1

A. Latar Belakang

Kota merupakan daerah yang menjadi sentral dari segala aktivitas

manusia, hampir sebagian besar dari kegiatan sehari – hari manusia di lakukan di

perkotaan, di kota akan terlihat jelas berbagai keadaan yang menggambarkan

setiap kepentingan orang yang ada didalamnya, atas dasar semua kepentingan

itulah maka sebuah wilayah termasuk kota perlu di atur, di tata dan di kelola

penggunaannya, bukan berdasarkan kepentingan masing – masing orang, namun

lebih di dasarkan pada kepentingan publik atau kepentingan yang mendahulukan

dan mempertimbangkan kepentingan banyak orang.

Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga tidak lepas dari

berbagai permasalahannya, daerah yang tumbuh dengan ikon kotanya sebagai

kota pelajar, kota wisata dan budaya memberi dampak pada pesatnya

pembangunan yang terjadi di Yogyakarta, dari tahun ke tahun tercatat

pertumbuhan penduduk di kota Yogyakarta semakin meningkat, meningkatnya

jumlah penduduk ini di pengaruhi oleh beberapa hal yang antara lain.

1. Keberadaan sarana pendidikan

2. Kultur dan budaya masyarakat yang unik dan ramah

3. Kondisi wilayah yang nyaman

4. Suasana wilayah yang kondusif untuk berbagai kegiatan

5. Keberadaan daerah tujuan wisata

6. Ketersediaan berbagai sarana dan prasarana yang memadai

Beberapa faktor pengaruh diatas merupakan alasan – alasan yang biasanya

menjadi sebab mengapa orang ingin menetap dan memilih berdomisili di

Yogyakarta, alasan itulah yang kemudian mendorong semakin tingginya jumlah

penduduk di Yogyakarta, tingginya jumlah populasi ini serta merta mendorong

munculnya permasalahan – permasalahan di kota, mulai dari masalah sosial,

ekonomi, lingkungan, keruangan dan permasalahan lainnya, di antara

2

kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah perkotaan khususnya Yogyakarta,

salah satunya adalah permasalahan transportasi, ketersediaan lahan yang terbatas

akibat dari berbagai kegiatan pembangunan, tidak mampu membendung tingginya

animo masyarakat yang lebih cenderung memilih menggunakan alat transportasi

pribadi (private transport) untuk menjalankan aktivitas pribadinya masing –

masing.

Besarnya tingkat penggunaan transportasi pribadi yang hanya membawa

sedikit orang ini (single occupant vehicle) tidak hanya berdampak pada kemacetan

jalan (congestion) tapi juga menimbulkan permasalahan lain, masalah lingkungan

misalnya tingginya polusi udara dan kebisingan, yang dikeluarkan dari gas emisi

karbon kendaraan dan suara mesin – mesin kendaraan yang tidak hanya menjadi

masalah lingkungan namun juga berdampak pada berkurangnya tingkat kesehatan

serta kualitas hidup masyarakat di daerah perkotaan, masalah sosial seperti

kecemburuan sosial (social jealousy) yang akan berakibat tingginya resiko

kriminal, di aspek ekonomi penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi,

berdampak pada tingginya pengeluaran dan inefisiensi penggunaan bahan bakar,

di aspek keruangan, dampak yang di timbulkan dari permasalahan transportasi ini

salah satunya adalah berkurangnya ruang terbuka serta inefisiensi penggunaan

lahan yang hanya lebih banyak di peruntukkan untuk lalu lintas kendaraan dan

parkir kendaraan, selain itu juga berdampak pada tidak terbendungnya sebaran

kota (urban sprawl) hingga sampai ke wilayah pinggiran (suburban) yang secara

perlahan akan mengubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan yang fungsinya

lebih komersial. Luasnya dampak yang diakibatkan dari permasalahan transportasi

ibarat satu mata rantai yang saling terkait dan terus memberikan dampak domino

bagi aspek – aspek lainnya.

Kurang tanggapnya kita terhadap problematika transportasi tentu saja

mengancam keberlangsungan kota (urban sustainable), sehingga diperlukan

perencanaan transportasi yang komprehensif, yang mengelaborasi setiap sisi

permasalahan dari transportasi sehingga mampu dijadikan sebagai solusi terhadap

semakin meluasnya permasalahan transportasi di daerah perkotaan khususnya

Social Effect

Economic Effect

Spatial Effect

Environment Effet

High Traffic Density

3

Yogyakarta. Salah satu program solutif yang di programkan oleh pemerintah

Provinsi Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan transportasi adalah

dengan berupaya menyediakan sarana transportasi massal (high occupant vehicle)

yang murah, aman, serta nyaman bagi masyarakat, alat transportasi itu kini lebih

kita kenal dengan nama Trans Jogja, pengoperasian moda transportasi massal

yang berupa bus dengan kapasitas 20 – 40 orang tersebut, diharapkan mampu

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang akhirnya juga akan mengurangi

berbagai dampak negatif yang timbul akibatnya.

Gambar. 1 Penggambaran masalah transportasi dan solusinya

B. Implementasi Kebijakan

Kebijakan pengoperasian sistem transportasi publik Trans Jogja dimulai

pada Februari 2008, kini program tersebut telah berjalan lebih dua tahun, dalam

mendukung kegiatan operasionalnya, Trans Jogja di lengkap dengan beberapa Bus

yang mampu menampun 20 – 40 orang, dengan kapasitas tempat duduk 20 buah

dan (free space) atau sebagian ruang tanpa tempat duduk mampu menampung 20

orang lagi, selain itu operasional Trans Jogja di lengkapi dengan 75 buah shalter

Problem Solving Pro

vide Mass Transport

System

4

dengan 67 shelter berfungsi sebagai shalter umum, dan 8 shelter lainnya berfungsi

sebagai shelter pos, dengan lokasi masing – masing shelter tersebar di beberapa

wilayah, untuk pembagian daerah operasional Trans Jogja sendiri di bagi menjadi

6 trayek, terdiri dari trayek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B.

Operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 dan berakhir hingga

pukul 22.00 setiap harinya, dalam usahanya melayani penumpang manajemen

Trans Jogja menempatkan masing – masing dua orang petugas di sebuah shalter

dan dua orang petugas di dalam bus sebagai supir dan juga petugas yang

memandu naik dan turunnya penumpang, waktu tunggu bus dengan trayek yang

sama adalah selama maksimal 15 menit, misalnya bus 1A melintas di shelter X

maka untuk menunggu kedatangan bus 1A kembali dibuthkan waktu 15 menit,

sedangkan biaya yang harus di keluarkan oleh penumpang untuk menggunakan

fasilitas Trans Jogja adalah sebesar Rp. 3000 ,- untuk satu kali perjalanan dari

shelter asal hingga shelter tujuan, manajemen Trans Jogja juga memberikan

fasilitas kartu elektronik langganan, setiap orang bebas untuk memiliki kartu

tersebut dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit cukup dengan mengisi

formulir permohonan, dan membayar sejumlah uang untuk mengisi saldo kartu

yang terdiri dari jumlah Rp. 15.000, 25.000, 50.000 dan 100.000, bagi

penumang yang memiliki fasilitas kartu tersebut biaya yang dikenakan sekali

perjalanan hanya Rp. 2.700,- di tambah dengan fasilitas free charge apabila

penumpang turun selama satu jam dan kemudian sebelum satu jam kembali

menggunakan Trans Jogja.

Pengelolaan Trans Jogja berada di bawah kewenangan Dinas

Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam

menjalankan program ini DISHUB DIY bekerja sama dengan PT Jogja Tugu

Trans, adapun bentuk kerjasama antara keduannya adalah Dinas Perhubungan

dalam hal ini sebagai pengelola utama yang bertugas mengatur sistem dan

menyediakan fasilitas shelter dan isinya, sedangkan PT. Jogja Tugu Trans

menyediakan fasilitas kendaraannya dan mengelola SDM yang menjadi petugas

baik di bus maupun di dalam shelter.

5

C. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Trans Jogja sebagai transportasi publik yang kini telah berjalan lebih dari

dua tahun, sedikit demi sedikit telah memberikan perubahan, walaupun perubahan

yang ada tidak sesignifikan yang diharapkan, dalam artian pemanfaatan Trans

Jogja sebagai sarana transportasi umum belum terlalu optimal, terdapat banyak

faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penggunaan Trans Jogja oleh

masyarakat dalam memfasilitasi pergerakan mereka, faktor tersebut bisa faktor

internal yang berasal dari sistem operasional Trans Jogja, namun juga bisa faktor

eksternal seperti perilaku masyarakat sendiri, selain beberapa faktor

ketidakmaksimalan penggunaan Trans Jogja oleh masyarakat, ternyata juga timbul

masalah atau konflik – konflik lain dilapangan, saat di implementasikannya

kebijakan ini, beberapa faktor dan konflik yang ada diantaranya adalah sebagai

berikut.

Faktor Internal, faktor ini murni merupakan faktor yang berasal dari

sistem operasional Trans Jogja, beberapa faktor yang menyebabkan kurang

maksimalnya peran Trans Jogja sebagai moda transportasi publik antara lain

adalah :

a.) Lokasi Halte, selama ini yang menjadi keluhan beberapa masyarakat

sekaligus menjadi penyebab kurangnya minat untuk menggunakan

Trans Jogja adalah lokasi halte yang cukup jauh dari dari asal calon

penumpang, karena maksimal waktu perjalanan yang biasa di tempuh

orang dengan berjalan kaki adalah 15 menit, bila jarak tempuh sudah

melebihi iitu masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan

perjalanan.

b.) Inefisiensi Waktu, karena jalur yang digunakan oleh Trans Jogja

adalah jalur reguler yang juga digunakan oleh kendaraan dan pemakai

jalan lainnya, menyebabkan biasanya bus mengalami keterlambatan,

waktu yang dialokasikan untuk menunggu bus dan perjalanan cukup

lama bila dibandingkan menggunakan transportasi pribadi

6

c.) Kenyamanan, fasilitas yang menghadirkan kenyamanan bagi

penumpang ketika menunggu dirasa sangat kurang, ditambah dengan

kapasitas halte yang kecil juga menjadi faktor kurangnya minat

masyarakat menggunakan Trans Jogja

d.) Berorientasi Tujuan, faktor ini hampir mirip dengan “faktor a”

perbedaannya ada pada perspektif penentuan lokasi shelter yang

selama ini koridor atau shelter yang ada lebih berorientasi pada

tujuan, bukan pada asal, sehingga menyebabkan terkadang jam – jam

puncak lalu lintas terutama di pagi hari atau saat orang sedang

bergerak dari lokasi asal menuju tempat beraktivitas masing – masing,

masih sangat terasa padatnya.

Faktor Eksternal, diluar faktor internal juga terdapat beberapa faktor

eksternal yang menyebabkan penggunaan transportasi publik masih kurang

diminati oleh masyarakat antara lain.

a.) Mobilitas Masyarakat, mobilitas masyarakat yang tinggi dengan

berbagai tujuan dalam setiap hari dan dalam waktu yang berdekatan

belum mampu di fasilitasi sepenuhnya oleh transporatsi publik

khususnya Trans Jogja

b.) Konsumsi Tinggi, walaupun rata – rata penghasilan masih belum

teralu tinggi, namun minat konsumsi, khususnya untuk memiliki

kendaraan tergolong sangat tinggi, terlebih dengan adanya berbagai

fasilitas dari provider atau agen – agen kendaraan membuat orang

dengan sangat mudah mampu memiliki kendaraan pribadi

c.) Sosialisasi, sosialisasi manfaat penggunaan transportasi publik masih

sangat minim baik oleh pemerintah maupun LSM dan non government

organization (NGO) lainnya yang concern terhadap masalah

lingkungan dan perkotaan, padahal bila kampanye penggunaan

transportasi publik lebih sering digalakkan akan berpengaruh besar

pada perubahan lingkungan

7

d.) Penggunaan Instrumen, pemerintah sebagai lembaga negara yang di

berikan kewenangan dengan berbagai macam instrument belum

mampu memaksimalkan perannya, contoh instrument ekonomi seperti

pajak, beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan pajak tinggi

bagi kendaraan (heavy taxation) terbukti mampu mengurangi

penggunaan transportasi pribadi

e.) Keterpaduan Moda, selain beberapa faktor diata, faktor keterpaduan

moda juga menjadi penyebab lain kurang maksimalnya penggunaan

Trans Jogja, contoh ketika penumpang turunn dari shelter Trans Jogja

mereka tidak memiliki pilihan transportasi lain untuk mencapai

tujuannya

f.) Fasilitas Pedestrian, fasilitas pedestrian juga berpengaruh, apabila

tidak ada moda penghubung, maka berjalan kaki merupakan pilihan,

namun fasilitas pedestrian yang ada sangat tidak mendukung, jalan

yang kecil dan panas membuat masyarakt juga berfikir untuk

tmenggunakan Transportasi publik

Implementasi kebijakan pengoperasionalan Trans Jogja ternyata tentu saja

memiliki dampak terhadap kondisi sosial ekonomi lainnya di lapangan, beberapa

kasus dilapangan yang ditemui misalnya.

a.) Konflik Penggunaan Lahan, walaupun tidak banyak, namun kasus

penempatan shelter di lahan yang dimiliki warga juga terjadi dalam

penerapan kebijakan ini

b.) Konflik Antar Bus, keberadaan bus Trans Jogja secara tidak langsung

berdampak pada berkurangnya pemasukan pengelola transportasi bus

umum, walaupun notabene penumpang bus Trans Jogja hanya mengambil

penumpang yang ada di shelter

8

D. Rekomedasi

Transportasi publik ini hanyalah salah satu program solutif yang

diharapkan mampu mengatasi satu dari sekian banyak kompleksitas permasalahan

transportasi yang ada, pengoperasian Trans Jogja sebagai sarana transportasi

publik tidak akan maksimal tanpa ada kebijakan lain yang mendukung jalannya

program ini, untuk itu dalam pengoperasian Trans Jogja tidak cukup hanya

dengan menyediakan sarana dan prasarananya saja tetapi perlu ada hal lain diluar

itu yang juga perlu mendapat perhatian dari semua kalangan, tidak hanya

pemerintah sebagai pembuat kebijakan (decision maker) namun juga stakeholder

lain seperti LSM, NGO dan juga masyarakat. Adapun beberapa rekomendasi yang

dalam hal ini perlu untuk dijalankan agar implementasi kebijakan transportasi

dengan mengadakan Trans Jogja sebagai moda transportasi massal dapat berjalan

maksimal kedepannya antara lain.

1. Perencanaan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kebijakan pemerintah,

hal ini penting karena selama ini kebijakan pemerintah sangat jarang

melibatkan peran stakeholder khususnya masyarakat umum, kalaupun

dilibatkan hanya sebagai formalitas.

2. Fungsi Trans Jogja sebagai transportasi publik tentu tidak akan maksimal

bila tidak ada kebijakan pendukung lainnya yang menghambat

pertumbuhan penggunaan jumlah kendaraan pribadi, untuk itu pemerintah

sangat perlu untuk memanfaatkan kewenangannya dengan menggunakan

instrumen ekonomi seperti pajak dalam menghambat semakin tingginya

penggunaan trasnportasi pribadi, contoh dengan menerapkan pajak tinggi

untuk kendaraan pribadi, atau charge bagi kendaraan pribadi yang melintas

pada jam – jam puncak, dan banyak kebijakan ekonomi lainnya yang

dirasa cukup ampuh dalam menekan penggunaan kendaraan pribadi

9

3. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan tentang pentingnya

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, seperti dengan

menerapkan aturan internal yang dimulai dari masing – masing instansi

pemerintahan, atau lembaga pendidikan, seperti dengan menggalakkan car

free day untuk hari – hari kerja tertentu, bukan hanya menggalakkan

namun juga mengevaluasinya dan semakin meningkatkan porsinya

4. Dukungan fasilitas publik lainnya, seperti pedestrian ruang – ruang

terbuka hijau dan fasilitas lainnya yang mendukung kenyamanan

masyarakat ketika melakukan perjalanan

5. Mulai memaksimalkan usaha untuk memanajemen fungsi ruang yang ada

dengan melakukan kebijakan zonasi yang sangat bermanfaat dalam

mendukung penyusunan rencana sistem transportasi

Di bagian akhir dari makalah ini kami tegaskan bahwa, transportasi

hanyalah satu permasalahan perkotaan yang memiliki dampak bagi aspek lainnya

di kota, kebijakan mengoperasikan transportasi publik untuk mendukung aktivitas

masyarakat tanpa menimbulkan kepadatan kebisingan dan polusi karena

penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi juga hanya satu bagian dari pemecahan

masalah transportasi, namun memecahkan masalah transportasi menurut kami

berarti memecahkan hampir separuh masalah di kota, karenanya dibutuhkan

kesungguhan semua pihak dalam mensukseskannya.