

melihat iklan susu yang mampu

mencegah kanker? Susu tersebut adalah

Soymilk alias Susu Kedelai. Karena Susu

Kedelai merupakan salah satu minuman

kesehatan sumber mineral, selenium,

Vitamin E, Isoflavon, dan Asam Amino

Triptopan. Untuk mengatasi paparan

radikal bebas pemicu, kanker diperlukan

zat atau senyawa yang berfungsi sebagai

anti-oksidan. Selain Selenium, anti-

oksidan pada Susu Kedelai adalah Vitamin

E dan Genistein, yang secara sinergis

mampu menghalau kanker.

10. Mencegah Penuaan Dini (Anti Aging)

Bagi setiap orang; memjadi tua adalah

sebuah kepastian yang sebenarnya tidak

perlu ditakutkan. Salah satu cara yang

diyakini paling ampuh menangkal

p e n u a a n d i n i a d a l a h d e n g a n

mengandalkan Anti Oksidan yang

bersumber dari makanan atau minuman.

Mengkonsumsi makanan atau minuman

sumber anti-oksidan merupakan pilihan

bijak, sekaligus pilihan tepat untuk

mengatasi penuaan dini. Anti oksidan

umumnya berasal dari golongan vitamin

dan mineral; diantaranya vitamin B, E, C,

Beta-Karoten, Chromium, Selenium,

Kalsium, Tembaga, Magnesium, dan

Isoflavon.

Susu Kedelai layak dimasukkan kedalam

daftar menu diet Anda, agar Anda tetap

awet muda. Susu Kedelai mengandung

berbagai zat senyawa Anti Aging

(menghambat penuaan dini).

Back to Nature

Informasi kefarmasian dan alat kesehatanInformasi kefarmasian dan alat kesehatan

Documents

Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan · Informasi kefarmasian dan alat kesehatan Liputan l Hal.06 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 tata laksana pengelolaan obat sudah berjalan