Mengawal Implementasi Alokasi Dana Desa

MENGAWAL IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESAMENINGKATKAN KAPASITAS KELOMPOK MISKIN

DAN MENGADVOKASI PEMERINTAHAN DESA

SEHINGGA BERPIHAK KEPADA KELOMPOK MISKIN

Pengalaman Eksperimen Desentralisasidi Kabupaten Bandung

Penerbit:Perkumpulan INISIATIF

Februari 2008

Didukung oleh:Tifa Foundation

Editor:Diding Sakri

Tim Penulis:Diding SakriHeri Ferdian

M. Jefri RohmanAna Westy M

Ari NurmanWulandari

I n s t i t u t e F o r I n n o v a t i o n , P a r t i c i p a t o r y D e v e l o p m e n t A n d G o v e r n a n c e

ISBN: 979-2521-04-6

Mengawal Implementasi Alokasi Dana Desa

Meningkatkan Kapasitas Kelompok Miskin

Dan Mengadvokasi Pemerintahan Desa

Sehingga Berpihak Kepada Kelompok Miskin

Pengalaman Eksperimen DesentralisasiDi Kabupaten Bandung

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Editor:

Diding Sakri

Bandung, INISIATIF, Februari 2008

x halaman + 104 halaman

ISBN: 979-2521-04-6

1.Otonomi Desa

2. Desentralisasi

3.Tata Pemerintahan Desa

4. Kemiskinan

5.Alokasi Dana Desa

Cetakan pertama, Februari 2008

Desain sampul, tata letak, pra-cetak dan cetak: Ayy st

“Keindahan Alam Desa dan Keberpihakan Pemerintah Desa

dengan Kelompok Miskin Untuk Menjaganya”

Dipersilakan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini

dengan atau tanpa izin penerbit,

sepanjang menyebutkan sumbernya secara lengkap

INISIATIF, Bandung

Jl. Guntursari IV No. 16, 40264

Telp./Fax. (022) 7309987

E-mail: [email protected]

Website: www.inisiatif.org

Daftar Isi

Da

fta

r Is

i -i

iiD

aft

ar

Isi

-iii

DAFTAR ISI hal iii

Pengantar Penerbit hal iv

Pendampingan Desa, Dari Kebijakan Menuju Implementasi

Bagian 1 hal -1

Menjadikan Desentralisasi Fiskal Dari Kabupaten Ke Desa Sebagai

Instrumen Untuk Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa Dan

Penanggulangan Kemiskinan

Bagian 2 hal -10

Peluang Dan Tantangan Dibalik Desentralisasi Fiskal Dari Kabupaten

Ke Desa

Bagian 3 hal -18

Pendampingan Desa: Meningkatkan Kapasitas Kelompok Miskin dan

Advokasi Pemerintahan Desa Sehingga Berpihak Kepada Kelompok

Miskin

Bagian 4 hal -28

Kisah Pendampingan Desa Cileunyi Wetan

Pengelolaan Keuangan Desa Dan Upaya Menghapus Ironi

Bagian 5 hal -73

Kisah Pendampingan Desa Sangkanhurip

Badan Permusyawaratan Desa: Pilar Pembangunan Desa Yang

Semakin Kokoh

Bagian 6 hal -95

Kisah Pendampingan Desa Tarumajaya

Desa Tarumajaya: Keindahan Vs Ketidaksejahteraan

Bagian 7 hal -111

Di Luar Jangkauan Desa: Pekerjaan Rumah Bagi Pemerintah

Kabupaten

Bagian 8 hal -122

PR Pendampingan Selanjutnya

Tentang Para Penulis

Pe

ng

an

tar

Pe

ne

rb

it -

iv

Pe

ng

an

tar

Pe

ne

rb

it -

iv

Akhir tahun 2006, INISIATIF menulis dan menerbitkan buku berjudul “Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa: Pengalaman Eksperimen Desentralisasi di Kabupaten Bandung”. Buku itu mengisahkan: (1) proses penelitian yang dilakukan INSIATIF tentang konsep dan formula transfer fiskal dan kewenangan dari kabupaten ke desa –sebagai salah satu cara melakukan pembangunan yang menyejahterakan desa-; (2) upaya advokasi hasil penelitian untuk menjadi kebijakan; dan (3) akhirnya kemunculan Perda 2/2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) sebagai kebijakan yang mengadopsi hasil kajian yang diadvokasikan. Di akhir buku itu disebutkan bahwa “berbagai bentuk penguatan dan asistensi dari aktivis civil society seperti penulis buku ini masih diperlukan untuk memaksimalkan peluang yang telah dibuka melalui devolusi fiskal ini (Nurman, Ari, dan Ratnawulan, Yuke: 118)”. Buku yang sedang anda baca ini adalah rekaman pengalaman berikutnya dari INISIATIF dalam upaya memaksimalkan peluang yang telah dibuka melalui munculnya devolusi fiskal (atau selanjutnya disebut ADPD) di Kabupaten Bandung.

Ada banyak peluang di balik hadirnya ADPD. Bagi INISIATIF, peluang yang menjadi fokus perhatian adalah memanfaatkan ADPD untuk kesejahteraan masyarakat desa khususnya kelompok marjinal. Ini sesuai dengan misi INISIATIF. Sejak diterbitkannya perda ADPD, INISIATIF berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkan peluang ini menjadi kenyataan. Singkatnya ini menjadi tantangan besar yang menunggu untuk dilalui.

Dalam buku pertama, 'hanya' untuk meneliti dan mewujudkan hasil penelitian menjadi sebuah peraturan daerah 'ternyata' membutuhkan proses berpikir yang melibatkan ahli (peneliti) dan pelaku, berkali-kali proses diskusi dan kompromi untuk merumuskan titik temu dari

Pengantar PenerbitPendampingan Desa,Dari Kebijakan Menuju Implementasi

Pe

ng

an

tar

Pe

ne

rb

it -

vP

en

ga

nta

r P

en

er

bit

- v

berbagai kepentingan, serta memerlukan sumberdaya untuk menunjang berbagai bentuk kegiatan yang harus dilakukan. Semua proses tersebut ditempuh dalam waktu hampir tiga tahun. Bahkan di atas itu semua, diperlukan komitmen dan kesabaran yang hanya bisa dimiliki jika kita mencintai proses yang kita jalani.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan proses pendampingan implementasinya, adalah logis jika kita berasumsi bahwa akan dibutuhkan komitmen, kecintaan terhadap proses, proses berpikir dan penyepakatan, sumber daya, dan berbagai bentuk 'energi' lainnya yang lebih banyak daripada proses membuat regulasi. Kalau begitu, apa yang dapat diharapkan dengan sebuah buku yang merangkum proses pendampingan implementasi kebijakan yang baru berlangsung satu tahun?

Buku ini tidak memuat klaim kisah sukses sebuah desa yang meningkat kesejahteraannya karena pemanfaatan ADPD. Belum ada cerita seperti itu di buku ini. Buku ini diperuntukkan kepada anda yang juga ingin dan sedang melakukan upaya pendampingan implementasi ADPD di desa. Isinya tidak lain hanya dua pokok yang semua bermula dari hipotesis bahwa pendampingan ADPD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan kapasitas kelompok miskin mengenai tata kelola pemerintahan; dan (2) mengadvokasi pemerintahan desa sehingga berpihak kepada kelompok miskin.

Dalam setahun pertama proses pendampingan, dikisahkan bahwa pada awalnya proses tata tata kelola pemerintahan desa (perencanaan, penganggaran, pertangungjawaban, dst) merupakan dunia lain bagi masyarakat, terlebih kelompok miskin. Mereka selama ini hanya terbiasa dengan proses pelaksanaan proyek yang berlokasi di desa yang dibawakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun lembaga di luar pemerintahan. Tidak heran karena selama ini mereka adalah objek dari proyek-proyek itu. Pendampingan yang dikisahkan di buku ini, menawarkan sesuatu yang baru, yaitu

Pe

ng

an

tar

Pe

ne

rb

it -

vi

Pe

ng

an

tar

Pe

ne

rb

it -

vi

mereka langsung terlibat dalam merencanakan, memutuskan, melaksanakan dan atau memantau pelaksanaan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pemanfaatan ADPD.

Akan halnya kelompok miskin, apa yang terjadi dengan mereka? Dari tiga desa yang dimuat kisah pendampingannya di buku ini, ternyata proses pendampingan kelompok miskin tersebut dilakukan dengan cara menemukan para aktivis lokal yang justru berasal dari kelompok miskin itu sendiri.

Dengan komitmen untuk mengubah nasib sendiri dan kelompoknya, ternyata para aktivis lokal dapat ikut mempengaruhi proses tata pemerintahan desanya. Mereka hanya perlu didampingi dengan cara yang tepat. Selebihnya mereka akan bekerja dengan kemampuan di luar apa yang kita duga. Dalam buku ini bahkan dicontohkan beberapa alokasi yang berpihak kepada kelompok miskin yang merupakan hasil dari proses advokasi kelompok miskin.

Akan halnya dengan aparatur pemerintahan, ternyata ada pula para elit lokal yang memang telah memiliki keberpihakan kepada kelompok miskin. Mereka hanya perlu proses peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan, penganggaran, dan aspek tata pemerintahan lainnya. Sedangkan untuk aparatur pemerintahan yang belum berpihak, advokasi terhadap mereka sebaiknya dilakukan oleh para aktivis lokal dan kelompoknya. Dengan demikian, elitisme mereka tersaingi dan dapat diarahkan pada terjadinya kolaborasi antara elit pemerintahan dengan kelompok kritis di desa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik.

Dari dua pokok gagasan pendampingan tadi, nampaknya proses sedang berjalan ke arah yang dituju –yaitu pemanfaatan ADPD untuk peningkatan kesejahteraan warga-. Selebihnya adalah konsistensi dan komitmen para pendamping untuk melanjutkan proses advokasi di desa.

Namun demikian ternyata dalam kisah setahun pendampingan ini, ditemukan pula kendala di tingkat supra-desa. Yaitu masih

Pe

ng

an

tar

Pe

ne

rb

it -

vii

Pe

ng

an

tar

Pe

ne

rb

it -

vii

adanya intervensi berlebihan dari pemda terhadap proses pengelolaan ADPD. Misalnya pemda mengeluarkan surat edaran mengenai pemanfaatan ADPD yang harus dilakukan desa padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan desa. Oleh karena itu, sejalan dengan proses pendampingan desa, masih diperlukan pula, kerja-kerja advokasi di tingkat kabupaten untuk memastikan bahwa atmosfir tata pemerintahan desa berlangsung dengan proses pembelajaran yang baik bagi masyarakat desa sendiri.

Dalam kesempatan ini, perlu kiranya disampaikan penghargaan tersendiri kepada para pendamping desa dan aktivis lokal serta jajaran pemerintahan Desa Cileunyi Wetan, Sangkanhurip, dan Tarumajaya yang telah memiliki semangat untuk terus berpihak kepada kelompok miskin. Selain itu, ucapan terima kasih perlu disampaikan kepada Tifa Foundation yang telah mendukung program pendampingan ini, bahkan telah menjadi mitra sejak berdirinya INISIATIF pada tahun 2005. Selebihnya, INISIATIF berharap kritik dan saran dari para pembaca agar proses pendampingan di tahun-tahun berikutnya dapat terrus diperbaiki sehingga harapan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa dapat segera terwujud.

Bandung, Februari 2008Diding Sakri,

Direktur Perkumpulan INISIATIF

Ba

gia

n 1

Ba

gia

n 1

Menjadikan Desentralisasi Fiskal Dari Kabupaten Ke Desa Sebagai Instrumen Untuk

Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan

BAGIAN I

Konteks nasional: Indonesia mencari format desentralisasi terbaikDesentralisasi di Indonesia terus bergulir, dan diyakini tidak akan bisa ditarik kembali kepada format sentralistik seperti era orde baru. Sejauh ini desentralisasi di Indonesia mewujud dalam bentuk pendefinisian ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan kata lain, desentralisasi adalah sama dengan memindahkan 'sesuatu' dari satu titik saja yaitu di pusat ke banyak titik di ratusan kabupaten/kota di Indonesia. Secara gamblang 'sesuatu' yang dipindahkan itu adalah: (1) otonomi politik; (2) otonomi kewenangan pengelolaan urusan publik; dan (3) otonomi pengelolaan anggaran/ekonomi publik. Semua itu digarisbawahi dengan kalimat 'otonomi dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia'.

Otonomi politik ditandai dengan adanya Pemilihan Langsung Kepala Daerah beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Otonomi pengelolaan urusan publik ditandai dengan diberikannya sejumlah kewenangan bagi daerah untuk mengelola berbagai urusan publik semisal kesehatan, pendidikan, dll. Sehingga tidak heran jika di kabupaten A semua warganya mendapat jaminan pelayanan kesehatan dasar sedangkan di kabupaten B bahkan orang miskin pun harus bayar, dst. Otonomi pengelolaan anggaran publik ditandai dengan adanya perimbangan fiskal antara daerah dan pusat dan kebebasan daerah untuk membelanjakan APBD-nya untuk sektor yang dianggap prioritas daerah. Intinya otonomi daerah telah terjadi dalam kurun waktu hampir 8 tahun terakhir ini, sejak tahun 2001.Ada banyak pertanyaan ilmiah yang perlu dibahas mengenai desentralisasi yang sedang berlangsung dan mencari format mapan di Indonesia. Misalnya saja pertanyaan: dimana posisi

hal-1

Ba

gia

n 1

hal-2

Menjadikan Desentralisasi Fiskal Dari Kabupaten Ke Desa

Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan

desa dalam arus desentralisasi Indonesia? Apakah desentralisasi (hubungan pusat – daerah) perlu diperluas sampai ke desa, sehingga fokus atau simpul desentralisasi yang tadinya berada di kabupaten/kota menjadi bergeser ke desa? Atau sebaliknya, fokus dan simpul desentralisasi malah dipindahkan ke provinsi? Ataukah sebenarnya yang tepat adalah memberikan porsi yang memadai antara otonomi berimbang pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan kecamatan, dan desa?

Sesungguhnya Perkumpulan INISIATIF menduga bahwa pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut di atas akan terus berkembang dan memiliki relevansi dengan perkembangan tanah air ini sampai sekitar beberapa tahun ke depan. Hal ini tercermin dari pergeseran yang terjadi antara UU 22/99 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta kemungkinan UU berikutnya yang akan merupakan hasil revisi dari UU 32/2004. Namun demikian, buku ini bukan didedikasikan untuk ikut berwacana membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu hanyalah sebuah konteks yang disajikan untuk meletakan pokok bahasan pada titik pandang yang tepat. Bahwa saat ini konsep desentralisasi di Indonesia masih terus mencari format terbaiknya.

Mari wujudkan manfaat desentralisasi untuk peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pengurangan kemiskinan.Jika buku ini tidak hendak membahas persoalan ilmiah dari wacana desentralisasi, lantas apa yang menjadi pokok bahasannya? Ya, buku ini akan membahas mengenai aspek pragmatis dari praktik desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, yakni bagaimana caranya meningkatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari proses desentralisasi. Manfaat yang dimaksudkan bertumpu pada dua hal yaitu: (1) peningkatan kualitas tata pemerintahan; dan (2) pengurangan kemiskinan.

Tata pemerintahan menjadi isu penting dalam desentralisasi. Bermula dari kondisi sentralistik yaitu tidak berjalannya tata pemerintahan lokal karena didominasi pusat, paska desentralisasi, daerah dituntut untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik. Tanpa itu, proses politik,

Ba

gia

n 1

hal-3



pengelolaan urusan publik, dan sumber daya di daerah akan tersia-sia. Kondisi inilah yang disebut berbagai pihak dengan istilah 'desentralisasi hanyalah memindahkan korupsi di pusat ke daerah' atau 'desentralisasi hanyalah menyebarluaskan kanker yang hanya di satu sel induk ke semua organ lainnya'. Proses tata pemerintahan yang baik di antaranya bercirikan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisien, efektif, dan ketaatan pada hukum. Dengan demikian, desentralisasi harus dijadikan peluang bagi daerah untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola tata pemerintahan dengan ciri-ciri tersebut.

Kemiskinan biasanya hadir mendampingi rezim yang mempraktikkan tata pemerintahan yang buruk. Setidaknya, sudah pasti rezim ini akan menghasilkan ketimpangan yang lebar antara kelompok sosial masyarakat. Karena dengan tata pemerintahan yang buruk, sebuah rezim akan cenderung hanya melayani satu kepentingan kelompoknya saja dan memarjinalkan kepentingan lain. Bahkan kadangkala memarjinalkan kepentingan publik yang sesungguhnya. Dalam konteks desentralisasi, daerah berkesempatan untuk menangani langsung isu kemiskinan. Oleh karena itu, desentralisasi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengatasi isu kemiskinan.

Buku ini merupakan sekelumit kisah dari sebuah upaya yang dilakukan oleh Perkumpulan INISIATIF untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan desa dan penanggulangan kemiskinan. Kisah bermula dari keberhasilan INISIATIF dalam mengadvokasi munculnya Perda Kabupaten Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). ADPD merupakan suatu kebijakan yang isinya antara lain mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk mengalokasikan 10 persen dari dana bagi hasil yang diterima kabupaten setelah dikurangi oleh belanja aparatur dan dana alokasi khusus untuk desa. Dengan demikian secara otomatis, desa melalui pemerintah desa berkesempatan untuk mengelola dana tersebut secara otonom untuk memenuhi kebutuhan desanya.

Kebijakan ADPD muncul di tengah situasi tata pemerintahan yang

hal-4

Ba

gia

n 1



belum begitu baik, terutama ditinjau dari sisi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Di tingkat kabupaten, meskipun telah ada Perda Kabupaten Bandung No. 6/2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraaan Pemerintahan, ternyata belum tercermin dalam implementasi sehari-hari. Upaya publik untuk mengakses data dan informasi yang terkait dengan kebijakan masih mendapat kendala dari tubuh birokrasi sendiri. Pada tataran alokasi APBD, penelitian INISIATIF menunjukkan bahwa pola distribusi dan pemanfaatan APBD masih inefisien dan tidak mengena pada persoalan pokok pembangunan. Sedangkan di tingkat desa, masih ada kasus kepala desa yang menyalahgunakan alokasi bantuan dari program-program pemerintah pusat yang berlokasi di desanya. Demikian juga dengan tingkat partisipasi warganya, masih cenderung rendah, karena mereka menilai tidak ada manfaat langsung dari peran serta mereka dalam proses musyawarah desa.

Bagi INISIATIF sendiri, situasi tata pemerintahan yang tidak terlampau kondusif ini, tidak lantas menjadi alasan untuk menunda upaya redistribusi anggaran dari kabupaten ke desa. Sebab dikhawatirkan jika alokasi APBD hanya berkisar di pusat pemerintahan kabupaten, maka inefisiensi akan semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, maka pada tahun 2006 INISIATIF terus mengadvokasi hingga munculnya Perda ADPD.

Namun demikian, INISIATIF menyadari bahwa munculnya Perda ADPD di tengah konteks rendahnya kualitas tata pemerintahan, bisa saja hanya bersifat mengalihkan persoalan dari tingkat kabupaten ke tingkat desa. Oleh karena itu, INISIATIF merasa terdorong dan bertanggungjawab untuk melakukan suatu upaya memastikan bahwa ADPD adalah merupakan instrumen kebi jakan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi upaya peningkatan kualitas demokrasi dan tata pemerintahan desa. Bahkan pada tataran tertentu, ADPD dapat menjadi instrumen untuk penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Sekarang pertanyaannya adalah: bagaimana caranya agar desentralisasi fiskal dari kabupaten ke desa dapat menjadi

Ba

gia

n 1

hal-5



instrumen peningkatan kualitas demokrasi dan penanggulangan kemiskinan? INISIATIF berpandangan bahwa kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan proses pendampingan desa. Dengan keyakinan itu, maka pada sepanjang tahun 2007 INISIATIF dengan dukungan dari Tifa Foundation melakukan pendampingan di 3 desa di Kabupaten Bandung. Pendampingan ini diharapkan menjadi langkah awal yang dapat diikuti oleh pemerintah Kabupaten Bandung sehingga dapat diterapkan di semua desa di Kabupaten Bandung pada tahun-tahun selanjutnya. Buku ini mengungkapkan kisah dan pembelajaran yang diperoleh dari proses pendampingan di 3 desa tersebut. Isi buku ini

Buku ini terdiri dari delapan bagian. Bagian pertama, mengantarkan pembaca pada konteks kebijakan desentralisasi, kemiskinan, dan tata pemerintahan. Informasi utama yang mau disampaikan adalah mengenai nilai strategis dari kebijakan desentralisasi fiskal dan konsekuensi berupa perlunya pendampingan desa. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan yang sangat pro kepada desa. Hal ini sungguh merupakan sesuatu yang baru jika dilihat dari sejarah kebijakan nasional yang cenderung memposisikan desa sebagai sub-ordinasi dari administrasi pemerintahan di atasnya. Namun demikian, ketidaksiapan desa dapat mengakibatkan implementasi kebijakaan desentralisasi fiskal menyalahi tujuan awalnya. Oleh karena itu, perlu proses pendampingan dan peningkatan kapasitas desa mengenai tata cara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan implementasi kegiatan pembangunan desa, terutama dengan perspektif berpihak kepada kelompok miskin dan marjinal lainnya.

Bagian kedua, menjelaskan mengenai peluang dan tantangan dibalik Perda ADPD. Peluangnya adalah adanya sejumlah dana yang dapat dimanfaatkan desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya serta meningkatkan kualitas demokrasi di desa. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa peraturan pelaksanaan yang telah dibuat sebagai pelengkap dari kebijakan ADPD cenderung bersifat prosedural dan administratif serta hanya membahas mengenai hubungan antara desa dan

Ba

gia

n 1

hal-6



kabupaten, belum membahas mengenai tata kelola di tingkat desa. Dikhawatirkan aparatur desa akan lebih mengutamakan prosedur administratif tersebut daripada meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat desa. Demikian lah peluang dan tantangan yang dihadapi. Pada bagian ketiga, dijelaskan mengenai respon INISIATIF terhadap peluang dan tantangan tersebut, yaitu berupa pendampingan yang lebih intensif di tingkat desa. INISIATIF menerapkan dua gagasan pokok dalam pendampingan ini, yaitu: (1) peningkatan kapasitas kelompok miskin dalam tata kelola pemerintahan desa; dan (2) advokasi pemerintahan desa untuk berpihak kepada kelompok miskin. Kedua komponen ini dapat diterapkan satu persatu ataupun keseluruhan tergantung pada konteks politik lokal desa yang didampingi.

Bagian keempat sampai dengan keenam menjelaskan mengenai kisah para pendamping masyarakat yang diterjunkan INISIATIF untuk melakukan pendampingan di tiga desa yaitu masing-masing di desa Cileunyi Wetan, Sangkanhurip, dan Tarumajaya. Di Cileunyi Wetan, kondisinya adalah telah ada aktivis lokal yang memiliki komitmen dan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan kondisi ini maka INISIATIF memilih strategi untuk memperbanyak para aktivis lokal sehingga mereka menjadi suatu kelompok pengadvokasi pemerintahan desa. Di Desa Sangkanhurip, konteks politik lokal yang dihadapi ketika pendampingan dimulai adalah akan dilakukannya pemilihan kepala desa, dan telah ada anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terbuka dengan ide perbaikan tata pemerintahan desa dan keberpihakan pada kelompok miskin. Dengan kondisi ini maka INISIATIF lebih berkonsentrasi pada penguatan peran Ketua BPD. Di desa Tarumajaya, aparatur desa relatif telah memiliki keinginan untuk melakukan tata kelola pemerintahan dengan lebih baik, namun sayang, partisipasi masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, INISIATIF menekankan pada upaya identifikasi dan penguatan aktivis lokal. Dengan adanya aktivis lokal yang siap mendampingi pemerintah desa, maka diharapkan proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dapat lebih diarahkan pada kepentingan kelompok miskin di desa tersebut.

Ba

gia

n 1

hal-7



Bagian ketujuh membahas tentang potret permasalahan yang berada di luar desa, yaitu kabupaten dan kecamatan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa paska pemberlakuan perda ADPD ternyata masih ada beberapa persoalan implementasi yang semestinya dapat dieliminir jika pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap desa. Bahkan dengan tegas desa menyatakan kebutuhan akan pendampingan dan pembinaan dari pemda di luar aspek administrative dan rutinitas. Namun sayang, alih-alih membina, pemda malah mengintervensi pemanfaatan ADPD oleh masyarakat dan pemerintah desa. Cara yang ditempuh adalah dengan mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan desa unutk mengalokasikan ADPD pada kegiatan yang didefinisikan sendiri oleh kabupaten. Padahal yang diperlukan oleh desa adalah pendampingan sehingga desa dapat memutuskan apa yang terbaik bagi mereka. Tapi hal ini malah tidak dilakukan. Oleh karena itu, masih diperlukan peran para pihak yang mengadvokasi kabupaten.

Bagian kedelapan atau penutup membahas mengenai pembelajaran dari proses pendampingan serta rekomendasi untuk upaya selanjutnya. Salah satu poin kesimpulan yang penting adalah bahwa membangun kepercayaan antara pendamping dengan para aktivis lokal menjadi prioritas dalam setiap proses pendampingan desa. Dengan trust yang ada, proses pendampingan bisa berlanjut dalam waktu panjang dan perlahan tapi pasti peran aktivis lokal meningkat melebihi peran pendampingnya. Sementara itu, satu poin rekomendasi yang paling utama adalah bahwa desa memerlukan contoh langsung mengenai kegiatan pemanfaatan dana ADPD untuk penanggulangan kemiskinan desa. Keberhasilan kecil dari contoh konkrit ini, nantinya akan memacu desa untuk melakukan hal yang lebih baik daripada contoh awal.

Ba

gia

n 1

hal-8



hal-9

BAGIAN II

Peluang Dan Tantangan Dibalik Desentralisasi Fiskal

Dari Kabupaten Ke Desa

Reformasi tata pemerintahan desaRuntuhnya rezim orde baru di tahun 1997 telah menandai sebuah era baru di Indonesia. Tata pemerintahan, mulai dari tingkat nasional sampai desa, yang begitu t e r s e n t r a l i s a s i k e m u d i a n d i t u n t u t u n t u k didesentralisasikan. Sebuah tuntutan yang wajar mengingat selama ini sentralisasi hanya menyisakan keterkekangan daerah oleh dan ketergantungan daerah pada pusat.

Kondisi tata pemerintahan saat itu sangat tidak seimbang. Pemerintah begitu kuat dan otoriter. Pemerintah menentukan arah bangsa ini secara top-down. Pembangunan dilakukan hanya memperhatikan kehendak (segelintir elit) pusat. Demikian juga dengan pengalokasian anggaran publik. Mereka tidak mengerti kondisi dan tuntutan kebutuhan daerah. Hasilnya, banyak daerah yang tetap tertinggal karena pembangunan hanya terpusat di daerah-daerah tertentu saja.

Sementara masyarakat sipil dalam posisi yang lemah dan tertindas. Mereka tidak dapat ikut menentukan arah bangsa ini. Sedikit sekali ruang partisipasi dalam pembangunan. Apalagi dalam mengalokasikan anggaran publik. Akibatnya, masyarakat miskin seringkali tidak memperoleh manfaat apapun dari manisnya kue pembangunan.

Di desa, kondisinya tidak jauh beda. Desa hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintahan yang lebih tinggi.

Ba

gia

n I

IB

ag

ian

II

hal-10

Pemerintahan dan lembaga yang ada di desa terkesan hanya menjadi alat untuk mengatur desa secara sentralistis. Desa sama sekali tidak memiliki otonomi. Desa menjadi sangat tergantung pada pemerintah.

Sejak jaman penjajahan belanda, sampai saat reformasi terjadi, desa diperlakukan secara otoriter. Desa diperlakukan secara seragam di seluruh Indonesia dengan menjadikan karakteristik desa di Jawa sebagai acuan. Desa adat yang berada di luar Jawa tidak dianggap keberadaannya. Desa sama sekali tidak mempunyai kekuasaan dan keleluasaan untuk mengatur dan membangun dirinya sendiri.

Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Saat itu keberadaan desa diatur melalui UU5/79 tentang Pemerintahan Desa, dimana berdasarkan bagian menimbang huruf b, disebutkan bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam p a r t i s i p a s i n ya d a l a m p e m b a n g u n a n d a n menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Tentu saja penjabaran pasal-pasalnya pun mengarahkan pada penyeragaman desa. Berdasarkan undang-undang tersebut desa diperlakukan secara seragam, tanpa memperhatikan keragaman yang ada.

Dorongan otonomi desa melalui alokasi dana desaReformasi yang dimulai pada tahun 2001, saat UU22/99 effektif diberlakukan, telah memberikan peluang bagi pengembangan otonomi desa. Desa yang selama ini terkekang mendapatkan peluangnya untuk kembali otonom. Dengan otonomi, desa dapat membangun desa

hal-11

Peluang dan Tantangan Dibalik Desentralisasi Fiskal Dari Kabupaten Ke Desa

Ba

gia

n I

I

sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, kebutuhannya, masalah yang dihadapinya, dan juga adat istiadatnya. Otonomi desa dapat kembali melalui proses desentralisasi dari pemerintah yang lebih tinggi ke desa.

Menurut Parker (1995), setidaknya ada tiga hal yang harus didesentralisasikan ke desa agar desa bisa otonom. Hal yang pertama adalah kewenangan (authority). Memiliki kewenangan adalah inti dari otonomi sebuah institusi desa. Hal kedua adalah keuangan (fiskal). Tanpa adanya dukungan fiskal yang memadai kewenangan yang dimiliki desa hanya akan menjadi beban bagi desa. Tanggung jawab yang besar yang dipikul desa harus didukung oleh adanya sumber daya yang besar pula. Terakhir adalah dukungan politis. Dukungan politis memberikan jalan bagi aparat desa untuk menggunakan kewenangannya dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki desa.

Tuntutan untuk mengembalikan otonomi desa yang begitu tinggi disadari oleh para pembuat kebijakan. Semangat ini terlihat dalam huruf e dan huruf f bagian menimbang undang-undang 22/99 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa UU 5/79 yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dan harus diganti. Kemudian pada pasal 1 huruf o disebutkan juga desa memiliki kewenangan. Pada pasal-pasal berikutnya, pasal 93 sampai pasal 111, mengatur hal-hal lain yang terkait dengan desa yaitu (1) pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa, (2) pemerintah desa, (3) badan perwakilan desa, (4) lembaga lain, (5) keuangan desa, dan (6) kerjasama antar desa. Sebagai revisi UU 22/99, keenam hal ini juga yang diatur dalam UU 32/2004 Bab XI tentang Desa. Undang undang ini kemudian diturunkan dalam bentuk

hal-12


Ba

gia

n I

I

Peraturan Pemerintah no.72 tahun 2005 tentang desa.

Alokasi dana desa sedianya merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal dari kabupaten ke desa. Dalam pasal 212 ayat (3) UU32/2004 disebutkan bahwa pendapatan desa diantaranya diperoleh dari (1) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; (3) bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan bentuk-bentuk desentralisasi fiskal, dimana pemerintah yang lebih tinggi memberikan sebagian sumber dayanya atas dasar hak dan kewajiban desa (pasal 212 ayat (2)).

Keseriusan pusat untuk mendesentralisasikan fiskal sebagai usaha memandirikan desa dapat dilihat dari terbitnya surat edaran mendagri 140/640/SJ pada tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Di akhir tahun 2005, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang Desa. Selain memberikan dasar hukum yang kuat, terbitnya peraturan pemerintah ini semakin memperkuat dorongan untuk otonomi desa. Dalam peraturan pemerintah ini keuangan desa diatur lebih jauh dalam pasal 67 sampai pasal 81. Pengaturan mulai dari hal yang umum, sumber pendapatan, anggaran pendapatan dan belanja desa,

hal-13


Ba

gia

n I

I

pengelolaan, dan badan usaha milik desa.

Ketika pemerintah pusat terlihat begitu menggebu-gebu untuk mengembalikan otonomi desa reaksi pemerintah daerah berbeda-beda. Dalam hal desentralisasi fiskal, Kabupaten Bandung menanggapinya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Semangat dalam perda itu untuk mendesentralisasikan fiskal ke desa sangat tinggi. Pada bab II, mengenai prinsip kebijakan, disebutkan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Dana Perimbangan Desa merupakan (1) konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan (2) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Perbantuan. Pasal-pasal lainnya yang diatur dalam perda tersebut mengenai sumber pendapatan desa, mekanisme u m u m p e n g a l o k a s i a n , p e l a k s a n a a n , pertanggungjawaban, pengawasan, dan juga penghargaan dan sanksi. Pada pasal-pasal tersebut pengaturan diarahkan pada bagaimana, siapa yang terlibat, prosedur, dan lain sebagainya, yang semuanya mengarah pada memaksa desa untuk lebih berdaya dan mandiri dalam mengelola keuangan desa untuk kesejahteran masyarakat desa. Hal ini sangat menegaskan kedudukan perda ini sebagai bagian dari usaha untuk memberdayakan dan memandirikan desa melalui desentralisasi fiskal ke desa.

Alokasi dana desa: meningkatkan demokratisasi dan keberpihakan kepada kaum miskin desa VS peluang korupsi aparatur desa?Sebelum munculnya Perda 2/2006 setiap desa di


hal-14

Ba

gia

n I

I

hal-15

Kabupaten Bandung memperoleh dana sebesar Rp.50 juta per desa. Setelah disahkannya perda tersebut, besaran dana yang diterima oleh desa bervariasi sesuai dengan formula transfer fiskal. Secara keseluruhan, jumlah alokasi dana desa mencapai Rp. 56 milyar di tahun 2006. Dengan besaran ini, jumlah dana perimbangan desa yang diterima oleh setiap desa di tahun 2006 berkisar Rp.100 juta sampai Rp.206,5 juta, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang diterima desa di tahun sebelumnya.

Alokasi dana sebesar itu, tentu saja memiliki pengaruh tersendiri bagi dinamika pemerintahan desa. Ada semacam tuntutan bagi aparatur desa untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut bagi pemenuhan kebutuhan desa. Bahkan, bagi masyarakat sendiri, mungkin akan menjadi perhatian tersendiri dalam hal partisipasi dalam proses perencanaan di tingkat desa. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu peluang bagi berbagai pihak untuk meningkatkan proses dan kualitas perencanaan desa menjadi lebih demokratis dan partisipatif. Bahkan diharapkan alokasi dana desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di perdesaan. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah peluang yang muncul dengan adanya perda ADPD.

Selain peluang tersebut, dibaliknya terdapat tantangan bagi semua pihak untuk dapat mengubah situasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa, rendahnya kapasitas masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan, kultur yang tidak tepat (kumaha nu dibendo wae), dan moral hazard dari aparat. Jika situasi ini tidak teratasi maka ada kemungkinan penerapan ADPD sama dengan memindahkan budaya korupsi antar jenjang pemerintahan.


Ba

gia

n I

I

Peluang untuk mengembangkan kemandirian dan otonomi desa sudah datang dengan adanya alokasi dana dari pemerintah yang lebih tinggi pada desa. Terlepas dari berbagai hambatan yang menghadang, peluang ini harus tetap dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Disini kita menghadapi tantangan, bagaimana meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan dan penganggaran program, implementasi, dan pengawasannya. Sehingga di masa depan dana yang beredar di desa akan lebih berguna lagi bagi masyarakat desa khususnya bagi kelompok miskin.

hal-16


Ba

gia

n I

I

hal-17

Pendampingan Desa: Peningkatan Kapasitas Kelompok Miskin Dan Advokasi

Pemerintahan Desa Sehingga Lebih Berpihak Kepada Kelompok Miskin

Situasi pra-pendampinganMenyadari adanya peluang sekaligus tantangan di balik Perda ADPD, Perkumpulan INISIATIF memutuskan untuk membuat suatu skema intervensi pada tataran implementasi. Skema intervensi tersebut dirumuskan dalam suatu program yang bernama “Pengelolaan Keuangan yang Berpihak Kepada Kelompok Marjinal”. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat marjinal/miskin untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, khususnya dalam proses pengelolaan ADPD. Untuk mencapai tujuan ini, Perkumpulan INISIATIF menerapkan dua gagasan utama yaitu: (1) peningkatan kapasitas kelompok miskin; dan (2) advokasi pemerintahan desa sehingga lebih berpihak kepada kelompok miskin.

Pendampingan INISIATIF –yang dituliskan dalam buku ini- terhadap proses pengelolaan ADPD dilakukan mulai awal tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2007. Sebelum pendampingan dilakukan, kebijakan ADPD telah diterapkan oleh Pemda Kabupaten Bandung di sepanjang periode tahun anggaran 2006. Oleh karena itu, maka sebelum proses pendampingan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan studi evaluasi terhadap pelaksanaan ADPD pada periode tahun anggaran 2006. Studi evalasi dilakukan guna mendiagnosis persoalan implementasi ADPD.

BAGIAN III

Ba

gia

n I

IIB

ag

ian

III

hal-18

Studi evaluasi meliputi dua ruang lingkup substansi yaitu: (1) evaluasi terhadap prosedur implementasi; dan (2) studi terhadap dinamika politik desa dalam merespon munculnya ADPD. Studi dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik desa-desa di Kabupaten Bandung dengan metoda cluster. Berdasarkan metoda ini, karakteristik desa dapat dikategorikan menjadi 7 cluster utama. Dari tujuh cluster ini kemudian masing-masing dipilih satu desa untuk menjadi lokasi pendalaman. Meskipun tidak representative secara statistic, namun diharapkan pengelompokkan karakteristik desa ini dapat menjadi dasar sehingga hasil penelitian nantinya dapat mencerminkan karakter seluruh desa di Kabupaten Bandung.

Pada tataran prosedur implementasi ADPD, INISIATIF menggunakan 3 kriteria penilaian yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Temuannya adalah bahwa transparansi pengelolaan ADPD lebih diarahkan kepada pemerintah kabupaten daripada ke masyarakat desa. Hal ini karena kabupaten diposisikan dan memposisikan sebagai pihak yang memiliki kuasa atas pencairan ADPD dan penilaian terhadap proses implementasi rencana kerja desa yang memanfaatkan ADPD. Hal yang sama terjadi dengan aspek akuntabilitas. Apalagi ketika BPD bukan lagi merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan seperti periode sebelum tahun 2004. Untuk aspek partisipasi, hanya bergulir di sekitar elit lembaga desa. Hal ini karena masyarakat selama ini memang hanya terlibat dalam kegiatan proyek yang berlokasi di desa bukan proses tata pemerintahan desa, sebagaimana halnya ADPD.

Pada tataran studi dinamika politik lokal desa dalam merespon munculnya ADPD diperoleh kesimpulan yang menarik. Bahwa para kades sebenarnya tidak terlampau

hal-19

Ba

gia

n I

II

Pendampingan Desa:Peningkatan Kapasitas Kelompok Miskin

Dan Advokasi Pemerintahan DesaSehingga Lebih Berpihak Kepada Kelompok Miskin

puas –jika dibandingkan dengan kondisi sebelum munculnya perda- dalam hal penentuan jumlah 30% dana bantuan operasional aparatur desa. Karena dana ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dana bantuan penyelenggaraan pemerintahan desa (DBPPD) yang mereka terima sebelumnya, dan relatif tepat waktu yaitu tiap 3 bulan sekali. Ketidakpuasan ini mengakibatkan perilaku aparatur desa dalam memanfaatkan dana ADPD akan tergantung sekali kepada adanya tindakan pengawasan dari masyarakat setempat. Sebuah kasus menunjukkan bahwa bagi masyarakat yang tidak peduli, tidak tahu, dan tidak berpartisipasi dalam pemanfaatan ADPD, kades di desa tersebut malah mengkorupsinya. Hal ini diketahui oleh para kades dan bahkan camat tetapi mereka memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan desa lain.

Dari studi evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada potensi 'bahaya' yang mengancam implementasi ADPD di Kabupaten Bandung. Titik-titik bahaya yang pertama adalah ada kemungkinan bahwa kabupaten terlalu mengarahkan pemanfaatan ADPD sesuai dengan kacamata kabupaten, jadi tidak mendidik desa untuk dewasa dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan. Di sisi lain, kabupaten tidak melakukan pembinaan yang diperlukan desa. Titik bahaya yang kedua adalah memang adanya ketidaksiapan desa dalam mempraktikan perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa khususnya kelompok miskin. Bahaya kedua ini bisa menjadi justifikasi bagi kabupaten untuk melakukan intervensi yang terlampau jauh kepada desa. Sehingga timbul ketergantungan desa kepada petunjuk kabupaten dan makin menjauhkan desa dari kedewasaan berproses demokrasi.

hal-20



Ba

gia

n I

II

Kerangka intervensi yang disiapkan oleh INISIATIF pada dasarnya bermula dari diagnosis atas dua titik bahaya tersebut. Dengan kata lain, ada semacam scenario bahwa kerangka intervensi ini adalah obat dari gejala yang dikhawatirkan tadi.

Skema pendampinganPada intinya skema pendampingan desa dirancang sebagai bentuk penguatan kapasitas kepada desa. Penguatan kapasitas dipilih sebagai esensi skema pendampingan karena pendekatan ini di satu sisi tidak otomatis bersifat konfrontatif terhadap desa –sebuah pendekatan yang berpotensi ditolak desa- tetapi di sisi lain memiliki keleluasaan untuk menunjukkan kekurangan atas praktik perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan selama ini. Bahkan kekurangan tersebut dapat disimpulkan sendiri oleh para pihak di desa melalui proses pembelajaran yang dilalui.

Peran sebagai pendamping dalam hal ini dengan mudah dapat diterima oleh desa-desa di Kabupaten Bandung karena pada umumnya atau mungkin semua desa di Kabupaten Bandung mengetahui bahwa perjuangan advokasi Perda 2/2006 ADPD adalah dirancang oleh INISIATIF bersama dengan asosiasi para Kades, BPD, dan LKMD. Bahkan buku “Jalan Panjang Menuju Otonomi Desa di Kabupaten Bandung” yang merupakan historiografi dari proses advokasi tersebut telah dibagikan INISIATIF kepada desa-desa tersebut.

Keberterimaan INISIATIF oleh desa ini menuntut adanya kemampuan INISIATIF un tuk member i kan pendampingan pada tataran implementasi. Oleh karena itu, sebelum pendampingan dilakukan, INISIATIF telah menyiapkan diri dengan mendalami aspek teknis dari proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan

hal-21



Ba

gia

n I

II

keuangan desa. Persiapan dilakukan dengan menyusun modul yang siap untuk untuk dilatihkan dan dipraktikkan di desa. Bahkan modul perencanaan desa telah dipraktikkan pada tahun 2004 di beberapa desa di Kabupaten Bandung dalam suatu projek “Community Action Plan” yaitu membuat perencanaan jangka menengah dan tahunan desa.

Dengan adanya keberterimaan ini, apakah kemudian INISIATIF memilih untuk langsung masuk ke aparatur desa? Jawabannya adalah tidak. Mungkin sekilas akan nampak bahwa masuk langsung ke aparatur desa akan lebih menguntungkan dan memudahkan proses pendampingan, namun tidak demikian menurut pandangan kami. Pada jangka pendek memang akan memudahkan berlangsungnya semua kegiatan pendampingan. Pelatihan akan mudah dijalankan, penelitian akan mudah dilakukan, dan seterusnya. Tetapi cara yang mudah ini akan kemudian mendapat tantangan dan kelemahan yang sangat berat yaitu mudah pula bagi masyarakat khususnya kelompok marjinal untuk melihat dan menilai bahwa INISIATIF pada dasarnya adalah bagian dari pemerintah desa –yang notabene di mata kelompok miskin seringkali dianggap kurang berpihak pada mereka. Lantas apa langkah yang direncanakan akan ditempuh oleh INISIATIF?

Aktivis lokal: kunci pendampingan desaDalam skema pendampingan, kami merencanakan untuk menemukan terlebih dahulu aktivis lokal yang justru akan lebih banyak melakukan pendampingan terhadap desa nantinya. Aktivis lokal ini diharapkan menjadi suatu elit baru di tingkat lokal yang siap untuk membuka jalan bagi kelompok masyarakat marjinal yang ada di belakangnya. Pada kilasan jangka pendek mungkin menemukan, membina, dan memperkuat posisi tawar aktivis lokal

hal-22



Ba

gia

n I

II

tidaklah langsung memberikan hasil dalam arti tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan aparatur desa. Namun pada kilasan jangka panjang, strategi ini jauh lebih baik daripada langsung mendampingi aparatur desa. Isu keberlanjutan dari sebuah upaya pendampingan akan terjawab dengan kehadiran seorang aktivis lokal yang bahkan kemudian berkembang menjadi organisasi lokal.

Aktivis lokal adalah suatu istilah yang digunakan INISIATIF untuk membedakan dengan aktivis INISIATIF sendiri. Pada praktiknya aktivis lokal ini diidentifikasi dalam suatu proses asesmen, dengan harapan mereka memenuhi kriteria: (1) memiliki kilasan riwayat sosial yang baik di tengah masyarakat desa; (2) memiliki ciri dan potensi untuk menjadi pimpinan lokal di desanya; dan (3) masih muda, karena INISIATIF sedang merancang kepemimpinan yang dimulai oleh kaum muda. Asesmen dilakukan di tiap lokasi desa dampingan untuk pertama-tama menemukan orang lokal dengan ciri-ciri di atas.

Paska asesmen dan ditemukannya aktivis lokal, proses berlanjut kepada penguatan dan pembekalan terhadap aktivis lokal ini. Para aktivis lokal tentu saja harus memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan sikap yang baik dan berkarakter untuk melakukan pendampingan kepada para aparatur desa dan masyarakat desa khususnya kelompok marjinal. Pembekalan tidak hanya dilakukan dengan training, tetapi lebih jauh lagi INISIATIF menyediakan secretariat yang merupakan tempat para aktivis lokal dan para aktivis INISIATIF bertemu dan membangun suasana saling percaya, persahabatan, dan tentu saja di balik itu adalah peningkatan kapasitas dan motivasi.

Hal-23



Ba

gia

n I

II



Mengenal masalah kemiskinan desaSegera setelah aktivis lokal siap untuk melakukan pendampingan desa, mereka bersama-sama dengan aktivis INISIATIF melakukan pengenalan terhadap masalah kemiskinan desa. Ini adalah fokus substansi yang harus diadvokasi oleh para aktivis lokal. Dicatat betul dalam pemahaman para aktivis bahwa ADPD adalah salah satu sumber daya yang akan digunakan desa untuk mengatasi kemiskinan desa. Bahkan dilakukan mainstreaming bahwa persoalan kemiskinan adalah tanggungjawab Negara dan dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah desa melalui kebijakan yang dikeluarkannya.

Pengenalan terhadap kemiskinan desa tidak dilakukan melalui jalur konseptual dan teoretis, melainkan dibangun dengan proses diskusi dan pemahaman versi lokal di masing-masing desa. Para akt iv is menyelenggarakan serangkaian diskusi terfokus maupun wawancara dengan warga setempat terutama orang miskin itu sendiri. Melalui serangkaian proses ini ditemukan suatu pemahaman yang mereka sebut sebagai definisi mengenai kemiskinan. Konsep dan teori yang ada bukan berarti tidak digunakan sama sekali. Ia digunakan ketika proses perumusan solusi dibicarakan pada tahap selanjutnya dari pendampingan desa.

Mehamami demokrasi dan tata pemerintahan desaSelain memahami kemiskinan desa, para aktivis dan kelompok miskin dikenalkan juga pada konsep demokrasi dan tata pemerintahan desa. Hal ini penting karena selama ini masyarakat kebanyakan memang seolah membiarkan dan memiliki persepsi bahwa demokrasi dan tata pemerintahan desa adalah hanya urusan segelintir elit desa saja. Mereka sendiri tidak berhak dan tidak pantas terlibat. Padahal bukti menunjukkan bahwa elit

Hal-24

Ba

gia

n I

II



hal-22

–siapapun itu- tidak pernah bisa mewakili masyarakat secara utuh. Oleh karena itu aktivis lokal perlu untuk m e m a h a m i h a k d a n m e k a n i s m e u n t u k mengaktualisasikan hanya dalam proses demokrasi dan tata pemerintahan desa.

Mengorganisir kelompok miskin yang akan dibelaLangkah kegiatan lain yang perlu dilakukan aktivis lokal adalah mengorganisir kelompok miskin di desa tersebut untuk dapat diperjuangkan haknya dan bahkan membuat mereka memper juangkan send i r i haknya . Pengorganisasian selalu merupakan proses yang panjang. Oleh karena itu, ukuran yang realistis dipakai untuk pendampingan tahap pertama adalah keterlibatan kelompok miskin ini dalam berbagai proses diskusi dan musyawarah desa. Selain itu, diupayakan oleh aktivis lokal agar kelompok miskin mampu mengusulkan kegiatan pembangunan untuk kelompoknya.

Advokasi pemerintahan desaSegera setelah aktivis lokal diidentifikasi dan dilatih, dilakukanlah proses kolaborasi dengan pemerintahan desa. Kolaborasi dilakukan dengan cara meningkatkan daya tawar para aktivis lokal di mata elit desa. Para aktivis lokal ini dilibatkan oleh INISIATIF sebagai fasilitator dalam Musrenbang. Sehingga mereka tampil langsung di depan kades bahkan camat. Dengan adanya peran yang telah dijalankan oleh para aktivis lokal, maka diharapkan terbuka proses kolaborasi dengan pemerintahan desa untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin.

Implementasi skema pendampinganSkema pendampingan yang direncanakan di atas, diimplementasikan berbeda-beda di tiap desa. Perbedaan ini disebabkan oleh karena adanya konteks politik desa

Hal-25

Ba

gia

n I

II



hal-22

yang beragam pula. Ada desa yang aparatur desanya memiliki keterbukaan dan memiliki kapasitas untuk melakukan tata pemerintahan yang baik, namun ada pula yang tidak. Demikian seterusnya. Pada bagian 4 sampai dengan bagian 6, akan dipaparkan proses implementasi skema pendampingan di 3 desa yaitu Cileunyi Wetan, Sangkanhurip, dan Tarumajaya.

Hal-26

Ba

gia

n I

II

hal-27

Pengelolaan Keuangan Desa Dan Upaya Menghapus Ironi

Kampung Cibeusi, sebuah ironi di tengah menara gading ilmu pengetahuan Dari 11.000 orang mahasiswa yang menimba ilmu di empat universitas di Jatinangor, saya akan sangat bersyukur jika pernah ada satu atau dua orang dari mereka yang tahu ada sebuah kampung bernama Cibeusi. Tentu bukan Kampung Cibeusi yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Jatinangor tapi Kampung Cibeusi yang termasuk dalam wilayah Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Kampung Cibeusi adalah kampung yang seharusnya mendapat limpahan perhatian dan kumpulan keprihatinan. Kampung yang akan saya ceritakan ini adalah sebuah ironi yang kasat mata. Sebuah cerita menyedihkan namun tak terlihat padahal hanya berjarak kurang lebih 3 km dari sebuah peradaban manusia perkuliahan.

Mengapa Kampung Cibeusi menjadi sebuah ironi? Semata karena mereka masih hidup dalam kegelapan, serupa pada masa sebelum penemuan Faraday, disaat belum ditemukan cara untuk menyinari bumi di malam hari. Apa yang saya coba ceritakan adalah bahwa masyarakat di Kampung Cibeusi yang terdiri atas 2 RW hidup tanpa listrik pada tahun 2000-an, di abad milenium, di negeri yang katanya subur makmur.

Ketika pertama kali datang kesana, saya tak menyangka saya akan berjumpa dengan ironi. Kampung Cibeusi terlihat indah dari Bumi Perkemahan Kiara Payung. Rumah-rumah menyembul diantara pepohonan di kaki

BAGIAN IV

Ba

gia

n I

VB

ag

ian

IV

hal-28

Gunung Manglayang. Warna hijau perkebunan dan hutan masih mendominasi. Meski masyarakat tinggal di kaki gunung mereka tidak merusak alam.

Jalan yang ada di Kampung Cibeusi adalah jalan tanah yang hanya dilapisi dengan batu kasar yang pastinya licin di waktu hujan. Pengalaman menarik adalah ketika saya pertama kali melakukan observasi dan pemetaan di Kampung Cibeusi tersebut. Saya naik ojek dari Gerbang Kampus UNPAD. Di tengah jalan, saya beberapa kali harus turun dari motor dan berjalan kaki, karena kemiringan jalan hampir mencapai 90' sehingga akan membahayakan kalau motor dinaiki oleh dua orang. Karena terletak di kaki gunung tidak mengherankan jika hampir semua jalan di Kampung Cibeusi memiliki kemiringan yang cukup menimbulkan kesulitan dalam berjalan juga kengerian karena diapit jurang di kanan kirinya. Kadang selain mengencangkan gas di motornya, tukang ojek juga menggunakan kedua kakinya seperti ketika mengayuh sepeda agar motor tidak tertarik oleh gravitasi bumi.

Ketika sampai disana, hari sudah menjelang sore dan saya memutuskan untuk menginap di salah satu rumah warga. Betapa repotnya hidup tanpa listrik, tidak bisa men-charge telepon genggam dan laptop, tidak bisa menonton televisi, penerangan yang ada hanya lilin dan lampu teplok. Saya sungguh takjub, masyarakat Kampung Cibeusi bisa bertahan hidup tanpa listrik selama puluhan tahun. Saya pun tak habis pikir mengapa pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten bisa tidak peduli terhadap mereka selama puluhan tahun.

Kesempatan bermalam saya manfaatkan untuk melakukan pemetaan awal terhadap kondisi Kampung

hal-29

Ba

gia

n I

V

Pengelolaan Keuangan DesaDan Upaya Menghapus Ironi

Cibeusi khususnya dan Desa Cileunyi Wetan pada umumnya. Berdasarkan pengamatan saya dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan penduduk setempat, kondisi politik di Kampung Cibeusi dan Desa Cileunyi Wetan pada umumnya menunjukkan kondisi yang cukup unik. Kondisi ini akan saya bahas secara khusus dalam satu bagian. Sementara kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa ikatan kekeluargaan dan kekerabatan masih dijunjung tinggi. Akan tetapi nilai-nilai modernisasi dan individualisme mulai mewarnai dinamika kehidupan warga Kampung Cibeusi. Ini terlihat dari budaya gotong royong dan tolong menolong yang sudah tidak ada. Interaksi yang cukup intens dengan penduduk pendatang, dinamika kehidupan mahasiswa di Jatinangor, serta karakter Desa Cileunyi Wetan sendiri yang semi-urban yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan daerah-daerah lain di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa merupakan beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran nilai tersebut.

Bagaimana dengan kemiskinan? Ternyata kemiskinan masih melingkupi sebagian besar penduduk di Kampung Cibeusi. Angka drop-out dan jumlah penduduk yang berpenghasilan rendah cukup tinggi. Desa Cileunyi Wetan sebenarnya memiliki angka kemiskinan yang kecil, hanya 20% dari jumlah seluruh penduduk. Tetapi kondisi antara yang miskin dan tidak miskin menunjukkan disparitas yang nyata. Kelompok miskin di Desa Cileunyi Wetan yang salah satu terkonsentrasinya di Kampung Cibeusi benar-benar termarjinalkan dan dimarjinalkan dalam proses pembangunan dan perikehidupan.

Sesudah kunjungan pertama tersebut, saya dengan tegas menyimpulkan kondisi Kampung Cibeusi patut mendapat perenungan mendalam, perhatian, dan rencana tindak untuk sesuatu yang lebih dari sekedar

hal-30


Ba

gia

n I

V

penerangan tapi juga upaya kemanusiaan.

Elitisme tiga faksi dan lemahnya pengaruh kelompok miskin dalam perencanaan desa: tantangan untuk proses pendampinganMemetakan kondisi politik di Desa Cileunyi Wetan sangatlah tidak mudah. Kondisi di Desa Cileunyi Wetan terbilang unik. Saya sendiri beberapa kali terkecoh dan menganggap situasi politik Desa Cileunyi Wetan biasa saja seperti desa-desa dampingan lainnya. Konstelasi yang saya bayangkan terjadi hanya seputar pertarungan elit desa (Pemerintahan Desa, BPD, dan LPMD) dalam proses perencanaan dan penganggaran desa, proyek-proyek yang berlokasi di perdesaan, dan upaya untuk tetap mendapatkan dukungan dari konstituen masing-masing.

Namun yang terjadi di Desa Cileunyi Wetan lebih kompleks. Meski hakikatnya sama tentang upaya untuk memperoleh kekuasaan dan mengelola anggaran, Elitisme Pemerintahan Desa menjadi lebih rumit karena adanya tiga faksi. Dalam sejarah sepanjang berdirinya Desa Cileunyi Wetan tiga faksi ini sudah ada sejak lama dan berpengaruh besar dalam roda pemerintahan. Tiga faksi ini kita sebut saja: Faksi Keturunan DI/TII, Faksi Keturunan Partai Komunis, dan Faksi Pesantren Al-Jawami.

Sudah sejak jaman Orba, pemerintahan desa Cileunyi Wetan menjadi elitis, karena dipegang oleh kelas-kelas menengah desa yang korporatis dengan pemerintah kabupaten dan cenderung bergantung untuk bisa memperoleh akses politik dan ekonomi daripada menjadi bagian dari kekuatan desa bersama-sama dengan rakyatnya. Kepala Desa yang terpilih umumnya mayoritas berasal dari Faksi Pesantren Al-Jawami. Komitmen

hal-31


Ba

gia

n I

V

mereka terhadap penyelesaian persoalan dan pemberdayaan masyarakat relatif rendah. Pelayanan publik yang mereka berikan kepada warganya dan hanya sebatas administrasi kependudukan dan proyek-proyek fisik yang masuk ke desa. Adanya sentimen faksi ini nyata-nyata memarjinalkan faksi lain yang tidak berada dalam tampuk kekuasaan desa.

Lemahnya responsivitas elit desa terhadap penanganan masalah dan pemberdayaan masyarakat diikuti pula dengan rendahnya akses masyarakat khususnya kelompok marjinal untuk menyuarakan kepentingannya. Meski di Desa Cileunyi Wetan terdapat berbagai forum warga tetapi forum ini sering dikendalikan oleh tokoh masyarakat dan para pemimpin desa yang tidak memberikan ruang secara kritis kepada kelompok warga. Persoalan lain yang juga cukup pelik adalah keterbatasan rakyat untuk terlibat dalam forum desa. Dengan demikian partisipasi masyarakat pun lemah dalam proses penyusunan kebijakan dan program desa.

Keberadaan faksi-faksi ini juga memiliki dinamika tersendiri. Mereka dengan kelompoknya masing-masing memang aktif mengelola organisasinya, tetapi mereka lebih asyik dengan urusan internal kelompoknya, daripada urusan publik yang sesungguhnya. Banyak kelompok tani, misalnya, berusaha berdikari dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan gotong royong dan tukar pengalaman dalam mengembangkan usaha tani, tetapi tanpa mengaitkan bahwa kemiskinan yang mereka derita, ancaman kekeringan dan banjir serta rendahnya hasil bumi, yang diikuti oleh mahalnya input produksi merupakan akibat dari kesalahan pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan program. Kalaupun mereka bergerak, fokus perhatiannya tidak pernah ditujukan kepada desa karena karena desa dianggap tidak berdaya

hal-32


Ba

gia

n I

V

hal-33

untuk memecahkan masalah tersebut.

Selain itu banyak perkumpulan teritorial seperti RT, RW, dan Dusun yang sangat responsif dengan pembangunan komunitasnya juga masih terkungkung dalam ikatan komunalisme yang kurang terbuka untuk menggalang kerjasama ke luar dan membangun kontrol atas jalannya pemerintahan desa (Hudayana, 2003). Namun demikian, sesungguhnya jika mereka membidikkan tuntutan pada pemerintah desa, berbagai upaya untuk memajukan usaha taninya bisa diurus. Desa bisa menjadi fasilitator bagi pembangunan pertanian dan menyediakan anggarannya untuk mengurangi penderitaan petani. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika komponen masyarakat sipil desa ini mampu mendorong program pembangunan yang populis sehingga program yang muncul bukan produk dari lingkaran kaum elit di desa semata.

Selain cenderung asyik dengan dunianya sendiri yang tertutup, kelompok-kelompok warga juga sering justru bertikai dan terjebak dalam konflik aliran dan komunal. Ini juga yang terjadi di Desa Cileunyi Wetan selama puluhan tahun. Literatur tentang konflik aliran telah mengungkapkan bahwa orang desa terjebak dalam konflik ideologi daripada menjalin kerjasama dan saling percaya untuk membangun kepentingan publik di desanya. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan politik bagi kelompok-kelompok warga sehingga modal sosial mereka tidak dieksploitasi untuk konflik komunal dan aliran melainkan untuk membangun komunitasnya secara inklusif. (FPPD: 2007)

Kecenderungan berikutnya ternyata masyarakat sipil di desa masih lemah dalam memberikan keberpihakan kepada kelompok marjinal seperti kaum perempuan, buruh tani, dan orang-orang miskin. Mereka ini relatif


Ba

gia

n I

V


terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan di desa karena mereka dianggap bukan sebagai kelompok yang memegang kekuasaan. Kultur politik seperti itu membuat kelompok marjinal ini dipandang sebagai beban, bukan sebagai kelompok yang justru paling berhak memperoleh program pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya keadilan sosial. Kondisi-kondisi khusus ini merupakan tantangan yang cukup signifikan dalam proses pendampingan di Desa Cileunyi Wetan.

Memulai pendampingan kelompok marjinalFGD dengan kelompok marjinal, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakatSebelum proses pendampingan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan FGD/Diskusi Kelompok Terfokus dengan kelompok marjinal, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat untuk memetakan kondisi Desa Cileunyi Wetan. Fokus diskusi dengan pemerintahan desa dan masyarakat marjinal adalah tentang persepsi serta kebutuhan mereka selama ini tentang proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di tingkat desa. Fokus diskusi juga membahas dinamika politik di desa yang terdiri atas tiga faksi kepentingan dan agar terpetakan para stakeholders di desa yang dapat mendukung program, serta agar Perkumpulan INISIATIF tidak terbawa dalam semesta permasalahan di desa yang tidak relevan dengan tujuan pokok yaitu mendorong proses pengelolaan keuangan di tingkat desa yang pro terhadap kepentingan kelompok marjinal.

Ketika pelaksanaan diskusi, kami disambut baik dan para warga dengan mudah memahami maksud kami serta sangat bersemangat untuk bersama-sama mewujudkan perencanaan dan penganggaran partisipatif di desa. Diskusi berjalan sangat seru karena masyarakat sudah lama merasa tidak puas dengan kondisi pemerintahan

hal-34

Ba

gia

n I

V

desa sekarang. Selain itu yang cukup menggembirakan terdapat keterwakilan perempuan dari unsur tokoh masyarakat dan pemudi meski masih secara fisik saja. Undangan diskusi ini dirancang terpisah pada level elit dan pada level kelompok marjinal agar tidak terjadi tirani partisipasi.

hal-35


Ba

gia

n I

V


hal-36

Ba

gia

n I

V

Box 1. Hasil diskusi kelompok terfokus

Diskusi Kelompok Terfokus yang dilakukan dengan Kelompok Marjinal, Pemerintahan Desa, dan Tokoh Masyarakat ini menunjukkan beberapa kondisi aktual Desa Cileunyi Wetan yang perlu mendapat penyikapan serius, diantaranya banyaknya masalah di desa yang tidak bisa diatasi karena masalah tersebut bukan kewenangan desa. Implikasinya Pemerintahan Desa Cileunyi Wetan menginginkan dan ingin mendorong lahirnya Perda Devolusi Kewenangan.

Forum diskusi merekomendasikan agar Pemerintahan Desa perlu menyesuaikan kegiatan pembangunan di desa dan kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, yaitu pengurangan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, peningkatan infrastruktur layanan publik.

Pada tataran internal kelembagaan desa, forum menilai bahwa Kepala Desa saat ini tidak transparan, resisten bila diajak menuju perubahan tata pemerintahan yang lebih baik dan juga resisten terhadap kritik atau masukan dari BPD dan masyarakat. Contoh kasus: BPD, masyarakat umum, dan kami dari Perkumpulan INISIATIF tidak bisa mengakses dokumen ADPD dan dokumen APBDes karena berbagai alasan misalnya dokumen-dokumen tersebut masih dalam pemeriksaan BAWASDA Kabupaten Bandung, khawatir riskan dan rawan menimbulkan konflik di masyarakat, serta adanya peraturan yang mengatur bahwa Kepala Desa hanya

memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati saja, dan tidak adanya peraturan yang mengharuskan Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD apalagi ke masyarakat, kemudian meskipun banyak hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sudah diatur melalui PerDes tetapi Kepala Desa t idak menjalankannya.

Dalam rangka mereformasi tata pemerintahan desa, perlunya konsolidasi antara BPD dan seluruh komponen masyarakat di Desa Cileunyi Wetan untuk membuat konsensus mengenai Calon Kepala Desa dan Pemerintahan Desa seperti apa yang mereka inginkan serta keterlibatan mereka dalam mengawal Proses Pilkades hingga pengawalan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Cileunyi Wetan.

Pemerintahan Desa Cileunyi Wetan harus lebih memiliki keberpihakan kepada masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa, serta memiliki kemauan politik untuk membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat marjinal di Desa Cileunyi Wetan agar dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran. Untuk itu forum diskusi juga mengusulkan agar pihak INISIATIF segera melakukan pendampingan untuk menyusun RPJMDes, RKPDEs, dan APBDes bersama dengan Pemerintahan Desa.


hal-37

Ba

gia

n I

V

hal-38


Ba

gia

n I

V

Assessment fasilitator/pendamping desa/aktivis lokalSetelah melakukan FGD dengan kelompok marjinal, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat, tahapan berikutnya adalah menentukan fasilitator atau pendamping desa. Sebenarnya kami sudah memiliki kontak potensial di Desa Cileunyi Wetan yang teridentifikasi dari program-program Perkumpulan INISIATIF sebelumnya. Kontak potensial tersebut adalah Muhammad Effendi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Pandi.

Pak Pandi cukup terkenal di Desa Cileunyi Wetan, selain menjadi Guru Honor di salah satu Sekolah Dasar (SD), ia adalah orang yang memiliki banyak aktivitas dan senang bergaul. Ia menjalin hubungan baik dengan pemerintah desa, BPD serta LPMD. Ia sering dipercaya untuk melakukan proses pendataan oleh BPS maupun lembaga lainnya. Ia juga menjadi ustadz di Perkumpulan Keagamaannya. Popularnya Pak Pandi juga dikarenakan tampilan fisiknya yang unik. Ia memelihara janggutnya dan berbicara dengan logat seperti orang arab, selain memang wajahnya agak mirip orang arab. Pernah ada warga yang memberikan celetukan, Pak Pandi seperti Osama Bin Laden. Tapi ia santai dan cuek saja. Meski begitu, Pak Pandi disegani oleh pemerintahan desa, karena ia tidak berafiliasi dengan faksi atau partai politik apapun di Desa Cileunyi Wetan, ia tidak mudah terkooptasi, dan tidak pernah mau menerima suap atau sogokan. Ia single fighter bagi kepentingan warga di RW-nya yang sangat marjinal.

Tetapi seorang Pandi saja belum cukup, perlu Pandi-Pandi lainnya untuk mendorong reformasi pengelolaan keuangan desa yang pro terhadap kepentingan kelompok marjinal. Maka saya melakukan pemetaan terhadap kontak potensial lain yang diharapkan bisa melakukan

hal-39


Ba

gia

n I

V

peran-peran seperti Pak Pandi.

Pemetaan yang saya lakukan menunjukkan terdapat beberapa kelompok masyarakat dan kelompok marjinal, misalnya kelompok usaha rumah tangga, kelompok warung kecil, kelompok buruh pabrik, kelompok pengangguran, dan kelompok tukang ojek. Lalu, saya tertarik untuk mengajak salah satu dari kelompok marjinal tersebut untuk menjadi calon aktivis lokal. Saya memutuskan mengambil calon aktivis lokal dari kelompok ojek yaitu Saudara Ayi. Ia menyatakan setuju karena selain mengojek ia juga tidak memiliki aktivitas lain dan ia juga ingin berusaha meningkatkan pendapatan rekan seprofesinya.

Berikutnya, saya melanjutkan survey kampung dan kelompok masyarakat yang ada di Kampung Sindangsari. Di kampung ini juga terdapat lembaga pendidikan yaitu MTs, MA, dan STAI Yapata Al-Jawami. Menurut informasi dari penduduk, kelompok pesantren ini merupakan kelompok yang cukup berpengaruh dan berpotensi memarjinalkan kelompok lain yang tidak sejalan dengan mereka. Ketika saya datang ke lingkungan Al-Jawami tersebut, disana sedang terjadi proses belajar-mengajar. Karena guru-guru yang lain sedang sibuk, maka saya disarankan untuk ke ruang guru saja. Ternyata disana saya bertemu salah seorang anggota BPD, yaitu Bapak Aap Budi Sariphidayat. Tadinya saya ingin mewawancarai guru lain, tapi karena ada Bapak Aap maka saya langsung saja memutuskan untuk mewawancarai beliau, dan ia pun setuju. Pertimbangannya, selain saya mengenal beliau karena ia pernah mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran partisipatif untuk pemerintahan desa, ia juga representatif dari sisi anggota masyarakat yang memiliki banyak jabatan penting. Selain sebagai seorang anggota BPD, seorang guru, aktivis Islam, ia juga seorang

hal-40


Ba

gia

n I

V

Ketua RT. Wawancara berlangsung cukup lancar, karena ia sedang tidak ada jam pelajaran sehingga dapat fokus menjawab berbagai pertanyaan.

Kemudian saya melanjutkan pemetaan awal terhadap kontak potensial baru ke kampung-kampung lain yang ada di Desa Cileunyi Wetan. Karena posisi kampung ini yang berdekatan dengan jalan raya, terminal, dan pasar, sehingga sebagian besar penduduk tidak lagi memiliki karakter penduduk perdesaan. Sistem nilai yang dianut warga cenderung mulai bergerak ke arah individualistis dan materialistis. Kepedulian sosial warga mulai berkurang apalagi menyangkut masalah kemiskinan. Banyak warga yang menolak karena sibuk atau m e n y a t a k a n e n g g a n u n t u k m e n j a d i fasilitator/pendamping desa. Lalu saya beralih ke Kampung Pajaten, di kampung ini warga miskin terlihat cukup banyak dan sebarannya merata. Kemudian saya bertemu dengan beberapa warga kampung sekitar yang sedang berkumpul di salah satu rumah. Akhirnya saya mewawancarai Bapak Dadi yang merupakan pemilik rumah dan ia bersedia menjadi aktivis lokal.

Kegiatan yang akan saya lakukan berikutnya yaitu berkelil ing Kampung Sindangwargi, Kampung Bojongmalati, dan Kampung Kara untuk memetakan kelompok masyarakat, kelompok marjinal berikut marjinalitas yang terjadi. Kemudian saya bertemu dengan beberapa warga setempat, wawancara singkat mengenai kondisi kampung. Lalu, oleh warga saya disarankan untuk bertemu dengan Ketua RT, Ketua RW, atau tokoh masyarakat setempat. Akhirnya atas referensi warga, saya bertemu dengan Sekretaris RW 2 yaitu Bapak Budiman, dan kami berbincang banyak hal mengenai kondisi Desa Cileunyi Wetan secara umum, kondisi Kampung Kara, potensi dan masalah-masalah

hal-41


Ba

gia

n I

V

yang ada di Desa Kampung Kara, berikut kondisi masyarakat yang mulai individualistis. Setelah pembicaraan tersebut, saya melihat bahwa Budiman berpotensi untuk menjadi Calon Aktivis Lokal. Ketika saya tawarkan kesempatan tersebut, ia langsung menyambut senang usulan saya karena ia senang berorganisasi dan cukup lama tergabung dengan Karang Taruna Tingkat RW.

Survey kali ini dilakukan mulai dari Kampung Cileunyi, Kampung Paledang, Komplek Bumi Abdi Negara, dan Kampung Babakan Situ. Saya memetakan kelompok masyarakat, kelompok marjinal berikut marjinalitas yang terjadi di masing-masing kampung. Kelompok masyarakat tersebut diantaranya, yaitu kelompok pasar, kelompok terminal, kelompok pekerja serabutan, kelompok usaha kecil, kelompok usaha rumah tangga, kelompok ibu rumah tangga, dan lainnya. Informasi ini d i p e r o l e h m e l a l u i pengamatan, data sekunder, dan wawancara dengan warga setempat. Di 4 kampung ini, kelompok marjinal yang paling kentara adalah kelompok perempuan atau ibu rumah tangga. Lalu, saya berencana ingin mengambil calon aktivis lokal dari kelompok perempuan. Tadinya saya ingin mengambil warga biasa, namun kebanyakan dari mereka walaupun kelihatan sangat ingin bergabung tapi menolak karena berbagai alasan misalnya tidak percaya diri, rendah diri, sibuk mengurus anak, takut dimarahi suami, dan latar belakang pendidikan yang rendah. Akhirnya, assessor memutuskan untuk mengambil calon aktivis lokal dari Kelompok PKK, Ibu Iis, Widaningsih, dan Ulfa.

Hari berikutnya saya berkeliling Kampung Paledang,

hal-42

Proses pendampingan: membuka r u a n g d a n p e m a h a m a n pemerintahan desa, menguatkan kelompok miskin, dan mendorong kolaborasi untuk keberpihakan kepada kelompok miskin.


Ba

gia

n I

V

Kampung Panyaungan, dan Kampung Kara, untuk memetakan calon aktivis lokal. Meskipun saya telah dapat memetakan kelompok masyarakat dan kelompok marjinal yang ada di masing-masing kampung. Namun, ternyata sulit juga untuk mengajak mereka menjadi calon aktivis lokal. Karakteristik wilayah dan penduduk yang semi-urban membuat sebagian warga cukup apatis dan individualistis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat sekitar dan pemerintahan desa. Mereka cenderung bergerak jika ada satu orang atau satu kelompok yang menjadi pionir dan terdapat bukti dari upaya atau gerakan sosial yang dilakukan. Akhirnya, berdasarkan referensi dari masyarakat sekitar, saya disarankan untuk menemui Ketua RW 2 Kampung Kara yaitu Bapak Yayan, karena menurut warga sekitar beliau sangat aktif berorganisasi dan cukup pandai berdiplomasi. Lalu, saya mendatangi rumah Bapak Yayan dan bertemu dengan beliau. Ternyata benar apa yang dikatakan warga setempat, beliau sangat cerkas menyampaikan ide-idenya mengenai pembangunan di kampungnya. Ia setuju menjadi calon aktivis lokal.Proses assessment fasilitator/pendamping desa/aktivis lokal ini memberi catatan tersendiri kepada saya. Ada banyak prasyarat seseorang mau menjad i fasilitator/pendamping desa/aktivis lokal yang merupakan pekerjaan yang tidak dibayar serta membutuhkan komitmen dan dedikasi. Proses ini menjadi lebih mudah bila fasilitator/pendamping desa/aktivis lokal berasal dari kelompok marjinal yang memang membutuhkan upaya-upaya perubahan untuk peningkatan kualitas kehidupannya. Tetapi alangkah baiknya bila upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok marjinal juga didukung oleh kelompok non marjinal.

Peningkatan kapasitas pemerintahan desaMengapa peningkatan kapasitas pemerintahan desa

hal-43


Ba

gia

n I

V

dibutuhkan? Apakah desa memang “tidak mampu” dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan? Lalu kapasitas apa yang harus dikembangkan?

Paling tidak ada tiga relevansi besar mengapa peningkatan kapasitas pemerintah desa dibutuhkan? Pertama, kapasitas pemerintah desa memang terbatas dalam soal menjalankan fungsi regulasi, pelayanan dan pemberdayaan a tau fungs i pemer in tahan , pembangunan, dan kemasyarakatan. Bahkan belakangan para perangkat desa tidak hanya menuntut kesejahteraan, tetapi mereka juga selalu mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dilakukan peningkatan kapasitas atau “pembinaan” yang intensif kepada desa, lebih dari sekedar sosialisasi peraturan dalam tempo satu hari.

Kedua, pengembangan kapasitas desa selama ini tidak memperoleh perhatian yang serius dari/oleh pemerintah. Sejak dulu pemerintah telah mempunyai kebijakan dan perangkat pengembangan kapasitas, misalnya melalui skema pendidikan dan latihan, terhadap pegawai negeri sipil baik pusat maupun daerah. Sekarang di era otonomi daerah, pemerintah pusat melalui Depdagri dan Bappenas yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga donor internasional, telah mengeluarkan kerangka nasional dan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Tetapi skema yang sama tidak masuk ke desa. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten, salah satunya Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus desa, sampai sekarang belum mempunyai kebijakan dan kerangka kerja yang memadai untuk mengembangkan kapasitas pemerintah desa. Fasilitasi

hal-44


Ba

gia

n I

V

pemerintah kabupaten selalu terbatas pada sosialisasi kebijakan dan pemberian pelatihan singkat yang bersifat ad-hoc. Pengembangan kapasitas pemerintah desa justru sering dilakukan oleh pihak ketiga (perguruan tinggi maupun NGOs), tentu dengan energi dan jangkauan yang sangat terbatas.

Ketiga, kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) desa. Kapasitas pemerintah desa dan komunitas lokal merupakan bagian inheren dalam proses desentralisasi yang menjadi semakin penting ketika kebijakan desentralisasi menyerahkan kekuasaan, tanggung jawab, dan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, desa, dan komunitas lokal.

Pada titik mana seharusnya peningkatan kapasitas desa dilakukan? Untuk menjawab ini kita perlu mencermati di semua level pemerintahan, termasuk di desa, selama ini dikenal ikon SDM (sumberdaya manusia), yang sebenarnya untuk menunjuk kemampuan individual pemimpin, perangkat, maupun masyarakat. Lebih dari sekadar kemampuan individual (SDM), kapasitas desa merupakan sesuatu yang sistemik dan manajerial, yang di dalamnya mengandung proses interaksi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat dan warga. Rencana strategis desa, rencana pembangunan, Peraturan Desa, dan APBDes merupakan empat basis dan instrumen kapasitas desa. Keempatnya bukanlah sesuatu yang dimonopoli oleh pemerintah desa dan BPD, meski keduanya mempunyai kewenangan dan tanggungjawab besar, tetapi juga harus melibatkan unsur-unsur masyarakat, sehingga semua aktor di desa mempunya i ke sempa tan be r s ama be l a j a r mengembangkan kapasitas. (Sutoro Eko: 2007)

hal-45


Ba

gia

n I

V

Upaya untuk mendorong reformasi pengelolaan keuangan desa yang berpihak pada kelompok marjinal tentu saja tidak serta merta bisa dilakukan meski telah timbul kesadaran dan kebutuhan dari masyarakat yang selama ini dimarjinalkan dalam proses pembangunan. Juga tidak sekedar membutuhkan kemauan dari Aparatur Pemerintahan Desa. Reformasi adalah upaya yang membutuhkan prasyarat. Salah satu prasyaratnya adalah penguasaan terhadap substansi yang hendak direformasi dan peningkatan kapasitas pelaku reformasi. Untuk itu langkah pertama dalam proses pendampingan di Desa Cileunyi Wetan ini adalah pelatihan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang ditujukan kepada Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Kepala Dusun, dan Masyarakat Marjinal di Desa Cileunyi Wetan.

Metode Pelatihan ini menggunakan metode Pembelajaran Orang Dewasa, yaitu membantu orang dewasa belajar bukan mengajar orang dewasa, karena orang dewasa sudah memiliki banyak pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman, orang dewasa juga tidak akan suka diperintah untuk melakukan sesuatu kecuali jika mereka diberi kesempatan untuk bertanya “mengapa” dan mengambil keputusannya sendiri.

Kemudian bahwa latar belakang Perkumpulan INISIATIF yang terdiri atas akademisi berbasiskan teori diantaranya mengenai tata pemerintahan desa yang baik serta perencanaan dan penganggaran partisipatif di tingkat desa. Latar Belakang Pemerintah Desa adalah Praktisi yang, melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan praktik di lapangan dan secara otodidak. Pelatihan ini tidak hendak mencari mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mencoba saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan untuk mencari praksis terbaik. Terlepas dari semua

hal-46


Ba

gia

n I

V

alasan itu, diharapkan dengan adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas terhadap pemerintahan desa, maka akan terbuka ruang bagi terjadinya proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang lebih berpihak kepada kelompok miskin.

Materi yang dilatihkan kepada peserta diantaranya: (1) Tujuan dan Alur Pelatihan; (2) Otonomi Desa, Tata Pemerintahan Desa Yang Baik, dan APBDes Yang Berpihak Kepada Kelompok Miskin; (3) Pola Perencanaan Pembangunan; (4) Mengenal RPJMDes; (5) Menyusun RKPDes; (6) Struktur APBDes; (7) Revisi APBDes; (8) Pengantar Monev APBDes dan (9) Monev APBDes Partisipatif.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini berlangsung dengan kondusif dan menyenangkan serta saling berbagi pengalaman, kritik, dan masukan antara fasilitator dan peserta. Tidak ada hambatan berarti dalam proses pelatihan karena sebagian besar peserta sudah memiliki pengalaman mengikuti pelatihan dan sehari-harinya aktif di berbagai organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, maupun keagamaan.

Selain itu dari 15 orang peserta, 2 orang berpendidikan sarjana, 9 orang berpendidikan SLTA, sisanya SLTP dan SD. Dibandingkan dengan dua desa lainnya yang didampingi dalam Program ini, Desa Cileunyi Wetan adalah desa yang secara kualitas pendidikan lebih baik. Dua desa lainnya mayoritas unsur Pemerintahan Desanya berpendidikan SD dan SLTP.

Paska pelatihan peserta diminta untuk mengisi lembar evaluasi diri dan rencana tindak lanjut. 80% peserta menyatakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka terhadap konsep perencanaan dan


hal-47

Ba

gia

n I

V

penganggaran partisipatif lebih baik. 20% peserta menyatakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka bertambah.

Bagian paling menarik menurut saya adalah setelah pelatihan. Masing-masing peserta diminta untuk menuliskan rencana tindak lanjutnya paska pelatihan. Pernyataan di lembar evaluasi diri itu selayaknya tidak hanya diatas kertas tetapi alangkah baiknya diterjemahkan juga dalam kehidupan nyata berpemerintahan desa. Peserta dari unsur Pemerintah Desa, BPD, maupun LPMD membuat beberapa rencana tindak lanjut seperti melakukan perencanaan dan penyusunan APBDes, sosialisasi dan dialog dengan warga, mengadakan rapat dengan para Ketua RT, membentuk tim monitoring, mengajak pemerintah desa untuk lebih transparan, dan lainnya.

Ada juga rencana tindak lanjut yang tidak terkait dengan perencanaan dan penganggaran partisipatif: seperti mengerjakan tanggulan untuk mengairi sawah, membangun pesantren, melanjutkan pembangunan fisik, dan lainnya. Hal ini dimaklumi dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya kapasitas dan kemampuan pemahaman karena latar belakang pendidikan atau bisa juga disebabkan peserta tidak dapat menyerap seluruh proses pelatihan. Ini semua bagian dari dinamika pelatihan tersebut.

Tentu sangat disadari bahwa peningkatan kapasitas jelas lebih dari sekedar pelatihan, sebab pelatihan (yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan) hanya mampu menjangkau kapasitas pada sisi individual. Pelatihan tidak secara langsung menjangkau kapasitas institusional dan sistem, kecuali kalau alumni pelatihan secara gigih dan langsung menerapkan pembelajaran


hal-48

Ba

gia

n I

V

pelatihan pada level institusi dan sistem pemerintahan desa. Meskipun demikian, pelatihan harus dilaksanakan sebagai langkah awal peningkatan kapasitas.

hal-49

Kutipan disampig diambil dari wawancara dengan Jajang, seorang kepala rumah tangga yang hampir 15 tahun bekerja sebagai pedagang sapu keliling. Ia tak sempat m e n g e c a p b a n g k u s e k o l a h k a r e n a kehidupan keluarganya juga miskin dan ia merupakan anak ke-5 dari 11 bersaudara. Sejak umur belasan tahun, ia telah biasa bekerja serabutan dan akhirnya m e m i l i h p e ke r j a a n sebagai pedagang sapu keliling.

Cer i ta Jajang menjadi i lustras i yang juga menggambarkan kondisi sebagian besar rakyat di negeri subur ini. Jika kita menggunakan standar kemiskinan yang dipakai oleh Bank Dunia yaitu pendapatan US$ 2 perhari, maka 60% penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Kemiskinan memang menyisakan beban berat bagi rakyat Indonesia. Tidak sekedar itu, kemiskinan dalam berbagai bentuk, membuat rakyat tidak hanya terpaksa hidup serba terbatas, bahkan dalam beberapa situasi mereka terjebak hutang seumur hidupnya.

Pernyataan yang cukup fatalis adalah bahwa Jajang dan keturunannya sudah ditakdirkan untuk miskin. Karena ia lahir dari keturunan miskin, yang tidak bisa menyekolahkannya, tidak memberinya keterampilan hidup (life skill), dan tidak memberinya banyak

“Saya pingin gak miskin, saya kurang keras gimana berusaha, saya tiap hari dagang sapu keliling dari kampung yang satu ke kampung yang lain dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Cuman dapat 15.000 per hari, itu teh gak cukup untuk makan. Lauk ikan asin udah mewah buat kami. Kadang kami cuma makan dengan garam aja. Anak saya 5, gak ada yang sekolah, sekolah juga cuman SD itu juga gak tamat. Istri saya jadi buruh tani, penghasilannya cuma 7000 per hari, itu juga udah abis buat bayar utang sama rentenir. Mungkin sudah takdir kami ini keturunan miskin”.(Jajang, Pedagang Sapu Keliling di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung).


hal-50

Assessment kemiskinan partisipatif

Ba

gia

n I

V

kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Imbasnya, ia buta huruf, hanya bisa menghitung. Dengan kondisinya yang miskin, tragedi tersebut terulang lagi. Ia pun tidak mampu meningkatkan derajat kehidupan anak-anaknya sehingga ia dan keluarganya tercengkeram dalam lingkaran kemiskinan (intergeneration poverty). Hal yang cukup menggembirakan bahwa ia masih mampu dan mau bekerja dengan halal.

Tapi pertanyaan yang menggelitik kemudian, untuk apa kondisi Jajang ini kita ungkapkan? Mana buktinya jargon-jargon yang menyatakan akan memutus lingkaran kemiskinan. Nyata-nyata BLT, SLT, Raskin, hanya menjadi penghibur lara sesaat. Jajang hanyalah salah satu korban marjinalitas pembangunan yang berlokasi di desa. Ternyata pembangunan menyisakan kantong-kantong kemiskinan yang mayoritas masih berlokasi di desa. Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang setua peradaban manusia, tapi pemahaman terhadapnya dan upaya untuk mengentaskannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Ideologi dan teori modernisasi dan pembangunan yang kini menjadi arus utama teori dan praktik perubahan sosial itu, justru menciptakan pelbagai ketidakdilan dan melanggengkan struktur ekonomi yang tidak adil dan ketergantungan; menguatkan proses dominasi kultur dan pengetahuan; memperkokoh penindasan politik, hingga mempercepat pengrusakan lingkungan. Itu semua menunjukkan bahwa diskursus pembangunan merupakan suatu proses pendominasian secara intelektual, politik, ideologi, ekonomi, dan kultur. Dari banyak studi menunjukkan bahwa ideologi dan teori pembangunan dan modernisasi, sejak dalam gagasan dan konsepsi dasarnya sesungguhnya tidak mengandung

hal-51


Ba

gia

n I

V

maksud dan tujuan agar tercipta dunia yang lebih baik dan adil secara mendasar.

Yang terjadi dominasi tersebut akhirnya menimbulkan eksploitasi dan penindasan satu kelompok terhadap kelompok yang lain, bahkan memarjinalkan banyak kelompok dalam aspek kehidupan di perdesaan maupun diperkotaan. Sumber-sumber penghidupan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimonopoli oleh kelompok elit masyarakat.

Di Indonesia, kemiskinan terbesar ditemui di perdesaan, khususnya komunitas petani. Demikian juga komunitas perempuan dan anak-anak di perdesaan selalu diabaikan suaranya meski memiliki andil yang besar dalam pembangunan pertanian dan pelestarian alam. Kemiskinan dan marjinalisasi petani di perdesaan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah tentang pembangunan pertanian dan perdesaan yang kurang berpihak pada petani dan komunitas desa.

Komunitas marginal di perdesaan, sering kali tidak mempunyai asset, kekuasaan, dan hanya hidup dalam sektor-sektor yang tidak banyak menentukan. Pembangunan desa pada praktiknya merupakan praktik marginalisasi. Perdesaan dan penduduk desa dimarginalkan dalam pengertian fisik, politik, dan dalam arti kesejahteraan. Secara fisik seringkali pembangunan perdesaan berimplikasi pada lokasi tempat tinggal tinggal yang harus digusur. Secara politik masyarakat desa tidak punya kemampuan dan kesempatan untuk bersuara dalam proses politik, serta juga tidak punya kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka dalam proses pembuatan kebijakan tentang dirinya. Serta dalam arti kesejahteraan, kelompok miskin desa akhirnya harus mengikuti slogan-slogan atau

hal-52


Ba

gia

n I

V

kepentingan di luar dirinya yang dipaksakan secara struktural fungsional, misalnya slogan demi kepentingan publik

Semua ini tidak lepas dari model pembangunan yang konsepnya ternyata masih banyak meminta korban orang-orang atau komunitas pinggiran/termarjinalkan. Maka konsep semacam ini perlu ditinjau kembali. Untuk itu diperlukan penelitian dan pemahaman untuk mengidentifikasi kebutuhan komunitas marginal dan menampung aspirasi mereka sehingga mampu memadukan konsep-konsep pembangunan yang tanpa harus membentuk marginalisasi.

Assessment terhadap kondisi kemiskinan di dalam komunitas sebagai bagian dari proses pendampingan ini bertujuan untuk: 1) melihat siapa warga masyarakat yang tergolong miskin menurut perspektif masyarakat setempat, 2) bagaimana karakter problem kemiskinan yang mereka alami, 3) ragam strategi untuk bertahan ataupun keluar dari kemiskinan.

Assessment ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa pandangan dan pengetahuan masyarakat tentang siapa yang dianggap miskin di dalam komunitasnya merupakan hal yang penting dipahami untuk melihat efektivitas program-progam penanggulangan kemiskinan yang ada. Pengetahuan ini juga strategis sebagai titik masuk untuk menggali lebih dalam mengapa warga tersebut menjadi miskin, sejauh mana mereka bisa keluar dari kemiskinannya, dan hal-hal apa yang memungkinkan itu terjadi.

Cara yang diterapkan untuk mengidentifikasi warga miskin di sebuah komunitas yaitu melalui wawancara individual dan mendalam dan pengamatan langsung

hal-53


Ba

gia

n I

V

terhadap kondisi kehidupan mereka yang telah digolongkan sebagai warga miskin. Hasil wawancara ini kemudian diverifikasi melalui diskusi berkelompok yang melibatkan warga. Diskusi kelompok ini dilakukan beberapa kali dengan kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk melihat variasi pandangan yang ada di antara kelompok dan lapisan sosial yang berbeda.

Karakter persoalan kemiskinan merupakan hal yang cukup kompleks karena mencakup berbagai dimensi kehidupan kelompok-kelompok miskin dan hubungan mereka dengan warga masyarakat lainnya yang tidak tergolong miskin. Persoalan mereka juga berkaitan dengan dimensi ekonomi dan politik di tingkat lokal maupun di tingkat masyarakat yang lebih luas.

Hasil assessment ini menunjukkan terdapat beberapa kelompok marjinal di Desa Cileunyi Wetan, diantaranya: (1) Warung Sederhana; (2) Buruh Pabrik; (3) Tukang Ojek; (4) Kelompok Pemuda-Pemudi Pengangguran; (5) Buruh Tani/Petani Penggarap; (6) Ibu Rumah Tangga yang Miskin dan Tidak Produktif; (7) Pedagang Asongan; (8) Pekerja Serabutan; (9) Jompo dan Difabel.

Dari hasil analisis Assessment Kemiskinan Partisipatif, teridentifikasi beberapa isu penting yang melingkupi kompleksitas karakter problem kemiskinan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi spesifik yang ada di dalam komunitas. Isu pertama berkaitan dengan berbagai kendala yang dihadapi dan dirasakan oleh warga miskin dalam rangka mengakses serta mengontrol sumber daya yang dianggap penting untuk bertahan hidup maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada umumnya kendala yang dihadapi warga miskin sangat banyak. Selain kendala dalam konteks ekonomi, kendala-kendala yang ada dalam konteks kehidupan

hal-54


Ba

gia

n I

V

sosial, politik, dan lainnya, baik di tingkat komunitas maupun di luar komunitas, ternyata memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan ini juga mewarnai karakter problem kemiskinan di dalam berbagai aspeknya.

Contoh kasus salah satu penyebab kemiskinan yang cukup mencuat di Desa Cileunyi Wetan adalah karena masyarakat tidak memiliki lahan. Akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan ini terhalang karena masyarakat tidak memiliki posisi tawar terhadap Biang Tanah yang bercokol disana. Dengan dalih semata-mata bahwa lahan tersebut adalah lahan milik pribadi, maka akses masyarakat untuk bertani ditutup. Selain itu, karena konsumerisme dan tuntutan kebutuhan hidup, banyak penduduk yang menjual tanah mereka ke Masyarakat Kota. Setelah uang hasil menjual tanah habis, berikunya mereka tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan mengandalkan hutang dari rentenir.

Kasus lain masyarakat tidak memiliki hak untuk mempengaruhi aturan mengenai rencana tata ruang dan wilayah di desa mereka, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, banyak masyarakat yang tidak terserap dan sulit alih profesi karena keterbatasan keterampilan hidup yang mereka miliki.

Isu yang kedua berkaitan dengan dinamika kemiskinan dan persoalan kemiskinan. Isu ini dianggap penting karena dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana konsepsi mengenai kemiskinan berubah-ubah dari masa ke masa di dalam kehidupan komunitas tersebut dan sejauh mana perubahan konsepsi kemiskinan tersebut berkaitan dengan sejumlah intervensi yang pernah terjadi di dalam kehidupan

hal-55


Ba

gia

n I

V

komunitas yang bersangkutan. Dinamika konsepsi kemiskinan di dalam kehidupan komunitas dianggap penting untuk memperlihatkan bahwa konsep kemiskinan itu bersifat relatif, tidak hanya dalam pengertian ruang tetapi juga dalam pengertian waktu.

Contoh kasus, dulu di Desa Cileunyi Wetan ketika jaringan telepon seluler belum masuk ke desa mereka, handphone tidak dijadikan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Saat ini, ketika sebagian besar penduduk Desa Cileunyi Wetan sudah menggunakan handphone, maka barang tersebut menjadi salah satu indikator kemiskinan. Ketika ada seseorang yang tidak memiliki handphone maka ia dikategorikan sebagai orang miskin. Ketika perubahan gaya hidup mencuat di perdesaan salah satunya konsumerisme terhadap barang-barang elektronik. Sepanjang pengamatan penulis, banyak ditemui penduduk yang rumahnya tidak layak huni, tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak melanjutkan sekolah tetapi mereka memiliki handphone.

Informasi tentang dinamika persoalan kemiskinan juga memberikan pemahaman kepada kita tentang hal-hal apa yang mempengaruhi corak dan persoalan kemiskinan dan apa implikasi dari perubahan-perubahan karakter persoalan kemiskinan terhadap kehidupan warga komunitas yang bersangkutan. Ini akan memberikan pemahaman yang penting bagi peneliti maupun pelaksana dan perencana program. Problem kemiskinan tidak selalu bersumber dari faktor internal orang miskin tetapi juga faktor eksternal. Terutama faktor-faktor yang inheren di dalam berbagai intervensi yang terjadi di dalam komunitas yang bersangkutan.

Misalnya, di Desa Cileunyi Wetan penduduk miskin dan marjinal yang ada di salah satu Kampung hingga saat ini

hal-56


Ba

gia

n I

V

hal-57


Ba

gia

n I

V

belum merasakan layanan listrik. Padahal Alokasi Dana Desa yang ada di desa ini cukup besar. Penduduk RW ini dimarjinalkan oleh kebijakan pemerintah desa karena sentimen politis masa lalu. Kondisi termarjinalkan ini ternyata cukup membuat mereka memiliki resistensi terselubung terhadap pihak luar yang ingin membantu mereka.

Sejajar dengan perubahan-perubahan persoalan kemiskinan, isu yang ketiga berkaitan dengan dinamika strategi survival kelompok-kelompok miskin dalam menghadapi persoalannya. Secara khusus, perlu disebutkan bahwa amatlah penting untuk melihat bentuk-bentuk strategi survival ini di dalam konteks waktu. Dengan cara itu, kita dapat melihat keanekaragaman bentuk dan relevansinya dengan perubahan persoalan dan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dalam kurun waktu tertentu.

Informasi tentang dinamika dan bentuk-bentuk strategi survival warga miskin juga akan memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk solusi apa yang de facto digunakan oleh kelompok miskin dan pengaruh atau kekuatan-kekuatan apa yang memberi bentuk pada cara-cara mereka menghadapi persoalan kemiskinannya dari waktu ke waktu. Pemahaman ini sangat penting untuk melihat apakah cara-cara yang ditawarkan program memang cocok dengan cara-cara yang selama ini memang sudah dikembangkan oleh kelompok miskin itu sendiri. Pemahaman tentang faktor apa yang signifikan membentuk cara-cara survival itu juga akan sangat membantu pengelola program untuk memperkirakan efek-efek tertentu dari diperkenalkannya cara-cara baru kepada kelompok miskin. (Haswinar Arifin, 2002: 187-199)

hal-58


Ba

gia

n I

V

Inisiasi, pengorganisasian, dan lokalatih kelompok marjinalAssessment Kemiskinan Partisipatif yang memunculkan sejumlah kelompok marjinal di Desa Cileunyi Wetan bukanlah sekedar upaya yang berhenti hanya sampai disitu. Proses berikutnya adalah melakukan inisiasi dan pengorganisasian kelompok marjinal. Tahapan pertama adalah melakukan assessment terhadap aktivis lokal. Perkumpulan INISIATIF menyadari tidak dapat sepenuhnya mendampingi Desa Cileunyi Wetan, maka diperlukan aktivis lokal untuk melakukan pendampingan tersebut. Selain itu dengan pertimbangan perubahan sosial yang terjadi di desa akan lebih massif dan berkelanjutan bila dilakukan oleh orang desa itu sendiri.

Untuk memudahkan proses assessment maka digunakan instrumen assessment aktivis lokal yang didalamnya memuat identifikasi calon aktivis lokal yang terdiri atas: (1) identitas diri; (2) status pernikahan; (3) latar belakang pendidikan formal dan non formal; (4) kesanggupan sosial-ekonomi (karakter mata pencaharian, jenis pekerjaan, peruntukkan pendapatan, dan keterampilan yang pernah dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi); (5) kesanggupan sosial-politik (afiliasi politik, posisi politik dalam komunitas, mobilitas dan jaringan politik); (6) kesanggupan sosial budaya (kesanggupan menyerap informasi, kesanggupan mengolah informasi, dan kesanggupan mensos ia l i sas ikan); (7) latar belakang/keinginan/ketertarikan/ untuk terlibat dalam masalah kelompok marjinal dan pemerintahan desa (karena kepentingan ekonomi, karena kepentingan politik, karena kepentingan sosial); dan (8) penilaian kapasitas dan kebutuhan (masuk pada ranah pemerintahan desa, masuk pada ranah masyarakat, kemampuan organisasi, kemampuan advokasi kebijakan,

hal-59


Ba

gia

n I

V

hal-60


kemampuan membangun jaringan, perencanaan dan penganggaran di desa).

Setelah assessment aktivis lokal, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengadakan rangkaian FGD (Fokus Group Discussion) dengan para aktivis lokal dan juga melibatkan unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat setempat tersebut untuk penginisiasian kelompok marjinal serta melaksanakan persiapan Lokalatih untuk Kelompok Marjinal tentang Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. Bahan-bahan diskusi dalam FGD adalah mengenai hasil Assessment Kemiskinan Partisipatif di Desa Cileunyi Wetan serta Peta Marjinalitas dan Peta Kelompok Marjinal yang ada di desa tersebut.

Masalah kemiskinan dijadikan sebagai isu sentral karena didasari berbagai asumsi misalnya marjinal belum tentu miskin sedangkan miskin sudah pasti marjinal. Asumsi lainnya adalah orang miskin adalah orang yang paling tidak punya alternatif dan pilihan terhadap berbagai risiko hidup. Diskusi dilaksanakan di 2 tempat yaitu di Kampung Warukut dan Kampung Kara. Hal ini dikarenakan letak 2 kampung ini cukup jauh dan tidak kondusif bila aktivis lokal yang baru diinisiasi langsung dipertemukan sebelum bisa mengenali lebih jauh motivasi mereka menjadi aktivis lokal.

Sebab lainnya karena aktivis lokal memiliki beragam kesibukan sehingga memerlukan dua tempat dan dua waktu yang berbeda untuk melaksanakan inisiasi pengorganisasian kelompok marjinal. Dalam inisiasi ini, fokus yang paling penting adalah menilai kemampuan dan motivasi aktivis lokal serta komitmen mereka untuk terlibat pada pendampingan kelompok marjinal dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di

Ba

gia

n I

V


hal-61

tingkat desa.

Dari pemetaan mengenai aktivis lokal, ada aktivis lokal yang berasal dari kelompok marjinal dan bukan kelompok marjinal. Sebelum melaksanakan pelatihan diadakan pengorganisasian peserta lokalatih yang berasal dari Desa Cileunyi Wetan yaitu Rita Ulva, Wida Nengsih, Ujang Sujaman, Dadi, Ayi, Yayan, Supriatna, Nonoy Supriatna, Aap Budi Sariphidayat, Cucu Aisah, Cecep, dan Bayu Nugraha. Pengorganisasian ini penting untuk dilakukan karena peserta Lokalatih nantinya akan menjadi core-group dalam proses reformasi tata pemerintahan desa serta agar ada kesamaan visi dan misi antara peserta dan panitia sehingga pelatihan dapat berjalan kondusif.

Dalam pengorganisasian peserta lokalatih ini dijelaskan bahwa tujuan lokalatih adalah; (1) agar kelompok marjinal memahami proses dan mekanisme perencanaan dan penganggaran partisipatif; (2) agar kelompok marjinal memiliki kemampuan dalam mengorganisir dirinya; (3) agar kelompok marjinal mampu mengidentifikasi kebutuhan, kelemahan dan potensi dalam dirinya; agar kelompok marjinal memahami jaringan dan potensi eksternal yang bisa digunakan untuk memperjuangkan kepentingannya; (4) agar kelompok marjinal mampu memperjuangkan dan mengawal kepentingannya dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif; (5) serta agar tersedia informasi pendukung yang lebih informatif, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh kelompok marjinal dan pemerintahan desa.

Setelah tahapan assessment kelompok marjinal dan inisiasi pengorganisasian kelompok marjinal telah dilakukan, tahapan berikutnya yaitu Lokalatih untuk Kelompok Marjinal Tentang Perencanaan dan

Ba

gia

n I

V


hal-62

Penganggaran Partisipatif. Kegiatan ini dihadiri oleh staf Perkumpulan INISIATIF dan tiga orang pendamping desa yang masing-masing berasal dari Desa Cileunyi Wetan, Desa Tarumajaya, dan Desa Sangkanhurip yang bertindak selaku fasilitator. Seluruh pendamping desa difungsikan sebagai fasilitator karena pernah mengikuti Training of Trainer Pengelolaan Keuangan Desa.

Peserta Lokalatih terdiri atas perwakilan dari kelompok marjinal yang telah diassessment dan diinisiasi oleh para pendamping desa. Materi pelatihan yang diberikan diantaranya yaitu transfer pengetahuan tentang proses perencanaan partisipatif, penekanan tentang pentingnya partisipasi kelompok marjinal dalam proses perencanaan pembangunan, dan simulasi agar peserta lebih paham dan lebih percaya diri.. Beberapa hasil lokalatih tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Ba

gia

n I

V

Tabel I. Masalah kemiskinan dan marjinalitas

hal-63

MasalahPenerima

Dampak Isu Strategis Penerima Dampak

Belum tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan listrik (PLN).

Masyarakat RT 01, 02, 07, RW 20

Mengusulkan kembali ke bagian pemasangan jaringan listrik Gardu Kecamatan Tanjung Sari.

1. Penguatan di masyarakat mengenai kesungguhan untuk menjadi pelanggan listrik.2. Penjajakan ke Panitia Pembangunan Jaringan Listrik3. Menemui Pegawai PLN Tanjung Sari 4. Mengajukan usulan perluasan jaringan listrik dan penambahan tiang listrik pada Musrenbangdes Tahun 2008.

Pemerintah telah menanggapi usulan masyarakat tentang listrik di Kampung

Masyarakat RT 01, 02, 07, RW 20, RW 4, RT 11 Kampung Cikeuyeup

Adanya realisasi pemasangan jaringan listrik pada Bulan Agustus 2007.

1. Menemui Petugas PLN2. Sosialisasi kepada masyarakat3. Penguatan pada kepanitiaan di sisi administratif

Kurangnya informasi pemasangan jalur listrik.

Masyarakat RT 01, 02, 07, RW 20, RW 4, RT 11 Kampung Cikeuyeup

Tidak adanya transparansi dana dalam pemasangan jaringan listrik.

1. Menghubungi PLN2. Menghubungi Kontraktor CV. DELPANO3. Sosialisasi kepada masyarakat4. Koordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD

Rendahnya minat masyarakat untuk ke Posyandu.

Seluruh Masyarakat Desa Cileunyi Wetan, terutama Warga RT 20, 15, 13, 19 dan Dusun V

Pengarahan dan Pembinaan kepada Para Kader Posyandu untuk tetap konsisten dalam mengayomi masyarakat.

1. Menghubungi Ketua PKK Desa Cileunyi Wetan2. Menghubungi Petugas PLKB Desa Cileunyi Wetan3. Penjajakan pada Kader-Kader Posyandu4. Usulan ke Musrenbangdes untuk Operasional Posyandu5. Sosialisasi kepada masyarakat

Rendahnya minat belajar pada warga belajar Paket B.

Masyarakat Dusun V yang drop-out dari sekolah dan berasal dari keluarga miskin.

Semua anak yang tergolong usia WaJar DikDas yang drop-out dari sekolah dan berasal dari keluarga miskin, harus ikut Pogram Paket B.

1. Penjajakan pada Tutor Paket B2. Penjajakan pada Petugas TLD3. Mendorong warga belajar yang aktif untuk mengajak teman-temannya yang belum aktif4. Mengajukan usulan ke Musrenbangdes Tahun 2008 untuk Operasional Paket B dan Beasiswa bagi Siswa Miskin

Terbatasnya akses lahan pertanian untuk masyarakat Dusun V.

Masyarakat Dusun V, RW 20

Reclaiming lahan produksi yang dikuasai oleh Biang Tanah

1. Penjajakan pada Petani2. Penjajakan pada Penguasa atas Tanah3. Melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD4. Koordinasi dengan LMDH


Ba

gia

n I

V

Tabel II. Sasaran pendampingan kelompok

Paska pendampinganSetelah lokalatih kelompok marjinal, Pak Pandi dan teman-teman aktivis lokal lainnya kemudian menyusun agenda pertama reformasi pengelolaan keuangan desa yaitu terlibat penuh dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Cileunyi Wetan Periode 2008-2013. Agenda reformasi yang mandeg karena Kepala Desa yang menjabat saat ini cenderung tertutup dan resisten untuk melakukan perubahan, menegaskan kepada Pak Pandi dan teman-teman bahwa Pemilihan Kepala Desa penting sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan bersedia tanggung gugat.

Dari keempat calon yang muncul, Pak Pandi dan teman-

hal-64

Nama

Kelompok

Isu JumlahAnggota

Locus Kelompok

PLKC (Panitia Listrik Kampung Cibeusi

46 orang yang berada di RW 20

Rumah Bapak Cucu RT 02/RW 20 Kampung Cibeusi

Kontak Person

Bapak Nonoy, Kampung Cibeusi RT 02 RW 20

LMDH (Lembaga MasyarakatDesa Hutan)

Terbatasnya lahan usaha produktif di luar kawasan hutan

40 orang Sekretariat LMDH Kiara Payung

Supriadin, Kampung Sekeangkrih RT 03 RW 20

Tabel III. Sasaran pendampingan individu

Nama Alamat danKontak

Pekerjaan Posisi di Lokasi

Widaningsih, S.Pd

Kampung Warukut RW 19

Guru Honor di SD Yasahidi dan SMPN Satu Atap

Tokoh Perempuan dan Kepemudaan

Relasi dan Mobilisi

Memiliki hubungan baik dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileunyi

Ulfa Kampung Warukut RW 19

Guru TK dan Kader Posyandu

Aktivis Karang Taruna

Memili jaringan yang baik dengan PKK Desa dan Faksi Pesantren Al-Jawami

Toni Kecamatan Tanjungsari

Seksi Jaringan Listrik (Petugas Lapangan)

Karyawan PLN Tanjungsari

Memiliki kewenangan khusus dalam hal pemasangan jalur listrik desa

ToniIwan. M. F, S.Sos

Kampung Panyawungan

Kepala Desa Aktivis Keolahragaan

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten


Listrik untuk Masyarakat Marjinal di Kampung Cibeusi

Ba

gia

n I

V

teman melakukan proses identifikasi dan penilaian terhadap calon Kepala Desa yang terlihat memiliki keberpihakan kepada rakyat. Proses ini dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan riwayat hidup calon kepala desa, motivasi serta visi dan misi, hingga penelusuran terhadap harta kekayaan dan sumbernya. Setelah proses ini, Pak Pandi dan teman-teman kemudian mengadakan rapat dan memutuskan calon kepala desa mana yang akan mereka dukung dan pilih. Selanjutnya mereka memutuskan memilih salah satu calon dan bersedia menjadi Tim Sukses dengan persyaratan calon kepala desa tersebut sebelumnya harus menandatangani kontrak politik bahwa ia bersedia menjadi kepala desa yang amanah, akuntabel, responsif, partisipatif, dan transparan.

Peran Pak Pandi dan teman-teman tentunya sangat besar. Tanpa harus melakukan “kampanye hitam” masyarakat sudah merasa lelah dan kecewa dengan kepala desa saat ini. Maka sosialisasi Pak Pandi dan teman-teman menjadi lebih mudah terlebih dengan adanya kontrak politik tersebut. Belum lagi dukungan basis massa yang besar yang dimiliki Pak Pandi dan teman-teman membuat kepala desa yang baru ini memperoleh suara terbanyak dengan selisih yang cukup jauh dari para lawannya.

Mau tidak mau, pengelolaan keuangan desa vis a vis anggaran mutlak merupakan arena politik. Terlibat dalam proses pemilihan kepala desa adalah sebuah keniscayaan. Pak Pandi dan teman-teman menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran serta hubungan dengan aktor-aktor yang ada di dalamnya diyakini dapat mengurangi distorsi. Distorsi tersebut diantaranya: korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak efisien dan efektifnya alokasi anggaran yang berujung pada buruknya kualitas

hal-65


Ba

gia

n I

V

pelayanan publik.

Dengan kepemimpinan Kepala Desa yang baru dan sejauh ini dinilai reformis oleh Tim Sukses dan warga yang memilihnya, maka diharapkan pula Reformasi Pengelolaan Keuangan Desa yang Berpihak kepada Kelompok Marjinal di Desa Cileunyi Wetan niscaya bisa diwujudkan. Sinyalemen positif ini terlihat pada saat Perkumpulan INISIATIF menawarkan Pendampingan kepada Pemerintahan Desa Cileunyi Wetan untuk Musrenbang 2008 dan Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Kepala Desa yang baru beserta jajarannya menyambut baik niat tersebut. Momen setelah Pemilihan setidaknya membuat Kepala Desa yang baru ini berhasrat menunjukkan kapabilitas dan kredibilitasnya kepada warga yang memilih juga para oposisinya. Iklim yang sehat ini juga menimbulkan ekses yang menggembirakan bagi Pak Pandi dan teman-teman. Usulan mereka untuk Penyediaan Bibit Pohon dan Penambahan Tiang Listrik serta Perluasan Jaringan Listrik diakomodir melalui Musrenbangdes. Selain itu berkat kerja keras PLKC (Panitia Listrik Kampung Cibeusi), telah terkumpul dana swadaya sebesar Rp. 975.000 per kepala keluarga dan telah didapat kesepakatan dari Pemerintah Propinsi untuk Subsidi Jaringan Listrik.

Ukuran keberhasilan upaya pendampingan ini tentunya tidak sebatas diakomodirnya usulan Kelompok Marjinal dalam Musrenbangdes. Sesudahnya pengawalan terhadap usulan tersebut dan rencana pembangunan Desa Cileunyi Wetan secara keseluruhan juga tidak boleh luput dari perhatian. Pengelolaan keuangan desa yang mengakomodir kelompok kepentingan maupun kelompok spasial dan tidak memarjinalkan kelompok

hal-66


Ba

gia

n I

V

apapun, juga harus menjadi prioritas pengawalan. Tentu saja dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas, skala prioritas dan pagu anggaran tetap dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran.

Proses pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa yang terjadi Di Desa Cileunyi Wetan jelas untuk dipahami bersama bukan merupakan upaya yang cepat dan sederhana. Desa sebagai suatu entitas dan bahkan mungkin sebagai sebuah Negara kecil memiliki dinamikanya sendiri. Mengakomodir tiga faksi dan menjaga stabilitas politik tentu memerlukan keterampilan khusus karena peran mereka penting dalam memuluskan agenda-agenda reformasi pengelolaan keuangan desa yang pro terhadap kepentingan kelompok marjinal di Desa Cileunyi Wetan. Perubahan pola pikir dan penguatan karakter Pemerintah Desa adalah tantangan berikutnya setelah semangat dan kemauan untuk melakukan pembaharuan tata pemerintahan desa.

Sebuah refleksi dan visiTanda-tanda zaman mengisyaratkan bahwa telah terjadi perubahan besar di dalam kehidupan masyarakat desa. Dulu kita dibiasakan dengan gambaran mengenai desa sebagai tempat yang tenang, damai, “ayem-tentrem”, tidak banyak gejolak, tidak banyak riak. Alam perdesaan erat terkait dengan suasana alami dimana ada gunung, hutan, sungai dengan air segar mengalir, sawah, ladang, kerbau, kambing, ayam, padi, ketela, jagung, buah-buahan, sayuran. Disanalah hidup para petani yang sederhana, polos, tulus, serta hidup di dalam masyarakat yang solider, saling penuh pengertian, semangat gotong royong, dan kompak. Pendek kata, desa adalah tempat surga dunia yang menjanjikan kedamaian.

Namun, gerakan reformasi yang menggelinding sampai

Hal-67


Ba

gia

n I

V

ke relung-relung pedalaman perdesaan telah mengubah semua itu. Pemilihan kepala desa sudah menjadi keharusan, dan para kandidat harus menyampaikan visi misi mereka secara terang-terangan dan gamblang. Kontrol dilaksanakan untuk mengawasi secara ketat tingkah laku para calon di dalam menjaring para pendukungnya. Tidak jarang pemilihan berakhir dengan kericuhan karena dianggap terjadi kecurangan. Di dalam pelaksanaan tugasnya pun para kepala desa diawasi dengan cermat oleh para anggota BPD, yang menuntut kepala desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya di setiap penghujung tahun.

Tiba-tiba gambaran desa yang penuh kedamaian dan ketenangan menjadi rusak oleh gairah yang selama ini tertekan seperti magma di dalam rengkuhan kekuasaan yang maha dahsyat. Begitu cengkraman sang penguasa kendor, magma kegairahan meledak dengan segala bentuk kreativitasnya. Tanpa sungkan-sungkan lagi, rakyat menyampaikan protes, melakukan demonstrasi, dan menyampaikan tuntutan bila segalanya dianggap tidak berjalan secara wajar. Tiba-tiba rakyat merasa mempunyai hak atas pelayanan yang baik, bukan sekedar menerima saja apa yang diberikan. Sebagai implikasinya, para perangkat desa dituntut bekerja dengan profesionalisme serta menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Para perangkat desa harus menyadari tanggung jawab dan tanggung gugat tugas mereka mensyaratkan kemampuan maksimal yang dituntut untuk dapat melayani rakyat secara memadai. (Satunama: 2007)

Implikasi lain yang juga menyeruak dominan beberapa tahun terakhir ini sepanjang era reformasi adalah tentang semakin menguatnya posisi politik desa berikut posisi

Hal-68


Ba

gia

n I

V

Hal-69


desa dalam rezim keuangan Negara dan daerah. ADPD (alokasi dana desa) adalah buktinya. Desa kini tidak lagi menerima sisa anggaran dari pemerintah supradesa dalam bentuk dana stimulan/bantuan yang ala kadarnya. Tapi desa mempunyai hak penuh atas transfer sebagian dana dari pemerintah supradesa. ADPD sebagai salah satu sumber daya selayaknya semakin memperkuat desa dalam melaksanakan proses pembangunan.

Harapan terhadap pengelolaan keuangan desa yang akan menghapus ironi tidak hanya di Desa Cileunyi Wetan tapi juga di desa-desa lainnya sepatutnya menjadi visi bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa dimanapun. Terlebih pengelolaan keuangan desa yang dapat menghapus ironi sejatinya: Akuntabel dan amanah, artinya keuangan desa dikelola berdasarkan mandat dan perencanaan. Pengelolaan keuangan desa dengan mandat dan perencanaan akan membuat pembangunan dilaksanakan berdasarkan pada arah dan tujuan yang sesuai dengan kondisi dan preferensi masyarakat desa yang beragam. Sehingga terhindar dari naluri personal kepala desa serta bias preferensi elit desa dan meminimalisir penyimpangan. Juga tidak selalu dibimbing regulasi, juklak, dan juknis kabupaten yang sering berubah-ubah dan akan mengakibatkan disorientasi pada desa.

Ba

gia

n I

V

Box 2. Sifat pengelolaan keuangan desa yang diharapkan

Bersifat responsif, artinya sumber-sumber keuangan desa digunakan untuk menjawab masalah dan mendukung pembiayaan pilar-pilar penanggulangan kemiskinan, seperti pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) serta pengembangan ekonomi rakyat. Pertanyaannya apakah distribusi keuangan desa saat ini digunakan untuk menyumbang perbaikan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), atau sebaliknya sebagian besar hanya digunakan untuk membangun jalan? Jika mayoritas pengelolaan keuangan desa digunakan untuk membangun jalan, ditambah dengan mobilisasi swadaya masyarakat, maka pengelolaan keuangan desa itu tidak responsif. Untuk membuat pengelolaan keuangan desa yang responsif pada rakyat miskin memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Sebagai contoh pengelolaan keuangan desa sebaiknya ditujukan untuk mendukung Posyandu (bagi anak, ibu hamil, dan lansia), pengembangan rumah belajar, memberi beasiswa bagi siswa miskin, dana bergulir untuk buruh tani/pedagang kecil, dan masih banyak lagi.

Berlangsung secara partisipatif, yakni melibatkan seluruh komponen masyarakat, kelompok kepentingan dan kelompok spasial, terutama yang rentan seperti kelompok miskin dan perempuan. Jika pengelolaan keuangan desa hanya ditentukan oleh elit-elit desa untuk membangun jalan, maka pengelolaan keuangan desa tersebut tidak partisipatif.

Berlangsung secara transparan atau terbuka, bisa dilihat siapa saja. Transparan bukan berarti “telanjang bulat”, tetapi informasi tersebut cukup terbuka untuk bisa diakses oleh warga. Kejujuran, kepedulian, dan keterbukaan merupakan fondasi bagi transparansi. Pemerintah desa maupun BPD mempunyai tanggungjawab besar untuk membuat pengelolaan keuangan desa yang transparan tersebut. (FPPD: 2007)

Hal-70

Menghargai, mempercayai, dan menantang desa dalam hal pengelolaan keuangan adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Agar desa mampu menampilkan diri sebagai sebuah pemerintahan yang mampu merespon kebutuhan warga dan sekaligus menggalang kekuatan warga secara bersama-sama guna menyelesaikan masalah yang langsung bisa mereka pecahkan tanpa menunggu komando dari pemerintah kabupaten. Karena kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang, sehingga membangun kemandirian desa secara bertahap akan mengikis sifat


Ba

gia

n I

V

Hal-71


ketergantungan desa yang terjadi selama ini. Kemampuan masyarakat menyelesaikan masalahnya, kalau bisa didorong secara luas di seluruh daerah, maka kreativitas dan ketahanan masyarakat akan menjadi modal penting menghadapi tantangan global di masa depan.

Ba

gia

n I

V

Hal-72

BAGIAN V

Badan Permusyawaratan Desa: Pilar Pembangunan Desa

Yang Semakin Kokoh

Sangkanhurip yang tidak huripSangkanhurip begitulah nama desa saya. Mendengar namanya, tentu nama ini memiliki arti dan nama. Dibalik nama desa ini ada sesuatu yang bisa kita maknai. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Sangkan berarti supaya dan Hurip berarti hidup sejahtera. Para leluhur atau pendiri desa ini pasti memiliki keinginan atau harapan bahwa desa ini ke depan bisa membawa perubahan dan membangun masyarakat atau warganya agar lebih makmur dan sejahtera. Para pendiri desa ini dulu memiliki alasan mengapa desa ini dinamai Sangkanhurip, hal ini dikarenakan desa ini memiliki lahan pertanian yang sangat produktif yang sebagian lahan pertaniannya dialiri oleh sungai Citarum.

Secara administratif, desa Sangkanhurip berada di wilayah Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung memiliki luas mencapai 306,497 ha dengan jumlah penduduk sebesar 20.523 jiwa dari jumlah kepala keluarga 5.413 KK. Keseluruhan penduduk ini tersebar di 4 (empat) Dusun, 25 RW dan 87. Secara umum, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat beragam. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat diantaranya buruh tani, buruh pabrik, petani, pengrajin, pedagang, peternak dan sisanya pegawai negeri, bidan, dokter, TNI dan montir.

Sekarang, Desa Sangkanhurip berubah menjadi desa semiurban, bukan desa yang rural lagi. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan wilayah kabupaten,

Ba

gia

n v

Ba

gia

n v

Hal-73

pertumbuhan kota disekitarnya, dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Kondisi wilayah desa Sangkanhurip hampir padat dengan permukiman penduduk pendatang. Bahkan, orang dari pulau seberang seperti Sumatera dan Jawa banyak berdatangan ke desa ini. Sebagian besar warga pendatang ini membeli sawah-sawah penduduk untuk dijadikan lahan pemukiman dan pekarangan rumah, sehingga lambat laun persawahan tersebut berubah fungsi menjadi permukiman penduduk dari berbagai etnis dan agama.

Walaupun Desa Sangkanhurip merupakan wilayah semiurban, namun jarang terjadi konflik sosial. Tidak pernah ada kejadian tawuran antar kampung yang diakibatkan kesalah-pahaman antar warga atau karena pemuda pengangguran yang mabuk dan kalah judi. Hal ini disebabkan masih berperannya fungsi mesjid sebagai tempat ibadah atau dengan kata lain masih berperannya para tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang agamis ini masih relevan dan memang mendominasi wajah desa di Kabupaten Bandung. Namun disisi lain, budaya gotong royong dan ngamumule yang merupakan adat istiadat sunda sudah dirasakan punah. Saat ini, sudah sangat jarang sekali kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak seperti kerja bakti. Kelompok-kelompok kesenian sunda seperti grup calung dan reog bulanan, juga sulit ditemukan.

Akan tetapi, perubahan yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan nama desa ini, yang seharusnya membawa masyarakatnya lebih sejahtera/lebih hurip. Dibalik bermunculan berbagai gedung, perumahan-perumahan baru yang indah, realitas kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat merupakan situasi yang tidak bisa dipisahkan dalam perubahan desa ini.

hal-74

Ba

gia

n v

Badan Permusyawaratan Desa: Pilar Pembangunan Desa Yang Semakin Kokoh

Dari assessment kemiskinan partisipatif yang saya l a kukan , masya raka t De sa Sangkanhu r i p menggambarkan kondisi kemiskinan sebagai status sosial masyarakat dimana masyarakat/KK/individu itu hanya makan 1 kali sehari, dengan kondisi rumah yang bukan terbuat dari beton/tembok atau bahkan tidak memiliki rumah. Kemudian, hanya mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SD, tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap dengan penghasilan dibawah Rp.600.000,- serta tidak memiliki usaha sampingan.

Kondisi seperti ini di Desa Sangkanhurip dialami oleh kelompok-kelompok seperti buruh bangunan, tukang-tukang delman yang biasa menyewa delman dengan sistem setoran, buruh bangunan yang tidak setiap hari dapat pekerjaan, para pengrajin sangkar burung, buruh tani yang bertani tergantung musim, tukang becak, supir angkot, para pekerja serabutan dan tentu saja para pengangguran yang jumlahnya hampir ribuan dan sebagian besar merupakan pemuda-pemuda desa. Keberadaan kelompok miskin ini tersebar merata di 25 RW .


hal-75

Ba

gia

n v

Tabel 1. Kondisi kemiskinan ditinjau dari tingkatan

TingkatanJumlah

(KK) Jumlah Anggota

Keluarga Pra

Sejahtera

400 Frekuensi makan < 2 kali sehari sebanyak 400 KK.Keluarga yang jarang mengkonsumsi makanan bergizi seperti;

telur, daging, buah-buahan, susu sebanyak 397 KK.Keluarga yang tidak mampu membeli pakaian baru setahun

sekali 69 KK.Keluarga yang tidak mampu berobat kepuskesmas (pelayanan

kesehatan dasar) ketika anggota keluarganya sakit sebanyak 20

KK.Keluarga yang tidak mampu melanjutkan sekolah anaknya

sebanyak 136 KK.

Keluarga 2.255

Keluarga 1.815

Keluarga 435

Tabel 2. Kondisi kemiskinan ditinjau dari status pendidikan

Kategori Jumlah

Buta huruf

Orang yang tidak pernah sekolah

Orang yang hanya lulusan

SMP/sederajat

115

136

2.090

Kemiskinan yang dihadapi penduduk Sangkanhurip disebabkan oleh beberapa faktor baik natural, kultural, dan struktural. Berdasarkan hasil assessment, secara natural kemiskinan di Desa Sangkanhurip disebabkan karena uzur dan cacat. Uzur, dialami oleh individu-individu yang secara usia sudah lanjut dan berada diatas usia produktif, kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja sehingga mengurangi perolehan penghasilan. Kondisi cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja juga merupakan faktor alami yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Desa Sangkanhurip.

Sedangkan secara struktural/kebijakan, kemiskinan sebagian besar lebih disebabkan kebijakan pemerintah di tingkat pusat, daerah, atau desa yang belum memiliki kerangka kebijakan yang jelas tentang penanggulangan kemiskinan atau bahkan justru menelurkan kebijakan yang menciptakan pemiskinan.


hal-76

Ba

gia

n v

Contoh kasus, di Desa Sangkanhurip, pemerintah belum berpihak pada sektor pertanian. Ini bisa dibuktikan dengan terlalu mudahnya pemerintah kabupaten dan pemerintah desa memberi izin pada para developer untuk mengambil alih lahan pertanian dan dijadikan perumahan. Para petani yang tergiur dengan oleh uang lebih memilih menjual lahan pertaniannya ketimbang mempertahankan lahannya. Mereka berdalih, lebih baik menjual lahannya dengan alasan harga jual hasil tani yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Dampaknya langsung dirasakan oleh para buruh-buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Ini adalah salah satu bukti, bahwa kebijakan pemerintah sering merugikan rakyatnya.

Contoh lain adalah kurangnya lapangan pekerjaan untuk mereka yang hanya lulusan SMP terlebih lulusan Sekolah Dasar, artinya kebijakan pemerintah tidak memberi ruang pada mereka yang hanya lulusan SMP tersebut untuk diterima di sektor pekerjaan formal dan informal seperti pabrik. Kendala kultural juga turut menjadi penyebab, seperti: malas berusaha, enggan berwirausaha, kurang kreatif, mengandalkan orangtua adalah hal yang turut memperparah kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar penduduk Desa Sangkanhurip.

Dalam era globalisasi ini, desa masih berwajah kemiskinan dan kantong kemiskinan sebagian besar berlokasi di desa. Ironis, dalam kemerdekaan ternyata masih banyak orang yang belum merdeka.

Pemerintahan desa dan perencanaan desa yang belum pro rakyat miskinMenurut saya, kondisi kemiskinan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat di Desa Sangkanhurip memiliki

hal-77


Ba

gia

n v

keterkaitan erat dengan peran dan posisi pemerintahan Desa sebagai sebuah lembaga yang berfungsi mengelola sumber daya sosial, sumber daya alam, dan sumber keuangan yang ada di desa. Berdasarkan hasil riset Perkumpulan INISIATIF dan pengalaman saya dalam berinteraksi dengan pemerintahan desa selama beberapa tahun belakangan ini, tata pemerintahan Desa SangkanHurip belum memperlihatkan sebuah tata pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi rakyatnya.


hal-78

Ba

gia

n v

Secara umum, dinamika politik lokal baik pada masa pemerintahan saat ini maupun pemerintahan sebelumnya tidak menimbulkan ketegangan atau konflik antar lembaga yang krusial. Hubungan antar lembaga pemerintahan desa cukup baik. Contoh kasus pada masa pemerintahan yang sebelumnya (periode 2001-2006), ketika keluarnya kebijakan pusat yang mengharuskan desa membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD), pihak desa pun menyambut baik kebijakan ini dan segera membentuk BPD tersebut. Tatkala BPD terbentuk, kedua belah pihak saling bersepakat tentang mekanisme

hal-79

Box 1. Kondisi tata pemerintahan desa Sangkanhurip

Aspek partisipasi menitikberatkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengalokasian anggaran desa berikut peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang ada. Di Desa Sangkanhurip tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan masih rendah karena yang hadir bukanlah kelompok sektoral atau kelompok teritorial terlebih kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya. Karena pada prakteknya musyawarah perencanaan pembangunan dihadiri oleh delegasi atau perwakilan dan kelembagaan formal yang ada di desa. Tentu saja proses seperti ini akan sangat bias kepentingan elit. Kurangnya informasi, kurangnya kesadaran, dan kurangnya keyakinan diri menyebabkan masyarakat merasa tidak merasa perlu terlibat dalam proses pembangunan dan lebih senang mendelegasikan kepentingan kepada para tokoh atau pihak yang dianggap pantas. Pihak yang umumnya hadir diantaranya: Kepala Desa, LPMD, BPD, Kepala Dusun, MUI Desa, PKK, dan beberapa Ketua RW.

Aspek transparansi menitikberatkan pada ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran serta akses publik desa terhadap dokumen tersebut. Dokumen perencanaan memang tersedia tetapi tidak bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat terlebih dokumen penganggaran. Namun, kondisi ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat karena kepala desa sebelumnya menuai banyak prestasi melalui aktivitasnya di bidang lingkungan hidup serta terrealisasinya sejumlah proyek fisik.

A spek a kun t ab i l i t a s men i t i k be r a t k an pada p r o s e s pertanggungjawaban atas pengelolaaan anggaran. Aspek ini juga cukup rendah di Desa Sangkanhurip, karena LPJ Kades hanya bisa diakses oleh BPD dan Pemerintah Desa tidak pernah menginformasikan pengelolaan anggaran berikut hasil-hasilnya kepada masyarakat melalui media apapun. Padahal di Desa Sangkanhurip terdapat radio komunitas yang aktif. Akuntabilitas hanya dilaksanakan kepada pemerintah yang lebih tinggi karena terikat oleh peraturan yang terkait.


Ba

gia

n v

hubungan antar lembaga khususnya BPD dan Pemerintah Desa adalah hubungan yang sifatnya kemitraan. Maka, ketika dibeberapa desa sering terjadi ketidakharmonisan antara dua lembaga tersebut bahkan di sebuah desa terdapat kasus BPD memberhentikan dengan hormat Kepala Desa, di Desa Sangkanhurip hal ini belum pernah terjadi.

Begitupun ketika Pemerintah Pusat membuat kebijakan serupa dengan MPKT melalui payung hukum berupa Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan turunnya PP 72/2005 tentang Desa yang mengharuskan pihak pemerintahan daerah yang didalamnya desa sebagai pemerintahan otonom melakukan mekanisme perencanaan yang partisipatif yang kemudian kegiatan ini diberi nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kebijakan pusat ini kemudian diperkuat kembali oleh kebijakan daerah berupa Perda No. 8/2005 tentang Tata Penyusunan Perencanaan Pembangunan, yang tidak serta merta bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagaimana mekanisme yang tertuang dalam Perda tersebut. Hanya saja ada sedikit kemajuan, yaitu yang pada awalnya musyawarah hanya dihadiri sebagaimana yang disebutkan diatas, untuk kegiatan musrenbang pada Tahun 2006 sempat dihadiri oleh sebagian besar perwakilan RW dan kelompok masyarakat diantaranya kelompok penerima program P2KP dan PPK yang notabene termasuk kelompok miskin. Tapi kalau mengacu pada mekanisme sebagaimana yang tertuang dalam Perda tersebut yang mengharuskan proses musrenbang itu dilakukan mulai dari level RW, pihak pemerintah desa belum bisa melaksanakannya.

Begitupun pada saat pelaksanaan musrenbangnya

hal-80


Ba

gia

n v

sendiri, proses musyawarah hanya diisi dengan agenda acara seperti, penyampaian kegiatan yang diusulkan kepada desa, sosialisasi program yang sifatnya tugas pembantuan dari kabupaten atau propinsi, pengarahan Ketua BPD menyangkut kegiatan yang harus didanai lewat pos ADPD, dan selanjutnya acara dilanjutkan pada sesi penampungan kegiatan-kegiatan yang diusulkan masing-masing RW. Sedangkan proses perdebatan berkenaan dengan perumusan kegiatan yang sifatnya harus menjadi prioritas, ini tidak dilakukan. Sebagaimana yang diutarakan salah satu anggota BPD yang tidak mau disebutkan namanya, “setelah proses pelaksanaan musrenbang dilaksanakan banyak pula usulan yang masuk lewat pintu belakang dan anehnya usulan ini direalisir oleh pihak pengambil kebijakan”.

Bagaimana pemerintahan desa melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan di desa tentunya tak lepas bagaimana pemerintahan desa melakukan proses p e r e n c a n a a n d a n penganggaran desa yang bersumber pada masalah dan potensi desa. Potensi desa bisa dilihat dari sumber daya manusia, swadaya masyarakat, p e n d a p a t a n , d a n penerimaan desa baik dari pendapatan asli desa maupun penerimaan dari pemerintah.

A P B D e s D e s a Sangkanhurip Tahun Anggaran 2006-2007

hal-81

Box 2. Penggunaan ADPD Desa Sangkanhurip tahun 2006

Biaya operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% dari Total ADPD sekitar Rp. 36. 760. 676 yang terbagi menjadi biaya aparatur pemerintah desa dan biaya operasional BPD.

B e l a n j a P u b l i k d a n Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan peraturan dialokasikan sejumlah 70% dari total ADPD yaitu sejumlah Rp. 85.747.912. Dari jumlah tersebut, kegiatan–kegiatan dalam B e l a n j a P u b l i k y a n g t e r k a i t penanggulangan kemiskinan yang b e r s i f a t k a r i t a t i f d a n n o n pemberdayaan adalah bantuan rumah jompo sebesar 2.500.000. Selebihnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan usulan terbanyak dalam Musrenbang desa.


Ba

gia

n v

memperlihatkan Pos Penerimaan Desa yang sangat besar, yaitu Rp. 403.900.588. Pos penerimaan dari ADPD berada pada peringkat tertinggi, dan lebih besar dibandingkan dengan pos penerimaan dari sumber lainnya sebesar yaitu Rp. 122.535.588.

Dari pos penerimaan tersebut, pengalokasian anggaran baik belanja rutin maupun belanja pembangunan belum sepenuhnya diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. Kegiatan di masing-masing pos pengeluaran hanya merupakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Bahkan sekitar 160 juta digunakan untuk anggaran tak terduga dan lain-lain yang tidak jelas peruntukkannya. Padahal jika melihat potensi pendapatan dan penerimaan, Pemerintah Desa Sangkanhurip bisa melakukan upaya-upaya konkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya pemanfaatan ADPD yang diterima masih perlu dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung menyentuh masalah kemiskinan di Desa Sangkanhurip.

hal-82


Ba

gia

n v

Dari dokumen APBDes Tahun Anggaran 2007-2008, terjadi kenaikan pada pos penerimaan dan pengeluaran. Pengalokasian anggaran Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan pengalokasian anggaran Tahun 2006. Pada Tahun 2007, pos penerimaan Desa Sangkanhurip dari ADPD be r t ambah da r i Rp . 122 . 535 . 588 men j ad i Rp.167.566.358, artinya mengalami penambahan sekitar Rp. 45.030.770. Pada pengalokasian ADPD Tahun 2007, anggaran yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar 20 juta yang diperuntukkan untuk pembuatan lumbung desa sesuai dengan juklak penggunaan ADPD yang telah tetapkan oleh Bupati Bandung. Fenomena ini menunjukkan baik kabupaten maupun desa tidak memiliki kerangka kebijakan yang konkrit dalam penanggulangan kemiskinan.

Diluar konteks perencanaan dan penganggaran desa, Sangkanhurip merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sejak Tahun 2004. Namun pelaksanaan program ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat miskin. Berbagai kegiatan pembangunan yang didanai melalui program ini untuk membantu kelompok miskin tidak berjalan dengan baik. Salah satu persoalan adalah kredit yang diberikan kepada masya raka t t i dak t epa t s a sa ran , pengembaliannya macet, dan tidak bergulir. Persoalan ini juga yang mendorong pemberian bantuan modal dialihkan untuk prasarana sosial seperti pembangunan rumah jompo.

Gambaran tentang pemerintahan desa dan perencanaan desa yang belum pro rakyat miskin ini sejatinya merupakan pekerjaan rumah yang harus diretas dan dijalin bersama oleh seluruh komponen masyarakat sipil berikut tiga pilar Pemerintahan Desa Sangkanhurip.

hal-83


Ba

gia

n v

Karena selayaknya otonomi desa harus dipandang sebagai anugerah dalam konteks melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan preferensi masyarakat desa dan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa itu sendiri.

BPD: pilar pemberdayaan desa yang semakin kokohUntuk menuntaskan pekerjaan rumah tersebut, saya pun terlibat dalam serangkaian proses pendampingan kepada kelompok miskin berikut Pemerintahan Desa Sangkanhurip. Proses pendampingan yang saya lakukan dalam upaya mendorong keterlibatan kelompok miskin secara langsung untuk mempengaruhi perencanaan dan penggunaan alokasi anggaran baik APDP maupun dari Pos penerimaan lainnya masih jauh panggang dari api alias belum terwujud. Baik dalam penyusunan APBDes Tahun 2006 maupun APBDes Tahun 2007 belum ada kelompok miskin yang terlibat secara langsung. Yang terjadi pada saat saya melakukan pendampingan kelompok miskin, mereka hanya memberikan aspirasinya ke Ketua RT/Ketua RW yang selalu diundang dalam rapat-rapat atau musyawarah di desa. Dan sepertinya pola ini memang sudah terjadi selama puluhan tahun sebelumnya. Itupun kalau diminta. Padahal kelompok miskin ini juga sudah mendapatkan pelatihan dan lokakarya tentang proses perencanaan dan penganggaran partisipatif.

Tapi saya tidak patah arang. Sebagai warga asli yang lahir dan dibesarkan di Desa Sangkanhurip, saya merasa bertanggung jawab untuk membuat perubahan di desa saya sendiri. Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki setelah pelatihan perencanaan dan penganggaran desa yang difasilitasi oleh Perkumpulan INISIATIF, saya melakukan beberapa tindakan.

hal-84


Ba

gia

n v

Proses pendampingan yang saya lakukan berikutnya adalah melakukan lobi dan negosiasi dengan berusaha untuk selalu membicarakan berbagai hal terkait dengan perencanaan desa dengan Kepala Desa Sangkanhurip baik Kepala Desa yang sebelumnya maupun Kepala Desa baru periode tahun 2006-2012. Selain dengan Kepala Desa, yang paling sering dilakukan adalah berbicara dengan Ketua BPD Desa Sangkanhurip termasuk mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas para Ketua RW dalam konteks perencanaan pembangunan desa yang didanai dari pos ADPD. Usulan kegiatan pelatihan ini saya sampaikan karena saya melihat dan memperhatikan perencanaan kegiatan yang diusulkan dari setiap Ketua RW dalam forum musrenbang selalu saja kegiatan yang sifatnya fisik dan sama setiap tahunnya. Misalnya: usulan kegiatan plur gang, pengaspalan jalan, pembuatan gorong-gorong, dan sejenisnya. Sangat jarang sekali, bahkan luput dari perhatian pihak pengusul dalam hal ini para Ketua RW, untukmengusulkan kegiatan yang b e r s i f a t p e m b e r d aya a n m a s ya ra k a t a t a u penanggulangan kemiskinan.

Usulan diatas saya sampaikan dengan harapan proses perencanaan pembangunan desa yang berasal dari masyarakat (RT/RW) bisa terarah dan se-efektif mungkin menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada. Dari usulan saya tersebut, respon Ketua BPD sangat baik, bahkan beliau merencanakan akan membahas dan memasukan usulan kegiatan ini dalam forum musrenbang yang didanai ADPD Tahun 2008.

Kini, saya sedang menanti konsistensi Ketua BPD terhadap apa yang saya usulkan diatas, yang tak lupa juga saya sering mengingatkan beliau lewat obrolan-obrolan ringan yang saya lakukan pada saat berkunjung ke rumahnya. Selain itu, agar rencana itu dapat

hal-85


Ba

gia

n v

terlaksana, saya mencoba mempengaruhi pihak RW agar bisa mengusulkan kegiatan seperti yang saya usulkan pada Ketua BPD. Dalam hal ini, pihak yang saya coba pengaruhi adalah Ketua RW 01 yang kebetulan berdekatan dengan tempat tinggal saya.

Dalam proses pendampingan ini, saya sering berkomunikasi dengan beberapa anggota BPD seperti Pak Enu Wiharja. Bagi saya, Pak Enu (begitu sapaan akrabnya) adalah orang yang selalu berkomitmen pada upaya memperbaiki kondisi desa selain juga beliau adalah anggota BPD yang secara kelembagaan memiliki kewenangan di desa dalam menyusun rencana dan melaksanakan rencana yang akan dilakukan.

Proses pendampingan yang saya lakukan ini lebih banyak bersifat non-litigasi melalui lobi dan negosiasi. Lobi dan negosiasi ini saya pilih sebagai strategi dalam proses pendampingan ini karena berbagai alasan.

Pertama, adalah hal yang mustahil bila kita menghindari atau bersikap apriori terhadap pemerintahan desa. Karena mereka adalah agen perubahan penting dalam tata pemerintahan desa. Khususnya dalam mewujudkan mimpi kita semua akan desa yang mampu menyelenggarakan pelayanan paublik. Pemerintahan desa memiliki mandat yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada di desa yang sepatutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di tengah situasi masyarakat individualis dan fatalis dan lemahnya komponen masyarakat sipi l Desa Sangkanhurip, menurut saya akan cukup makan waktu untuk menyadarkan dan menggerakkan masyarakat. Meskipun perhatian terhadap konteks masyarakat ini tidak saya abaikan. Maka melakukan pendekatan formal dan informal terhadap pemerintahan desa adalah hal

hal-86


Ba

gia

n v

yang paling mungkin dilakukan.

Kedua, rendahnya kapasitas pemerintahan desa merupakan hal yang umum terjadi pada setiap kepala desa, BPD, dan LPMD di Kabupaten Bandung. Meskipun terdapat sejumlah Kepala Desa yang merupakan lulusan perguruan tinggi, namun perencanaan pembangunan desa serta pengarusutamaan kebijakan pembangunan adalah sebuah pengetahuan dan keterampilan khusus. Hendaknya dipahami bahwa menjabat sebagai pemerintahan desa tidak sekedar menjadi pemimpin yang disegani tetapi kemampuan manajerial dalam pengelolaan pembangunan desa mutlak diperlukan agar pemerintahan desa bermanfaat bagi rakyat. Sesuai dengan hakikat otonomi desa, untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat. Lalu, jika masalahnya adalah kurangnya kapasitas, maka jawabannya adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan pada aspek yang dibutuhkan. Bersama Perkumpulan INISIATIF saya melaksanakan pelatihan perencanaan dan penganggaran partisipatif kepada pemerintahan Desa Sangkanhurip. Tapi sekedar pelatihan saja tidak cukup, diutuhkan niat dan kesadaran besar untuk mengaplikasikan apa yang dilatihkan. Maka saya mengawal proses tersebut dengan melakukan lobi dan negosiasi terhadap Pemerintahan Desa Sangkanhurip.

Pemilihan strategi ini tidak muncul begitu saja, karena yang mahfum terjadi dalam setiap upaya perubahan adalah resistensi dari banyak pihak. Banyak inisiaif atau inovasi yang terkendala karena resistensi yang muncul justru dari pihak yang seharusnya menjadi motor perubahan itu sendiri. Ketidakinginan itu untuk berubah kadangkala diperlihatkan dengan jelas, kadangkala secara tersamar oleh para stakeholders itu sendiri. Saya tidak ingin hal ini terjadi dalam upaya pendampingan


hal-87

Ba

gia

n v

yang saya lakukan di Desa Sangkanhurip.

Strategi mengintervensi pemerintahan desa juga tidak serta-merta hadir begitu saja. Di tengah berbagai kepungan kepentingan, kreativitas dalam mencari pintu masuk dan sponsor yang akan menjadi champion untuk m e n g a j u k a n u s u l a n p e r u b a h a n d a n memperjuangkannya, adalah bagian yang inheren dalam proses perubahan. Dari tiga pilar pemerintahan desa tersebut, saya menganggap anggota BPD yang populer dan dikenal memiliki keberpihakan terhadap masyarakat (Bapak Enu) untuk dimunculkan sebagai champion perubahan di Desa Sangkanhurip.

Berhasilkah upaya saya? Ternyata lobi dan negosiasi tentang bagaimana sebaiknya perencanaan desa dilakukan dan bahwa pengalokasian anggaran desa sepatutnya digunakan untuk upaya penanggulangan kemiskinan membuahkan hasil. Mempengaruhi perspektif para pengambil kebijakan di tingkat desa tentang pentingnya merencanakan program dan kegiatan serta mengalokasikan anggaran yang lebih berpihak bagi rakyat miskin, adalah strategi yang cukup masif.

Hasilnya, upaya mempengaruhi subtansi penggunaan ADPD dan APBDes untuk penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh anggota BPD yang saya dampingi. Upaya yang telah dilakukan adalah mempengaruhi jumlah anggaran dalam program penganggulangan kemiskinan berupa pembangunan dan pemberian modal lumbung desa sebesar 20 juta dan penambahan alokasi peningkatan pendidikan dasar sebesar Rp 2,5 juta yang keduanya bersumber pada ADPD tahun 2007.

Akan tetapi, upaya non-litigasi yang saya lakukan ternyata menimbulkan ekses yang tidak menyenangkan.


hal-88

Ba

gia

n v

Saya dianggap oleh sebagian masyarakat berpihak kepada desa karena ingin mengambil posisi dalam pemerintahan desa. Sehingga saya kurang diterima dalam pergaulan di beberapa RW bahkan cenderung dimusuhi oleh masyarakat yang mendukung Kepala Desa sebelumnya. Saya mengatasi hal ini dengan menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya saya lakukan dalam konteks kedekatan saya dengan Pemerintahan Desa. Saya pribadi menganggap lobi dan negosiasi ini bagian dari upaya untuk memotivasi pihak yang menjadi motor untuk tetap konsisten memperjuangkan perubahan.

Dan saya juga yakin perubahan ini akan lebih cepat terrealisasi bilamana mendapat dukungan dari masyarakat. Upaya memobilisasi dukungan ini juga saya tempuh meski memakan banyak energi dan waktu. Mendidik rakyat desa, supaya memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan dirinya sendiri (self-help) dan memobilisasi semua sumber daya yang ada di desa, untuk melakukan perlawanan total terhadap kemiskinan akut adalah langkah selanjutnya. Tetapi menguatkan kapasitas masyarakat desa dengan cara mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam mengontrol dan mengawasi pemerintah desa, menjadi kata kunci untuk mencapai masyarakat desa yang makmur, adil, dan demokratis. Tanpa itu semua, masyarakat desa akan terus terbelit dalam jerat kemiskinan yang dirancang oleh kaum kapitalis, birokrat, dan militer.

Belajar bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)Perjalanan mewujudkan demokrasi tak pernah berjalan linier. Kadang ia berjalan menikung, naik, turun, bahkan kadang berkelok. Pasang surut dalam membangun demokrasi adalah hal yang lumrah. Begitupun dengan pengalaman mewujudkan sebuah pemerintahan desa


hal-89

Ba

gia

n v

yang kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi rakyat. Tak terkecuali yang terjadi pada ranah desa.

Sejak lengsernya Soeharto pada 1998, telah dilakukan beberapa perubahan yang memiliki pengaruh luas. Wacana otonomi desa atau demokratisasi desa mencapai puncaknya dengan lahirnya UU No.22 Tahun 1999 yang memberi harapan akan adanya demokrasi di tingkat desa, antara lain berupa lahirnya Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD ini dipilih langsung oleh rakyat (seperti pemilihan DPR/DPRD).

Masing-masing desa dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan (dapel). Tiap desa rata-rata dibagi menjadi tiga dapel. Calon BPD adalah tokoh masyarakat yang dicalonkan oleh dusun/kampung dan dipilih berdasarkan rapat dusun. Setiap desa yang berpenduduk lebih dari 3.000 jiwa maka jumlah BPD adalah 13 orang. Masing-masing dapel mendapat kuota sebanding dengan jumlah penduduknya. Dalam kurun beberapa waktu terakhir, telah dilakukan puluhan ribu pemilihan BPD.

Keberadaan BPD sesungguhnya mempunyai fungsi yang sangat efektif. Ini bisa dilihat dari beberapa fungsi BPD. Pertama, fungsi mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Kedua, fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa. Ketiga, fungsi pengawasan, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, rencana pembangunan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa. Dan yang keempat, BPD berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau


hal-90

Ba

gia

n v

instansi yang berwenang.

Namun sejumlah isu penting juga mengiringi BPD. Diantaranya, isu akuntabilitas BPD. Jika kepala desa bertanggungjawab kepada BPD, lantas kepaa siapakah anggota BPD bertanggungjawab? Hal ini tidak diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Tidak ada mekanisme recall atau publik hearing. Hanya ada mekanisme check and balances melalui pemilihan lima tahunan.

Isu berikutnya adalah tentang relasi BPD dan Kepala Desa. Ketika anggota BPD hanyalah kandidat kelas dua, yaitu mereka yang gagal menjadi pemerintah desa. Maka mereka tidak akan memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi pemerintah desa atau malah berperan sebagai oposisi yang tidak konstruktif. Karena pemerintah desa bertanggungjawab terhadap BPD, maka BPD memiliki keleluasaan untuk merekomendasikan kepada bupati perihal pencopotan kepala desa. Ada juga relasi yang memperlihatkan BPD terkooptasi dan terkesan melayani pemerintah desa karena konsep kesejajaran dan kemitraan yang disalahartikan.

Menurut saya, konteks BPD sebagai wakil masyarakat yang sah seharusnya tidak sekedar melaksanakan teknis administratif. Tetapi lebih pada pengawasan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi pembangunan desa. Keberadaan BPD tidak boleh hanya sekedar ”mencari kesalahan” seperti yang masih banyak terjadi di beberapa desa. BPD harus mampu menentukan standar/ukuran dan teknik-teknik pengawasan dengan benar.

Terlepas dari itu semua, menurut saya BPD yang merupakan salah satu dari tiga pilar desa sangatlah penting untuk ditempatkan sebagai motor perubahan di


hal-91

Ba

gia

n v

tingkat desa. Kemitraan antara Masyarakat Sipil Desa, BPD, Pemerintah Desa, dan LPMD sebagai tim yang akan membangun dan melakukan perubahan di tingkat desa adalah sudut pandang yang harus disepakati bersama. Kemitraan ini dipastikan sangat krusial dalam konteks menerjemahkan otonomi desa. Berinovasi dan bereksperimen untuk membebaskan desa dari jeratan kemiskinan adalah sebuah pembelajaran yang terus-menerus sembari memperbaiki kekurangan di masing-masing elemen dan saling menyempurnakan satu sama lain.


hal-92

Ba

gia

n v

hal-93


Ba

gia

n v

BAGIAN VI

Desa Tarumajaya: Keindahan Vs Ketidaksejahteraan

Potret keindahan yang menipuDesa Tarumajaya berada satu jengkal di bawah langit Bandung Selatan. Ungkapan ini dirasa tepat karena letaknya terhampar pada ketinggian 1700 meter diatas permukaan laut. Secara administratif, Desa Tarumajaya terletak di Kecamatan Kertasari sekitar 58 Km dari Ibu kota Kabupaten Bandung. Secara geografis Desa Tarumajaya memiliki batas wilayah sebelah Utara yaitu Desa Cibereum dengan dibatasi sungai Citarum, sebelah Selatan yaitu Desa Santosa dengan dibatasi Jalan Protokol kabupaten, sebelah Timur yaitu Desa Cikembang dengan dibatasi Sungai Cangkuang dan sebelah Barat yaitu Desa Marga Mekar Kecamatan Pangalengan dengan dibatasi kawasan Hutan.

Desa Tarumajaya memiliki luas wilayah 2.745 Ha yang terbagi kedalam sebaran Tegal/Ladang 69 Ha, Pemukiman 33 Ha, Perkebunan Negara (PTPN VIII) 1200 Ha, Perkebunan Swasta (LONSUM) 600 Ha, Kas Desa 2 Ha, Lapangan 1 Ha, Kantor Pemerintahan 0,1 Ha, Rawa, Sempadan, dan Kolam 20 Ha, Hutan Lindung 819,9 Ha. Desa Tarumajaya ditinggali sekitar 13.195 orang, dengan 6568 Laki-laki dan 6627 Perempuan, dari 3604 KK yang tersebar di 7 Dusun, 27 RW, 97 RT. (Data monografi Desa Tarumajaya Tahun 2007).

Desa Tarumajaya merupakan desa hutan yang rimbun, tapi juga angker, dan memiliki segudang sejarah dan setumpuk misteri yang kini seakan kagiridig oleh sikap dan prilaku manusia hari ini. Selain itu juga Desa Tarumajaya merupakan Desa Peternakan yang populatif sehingga kesucian Sungai Citarum pun lusuh ternodai,

Ba

gia

n V

IB

ag

ian

VI

hal-95

Ba

gia

n V

I

Desa Tarumajaya:Keindahan Vs Ketidaksejahteraan

hal-96

menuai hijaunya tinta yang menuliskan sejuta pesan tentang Tarumajaya untuk seluruh masyarakat daerah aliran sungai (DAS) Citarum.

Di sisi lain, hamparan teh nan hijau dan teteh-tetehnya yang masih setia menyibakan embun dari tubuh pohon teh dan memetik daun teh yang masih muda dalam pengawasan sang mandor yang tengah meneguk hangatnya secangkir teh-susu untuk mengimbangi dinginnya suhu yang berkisar antara 15-20 °Celcius. Curah hujan berkisar 6–7 bulan atau sekitar dua kali masa tanam petani dalam ritual tumpangsarinya. Kini semua itu masih tersimpan dan tertata rapih menjadi panorama indah yang layak disebut Desa Perkebunan.

Desa Tarumajaya juga memiliki keindahan lain yakni Sumber Daya Air yang berada di Danau Situ Cisanti atau lebih dikenal sebagai Hulu Sungai Citarum yang merupakan salah satu tujuan wisata bagi warga sekitar dan masyarakat dari luar. Situ Cisanti memiliki 7 sumber mata air dengan Volume Air sekitar 1.080.000 m3 dengan Debit Air sungai 4,5 m3/detik. Selain memiliki julukan Hulu Sungai Citarum, Desa Tarumajaya juga dilintasi 2 sungai lainnya yang tak kalah potensial yaitu Sungai Ciseke dengan 21 mata air dan Sungai Cangkuang.

Tetapi hamparan perkebunan teh dan danau yang indah tadi ternyata adalah keindahan yang menipu. Jika kita melihat gambaran situasi masyarakat tidak akan kita temui keindahan yang serupa. Mengapa demikian? Karena kemiskinan masih melekat erat pada penduduk Desa Tarumajaya. Penduduk yang mengalami kemiskinan intergenerasi dan kemiskinan struktural adalah potret dominant di Tarumajaya meski desa ini secara harafiah kaya akan sumberdaya.

hal-97


Ba

gia

n V

I

Rumah tidak layak huni yang identik dengan keberadaan jompo adalah pemandangan yang menghiasi Desa Tarumajaya. Dengan ukuran rumah rata-rata 2x3 m yang dibangun di atas lahan Perum Perhutani yang sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas tentang status lahan tersebut. Sementara masyarakat sekitar Dusun Kertasari II dan Dusun Citawa sangat mengharapkan legalitas/sertifikasi tanah yang kini dimukimi dan digarapnya dan telah berkali-kali melakukan advokasi. Yah…landless adalah masalah terbesar di Desa Tarumajaya. Padahal ada sebuah ungkapan yang menyatakan, ketika manusia masih bayi, ia menyusu pada ibunya agar bisa hidup, ketika ia dewasa ia menyusu pada bumi untuk bisa hidup.

Penting kiranya bagi pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk melakukan pemerataan distribusi lahan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena landless, banyak keluarga untuk makan 1 x sehari saja harus mengemis di jalanan dan mengharapkan belas kasihan dari para saudagar susu, pemilik perkebunan, dan juragan ternak. Tidak jarang juga mereka memungut sisa hasil panen, meski diteriaki oleh sang Bandar Petani sambil mengangkatkan telunjuk kearah pemungut dan menyuruh mereka untuk menjauh dari lahan pertanian yang tengah ia panen.

Beranjak ke sebelah Timur yaitu Dusun Kertasari I dan Dusun Lodaya, berdomisili sejumlah karyawan harian lepas dan pensiunan perusahaan perkebunan Swasta (LONSUM) yang masih kerasan untuk tinggal dan menumpang di perumahan karyawan perkebunan hingga beranak pinak. Meski diupah rendah, mereka bertahan karena mendapat fasilitas tempat tinggal.

Dusun Pilar II, Dusun Goha I dan Dusun Goha II juga tidak

hal-98


Ba

gia

n V

I

jauh berbeda apabila dibanding 4 Dusun diatas. Mayoritas warganya bekerja sebagai buruh tani dan buruh ternak. Ada juga yang bergelar petani tapi mereka tidak memiliki lahan pertanian dan modal untuk berusaha. Karena lahan negara lebih luas dibanding lahan milik masyarakat maka untuk memenuhi kebutuhan lahan, petani kecil ini melakukan penggarapan lahan pertanian di area konservasi kawasan hutan dan perkebunan. Walau sesekali mereka harus beradu urat dan otot menceritakan irama kriukan-kriukan perutnya kepada petugas Perum Perhutani dan PTPN yang melakukan inspeksi dan menginterogasi mereka di lahan tersebut.

Saya sering menyesalkan kondisi ini, mengapakah negara ini begitu jahat pada rakyatnya. Bukankah dulu sebelum ada negara, terlebih dahulu ada desa. Yang artinya, sumber daya alam itu lebih dahulu dikuasai oleh desa, sebelum dikuasai oleh negara. Kemiskinan di desa terjadi karena desa tidak dapat apa-apa lagi. Tidak pernah ada kontrak yang jelas antara negara dengan desa mengenai pembagian hasil. Malah acapkali negara menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam di suatu desa kepada pihak asing tanpa melibatkan pihak desa. Seharusnya untuk Desa Tarumajaya yang memiliki sumberdaya strategis, desa harus memiliki kekuasaan yang besar dan terlibat dalam pengelolaannya. Masyarakat desa harus didorong agar dapat menjadi pagar pelindung sumber daya alam di desanya.

Mahal serta sulitnya memperoleh alat produksi pertanian–peternakan merupakan penyebab utama kemiskinan di 7 Dusun Desa Tarumajaya. Hal ini diperparah dengan harga hasil produksi pertanian yang sangat fluktuatif yakni bergantung terhadap situasi pasar dan daya beli masyarakat. Sedangkan bagi peternak sapi perah, KPBS dianggap memiliki kebijakan yang dianggap

hal-99


Ba

gia

n V

I

pantas untuk mengatur harga susu. Padahal jika ada alternatif pilihan untuk menyetorkan susu selain KPBS, mungkin saja nilai tambah petani akan semakin besar.

Ketidakmampuan meyekolahkan anak lebih dari Sekolah Dasar, tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan bahkan yang dasar sekalipun diwaktu sakit, berikut sulitnya memiliki sarana dan prasarana air bersih dan membeli kebutuhan sembako+makanan bergizi adalah dampak yang dirasakan masyarakat akibat kemiskinan. Belitan ini semakin kuat tatkala mereka tidak bisa mengakses pinjaman atau kredit untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi. Maka yang hadir adalah tengkulak, rentenir, dan Bank Keliling yang datang memberi hutang dan menagih hutang dengan rentang waktu harian, mingguan, atau bulanan dengan bunga yang mencekik leher. Buruknya kualitas lingkungan juga merupakan utang terbesar yang ditanggung masyarakat saat ini, sementara monopoli sumber daya alam oleh perusahaan (Negara-Swasta) semakin tidak jelas kontribusinya bagi masyarakat sekitar. Tanggungjawab sosial perusahaan dalam hal ini Perum Perhutani dan PTPN VIII masih menjadi mimpi di siang bolong.

Tata pemerintahan desa Tarumajaya dan dosa asal pembangunanPemerintahan Desa Tarumajaya memahami kompleksnya permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayahnya, berikut keterbatasan akses pemerintah desa terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri. Desa menjadi tidak berdaya dan lagi-lagi pemerintahan desa harus bergantung kepada pemerintah daerah kabupaten dengan mengharapkan bantuan dan kucuran dana yang cukup memadai guna menjalankan kewajiban dan setiap kewenangannya. Ketidakjelasan kewenangan dan alokasi anggaran yang diterima oleh Pemerintahan

hal-100


Ba

gia

n V

I

Desa beberapa tahun belakangan menjadi hambatan bagi terwujudnya Tata Pemerintahan Desa yang baik.

Di sisi lain, kentalnya budaya ”perkubuan” memberi sekat dan batasan antara wilayah Kampung dan Perkebunan. Intervensi pihak perusahaan perkebunan terhadap karyawan dan buruh sangat kuat, terlebih pimpinan perusahaan perkebunan menempatkan diri sebagai sumber keputusan yang sangat benar dalam segala bidang dan sektor pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayah perkebunan. Padahal secara administratif Pemerintahan Desa memiliki kewenangan penuh terhadap warganya. Sampai saat ini memang pemerintah desa atau sebaliknya pihak perusahaan belum pernah mendiskusikan atau melakukan negosiasi tentang alternatif pembangunan di wilayah perkebunan. Tetapi di wilayah perkampungan, fungsi-fungsi pemerintahan mulai dari tingkat Dusun, RW dan RT masih berjalan relatif harmonis.

Perhatian Pemerintah Desa Tarumajaya terhadap penanggulangan kemiskinan dapat kita lihat dari tata cara penyusunan APBDes antara tahun 2006–2007, yang mana pada tahun 2006 Pemerintahan Desa hanya mengalokasikan sekitar 7,64% atau sekitar Rp. 6,500,000 untuk program penanggulangan kemiskinan dari 70% (Rp. 117,672,388) ADPD Tahun 2006 yaitu Rp. 168,102,988. Sedangkan pada tahun 2007 cukup signifikan pemerintahan desa mengalokasikan 47,71% atau sekitar Rp. 40,000,000 untuk program penanggulangan kemiskinan dari 70% (Rp. 119,295,282) ADPD Tahun 2007 yaitu Rp. 170,311,826.

Konsep yang ideal bahwa seharusnya pengalokasian program penanggulangan kemiskinan itu diambil persentasenya dari total APBDes bukan hanya ADPD,

hal-101


Ba

gia

n V

I

hal-102

karena ADPD merupakan salah satu sumber dana yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten, karena PADes setiap tahunnya tentu tidak hanya berasal dari ADPD. Meski selama 2 tahun tersebut pengalokasian penanggulangan kemiskinan di Desa Tarumajaya persentasenya belum diambil dari total ABPDes, setidaknya dengan adanya peningkatan pengalokasian anggaran untuk penanggulangan kemiskinan itu sudah merupakan sebuah upaya perubahan yang harus terus menerus lebih ditingkatkan. Karena bisa dibayangkan jika alokasi 47,71% untuk penanggulangan kemiskinan diambil dari total APBDes Tarumajaya yang berjumlah Rp 432,981,832 maka akan banyak sekali kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bisa dilakukan.

Dosa asal kerangka pembangunan sejak jaman Orde Baru masih melekat hingga kini baik di level birokrasi maupun masyarakat. Bahwasanya pembangunan dan kemajuan diidentikkan dengan megahnya sarana dan pra sarana infrastruktur. Di Desa Tarumajaya sendiri mengalokasikan, pemerintah mengalokasikan Pengadaan Infrastuktur Desa 94,13% dari 70% (Rp. 117,672,388) Tahun 2006 Rp. 168,102,988 dan Tahun 2007 sekitar 55,47% dari 70% (Rp. 119,295,282) dari ADPD Tahun 2007 Rp. 170,311,826.

Dinamika seperti ini tidak hanya terjadi di Desa Tarumajaya tetapi juga hingga level kecamatan. Seperti halnya Musrenbang Tahun 2007, usulan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintahan Desa untuk Musrenbang Kecamatan kebanyakan mengarah pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur. Padahal kriteria yang digunakan Pemerintah daerah adalah Penanggulangan Kemiskinan, Rehabilitasi Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana infrastruktur. Ditambah lagi, selama ini ada kesan di masyarakat desa


Ba

gia

n V

I

bahwa ketika berbicara tentang partisipasi, maka yang muncul di benak masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam mendukung program pembangunan fisik semata.

Penanggulangan kemiskinan belum diberi perhatian serius dan porsi yang besar. Pemerintahan Desa masih beranggapan penangggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggapan ini diperkuat oleh masuknya program-program penanggulangan kemiskinan yang terjun bebas dan non-budgeter.

Akses informasi bagi masyarakat terkait penyusunan APBDes dan terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya optimal. Peningkatan kapasitas aparat Desa Tarumajaya dalam menjalankan peran dan fungsi administrasi pemerintahannya mutlak diperlukan. Agar dapat memberikan pelayanan secara adil dan berpihak kepada kelompok miskin yang tersebar disetiap RW adalah capaian yang harus didorong bersama. Sedangkan beban bagi masyarakat bagaimana bisa secara langsung mengetahui perkembangan Desanya dan turut berpartisipasi dalam poses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerahnya, agar dikemudian hari aparat dan masyarakat saling memahami dan saling berbagi kesempatan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Tarumajaya.

Perambah hutan yang aktivisBagi saya kemiskinan bukanlah suatu hal yang asing apalagi tabu. Ia ada, nyata, dan terasa. Besabarlah, bicaralah dan berbuatlah! Bicara kemiskinan, saya orang miskin! Seusia saya yang seharusnya menuntut ilmu sampai kenegeri Cina, tapi malah terhampar diatas

hal-103


Ba

gia

n V

I

pelataran perkebunan kina yang terhampar luas tapi tidak produktif. Untungnya saya terlahir ditanah seramah Indonesia, walau bodoh tetap dicintai. Titel saya dikampung adalah perambah hutan yang baik hati, tidak menebang tapi menanam meski hanya sepetak lahan rambahan yang saya kelola mudah-mudahan bisa membawa saya keluar dari kemiskinan. Saya saja yang bodoh dan miskin mau menanam, mau berusaha, harusnya orang dengan kondisi yang lebih baik dari saya mau berusaha lebih keras.

Desa Tarumajaya merupakan Desa dimana saya tinggal, yang membuat saya bangga sebagai warga Desa Tarumajaya karena Desa Tarumajaya merupakan daerah pertanian yang subur, meski kaum taninya terpaksa menggarap lahan konservasi dan akan berakibat terancamnya daya dukung lingkungan hidup. Tapi patut disadari bahwasanya kaum tanilah yang mampu bertahan dan tetap produktif ketika negeri ini dilanda krisis yang berkepanjangan dan tidak sedikit industri, perdagangan, dan beberapa sektor perekonomian lain gulung tikar. Kaum tanilah yang juga memberi makan banyak orang. Maka jangan sesekali untuk memenjarakan atau menjustifikasi penggarapan lahan negara oleh masyarakat sebagai suatu kriminalitas, walau bagaimanapun sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi APBN dan APBD yang selama ini dinikmati oleh kaum subur. Kami hanya bertahan hidup dengan melakukan apa yang kami bisa. Seandainya kami memiliki lahan, maka kami tidak mungkin merambah hutan.

Saya mulai berkenalan dengan Perkumpulan INISIATIF dan terlibat dalam upaya perbaikan kualitas daerah cekungan Bandung pada Tahun 2003. Meski berprofesi sebagai perambah hutan, saya juga aktif di berbagai

hal-104


Ba

gia

n V

I

organisasi di tingkat desa. Perhatian terhadap masalah kemiskinan dan lingkungan hidup menjadi minat saya. Karena saya merasakan langsung dampak dari kedua masalah tersebut.

Saya juga mulai mempelajari tentang situasi dan kondisi sosial masyarakat di desa, untuk lebih peka dalam melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian dengan berbagai pelatihan tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan, selain merambah hutan saya juga mulai merambah pemerintahan desa. Meski itu merupakan tanggungjawab pemerintah tapi saya selaku masyarakat berhak untuk terlibat dan berpartisipasi sesuai Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bukan hanya aturan saja yang saya pelajari melainkan interaksi dengan Perkumpulan INISIATIF ketika itu menuntut saya untuk terlibat menjadi Fasilitator Musrenbang di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kertasari, Pacet, Ciparay, Solokan Jeruk, dan Bojong Soang. Saat itu saya mengetahui bahwa sebagian besar desa belum merencanakan pembangunan desa dengan baik dan juga tidak mengacu pada daftar skala prioritas (DSP). Keterlibatan saya menjadi Fasilitator Musrenbang merupakan sebuah kerjasama yang diulurkan Pemerintah Daerah atau spesifiknya Bappeda Kabupaten Bandung yang dijembatani oleh Perkumpulan INISIATIF.

Sayangnya praktik yang diinisiasi oleh Perkumpulan INISIATIF itu tidak dilanjutkan oleh Bappeda Kabupaten Bandung. Sehingga Musrenbang Tahun 2008 desa dibiarkan tanpa pendampingan baik dari sisi teknis maupun konsep. Konsekuensinya pihak kecamatan mengalami kesulitan dalam merekapitulasi usulan-

hal-105


Ba

gia

n V

I


usulan dari masing-masing desa.

Kesadaran akan pentingnya terlibat dalam perencanaan dan penganggarn di desa, membuat saya berinisiatif untuk melakukan pendampingan di Desa Tarumajaya yang merupakan desa saya sendiri. Apalagi selama ini Desa Tarumajaya, belum pernah memiliki perencanaan keuangan untuk jangka lebih dari satu tahun. Bahkan kepala desa yang menjabat juga tidak memiliki perencanaan jangka panjang tentang gambaran desa beberapa tahun berikutnya. Semua berjalan mengikuti tradisi-tradisi tahun sebelumnya. Alasan yang umum dikemukakan adalah untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai orang miskin, selama saya hampir dua puluh tahun lebih tinggal di Desa Tarumajaya belum pernah ada program atau kegiatan yang ditujukan bagi rakyat miskin. Dulu memang kondisinya, desa tidak memiliki sumber daya selain bantuan desa (BanDes). Tapi saat ini situasi sudah berubah, desa memiliki sejumlah sumber daya dan kewenangan yang besar untuk mengelolanya. Buat saya, tidak ada alasan lagi Pemerintah Desa menolak untuk mengalokasikan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan.

Satu-satunya motivasi saya adalah ingin melakukan perubahan dan pembaharuan, dan itu harus dimulai dari desa. Telah terbuka peluang dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selama ini saya bergerak di luar tata pemerintahan desa, namun ternyata hasilnya jauh dari harapan. Saya ingin menjadi orang desa yang berada di desa dan bermanfaat bagi desa.

Saya merasa optimis dalam melakukan perubahan karena ide tentang perubahan sebenarnya sudah lama

hal-106

Ba

gia

n V

I


hal-107

dimiliki oleh masyarakat. Hanya saja, mereka tidak tahu harus disalurkan kemana ide tersebut. Selama ini institusi desa berjalan sendiri. Masyarakat desa juga bukan orang yang bodoh dan tidak mau dipimpin. Tidak adanya perubahan di desa, menurut saya karena yang memimpin desa selama ini tidak berperan sebagai lokomotif perubahan. Idealnya, masyarakat desa harus dipacu dan didorong untuk melakukan perubahan, sehingga bisa menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi mereka sendiri. Pemerintah desalah yang memfasilitasi prosesnya.

Aktivitas saya dalam Tata Pemerintahan Desa Tarumajaya dimulai Mei 2007. Difasilitasi oleh Perkumpulan INISIATIF saya melaksanakan assement kemiskinan partisipatif di Desa Tarumajaya sekaligus pemetaan calon aktivis lokal. Saat itu Pemerintahan Desa yang barus sangat apresiatif terkait rencana penelitian tentang kemiskinan bahkan memberikan legitimasi berupa surat tugas. Dinamika kemiskinan dan strategi bertahan kelompok miskin merupakan tujuan utama dalam proses assesment yang menggunakan metode wawancara dan observas i dengan sasaran individu/kelompok miskin yang tersebar ditiap Dusun di Desa Tarumajaya.

Adapun keluaran yang diharapakn yakni adanya aktivis lokal yang mendorong perubahan di desa, namun menentukan siapa orangnya itu bukan perkara mudah, padatnya aktivitas keseharian para calon aktivis lokal dan keteguhan komitmen mereka menyulitkan saya dalam rencana tindak lanjut. Setiap individu/kelompok yang dikategorikan marjinal ternyata memahami apa faktor penyebabnya sehingga mereka miskin dan tergolong marjinal. Kesimpulannya adalah belum sinergisnya harapan-harapan masyarakat dengan kebijakan dan

Ba

gia

n V

I


hal-108

kegiatan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Desa.

Kemudian pada Bulan Juni dilaksanakan Pelatihan Aparatur Desa tentang ”Reformasi Perencanaan Desa yang Berpihak pada Kelompok Marjinal”, bertempat di balai desa yang secara langsung dibuka oleh Kepala Desa dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, yang difasilitasi oleh Perkumpulan INISIATIF. Dalam pelatihan aparatur Desa tersebut disimulasikan tentang tata cara penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, namun Desa Tarumajaya sudah lebih dulu menyusun APBDes Tahun Anggaran 2007 pada awal Bulan Maret sehingga peyusunan APBDes secara partisipatif dan pro poor belum bisa dilakukan tapi paling tidak aparatur desa sudah memiliki pengetahuan teknis tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan desa ber i ku t pengarusutamaan kebijakan yang pro rakyat miskin yang akan dipraktekkan di Tahun 2008. Paska pelatihan, Pemerintah Desa Tarumajaya berkomitmen dan berorientasi untuk melaksanakan penyusunan RKPDes dan APBDes secara partisipatif.

Selanjutnya pada Bulan Juli, dilaksanakan pelatihan untuk kelompok marjinal tentang ”Reformasi Perencanaan Desa yang Berpihak pada Kelompok Marjinal”. Keluaran yang dihasilkan dari pelatihan ini yakni ketertarikan warga RW 07 (Para Ketua RT, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat) untuk mengadakan pelatihan bagi warga lainnya. Pelatihan ini dibiayai dari dana bantuan yang dialokasikan Pemerintah Desa Tarumajaya untuk pembangunan diwilayah RT/RW yang bersumber dari ADPD Tahun 2007. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Desa dan Anggota BPD. Agenda utama pelatihan adalah mengidentifikasi potensi dan masalah dengan perspektif RW.

Ba

gia

n V

I


hal-109

Kepala Desa dan Ketua LKMD merespon baik kegiatan ini dan menyarankankan analisis masalah dan potensi seperti yang dilakukan di RW 07 dilakukan juga di 27 RW lainnya. Tapi untuk mempermudah disepakati bahwa untuk karakteristik wilayah RW yang sama diambil salah satu sampel saja dan selanjutnya akan dilakukan analisis masalah dan potensi ditingkat Dusun dilanjutkan dengan perumusan masalah dan potensi ditingkat desa sebagai bahan RPJMDes, RKPDes dan APBDes Tahun 2008.

Namun, ada yang menggelisahkan saya. Karena sesungguhnya prinsip perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran sebenarnya tidak selesai begitu saja ketika sudah disusun dengan baik, namun harus dilanjutkan dengan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini penting untuk dilakukan karena sifat anggaran yang adalah milik publik (masyarakat). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dapat berpartisipasi atau ambil bagian dalam menggali sumber-sumber penerimaan bagi desa. Selain itu, dengan semakin terbukanya pengelolaan anggaran maka akan terjadi fungsi kontrol oleh masyarakat yang berdampak pada terjaganya fokus pembangunan pada skala prioritas yang telah ditetapkan bersama dalam siklus tahunan desa dan APBDes.

Untuk mensiasati hal ini, maka saya menyarankan kepada pemerintah desa agar informasi yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa ditempel di papan informasi desa. Cara ini dipandang efektif karena biasanya masyarakat masih memiliki budaya malu untuk bertanya soal anggaran. Di sisi lain, model seperti ini dapat mendorong minat baca masyarakat. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan

Ba

gia

n V

I

mensosialisasikan informasi ini melalui forum-forum informal warga seperti kumpulan RT, arisan, pengajian, dan sejenisnya.

Bagi saya, desa adalah wadah berdemokrasi. Tentu saja saya adalah orang yang meyakini bahwa prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas bukan saja menjadi kewajiban pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan. Tapi yang paling penting adalah memberi pemahaman kepada warga bahwa ketiga prinsip itu adalah hak mereka. Sehingga dengan visi dan misi yang jelas, berikut perencanaan dan penganggaran yang tepat, judul tulisan ini bisa berubah. Desa Tarumajaya: Keindahan = Kesejahteraan. Semoga!


hal-110

Ba

gia

n V

I

BAGIAN VII

Diluar Jangkauan Desa: Pekerjaan Rumah Bagi Pemerintah Kabupaten

Setelah bagian 4-6 menjelaskan mengenai dinamika pendampingan desa dalam proses implementasi ADPD, pada bagian ini ditinjau situasi problematika implementasi ADPD dalam kaitannya dengan institusi supra desa yaitu kabupaten dan kecamatan. Fokus perhatian penulis dalam merefleksikan pelaksanaan ADPD di Kabupaten Bandung diawali oleh satu pertanyaan kunci yaitu “bagaimana relasi desa dengan pemerintah daerah dan kecamatan dalam pelaksanaan ADPD?” Pertanyaan ini sangat relevan mengingat secara historis dan konseptual ADPD adalah suatu kebijakan kabupaten yang dikeluarkan untuk desa, sehingga kabupaten memiliki peran sangat signifikan dalam mensukseskan implementasinya di desa.

Untuk menjawab pertanyaan itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang kades, mantan kades, dan anggota BPD. Analisis didasarkan kepada opini dari mereka terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Mengingat banyaknya opini yang bersifat sensitif, maka identitas para informan disamarkan. Namun demikian, jawaban yang diberikan, ditampilkan sedemikian apa adanya, karena sangat bermanfaat sebagai ilustrasi bagi kita semua pegiat perbaikan tata pemerintahan, untuk mengetahui apa problem yang dihadapi dan apa jalan keluar yang perlu diambil. Pertanyaan selalu didahului dengan pembahasan mengenai landasan normatif dari ADPD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wawancara ini berposisi sebagai upaya memotret antara idealitas normatif versus realitas praktik yang terjadi. B

ag

ian

VII

Ba

gia

n V

II

hal-111

hal-112

Makna normatif ADPD Ketika desentralisasi fiskal itu sudah dapat diwujudkan di Kabupaten Bandung, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintahan desa dan masyarakat di desa bisa memanfaatkan ADPD ini untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan tujuan diberikannya ADPD yang tertuang dalam Pasal 8 Perda No 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.(1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai

program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah:a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

desa dalam melaksanakan pelayanan p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

b. Men i n gka t k an kemampuan l embaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

Ba

gia

n V

II

Box 1. Beberapa peraturan hukum acuan normatif implementasi ADPD

1. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

2. Peraturan Bupati Bandung No. 6 Tahun 2006 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2006 di Kabupaten Bandung.

3. Peraturan Bupati Bandung No. 10 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

4. Peraturan Bupati Bandung No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

5. Peraturan Bupati Bandung No. 7 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Alokasi Dana Kelurahan di Kabupaten Bandung.

6. Peraturan Bupati Bandung No. 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Bandung.

Diluar Jangkauan Desa:Pekerjaan Rumah Bagi Pemerintah Kabupaten

secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;c. Meningkatkan pemerataan pendapatan,

kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dengan demikian pengelolaan ADPD harus melibatkan partisipasi masyarakat dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses musyawarah antara pemerintahan desa dengan masyarakat menjadi syarat wajib untuk merencanakan penggunaan ADPD. Komunikasi yang terjalin dua arah ini diharapkan menjadi kekuatan untuk membangun desa. Dengan komunikasi publik yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat diharapkan ada sinergi, cek dan ricek, mekanisme kontrol publik dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Proses transfer pengetahuan, kerjasama, semangat gotong royong untuk memajukan desa bisa didorong lebih kuat dengan adanya ADPD ini. Persoalan pertama: keterlambatan pencairan ADPD dan tidak samanya biaya operasional tiap desaNamun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam tataran implementasinya. Persoalan pertama adalah adanya keterlambatan pencairan ADPD. Hal ini ditambah dengan ketidaksamaan biaya operasional di tiap desa. Meskipun disadari bahwa untuk biaya pelayanan publik memang sebaiknya berbeda tiap desa karena masalah yang dihadapi juga berbeda, namun untuk biaya operasional, diharapkan sama karena beban kerja aparatur desa pada dasarnya sama saja.

hal-113


Ba

gia

n V

II

hal-114

Box 2. Keterlambatan pencarian ADPD dan biaya operasional yang berbeda

”Kadang-kadang yang jadi cemburu sosial adalah tidak samanya biaya operasional tiap desa karena jumlah ADPD nya berbeda-beda. Padahal tugas dan tanggungjawab Kades itu sama saja baik di perkotaan maupun di perdesaan. Jadi kalau ADPDnya besar otomatis 30% untuk operasional itu besar. Sedangkan yang ADPDnya kecil maka 30% untuk operasional pun jadi kecil. Kades di kota dan Kades di desa itu sama kerjanya tapi kenapa operasionalnya kok beda-beda. Kemudian kalau bisa operasional untuk perangkat desa, kades dan BPD itu jangan disatuin dengan ADPD. Kembali lagi seperti kemarin triwulan, jadi kita nunggunya nggak terlalu lama. Kan kasihan kalau harus sampai enam bulan nungguin baru gajian, itu pun kalau tepat waktu. Jadi ADPD khusus saja untuk pembangunan fisik dan non fisik. Operasional kembali lagi seperti dulu Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (BBPPD) yang turunnya tiap tiga bulan sekali”. (Mantan Kades Sukajaya/disamarkan).

“Masalah ADD yang ribet adalah pencairan yang selalu mundur. Mustinya kan tahun anggaran 2007 atau 2006 atau 2008, kita kan sudah masuk tahun anggaran itu dari mulai 1 Januari. Sedangkan ADD tahap pertama baru cair di bulan Agustus. Sedangkan tahap kedua baru cair bulan Desember”. (Kades Pancuran/samaran).

“Alangkah lebih baik kalau biaya operasional (BOP) untuk kades dan perangkat desa dipisahkan saja dari ADPD dan BOP tersebut digulirkan triwulan sekali”. (Kades Tunggara/samaran).

”Kalau bisa honor untuk perangkat desa dan kades dipisahkan dari ADPD dan tenggang waktunya jangan terlalu lama sampai 6 bulan. Apalagi pencairan ADPD banyak molornya”. (BPD Sampireun/samaran).

P e r s o a l a n k e d u a : rendahnya pemaham-an warga mengenai komposisi ADPDSecara normatif diatur bahwa ADPD 70% adalah untuk pelayan publik dan30% untuk biaya operasional aparatur. Mengenai komposis i ADPD ini, ada juga permasalahan sampingan yang muncul dalam konteks politik. Hal ini lebih karena ketidakpahaman warga terhadap peraturan yang ada.

“Di desa banyak bekas lawan ketika pemilihan kades. Terkadang para lawan ini mengembangkan isu bahwa ADPD langsung dipotong 30% oleh Kades. Mereka itu menduganya dikorupsi, tidak tahu itu untuk honorarium. Yang namanya orang bekas lawan politik, berkembang isu seperti itu. Hal ini juga saya bahas di rapat reses anggota dewan”. (Kades Pancuran/samaran).


Ba

gia

n V

II

hal-115

Masalah ADPD yang dipolitisir untuk kepentingan pemilihan kades bena r -bena r dialami oleh Mantan K a d e s S u k a j a y a (samaran) yang setelah h a b i s m a s a k e p e m i m p i n a n n y a mencoba mengikuti lagi pemilihan kades. Lawan politiknya menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa mantan kades mengkorupsi uang ADPD.

Dari kejadian itu Mantan Kades Sukajaya (samaran) mengusulkan supaya ada media untuk mensosialisasikan ADPD kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti dan paham tentang ADPD, baik itu melalui media massa, media elektronik atau media lainnya seperti pengajian, silaturahmi, pertemuan warga, dll.

Persoalan ketiga: masih adanya situasi yang membuat terjadinya praktik pemberian 'hadiah' kepada kecamatan dan bagian otda dalam proses pencairan.

Persoalan mengenai keterlambatan pencairan ini, menjadi sebuah situasi yang lebih rumit ketika ternyata masih ada praktik pemberian uang dari Pemerintah Desa setelah pencairan ADPD ke bagian Otda dan Kecamatan. Dalam kondisi seperti ini, semakin sering terlambat maka akan semakin meningkatkan posisi tawar otda dan kecamatan bahwa pencairan dana ADPD adalah karena prestasi mereka. Oleh karena itu, akan semakin membuat situasi bagi para aparatur desa untuk merasa 'berhutang' dan 'perlu' memberi 'hadiah'.

“Mereka (masyarakat) menyangka ADPD itu untuk pembangunan saja, jadi 30% untuk gaji itu disangkanya nggak ada. Disangkanya saya itu korupsi, rampok, garong karena masyarakat nggak ngerti. Disangkanya ADPD itu buat pembangunan fisik saja. Beberapa masyarakat berkata: masa dari uang ADPD sekian juta yang dibangunkan hanya jalan saja, kemana sisanya?” (Kades Sukajaya/samaran).


Ba

gia

n V

II

hal-116

Box 3. Proses pencarian ADPD di Bagian Otda dan Kecamatan

”Gimana ya, susah ngomongnya. Kadang-kadang nggak minta tapi ada semacam satu keharusan, gimana ya, jadi susah. Pemberian uang itu nggak ditarget. Sebetulnya dari sana nggak minta cuma kadang-kadang kita punya hati nurani demi kelancaran. Hati nurani, merasa telah dibantu, walaupun mereka kan sudah digaji. Biasanya para kades berkumpul membahas uang sumbangan. Jangan sampai ada cemburu sosial makanya kita musyawarah dulu sehingga seragam. Jangan sampai ini ngasih segini, ini segini jadi rame, jadi heboh. Untuk kecamatan Rp 500.000,- untuk satu kali pencairan, nah itu nanti mereka yang bagi-bagi, yang Rp 250.000,- khusus untuk Otda. Kades ngasihnya melalui Kasie di Kecamatan. Kalau kita yang ngikuti apa umumnya saja, masa yang lain ngasih kita nggak, terus nanti kita dipersulit. Semasih itu masih dalam rel dan dalam batas normal, saya ngasih. Kecuali kalau sudah minta 3 juta-5 juta itu keterlaluan. Kalau masih dalam batas normal ya wajar saja. (Kades Sukajaya/samaran).

”Kalau mau punya kebaikan, memberi ala kadarnya, tidak dipatok. Jadi kalau Desa mau, ya beri, tapi kalau tidak mau ya nggak jadi masalah. Tapi kan yang namanya manusia, contoh, Kasie di kecamatan kan barangkali mengantarkan proposal, terus salah, balik lagi, untuk bensin, untuk transport, wajar-wajar saja,Rp. 50.000 atau Rp. 100.000. Tapi saya mah tidak dari 70% pelayanan publik ngambilnya,melainkan dari biaya operasional kades. Jadi tidak ada pengkondisian dipotong oleh kecamatan, kabupaten sekian juta, itu tidak ada. Jadi itu tergantung koordinasi Ketua APDESI dengan Camat.” (Kades Pancuran/samaran).

Persoalan keempat: lemahnya pengawasan (dari kabupaten) dalam hal penggunaan ADPD Mengenai pembinaan dan pengawasan ADPD, dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung. Pembinaan dilakukan berjenjang di kabupaten dan kecamatan.

Lalu bagaimana fungsi pengawasan dan pembinaan ini dalam praktiknya? Apakah telah terjadi sesuai dengan harapan? Sebuah kasus yang terjadi di sebuah desa berikut ini menjadi ilustrasi yang tepat soal praktik pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum dalam penggunaan ADPD.


Ba

gia

n V

II

hal-117

Box 4. Kasus penyimpangan pemanfaatan ADPD yang tidak diintervensi

”Para kades yang lain dan aparatur di kecamatan itu pura-pura tidak tahu saja. Sebenarnya orang kecamatan tahu persis duit ADPD di desa X tersebut tidak dipergunakan karena struktur pemerintahan desanya juga amburadul, perangkat desa cuma berapa orang, BPD cuma berapa orang, tidak pernah terdengar ada Musrenbang, tidak pernah terdengar ada pertanggungjawaban, tidak pernah melaksanakan kegiatan. Tapi selama ini mulus-mulus aja. Kontrol dari BPD, LKMD terhadap Kades sangat kurang. Begitupun dengan pembinaan dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Yang ada hanya proses pemeriksaan reguler saja dari Bawasda yang datangnya pun tidak menentu Yang jadi masalah di desa tersebut justru karena tidak ada upaya kontrol dari masyarakat, masyarakatnya masa bodoh. Nggak ada upaya kontrol dari warga masyarakat, apalagi yang mengkritik nggak ada. Sampai yang saya sedih sekali, kan ada uang operasional untuk RT/RW, beberapa kali tidak dibagikan. RT/RW nggak pernah tahu itu sudah cair atau belum, cuek saja. Kalau kita melihat sakit sekali, sedih. Pembinaan meskipun tidak maksimal sudah dilakukan. APDESI tingkat Kecamatan sebulan sekali mengadakan silaturahmi, kita tukar pikiran, pembinaan. Tapi jawaban Kades itu, mengiyakan tetapi tidak dilaksanakan. Saya sudah mencoba ngobrol dengan kades tersebut dari hati ke hati tapi jawabannya adalah 'karena masyarakat juga gak ada yang protes ke saya mah'. Menurut saya masyarakat tidak tahu, karena masyarakat tidak pernah diajak bermusyawarah untuk merencanakan kegiatan pembangunan dari uang ADPD tersebut”. (Kades Pancuran/samaran).

Kondisi di atas sangat memprihatinkan. Melihat kondisi itu, salah seorang kades mengusulkan bentuk pembinaan yang perlu dilakukan.

”Pembinan yang kontinyu sangat dibutuhkan oleh para Kades, BPD, LPMD termasuk perangkat desa, dalam pengertian diberi pengetahuan cara bekerja di desa bagaimana, begini....begini.... yang sampai saat ini belum ada. Pelatihan memang ada tapi terkotak-kotak sesuai SKPD-nya, misalnya pelatihan tentang ini, dua hari selesai. Pelatihan tentang dinas sosial, tiga hari selesai. Jadi pelatihannya tidak menyeluruh secara umum. Kalau dulu ada kursus pelatihan kepala desa, sekarang sudah tidak ada”. (Kades Pancuran/samaran).


Ba

gia

n V

II

hal-118

Persoalan telah jelas tetapi intervensi kabupaten tidak sesuai kebutuhan desaDi tengah situasi demikian, pemerintah kabupaten masih saja belum mengalokasikan kegiatan pendampingan sebagaimana diterapkan di kabupaten lain yang mempunyai perda serupa ADPD. Kebutuhan pendampingan dan komunikasi publik ini malah direspon dengan sebuah surat edaran. Pada tanggal 29 Maret 2007 Sekretariat Daerah memberikan surat kepada Para Camat se-Kabupaten Bandung yang salah satu isinya menjelaskan agar Para Camat melaksanakan kegiatan untuk memfasilitasi kepala Desa dan Lurah dalam hal pemanfaatan ADPD.

Box 5. Surat Edaran Sekda 29 Maret 2007

Khusus untuk belanja pelayanan publik ADPD agar diarahkan bagi:1) Penanggulangan kemiskinan, yaitu salah satu kegiatannya berupa

pengadan lumbung desa (pembangunan lumbung desa/Kelurahan yang belum ada serta modal).

2) Peningkatan kesehatan, salah satu kegiatannya berupa bantuan untuk Posyandu, dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pengadaan sarana/prasarana.

3) Peningkatan pendidikan dasar.4) Pembangunan infrastruktur perdesaan seperti prasarana pemerintahan,

prasarana perhubungan, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.5) Penyusunan dan pengisian profil Desa/Kelurahan, penyediaan data-data

buku administrasi Desa/Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

6) Pemberdayaan sumberdaya aparatur desa, salah satunya kegiatan dengan adanya program pelatihan ESQ bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD dan pelatihan lainnya di tingkat kecamatan masing-masing.

7) Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK, salah satu kegiatannya berupa pengembangan Desa Siaga dan kegiatan lainnya.

8) Kegiatan perlombaan Desa/Kelurahan.9) Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa.10) Kegiatan bulan bhakti gotong royong.11) Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.12) Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda dan olah

raga.13) Kegiatan lainnya yang diperlukan oleh desa adalah kegiatannya antara

lain berupa program penanaman sejuta pohon, pemberdayaan sumber daya aparatur desa seperti program pengiriman tugas belajar dari desa-desa yang bertipologi pertanian ke STIPER Baleendah dan kegiatan lainnya.


Ba

gia

n V

II

hal-119

Intervensi kabupaten ini direspon berbeda-beda oleh

desa. Artinya intervensi kabupaten dan reaksi desa jelas

kedua-duanya subjektif. Tidak objektif mengacu pada

prosedur yang standar dan berdasarkan penalaran logis

sesuai dengan kebutuhan publik baik dari kacamata desa

maupun kabupaten. Karena jika saja hal ini adalah

sesuatu yang normatif, standar, dan logis, mestinya tidak

ada reaksi yang berbeda-beda dari desa.

Box 6. Respon para Kades terhadap Surat Edaran

”Arahan soal sekolah ke STIPER, kalau saya menolak. Ketika rapat di APDESI saya menolak. Munculnya salah seorang warga desa yang sekolah ke STIPER dengan dibiayai ADPD itu akan menimbulkan cemburu sosial. Konkritnya, kalau ada yang mau kuliah di STIPER dibiayai oleh ADPD, ada kaitan keluarga dengan Kepala Desa, apa yang lain tidak ngomong? Mending kalau orang yang sudah dibiayai ADPD untuk sekolah ke STIPER itu mengabdi ka desa, siapa tahu dia langsung bekerja diluar, terus buat apa fungsinya orang tersebut. Maka saya tidak melaksanakan arahan itu. Justru kita mengantisipasi munculnya cemburu sosial dari warga yang lain. Karena yang namanya sekolah gratis semua orang mau, ini hanya satu dari jumlah warga masyarakat yang ada. Menurut saya surat dari Sekda itu fungsinya tidak wajib tapi diharuskan. Yang terpenting yang harus diperhatikan adalah dampak negatif dan positifnya saja”. (Kades Pancuran/samaran).

“Arahan untuk mengikuti ESQ diterima oleh desa dan sasarannya tiga pilar desa. ESQ harus dipertahankan cuma biayanya jangan terlalu mahal. Pengalaman tahun kemarin itu 3 hari dari jam 08.00 s/d 00.00. Malah ada yang sampai mengembalikan kunci mobil karena mobilnya hasil korupsi”. (Kades dan BPD Sampireun/samaran).

“ESQ penyelenggaranya tiga pilar desa, APDESI, ASOSIASI BPD dan ASOSIASI LKMD, langsung dibiayai dari ADPD Rp 2.550.000,-. Karena kita kedorong oleh kebutuhan pengertian ESQ itu sendiri kita setuju, karena pada dasarnya ya setelah mengikuti pelatihan kita tahu tentang gambaran kematian. Didalam ESQ kita dipertontonkan oleh sebuah film dengan dalil al-qur'an. Saya yang tidak pernah menangis, akhirnya menangis juga, tapi setelah itu lupa lagi”. (Kades Pancuran/samaran)


Ba

gia

n V

II


hal-120

Kesimpulan: ada tanggungjawab pembinaan yang belum dijalankan kabupaten

Dari gambaran umum tentang pelaksanaan ADPD di Kabupaten Bandung, penulis berpandangan bahwa ada tanggung jawab pembinaan yang belum dilakukan pemerintah kabupaten. Pendekatan pembinaan selama ini hanya administratif dan prosedural. Semestinya pemerintah langsung membuat program pendampingan di desa. Hal ini akan membuat terjadi proses peningkatan kapasitas dan kesadaran desa.

Diduga bahwa kondisi ini terjadi karena relasi keuangan desa dengan pemerintah kabupaten masih dominan ditafsirkan oleh kabupaten. Kebijakan ADPD masih dipersepsikan sebagai bantuan keuangan, sebagai implikasi kebaikan hati kabupaten kepada desa. Padahal secara substansi ADPD bukan hanya sekedar pemberian uang oleh kabupaten kepada desa. ADPD adalah wujud kesadaran kabupaten untuk menjadikan desa lebih otonom, mandiri dan berdaya sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa lebih meningkat.

Pengelolaan ADPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Perjalanan pemerintahan yang adil, bersih dan bebas dari parktek KKN menjadi harapan semua pihak. ADPD mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dan arena bagi pemerintahan desa untuk memujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat. ADPD dapat membangkitkan dinamika masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desanya. B

ag

ian

VII


hal-121

Ba

gia

n V

II

BAGIAN VIII


Berdasarkan eksperimentasi Perkumpulan INISIATIF di tiga desa dampingan, ADPD telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program pemerintah kabupaten. Dengan adanya ADPD, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan. Ada beberapa manfaat dengan adanya ADPD.

Pertama, aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat bahkan masyarakat sendiri menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Kedua, ADPD melahirkan efesiensi pembiayaan pembangunan karena mendapatkan dukungan swadaya dari masyarakat. Ketiga, ADPD menjadi media sosial learning bagi pemerintahan desa untuk mengelola keuangan desanya menjadi lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Begitupun bagi masyarakat desa bisa belajar memahami potensi dan masalah di desa, melakukan kontrol langsung secara intensif sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran desa. Khusus untuk pemerintah kabupaten, perlu disadari bahwa upaya pendampingan kepada pemerintahan desa berupa pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Sehingga tingkat kebocoran dan tidak tepat sasaran kemungkinan besar bakal banyak terjadi . Namun tidak semua masalah ini disalahkan kepada pemerintah desa tapi juga tanggungjawab pemerintah kabupaten. Untuk mengeliminir tingkat kebocoran itu tentu banyak pihak yang harus terlibat.

Ba

gia

n V

III

Ba

gia

n V

III

hal-122

Ba

gia

n V

III

Misalnya bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung merangkul para aktivis lokal yang peduli dengan desa untuk memberikan sosialisasi maupun peningkatan kapasitas tentang pengelolaan dan pendistribusian ADPD. Pendekatan pendampingan harus dilakukan dengan turun langsung ke desa bukan dengan kegiatan pelatihan di kelas.

Sampai hari ini, rumus pendampingan yang efektif adalah dengan memberi contoh nyata. Upaya-upaya konkrit misalnya model grameen bank (bank untuk kaum miskin desa), perlu untuk dicoba diterapkan di desa-desa. Sebuah keberhasilan nyata seperti itu, akan menggulirkan motivasi dan daya aksi yang luar biasa di tengah masyarakat yang mulai frustasi terhadap banyak hal. Maka PR kita berikutnya adalah memberikan contoh nyata tentang berhasilnya sebuah desa meningkatkan kesejahteraan warganya dengan menggunakan ADPD.

Akhirya, proses transformasi ke arah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen menuju otonomi desa. Proses transformasi masyarakat desa harus dibarengi dengan pemahaman dinamika kehidupan masyaraka desa dan perubahan-perubahan yang melanda desa. Jika agenda tersebut dilewatkan, maka besar kemungkinan setiap upaya untuk itu akan kandas di tengah jalan.

hal-123



hal-124

Ba

gia

n V

III

hal-125

Documents

Mengawal Implementasi Alokasi Dana Desa