ANALISIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PADANG LAMUN

DI DESA MALANG RAPAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG

KABUPATEN BINTAN

NASKAH PUBLIKASI

OLEH :

ASTUTI NOVITASARI

140563201005

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2019

1

ANALISIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PADANG LAMUN

DI DESA MALANG RAPAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG

KABUPATEN BINTAN

Astuti Novitasari1, Imam Yudhi Prastya

2, Edison

3

asus102114@gmail.com1, yudhiimam@umrah.ac.id.

2, edisonhattaruci@gmail.com

3

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Desa Malang Rapat merupakan wilayah yang unggul di sektor perikanan.

Tetapi, melihat pelanggaran sering terjadi pada kawasan pesisir pantai Desa

Malang Rapat seperti pembangunan resor, eksploitasi sumber daya alam dan

dugong, kawasan pencemaran sludge oil, dan kawasan dengan kondisi lamun

sedang terancam. Akibatnya, mengganggu para wisatawan yang berkunjung ke

Desa Malang Rapat dan meningkatnya jumlah pengangguran karena hilangnya

sumber penghasilan serta dapat merusak ekosistem laut dan keindahan laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sustainable development dalam

pengelolaan kawasan konservasi padang lamun di Desa Malang Rapat Kecamatan

Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori pembangunan

berkelanjutan (sustainable development). Hasil penelitian yang didapat bahwa

dampak yang didapatkan oleh masyarakat dari konservasi padang lamun berupa

keberlanjutan secara ekonomi, ekologi dan sosial. Dimensi ekonomi dikatakan

keberlanjutan dan memiliki dampak positif yaitu terpeliharanya pendapatan

masyarakat dari perkembangan konservasi padang lamun. Dimensi sosial

dikatakan berkelanjutan namun belum maksimal yaitu terjadi perubahan pola pikir

masyarakat terhadap eksistensi lamun karena kurangnya sumber daya pengelola

terhadap pengawasan di lapangan secara sukarela. Dimensi lingkungan dikatakan

berkelanjutan dan memiliki dampak positif yaitu terpeliharanya ekosistem lamun

sebagai tempat perkembangbiakkan biota laut dan penyeimbang ekosisitem

pesisir. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan, bahwa sustainable

development merupakan satu kesatuan yang integral dalam pengelolaan kawasan

konservasi padang lamun di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang

Kabupaten Bintan maka dikatakan sudah berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis, Sustainable Development, Konservasi Padang Lamun

2

ABSTRACT

Malang Rapat village is a teritorial area in the fisheries sector. However,

seeing violations which often occured in the coastal areas of Malang Rapat

village such as the construction of resorts, exploitation of natural resources and

dugong, sludge oil (black oil waste), and threatened seagrass. As a result, it

disturbed the tourists, increased the number of unemployed people which caused

by decreasing their incomes, and could damage the marine ecosystems and the

beauty of the sea. This study aimed to analyze the sustainable development of the

management of seagrass conservation areas in Malang Rapat village, Gunung

Kijang District, Bintan Regency. This research used qualitative method which

interview, observation, and documentation were the data collection techniques.

This research used sustainable development theory. The results of this study

showed that the people in Malang Rapat got the good impact of seagrass area

conservation program from their economy, ecology, and social. All three

dimensions are sustainable. In the Ecomonic Dimension, it gave positive impacts

for the people such as stabilized their incomes from the development of seagrass

area conservation program. In the Social Dimension, this program had not fully

change people’s paradigms of the seagrass existention because of the lack of

human resources of supervising the seagrass voluntarily. In the environmental

dimension, it gave good impacts such as the ecosystems of seagrass area which

was the place of breeding and had role to stabilize the coastal areas, were

guarded. Based on the result of this study, the researcher made the conclusion

that the sustainable development is one unity and integrating each other in

managing the seagrass area conservation in Malang Rapat village, Gunung

Kijang district, Bintan regency. So, the researcher could be said that the

sustainale development in this area was sustainale.

Keywords: Analysis, Sustainable Development, Seagrass Area Conservation

3

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Sara (2014:148),

wilayah pesisir (coastal zone) adalah

wilayah peralihan antara ekosistem

darat dan laut yang saling

berinteraksi di mana batas ke arah

laut sampai 12 mil dari garis pantai

untuk provinsi dan sepertiga dari

wilayah laut itu untuk

kabupaten/kota, dan ke arah darat

batas administrasi kecamatan di

kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kabupaten Bintan merupakan satu

dari beberapa kabupaten di Provinsi

Kepulauan Riau yang terdiri dari 240

pulau besar dan kecil dengan luas

daratan 1.946,13 km2 atau 2% dan

lautan 86.092,41 km2

atau 98% (BPS

Kab. Bintan, 2015:9-12). Pulau-

pulau tersebut memiliki sumber daya

pesisir dan laut yang potensial.

Dengan wilayah yang didominasi

oleh perairan, Kabupaten Bintan

memiliki sumber daya perikanan

yang potensial yang dimanfaatkan

untuk menyejahterakan rakyat.

Sebagai upaya pelestarian

sumber daya hayati dan nonhayati

wilayah pesisir dan laut serta

menyejahterakan masyarakat pesisir

maka pentingnya melakukan

pengelolaan. Penerapan pengelolaan

wilayah pesisir dilakukan melalui

konservasi. Oleh karena itu, sejak

tahun 2007 melalui Surat Keputusan

Bupati Nomor 261/VIII/2007 tentang

Kawasan Konservasi Perairan Laut

Daerah Kabupaten Bintan (KKPD)

memutuskan bahwa wilayah perairan

laut Pesisir Timur yaitu Kecamatan

Gunung Kijang dan Kecamatan

Bintan Timur serta wilayah perairan

laut Kepulauan Tambelan merupakan

wilayah Konservasi Padang Lamun.

Pada tahun inilah, P20-LIPI (Pusat

4

Penelitian Oseanografi-Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia)

melimpahkan wewenang kepada

Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Bintan (BAPPEDA Bintan) untuk

melaksanakan program yaitu Trikora

Seagrass Management

Demonstration Site (TRISMADES)

secara serentak di Bintan selama 3

tahun sejak 2007 hingga 2010.

Berdasarkan SK tersebut, Desa

Malang Rapat merupakan satu dari

beberapa wilayah KKPD Kabupaten

Bintan yang dibentuk menjadi

Kawasan Konservasi Padang Lamun.

Salah satu bentuk

implementasi dari upaya pengelolaan

yang dilakukan pada Kawasan

Konservasi Laut daerah Bintan

adalah ditetapkannya beberapa

daerah menjadi Kawasan Lindungan

Konservasi Padang Lamun.

Sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan “Pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil dengan berpedoman pada

Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bintan”.

Namun, sejak dikeluarkannya

undang-undang terjadinya peralihan

tugas dari BAPPEDA kepada Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bintan di tahun 2011. Selanjutnya,

pada 2011 hingga 2016, Kawasan

Konservasi Padang Lamun diambil

alih oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bintan (DKP

Bintan) melalui program Coral Reef

Rehabilitation and Management

Program-Coral Triangle Initiative

(COREMAP-CTI) yang dinaungi

oleh Kementerian Kelautan dan

5

Perikanan Republik Indonesia

(KKPI).

Dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

pada pasal 14 ayat 1 disebutkan

bahwa: “….Penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang kehutanan,

kelautan, serta energi dan sumber

daya mineral dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

Provinsi.”

Itu berarti pemerintah pusat

telah memberikan kewenangan

terhadap pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Oleh karena itu,

sejak tahun 2017 hingga saat ini

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau dipercaya

sebagai pihak pemerintah daerah

yang mengelola Kawasan Konservasi

Padang Lamun tersebut. Menurut

Sara (2014:143), pembangunan

berkelanjutan adalah sebuah proses

dalam mana eksploitasi sumber daya,

pengarahan investasi, arah

pembangunan teknologi, dan

perubahan kelembagaan dibuat

konsisten dengan kebutuhan generasi

mendatang seperti juga kebutuhan

generasi sekarang. Oleh karena itu,

kebijakan keanekaragaman hayati

wilayah pesisir perlu diatur dengan

basis sustainable. Penyelenggaraan

penataan ruang tersebut tentunya

harus memperhatikan kondisi

economy (ekonomi), society

(masyarakat/sosial), dan environment

(lingkungan) (Sugandhy dan Hakim,

2007:22). Ketiga aspek tersebut tidak

bisa dipisahkan karena menimbulkan

hubungan sebab akibat. Hubungan

ekonomi dam sosial diharapkan

dapat menciptakan hubungan yang

adil (equitable). Hubungan antara

ekonomi dan lingkungan diharapkan

dapat terus berjalan (viable). Adapun

6

hubungan antara sosial dan

lingkungan bertujuan agar terus

bertahan.

Agar kebijakan yang

diformulikasikan tepat dalam suatu

wilayah. Maka diperlukan suatu

manajemen yang baik dalam

mengelola serta mengembangkan

kawasan pesisir. Karena, jika tidak

maka akan menimbulkan

mismanagement yang

mengakibatkan kerugian,

pemborosan, bahkan tujuan dari

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau tidak akan

tercapai.

Namun, pelanggaran sering

terjadi pada kawasan pesisir pantai

Desa Malang Rapat. Pertama,

maraknya pembangunan wilayah

pesisir atau reklamasi lahan pantai,

tidak tertatanya pembangunan

pemukiman penduduk, dan

menjamurnya pembangunan resor

dan pelabuhan feri internasional.

Kedua, ekploitasi sumber daya

alam. Akibat pembangunan baik

pada aspek ekonomi maupun sosial

yang telah meluas, banyak bangunan

seperti mal, perumahan, industri,

resor, kelong, dan lain-lain

“memakan” lahan-lahan produktif di

Desa Malang Rapat.

Ketiga, eksploitasi dugong.

Maraknya aktivitas perikanan yang

menggunakan alat tangkap

kontradiktif seperti pukat harimau,

dan pengambilan biota laut.

Sehingga kadang hewan yang

dilindungi seperti dugong pun juga

ikut tereksploitasi. Bagi nelayan

lokal, ketika mereka menangkap ikan

dan tertangkap pula dugongnya

mereka akan melepas hewan

Keempat, kawasan pencemaran

sludge oil (limbah minyak hitam).

Setiap musim angin utara sekitar

7

bulan November hingga April

kawasan Bintan menjadi salah satu

destinasi pembuangan limbah

minyak yang berasal dari tangki

kapal asing.

Kelima, mayoritas mata

pencaharian di Desa Malang Rapat

ialah ibu rumah tangga dan nelayan.

Oleh sebab itu, pekerjaan nelayan

merupakan salah satu pekerjaan yang

sangat menjanjikan guna

meningkatkan tarap hidup

masyarakat. Jumlah penduduk yang

bekerja sebagai nelayan adalah 390

jiwa atau 17% posisi wilayah yang

berbatasan langsung dengan laut

serta merupakan daerah padang

lamun membuat masyarakat lebih

cenderung memilih pekerjaan

tersebut. Kehidupan nelayan sangat

tergantung dari hasil tangkapan.

Keenam, alasan peneliti

memilih tempat penelitian di

kawasan Desa Malang Rapat

dikarenakan kondisi lamun di desa

Malang Rapat khususnya wilayah

Primer Koperasi Angkatan Darat

Resort, Trikora Beach IV, Trikora

Beach III, pantai berpasir, Trikora II,

Kedondong Indah Beach, Bintan

Prima Resort Bintan, dan Agrowisata

sedang terancam. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh

Hutomo (2013:6), adapun ancaman

yang dihadapi oleh lamun dan

ekosistem sekitarnya meliputi

penambangan pasir laut, pembukaan

lahan dan pembangunan fisik

resort/restoran tidak terencana dan

tertata dengan baik, aktivitas

perikanan tidak ramah lingkungan,

eutrofikasi, nilai estetika menurun,

erosi (perubahan pola arus),

kunjungan turis menurun, dan

hilangnya lapangan pekerjaan.

Dari uraian permasalahan

tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul

8

“Analisis Sustainable Development

Dalam Pengelolaan Kawasan

Konservasi Padang Lamun di Desa

Malang Rapat Kecamatan Gunung

Kijang Kabupaten Bintan”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis sustainable

development dalam pengelolaan

kawasan konservasi padang lamun di

Desa Malang Rapat Kecamatan

Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang

digunakan oleh penulis adalah

kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Dalam penelitian ini,

penulis menggambarkan tentang

fakta dan permasalahan yang terjadi

di Desa Malang Rapat mengenai

pengelolaan kawasan konservasi

padang lamun. Lokasi yang diambil

dalam penelitian ini adalah di Desa

Malang Rapat, Kecamatan Gunung

Kijang, Kabupaten Bintan. Desa

Malang Rapat dipilih sebagai lokus

penelitian dikarenakan Desa Malang

Rapat merupakan satu di antara

kawasan Bintan Utara yang terpilih

sebagai kawasan penetapan kawasan

konservasi padang lamun.

Berbagai sumber data yang

akan dimanfaatkan dalam penelitian

ini sebagai berikut: a. Data Primer,

adalah data yang didapatkan melalui

informan penelitian yaitu Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bintan, Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau,

Kelompok Pengawas Padang Lamun,

Kelompok Nelayan, Nelayan

Pancing, dan Kelompok Masyarakat

di bidang produksi di Desa Malang

Rapat. b. Data Sekunder, adalah data

dari sumber tertulis seperti:

Monografi Desa Malang Rapat,

dokumen Laporan Tahunan Dinas

Perikanan Kabupaten Bintan, dan

9

laman tautan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia dan

COREMAP.

Informan pada penelitian ini

dipilih dengan menggunakan teknik

sampling purposive. Informan dalam

penelitian ini adalah Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bintan,

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau, Kelompok

Pengawas Padang Lamun, Kelompok

Nelayan, Nelayan Pancing, dan

Kelompok Masyarakat di bidang

produksi di Desa Malang Rapat dan

masyarakat yang terlibat maupun

yang tidak ikut berpartisipasi dalam

aktivitas pengelolaan kawasan

konservasi padang lamun di Desa

Malang Rapat. Key informan dalam

penelitian ini adalah masyarakat

Desa Malang Rapat.

Dalam pengumpulan data

penelitian ini, penulis menggunakan

beberapa cara, antara lain: a.

Observasi lapangan dengan

memperoleh data dan informasi

langsung dari responden dengan cara

observasi, wawancara, dan

dokumentasi b. Penelitian

kepustakaan. Teknik analisis data

digunakan untuk menganalisis data

yang didapat dari penelitian. Teknik

analisis yang diterapkan oleh peneliti

adalah triangulasi.

LANDASAN TEORI

Sustainable Development

(Pembangunan Berkelanjutan)

Pembangunan berkelanjutan

menurut Sughandy dan Hakim

(2007:21) merupakan perubahan

positif sosial ekonomi yang tidak

mengabaikan sistem ekologi dan

sosial di mana masyarakat

bergantung kepadanya.

Gambar 1. Diagram Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

(Three Dimensional Model Sustainable Development)

Enviro

nment

Econo

my

Society

Nor

Tomorrow’s

Generation

Today’s Generation

10

Serageldin dan Steer (dalam

Zubaedi, 2013:150) menyebutkan

bahwa Bank Dunia (World Bank)

telah menjabarkan konsep

pembangunan berkelanjutan dalam

bentuk kerangka segitiga

pembangunan berkelanjutan

(Environmentally Sustainable

Development Triangle). Menurut

kerangka tersebut, suatu kegiatan

pembangunan dianggap

berkelanjutan jika kegiatan tersebut

secara ekonomis, ekologis, dan sosial

bersifat berkelanjutan. Dahuri (dalam

Zubaedi, 2013:150) memberikan

penjelasan pada setiap dimensi

pembangunan berkelanjutan.

Berkelanjutan secara ekonomis jika

suatu kegiatan pembangunan dapat

membuahkan pertumbuhan ekonomi,

pemeliharaan kapital (capital

maintenance), dan penggunaan

sumber daya serta serta investasi

secara efisien. Berkelanjutan secara

ekologis jika kegiatan pembangunan

tersebut dapat mempertahankan

integritas ekosistem, memelihara

daya dukung lingkungan, dan

konservasi sumber daya alam

termasuk keanekaragaman hayati

(biodiversity). Sementara itu,

keberlanjutan secara sosial

mensyaratkan bahwa suatu kegiatan

pembangunan hendaknya dapat

menciptakan pemerataan hasil-hasil

pembangunan, mobilitas sosial,

kohesi sosial, dan pengembangan

kelembagaan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir

Menurut Sara (2014:14)

pengelolaan wilayah pesisir

mencakup pengelolaan kegiatan

manusia untuk melindungi sumber

daya alam wilayah pesisir dan untuk

melindungi manusia dari risiko

(bahaya) pesisir. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah

11

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1

poin 1 menyebutkan bahwa

pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil adalah suatu proses

perencanaan, pemanfaatan,

pengawasan, dan pengendalian

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil antarsektor, antara

Pemerintah dan Pemerintahan

Daerah, antara ekosistem darat dan

laut, serta antara ilmu pengetahuan

dan manajemen untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Eksploitasi berkelanjutan

menjelaskan pemanfaatan bijaksana

dan pengelolaan hati-hati

(konservasi) individu spesies dan

komunitas, bersama habitat dan

ekosistemnya sehingga potensi

kemanfaatannya saat ini kepada

masyarakat tidak rusak. Dengan

demikian, sumber daya harus dijaga

sehingga kemampuan sumber daya

untuk memperbaharui dirinya tidak

pernah berbahaya. Pengelolaan

seperti itu menjaga potensi biologi

dan meningkatkan potensi ekonomi

jangka panjang.

Konservasi Padang Lamun

Kawasan konservasi perairan

(Sara, 2014:143) adalah kawasan

perairan yang dilindungi, dikelola

dengan sistem zonasi, untuk

mewujudkan pengelolaan sumber

daya ikan dan lingkungannya secara

berkelanjutan untuk generasi

manusia saat ini, serta tetap

memelihara potensinya untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

aspirasi-aspirasi generasi-generasi

yang akan datang. Salah satu bentuk

konservasi sumber daya alam

perairan tersebut dilakukan pada

tanaman lamun. Menurut Sara

(2014:44) Lamun merupakan

tumbuhan air berbunga

(Angiospermae) yang menyesuaikan

diri hidup terbenam dalam air

12

umumnya menempati bagian

perairan pesisir dangkal, jernih,

terlindung, dan kurang energi

gelombang.

Lamun adalah tumbuhan

berbiji satu (monokotil) yang

mempunyai akar, rimpang (rhizoma),

daun, bunga dan buah seperti halnya

dengan tumbuhan berpembuluh yang

tumbuh di darat (Thomlinson, 1974:

107).

Padang lamun juga memainkan

peranan penting dalam stabilitas

habitat di pesisir. Ziemen (dalam

Sara, 2014:48) menjelaskan bahwa

padang lamun mampu menstabilkan

sedimen dan mengurangi erosi serta

mengurangi kekeruhan dan

menjernihkan perairan bukan hanya

untuk dirinya berfotosintesis namun

juga berfungsi sebagai penyaring

makanan (filter-feeding) bagi

organisme lain. Berwick (dalam

Sara, 2014:48) mendeskripsikan

bahwa densitas padang lamun

meningkatkan laju sedimentasi

melalui: (1) memerangkap organik

halus dan partikel anorganik pada

permukaan daun, (2) menahan

partikel (seperti detritus) yang

dihasilkan padang lamun, (3)

mengikat dan menstabilkan deposit

sedimen melalui akar (rhizome)

kompleks. Selain itu Koesoebiono

(dalam Dahuri, 2013:89-92),

menjelaskan fungsi padang lamun di

lingkungan pesisir sebagai berikut.

a. Padang lamun segar

merupakan makanan bagi ikan

duyung (yang sebenarnya

bukan jenis ikan, melainkan

hewan menyusui), penyu laut,

bulu babi, dan beberapa jenis

ikan. Padang lamun merupakan

daerah pengembalaan (grazing

ground) yang penting artinya

bagi hewan-hewan laut

tersebut.

13

b. Daun lamun berperan sebagai

tudung pelindung yang

menutupi penghuni padang

lamun dari sengatan dari

matahari.

c. Tumbuhan lamun dapat

digunakan sebagai bahan

makanan dan pupuk.

Kawasan lindungan konservasi

padang lamun pada penelitian ini

adalah di Desa Malang Rapat

Kecamatan Gunung Kijang

Kabupaten Bintan Provinsi

Kepulauan Riau.

PEMBAHASAN

1. Dimensi Ekonomi (Economy)

Dimensi ekonomi dalam

pembangunan berkelanjutan pada

pengelolaan konservasi padang

lamun di Desa Malang Rapat

Kecamatan Gunung Kijang

Kabupaten Bintan dikatakan

berkelanjutan dan memiliki dampak

yang positif bagi masyarakat. Hal ini

dilihat pada setelah dilakukannya

konservasi padang lamun habitat

lamun terjaga terjadi peningkatan

hasil tangkapan nelayan baik untuk

dikonsumsi secara pribadi maupun

dijual kepada tauke (pengepul ikan).

Kelompok masyarakat

POKMAS Bandeng menciptakan

alternatif mata pencaharian ketika

musim angin utara datang dan

memberdayakan para nelayan pesisir

guna menunjang perekonomian.

Gambar 2. Produk Olahan Ikan Bandeng

Pemanfaatan buah lamun

secara langsung dengan cara

dikonsumi sebagai makanan

(cemilan).

Gambar 3. Buah Lamun Enhalus Acoroides

Kelompok Pengolah Krupuk Atom

Bandeng

Kemasan Produk

14

Adanya pengolahan serasah

lamun menjadi pupuk kompos

organik hingga saat ini.

Gambar 4. Produk Daun Lamun atau

Serasah (Detritus) Lamun

Sehingga terpeliharanya fungsi

lamun secara ekologi dan ekonomi

serta keseimbangan kapital

perekonomian bagi masyarakat di

Desa Malang Rapat.

2. Dimensi Sosial/Masyarakat

(Society)

Dimensi sosial dalam

pembangunan berkelanjutan pada

pengelolaan konservasi padang

lamun di Desa Malang Rapat

Kecamatan Gunung Kijang

Kabupaten Bintan dikatakan

berkelanjutan namun belum

maksimal. Karena, POMASWAS

(Kelompok Masyarakat Pengawas)

dan LPS-TK (Lembaga Pengelola

Sumberdaya Terumbu Karang) yang

bertugas untuk mengawasi padang

lamun sudah dihentikan oleh pihak

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bintan selaku Unit

Pelaksana Teknis Dinas program

COREMAP-CTI pada akhir

Desember 2016 sebelum pengelolaan

kelautan berpindah ke Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Riau. Walaupun

kelompok pengawas masyarakat

sudah dibubarkan. Namun,

pembangunan masyarakat melalui

partisipasi masyarakat dalam

kegiatan pemeliharaan konservasi

padang lamun dan perubahan pola

pikir masyarakat terhadap eksistensi

lamun. Oleh karena itu, pengelolaan

tetap dilaksanakan secara individual

masyarakat Desa Malang Rapat

hingga saat ini.

15

3. Dimensi Lingkungan

(Environtment)

Upaya masyarakat menunjang

aktivitas perlindungan dan

pemeliharaan konservasi padang

lamun di Desa Malang Rapat adalah

melalui menerapkan peraturan

pelarangan atas musyawarah

masyarakat di setiap daerah bagian.

RT. 01/02 001 Tanjung Keling di Bintan Prima Resort

RT. 01/03Teluk Dalam di Pantai Dugong

RT. 02/03 Kampe di Pelabuhan Dermaga

Kampe

Gambar 5. Kawasan Ekosistem

Padang Lamun di Desa Malang Rapat

Landasan hukum penerapan

peraturan pelarangan berasaskan

pada Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga

telah mengamanatkan perlunya

penyelamatan dan pengelolaan

padang lamun sebagai bagian dari

pengelolaan terpadu ekosistem

pesisir dan pulau-pulau kecil dan

pelaporan kondisi lamun secara

berkala setiap tahun dan hingga saat

ini belum menerima laporan

pengaduan dari masyarakat terhadap

rusaknya kondisi padang lamun.

Namun, aktivitas penanaman

kembali (rehabilitasi) dapat

dilakukan apabila diperlukan dan

adanya aduan dari masyarakat

terhadap kerusakan kondisi padang

lamun yang diakibatkan oleh

aktivitas penambangan pasir laut,

reklamasi pantai, dan pembangunan

resort di kawasan konservasi padang

16

lamun. Keberhasilan dari kegiatan

konservasi padang lamun diharapkan

mampu mengembalikan fungsi

ekologis lamun sebagai penyedia

jasa lingkungan bagi masyarakat

Desa Malang Rapat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasannya, peneliti

menyimpulkan bahwa:

1. Dimensi ekonomi dikatakan

berkelanjutan dan memiliki

dampak positif. Hal ini dilihat

pada setelah dilakukannya

konservasi padang lamun

habitat lamun terjaga terjadi

peningkatan hasil tangkapan

nelayan baik untuk dikonsumsi

secara pribadi maupun dijual

kepada tauke. Kelompok

masyarakat POKMAS

Bandeng menciptakan

alternatif mata pencaharian

ketika musim angin utara

datang dan memberdayakan

para nelayan pesisir guna

menunjang perekonomian.

Pemanfaatan buah lamun

secara langsung dengan cara

dikonsumi sebagai makanan

(cemilan) dan adanya

pengolahan serasah lamun

menjadi pupuk kompos

organik hingga saat ini.

2. Dimensi sosial dikatakan

berkelanjutan namun belum

maksimal. Karena

POMASWAS (Kelompok

Masyarakat Pengawas) dan

LPS-TK (Lembaga Pengelola

Sumberdaya Terumbu Karang)

yang bertugas untuk

mengawasi padang lamun

sudah dibubarkan oleh pihak

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bintan selaku Unit

Pelaksana Teknis Dinas

program COREMAP-CTI pada

17

akhir Desember 2016 sebelum

pengelolaan kelautan

berpindah ke Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Riau. Walaupun

demikian, pengelolaan tetap

dilaksanakan secara individual

masyarakat Desa Malang

Rapat terhadap eksistensi

lamun hingga saat ini

3. Dimensi lingkungan dikatakan

berkelanjutan dan memiliki

dampak positif. Hal ini dilihat

pada setelah dilakukannya

konservasi padang lamun

masyarakat mentaati peraturan

pelarangan di kawasan padang

lamun dan melakukan

pelaporan secara berkala.

Sehingga habitat lamun terjaga

pertumbuhan lamun semakin

meluas sampai saat ini. Melalui

kegiatan konservasi ini,

memberikan kesadaran kepada

masyarakat Desa Malang

Rapat tentang pentingnya

keberadaan lamun di kawasan

pesisir.

4. Dari ketiga analisis dimensi

itu, bahwa sustainable

development merupakan satu

kesatuan yang tumpang tindih

dalam pengelolaan kawasan

konservasi padang lamun di

Desa Malang Rapat Kecamatan

Gunung Kijang Kabupaten

Bintan maka dikatakan sudah

berkelanjutan.

18

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. 2015. Bintan dalam Angka 2015 (Bintan

in Figures 2015). Tanjungpinang: BPS Kabupaten Bintan

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi

Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. 2011. Studi Potensi

Sumberdaya Alam Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang: DKP Provinsi

Kepulauan Riau

Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. 2015. Rencana Pengelolaan Kawasan

Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bintan. Tanjungpinang: DKP

Kabupaten Bintan

Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. 2016. Laporan Tahunan Dinas Perikanan

Kabupaten Bintan. Tanjungpinang: DKP Kabupaten Bintan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan. 2016. Pemanfaatan Jenis Ikan

yang Dilindungi di Kabupaten Bintan. Tanjungpinang: DKP Kabupaten

Bintan

Hutomo, Malikusworo. 2013. Lokakarya: Padang Lamun dan Dugong di Bintan:

Pembelajaran dari Riset Dasar Ke Pengelolaan di Pesisir Timur Pulau

Bintan. Bintan: Trikora Seagrass Demonstration Site (TRISMADES). 14

Maret 2013

Kantor Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan. 2018. Profil Desa Malang Rapat

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan 2018. Tanjungpinang: Kantor

Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan

Kikuchi, T. and Peres, J. M. 1977. Consumer Ecology Of Seagrass Beds. In:

McRoy, C.P. and Helffrich, C., Eds., Seagrass Ecosystems: A Scientific

Perspective, Marcel Dekker, Inc., Pg. 147-193. New York: Scientific

Research An Academic Publisher

Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2009. Analisis Data Kualititatif:

Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia

Press

Pemerintah Kabupaten Bintan. 2016. Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi di

Kabupaten: Unit Pengelola Teknis Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Bintan: Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral

Triangle Initiative (COREMAP-CTI)

19

Phillips, R. C, and E. G. Menez. 1988. Seagrass in: Smithsonian Contribusion to

the Marine Science. No. 34. D. C. Washington: Smithsonian Institution

Press.

Rosa, Lusiana. 2018. Aktivitas Antioksidan dan Bioaktif dari Ekstrak Lamun E.

Acoroides. Skripsi. Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sara. 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir: Gagasan Memelihara Aset Wilayah

Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa. Bandung: Alfabeta

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama

Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan

Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi

Aksara

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung:

Alfabeta

________. 2016. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R &

D. Bandung: Alfabeta

Thomlinson, P. B. 1974. Vegetative Morphology and Meristem Dependence - The

Foundation Of Productivity In Seagrass. Aquaculture 4: 107-130.

United Nations. 2015a. Goal 14: Life Below Water: Why it Matters?. New York:

United Nations

_________. 2015b. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable

Development. 16301(October). Pg. 1–35. New York: United Nations

Zubaedi. 2016. Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik. Jakarta: Kencana

Referensi dari Undang-Undang Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

Surat Keputusan Bupati Bintan No. 261/VIII/2007 tentang Kawasan Konservasi

Laut Daerah Kabupaten Bintan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

20

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

Surat Keputusan Bupati Nomor 261/VIII/2007 tentang Kawasan Konservasi

Perairan Laut Daerah Kabupaten Bintan (KKPD)

Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 106/III/2010 tentang Pembentukan Badan

Pengelola Padang lamun EBCoMBo

Referensi dari Internet

Laman Berita Batamtoday.com, Bintan, 7 April 2016 tautan

(http://batamtoday.com/home/read/69826/Pemkab-Bintan-Ingin-Masalah-

Limbah-Minyak-Segera-Tuntas, diakses 4 Desember 2017, 11.18 wib.))

Laman Berita Batampos.co.id, Bintan, 2 September 2016 tautan

(http://batampos.co.id/2016/09/02/sembilan-spesies-laut-terancam-punah-

jadi-wajib-dilindungi/, diakses 4 Desember 2017, 11.21 wib)

Laman Berita Batampos.co.id, Bintan, 25 November 2017 tautan

(http://batampos.co.id/2017/11/25/crane-resort-ancam-keselamatan/, diakses

25 November 2017, 09.28 wib.)

Laman Berita Lintaskepri.com, Bintan, 6 Oktober 2016 tautan

(https://lintaskepri.com/blh-wisatawan-mengeluh-akibat-limbah-di-perairan-

bintan.html, diakses 25 November 2017, 10.20 wib.)

Laman Kemsos.go.id, Jakarta, Tahun 2017 tautan

(https://www.kemsos.go.id/content/kube, diakses 08 Agustus 2018, 23.25

wib.)

Laman Lipi.go.id, Jakarta, 16 September 2006 tautan

(http://lipi.go.id/berita/lamun-pelindung-biota-laut-yang-terlupakan/103,

diakses 16 Desember 2017, 15.45 wib.)

Laman Lipi.go.id, Jakarta, 10 Februari 2016 tautan

(http://lipi.go.id/siaranpress/lipi-ditetapkan-sebagai-wali-data-ekosistem-

terumbu-karang-dan-padang-lamun/15010, diakses 16 Desember 2017,

15.48 wib.)

Laman Un.org, New York, 25 September 2015 tautan

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-

goals/, diakses 2 Februari 2018, 23.21 wib.)

Laman Berita Tempo.co, Jakarta, 26 Juli 2006 tautan

(https://nasional.tempo.co/read/80681/enam-tolok-ukur-pembangunan-

berkelanjutan/, diakses 18 Maret 2018, 15.56 wib)