IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019 …

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN

2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DI DESA SIALANG KECAMATAN

PAMENANG KABUPATEN MERANGIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Syariah

Oleh :

VEBI KIRATUN NISA

NIM: 105170640

PEMBIMBING

MASBURIYAH, S.Ag., M.FIL.I.

ELVI ALFIAN. A, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2021

ii

MOTTO

Artinya; “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah

(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan

penuh harap. Sesungguhnya rahmat allah sangat dekat kepada orang yang

berbuat kebaikan.”

Qs.Al-Araf: 56

iii

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,

karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan

rahmat dan ridho-Nya. Kulangkahkan kaki saya menuju kesuksesan,benturan

demi benturan terus saya lalui untuk meraih cita-cita yang saya dambakan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua untuk

ayahanda tercinta Yunan Lubis dan ibunda tercinta Trisnawati dengan penuh rasa

cinta dan do’a restu yang telah membesarkanku dan mendidikku selama ini serta

memberi motivasi dan dukungan untuk kemajuan dalam skripsi

secara moril maupun material.

Buat Adik saya tercinta Hamdad Kamaludin Lubis, Haikal Argani Lubis dan

kakak-kakak saya tercinta Winda Novita Sari beserta sahabat terdekat saya

Firman Raharjo, Rismawati, Dina Ariyani dan Rizka Wahyu Ningsih yang selalu

memotivasi dan menemani dalam pembuatan skripsi dan keluarga besar saya yang

selalu mendukung dan memberikan do’a nya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Buat teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu pemerintahan angkatan 2017,

yang selalu berjasa untuk saya selama masa perjuangan di bangku kuliah sampai

saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan

kemudahan dalam segala hal.

iv

ABSTRAK

Nama Penyusun : Vebi Kiratun Nisa

Nim : 105170640

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Di Desa Sialang Kecamatan Pamenang

Kabupaten Merangin

Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sialang Kecamatan

Pamenang Kabupaten Merangin dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

sejauhmana implementasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kendala yang di hadapi

pemerintah desa dan upaya pemerintah desa dalam mensosialisasikan peraturan

desa tersebut. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif

dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Berdasarkan penelitan yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan

kesimpulan: pertama,implementasi peraturan desa belum berjalan dengan baik,

terlihat masih adanyanya masyarakat yang melanggar dan tetap melakukan

meracun maupun mengobat ikan di sungai. Kedua, kendala yang dihadapi dalam

penerapan peraturan desa ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat

untuk untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

di Desa Sialang dan kurangnya pengawasan dari pemerintah desa. Ketiga, upaya

yang telah dilakukan pemerintah desa ialah melakukan solialisati terhadap

masyarakat melalui ketua RT setempat, melakukan pemasangan papan laranan

atau pengumuman di pingir sungai ataupun di pinggir jalan desa sialang dan

pemerintah desa dan masyarakat mengubah fungsi sungai menjadi wisata andalan

desa Sialang.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Lingkungan Hidup

v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mendoakan hadirat Allah SWT yang dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, tidak lupa juga untuk

menyampaikan iringan doa dan salam dari penulis kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul " Implementasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sialang

Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ".

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak

kendala dan kendala baik dalam pendataan maupun dalam penyusunannya. Dan

berkat bantuan dari berbagai pihak khususnya bantuan dan bimbingan yang

diberikan oleh dosen pembimbing, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, yang patut penulis sampaikan merupakan ucapan terimakasih

kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, khususnya

kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph.D Sebagai Rektor Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag, MH, sebagai Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA., M.I.R., Ph, sebagai Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan.

vi

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, M. Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama.

6. Ibu Dr. Irma Sagala, S. Ip, M. SI dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I, M.

Hum selaku ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas

Syariah UIN STS Jambi.

7. Ibu Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I selaku Pembimbing 1, dan Bapak Elvi

Alfian. A, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang tidak pernah bosan

memberikan arahan, pengetahuan dan bimbing penulis dalam bimbingan

skripsi.

8. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Selain itu disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu diharapkan semua pihak dapat memberikan sumbangan pemikiran

untuk perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kami mohon ampunan-Nya, dan

kepada manusia kami mohon ampun. Semoga amal kebaikan kita diimbangi oleh

Allah SWT.

Jambi, Maret 2021

Penulis

Vebi Kiratun Nisa

NIM : 105170640

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................

LEMBARAN PERNYATAAN ........................................................................

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................i

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ..................................................................

MOTTO .............................................................................................................ii

PERSEMBAHAN ..............................................................................................iii

ABTRAK ............................................................................................................iv

KATA PENGANTAR .......................................................................................v

DAFTAR ISI ......................................................................................................vii

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................ix

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................x

DAFTAR TABEL..............................................................................................xi

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................1

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................1

B. Rumusan Masalah .......................................................................5

C. Batasan Masalah ..........................................................................5

D. Tujuan Penulisan .........................................................................6

E. Kerangka Teori ............................................................................7

F. Tinjauan Pustaka .........................................................................23

BAB II METODE PENELITIAN ................................................................26

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .......................................................26

B. Pendekatan Penelitian ..................................................................26

C. Jenis dan Sumber Data ................................................................27

D. Unit Analisi Data .........................................................................28

E. Instrument Pengumpulan Data ....................................................29

F. Teknik Analisis Data ...................................................................32

G. Sistematika Penulisan ..................................................................34

H. Jadwal Penelitian .........................................................................35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................37

A. Sejarah Desa ................................................................................37

B. Kondisi Geografis ........................................................................39

C. Gambaran Umum Demografis ....................................................40

D. Kondisi Ekonomi .........................................................................41

E. Visi dan Misi Desa Sialang .........................................................46

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sialang .........................47

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ...............................48

A. Implementasi Peraturan Desa Sialang Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ......48

viii

B. Kendala Yang Dihadapi Selama Penerapan Peraturan Desa

Sialang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ..................................................56

C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensosialisasikan Peraturan

Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ..................................................58

BAB V PENUTUP .........................................................................................63

A. Kesimpulan ..................................................................................63

B. Saran ............................................................................................64

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................66

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

ix

DAFTAR SINGKATAN

Ditjen PSDKP : direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan.

JPS : Jaring Pengaman Sosial

DC : Direct Current

AC : Alternating Current

UU : Undang-Undang

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

KUPT : Koordinator Unit Pemukiman Transmigrasi

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Mdpl : Meter Di Atas Permukaan Laut

x

DAFTAR GAMBAR

1.1 Peta Wilayah Desa Sialang .................................................................... 39

1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sialang Kecamatan Pamenang

Kabupaten Merangin .............................................................................. 47

1.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn .................. 49

xi

DAFTAR TABEL

1.1 Jadwal Penelitian .................................................................................... 36

1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ...................................... 41

1.3 Penduduk Berdasarkan Pindah Datang .................................................. 41

1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan ............................................. 42

1.5 Penggunaan Lahan Di Desa Sialang ...................................................... 43

1.6 Potensi Sumber Daya Pembangunan ..................................................... 44

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sebagai anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa

kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang kehidupan dalam segala

aspek dan dimensinya sesuai dengan wawasan nusantara. Guna memanfaatkan

sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan mewujudkan kebahagiaan pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkungan, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan komprehensif

dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Untuk itu

perlu dilakukan pengelolaan lingkungan yang serasi, serasi, dan seimbang guna

mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan.1

Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan segala benda,

kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lainnya.2

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal PSDKP diketahui bahwa kegiatan penangkapan ikan yang

1 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian

Sengketa, Cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1 2 Prof. Dr. K.E.S Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta :Kharisma Putra

Utama, 2016), hlm.238

2

merusak di perairan Indonesia masih marak terjadi. Penangkapan ikan yang

merusak adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat,

atau metode yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan, seperti

menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya

yang tidak ramah lingkungan.3

Kegiatan penangkapan ikan yang merusak bukan saja dilakukan di laut

saja namun di sungai-sungai pun banyak masyarakat yang melakukan kegiatan

tersebut salah satunya ialah di Desa Sialang. Desa Sialang merupakan salah satu

desa yang ada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Luas wilayah Desa

Sialang ±2.121,98 Ha. Desa Sialang terdiri dari 3 Dusun dan 16 RT.

Wilayah Desa Sialang berada pada ketinggian antara 100–500 mdpl.

Tanah di Desa Sialang memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 3-16%

dengan tekstur lempung berpasir yang didominasi warna coklat. Rata-rata curah

hujan 156 mm / bulan dengan jumlah hari hujan merata sepanjang tahun. Bulan

basah berkisar antara 4-6 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 4-6 bulan.

Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-November dan musim kemarau pada

bulan April-Agustus setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan

Desember - Februari. Suhu rata-rata harian berkisar antara 27,7 ° C, suhu

minimum 23,2 ° C, dan suhu maksimum 32,4 ° C. Jumlah penduduk Desa Sialang

3.010 jiwa dengan 819 KK. Jumlah penduduk perempuan 1.462, sedangkan

penduduk laki-laki 1.548. Desa Sialang memiliki tiga sungai besar dan sungai

3 Keputusan Menteri Kelauatan Dan Perikanan Indonesia No /KEPMEN-SJ/2019

Tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan

Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023

3

kecil. Kebanyakan orang meracuni atau menyetrum iklan di sungai besar saat

cuaca bagus.

Di satu sisi, sebenarnya pemerintah desa telah mengeluarkan peraturan

seperti peraturan tentang penangkapan ikan secara ilegal dalam Peraturan Desa

Sialang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup pasal 19 yang menyebutkan bahwa larangan perusakan lingkungan seperti

kegiatan:

a. Membakar hutan / lahan wilayah Desa;

b. Meracun di sungai, rawa dan di parit wilayah Desa;

c. Melakukan penambangan secara illegal wilayah Desa;

d. Melakukan penyetruman di sungai dan di rawa wilayah Desa;

e. Membuang limbah beracun dan limbah rumah tangga di sembarang

tempat4

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menerbitkan Peraturan Daerah

Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Pasal 17

Setiap orang dilarang:

a. Membuang benda, bahan padat atau cair berupa limbah kimia atau non

kimia ke dalam atau sekitar sungai; dan / atau

b. Mempersempit, mengisi saluran air dan talang dengan tanah atau benda

lain sehingga mengganggu kelancaran aliran air ke sungai5

4 Peraturan Desa Sialang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

4

Peraturan Desa dan Peraturan Daerah tersebut sepertinya tidak

berpengaruh terhadap masyarakat Desa Sialang terlihat masih ada saja masyarakat

yang melakukan racun dan menyetrum ikan di sungai walaupun tidak sebanyak

sebelum di buat regulasi. Sejak Peraturan Desa Sialang No 06 Tahun 2019

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sahkan masyarakat

lebih hati-hati ketika akan meracun atau menyetrum ikan di sungai mereka

biasanya melakukan aksinya di malam hari.

Penangkapan ikan menggunakan cara setrum dan racun menggunakan zat

kimia tersebut dilakukan terus-menerus dapat merusak ekosistem di sungai. Selain

itu penangkapan secara illegal dapat mengancam jiwa dan kesehatan,

penyetruman dan racun ikan sangat berbahaya karena bukan ikan yang besar saja

yang mati tetapi ikan kecil pun akan ikut mati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan

pada Pasal 84, penangkapan ikan dengan bahan berbahaya diancam dengan pidana

penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1,2 miliar.6 Selain

itu, pelarangan kerusakan lingkungan jika dilanggar oleh masyarakat akan

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan desa yang berlaku yaitu berdasarkan

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 pasal 19 ayat (3) yaitu sanksi pelanggaran

yang dimaksud adalah sanksi administrasi, sanksi denda, sanksi adat, dan sanksi

pidana.

5 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Ketertiban

Umum Pasal 17 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam pasal 84

5

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah desa perlu melakukan

pembinaan terhadap regulasi yang telah dibuat. Oleh karena itu, penulis ingin

mengangkatnya dalam bentuk penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan

Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten

Merangin.

B. Rumusan.Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalahan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Sialang No 06 Tahun 2019

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa

Sialang?

2. Apasaja Kendala yang dihadapi Selama Penerapan Peraturan Desa Sialang

No 06 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup di Desa Sialang?

3. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensosialisasikan Peraturan

Desa No 06 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Desa Sialang?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam penulisan karya ilmiah sehingga mendapatkan

hasil yang diharapkan, maka perlu penulis mendefinisikan masalah yang akan

dibahas, yang dalam penelitian ini dibatasi pada Implementasi Peraturan Desa

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6

di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin terhadap

penangkapan ikan dengan cara menyetrum atau meracuni ikan di Sungai Desa

Sialang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumusakan sebelumnya,

maka dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan beberapa tujuan dan

kegunaan penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Desa

Sialang No 06 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Desa Sialang

b. Untuk Mengetahui Kendala yang di Hadapi Selama Penerapan Peraturan

Desa Sialang No 06 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Desa Sialang

c. Untuk Mengetahui Upaya Apasaja Yang Telah Dilakukan Pemerintah

Desa Sialang Terhadap Peraturan Desa No 06 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan yang dapat dijadikan sebagai

pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri tentang proses pelaksanaan

dan dampak yang terjadi bagi masyarakat dari proses Peraturan Desa

Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

7

di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dan bahan

bacaan yang menarik bagi siapa saja yang mau membacanya.

b. Secara praktis penggunaan penelitian diharapkan dapat memberikan

pemahaman kepada masyarakat luas mengenai implementasi Peraturan

Desa Sialang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang sehingga masyarakat

dapat menjaga lingkungan Desa Sialang.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan di Fakultas Syari'ah

khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen Fakultas Syari'ah

lainnya.

d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan,

Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

e. Sebagai sumber rujukan dan saran bagi para akademisi dan praktisi

masyarakat dalam mendukung penelitian selanjutnya yang akan berguna

sebagai bahan pembanding untuk penelitian lainnya

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut James Anderson mendefinisikan kebijakan adalah “A Purposive

course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or

matter of concern” (“Serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang

8

diikuti dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk

menyelesaikan suatu masalah tertentu”).7

Menurut pendapat Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik

sebagai “Is whatever governments choose to do or not to do” (“apapun yang

pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan ”). Dari pendapat tersebut

dapat diartikan bahwa setiap kegiatan pemerintah, baik eksplisit maupun implisit,

adalah suatu kebijakan. Menurut Dye, kebijakan tersebut harus dimaknai oleh dua

hal. Pertama, kebijakan tersebut harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dan

kedua, kebijakan tersebut memuat pilihan apakah pemerintah melakukannya atau

tidak.8 Lebih jauh, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan harus dipahami

sebagai "serangkaian kegiatan yang kurang lebih terkait dengan konsekuensi bagi

mereka yang berkepentingan, bukan sebagai keputusan terpisah.

Kebijakan publik bisa lebih mudah dipahami jika dikaji selangkah demi

selangkah. Menurut William Dunn, setiap kebijakan publik mencakup beberapa

tahapan yang saling bergantung sesuai urutan waktunya: penetapan agenda,

perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian

kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

mencakup tiga kegiatan pokok yaitu: Perumusan Kebijakan Publik, Pelaksanaan

Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan Publik.

7 Marsuyetno, “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di

Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)” Jurnal

Adminitrasi Public, Vol.1 No.2, 2013, Hlm.274 8 Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis,

(Yogyakarta:Gava Media, 2017), hlm.17

9

2. Implementasi kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan berupa

keputusan, peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang

dilakukan oleh pemerintah dan swasta (organisasi) baik secara individu maupun

kelompok dengan tujuan untuk mencapai tujuan.

Konsep implementasi kebijakan berbeda-beda tergantung dari sudut

pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dilihat sebagai

proses menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002: 102) yang

membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Tindakan yang diambil oleh individu (atau kelompok) publik atau

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam

keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut termasuk upaya untuk

mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu

tertentu serta dalam rangka melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan

besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan. Tahap

implementasi terjadi hanya setelah undang-undang diberlakukan dan dana

tersedia untuk mendanai implementasi kebijakan”9

Implementasi kebijakan tidak selalu berhasil, terkadang tujuan tidak

tercapai. Situasi dimana dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan adanya



Adminitrasi Public, Vol.1 No.2, 2013, Hlm.275

10

perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dan apa yang

harus dicapai.

Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan menjadi 2

(dua) kategori, yaitu:

1. Non implementation (tidak terimplementasikan) berarti suatu kebijakan

tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak

yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, bekerja tidak

efisien, bekerja setengah hati, atau tidak menguasai sepenuhnya masalah. ,

atau kemungkinan masalah diselesaikan di luar kendali mereka, sehingga

sekeras apa pun upaya mereka, kendala yang ada tidak dapat diatasi.

2. Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil) terjadi

apabila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana,

namun mengingat kondisi eksternal yang tidak mendukung, kebijakan

tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil yang diinginkan. Ini

biasanya dipengaruhi oleh faktor:

a. Sebuah. Eksekusi yang buruk

b. Kebijakan itu sendiri buruk

c. Kebijakan itu sendiri kurang beruntung

11

d. Kebijakan sejak awal sudah buruk, dalam arti dirumuskan secara

asal-asalan, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan

yang salah, atau asumsi dan ekspektasi yang tidak realistis.10

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana

implementasi sangat menentukan implementasi suatu kebijakan sehingga

pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan

dilaksanakan. Selain itu, faktor eksternal juga perlu diperhatikan guna mendukung

kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang

sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah pokok

bahasan implementasi kebijakan. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana

proses penerapan peraturan desa tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan menjadi pokok bahasan implementasi kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan perlu mendeskripsikan proses

implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan model implementasi

kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang menentukan beberapa variabel yang

diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa

variabel yang terdapat pada model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai

berikut:



Adminitrasi Public, Vol.1 No.2, 2013, Hlm.276

12

a. Standar dan tujuan kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas

dan terukur agar dapat direalisasikan. Jika standar dan tujuan kebijakan

tidak jelas, akan ada banyak interpretasi dan mudah menyebabkan konflik

antar lembaga pelaksana.

b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan baik dari

sumber daya manusia maupun non-manusia. Dalam berbagai kasus,

program pemerintah seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi

masyarakat miskin di pedesaan kurang berhasil karena terbatasnya kualitas

aparatur pelaksana.

c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, pelaksanaan suatu

program membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk

menyukseskan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud dengan karakteristik

lembaga pelaksana adalah mengacu pada struktur birokrasi, norma, dan

pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi yang kesemuanya akan

mempengaruhi pelaksanaan suatu program.

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan

untuk implementasi kebijakan; karakteristik peserta yaitu mendukung atau

menolak; apa sifat opini publik di lingkungan; dan apakah elit politik

mendukung implementasi kebijakan.

13

f. Disposisi pelaksana. Kedudukan pelaksana mencakup tiga hal penting,

yaitu: (a) tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, yang akan

mempengaruhi kesediaannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi,

yaitu pemahaman tentang kebijakan; dan (c) intensitas disposisi

implementor yaitu nilai preferensi yang dimiliki implementor.11

4. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan

Desa.12

Jenis peraturan di desa terdiri dari peraturan desa, peraturan bersama

kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan yang dibuat tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih memberikan

keleluasaan kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa. Dalam

Pembukaan Undang-Undang disebutkan bahwa desa memiliki hak asal usul dan

hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam perjalanan

ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa telah berkembang

dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi

kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu menciptakan landasan yang

11 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik,Cet.IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) ,

hlm.99. 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

14

kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. menuju

masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan mencakup berbagai

tingkatan penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan,

penilaian dan reintegrasi produk jadi. Penyusun peraturan perundang-undangan

dituntut memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi sosial budaya,

sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan

perundang-undangan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik

tentang prosedur dan prosedur yang dijabarkan dalam sistem tata kelola yang

berlaku. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya peraturan perundang-

undangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.13

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota

melalui camat sebagai bahan pembinaan atau pembinaan paling lambat 7 hari

setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau peraturan kepala desa.

Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa,

retribusi, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa harus mendapat evaluasi

dari bupati / walikota sebelum dijadikan peraturan desa. Hasil evaluasi

disampaikan oleh bupati / walikota paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja

terhitung sejak rancangan peraturan diterima oleh bupati / walikota. Rancangan

Peraturan Desa harus dikonsultasikan dengan masyarakat desa. Masyarakat desa

berhak memberikan masukan atas rancangan peraturan desa tersebut. Peraturan

13

Wulandari Agustyarna, “Proses Penyusunan Peraturan Desa (Naskah Publikasi)”,

Universita Muhammadiyah Surakarta, 2014

15

desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa

oleh sekretaris desa.

Peraturan desa menuntut partisipasi masyarakat dalam pembentukannya.

Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir rancangan peraturan desa dapat memenuhi

aspek penegakan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan

pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang

pikiran dalam perumusan substansi pengaturan perdes. Peraturan desa dapat

dibatalkan jika tidak sesuai dengan prinsip dasar tersebut di atas. Pejabat yang

berwenang mencabut peraturan desa adalah bupati. Peraturan desa harus dibuat

dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu,

proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi serta melibatkan

masyarakat desa setempat.

5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah penjumlahan dari semua benda hidup dan benda mati

serta kondisi yang ada pada ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita juga

merupakan bagian dari lingkungan kita. Oleh karena itu perilaku mBanusia, dan

kondisi sosialnya, juga merupakan elemen lingkungan kita.14

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

14 Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.6

16

mencegah pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan termasuk perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.15

Pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan atas asas tanggung

jawab Negara, asas kelestarian, dan asas kemanfaatan bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam

rangka pembangunan seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia. yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran

pengelolaan lingkungan adalah:

a. Tercapainya keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan antara manusia

dengan lingkungannya.

b. Terwujudnya masyarakat Indonesia sebagai pencinta lingkungan yang

memiliki sikap dan tindakan menjaga dan memelihara lingkungan

c. Menjamin kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

d. Mewujudkan keberlanjutan fungsi lingkungan.

e. Penggunaan sumber daya terkontrol dengan bijak.

f. Melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dampak usaha dan/

atau kegiatan di luar wilayah negara yang mengakibatkan pencemaran dan/

atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab

pemerintah. Sektor swasta dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat

penting dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan. Negara hukum

15

Peraturan Desa Sialang Nomor 06 Thn 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Desa Sialang

17

sebagai konsep yang mapan meliputi perangkat aparatur negara terutama

perangkat pemerintahan yang dalam tindakannya baik terhadap pra-warga negara

maupun dalam kaitannya dengan lembaga negara lainnya tidak boleh

sembarangan, tetapi harus memperhatikan. peraturan hukum yang berlaku. Begitu

juga dengan anggota masyarakat, dalam hubungan sosial juga harus mematuhi

ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk

berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, agar kelestarian

fungsi lingkungan dapat tercapai.

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai upaya sadar untuk

menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat

terpenuhi dengan baik. Pengelolaan lingkungan harus fleksibel dengan

fleksibilitas yang kita upayakan untuk tidak menutup pilihan kelompok orang

tertentu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya atau menutup pilihan kita lebih

awal untuk kemudian. Untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, upaya

kami adalah meningkatkan manfaat lingkungan atau meminimalkan risiko

lingkungan.16

Dalam Islam di kenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. Pertama

dengan cara ihya’. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam

hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk

kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah

tersebut. Mazhab Shafi’i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau

16

Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Cet.11

(Jakarta:Djambatan,2008), Hal.76

18

memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan

Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, Ihya boleh dilakukan dengan catatan

mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir

sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu

dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Kedua, dengan proses iqta’. Yakni

pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan

memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk

dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, adalah dengan cara hima’,.

Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan

lindung yang difungsikan untuk kemashlahatan umum.17

Manusia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu menjaga

keharmonisan dan keseimbangan ekosistem dan tidak menimbulkan kerusakan,

baik terhadap hewan, tumbuhan maupun jenis makhluk lainnya, kecuali memang

ia menyatakan dirinya sebagai manusia munafik yang hina. Betapapun tidak

pentingnya makhluk tertentu dalam pandangan manusia, makhluk ini tidak

diciptakan tanpa makna. Adapun di mana letak ketidakpastian, itu adalah bagian

dari pelajaran yang harus dipahami.

Penelitian yang ditulis oleh Johni Najwah dengan judul Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam Universitas Kebangsaan

Malaysia menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kerusakan menurut ilmu lingkungan

dapat muncul dalam berbagai kegiatan seperti pemanfaatan sumber daya alam

17

Rahmi Hidayati, “Hukum Islam dan Kelestarian Lingkungan ( Studi Tentang Hukum

Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi)” Jurnal Fakultas Syariah

IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Vol.15 No.1, Juni 2015, Hlm.107.

19

yang melebihi hasil lestari maksimum, memutuskan salah satu dalam rantai

makanan atau jaring kehidupan, mengeksploitasi siklus material, dan

menghasilkan berbagai jenis pencemaran yang akan mengganggu stabilitas sistem

lingkungan.18

Selain itu, kerusakan tersebut juga dapat muncul dalam bentuk kegiatan

seperti penumpukan sumber daya alam yang menyebabkan penderitaan bagi

manusia lain, eksploitasi sumber daya manusia hingga merendahkan sebagai

manusia, terganggunya keamanan, pelanggaran ketertiban, pemutusan hubungan

saudara, penelantaran. manusia. kemiskinan, pengabaian pendidikan dan agama,

serta bentuk kegiatan lain yang dapat mengganggu tata kelola lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak

menguntungkan, antara lain karena ulah manusia, akibat perubahan pola

penggunaan energi dan material, aksi radiasi, material fisik dan kimiawi, serta

banyaknya organisme. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi manusia secara

langsung maupun tidak langsung melalui air, hasil pertanian, ternak, benda,

perilaku apresiasi dan rekreasi di alam liar.19

Dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran

alam adalah munculnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan,

penurunan nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alam.20

18

Johni najwah, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif

Hukum Islam”, Universiti Kebangsaan Malaysia, tanpa tahun, hlm.63 19 Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.57 20

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Cet. 4 (Depok: Pt Rajagrafindo

Persada, 2014) Hlm.3

20

Makhluk hidup seperti manusia selalu mencemari lingkungan karena

perilakunya, karena pembuangan bahan kimia, limbah, dan polutan lainnya ke

dalam air akan mempengaruhi kehidupan di air tersebut. Pencemaran air adalah

peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lain ke dalam air sehingga

mengakibatkan kualitas air menjadi terganggu.21

Kualitas air yang terganggu

ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Penelitian ini membahas tentang

penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan setrum yang sangat merusak

ekosistem ikan atau mencemari sungai.

a. Potassium Cianida

Potasium Cianida merupakan bahan kimia yang digunakan nelayan untuk

menangkap ikan yang berdampak pada rusaknya ekosistem perairan. Potassium

Cianide juga disebut KCN yang merupakan senyawa paling bercun.

1) Bahaya Potassium bagi Manusia

Sianida merupakan salah satu racun paling mematikan, karena zat ini

mengganggu sel dalam menerima oksigen di dalam tubuh. Racun sianida ini bisa

dalam bentuk gas seperti hidrogen sianida atau dalam bentuk kristal seperti

Kalium Cianida atau Natrium Cianida. Secara ilmiah, racun sianida dapat masuk

ke tubuh kita melalui sistem pernafasan (terutama paru-paru), pencernaan

sehingga disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Jika zat tersebut masuk ke dalam

tubuh maka dapat menghambat kinerja sel dalam tubuh, mengganggu penggunaan

oksigen oleh sel dan dapat menyebabkan kematian sel. Pada dosis tertentu, zat ini

bisa menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit akibat kekurangan oksigen.

21 Novan anugrah, “jurnal pencemaran air”, vol 2, Tanpa Tahun hal.1-7

21

Paparan dalam jumlah kecil menyebabkan pernapasan cepat, gelisah, pusing,

lemah, sakit kepala, mual dan muntah, serta peningkatan detak jantung. Paparan

dalam jumlah banyak menyebabkan kejang, tekanan darah rendah, detak jantung

melambat, kehilangan kesadaran, masalah paru-paru dan gagal napas hingga

korban meninggal.22

Sodium Cianide atau Potassium Cianida sama-sama mengandung racun

yang berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup termasuk manusia. Kedua

racun tersebut akan menyerang pembuluh darah, jantung, kemudian mematikan

aliran darah sehingga menyebabkan korbannya pingsan dan akhirnya meninggal

dunia. Masa reaksinya sangat cepat, hanya sekitar 3-4 jam. Sodium cianide yang

merupakan turunan kalium cyanide bahkan diklaim lebih berbahaya dengan masa

reaksi yang lebih cepat.

2) Bahaya Potassium bagi Ikan

Pada penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berupa potasium yang

memiliki ciri mata rabun (kabur) dan kulit ikan kusam (pucat). Pengaruh langsung

terhadap ikan yang menggunakan bahan kimia berupa potasium pada ekosistem

menyebabkan kerusakan ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai

tempat berkembang biak ikan dan biota lainnya akan mati / rusak dan tercemar

lingkungan perairan. Kerugian yang ditimbulkan dalam penangkapan ikan

menggunakan bahan kimia berupa kalium adalah kerugian yang sangat besar

22 Wiro Chaniago, “Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium Dan Setrum Di Sungai Ogan Desa Munggu

Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi Universitas Negeri Raden Fatah

Palembang , 2018, Hlm. 23

22

walaupun secara nominal tidak dapat dihitung, namun nyatanya dampaknya sudah

terlihat yaitu mengingat penggunaan bahan kimia berupa potasium yang

mengakibatkan kematian ikan-ikan kecil dan ikan besar termasuk telurnya.

b. Setrum

Menurut kamus bahasa Indonesia, sengatan listrik adalah aliran

(kelistrikan), sedangkan menyetrum adalah penyaluran listrik pada sesuatu,

sedangkan penyetruman adalah proses, cara, pembuatan sengatan listrik.23

Sebagaimana kita ketahui, arus listrik berdasarkan sumbernya dapat

dibedakan menjadi dua yaitu arus searah (DC) dan arus bolak-balik (AC). Sumber

arus DC adalah baterai dan baterai sedangkan sumber arus AC adalah PLN. Efek

yang ditimbulkan oleh arus AC dan DC juga berbeda. Secara umum pengaruh

arus bolak-balik (AC) lebih berbahaya daripada arus searah (DC). Jadi dapat

disimpulkan bahwa setrum adalah aliran listrik atau energi listrik baik dari arus

listrik DC maupun dari arus listrik AC yang mengalir ke benda baik padat

maupun cair.

a) Bahaya Setrum bagi Manusia

Sengatan listrik dapat membahayakan tubuh manusia karena arus listrik

yang mengalir dalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang dapat

membakar jaringan dan juga mengganggu fungsi organ terutama jantung, otot dan

otak. Efek sengatan listrik antara lain kejang otot, nafas terhenti, detak jantung

tidak teratur, luka bakar, dan yang terparah kematian.

23 https://kbbi.web.id/setrum.html (diakses: 16 februari 2021. Jam 12.59 WIB)

https://kbbi.web.id/setrum.html

23

b) Bahaya Setrum bagi Ikan

Penggunaan alat pancing setrum menyebabkan ikan mengalami stress

selama kurang lebih 3-5 hari setelah disetrum. Dan sangat mungkin selama ini

ikan akan mengalami kematian sehingga populasi ikan tersebut bisa punah.

Akibat penangkapan ikan menggunakan stun oleh sebagian masyarakat, populasi

ikan lokal akan menurun dari tahun ke tahun, karena anak-anak ikan juga ikut

mati dan menangkap ikan. yang lainnya juga menghilang.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam upaya melakukan penelitian diperlukan bimbingan dan dukungan

terhadap setiap hasil penelitian yang ada yang masih berkaitan dengan penelitian

yang sedang dilakukan. Dalam skripsi ini penulis menyusun beberapa referensi

yang relevan dengan judul skripsi, dengan tujuan untuk memperkaya ilmu, berikut

beberapa contoh penelitian yang menelaah pengelolaan lingkungan:

1. Penelitian yang ditulis oleh Eka Tusriana dengan judul Implementasi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Sungai Tembuku Kota

Jambi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Penelitian ini

membahas tentang kondisi Sungai Tembuku yang sangat memprihatinkan

24

karena banyak sampah yang menumpuk sehingga menghambat proses

sirkulasi air dan menyebabkan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi.24

2. Penelitian yang ditulis oleh Latifah Ratnawaty (2016) Dosen Tetap

Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang jurnal berjudul

"Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Penelitian ini

membahas tentang Penegakan Hukum Lingkungan terkait Pertambangan

Tanpa Izin (PETI) di Desa Rumpin, Kabupaten Bogor yang tidak efektif

selain penambangan pasir dan batuan tanpa izin (PETI) di Desa Rumpin,

Kabupaten Bogor yang menimbulkan dampak masyarakat dan lingkungan

sekitar serta berbagai aspek lainnya walaupun tidak banyak dampak

positifnya. Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

ada, sudah sepantasnya para penambang liar di Desa Rumpin, Kabupaten

Bogor dikenai sanksi.25

3. Penelitian yang ditulis oleh Rachmat Hidayat (2014) dimana dalam

tesisnya yang berjudul “Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di

Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea , Kota Makassar) ". Penelitian

yang dilakukan adalah penelitian penelitian lapangan (Feld Research).

24 Eka Tusriana, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Sungai Tembuku Kota Jambi)”, Skripsi

Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019. 25 Latifah Ratnawaty, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Jurnal Universitas Ibn Khaldun Bogor,, Vol.

3 No. 1, Maret 2016.

25

Penelitian ini membahas tentang ketidakefektifan penegakan hukum.

Tidak efektifnya Undang-undang tersebut bukan karena isi materi undang-

undang melainkan karena peran aktif dari para pelaksana undang-undang

yaitu pemerintah, pelaku usaha / kegiatan, serta masyarakat yang tidak

berperan aktif dalam penyelenggaraan undang-undang. isi undang-undang,

tidak ada sanksi pidana, perdata atau pidana. administrasi yang dibebankan

pada perusahaan oleh pemerintah.26

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.

Sehingga antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh

penulis saat ini, terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian ini

adalah studi kasus, sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama

menganalisis peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan yang meliputi

pencemaran, pembuangan limbah, dan pembuangan sampah secara tidak tepat.

26 Rachmat hidayat, “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut

UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Likungan Hidup”, Skripsi

Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2014.

26

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sungai yang terletak di Desa Sialang

Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Pemilihan tempat ini dilakukan

dengan mempertimbangkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis yang

melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat sesuai dan dapat membantu penulis

untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian

ini mengkaji Implementasi Peraturan Desa terhadap Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten

Merangin. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 hingga Februari

2021. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Terjadi penangkapan ikan yang tidak wajar yaitu dengan menyetrum atau

meracuni ikan di sungai di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten

Merangin

2. Mudahnya mendapatkan data dan informasi serta berbagai informasi yang

dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui

penerapan peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat tentang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris

27

karena penulis melakukan observasi langsung di lapangan, dan pendekatan

penelitian menunjukkan Undang-Undang yang didasarkan pada Implementasi

Peraturan Desa Sialang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga pendekatan penelitian ini adalah di

lokasi tempat peneliti melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berupa

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu metode untuk mengetahui secara

spesifik apa yang terjadi pada suatu waktu di masyarakat dan menjelaskan fakta

secara jelas. Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis dengan pendekatan deduktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih

ditekankan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai

pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.27

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam upaya penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian

lapangan, sehingga sumber data atau informasi yang menjadi standar peneliti

untuk diolah adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dibutuhkan dalam penelitian,

yang diperoleh langsung dari sumber atau dari lokasi objek penelitian, atau

27 Perdana iwan, Metode Penyususnan Skripsi, (Malang: Intimedia, 2014) hlm.19

28

seluruh data penelitian yang diperoleh di lapangan.28

Data primer tidak diperoleh

melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Data primer dalam

penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah informasi yang diperoleh secara tidak

langsung atau melalui perantara. Data ini diperoleh dengan mengutip dari sumber

lain, sehingga tidak otentik, karena diperoleh dari pihak kedua, ketiga dan

seterusnya.29

Data sekunder yang digunakan berasal dari skripsi, jurnal dan artikel

yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan

mengumpulkan data yang bersumber dari informasi dari beberapa informan.

Sumber data dalam penelitian ini antara lain: Pemerintah Desa Sialang dan

Masyarakat Desa Sialang.

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi

dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah

atau organisasi swasta atau sekelompok orang. Unit analisis juga mendeskripsikan

28 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-7,

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97. 29

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS, 2012),

hlm. 45.

29

kapan (tahun atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak

menggambarkan batasan waktunya secara jelas.30

Dalam skripsi ini penulis

menggunakan unit analisis dengan judul analisis: “Penerapan Peraturan Desa

terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang

Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin”. Unit analisis penelitian ini adalah

peran pemerintah desa dalam melaksanakan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun

2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang.

Penentuan unit analisis karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan

populasi dan sampel, melainkan hanya menggunakan dokumen dari pemerintah

desa dan informasi dari masyarakat desa sialang.

E. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah perlengkapan yang digunakan untuk

menghimpunkan data dan fakta penelitian.31

Alat-alat yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengamatan,

pemeriksaan, penyelidikan penelitian. Observasi berasal dari bahasa latin yang

artinya “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan

30 Ibid , hlm. 62 31 Ibid, hlm.50

30

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan

mempertimbangkan keterkaitan antar aspek fenomena tersebut.32

Observasi yang artinya pengamatan bertujuan untuk memperoleh data

tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai sarana untuk

mengecek ulang atau membuktikan informasi atau informasi yang diperoleh

sebelumnya. Observasi disini diartikan sebagai kegiatan untuk melihat secara

langsung pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Desa Sialang Kecamatan Pamenang

Kabupaten Merangin. Pengamatan pertama dilakukan pada akhir November 2020

dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi sungai yang ada di Desa Sialang

dan melakukan wawancara dengan informan yang berada di Desa Sialang.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana pewawancara

menentukan masalahnya sendiri dan pertanyaan yang diajukan.33

Dengan

wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan

32 Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi dan Wawancara (Jatim:

Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 1 33

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Pt Remaja Rosdarkarya,

2017), Cet 36, Hlm.190

31

pendataan mencatatnya. Pokok-pokok pertanyaan disusun dengan sangat

terstruktur. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak seperti Sekretaris Desa

Sialang, Kepala BPD Desa Sialang dan masyarakat Desa Sialang.

Alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan,

laptop, tape recorder dan kamera karena penulis menggunakan wawancara dengan

catatan lapangan. Ini berguna untuk merekam dan mendokumentasikan semua

percakapan dengan sumber data, yang semuanya telah digunakan setelah

mendapat izin dari sumber data. Karena wawancara yang digunakan bersifat semi

terstruktur. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara yang

dilakukan terhadap subjek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode dokumentasi atau

kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Metode

dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data warisan tertulis seperti arsip,

termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berkaitan dengan

penelitian.34

Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna untuk

memperoleh data catatan deskriptif yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa

berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen dalam

bentuk tulisan antara lain diari, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan

kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar langsung, sketsa, dan

34

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), Cet 4, hlm.

102

32

lain-lain. Dokumen berupa karya, misalnya karya seni rupa, bisa berupa gambar,

patung, film, dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara

sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya menjadi

beberapa unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting

dan mana yang akan dipelajari dan dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

oleh diri sendiri dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.35

Analisis

data kualitatif dapat dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan

menarik kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi..data berarti meringkas, memilih hal-hal utama, memfokuskan

pada hal-hal penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti

untuk melakukan pendataan selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.36

Untuk memperoleh informasi yang jelas dilakukan reduksi data, reduksi

dilakukan dengan metode seleksi, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan

dan transformasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan

lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi

35 Sugiono,metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2011),

Cet. 26, hlm. 244 36 Ibid hlm.247

33

yang jelas dari data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang

dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data

tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir dan sejenisnya.37

Dengan menampilkan data tersebut maka akan lebih mudah untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa

yang telah dipahami. Selanjutnya dalam menampilkan data selain menggunakan

teks naratif juga dapat berupa grafik, matriks, jaringan dan grafik.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan ini adalah arti dari data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan diambil secara bertahap. Pertama,

menyusun kesimpulan awal, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu

dilakukan data. kedua, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai.

Dari ketiga metode analisis data di atas, penulis menyimpulkan bahwa

ketiga metode yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan akan dilakukan setelah semua data diperoleh melalui wawancara

catatan lapangan, serta memudahkan penulis untuk mengetahuinya. dan menarik

kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Desa Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.

37 Ibid hlm.249

34

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dan penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik dan

berjalan dengan apa yang telah penulis tentukan sebelumnya maka ditentukan

susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Intinya, bab ini menjadi dasar bagi penulis skripsi.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kajian pustaka.

Bab II: Merupakan bab yang membahas tentang Metode Penelitian yang

membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data,

unit analisis, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika

penulisan.

Bab III: Merupakan bab yang berisi gambaran tentang lokasi.

Bab IV: Berisi pembahasan dan hasil penelitian ini yaitu Implementasi

Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa

Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.

Bab V: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta

dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup. Kesimpulan

diambil dari bukti dan uraian yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat

dengan materi pelajaran.

35

H. Jadwal Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dari segi waktu dan kegiatan, untuk itu

penulisan jadwal kegiatan dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu:

Tahap Pertama: Meliputi kegiatan penyusunan proposal, seminar

penyiapan instrumen penelitian dan permohonan izin penelitian.

Tahap Kedua: Meliputi pengumpulan data lapangan, analisis data, dan

persiapan data.

Tahap ketiga: Meliputi penyusunan skripsi, perbaikan dan duplikasi

skripsi

36

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Tahun 2019

Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan

Judul

x

Tahun 2020

Januari Februari Maret April Mei Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2. Pembuatan

Proposal

X

3. Perbaikan

Proposal dan

Seminar

X

Tahun 2020

Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4. Surat Izin

Riset

X

5. Pengumpulan

Data

X

6. Pengelolahan

dan Analisis

data

X

7. Pembuatan

Laporan

X

Tahun 2021

Januari Februari Maret April Mei Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

9. Bimbingan

dan

Perbaikan

Q

1

1

Agenda dan

Ujian Skripsi

11. Perbaikan

dan

Penjilidan

37

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Sejarah Desa

Berdirinya Desa Sialang Kecamatan Pamenang diawali dari adanya proyek

transmigrasi umum dan dikenal dengan sebutan Unit Pemukiman Transmigrasi

Pamenang VIII, dengan nama awal A4 pada Tahun 1981. Peserta Transmigrasi

yang pertama kali datang ke Desa Sialang Kecamatan Pamenang pada 10 Oktober

1982, berjumlah 60 KK berasal dari Probolinggo suku Madura. Kemudian disusul

lagi oleh gelombang kedatangan kedua yang berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa

Tengah dan juga dari peserta transmigrasi lokal yang berasal dari Pamenang dan

Simpang Limbur, sehingga jumlah KK awal yang ada di Desa Sialang, berjumlah

436 KK yang tersebar di tiga Dusun yaitu :38

1. Dusun Wonorejo ( Dusun 1 )

2. Dusun Lodaya ( Dusun 2 )

3. Dusun Suka Makmur ( Dusun 3 )

Saat pertama kali datang ke Desa Sialang, sumber mata air utama

masyarakat adalah air yang berasal dari aliran Sungai Sialang. Kemudian untuk

mensiasati agar sumber air tersedia dekat dari pemukiman maka di bangukanlah

sumur gali oleh Pemerintah dengan pembagian 1 sumur untuk 10 KK. Pada awal-

awal tahun berdiri, di Desa Sialang sudah terbangun oleh Pemerintah, Sekolah

Dasar Negeri ( SDN ) 368 yang di pimpin oleh Kepala Sekolah Suradianto. Untuk

38 Dokumen Desa Sialang Tahun 2019

38

matapencaharian penduduk saat itu adalah bertani tanaman palawija dan

hortikultura.

Isu-isu strategis yang mucul diawal terbukanya lahan transmigrasi adalah

sumber daya manusia dimana penguasaan keterampilan serta tingkat pendidikan

yang rendah, selain itu ada isu sumber daya alam dimana lahan pertanian masih

sangat luas dan subur, serta sumber daya sosial diman nilai solidaritas dan jiwa

gotong royong masih kuat di tengah masyarakat.

Kepemimpinan Desa Sialang dari awal sampai dengan saat sekarang

Sialang telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa. Tahun 1982 s/d 1985

merupakan daerah Transmigrasi dan dipimpin oleh KUPT Wilayah II/A4

(Koordinator Unit Pemukiman Transmigrasi) yaitu Bapak A. Aradea. Pada tahun

1985 sampai dengan 1987 Desa Sialang memiliki Kepala Desa definitf yang

pertama, yaitu Bapak Sumarsum.. Adapun sejarah Kepala Desa Sialang adalah

sebagai berikut :

1. Tahun 1985 s/d 1987 Bapak Sumarsum (Kepala Desa Definitif 1)

2. Tahun 1990 s/d 1995 Bapak Sumarsum (Kepala Desa Definitif 2)

3. Tahun 1996 s/d 1998 Jaka Gandini Pjs. Kepala Desa

4. Tahun 2000 s/d 2001 Sukarman Kepala Desa (Definitif 3)

5. Tahun 2001 s/d 2002 Sugiono Pjs. Kepala Desa

6. Tahun 2002 s/d 2008 Sumarsum Kepala Desa ( Definitif 4)

7. Tahun 2009 s/d 2010 Jaka Gandani Pjs Kepala Desa

8. Tahun 2011 s/d 2017 As’ari Kepala Desa (Definitif 5)

39

9. Tahun 2017 s/d sekarang As’ari

B. Kondisi Geografis

Desa Sialang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Merangin,

Provinsi Jambi. Luas wilayah Desa Sialang ± 2.121,98 Ha. Desa Sialang

terdiri dari 3 Dusun dan 16 RT.

Desa Sialang terletak di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin,

Provinsi Jambi. Jarak Desa Sialang ke Ibukota Kecamatan Pamenang sekitar 13

Km dengan lama jarak tempuh sekitar 30 menit jika menggunakan kendaraan

bermotor, dan jika berjalan kaki 1 jam perjalanan. Akses transportasi umum

menuju Desa Sialang dari pusat Kabupaten Merangin dapat menggunakan

kendaraan roda dua ataupun roda empat dengan jarak tempuh 45 Km dan lama

jarak tempuh 1 jam. Untuk mencapai Ibukota Provinsi Jambi di Telanaipura, jarak

tempuh yang dilalui 221 Km dengan waktu tempuh 5 Jam, akses transportasi yang

di gunakan kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat.39

Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Sialang


40

Secara geografis sialang terletak di sebelah barat ibukota kecamatan

Pamenang, adapun batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Desa Pinang Merah

Sebelah Timur : Kelurahan Pamenang dan Desa Rejosari

Sebelah Utara : Desa Karang Anyar dan Karang Berahi

Sebelah Selatan : Desa Lantak Seribu

Wilayah Desa Sialang berada pada ketinggian antara 100 - 500 mdpl.

Tanah di Desa Sialang memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 3-16%

dengan tekstur lempung berpasir yang didominasi warna coklat. Rata-rata curah

hujan 156 mm / bulan dengan jumlah hari hujan merata sepanjang tahun. Bulan

basah berkisar antara 4-6 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 4-6 bulan.

Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-November dan musim kemarau pada

bulan April-Agustus setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan

Desember - Februari. Suhu rata-rata harian berkisar 27,7 ° C, suhu minimum 23,2

° C, dan suhu maksimum 32,4 ° C.

C. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Desa Sialang berjumlah 3.010 jiwa dengan jumlah rumah tangga

819 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk wanita 1.462 jiwa, sedangkan penduduk

pria 1.548 jiwa. Dengan rincian penduduk sebagai berikut :40


41

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 201941

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase

%

1 Laki-laki 1.548 51,43 %

2 Perempuan 1.462 48,57 %

Jumlah 3.010 100,00 %

Tabel 1.3. Penduduk Berdasarkan Pindah Datang Tahun 2019

Jenis Mutasi Laki Perempuan Jumlah

Lahir 23 23 46

Mati 12 9 21

Pindah 17 14 31

Datang 16 22 38

D. Kondisi Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sialang telah

menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari perubahan dan

gaya hidup masyarakat khususnya kemajuan kecukupan kebutuhan pokok

(sandang, pangan, papan) yang telah berubah. Penurunan penerima Raskin dan

kebutuhan tambahan (kendaraan bermotor dan handphone) rata-rata sudah

dimiliki oleh setiap rumah tangga. Masyarakat Desa Sialang secara umum dapat

dikelompokkan menjadi beberapa mata pencaharian, seperti yang tertera pada

tabulasi di bawah ini:


42

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 201942

Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan

Petani/Pekebun 506 70

Buruh Tani 271 49

PNS 18 15

Pedagang Klontong 2 3

Peternak 3 -

Montir 6 -

Perawat Swasta - 1

Bidan Swasta - 2

TNI 1 -

POLRI 7 1

Pengusaha 7 2

Guru Swasta 7 18

Pedagang Keliling 1 1

Tukang Kayu 1 -

Tukang Batu 1 -

Pembantu Rumah Ta

\ngga - 1

Notaris 1 -

Karyawan Perusahaan Swasta 11 -

Wiraswasta 69 23

Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 41 9

Belum Kerja 173 129

Pelajar 383 375

Ibu Rumah Tangga 1 756

Pensiunan 5 2

Perangkat Desa 1 1


43

Buruh Harian Lepas 24 3

Sopir 4 -

Tukang Las 1 -

Wartawan 1 -

Tukang Jahit - 1

Tukang Cukur 1 -

Satpam 1 -

2. Potensi Unggulan Desa

Beberapa potensi unggulan sebagai kontribusi nyata untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Sialang adalah kelapa sawit, karet, tanaman

perkebunan campuran, dan persawahan. Berikut ilustrasi potensi Desa Sialang:43

a) Potensi Penggunaan Lahan

Tabel 1.5. Penggunaan Lahan di Desa Sialang Tahun 2019

No Penggunaan lahan Luas/ ha Keterangan

1 Kebun Sawit 1453,51 -

2 Kebun Karet 580,45 -

3 Kebun Campuran 24,43 -

4 Pemukiman 63,34 -

5 Rawa 5 -

6 Sawah 15 -

Jumlah 2.121,98

Potensi unggulan di Desa Sialang untuk meningkatkan pendapatan

penduduk perkapita pada dasarnya adalah tanaman perkebunan tahunan (kelapa


44

sawit dan karet), karena lahannya subur dan cocok untuk budidaya tanaman

perkebunan tersebut. Potensi tanaman palawija, hortikultura (pisang, mangga,

sirsak, pepaya, dll), budidaya darat (kolam ikan) dan budidaya ternak untuk

pembibitan dan penggemukan (sapi, kambing, unggas, dan lain-lain), selain itu

potensi Industri rumah tangga seperti industri tempe, jajanan, dan lain-lain juga

menjadi mata pencaharian masyarakat di desa ini.

b) Potensi Sumber Daya Pembangunan

Tabel 1.6. Potensi Sumber Daya Pembangunan Tahun 2019

Tanah Fasilitas Umum

Ada/Tidak Jumlah

Tanah kas desa/bengkok Ada 1 Ha

Tanah adat Tidak ada

Lapangan olah raga Ada 15 Unit ( 1 Unit Lapangan

Bola, 6 Unit Lapangan

Bulutangkis, 8 Unit

Lapangan Volly

Perkantoran pemerintah Ada 1 Unit Kantor Desa

Gedung pertemuan Ada 1 Unit

Ruang publik/ taman kota Tidak ada

Tempat pemakaman desa / umum Ada 2 Lokasi ( 1 Lokasi TPU

di Dusun 2, 1 Lokasi TPU

di Dusun 3

Tempat pembuangan sampah umum Tidak Ada

Bangunan sekolah/ perguruan tinggi Ada 7 Unit (2 Unit TK, 2 Unit

SD, 1 Unit SMP, 2

Madrasah)

Pertokoan/warung Ada 80 Unit

Rumah dinas guru Ada 2 Unit

Fasilitas pasar Ada 1 Unit

Jalan Desa + Jalan Kabupaten Ada 15,62 Km + 13,47 Km

Daerah tangkapan air Tidak ada

45

Sutet/ aliran listrik tegangan tinggi Tidak ada

Dermaga Penyeberangan Tidak ada

Jembatan Tidak ada

Keramat Tidak ada

Tajahan Tidak ada

Puskesmas Pembantu Ada 1 Unit

Masjid Ada 3 Unit

Musholla Ada 15 Unit

Rencana gedung BPD Tidak ada

Gedung Posyandu Ada 3 Unit

Rencana gedung wallet Tidak ada

Penggilingan padi Tidak ada

Poskamling Ada 16 Unit

Perpustakaan Ada 3 Unit (2 Unit

Perpustakaan Sekolah 1

Unit Perpustakaan Umum)

Sumur Umum Ada 5 Unit

Tower Telekomunikasi Ada 1 Unit

Cekdam / Embung Tidak ada

3. Pertumbuhan Ekonomi/Pdrb

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu desa dapat tercermin dari

beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat

keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Besarnya PDRB yang telah dicapai dan perkembangannya merupakan cerminan

dari kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam dan manusia. Sektor

penyumbang pembentukan PDRB Desa Sialang terbesar berasal dari sektor

perkebunan.44


46

E. Visi dan Misi Desa Sialang

Visi

“Terwujudnya Desa Sialang Makmur, Aman, Dan Sejahtera Tahun 2021”

Misi

1. Mewujudkan pemerintahan Desa Sialang yang efektif guna

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat

2. Meningkatkan kinerja aparatur desa dan bebas dari korupsi

3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui upaya peningkatan

pelayanan kesehatan desa

4. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang

ramah lingkungan

5. Mengembangkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui

bimbingan teknis dan wajib belajar selama 9 tahun

6. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa

7. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

8. Meningkatkan dan memperkuat fungsi dan peran Lembaga Desa

47

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sialang45

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Pemerintahan

Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin


Kepala Desa

As’ari

Kasi

Pemerintahan

James Sinaga

Sekretaris Desa

Ahmad Syafi’i

Kasi

Kesejahteraan Dan

Pelayanan

Nanang Kurniawan

Kaur

Umum Dan

Perencanaan

Khotimatur.H

Kaur

Keuangan

Rini Istina, S.Ip

Kepala Dusun 1

Masrukan

Kepala Dusun 2

Suramin

Kepala Dusun 3

M. Tri Joko Wiwoho

48

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Desa Sialang No 06 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh

pemerintah maupun swasta (organisasi) baik secara individu maupun kelompok

yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Implementasi merupakan salah satu

tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah

suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, tahapan implementasi

kebijakan meliputi upaya mengubah keputusan menjadi tindakan operasional serta

upaya mencapai perubahan besar dan kecil.

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Desa mengacu pada Peraturan

Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menggunakan

model implementasi kebijakan berdasarkan beberapa variabel. Model Van Meter

dan van Horn dapat dilihat sebagai berikut:46

46

Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis

(Yogyakarta: Gava Media, 2017), Hlm.38

49

Gambar 1.3

Model dari Van Meter dan Van Horn ini menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks dimana satu

variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Desa Sialang berupa

Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi dasar

bagi masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan di Desa Sialang.

Selain itu, lingkungan harus menjamin kepastian hukum dan memberikan

perlindungan bagi hak setiap orang untuk memiliki lingkungan yang baik dan

sehat sebagai bagian dari perlindungan seluruh ekosistem. Seperti yang telah

50

dijelaskan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 3 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan:47

1. Melindungi kawasan Desa Sialang dari pencemaran dan / atau kerusakan

lingkungan;

2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;

3. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan;

5. Mewujudkan keharmonisan, keharmonisan dan keseimbangan lingkungan;

6. Menjamin terpeliharanya keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan

datang;

7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan sebagai

bagian dari hak asasi manusia;

8. Mengontrol penggunaan sumber daya alam secara bijaksana;

9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan

10. Mengantisipasi masalah lingkungan global.

Implementasi Peraturan Desa Sialang No 06 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang masih belum

berjalan dengan baik hal ini terlihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang

mengobat ikan di sungai. Namun ada sebagian masyarakat yang menaati

peraturan desa yang telah di buat.

47

Peraturan Desa Sialang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

51

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Muslim selaku ketua BPD desa

Sialang yang menjadi informan dalam penelitian ini, mengatakan:

“Pada umumnya peraturan desa yang telah di buat dan banyak di

respon oleh masyarakat, sebagai contoh seperti sebelum adanya peraturan

desa tersebut banyak sekali orang yang meracun ikan tetapi sekarang

setelah adanya peraturan desa ini mereka tidak meracuni ikan kembali,

selain dari pada ikan peraturan ini juga melarang pembakaran hutan dan

kebun dalam sekala besar.”48

Berbeda dengan pihak BPD Desa Sialang, sekretaris Desa Sialang yaitu

bapak Ahmad Syafii justru memberikan keterangan yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat desa sialang merupakan bukan tipe orang-orang yang

bandel, karena ketika pemerintah desa membuat peraturan desa dan kemudian

disosialisakikan keseluruh masyarakat melalui RT antusias masyarakat sangat

tinggi. Masyarakat sama-sama ikut membantu pemerintah desa sialang dalam

melestarikan lingkungn sungai atau rawa yang ada di desa Sialang namun ada

beberapa masyarakat yang melanggar mereka melakukan setrum atau

meracun ikan secara diam-diam pemerintah desa tidak mengetahuinya dan

pihak desa pun sudah terlambat untuk mengetahui pelanggaran tersebut .”49

Kegiatan mengolah ikan atau menyetrum ikan di sungai merupakan salah

satu kegiatan mall praktek menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya

perikanan yang tentunya melanggar hukum. Aktivitas sengatan listrik dilakukan di

sepanjang tepian sungai. Alat setrum yang biasa dibawa berupa aki, kabel,

sakelar, senter, kawat, parang, dan sarung tangan. Sedangkan mengobati ikan

dilakukan dengan cara menaburkan obatnya ke sungai, kemudian setelah beberapa

jam ikan tersebut akan mulai mabuk atau mati dan muncul ke permukaan sungai.

Obat yang biasa dipakai untuk meracuni adalah sianida, orang menyebutnya

potas.

48 Wawancara dengan bapak Muslim, ketua BPD desa Sialang, 27 November 2020 49 Wawancara dengan bapak Ahmad Syafii, sekretaris desa Sialang, 27 November 2020

52

Penggunaan arus listrik pada ikan menimbulkan efek stimulan yang dapat

mengganggu keseimbangan pada otak ikan kemudian ikan akan mati rasa dan

lambat laun pingsan. Penggunaan racun ikan potas membuat ikan mabuk, lemah

dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta metabolisme tubuh ikan.

Sel ikan yang terkena racun potas akan mengering dan akhirnya mati. Akibat

penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum atau racun ikan oleh

beberapa orang maka populasi ikan lokal akan semakin berkurang dari tahun ke

tahun, karena ikan kecil mati dan ikan besar juga ikut mati, kegiatan ini juga

memprihatinkan kondisi tersebut dari masyarakat yang banyak mengeluh terhadap

pengguna alat tangkap tradisional seperti memancing, menjala, menjaring, dan

lain sebagainya. Sebagai hasil wawancara dengan seorang pemuda warga Desa

Sialang yaitu Firman Raharjo yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya menyetrum ikan maupun mengobat ikan di sungai

sangat meresahkan, karena mereka menghabiskan ikan di sungai maupun

di rawa apalagi yang mengobat ikan di sungai bukan ikan besar saja yang

mati namun ikan yang kecil-kecil pun ikut mati beda halnya dengan orang

yang menyetrum ikan biasanya ikan hanya pingsan”.50

Larangan terhap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Desa

Nomor 6 tahun 2019 Pasal 19 Ayat (1) yaitu:51

1. membakar hutan / lahan wilayah Desa;

2. meracun di sungai, rawa dan di parit wilayah Desa;

3. melakukan penambangan secara illegal wilayah Desa;

4. melakukan penyetruman di sungai dan di rawa wilayah Desa;

50 Wawancara dengan Firman Raharjom, warga desa Sialang, 10 Januari 2021 51

Peraturan DesaSialang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

53

5. membuang limbah beracun dan limbah rumah tangga di sembarang tempat

Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) apabila dilanggar oleh

masyarakat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun sanksi berdasarkan peraturan desa nomor 6

tahun 2019 pasal 19 ayat (3) yaitu:52

1. Sanksi Administrasi

2. Sanksi Denda

3. Sanksi Adat

4. Sanksi Pidana

Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud ialah teguran tertulis dari

kepala desa dan surat peringatan, sanksi denda terhadap pelanggaran sebagaimana

yang di maksud ialah sanksi meracun didenda dengan mengganti sebanyak 2000

bibit ikan dan sanksi penyetruman didenda dengan mengganti sebanyak 1000 bibit

ikan, sanksi adat terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ialah hukum

adat dan denda adat dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ialah mengikuti

peraturan yang lebih tinggi atau yang berlaku di Indonesia.

Ancaman pidana penangkapan ikan menggunakan potas dan setrum dalam

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 84

menyebutkan:53

52 Peraturan DesaSialang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup 53 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 84

54

“Setiap orang yang dengan sengaja berada di Wilayah Pembudidayaan

Ikan Indonesia sedang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan

ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan /

atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan

keberlanjutan daya Ikan. dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). ”

Selama Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 diterapkan sudah dua orang

kasus yang telah di proses oleh pemerintah desa dan mendapatkan sanksi sesuai

peraturan desa yang berlaku di Desa Sialang.

Hal tersebut dibenarkan oleh Firman Raharjo selaku warga desa Sialang

menyatakan bahwa:

“Selama ini sudah dua kasus masyarakat yang ketahuan, satu orang itu saat

mengobat besar-besaran ia baru ketahuan besoknya setelah mengobat ia

dikenakan sanksi 2000 bibit ikan kemudian pada saat sore hari ada masyarakat

yang melapor ke kantor desa dan orang yang menyetrum pun di panggil ke desa

dan dikenakan sanksi 2000 bibit ikan”54

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat

yang menyetrum ikan dikenakan sanksi denda yaitu 2000 bibit ikan sesuai

peraturan desa yang berlaku.

54 Wawancara dengan Firman Raharjom, warga desa Sialang, 10 Januari 2021

55

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Siman Prasetyo selaku

warga desa Sialang yang menyatakan bahwa:

“ Saya sangat mendukung atas Peraturan desa Sialang No 6 tahun 2019

karena kelestarian lingkungan dan kelestarian ikan dapat terjaga selain itu

masyarakat yang menyetrum dan mengobat ikan tidak ada lagi karena mereka

takut diberikan sanksi apabila ketahuan mengobat ikan”.55

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa masyarakat

desa Sialang mendukung adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa

terkait kelestarian lingkungan yang terdapat di desa Sialang. Namun tidak

semuanya masyarakat mendukung dengan adanya peraturan desa tersebut terlihat

dari masih adanya masyarakat yang melakukan penyetruman ikan maupun

mengobat ikan di sungai.

Diketahui bahwa dengan Adanya Peraturan Desa Sialang Nomor 6 Tahun

2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan adanya

sanksi yang berlaku seharusnya masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran

mengenai penangkapan ikan secara tidak wajar. Dengan masih adanya masyarakat

yang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum ataupun mengobat

seharusnya membuat pemerintah desa melakukan penertiban dengan lebih ketat

lagi untuk mencegah masyarakat melakukan penyetruman ataupun mengobat ikan

di sungai yang menjadi akibat kerusakan ekosistem ikan di sungai.

55 Wawancara dengan bapak Siman Prasetyo, warga desa Sialang, 26 November 2020

56

B. Kendala yang dihadapi Selama Penerapan Peraturan Desa Sialang No 06

Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

di Desa Sialang

Pada dasarnya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan sebuah

penerapan peraturan tentunya tidak selalu berjalan mulus ada kalanya ditemui

berbagai macam hambatan dan kendala, salah satunya berkenaan dengan

keterlibatan masyarakat dalam menaati sebuah peraturan yang telah dibuat. Tidak

semuanya masyarakat menaati peraturan masih ada masyarakat yang tidak

mendukung, itu terlihat dari adanya masyarakat yang tetap menyetrum dan

mengobat ikan. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Muslim selaku ketua BPD

desa Sialang yang menjadi informan dalam penelitian ini, mengatakan:

“Sebuah peraturan pasti ada yang pro dan kontra artinya ada yang senang dan

ada yang tidak senang. Masyarakat yang senang akan menaati aturan dan

yang tidak akan tetap melakukan penyetruman ikan”56

Berlandaskan hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa Sialang

Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dapat diketahui bahwa pada dasarnya

tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam penerapan peraturan ini.

Masyarakat yang tidak menaati aturan tetap saja melakukan penyetruman ataupun

mengobat ikan walaupun dilakukan secara diam-diam.

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk

berkontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka terlibat

dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Masyarakat memiliki hak

56 Wawancara dengan bapak Muslim, Ketua BPD desa Sialang, 27 November 2020

57

dan kesempatan yang sama seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Desa Sialang

Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (2) partisipasi masyarakat dapat berupa:57

1. Pengawasan sosial;

2. Memberikan saran, pendapat, saran terkait pengaduan; dan / atau

3. Penyampaian informasi dan / atau laporan.

Oleh karena itu, kehadiran masyarakat dalam proses kebijakan

perlindungan lingkungan akan membantu pemerintah dalam menyelesaikan

permasalahan terkait kebijakan tersebut. Jika masyarakat mengetahui kebijakan

yang akan dilaksanakan maka masyarakat akan mendukung pelaksanaan

kebijakan tersebut dan masyarakat akan melakukan proses evaluasi untuk

perbaikan kedepannya.

Selain kurangnya partisipasi dari masyarakat kurangnya pengawasan dari

pemerintah desa juga menjadi salah satu kendala penerapan peraturan Desa

Nomor 6 tahun 2019 ini. Hal ini di benarkan oleh bapak Ahmad Syafii selaku

Sekretaris Desa Sialang yang mengatakan bahwa:

“Selama ini belum ada kerja sama antara pihak desa dengan pihak luar karena

setiap desa memiliki peraturan desa sendiri jika ada masyarakat desa Sialang

yang melanggar akan di proses di kantor desa dan jika ada masyarakat luar

yang melanggar akan dilaporkan ke desa yang bersangkutan”58

Berdasrkan hasil wawancara yang telah dilakukan di desa Sialang dapat

diketahui bahwa kurangnya pengawasan pemerintah desa terhadap jalannya

57 Peraturan Desa Sialang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup 58 Wawancara dengan bapak Ahmad Syafii, sekretaris desa Sialang, 27 November 2020

58

sebuah peraturan desa ini. Terlihat tidak adanya pengawasannya yang dilakukan

ke sungai-sungai selain itu tidak ada kerja sama antara penerintah desa dengan

pihak luar. Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui hasil bahwa pelaksanaan

kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan sedapat mungkin dapat

berjalan sesuai dengan rencana.

Pengawasan pemerintah desa terhadap jalannya sebuah peraturan sangat

penting karena dengan adanya pengawasan dari desa maka peraturan yang telah

dibuat akan berjalan dengan baik. Pengawasan yang bisa dilakukan pemrintah

desa seperti kerjasama antara pemerintah desa dengan porles dengan cara

ditugaskannya babinsa desa untuk selalu mengatur dan mengawasi segala

permasalahan yang ada di desa termasuk larangan meracun ataupun menyetrum

ikan di sungai yang telah di atur. Oleh sebab itu apabila ada kedapatan masyarakat

yang masih melakukan pelanggaran meracun ikan ataupun menyetrum ikan maka

perangkat desa dan juga babinsa akan melakukan proses hukum.

C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensosialisasikan Peraturan Desa No 06

Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di Desa Sialang

Peran pemerintah sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan

kehidupan Negara. Penyelenggaraan kehidupan bernegara bertujuan untuk

mencapai tujuan sebuah Negara yakni untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan semua masyarakat. Keberhasilan pemerintah sebagai

penyelenggara Negara sangat ditentukan oleh perannya dalam mensejahterakan

59

masyarakatnya. Oleh karena itu setiap pemerintah seyogyanya perlu memikirkan

kesejahteraan keseluruhan masyarakatnya.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan di

Desa Sialang, berdasarkan Peraturan Desa Sialang Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 ayat (1) bahwa dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah desa mempunyai

tugas dan kewenangan untuk:59

1. Menetapkan kebijakan desa

2. Menetapkan norma, prosedur standar dan kriteria

3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran

lingkungan dan / atau kerusakan

4. Menjaga kelestarian lingkungan berupa sumber daya alam di wilayah desa

5. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa untuk memulihkan

kelestarian sungai dan kelestarian ikan di sungai di Desa Sialang. Salah satu

upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengantisipasi pencemaran dan

kerusakan ekosistem ikan di sungai adalah dengan melakukan sosialisasi kepada

masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi peraturan desa yang telah

diciptakan.

59

Peraturan DesaSialang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

60

Sosialisasi penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan tidak

meracuni ikan atau menyetrum ikan di sungai.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ahmad Syafii selaku

sekertaris desa Sialang yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan

bahwa:

“Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi kepada msyarakat melalui

RT yang terdiri dari 16 RT dan antusias msayarakat pun sangat tinggi supaya

mereka sama-sama ikut membantu pemerintah desa sialang dalam melestarikan

sungai atau rawa yang ada di sialang”60

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di desa Sialang dapat

diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan solialisati terhadap masyarakat

melalui ketua RT setempat dengan harapan dengan adanya sosialisasi ini

masyarakat dapat mengetahui dan juga dapat menaati peraturan yang telah di buat

oleh pemerintah desa dan tidak ada ada lagi masyarakat yang meracun ataupun

menyetrum ikan di sungai yang dapat merusak ekosistem ikan.

Selain melakukan sosialisasi kepada msayarakat pemerintah desa juga

melakukan pemasangan papan laranan atau pengumuman di pingir sungai ataupun

di pinggir jalan desa sialang, hal tersebut sangat membantu pemerintah desa

dalam mensukseskan peraturan desa yang telah dibuat dan meningkatkan

kepatuhan masyarakat.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Muslim selaku ketua BPD desa

Sialang yang menjadi informan dalam penelitian ini, yang mengatakan:

60 Wawancara dengan bapak Ahmad Syafii, sekretaris desa Sialang, 27 November 2020

61

“Pemerintah menfasilitasi di tempat seperti di tepi-tepi sungai itu

di pasang papan larangan ataupun papan pengumuman tidak boleh

melakukan racun ikan ataupun menyetrum ikan di sungai yang

diperbolehkan ialah memancing ikan karena memancing ikan tidak

merusak sehingga ekosistem ikan tetap terjaga dan dengan diadakannya

peraturan ini ialah untuk anak cucu kita yang akan datang agar mereka

tetap menikmati hasilnya jika tidak punah”.61

Dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara yang telah

dilaksanakan upaya yang dilakukan pemerintah desa selain melakuan sosialisasi

melalui RT pemerintah desa memasang papan larangan ataupun papan

pengumuman di tepi-tepi sungai maupun jalan dengan tujuan agar masyarakat

tidak melakukan penyetruman ataupun mengobati ikan agar tetap tergaja

ekosistem ikan yang ada di sungai, papan larangan tersebut berlaku bagi warga

desa Sialang maupun warga desa lain yang menyetrum ikan di sungai desa

Sialang.

Selain mensosialisasikan peraturan desa melalui RT dan memasang papan

pengumuman dan larangan di tepi-tepi sungai dan di pinggir jalan pemerintah

juga mengubah fungsi sungai menjadi wisata andalan desa Sialang. Hal tersebut

juga dibenarkan oleh bapak Siman Prasetyo selaku warga desa Sialang yang

menjadi informan dalam penelitian ini, yang mengatakan:

“Malah sekarang sungai makenang sekarang menjadi pariwisata andalan

warga desa Sialang, dengan adanya sungai makenang yang di rubah fungsikan

menjadi pariwisata bisa menjadi salah satu mata pencarian warga desa Sialang”62

61 Wawancara dengan bapak Muslim ketua BPD desa Sialang, 27 November 2020 62 Wawancara dengan bapak Siman Prasetyo, warga desa Sialang, 26 November 2020

62

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Firman Raharjo selaku pemuda

Desa Sialang, yang menyatakan:

“Saat ini sungai makenang dengan desa dan juga masyarakat sudah dibuat

tempat rekreasi untuk pemandian masyarakat desa setempat maupun masyarakat

luar desa, dengan adanya tempat pemandian ini dapat menambah pendapatan desa

dan ikan pun tetap terjaga”.63

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa telah

mengupayakan menjaga ekosistem sungai salah satunya ialah dengan cara

mengubah fungsi sungai menjadi salah satu pariwisata andalan desa Sialang.

Dengan adanya pariwisata yang dinamakan ratu a4 dapat menambah penghasilan

desa selain itu dapat menambah mata pencahariaan masyarakat setempat.

63 Wawancara dengan Firman Raharjo, warga desa Sialang, 10 Januari 2021

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi Peraturan

Desa Sialang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Desa Sialang Nomor 06 Tahun 2019 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang belum

berjalan dengan baik, terlihat masih ada masyarakat yang melanggar dan

terus meracuni serta mengobat ikan di sungai. Namun dengan adanya

perdes ini masyarakat yang melakukan listrik atau pengolahan ikan tidak

sebanyak sebelumnya karena takut dengan sanksi yang berlaku, tidak

semua masyarakat yang mendukung dengan adanya peraturan desa tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Peraturan Desa Sialang Nomor

06 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Desa

Sialang adalah kurangnya partisipasi masyarakat setempat untuk berperan

aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Desa Sialang.

Selain itu, minimnya pengawasan dari pemerintah desa juga menjadi salah

satu kendala dalam penerapan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019.

64

Dengan minimnya pengawasan dari pemerintah desa, masyarakat terus

menyetrum dan meracuni ikan di sungai.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Dalam Mensosialisasikan

Peraturan Desa No 06 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Desa Sialang yaitu pemerintah desa melakukan

solialisati terhadap masyarakat melalui ketua RT setempat, melakukan

pemasangan papan laranan atau pengumuman di pingir sungai ataupun di

pinggir jalan desa sialang dan pemerintah desa dan masyarakat mengubah

fungsi sungai menjadi wisata andalan desa Sialang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat dikemukakan oleh

peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin

perlu meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat

setempat dengan memberikan arahan dan pembinaan kegiatan serta

berpartisipasi dalam melaksanakan peraturan desa yang telah dibuat dan

peduli terhadap lingkungan sekitar.

2. Pemerintah Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin

perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kegiatan

pengawasan dengan membentuk kelompok pembina yang langsung

melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta perlunya

peningkatan dana untuk kepentingan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan. upaya.

65

Pemerintah Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin perlu

meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, salah satunya dengan

menyebarluaskan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui penyuluhan atau menggunakan media

sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Semakin banyak kegiatan

sosialisasi meningkat maka tingkat kepatuhan akan meningkat.

66

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi

Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005,

Prof. Dr. K.E.S Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta

:Kharisma Putra Utama, 2016

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Cet.IX Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2020

Wulandari Agustyarna, Proses Penyusunan Peraturan Desa (Naskah

Publikasi), Universita Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, Jakarta: Rineka Cipta,

2000

Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Cet.11

Jakarta:Djambatan,2008

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Cet. 4 Depok: Pt

Rajagrafindo Persada, 2014

Perdana iwan, Metode Penyususnan Skripsi, Malang: Intimedia, 2014.

Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.

Ke-7, Bandung: Alfabeta, 2017

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Jambi: Syari’ah

Press IAIN STS, 2012.

Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi dan Wawancara

Jatim: Bayumedia Publishing, 2004.

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 36 Bandung: Pt

Remaja Rosdarkarya, 2017

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet 4 Bandung: CV. Alfabeta,

2008.

Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Cet 26

Bandung:Alfabeta, 2011.

67

Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis,

Yogyakarta: Gava Media, 2017.

Dokumen Desa Sialang Tahun 2019

Marsuyetno, Jurnal Adminitrasi Public: Analisis Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara (Studi Pada Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), Vol.1 No.2 2013.

Novan anugrah, Tanpa Tahun, jurnal pencemaran air, vol 2

Eka Tusriana, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Sungai

Tembuku Kota Jambi)”, Skripsi Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifudin

Jambi, 2019

Latifah Ratnawaty, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Jurnal

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 3 No. 1, Maret 2016.

Rachmat hidayat, “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Likungan Hidup”, Skripsi Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2014.

Johni najwah, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam

Perspektif Hukum Islam”, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahmi Hidayati, “Hukum Islam dan Kelestarian Lingkungan ( Studi Tentang

Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi)”

Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Vol.15 No.1, Juni

2015

B. Peraturan Undang-Undang

Keputusan Menteri Kelauatan Dan Perikanan Indonesia No /KEPMEN-

SJ/2019 Tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan

Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Ketertiban Umum Pasal 17

68

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam pasal

84

Peraturan Desa Sialang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sialang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Lain-Lain

https://kbbi.web.id/setrum.html (diakses: 16 februari 2021. Jam 12.59 WIB)

Wawancara dengan bapak Muslim, ketua BPD desa Sialang, 27 November

2020

Wawancara dengan bapak Ahmad Syafii, sekertaris desa Sialang, 27

November 2020

Wawancara dengan bapak Siman Prasetyo, warga desa Sialang, 26 November

2020

Wawancara dengan Firman Raharjo, warga desa Sialang, 10 Januari 2021

https://kbbi.web.id/setrum.html

Documents

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019 …