Implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang

Kabupaten Bintan tahun 2016

Muhammad Sanusi, Dian Prima Safitri, Fitri Kurnianingsih

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi Dana di desa

Malang rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Tujuan dari pada

penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Dana Desa di Desa Malang

Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, serta hambatan

pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan

Menggunakan teori Edward III dalam budi winarno (2009:145). Penelitian ini

dilakukan di Desa Malang rapat, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Informan dalam Penelitian ini berjumlah 10 orang. Dari hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat tahun 2016

belum berjalan dengan maksimal.Terlihat dari beberapa aspek yang menjadi

dimensi peneliti. Bahwa didalam aspek tersebut masih terdapat kekurangan –

kekurangan yang nantinya dapat dijadikan perbaikan terhadap pemerintah desa

kedepannya.

Kata kunci : Implementasi, Dana Desa, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 pemerintah menganggarkan Dana Desa di Provinsi

Kepulauan Riau sebesar Rp 177.776.079.000. Secara terperinci data Dana Desa

tahun 2016 ada pada tabel berikut ini.

Tabel I.1

Anggaran Dana Desa (APBN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2016

No Kabupaten Desa Dana Desa

1. Bintan 36 24.261.077.000

2. Karimun 42 27.549.427.000

3. Natuna 70 44.370.782.000

4. Lingga 75 47.488.957.000

5. Anambas 52 34.095.836.000

Jumlah 275 177.766.079.000

Dengan kucuran dana yang begitu besar ini, menjadi sebuah fenomena

tersendiri terhadap pemerintahan desa. Dalam penerapannya pemerintah desa

harus jeli terhadap penggunaan anggaran yang diberikan. Karena dengan anggaran

sebesar ini bukan tidak mungkin bisa terjadinya tindak-tindak pidana korupsi.

Bahkan masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini

telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa.

Desa Malang Rapat merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten

Bintan yang juga merupakan Desa yang menerima kucuran anggaran Dana Desa

tersebut. Dalam media online Tribunnews.com Kepala Seksi Pidana Khusus

Kejari Tanjungpinang mengatakan bahwa ada beberapa pemeriksaan terkait

masalah Dana Desa pada Kepala Desa Malang Rapat pada masa anggaran tahun

2016. “Kita masih dalam penyelidikan jadi belum bisa kita beberkan banyak

apalagi materi penyelidikan kita aturan baru seperti itu, nanti kita kena tegur kalau

ngomong dipenyelidikan. Hanya saja memang saya benarkan adanya pemeriksaan

terkait BUMDes dan ADD Desa itu,” kata Benny di konfirmasi. Rabu (1/2/2017)

(http://batam.tribunnews.com/2017/02/01/soal-bumdes-kabupaten-bintan-kejari-

tanjungpinang-akui-5-saksi-diperiksa)

Namun disini penulis ingin membatasi penelitian ini kepada implementasi

Dana Desa tahun 2016 pada Desa Malang Rapat. Karena dengan kucuran

anggaran yang besar tersebut penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan

judul “Implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung

Kijang Kabupaten Bintan tahun 2016”.

METHODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang di lakukan adalah Deskriptif dengan pendekatan

Kualitatif, Sugiyono (2011:6) “ penelitian diskriptif adalah penelitian yang

dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan, atau

menghubungkan dengan variabel lain‟‟ dan Moleong (2011:6) Mendefinisikan

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya prilaku,

prsepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam

bentuk kata-katadan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun penelitian yang akan diteliti ini ini berada di Desa Malang Rapat

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Menurut sugiyono (2013:216)

dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tetentu dan

hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat

lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus

yang dipelajari. Sampel dalam penilitian kualitatif bukan dinamankan responden,

tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam

penelitian.

Menurut Arikunto (2010:188) bahwa „‟Informan adalah orang yang

memberikan informasi„‟

Peneliti dalam penelitian ini langsung menentukan yang menjadi informan ,

dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Informan

No Status Jabatan Jumlah

1 Key Informan Sekretaris Desa 1 orang

2 Informan 1 BPD 1 orang

3 Informan 2 Ketua RW 2 orang

4 Informan 3 Ketua RT 2 orang

5 Informan 4 Tokoh Masyarakat 4 orang

Total berjumlah : 10 orang

Menurut Arikunto (2010:198) teknik pengumpulan data yaitu wawancara,

observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap

sebagaimana yang diharapkan mengenai variabel implementasi dana desa. Maka

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam meneliti ini antara lain :

Jenis data yang yang peneliti gunakan disini adalah data ada dua yaitu :

a. Data primer

Sugiyono (2013:137) data primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data. data primer dalam penelitian ini

adalah data yang dihasilkan pada saat pelaksanaan hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi tentang pengelolaan keuangan di Desa Malang

Rapat Kecamatan Gunung Kijang.

b. Data sekunder

Data skunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau bisa juga melalui

dokumen-dokumen serta dapat diperoleh dari dokumentasi yang dibutuhkan

seperti sejarah berdirinya Desa Malang Rapat. Gambaran umum Desa

Malang Rapat dan visi misi maupun struktur organisasi pemerintahannya.

a. Wawancara

Menurut Arikunto (2010:198) Wawancara adalah sebuah dialog yang

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Dalam wawancara ini mengunakan wawancara tidak terstruktur. Alat yang

digunakan adalah buku catatan, perekam suara, pedoman wawancara dan lain

sebagai nya yang bisa membantu proses wawancara.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung dengan cara mengumpulkan data serta

mencatat gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian merupakan salah satu

teknik pengumpulan data. Dengan teknik observasi peneliti dapat memperoleh

gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesunguhnya yang terjadi di

lapangan.

c. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian alangkah lebih baiknya dilengkapi dokumentasi

guna memperkuat fakta – fakta di lapangan, menurut Arikunto (2010:274) tidak

kalah penting dari metode-metode lain mencari data mengenai hal-hal variable

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat,

agenda dan sebagainya. Alat yang digunakan yaitu buku catatan dan kamera.

Teknik analisa data penelitian dilakukan secara kualitatif, bahwa data yang

diperoleh pada penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata dan bukan angka-

angka. Prosedur analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Mencatat data menjadi bentuk teks.

2. Melakukan interpretasi data awal terhadap kategori data.

3. Mengindentifikasi tema umum atau kategori utama dari data yang

terkumpul.

4. Menulis hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi,

implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau

sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada

kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Maka dari peneliti mencoba mengalisis masalah dengan menggunakan teori

Edwards III yang dikutip Budi Winarno (2009:145) menunjuk empat variabel

yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat

variabel tersebut adalah (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur

birokrasi.

1. Komunikasi

Proses transformasi berita yang befungsi untuk mengalirkan perintah-

perintah dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilapangan dan

perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten. Karena komunikasi yang baik

menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. bahwa proses

transmisi atau penyampaian informasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten kepada desa serta desa kepada masyarakat dan sudah berjalan dengan

baik. Dilaksanakan nya sosialisasi untuk menyampaikan informasi bertujuan

untuk memberikan penjelasan mengenai apa itu Dana Desa. Sosialisasi serta

pelatihan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten membantu para aparatur desa

untuk lebih memahami bagaimana mengatur dan menyelenggarakan dana desa.

Penyampaian informasi ini juga harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa

kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi mengenai Dana Desa tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti tersebut, peneliti menyimpulkan sudah

adanya peran dari pemerintah untuk pelaksanaan Dana Desa kepada desa. Hanya

saja aparatur pelaksana dari desa ini tidak begitu memahami secara jelas apa – apa

saja yang menjadi aturan serta landasan dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut.

Dalam pelaksanaan nya ada begitu banyak sekali aturan – aturan yang memiliki

wilayah domain tersendiri. Hal ini yang menjadi sebuah bentuk kurang nya

kejelasan bagi pemerintahan desa selaku pelaksana Dana Desa.

Peneliti menyimpulkan, seharusnya selaku aparatur pelaksana dalam

pemerintahan desa, sudah menjadi kewajiban untuk aparatur tersebut mencoba

lebih ambil tahu terhadap aturan serta landasan dalam pelaksanaan dana desa.

Bukan pihak pelaksana hanya menduga dan mencerna sendiri aturan tersebut.

Dari beberapa petikan wawancara pada wawancara yang peneliti lakukan,

peneliti menyimpulkan bahwa dalam indikator konsistensi terhadap penggunaan

anggaran desa belum sepenuhnya berjalan maksimal. Terlihat dari petikan

wawancara dari informan yang menyebutkan bahwa terjadinya tanda tanya pada

masyarakat serta perangkat desa yang terbawah bahwa pelaksanaan dari anggaran

dana desa tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa

faktor. Seharusnya dalam pelaksanaannya aparatur desa haruslah mengikuti dari

apa yang pertama disampaikan ke masyarakat dalam perencanaannya.

Menurut peneliti konsistensi disini adalah sesuai nya perkataan dengan

dengan apa – apa perbuatan yang akan dilakukan. Dalam hal konsistensi menurut

peneliti seeringkali sulit untuk dilakukan oleh setiap pelaksana kebijakan. Tidak

jarang kebijakan hanya sebatas teori, namun tidak berlangsung baik saat

pelaksanaannya. Hal ini terbukti melalui petikan wawancara yang peneliti dapat

melalui proses wawancara tersebut.

Mengacu dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan perlu adanya

kerja keras dari pada aparatur desa dalam pelaksanaan anggaran dana desa

tersebut, sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat tercapai serta berhasil

nya implementasi dari dana desa tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan dana desa ini sumber daya merupakan salah satu aspek

penting agar pelaksanaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Perintah –

perintah implementasi mungkin akan diteruskan dengan cermat, jelas dan

konsisten, akan tetapi juga akan cenderung tidak efektif apabila pelaksana

kekurangan dengan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan

tersebut. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja.

Menurut Edwards III dalam Budi Winarno (2009:145) sumber daya

merupakan hal yang penting lainnya dalam mengimplementasi kebijakan dengan

baik atau segala sesuatu yang mendukung personal dalam mengirim informasi

kebijakan. Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia,

informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemah usul-usul

di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Mengacu pada hasil wawancara, perlu adanya peningkatan terhadap kualitas

dari sumber daya yang ada. Seharusnya ada bentuk pengembangan kualitas

sumber daya manusianya yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi.

Dengan ada nya kualitas sumber daya yang memadai dan dianggap cakap dalam

pelaksanaan, serta dengan latar belakang disiplin ilmu yang sesuai akan membuat

kefektifan dari pelaksanaan antara pemerintah desa mau pun masyarakat akan

berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa informasi dalam

Implementasi dana desa sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan.

Informasi yang berkaitan dengan Implementasi dana desa yaitu informasi

bagaimana maksud dan tujuan pelaksanaan, informasi tentang perencanaan, serta

tentang koordinasi antara aparat pelaksana. Informasi tentang implementasi harus

jelas, sehingga para aparatur pelaksana tahu apa yang akan mereka lakukan dan

tahu apakah masyarakat yang terlibat tahu tentang kebijakan ini.

Berdasarkan beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada informan

peneliti menyimpulkan bahwa para aparatur didalam pemerintahan desa tidak

sepenuhnya memahami wewenang yang diberikan. Ini akan berpengaruh terhadap

kewenangan yang dimiliki. Jika mereka tidak mengetahui batasan – batasan

terhadap kewenangan tersebut, maka akan terjadilah ketimpangan dalam

pelaksanaan dari kebijakan, termasuklah disini kebijakan dana desa. Ditambah

lagi dengan kurang nya aparatur yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan

tupoksi didalam pemerintahan desa akan membuat lambatnya ketidak

efektivannya proses pelaksanaan dana desa tersebut.

fasilitas yang ada di kantor desa sudah dianggap cukup dan sesuai dalam

proses pelaksanaan anggaran dana desa tersebut. Tinggal lagi bagaimana

pemanfaatan serta kemampuan dari pada aparatur tersebut dalam penggunaannya.

Karena sebagus dan selengkap apapun fasilitas yang dimiliki jika sumber daya

manusia atau aparatur yang ada di dalam pemerintahan desa tersebut jika tidak

bisa menggunakan sama saja tidak pemanfaatan terhadap fasilitas yang ada dan

proses pada pelaksaanaan pasti tidak maksimal. Pengadaan fasilitas yang layak,

seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam

keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting

dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana

suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya.

Berdasarkan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan

nya aparatur desa sudah dianggap cakap dalam dedikasi nya terhadap pelaksanaan

anggaran dana desa tersebut.Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh

pelaksanaseperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana itu

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana

memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Melalui proses wawancara peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya

perbaikan aturan mengenai insentif bagi para aparatur pemerintah desa. Insentif

merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Ini merupakan

faktor pendorong yang krusial karena apabila faktor ini sudah terpenuhi para

pelaksana cenderung melaksanakan kebijakan akan lebih efektif. Para pembuat

kebijakan akan sedikit mengatur para pelaku pelaksana melalui kebijakan yang

diambil, maka dengan insentif tadi akan berdampak kepada mudahnya para

pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

peneliti menyimpulkan ketidak efektifan yang terjadi pada pelaksanaan dana

desa juga disebabkan oleh indikator insentif. Indikator ini lebih menekankan

kepada gaji yang diterima oleh para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. gaji

tersebut ditetapkan berdasarkan tugas dari para perangkat desa. Sementara pada

pelaksanaannya, gaji yang diterima tidak sebanding dengan apa yang dibuat oleh

para perangkat desa dari yang paling atas hingga paling bawah. Hal ini perlu

mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sehingga untuk kedepannya

pelaksanaan dari kebijakan tersebut akan lebih efektif.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia,

atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan

kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi, masih tetap ada

karenaterdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu

kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi

tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan

sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalanya kebijakan.

Birokrasi sebagai sebuah pelaksana kebijakan harus dapat medukung kebijakan-

kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Dengan jalan melakukan

koordinasi dengan baik.

Melalui kutipan wawancara tersebut disini peneliti menyimpulkan bahwa

Desa tersebut belum memiliki SOP. Tetapi pelaksanaan anggaran tersebut tetap

mengikuti dari aturan serta landasan yang ditetapkan. Namun pada waktu itu tidak

ada inisiatif dari para aparatur desa untuk menggali lebih dalam mengenai SOP.

SOP merupakan prosedur standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan

kebijakan. Hal ini akan membuat para aparatur memiliki panduan mengenai apa –

apa saja yang akan dilaksanakan. SOP sendiri merupakan aturan yang bisa

memahami kondisi lapangan, karena SOP merupakan aturan bersama yang

ditetapkan tetapi tidak melangkahi aturan –aturan yang diatasnya.

Fragmentasi tentu perlu dilakukan agar setiap para pelaksana kebijakan dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kemampuan dibidang nya masing

– masing. Manfaat lainnya perlu dilakukan frgmentasi adalah agar setiap aparatur

pelaksana kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan seefesien

mungkin.

Melalui wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pembagian tugas yang

ada sudah sesuai dengan bidang nya masing. Peran dari setiap aparatur desa dalam

pelaksanaan sudah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembagaian peran

tersebut untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun setiap

aparatur pelaksanaan mempunyai tugas yang berbedanamun diperlukan koordinasi

antara aparatur pelaksana kebijakan yang menjadi tujuan dari kebijakan dana desa

tersebut dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan

bahwa implementasi dana desa didesa malang rapat kecamatan gunung kijang

kabupaten bintan tahun 2016 belum terlaksana secara maksimal. Terlihat dari

beberapa aspek yang menjadi dimensi peneliti. Bahwa didalam aspek tersebut

masih terdapat kekurangan – kekurangan yang nantinya harus dijadikan perbaikan

terhadap pemerintah desa kedepannya.

Pelaksanaan program yang dilaksanakan dalam penggunaan anggaran dana

desa sebanyak 12 program. Menurut peniliti melalui pengamatan peneliti

dilapangan bahwa program tersebut baik pelaksanaan kegiatan, pelatihan,

pemberdayaan, mau pun pengadaan sudah terealisasi.

Pengawasan di Desa Malang Rapat pada tahun 2016 di dalam pelaksanaan

dana desa berdasarkan penelitian peneliti bahwasannya Badan Permusyawaratan

Desa selaku pengawas di dalam Pemerintah Desa cukup baik. Hanya peran dari

pada aparatur desa perlu ditingkatkan. Jelas sekali perlu adanya pemahaman serta

keingintahuan yang kuat bagi setiap aparatur desa untuk lebih meningkatkan

sumber daya yang dimiliki.

Merujuk pada hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal berkaitan

dengan Implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung

Kijang Kabupaten bintan tahun 2016 tujuannya agar dapat menjadi bahan evaluasi

bagi Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Saran-

saran yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku pimpinan dan pemegang kekuasaan penuh dalam

pengelolaan keuangan desa seharusnya di dalam melaksanakan setiap

program sering berkoordinasi baik dengan aparatur desa maupun dengan

aparatur pemerintah terkait agar lebih paham di dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Perlunya meningkatkan SDM perangkat Desa yang ada, Tim Pelaksana

Kegiatan Desa dengan cara melakukan Bimtek maupun pelatihan-pelatihan

aparatur Pemerintahan Desa serta berkoordinasi dengan Pendamping Desa

dan Pembina Desa agar selalu mendampingi dan membina Desa Malang

Rapat agar ke depannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

3. Dengan adanya dana Desa tersebut , sekiranya sangat perlu bagi perangkat

desa untuk lebih mengetahui mengenai apa – apa saja yang menjadi

kebutuhan masyarakat agar setiap pelaksanaan program yang telah

direncanakan dapat sesuai dengan harapan masyarakat dan menjadi tepat

sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi.2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Yogyakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi.2009,kebijakan publik: teori dan proses, Yogyakarta: media

pressindo.

Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Sugiyono 2013:Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi, Alfabeta,

Bandung.

Sugiono, Prof. Dr. 2011. Metode penelitian pendidikan ( pendekatan kuantitatif,

kualitatif dan R&D); alfabeta. Bandung.

Pujo, Hendro , 2013 Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Desa Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa

Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara,

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 , No. 4 , (

http://www.ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id )

Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 Tentang penjabaran mengenai Undang –

No. 6 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan

keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa tahun 2016.