Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KENDALA EKONOMI KHUSUS (KEK)
TANJUNG LESUNGPANDEGLANG PROVINSI BANTEN
Diajukan Sebagai Salah SatuPolitik Pada Konsentrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KENDALA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA
TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi
OLEH IDA KOMALA
6661112071
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2015
DAN KAWASAN
PARIWISATA KABUPATEN
PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
“Bersemangatlah Pada Apa Saja Yang Bermanfaat
Bagimu. Minta Tolonglah Pada ALLAH Dan Jangan
Merasa Tidak Mampu”
(HR Imam Muslim)
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah
berjuang. Jika engkau tak tahan lelahnya belajar. Engkau akan
menaggung pahitnya kebodohan
(Imam Asy Syafi’i)
Skripsi ini kupersembahkan untuk: Kedua Orangtuaku tercinta yang tak pernah lelah untuk
memberikan waktu, tenaga, uang dan doa yang tak pernah terputus, serta Kakak dan Adik-
Adikku Tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa, dan tak lupa untuk semua orang
yang saya sayangi.
ABSTRAK
Ida Komala. 6661112071. Skripsi Tahun 2015. Implementasi Kebijakan Dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Program Studi. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Hasuri SE. M.Si. Dosen Pembimbing II: Rahmawati, S.sos., M.Si.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung, tujuannya untuk meningkatkan invetasi dan kualitas Sumber Daya Manusia. Namun kenyataannya masih ditemukan masalah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yaitu belum dibangunnya fasilitas pendukung, sarana dan prasarana yang belum memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dan mengetahui apasaja faktor pendukung dan penghambat KEK Tanjung Lesung. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino 2012). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan model Irawan. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum berjalan optimal karena tujuan dan sasaran pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung belum dipahami masyarkat, sumber daya, sarana prasarana belum memadai, ketidak sesuaian antara rencana aksi nasional dan daerah dengan pelaksanaanya, tidak adanya SOP pengembangan KEK Tanjung Lesung, kurangnya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan terkait KEK Tanjung Lesung. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dibuatnya SOP dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, meningkatkan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah dibuat.
Abstract
Ida Komala. 6661112071. Research Paper 2015. The Implementation of Policy and
Constraints Development Special Economic Zone (SEZ) Tourism Tanjung Lesung Pandeglang
Regency Banten Province. Study program public administration Sultan Ageng Tirtayasa
University. Advisor I : Hasuri SE. M.Si. Advisor II: Rahmawati, S.sos., M.Si.
Keyword: The implementation of policy development Special Economic Zone (SEZ)
Tourism Tanjung Lesung.
Tourism region in Pandeglang Tanjung Lesung designated as Special Economic Zones under
Government Regulation No. 26 of 2012 on Economic Zones Tanjung Lesung, aim to improve the
investment and the quality of Human Resources. But the reality is still found problems in the
development of Special Economic Zones (SEZ) Tanjung Lesung, which is not yet built support
facilities, facilities and infrastructure are inadequate. The purpose of this study were to
determine how the implementation of Special Economic Zone development policy Tourism
Tanjung Lesung, and also to know the factors that supports and hampers the development of
Special Economic Zones Tanjung Lesung. The researchers examined on the implementation of
the researchers used theoretical model implementation Van Meter and Van Horn (Agustino
2012). The researcher used qualitative research method. The data obtain by using interview,
observation, documentation, and literature study using analitical technique from Irawan. The
results showed SEZ Tanjung Lesung implementation is still not optimal because the goals and
objectives of SEZ development Tourism Tanjung Lesung has not understood the community,
resources, inadequate infrastructure, discrepancy between national and regional action plans
with implementation, absence of SOP development SEZ Tanjung Lesung, lack of socialization
and coordination conducted related SEZ Tanjung Lesung. Recommendations can be given that
the SOP made in the development of SEZ Tanjung Lesung, improve coordination between the
government, private sector, and society in accordance with the objectives and plans that has
been made.
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.
Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga selalu kita panjatkan kehadirat
Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan cinta-Nya yang telah diberikan
kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan
kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga juga para sahabat. Dan atas
berkat, rahmat, karunia, serta ridha-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penelitian
skripsi ini.
Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis buat dan sampaikan untuk
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul penelitian “Implementasi
Kebijakan dan Kendala Pengembangan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten”.
Proses pengerjaan penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak
pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan
ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga
kepada kedua orang tuaku tercinta yang tak henti selalu memberikan do’a, kasih
sayang, serta dukungan dan motivasi dalam pengerjaan penelitian skripsi ini yang tak
pernah ada habisnya.
ii
Pada kesempatan ini juga suatu kebanggaan bagi penulis ucapkan terimakasih
yang sedalam-dalamnya untuk berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung,
peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S,sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Mia Dwiana, S.sos., M.Ikom.,Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Gandung Ismanto, S,sos.,M.M., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Rahmawati, S.sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Dan juga merupakan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya
untuk membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi
7. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
iii
8. Ibu Titi Stiawati S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Bapak Hasuri SE. M.Si., Dosen pembimbing I yang telah meluangkan
waktunya untuk membimbing penulis dalam proses pembuatan Skripsi;
10. Ibu Yeni Widyastuti M.Si., Penguji yang telah banyak memberikan masukan
bagi peneliti untuk perbaikan penelitian.
11. Bapak H. Erwan Kurtubi, MM., Bupati Pandeglang, yang telah memberikan
data dan informasi dalam penelitian ini.
12. Bapak Endang Herawan, Stap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
13. Bapak Abdul Azis, Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda
Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam
penelitian ini.
14. Ibu Hj. Ima Nurimawati, Msi., Kepala Bidang Destinasi dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan
informasi dalam penelitian ini.
15. Ibu Joyce Irmawati, SP, Mse, MA., Kepala Kantor Administrator KEK
Tanjung Lesung, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian
ini.
16. Bapak Anwari Husnira, MM., Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten
Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
iv
17. Bapak Ir. H. Syarif Hidayat, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten
Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
18. Ibu Djuaningsih, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan
informasi dalam penelitian ini.
19. Bapak Drs. H. Dadan Tafif Danial, MM, Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan
informasi dalam penelitian ini.
20. Bapak Ir. Tata Nanzar Riadi, MM, Kepala Dinas Kelautan danPerikanan
Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam
penelitian ini.
21. Bapak Ir wowon Dirman, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
22. Bapak Ir, Girgijantoro, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, yang telah
memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
23. Bapak Firman Abdul Kadir, SE., Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam
penelitian ini.
24. Bapak H. Sukran, SE, SH., Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan
Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam
penelitian ini.
v
25. Bapak H. Wawan Ridwan, SAP., Kepala Seksi Lalu Lintas Bidang Darat
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pandeglang, yang
telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
26. Ibu Asroriah, SE., Kepala TU Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
27. Bapak Oki Oktaviana, Peneliti di Balitbangda di Provinsi Banten, yang telah
memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
28. Bapak Agus Amin Mursalim, SH, MM., Camat Panimbang, yang telah
memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
29. Bapak Santa, PLT Kepala Desa Tanjung Jaya, yang telah memberikan data
dan informasi dalam penelitian ini.
30. Ibu Rianingsih Surjoseputo, State Manager PT. Banten West Java, yang telah
memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
31. Bapak Muhamad Hata, Penggerak Pariwisata Tanjung Lesung, yang telah
memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
32. Bapak Aap, Ketua LSM Pemuda Pancasila. yang telah memberikan data dan
informasi dalam penelitian ini.
33. Dr. Dirlanudin, Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah
memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
vi
34. Sahabat Seperjuangan Tersayang, Hasanahtun, Cikita Rahmawati, Nita
Soraya, Khairinnisa, Wida Riandani, Jelita Amalia, Indri Dwi Puti, Reni
Indriani, Amelia Oktarina, Verayana Sukmasari Putri, Nurlita Amaniah. Serta
seluruh teman-teman Administrasi Negara NR Angkatan 2011. Terimakasih
telah memberikan motivasi dan canda tawa yang hangat layaknya keluarga.
Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi
inimasih terdapat kekurangan, baik materi maupun dalam bentuk penyajiannya. Oleh
karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna
membangun kemajuan yang lebih baik lagi terhadap penelitian skripsi ini. Semoga
penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan
terimakasih.
Wassalamualakum Warrahmatullahi Wabarakatu.
Serang, Juni 2015
Penulis
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR………………………………………………… i
DAFTAR ISI………………………………………………...………… vii
DAFTAR TABEL…………………………………………….………. x
DAFTAR GAMBAR…………………………………………..……… xi
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………..…… xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………………………………………………. 1
1.2 Identifikasi Masalah………………………………………………. 31
1.3 Batasan Masalah...................................................................... 31
1.4 Rumusan Masalah…………………………................................. 32
1.5 Tujuan Penelitian…...………………………………………….…. 32
1.6 Manfaat Penelitian……...…...……………………………………... 33
1.7 Sistematik Penulisan……………………………………...……...... 34
BAB II DESKRIPSI TEORI
2.1 Deskripsi Teori……………………………………………..…… 41
2.1.1 Kebijakan Publik.............................………………….. 42
viii
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik ………..….………….. 52
2.1.3 Model implementasi Kebijakan Publik.........……….…. 54
2.1.4 Kawasan Ekonomi Khusus......................................... 63
2.2 Penelitian Terdahulu…………………………………………….. 70
2.3 Kerangka Pemikiran Peneliti……………..…………………….. 75
2.4 Asumsi Dasar Penelitian………………………………………… 80
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian.………………………………………… 81
3.2 Ruang Lingkup/Fokus penelitian......………………….……..... 82
3.3 Lokasi Penelitian…………………………………………….... 83
3.4 Fenomena Yang Diamati…………………………………….... 86
3.4.1 Definisi Konsep......................................................... 86
3.4.2 Definisi Oprasional..................................................... 87
3.5 Instrumen Penelitian…………………………………………..... 92
3.6 Informan Penelitian............................................................... 94
3.7 Teknik analisis data............................................................... 100
3.8 Tempat dan Waktu Penelitian.................................................. 115
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian........................................................ .. 116
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Pandeglang......................... 116
4.1.2 Gambaran Umum KEK Tanjung Lesung............................ 117
4.2 Deskripsi Data...................................................................... ..... 128
ix
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian.................................................... 128
4.2.2 Daftar Informan Penelitian.................................................. 130
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian............................................................ 133
4.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan............................................ ... 134
4.3.2 Sumber Daya...................................................................... .... 147
4.3.3 Karakteristik Agen Pelaksana ............................................ ... 168
4.3.4 Sikap/ Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana............... 182
4.3.5 Komunikasi AntarOrganisasi dan Aktivitas Pelaksana.......... 195
4.3.6 Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik................................ 200
3.6.7 Faktor Pendukung dan Kendala KEK Tanjung Lesung........... 201
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian......................................................... 213
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan................................................................................... 236
5.2 Saran.............................................................................................. 238
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Persyaratan Dokumen Dalam Pengusulan KEK...................... 8
Tabel 1.2 Kawasan Ekonomi Khusus ..................................................... 11
Tabel 1.2 Anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten .................... 14
Tabel 1.4 infrastruktur pendukung KEK.................................................. 19
Tabel 1.5 Kunjungan Tamu Wisata Ke Tanjung Lesung........................ 20
Tabel 1.6 Rencana, Target Investasi Dan Kontribusi. ............................. 23
Tabel 1.7 Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung...................... 26
Tabel 3.1 Informan Peneliti............................................................. ......... 97
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara............................................................... 103
Tabel 3.3 Jadual Penelitian....................................................................... 115
Tabel 4.1 Kodefikasi informan Penelitian................................................ 132
Tabel 4.2 Daftar Nama Pegawai Administrator KEK.............................. 154
Tabel 4.3 Anggaran Pemda Kab. Pandeglang.......................................... 159
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Jaya.............................. 205
Tabel 4.5 Mata Pencaharian di Desa Tanjung Jaya................................ 206
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Atas Dimensi Ukuran dan Tujuan kebijakan.. 216
Tabel 4.7 Hasil Penilian Atas Dimensi Sumberdaya............................... 221
Tabel 4.8 Hasil penilaian Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana... 226
Tabel 4.9 Hasil Penilaian Atas Dimensi sikap (disposition) para
Pelaksana................................................................................................ 229
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Atas Dimensi Komunikasi anatar organisasi. 232
Tabel 4.11 Hasil Penelian Atas Dimenasi Lingkungan Sosial Ekonomi
Politik....................................................................................................... 234
Tabel 4.12 Faktor pendukung dan penghambat KEK Tanjung Lesung... 235
xi
DAFATAR GAMBAR
Gambar 1.2 Tindak Lanjut Penetapan KEK Tanjung Lesung................. 29
Gambar 2.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn................. 58
Gambar 2.2 Model Direct And Indirect Of Implementation................. 59
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir................................................................ 79
Gambar 3.1 Proses Analisis Data .......................................................... 108
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dewan Nasional KEK.......................... 120
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Administrasi KEK............................... 124
Gambar 4.3 corpore Organization strukture.......................................... 128
Gambar 4.4 Jenis Perizinan dan Non Perizinan...................................... 152
Gamabr 4.5 Tahap Investasi BWJ.......................................................... 162
Gambar 4.6 Jalan di Dalam KEK Tanjung Lesung................................ 164
Gamabar 4.7 Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung.................... 165
Gambar 4.8 Kesepakatan SKPD Kabupaten Pandeglang....................... 175
Gambar 4.9 Rencana Aksi KEK Tanjung Lesung................................... 192
xii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Peraturan Pemerintah
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Member Check
5. Transkip Data
6. Koding Data
7. Kategorisasi Data
8. Catatan Lapangan
9. Data-data Pendukung hasil Penelitian
10. Lembar Bimbingan
11. Dokumentasi Kegiatan Wawancara
12. Dokumentasi Penelitian
13. Daftar Riwayat Hidup
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di
antara dua Benua dan dua Samudra, wilayah Kepulauan Indonesia memiliki
sebuah keunikan dan kelebihanya masinng-masing, dan tiap kepulauan memiliki
strategi masing-masing yang kedepannya akan menjadi pilar utama untuk
mencapai visi Indonesia Tahun 2025. Selaras dengan visi Pembangunan Nasional
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka visi
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan
Masyarakat Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa visi Indonesia Tahun 2025 akan
diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:
1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta
distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber daya alam,
geografis wilayah, dan sumber daya manusia, melalui penciptaan kegiatan
ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produk dan pemasaran
serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan
daya tahan perekonomian nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses,
maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan,
menuju innovation-driven-economy.
Untuk mewujudkan visi Indonesia Tahun 2025 yaitu ”Mewujudkan,
Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” dan pelaksanaan
rencana jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan untuk melengkapi
dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional
yang solid, diperlukan adanya suatu Masterplan Percepatan Dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang
tepat, fokus, dan terukur, maka pemerintah menetapkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025.
Dalam rangka merespon dinamika ekonomi domestik dan global, serta
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka perlu mengubah Peraturan
Persiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025, yang kemudian dirubah
menjadi Peraturan Persiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Persiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan
Perkuasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025.
3
Peraturan Persiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Persiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 pada Pasal 1,
menjelaskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia Tahun 2011-2025, yang kemudian selanjutnya disebut MP3EI adalah
arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia
untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan
Tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.
Salah satu strategi utama MP3EI adalah penetapan 6 (enam) koridor
ekonomi yakni Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor
Sulawesi, Dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku. Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Tahun 2011-2025 menjelaskan bahwa penetapan koridor ekonomi tersebut
dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang
tersebar di seluruh Indonesia. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan
peran strategis sesuai dengan letak dan kedudukan geografis, maka tema
pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:
1. Koridor ekonomi Sumatra memiliki tema pembangunan sebagai “Sentral Produksi Dan Pengolahan Hasil Bumi Dan Lumbung Energi Nasional”.
2. Koridor ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri Dan Jasa Nasional”.
4
3. Koridor ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi Dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas Dan Pertumbuhan Nasional”.
4. Koridor ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi Dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas Dan Pertambangan Nasional.
5. Koridor ekonommi Bali-Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata Dan Pendukung Pangan Nasional”.
6. Koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembanggan Pangan, Perikanan, Energi, Dan Pertambangan Nasional”.
Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi tersebut dilakukan melalui
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi disetiap koridor dengan
Pengembangan Kluster Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang
berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, disertai dengan
penguatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat
pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur
pendukungnya. KEK dalam konteks MP3EI, ditetapkan sebagai salah satu
kawasan strategis nasional bidang ekonomi, selain kawasan pengembangan
ekonomi terpadu (KAPET) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas/Free Trade Zone (FTZ).
Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Ekonomic Zone/ SEZ) ini
di Indonesia pada dasarnya terdapat dalam Bab XIV Pasal 31 Undang-Undang
Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan satu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
5
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada
Pasal 31 ayat (3) ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan
Undang-Undang, dan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah
tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk
menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional,
perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Kemudian berdasarkan
pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan Ekonomi
Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu
dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan
untuk penyelenggara fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui penyiapan
kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostartegi dan berfungsi
untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi
lainyang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Di dalam
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat dibangun fasilitas pendukung dan
perumahan bagi pekerja, dalam setiap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga
disediakan lokasi untuk Usaha Mikiro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi,
baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang
berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Secara umum tujuan
6
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2009 adalah :
1) Peningkatan investasi; 2) Penyerapan tenaga kerja; 3) Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan eksport; 4) Meningkatkan keunggulan kompetitif produk eksport; 5) Meningkatkan pemanfaaatan sumberdaya lokal,pelayanan dan modal
bagi peningkatan eksport; 6) Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melaui transfer
teknologi.
Maksud pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah untuk
memberikan peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang
memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, eksport import serta
kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan
devisa bagi negara melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan
kesempatan kerja, kepariwisataan dan investasi.
Kemudian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang
Kawasan Ekonomi Khusus pada pasal 9 dan pasal 12 ayat (6) perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus,
dengan demikian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Penyeleggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pasal 2 antara
lain:
a) Pengusulan KEK;
b) Penetapan KEK;
c) Pembangunan KEK;
7
d) Pengelolaan KEK; dan
e) Evaluasi pengelolaan KEK.
Untuk menyelenggarakan KEK, ditingkat nasional pemerintah membentuk
Dewan Nasional, sementara ditingkat provinsi pemerintah membentuk Dewan
Kawasan untuk membantu Dewan Nasional dalam menyelenggarakan KEK,
kemudian dalam membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaran KEK
dibentuklah Administrator disetiap KEK. Pengusulan pembentukan Kawasan
Ekonomi Khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan kepada Dewan Nasional
oleh:
a) Bandan Usaha;
b) Pemerintah; Kabupaten/Kota;
c) Pemerintah Provinsi;
d) Kementerian/LPNK
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 12, menjelaskan bahwa usulan pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) haruslah dilengkapi dengan tertulis sesuai
format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh pimpinan
yang mewakili Badan Usaha, Bupati/Walikota mewakili Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Gubernur yang mewakili dari Pemerintah Provinsi.
Persyaratan dalam hal pembentukan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) yang
diusulkan oleh Badan Usaha (BU), Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab),
Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kementerian dan Lembaga Pemerintah non
8
Kementrian (LPNK), harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen-dokumen
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 persyaratan dokumen dalam pengusulan
KEK:
Tabel 1.1 Persyaratan Dokumen Dalam Pengusulan KEK
No Dokumen BU Pemkab Pemprov Kementrian
1 Formulir usulan KEK
2 Surat kuasa otoritas, jika pengusul merupakan konsorsium
3 Akte pendirian Badan Usaha
4 Profil keuangan 3 (tiga) tahun yang sudah diaudit
5 Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan
6 Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30 % dari nilai investasi KEK yang disulkan
7 Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan
8 Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
9 Rencana peruntukanruang pada lokasi KEK
10 Studi kelayakan ekonomi dan finansial
11 Rencana dan sumber pembiayaan
12 Analisis mengenai dampak lingkungan
13 Usulan jangka waktu beroprasinya KEK dan rencana startegis pengembangan KEK
14 Izin lokasi
15 Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah
16 Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung
17 Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK
18 Komitmen rencana pemberian insentif
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014
9
Sementara itu lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 7, harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Sesuai dengan tata wilayah dan tidak berpotensi menggangu kawasan lindung;
b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung KEK;
c) Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potenasi sumber daya unggulan; dan
d) Mempunyai batas yang jelas.
Pengaturan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian
Kawasan Ekonomi Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Penyelanggaraan Kawasan Ekonomi Khusus belum mengatur secara rinci
mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dengan memberikan pilihan-pilihan tata cara pembangunan,
pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan berdasarkan pertimbangan
tersebut maka pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka dibuatlah Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK).
10
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 31 menjelaskan bahwa
pembangunan KEK dibiayai dari:
a. Badan usaha; b. Kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah
kabupaten/kota dengan badan usaha; c. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah; dan/ atau; d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penetapan Badan Usaha pengelola, dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, atau Kementerian/Lembaga Pemerintah
non Kementrian sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik
Negara/Daerah. Badan usaha pengelola melaksanakan pengelolaan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan perjanjian antara Badan Usaha dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, atau Kementerian/Lembaga
Pemerintah non Kementerian dengan kewenangannya. Perjanjian pengelolaan
dalam melaksanakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) anatara lain:
a. Lingkup pekerjaan; b. Jangka waktu; c. Standar kinerja pelayanan; d. Sanksi; e. Pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa; f. Pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah
provinsi, atau kementrian/lembaga pemerintah non kementrian dalam hal tertentu;
g. Manajemen operasional KEK h. Pengakhiran perjanjian i. Pertanggung jawaban terhadap barang milik negara/daerah j. Serah terima aset atau infrastruktur oleh badan usaha pengelola kepada
kementrian/lembaga pemerintah non kementrian, pemerintah provinsi,
11
atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan
k. Kesanggupan penyedian kepabean dan cukai.
Sejauh ini, Pemerintah telah menetapkan 8 (Delapan) KEK, yaitu
diantaranya:
Tabel 1.2 Kawasan Ekonomi Khusus
No KEK Lokasi Luas Pengusul Sektor 1 KEK Tanjung Lesung
(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012)
Pandeglang, Banten
1.500 PT. Banten West Java
- Pariwisata
2 KEK Sei Mangkei (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012)
Simalungun, Sumatra Utara
2.002 PTPN III - Industri pengolahan kelapa sawit, karet,
- Pupuk - Logistik - pariwisata
3 KEK Palu (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014)
Palu, Central Sulawesi
1.500 Walikota Palu
- industri argo berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan
- industri pengolahan nikel, biji besi, emas
- logistik 4 KEK Bitung (Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014)
Bitung, Sulawesi Utara
534 Gubernur Sulawesi Utara
- Industri Perikanan - Industri Pengolahan
Argo 5 KEK Maloy Batu Trans
Kalimantan (Pertran Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014)
Kutai Timur, Kalimantan Timur
557,34 PY Maloy Batutata Trans Kalimantan
- Industri Kelapa Sawit - Logistik
6 KEK Tanjung Api-Api (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014)
Banyuasi, Sumatera Selatan
2.030 Gubernur Sumatera Selatan
- Industri karet - Kelapa sawit
7 KEK Morotai
(Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014)
Pulau Morotai, Maluku Utara
1.201,76
PT. Jababeka Morotai
- Industri pengolahan ikan
- manufaktur, logistik - pariwisata
8 KEK Mandalika (Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014)
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
1.035,67
PT. Indonesia Turism Development Corporation (ITDC)
- Pariwisata - Agro industri - Eco turism
Sumber: Dewan Nasional KEK Tahun 2015
12
Sementara sampai dengan Tahun 2015 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
yang sudah diresmikan yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Dan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Kawasan Ekonomi Khusus
Sei Mangkei merupakan KEK Pertama yang diresmikan oleh Presiden Joko
Widodo pada 27 Januari 2015, sementara untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung diresmikan pada 23 Febuari 2015 oleh Presiden Joko Widodo.
Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang ditetapkan
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
Pembentukan kawasan pariwisata Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus diajukan oleh Badan Usaha swasta dalam hal ini yaitu PT Banten West
Java Tourism Development Corporation, yang merupakan anak perusahaan dari
PT Jababeka. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung oleh PT Banten West Java Tourism Development Corporation, telah
mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan diajukan oleh
Pemerintah Provinsi Banten kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
Badan usaha dalam hal ini PT Banten West Java Tourism Development
Corporation, sesuai dengan Peraturan Pemenrintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), badan usaha pengelola harus
melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (KEK)
samapai siap beroprasi dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam)
bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
13
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung telah diresmikan
pengoperasiannya pada Tanggal 23 Febuari 2015 oleh Presiden Republik
Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung
Lesung mempunyai luas wilayah seluas 1.500 Ha yang terletak dalam wilayah
Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi
Banten. Dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sunda,
sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Timur berbatasan dengan
Selat Sunda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya.
Perkembangan pembangunan KEK Pariwisata Tanjung Lesung dapat
tergambar dari Rencana Aksi Nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat
maupun Rencana Aksi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Rencana Aksi Nasional
secara garis besar yaitu adalah:
1. Bidang Kelembagaan;
2. Pelimpahan kewenangan;
3. Penetapan badan usaha pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung;
4. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
5. Insentif dan Kemudahan;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
Adapun Rencana Aksi Nasional dalam bidang kelembagaan yang sudah
dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu penetapan Dewan Kawasan Provinsi
Banten berdasarkan Keputusan Persiden Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan
14
Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten. Adapun Struktur Anggota
Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
Tabel 1.3 Anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten
Ketua dewan Kawasan Gubernur Banten Wakil ketua dewan kawasan Bupati Pandeglang
Anggota dewan kawasan 1. Kanwil Pajak Provinsi Banten 2. Kanwil BPN Provinsi Banten 3. Kanwil Kumham Provinsi Banten 4. Asda II Provinsi Banten 5. Kepala Bapedda Provinsi Banten 6. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Provinsi Banten 7. Kepala BKPM-PT Provinsi Banten 8. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Pandeglang
Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagai wilayahnya
ditetapkan sebagai KEK yang pengusulannya dilakukan oleh Dewan Nasional
kepada presiden untuk ditetapkan dengan keputusan presiden dan bertanggung
jawab kepada Dewan Nasional. Adapun tugas Dewan Kawasan KEK Provinsi
Banten dalam membantu Dewan Nasional susuai dengan Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Provinsi Banten, yaitu:
1. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh dewan nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK diwilayah kerjanya;
2. Membentuk Administrator KEK disetiap KEK; 3. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengkordinasikan
pelaksaanaan tugas administrator KEK dalam penyelanggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan oprasionalisasi kek;
4. Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
15
5. Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhirtahun;
6. Menyampaikan laporan insidental dalam hal ini terdapat permasalahannya strategis kepada Dewan Nasional.
Sementara untuk Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang sudah dibentuk oleh Bupati Pandeglang
guna mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
secara garis besar, adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat
4. Dan bidang lainnya.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sangat
memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, serta dukungan dari pihak swasta atau para investor.
Sehingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang
dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah
yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Adapun dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap objek
wisata pariwisata Tanjung Lesung diantaranya adalah:
1. Kawasan pariwisata Tanjung Lesung dengan Luas 1.500 Ha, sesuai
Keputusan Dirjen Pariwisata No: Kep-18/U/II/88 Tentang Ketentuan
16
Usaha Obyek Wisata, Kawasan Pariwisata Tanjung adalah Obyek Wisata
Nasional;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Rangka
Keterpaduan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata menginstruksikan
Kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Para Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para
Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjadikan Indonesia sebagai
unggulan Mancanegara dan kemudahan bagi Wisatawan Nusantara dalam
melakukan Perjalanan Wisata;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Rencana strategis Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2010-
2014 melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata tahun 2010-
2014 Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung masuk dalam Pengembang
Daya Tarik Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Nasional yang dalam
mewujudkannya perlu keterpaduan dengan lintas sektor, antara lain:
Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Kehutanan, Kementrian
Kelautan dan Perikanan dan Kementrian Perhubungan;
17
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten terhadap objek Pariwisata
Tanjung Lesung yaitu diantaranya adalah:
1. Surat Gubernur Jawa Barat No. 593/1603/BKPMD/1990 Tanggal 22 Mei
1990 Perihal Penyedaiaan Lahan/Lokasi PT Banten West Java TDC
2. RPJMD 2007-2012: Kecamatan Panimbang di tetapkan sebagai Pusat
Pertumbuhan di wilayah Kabupaten Pandeglang, didukung dengan
pengembangan jaringan transportasi (Bandar Udara Banten Selatan, Jalan
Tol Serang-Panimbang, Jalan Nasional dan Jalan Kereta Api)
3. RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 telah di cantumkan Tanjung
Lesung sebagai Kawasan Strategis Provinsi Banten (Point 2.7 Kawasan
Tanjung Lesung Waterfront City Panimbang – Kepentingan Ekonomi dan
Telah dicantumkan Bandara Banten Selatan, jalan Bebas Hambatan
Prospektif Serang-Panimbang, jaringan Jalan Kereta Api menuju
Panimbang)
4. Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Banten. 078/1462-Bapp/2011
Tentang KEK Pariwisata Tanjung Lesung
Sementara dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Pandeglang
terhadap pariwisata Tanjung Lesung diataranya adalah:
1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Pandeglang Np.
593/SK.308-HUK/1995 Tentang Penetapan Pemindahan Lokasi
Pemukiman Penduduk (Relokasi) Proyek Kawasan Pariwisata Tanjung
18
Lesung di Kampung Cikadu Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang
Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang
Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung;
3. RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030 telah diakomodir
Tanjung Lesung Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Banten di Kabupaten
Pandeglang, terletak di Kecamatan Panimbang;
4. Dalam RDTR Kawasan Panimbang-Sobang Tahun 2010-2030, untuk
mewujudkan dan menunjang Tanjung Lesung sebagai Waterfront City
telah diakomodir Infrastruktur penunjang dan penataan pemanfaatan ruang
di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sobang;
5. Keputusan Bupati Nomor: 556/KEP.77-HUK/2012 Tentang Pembentukan
Tim Persiapan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Tanjung Lesung.
Dukungan dari pihak swasta terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, yaitu sejauh ini sudah ada perusahaan-perusahaan yang
melakukan MOU dengan PT Banten West Java pada saat peresmian KEK
Tanjung Lesung Tanggal 23 Febuari 2015, diantaranya adalah:
1. PT Telkom untuk pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi;
2. Presiden University untuk pembukaan program studi kemaritiman;
19
3. PT China Harbour Indonesia untuk pengembangan Tanjung Lesung
dan Infrastrukturnya;
4. PT Pengembangan Pelabuan Indonesia (persero) untuk pembangunan
Cruise Terminal Dan Marina beserta fasilitas pendukungnya;
5. Pigeon Barrels Limited untuk pengembangan fasilitas olahraga
“Compak Sportingand Clay Pigeon Shooting” dan pembangunan
komplek hunian “Hunting Lodge”;
6. Eastern latittude limited untuk pembangunan “Upscele Boutique
Eco-Resort (Villatel), dan
7. Eurosia Management, untuk mengembangkan Theme Park.
Sementara itu prioritas infrastruktur publik yang disiapkan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan
swasta untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesungantara lain:
Tabel 1.4 Infrastruktur Pendukung KEK
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Swasta
1. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang;
2. Pelebaran Konstruksi Jalan Nasional Serang–Panimbang
1. Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Nasional Serang-Panimbang;
2. Peningkatan Status Jalan Kabupaten Citereup–Tanjung Lesung Menjadi Jalan Provinsi;
3. Peningkatan Status Jalan Kabupaten Citereup–Tanjung Lesung Menjadi Jalan Provinsi;
1. Peningkatan dan Pelebaran untuk Pengalihan Jalur Jalan Kendaraan Umum pada jalur jalan yang melewati Belakang Pasar Panimbang sampai dengan belakang Kantor Kecamatan Panimbang.
1. Pembangunan Bandar Udara Baru Banten Selatan (Bandara Panimban).
Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
20
Dengan adanya KEK Pariwisata Tanjung Lesung dapat mempengaruhi
peningkatan jumlah kunjungan tamu wisata ke Tanjung Lesung. Objek wisata
Tanjung Lesung berlokasi diantara dua Gunung Krakatau, dan Word Heritage Site
Taman Nasional Ujung Kulon yang dihuni badak jawa sebagai daya tarik yang
sudah populer. Perkembangan kunjungan tamu ke Tanjung Lesung secara berkala
terus mengalami peningkatan yang sangat pesat pada Tahun 2011 dan 2012.
Peningkatan kunjungan tersebut, secara signifikan terjadi karena publikasi status
Kawaan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Pola kunjungan bulanan
yang dicatat selama dua tahun terakhir menggambarkan kenaikan yang signifikan,
hal ini dapat dilhat dari tabel dibawah ini: (Sumber: Kajian Dampak Sosial KEK
Tanjung Lesung Tahun 2013 Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi
Banten).
Tabel 1.5 Kunjungan Tamu Wisata Ke Tanjung Lesung
Bulan
Kunjungan Kunjungan Tahun 2011
Kunjungan Tahun 2012
Selisih 2011/2012
Selisih % 2011/2012
Januari 6.476 10.215 3.793 57.74 Febuari 10.657 14.084 3.427 32.16 Maret 14.369 20.534 6.165 42.90 April 18.925 26.488 7.563 39.96 Mei 24.082 34.026 9.944 41.29 Juni 31.451 42.993 11.542 36.70 Juli 39.996 52.066 12.070 30.18
Agustus 49.594 78.985 29.391 59.26 September 73.116 88.090 14.974 20.48 Oktober 74.585 96.094 21.509 28.84
November 79.463 105.452 25.989 32.71 Desember 92.023 124.175 32.152 34.94
Total 514.737 693.202 178.465 34.67 Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
21
Dari Tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Tanjung
Lesung pada tahun 2012 terjadi peningkatan hampir 35 % dari tahun sebelumnya.
Peningkatan ini dikarnakan banyaknya berbagai liputan media terkait dengan
penetapan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung antara lain meningkatnya
tingkat hunian kamar, meningkatnya penjualan makanan dan minuman, serta
meningkatnya penjulan produk-produk wisata di sekitar kawasan. Hal tersebut
yang menumbuhkan semakin banyaknya rumah makan-rumah makan di
sepanjang jalan menuju Tanjung Lesung, serta semakin banyaknya rumah-rumah
warga yang sekarang ini dijadikan penginapan bagi para wisatawan atau home
stay di dekat kawasan Tanjung Lesung. Permintaan berwisata ke Gunung
Krakatau, Ujung Kulon dan aktivitas di sekitar kawasan juga meningkat.
Kecendrungan peningkatan jumlah wisatawan ini menjadi salah satu indikasi
adanya peningkatan kebutuhan akan daerah tujuan wisata, dan Tanjung Lesung
merupakan salah satu destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri di Provinsi
Banten. (Sumber: Kajian Dampak Sosial KEK Tanjung Lesung Tahun 2013 Oleh
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Banten)
Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung (TL) sudah menjadi destinasi wisata
jauh sebelum resmi ditetapkan sebagai KEK pada tahun 2012. Usaha menciptakan
hubungan antara pengelola kawasan dengan masyarakat penyangga telah
dilakukan berbagai aktivitas sosial diantaranya melalui corporate philantrhopy,
dan socially responsible businesspractice. Bentuk nyata dari kedua aktifitas sosial
22
tersebut antara lain: (Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
Dampak Sosial Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Tahun 2013)
1) Pembangunan kawasan wisata agro kebun salak: 2) Mendorong pengembangan usaha kerajinan; 3) Menumbuhkan seni budaya lokal melalui pementasan pada event-event
yang dilaksanakan oleh pengelola; 4) Menjaga kelestarian kawasan pantai; 5) Mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
Dari pemaparan diatas dan temuan obervasi awal penelitian mengenai
Implementasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
peneliti melihat masih banyak permasalahan yang terkait dalam Implementasi
Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
diantaranya adalah:
Pertama, tidak terlaksananya target investasi dan kontribusi dan
Pengembangan KEK Tanjung Lesung, hal tersebut dapat dilihat dari tabel di
bawah ini yang menunjukan rencana target dan kontribusi Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.
23
Tabel 1.6 Rencana Target Investasi Dan Kontribusi
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Hotel (Unit)
3 5 7 10 14 18 22 25 26
Nilai Investasi (Rp.T)
6 10 13 19 27 35 42 48 50
Wisatawan Mancanegara (Juta Orang)
0.5 1 2 3 5 7 10 12 13
Wisatawan Domestik (Juta Orang)
2 3 4 5 7 7.5 8 8.5 9
Devisa (Miliar Us $)
1 1 2 4 6 8 11 14 15
Belanja Wisatawan Di Provinsi Banten (Rp. Milyar)
275 451 620 871 1,197 1,511 1,813 2,021 2,096
Belanja Wisatawan Di Kabupaten Pandeglang (Rp. Milyar)
261 421 570 785 1.060 1.311 1.539 1.678 1.734
Penyerapan Tenaga Kerja (Ribu Pekerja)
10 16 23 33 46 59 72 82 85
Sumber : Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Dari Tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa Rencana Target Investasi dan
Kontribusi, menunjukan bahwa pertumbuhan hotel di Tanjung Lesung ditargetkan
jumlahnya setiap tahun akan terus meningkat, pada tahun 2015 ditargetkan jumlah
hotel yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung akan mencapai 10
unit, namun sampai dengan saat ini jumlah hotel yang ada di Tanjung Lesung
hanya baru 4 unit yaitu diantaranya: The Bay Villas, Kalicaa Villa, Sailling Club,
Blue Fish Hotel. Hal ini sangat jauh dari rencana target investasi dan kontribusi
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
24
Sementara untuk nilai investasi rencana targetnya pada tahun 2020 akan
mencapai 50 Triliun, yang diperkirakan setiap tahunnya peningkatannya mencapai
2 sampai dengan 8 Triliun. Untuk jumlah wisatawan mancanegara sendiri
ditargetkan pada Tahun 2020 jumlahnya akan mencapai 13 Juta Orang
pengunjung mancanegara, yang akan meningkatkan devisa negara sampai dengan
15 Milyar US $. Sementara untuk belanja wisatawan di Provinsi Banten pada
Tahun 2020 ditargetkan akan mencapai 2096 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten
Pandeglang itu sendiri rencana target belanja wisatawan pada Tahun 2020 akan
mencapai 1734 Milyar. Dan pengembangan KEK sendiri tentunya akan menyerap
tenaga kerja yang ditargetkan jumlahnya setiap tahun akan meningkat, sampai
dengan Tahun 2020 ditargetkan bahwa jumlah tenaga kerja akan mencapai 85
Ribu pekerja. Dari penjelasan tabel tersebut dapat dilihat bahwa memang
pengembangan KEK Tanjung Lesung akan berdampak bagi pertumbuhan
ekonomi wilayah khususnya Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten.
Kedua, keterlambatan pembentukan Dewan Kawasan di Provinsi Banten
sampai dengan 7 bulan, Dewan Kawasan Provinsi Banten baru ditetapkan pada 27
Desember 2012, padahal idealnya pembentukan dewan kawasan adalah 3 bulan
setelah KEK ditetapkan ini berarti seharusnya sudah ditetapkan paling lama bulan
Mei 2012 dikarenakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu
pada 23 Febuari 2012, hal ini tentunya berdampak pada pembentukan Skretariat
Dewan Kawasan yang juga mengalami keterlambatan. Pembentukan Skretariat
Dewan Kawasan ditargetkan dibentuk pada bulan kelima setelah Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Namun mengingat pembentukan dewan
25
kawasan menaalami keterlambatan, maka penetapan sekertariat ini pun
mengalami hal yang sama. Surat keputusan Gubernur Banten Nomor
751.05/Kep.349-Huk/2013 Tentang Sekertariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus
Provinsi Banten baru ditetapkan 15 Juli Tahun 2013 atau mengalami
keterlambatan dua belas bulan. (Sumber Balitbangda Provinsi Banten Tahun
2014)
Ketiga, tidak sesuainya antara rencana aksi pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang sudah dibuat dengan pelaksanaanya, hal
ini dapat dilihat dari realisasi pembangunan TPA di Kecamatan Cigeulis yang
tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat. Dalam rencana aksi dapat
dilihat bahwa pembangunan TPA Cigeulis akan dilaksanakan pada semester ke 2
sampai ke 3 namun sampai dengan diresmikannya pengoprasian Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung pada Tanggal 23 Febuari Tahun2015 belum
juga dibangun TPA di Kecamatan Cigeulis. Selain itu juga rencana pembangunan
Jalan Tol Panimbang-Serang dan pembangunan Bandara Banten Selatan yang.
Pengoperasian Jalan Tol ditargetkan pada bulan ke-29 setelah Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tentang KEK Tanjung Lesung ditanda tangani. Namun
dalam pidato persiden pada Tanggal 23 Februari Tahun 2015 saat peresmian
beroperasinya KEK Tanjung Lesung, pembangunan jalan tol serang-panimbang
baru akan dibangun dan ditargetkan akan selesai 3 Tahun kedepan.
Sementara Pembangunan Bandara Banten Selatan merupakan upaya
penciptaan daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Tanjung
Lesung (Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Monitoring dan
26
Evaluasi Sekertariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten). Karena
itu, dalam rencana Aksi KEK Tanjung Lesung Pengoperasian Bandara ditargetkan
dapat terealisasi pada bulan ke-41 setelah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2012 Tentang Kawasan Eonomi Khusus ditandatangani, namun sampai dengan
peneliti melakukan penelitian pengembangan pembangunan Bandar Udara Banten
Selatan belum ada kepastian kapan akan dibangun.
Salah satu persyaratan pokok yang harus dipenuhi KEK adalah tersedianya
dukungan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi
serta kemungkinan pengembangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana
Aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung antara lain
sebagai berikut:
Tabel 1.7 Rencana Aksi KEK Pariwisata Tajung Lesung
No Item kegiatan Semester
1 2 3 4 5 6
1 Pembuatas batas lahan Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan dan
Pengangkatan Sekretaris Dewan Kawasan
2 Pembangunan gerbang dan kantor administrator kawasan
3 Pembangunan TPA Cigeulis 4 Perda insentif restribusi dan pajak serta pembentukan
SKPD administratur kawasan dan insentif diskal
5 Konektivitas jaringan listrik dan air 6 Pelimpahan kewenangan ke administrator kek 7 Pengoperasian
Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2013
Keempat, belum dibangunnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi
Khusus, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus Pasal 3, menjelaskan bahwa di dalam KEK dapat dibangun
27
fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja, dan di dalam setiap KEK
disediakan lokasi untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi,
baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan yang berada di
dalam KEK. Hal ini dapat dilihat dari belum disediakannya perumahan bagi para
pekerja di Desa Tanjung Jaya itu sendiri baru ada satu perumahan yaitu Cikadu
Indah namun perumahan tersebut bukan dibangun untuk para karyawan KEK hal
ini diyakinkan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola
perumahan Cikadu Indah pada Tanggal 6 April Tahun 2015 dengan Bapak Irwan
yang menyatakan bahwa peruntukan perumahan Cikadu Indah adalah untuk
masyarakat umum tidak hanya karyawan Tanjung Lesung.
Selain itu juga belum adanya pusat jajanan oleh-oleh khas disana yang
dijajakan oleh masyarakat, mengingat banyaknya kunjungan dari luar daerah yang
datang ke Tanjung Lesung. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan masyarakat
untuk mengembangkan wirausaha di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Faktor yang menyebabkan kurangnya pemanfatan peluang usaha yang dilakukan
oleh masyarakat dikarenakan belum disediakannya lokasi untuk usaha bagi
masyarakat, dan juga Koperasi sebagai pendukung dan penunjang bagi
masyarakat oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pandeglang. Hal tersebut didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti
kepada salah satu warga di Desa Tanjung Jaya Ibu Rosidah pada tanggal 1
Febuari Tahun 2015 pukul 14.00 Winyang menyatakan memang belum adanya
tempat bagi masyarakat Desa Tanjung Jaya untuk membuka peluang usaha yang
28
disediakan oleh pemerintah dan juga Koperasi untuk simpan pinjam masyarakat di
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Kelima, persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung belum terpenuhi secara menyeluruh, seperti Sumber Daya Manusia
(SDM) yang akan disiapkan mengisi dibidang usaha, dan Pengelola sarana dan
Prasarana yang didalamnya terdapat beberapa jenis izin seperti, izin prinsip, izin
usaha, dan izin lainya yang menunjang KEK tersebut. Selain itu juga sarana dan
prasarana yang belum menunjang hal tersebut dapat dilihat dari masih
terkendalanya jalan menuju Tanjung Lesung yang sampai sekarang masih rusak
dan berlubang serta tidak adanya angkutan umum yang disediakan untuk menuju
Tanjung Lesung hal ini dapat peneliti lihat dari observasi awal yang dilakukan
pada Tanggal 23 November Tahun 2014, sehingga hal ini menyulitkan para
wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi untuk sampai ke Kawasan
Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Hal tersebut seharusnya disedikan
pihak pengelola untuk menyediakan mobil pariwisata Tanjung Lesung guna
memudahkan pariwisata.
Selain itu gerbang KEK Tanjung Lesung yang sampai dengan
pengoperasiannya masih belum dibangun, serta pembangunan Kantor
Administrator KEK Tanjung Lesung yang seharusnya dibangun pada semester 2
dan 3 (Tabel 1.6 Rencana Aksi KEK Tanjung Lesung), yang sampai saat peneliti
melakukan penelitian belum dibangunnya Kantor Administraor KEK Tanjung
Lesung. Administrator KEK saat ini kantornya masih menempati salah satu
ruangan di Kantor Asda II Kabupaten Pandeglang. Padahal seharusnya sebelum
peresmian beroprasinya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Kantor
Administrator harus sudah di bangun. Sementara pada saat peresmian yang
dihadiri Presiden Joko Widodo
digunakan sementara sebagai kan
merupakan Kantor Pelayanan Wisatawan Asing.
Hal tersebut
Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
menjelaskan bahwa b
Development Corporation sesuai dengan peraturan penyelenggaraan
Ekonomi Khusus, harus melaksanakan pembangunan
Tanjung Lesung sampai siap berop
Puluh Enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ditetapkan.
dengan peresmian berop
Lesung masih banyak persiapan yang belum dilaksanakan.
Tindak (sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2014)
peresmian beroprasinya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Kantor
Administrator harus sudah di bangun. Sementara pada saat peresmian yang
dihadiri Presiden Joko Widodo pada Tanggal 23 Febuari Tahun 2015,
digunakan sementara sebagai kantor Administrator KEK Tanjung Lesung
merupakan Kantor Pelayanan Wisatawan Asing.
Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan Peraturan
26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
menjelaskan bahwa badan usaha dalam hal ini PT Banten West Java Tourism
Development Corporation sesuai dengan peraturan penyelenggaraan
harus melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
pai siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama 36
) bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ditetapkan.
engan peresmian beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (
masih banyak persiapan yang belum dilaksanakan.
Gambar 1.1
Tindak Lanjut Penetapan Kek Tanjung Lesung(sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2014)
29
peresmian beroprasinya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Kantor
Administrator harus sudah di bangun. Sementara pada saat peresmian yang
pada Tanggal 23 Febuari Tahun 2015, kantor yang
tor Administrator KEK Tanjung Lesung
turan Pemerintah
26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yang
adan usaha dalam hal ini PT Banten West Java Tourism
Development Corporation sesuai dengan peraturan penyelenggaraan Kawasan
Kawasan Ekonomi Khusus
ng lama 36 (Tiga
) bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ditetapkan. Namun sampai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung
Lanjut Penetapan Kek Tanjung Lesung (sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2014)
30
Dari Gambar 1.1 Tindak Lanjut Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Lesung dari mulai ditetapkannya sampai dengan beroperasinya
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibutuhkan waktu 3 Tahun semenjak Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) ditetapkan. Setelah penetapan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) harus dibentuk kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
dalam hal ini yaitu Dewan Kawasan, Skretariat Kawasan dan juga Administrator
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selanjutnya setelah membentuk kelembagaan
maka dilakukannya pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kemudian menetapkan Badan
usaha yang dalam KEK Pariwisata Tanjung Lesung yaitu PT. Banten West Java.
Setelah mentapkan Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudian
dilakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan setiap tahunnya
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan di evaluasi oleh Dewan Kawasan.
Kemudian setelah itu barulah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) siap
dioperasikan.
Dilihat dari beberapa masalah lapangan yang penulis temukan untuk itu
disini penulis akan melihat serta meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan dan
Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung
Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
31
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menetapkan
identifikasi masalah sebangai berikut :
1. Tidak terlaksananya target investasi dan kontibusi dan Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung
2. Keterlambatan pembentukan Dewan Kawasan di Provinsi Banten
3. Tidak sesuainya antara rencana aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung yang sudah dibuat dengan
pelaksanaanya
4. Belum dibangunnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung
5. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata
Tanjung Lesung belum terpenuhi secara menyeluruh.
1.3 Batasan Penelitian
Dengan memperhatikaan uraian diatas mengenai identifikasi masalah
maka dalam penelitian mengenai implementasi kebiijakan pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (KEK). Dikarenakan keterbatasan
waktu, pengetahuan dan dana, serta agar terfokus pada permasalah penelitian
tentang Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
Maka peneliti membatasi masalah pada “Implementasi kebijakan dan
kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten
32
Pandeglang Provinsi Banten. Fokus pada penelitian mengenai Implementasi
Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Pariwisata
Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka timbul
pertanyaan sebagai rumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Pariwisata Tanjung Lesung?
2. Apasaja faktor-faktor yang mendukung implementasi Kawasan Ekonomi
Khusus Pariwisata Tanjung Lesung?
3. Apasaja Kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung?
1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :
1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Pariwisata Tanjung Lesung (KEK).
33
1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:
a. Manfaat Teoritis
1. Menambah wawasan peneliti mengenai Ilmu Administrasi Negara
khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung
Lesung (KEK).
2. Bahan kajian peneliti mengenai Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung
Lesung (KEK).
b. Manfaat Praktis
1. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
masyarakat memberikan informasi menganai Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung.
2. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan pemahaman bagi semua pihak yang berperan sebagai
pemangku kepentingan atau lembaga terkait dalam mengatasi masalah
yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
3. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu
bahan untuk penelitian berikutnya.
34
1.7 Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti
mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang
lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti yang tentunya
relevan dengan judul yang diambil. Materi dari uraian ini, dapat
bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil
seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi
logik.Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas,
faktual dan logik.
1.2 Identifikasi Masalah
Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan
dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan
diteliti. Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi
pendahuluan pada objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke
berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi.
1.3 Pembantasan Masalah
Menjelaskan keterbatasan kemampuan dan kemampuan
berfikir peneliti terhadap permasalahan dari uraian latar belakang dan
identifikasi masalah.
35
1.4 Rumusan Masalah
Dari sejumlah masalah hasil identifikasi peneliti di atas,
ditetapkan masalah yang paling penting yang berkaitan dengan fokus
penelitian. Pembatasan masalah mencangkup fokus dan lokus
penelitian, termasuk di dalamnya membuat batasan definisi konsep
dan operaional yang digunakan dalam penelitian.
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin
dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang
telah dirumuskan. Isi dan tujuan penelitian sejalan dengan isi dari
tujuan penelitian.
1.6 Manfaat Penelitian
Menjelakan manfaat teoritis dan praktis dari hassil penelitian
1.7 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran yang sistematis serta dapat
dengan mudah dipahami maka dalam skripsi ini disusun berdasarkan
ketentuan yang biasa digunakan sesuai petunjuk dari perguruan tinggi
dimana penulis belajar.
BAB II Deskripsi Teori Dan Asumsi Dasar
Menguraikan tentang Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu,
Kerangka Pemikiran Penelitian dan Asumsi dasar.
36
2.1 Deskripsi Teori
Deskripsi Teori memuat hasil kajian terhadap sejumlah teori
relevan dengan permasalahan yang ada dalam variabel penelitian,
kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan.
Dengan mengkaji berbagai teori, maka akan dimiliki konsep penelitian
yang jelas, dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penelitian.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai
sumber ilmiah, seperti skripsi, tesis, jurnal ataupun desertasi.
2.3 Kerangka Berfikir
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai
kelanjutan dari deskripsi dengan sebuah bagan yang menunjukan alur
pikiran peneliti serta kaitan antar teori yang diteliti.
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi dasar menjelaskan tentang perkiraan awal peneliti
terhadap sesuatu masalah atau kajian yang diteliti. Biasanya untuk
memperjelas maksud peneliti, peneliti menggunakan presentase dalam
asumsi dasar.
37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
menjelaskan metode yang digunakan dalam peneltian, metode
penelitian antara lain dapat berbentuk ex post facto, experiment, survey,
sescriptive research, action research.
3.2 Objek Penelitian
Menjelaskan tentang objek yang diteliti oleh peneliti secara
deskriptif atau pengembangan objek. Serta menggambarkan dari
lingkup yang paling umum sampai ke spesifik dari objek tersebut.
Disini juga digunakan untuk memperdalam pengetahuan peneliti dan
pembaca tentang objek penelitan tersebut.
3.3 Lokasi Penelitian
Menjelaskan tentang lokasi dari penelitian yang dilakukan
3.4 Penomena yang diamati
Menjelaskan mengenai konsep yang dilakukan oleh penelitian serta
definisi operasional yang peneliti gunakan.
3.5 Intrumen Penelitian
Menjelaskan tentang instrument penelitian yang dipakai oleh
peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini instrument
penelitian yang digunakan adalah wawancara.
38
3.6 Informan penelitian
Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber
untuk mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian.
Dapat diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi
penelitian, dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling.
3.7 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Sub bab ini menggambarkan tentang proses penyederhanaan
data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah
diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan
kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna
dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas
dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir
penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui pengkodean dan
berdasarkan kategorisasi data.
3.8 Jadwal Penelitian
Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian diadakan
mulai dari pelaksanaan penelitian sampai penelitian tersebut berkhir.
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi
penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel
yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek
penelitian.
39
4.2 Informan Penelitian
Menjelaskan mengenai data yang menjadi sumber untuk
mendapatkan data lapangan dalam penelitian.
4.3 Deskripsi Dan Analisi Data
Menjelaskan data yang sudah di dapat palam observasi dan
kangket lalu menganalsis data tersebut agar mudah untuk di pahami
4.4 Pembahasan Dan Hasil Penelitian
Membahas hasil penelitian dengan membentuk atau membuat
sebuah hasil akhir yang nantinya menghasilkan sebuah teori atau
pernyataan baru mengenai penelitian yang dilakukan.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Menjelaskan rangkaian tentang penelitian dari BAB I samapai
IV dalam hal ini menarik kesimpulan bagaimana hasil dari dengan
ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung untuk itu
peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan dan
kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
5.2 Saran
Berisi rekomendasi dari peneliti terhadap tindak lanjut dari
sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis
maupun praktis. Dalam hal ini merupakan saran dalam implementasi
40
kebijakan dan kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
DAFTAR PUSTAKA
Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan
dalam penyusunan skripsi, daftar pustaka hendaknya menggunakan
literatur yang mutakhir.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan untuk
menunjang penyusunan laporan penelitian maupun penyususnan
skripsi, seperti Lampiran tabel-tabel, Lampiran grafik, lampiran
peraturan-peraturan, Instrumen penelitian, Lampiran dokumentasi,
Riwayat hidup peneliti.
41
BAB II
DESKRIPSI TEORI DAN KERANGKA TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Deskripsi Teori
Sugiyono (2009:58), deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan
uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis
buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti, berapa
jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan akan tergantung
pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel
yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap
variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan
mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup keduanya dan prediksi
terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan
terarah.
Landasan teori ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan
dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut
perlu membedah kembali tentang beberapa konsep yang telah diklarifikasikan
oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti mengklarifikasikan teori ke dalam
beberapa teori yakni, Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan
Publik, kemudian penjelasan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Menurut
Undang-Undang, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
42
2.1.1 Kebijakan Publik
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2012 Tentang Penetapan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, merupakan salah satu
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal
mengenai penetapan Kawasan Ekonomi KhususPariwisata Tanjung
Lesung. Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian
kawasan Tanjung Lesung dan untuk menunjang percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu kiranya
mengetahui dan memahami terlebih dahulu mengenai kebijakan publik
itu sendiri.
Secara etimologis istilah kebijakan publik terdiri dari dua suku
kata yaitu kebijakan dan publik. Setiap kata memiliki pengertiannya
masing-masing. Kata kebijakan atau policy (1984:138): diartikan dengan
beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak
mengenai pemerintahan, kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan.
Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia (KUBI) kebijakan diartikan sebagai berikut:
“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran".
Makna kebijakan dalam Bahasa Inggris modern dalam
Wicaksono (2006:53) adalah : "a coursef action or plan, a set of
political purposes as opposed to administration" (Seperangkat aksi atau
43
rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna
administrasi).
Berbeda dengan pandangan Dunn (2003:51), mendefinisikan kata
kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah policy atau
kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata
dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu polis (Negara-Kota) dan pur
(Kota).
Anderson (1975) dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:4)
mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah.
Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Anderson, definisi
Kebijakan Publik menurut Heinz Eulan dan Kenneth Prewitt dalam
Agustino (2012:6) yaitu: “Keputusan tetap yang dicirikan dengan
konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat
dan alat dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. Yang
maksudnya adalah keputusan yang dibuat untuk dilakukan secara
berkesinambungan dan kebijakan publik juga harus dipatuhi oleh semua
elemen di masyarakat, tidak terkecuali mereka yang membuat kebijakan
tersebut.
Hogwood dan Gunn dalam Wicaksono (2006:53) menyebutkan
sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern,
diantaranya:
1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of
activity).
44
Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi,
kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (as
expression of general purpose or desired state of affairs).
Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau
pegembangan demokrasi melalui desentralisasi.
3. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal).
Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau
menggratiskan pendidikan dasar.
4. Sebagai keputusan pemerintah (as decisions of government). Contohnya:
keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan
Rakyat atau Presiden.
5. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization).
Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-
lembaga pembuat kebiijakan lainnya.
6. Sebagai sebuah program (as a programe).
Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan,
seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan
perempuan.
7. Sebagai output (as output).
Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah
lahan yang diredistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah
penyewa yang terkena dampaknya.
8. Sebagai hasil (as outcome).
Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap
pendapatan petani dan standar hidup dan output agricultural dari program
reformasi agararia.
9. Sebagai teori atau model (as a theory or model).
Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi, misalnya
apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka
output industry akan berkembang.
10. Sebagai sebuah proses (as a process)
Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu
bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan
untuk implementasi dan evaluasi.
45
W.F. Baber sebagaimana telah dikutip oleh Massey dalam
Wicaksono (2006:30) berpendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri
yang membedakan dengan sektor swasta, diantaranya adalah:
1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih
ambigu;
2. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam
mengimplementasikan keputusan-keputusannya;
3. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam;
4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas;
5. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atas keegagalan pasar;
6. Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikasi simbolik;
7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas; 8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar dalam merespon isu-
isu keadilan dan kejujuran; 9. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik, dan 10. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di
atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.
Dye dalam Wicaksono (2006:64) mengatakan bahwa Public
policy is whats government do, why they do it, and what different it make.
Sementara Wicaksono(2006:63)menyebutkan bahwa (public policy is
whatever governments choose to do or not to do). Lain halnya dengan
Laswelldalam Nugroho (2004:4) salah seorang pakar kebijakan yang
telah mendirikan think-tank awal di Amerika yang dikenal dengan nama
American Policy Commission mendefinisikan “Public policy is a
projected program of goals, values and practices.”
Definisi lain dari Anderson dalam Agustino (2012:7) memberikan
pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut:
46
“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” WI Jenkinsdalam Wahab(1997:4) mengatakan bahwa kebijakan sebagai,
”(A set interrelation decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve). Definsi kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2012:7)
“Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”
Friedrich menambahkan ketentuan bahwa kebijakan tersebut
berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.
Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu
mudah untuk dilihat tetapi ide bahwa kebijkan melibatkan perilaku yang
mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari kebijakan.
Anderson dalam Tangkilisan& Nogi (2003:2) menjelaskan
pendapatannya tentang kebijakan publik:
“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah dimana implikasinya dari kebijakan itu adalah: kebijakan publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Kebijakan publik yang bersifat positif setidak-tidaknya disarankan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikatdan memaksa”.
47
Jones dalam Tangkilisan & Nogi (2003:3) menyatakan bahwa:
“Kebijakan publik adalah proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu dan bagaimana tindakan pemerintah. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masala, kebijakan Negara dan memecahkannya” Nugroho (2011:96) merumuskan definisi kebijakan publik, bahwa: “Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuannegara yang bersangkutan, kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”.
Dalam berbagai definisi kebijakan publik yang dikutip dari tokoh
di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu
tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan oleh
pemerintah dengan pilihan-pilihan alternatif, dengan maksud dan
tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah di suatu
lingkungan tertentu.
Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang
sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau
dimaksudkan, dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu
keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.
Dalam kaitannya dengan definisi–definisi tersebut diatas maka dapat
disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan
publik.
Menurut Agustino (2012:8) beberapa karakteristik utama dari
suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:
48
1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjuk pada tindakan
yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang
berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang
terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan
untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya
yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa sesungguhnya dikerjakan oleh
pemerintah dalam mangatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau
menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau
apa yang akan dikerjakan. Kebijakan publik memperlihatkan apa yang
kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu
diimplementasikan.
4. Kebijakan publik dapat terbentuk positif maupun negatif. Secara positif
kebijakan melibatkan beberapa tindakan penerintah yang jelas dalam
menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat
melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan
suatu keputusan pejabat pemerintah atau tidak mengerjakan apapun
padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasrkan pada hukum dan
merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
Dari beberapa karakteristik mengenai kebijakan publik diatas
dapat kita anaisis bahwa kebijakan publik dibuat didasarkan karena
mempunyai maksud atau tujuan tertentu didalam membuat sebuah
kebijakan, dan kebijakan publik mengandung makna bukan hanya
membuat sebuah kebijakan akan tetapi sampai kepada penerapan dan
pelaksanaan dari kebijakan.
Caiden dalam Thoha (2003:74-85) menjelaskan beberapa lingkup
studi kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Adanya partisipasi masyarakat (public participation). Ruang lingkup kebijakan publik yang pertama adalah membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Tanpa adanya
49
partisipasi masyarakat maka kebijakan publik kurang bermakna. Dalam masyarakat yang tradisional, pemerintah dan urusan-urusan politik menjadi tanggung jawab elit, masyarakat pada umumnya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam masyarakat modern, demokratis dan yang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam urusan-urusan pemerintahan termasuk di dalamnya urusan kebijakan publik. Itulah sebabnya partisipasi merupakan kajian ruang lingkup kajian dalam kebijakan publik.
2. Adanya kerangka kerja kebijakan (policy framework). Kerangka kerja disini dimaksudkan untuk memberikan batas kajian yang dilakukan. Faktor-faktor yang membentuk kerangka kerja kebijakan didalamnya adalah sebagai berikut:
1) Apakah tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan yang akan dicapai? 2) Bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam
kebijakan publik? 3) Apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat
dimanfaatkan? 4) Siapakah pelaku-pelaku yang terlibat, dan apakah mereka mampu mau
melaksanakannya? 5) Bagaimana faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang akan
dibuat, mendukung, menolak atau pasif? 6) Bagaimanakah strategi yang harus dijalankan dalam membuat,
melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan publik? 7) Banyak lagi yang dapat dimasukkan kedalam kerangka kerja ini, seperti
faktor waktu atau lainnya.Kerangka kerja ini merupakan suatu checklist yang memberikan dasar untuk menguji secara empiris, membangun kerangka teori dan memperlakukan masa berlakunya.
3. Adanya strategi- strategi kebijakan (policy strategies). Sesungguhnya kebijakan yang terbaik adalah kebijakan yang berlandaskan akan strategi yang tepat yang pemecahannya berkaitan dengan wilayah persoalannya dan sama sekali tidak menghilangkan struktur kekuasaan dan instrument-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik.
4. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (public interst). Public interest merupakan suatu objek kepentingan yang setiap orang merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu negara untuk menentukan kepentingan bersama yang didasarkan atas pemikiran rasional dan adanya saling bertukar pikiran antara orang yang satu dengan yang lainnya.
5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik. Kelembagaan disini adalah diadakannya suatu lembaga riset yang independen tentang kebijakan publik untuk menggali implikasi jangka panjang dari policy dengan menggambarkan pernyataan gambar masa depan, membuat unit baru pembuat kebijakan, merancang kembali
50
organisasi yang menangani program, penilaian dan evaluasi dari kebijakan yang telah ada dan lain dan sebagainya.
6. Adanya isi kebijakan dan evaluasi. Isi kebijakan mengamati tentang pelaku-pelaku kebijakan, hubungan-hubungan di antara mereka, strategi kebijakan dan hasil yang dapat mempengaruhi sistem sosial dan tujuan yang akan
Ada beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik. Dari
beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga
tahapan kebijakan publik yaitu:
1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
Anderson dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:4) mengelompokan
jenis-jenis kebijakan publik sebgai berikut:
a. Subtantive and procedural policie
b. Distributive, redistributive, and regulatory policies
c. Material policy
d. Public goods and private goodspolicies
Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga
Administrasi Negara (1997) dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:6)
mengemukakan sebagai berikut:
a. Lingkup Nasional 1) Kebijakan Nasional
kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan srategis dalam mencapai tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2) Kebijakan Umum
51
kebijakan umum adalah kebijakan persiden sebagai pelaksana Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, untuk tujuan nasional.
3) Kebijakan Pelaksana kebijakan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai startegi pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
b. Lingkup Wilayah Daerah 1) Kebijakan Umum
kebijakan umum pada lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah.
2) Kebijakan Pelaksana kebijakan pelaksana pada lingkup wilayah/daerah ada tiga macam:
a) kebijakan pelaksana dalam rangka desentaralisasi merupakan realiasi
pelaksanaan Peraturan daerah
b) kebijakan pelaksana dalam rangka dekonsentarsi merupakan pelaksanaan
kebijakan nasional di daerah
c) kebijakan pelaksana dalam rangka tugas pembantu merupakan pelaksana
tugas pemerintah pusat di darah yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.
Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2011:5) menerangkan
bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling
bertautan, yakni sebagai tujuan (objektive), sebagai pilihan tindakan yang
legal atau sah secara hukum (outhorlitative choice), dan sebagai sebagai
hipotesis (hypotesis).
1. Kebijakan Publik Sebagai Tujuan kebijakan publik apada akhirnya menyangkut pada tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsituen pemerintah.
2. Kebijakan Publik Sebagai Pilihan Tindakan Yang Legal pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atauotoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintah.
3. Kebijakan Publik Sebagai Hipotesis kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asmusi mengenai perilaku.
52
2.1.2 Implementasi Kebijakan
Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi
kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.
Dalam praktiknya implmentasi kebijakan merupakan suatu proses yang
begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya
intervensi berbagai kepentingan . untuk melukiskan kerumitan dalam
proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang
dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Berdach (1991)
dalam Agustino (2012:138), yaitu:
“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”
Dalam drajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam
Agustino (2012:139) mendefinisikan kebijakan sebagai:
“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” Sedangkan, Van Meter dan van Horn dalam Agustino (2012:139)
mendefinisikan implementasi Kebijakan, sebagai:
“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
53
diarahkan pada tercapainnya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
Dari tiga definisi tersebut diatas dafat diketahui bahwa
implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) Adanya tujuan
atau sasaran kebijakan; (2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian
tujuan; dan (3) Adanya hasil kegiatan.
Berdasrkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau
kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis,
dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu
implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya
tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang
diuraikan oleh Marrile Grindle (dalam Agustino, 2012:139) sebagai
berikut:
“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”
Terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan dalam
sejarah terdapat dua model implementasi kebijakan dalam sejarah
perkembangan sutudi implementasi kebijakan yaitu pendekatan top down
54
dan botton up. Dalam bahasa Lester dan Stewar (2000) istilah itu
dinamakan ”The command and control approach (pendekatan kontrol
dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan The market
approach (pendekatan pasara, yang mirip dengan bottom up approach) “
dalam Agustino (2006:140).
1. Pendekatan top Down Dalam pendekatan top Down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentrlisir dan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingka terpusat, dan keputusanya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pebuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down ialah administrator level atas merupakan pembuat kebijakan dan level bawahanya merupakan pelaksana dari sebuah kebijakan.
2. Pendekatan Bottom Up dalam pendekatan Bottom Up memandang bahwa implementasi keijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat, akan tetapi berpangkal dari keputusan-keputusann yang dittapkan pada level warga atau masyarakat yag merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat tersebut, jadi inti dari pendekatan Bottom Up adalah pengimplementasian kebijakan dimana fomulasi kebijakan berada ditingkat bawah, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik
Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka
diperlukan model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat
sejauhmana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang
dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yakni:
55
1. Model Mazmanian dan Sabatier
Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang disusun
atas dasar proses implementasi kebijaksanaan. Model implementasi yang
ditawarkan mereka disebut A Framework for Policy Implementation
Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari
implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam
mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya
tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dalam
Agustino (2008:145). Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi, yakni:
1. Karateristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya
:
1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karateristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to
structure implementation), indikatornya : 1) Kejelasan isi kebijakan;
2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
3) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai
institusi pelaksana;
5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi
dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting
implementation), indikatornya :
56
1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
3) Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).
4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor
2. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn
Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik.
Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn
disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Artinya dalam
proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu
implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih
kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung
dalam hubungan berbagai variabel.
Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan
secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan
publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara
kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-
variabel yang saling berkaitan (dalam Ali &Alam, 2012:110).
Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam
Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik
tersebut, adalah:
1) Ukuran Dan Tujuan Kebijakan Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu otopis) untuk dilakanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
57
2) Sumberdaya Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementai menururt adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditettapkan secara politi. Tetapi ketika kompetensi dan dan kapabilitas dari sumber–sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah:sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karenamau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan.Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.
3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4) Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelasana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebiakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang
58
mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan kebijakan adalah kabijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhn, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dan persepektif yang ditawarkan oleh Van meter-Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan soaial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladidari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.
Gambar 2.1 Model Implementasi Meter dan Horn
( Sumber: Agustino, 2008:142)
KEBIJAKAN PUBLIK
KINERJA KEBIJAKAN
PUBLIK
Standar dan Tujuan
Sumber Daya
Aktivitas Implementasi dan
komunikasi Antarorganisasi
Karakteristik dari agen pelaksana
Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kecenderungan dari pelaksana
59
3. Model George C. Edward III
Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut
dengan Direct and Impact on Implementation dalam buku Winarno
(2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan
implementasi, yaitu :
1. Komunikasi. 2. Sumberdaya. 3. Disposisi. 4. Struktur Birokrasi.
Gambar 2.2 Model Direct and Indirect of Implementation
( Sumber: Winarno, 2007: 144)
Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari
suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja
implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dala
hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi
kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik
yang tersediadan pelaksanaan implementasi kebijakan. Di dalam model
implementasi ini, ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar
Komunikasi
Sumber Daya
Disposisi
Implementasi
Struktur Birokrasi
60
implementasi kebijakan berjalan efektif, yakni komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan
dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan
dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan
ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.
Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk
carry out kebijaan secara efektif.
Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor
untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak
mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan
kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian
organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan
publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic
fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi
menjadi jauh dari efektif (Nugroho, 2012: 693).
4. ModelMerilee S. Grindle
Model implementasi lainnya yaitu model dari Grindle. Model ini
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan
dan konteks implementasinya.Ide dasarnya adalah bahwa setelah
kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.
Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan
tersebut.
61
1. Isi kebijakan tersebut mencakup :
1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 3) Derajat perubahan yang diinginkan. 4) Kedudukan pembuat kebijakan. 5) (siapa) pelaksana program. 6) Sumber daya yang dikerahkan.
2. Sementara itu, konteks implementasinya adalah :
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 2) Karakteristik lembaga dan penguasa. 3) Kepatuhan dan daya tanggap.
5. Model Hogwood dan Gunn
Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan GunnDalam
Alam(2012:109) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan
kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat
seperti:
1. Hal yang akan menimbulkan gangguan/ kendala yang serius. 2. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai. 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang andal. 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubung. 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut
dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
62
6. Model Goggin, Bowman dan Lester
Malcolm Goggin, Ann Bowman dan Jamse Lester
mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “comunication model”
untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai “generasi ketiga
model implmentasi kebijakan” (1990) dalam Nugroho (2011:663). Ahli
ini bertujuan mengembangkan teori implmentasi kebijakan yang lebih
ilmiah dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan
adanya veriabel indevenden, intervening dan dependen, dan meletakan
faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implmentasi kebijakan.
Dari model implementasi diatas peneliti menggunakan model
implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn yaitu:
1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
2) Sumberdaya;
3) Karakteristik Agen Pelaksana;
4) Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelasana;
5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana;
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.
Model implementasi dari Van Meter dan Van Horn variabel
dalam teori ini menurut peneliti sangat sesuai dengan judul penelitian
yang peneliti lakukan yaitu mengenai Implementasi Kebijakan dan
Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung
Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, serta variabel dalam
teori Van Meter dan Van Horn menurut peneliti dapat menjawab
63
rumusan-rumusan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana
implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung serta untuk melihat faktor-faktor pendukung dan
kendala dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan dan kendala
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten.
2.1.4 Kawasan Ekonomi Khusus
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah
kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang ditetapkan untuk penyelenggara fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki
keunggulan geoekonomi dan geostartegi dan berfungsi untuk
menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain
yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Di
dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi
pekerja, dalam setiap KEK juga disediakan lokasi untuk Usaha Mikiro
Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha
maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam
KEK. Secara umum, Tujuan pengembangan KEK adalah :
1) Peningkatan investasi;
2) Penyerapan tenaga kerja;
3) Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan eksport;
64
4) Meningkatkan keunggulan kompetitif produk eksport;
5) Meningkatkan pemanfaaatan sumberdaya lokal, pelayanan dan
modal bagi peningkatan eksport;
6) Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melaui transfer
teknologi.
Maksud pengembangan KEK adalah untuk memberikan peluang
bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki
keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, eksport import serta
kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, meningkatkan
pendapatan devisa bagi Negara melalui perdagangan internasional, dan
meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan dan investasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 2, penyelenggaran
KEK memiliki 5 (lima) tahap dalam penyelenggaraan KEK yaitu:
1. Pengusulan KEK,
2. Penetapan KEK,
3. Pembangunan KEK,
4. Pengelolaan KEK, dan
5. Evaluasi pengelolaan KEK.
Pengusulan KEK menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus pasal 5, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan
Ekonomi Khusus pasal 4 dapat dilakukan oleh 4 (Empat) pihak yaitu:
65
1. Badan Usaha;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota; Dan
3. Pemerintah Provinsi).
4. Kementerian Maupun Lembaga Pemerintah Non Kementrian
2.1.4.1 Dasar Hukum KEK
Paling sedikit ada 13 (tigabelas) landasan hukum Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan KEK;
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan
Industri Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010
Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi
66
Khusus (Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat
nasional untuk menyelenggarakan KEK);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER-
06/M.EKON/08/2010 tentang tata tertib persidangan dan tata cara
pengembilan keputusan dewan Nasional kawasan Ekonomi Khusus;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER-
07/M.EKON/08/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Kep-
10/M.Ekon/03/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus Nomor Kep-40/M.Ekon/08/2010
Tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus. Tindak lanjut Undang-Undang KEK adalah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Tanjung
Lesung dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang
KEK Sei Mangkei.
67
2.1.4.2 Penetapan KEK
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus, pasal 7 dan 8, persetujuan atau penolakan usulan
KEK ditentukan oleh Dewan Nasional KEK setelah melakukan
pengkajian atas usulan KEK yang ada. Usulan KEK yang telah disetujui
oleh Dewan Nasional KEK akan direkomendasikan kepada Presiden.
Setelah itu pemerintah akan menetapkan KEK yang diusulkan melalui
penerbitan Peraturan Pemerintah. Namun dalam hal tertentu,
pemerintah pusat dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa
melalui proses pengusulan.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 27-29, proses kajian
atas usulan pembentukan KEK oleh Dewan Nasional KEK, dilakukan
paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya
dokumen usulan secara lengkap. Kajian yang dimaksud adalah kajian
terhadap:
a) Pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
b) Kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka dewan nasional KEK akan
memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan
KEK.
Kemudian Dewan Nasional KEK akan mengajukan
rekomendasi pembentukan KEK kepada presiden disertai dengan
68
rancangan peraturan pemerintah tentang penempatan suatu lokasi
sebagai KEK untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Namun jika usulan ditolak, maka Dewan
Nasional KEK akan menyampaikan secara tertulis kepada pengusul
disertai dengan alasan. KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
2.1.4.3 Pembangunan dan Pengoperasian KEK
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus, pasal 10, setelah usulan KEK diterima dan setelah
adanya penetapan Lokasi KEK melalui Paraturan Pemerintah, maka
langkah selanjutnya adalah membentuk Badan Usaha untuk membangun
KEK. Badan usaha untuk membangun KEK ini ditetapkan oleh
pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas
kabupaten/kota; dan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi
KEK berada pada satu kabupaten/kota. Untuk pembangunan KEK oleh
suatu badan usaha, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dapat
melakukan penunjukan langsung (pasal 11).
Dari pembangunan KEK, sampai kondisi “harus siap beroperasi”,
diberi batas waktu selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 12.
Yang dimaksud dengan “harus siap beroperasi” adalah telah dipenuhinya
seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat
69
pengendalian administrasi. Untuk itu Dewan Nasional KEK akan
melakukan evaluasi atas progress pembangunan KEK setiap tahunnya.
2.1.4.4 Pembiayaan Pembangunan dan Pemeliharaan KEK
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus, Pasal 13, pembiayaan untuk pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:
c) Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah;
d) Swasta;
e) Kerja Sama Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Swasta;
Atau
f) Sumber Lain Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
2.1.4.5 Fasilitas/Insentif di KEK
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pasal 9, menyatakan
bahwa pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota, paling
sedikit memberikan dukungan dalam bentuk:
1) Komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau
keringanan pajak daerah dan restribusi daerah serta kemudahan
lainnya; dan
2) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas dan
kemudahan.
70
Fasilitas atau insentif yang diberikan bagi perusahaan dalam
wilayah KEK terdiri atas:
1) Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dan tambahan fasilitas pph sesuai
dengan karakteristik Zona (Undang-UndangNomor 39 Tahun 2009,
Pasal 30);
2) Fasilitas perpajakan dalam waktu tertentu kepada penanam modal
berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-
UndangNomor 39 Tahun 2009, Pasal 31);
3) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:
a) Penangguhan bea masuk;
b) Pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan
baku atau bahan penolong produksi;
c) Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(ppnbm) untuk barang kena pajak; dan
d) Tidak dipungut PPh impor.
4) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah
pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan
PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam
daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang
mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPNBM
71
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 31);
5) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif
berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah
dapat memberikan kemudahan lain (Undang-UndangNomor 39
Tahun 2009, pasal 35);
6) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 36); dan
7) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan
usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan
keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas
keamanan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, pasal 38).
2.2 Penelitian Terdahulu
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui
hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat
disajikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam
mengelola atau memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian implementasi
kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung.
Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian
72
tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalah yang
sedang dibahas dalam penelitian ini, walaupun fokus dan masalahnya tidak sama
persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan
masalah penelitian ini. Berikut ini hasil penelitian yang peneliti baca.
Pertama,yaitu skripsi oleh Fania Mutia Hanum, Universitas Sultan Agemg
Tirtayasa, dengan judul Implementasi Rencana Strategi pengembangan Dan
Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama Di Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata Provinsi Banten, Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui implementasi rencana startegis pengembangan dan pelestarian
destinasi wisata Banten Lama di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi
Banten, serta untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi potensi yang ada di
destinasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari
Fred R Davis yaitu mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam
perencanaan strategis. Sedengkan metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus dalam
penelitian ini yaitu pada Implementasi Rencana Strategis pengembangan Dan
Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama, sementara yang
menjadi lokus dalam penelitian ini adalah di Kawasan Cagar Budaya Banten
Lama.
Hasil dari penelitian mengenai Implementasi Rencana Strategis
pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama di
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten belum dilakukan dengan
optimal hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu belum adanya
73
analisis ekternal yang dilakukan oleh dinas terkait, kemampuan dari sumberr daya
finansial dan sumber daya manusia yang kurang memadai, serta belum adanya
prioritas dan program guna pengembangan dan pelestarian yang destinasi, dan
juga belum adanya sasaran pelestarian dan pengembangan oleh Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten.
Persamaan peneliti dengan penelitian mengenai Implementasi Rencana
Strategis pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten
Lama di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten adalah sama-sama
meneliti tentang Pengembangan pariwisataan, selain itu metode dalam penelitian
yang peneliti gunakan juga sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode
penelitian kualitatif.
Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian mengenai
Implementasi Rencana Strategis pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata
Cagar Budaya Banten Lama di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi
Banten adalah dari fokus dan lokus penelitiannya, fokus penelitian peneliti yaitu
pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung dan lokusnya di Desa Tanjung Jaya kecamatan Panimbang Kabupaten
pandeglang. Perbedaan lainnya yaitu dari teori yang peneliti gunakan, peneliti
menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn mengenai Model implmentasi.
Kedua, yaitu skripsi oleh Ike Hanisyah, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, dengan judul pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan
Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten
74
Tangerang (studi kasus Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung
Pasir), Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengawasan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Tangerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten Tangerang.
Teori yang diggunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai indikator
pengawasan menurut Eti D Rahayu. Serta metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara
fokus dalam penelitian ini yaitu pada pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggerang tentang daerah wisata pantai
di Kabupaten Tanggerang, dan lokusnya yaitu di Pantai Tanjung Kait, Pantai
Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir Kabupaten Tanggerang.
Hasil penelitian mengenai pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggerang tentang daerah wisata pantai
di Kabupaten Tanggerang (studi kasus Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila Dan
Pantai Tanjung Pasir). Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini
disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan
Pariwisata Kabupaten Tanggerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten
Tanggerang belum berjalan dengan optimal, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa
faktor diantaranya adalah belum adanya ukuran pengawasan serta buku standar
pengawasan, serta belum adanya pengawasan atau monitoring ke kawasan pantai.
Persamaan peneliti dengan penelitian mengenai pengawasan Dinas
Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggerang
tentang daerah wisata pantai di kabupaten tanggerang (studi kasus Pantai Tanjung
75
Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir), yaitu sama-sama meneliti
mengenai kepariwisataan dan juga menggunakan metode penelitian yang sama
yaitu metode penelitian kualitatif.
Perbedaan peneliti dengan penelitian ini yaitu dari fokus dan lokus pada
penelitian, peneliti memfokuskan penelitain mengenai implementasi kebijkan dan
Kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten serta lokusnya di Desa Tanjung Jaya Kecamatan
Panimbang Kabupaten Pandeglang, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu model implementasi dari Van Metter dan Van Horn.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Sugiyono (2005:66), menjelaskan kerangka berpikir adalah sintesa
tentang hubungan antara-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah
dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya
dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang
hubungan antar-variabel yang diteliti. Uma Sakaran dalam bukunya business
research (1991) dalam sugiyono (2005:65) mengemukakan bahwa kerangka
berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berrhubungan
dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
Penelitan mengenai implementasi kebijakan dan Kendala pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada
76
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran
kebijakan itu sendiri. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan
dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk penyelenggaraan fungsi perekonomian dan memperoleh
fasilitas tertentu, yang salahsatu tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi
dan menyerap tenaga kerja. Penetapapan Tanjung Lesung sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus Pariwista ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 20012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi menurut
Van Meter Van Horn.
Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002;102) membatasi
implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-
individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
sebelumnya.
Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam Agustino
(2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:
1) Ukuran Dan Tujuan Kebijakan kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu otopis) untuk dilakanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2) Sumberdaya Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementai
77
menururt adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politi. Tetapi ketika kompetensi dan dan kapabilitas dari sumber–sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah:sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karenamau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan.Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.
3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4) Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelasana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebiakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan kebijakan adalah kabijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhn, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
78
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dan persepektif yang ditawarkan oleh Van meter-Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan soaial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkunganeksternal.
Kerangka berfikir merupakan alur berfikir penelitian, dalam
Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten guna
menudukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
pemerintah membuat rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah serta
membentuk Administrator. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat
bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, serta mengetahui faktor apasaja yang menjadi penghambat dan
mendukung implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung. Salah
satu permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidak sesuaian anatara rencana
aksi nasional, rencana aksi daerah dengan implementasi kebijakan pengembangan
KEK Tanjung Lesung. PT Banten West Java Sebagai pihak pengelola dan
pengembang KEK Tanjung Lesung diharapkan mampu mengembangkan KEK
Tanjung Lesung sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ada.
Berdasarkan teori-teori diatas maka kerangka berfikir yang digunakan
oleh peneliti adalah sebagai berikut :
79
Gambar 2.3
Kerangka Berpikir (Sumber: Peneliti 2015)
Masalah: 1. Tidak terlaksananya target investasi dan kontribusi dan Pengembangan KEK Tanjung
Lesung
2. Keterlambatan pembentukan Dewan Kawasan di Provinsi Banten
3. Tidak sesuainya antara rencana aksi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung yang sudah dibuat dengan pelaksanaanya
4. Belum di bangunnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
5. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum
terpenuhi secara menyeluruh
Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung
Toeri Implementasi Model Van Meter Dan Van Horn (Agustino, 2012) Variabel Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik Adalah Variabel : 1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan; 2. Sumber Daya; 3. Karakteristik Agen Pelaksana; 4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelaksana; 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
Output Gambaran Penilaian implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Outcome Mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dibidang UMKM dan
Pariwisata
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
80
2.4 Asumsi Dasar
Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, peneliti
telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti
berasumsi bahwa Implementasi kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Pariwsisata Tanjung Lesung belum berjalan dengan
optimal.
81
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Untuk menemukan bagaimana hasil penelitian tentang Implementasi dan
Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten, dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsur-
unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah,
tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian.
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) metode Penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mengemukakan
bahwa,
“Metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.
82
Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human
instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti
harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya,
menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi
lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat
untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan
mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti.
Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat
mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan.
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian
Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus.
Spradley dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa “A focused refer to a
single cultural domain or a few related domains”. Maksudnya adalah bahwa
fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari
situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada
tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).
Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih
luas dan mendalam tentang situasi sosial. Tetapi juga ada keinginan untuk
menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus penelitian yang
diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan
umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih
pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara
lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Dengan
83
memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya maka
fokus penelitian ini adalah terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, serta melihat apasaja
faktor-faktor yang mendukung pengembangan dan menjadi kendala dalam
impelementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
3.3 Lokasi Penelitian
Dengan melihat tema/judul penelitian ini mengenai implementasi
kebijakan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, maka peneliti menunjuk
beberapa tempat di Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a. Buapati Pandeglang sebagai wakil Dewan kawasan Provinsi Banten;
b. Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten di mana lokasi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung;
c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai Anggota
Dewan Kawasan Provinsi Banten;
d. Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai Anggota Dewan Kawasan;
e. Dinas Pariwisata, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Pandeglang sebagai Wakil Dewan Kawasan Provinsi Banten;
f. Kantor Administartor Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
sebagai Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
84
g. Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten
Pandeglang sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan
dalam pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata
Tanjung Lesung dalam bidang pembuatan TPA di Cigeulis;
h. Dinas Binamarga dan Dumber Daya Air Kabupaten Pandeglang sebagai
SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam
pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung
Lesung dalam bidang sarana dan prasarana;
i. Dinas Koprasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang
sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam
pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung
Lesung dalam bidang Koprasi dan UMKM;
j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagai
SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam
pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung
Lesung dalam bidang peningkatan mutu SMK Pariwisata di Kabupaten
Pandeglang;
k. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di
Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan
Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam bidang
pembanunan pasar ikan dan outlet pemasaran;
l. Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD
di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan
85
Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam
bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
m. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di
Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan
Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam hal
pembangunan PJU;
n. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Pandeglang sebagai
SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam
pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung
Lesung;
o. Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi sebagai SKPD di
Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan
Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam hal
pembangunan Sub Terminal Panimbang, dan pembangunan rambu-
rambu lalu lintas;
p. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di
Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan
Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam menyiapkan
lingkungan;
q. Balitbangda Provinsi Banten untuk mendukung data peneliti mengenai
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
r. Kecamatan Panimbang dalam hal ini sebagai Kecamatan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
86
s. Desa Tanjung Jaya, sebagai Desa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung.
3.4 Fenomena Yang Diamati
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep
yang jelas yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran
antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam teori
ini adalah:
1) Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139)
mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan.
Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam
Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik
tersebut, adalah:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumbe Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pada Pelasana
5. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana
87
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
2) Kawasan Ekonomi Khusus
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah
kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang ditetapkan untuk penyelenggara fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui
penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan
geostartegi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor,
impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan
daya saing internasional. Didalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, dalam
setiap KEK juga disediakan lokasi untuk Usaha Mikiro Kecil Menengah
(UMKM), dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai
pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam kawasan.
3.4.2 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel
penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator
penelitian. Biasanya menggunakan matrik, indikator dan nomor
pertanyaan sebagai lampiran. Melihat penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional
88
akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang tentunya
dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan menurut Danald Van
Metter dan Carl Van Horn (1975) .
Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam
Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik
tersebut, adalah:
1) Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan
memang realistis dan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana
kebijakan. Dalam hal untuk mengetahui apasaja tuujuan dari
pegembanggan KEK Tanjung Lesung.
2) Sumber Daya
Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung
dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia baik itu
manusia, waktu dan finasial. Hal ini untuk menilai bagaimana Sumber
Daya yang ada dalam mendukung dalam implementasi KEK Tanjung
Lesung, sementara yang menjadi pelaksana pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah PT Banten West Java anak
Perusahaan PT Jababeka. Target dari implementasi pengembangan KEK
Tanjung Lesung ini adalah sampai 3 Tahun. Dan biaya finansial dalam
pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung ini dibiayai oleh pihak
investor baik itu dalam dan luar negri. Pada peresmian pengoperasian
89
KEK Tanggal 23 Febuari 2015 sudah ada perusahaan yang melakukan
MOU dengan PT Banten West Java dihadapan Persiden Joko Widodo,
yaitu: PT Telkom, Presiden University, PT China Harbour Indonesia, PT
Pengembangan Pelabuan Indonesia (persero), Pigeon Barrels Limited,
Eastern Latittude Limited, Eurosia Management.
3) Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal
dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan
publik. Dalam hal ini tujuannya adalah untu mengetahui bagaimna peran
dari para implementor KEK Tanjung Lesuung. Adapun pihak-pihak yang
terlibat didalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu antara lain PT
Banten West Java, Para Investor Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung dalam hal ini yaitu PT Telkom yang merupakan salah satu dari
Perusahaan yang sudah melakukan MOU dalm pengembangan KEK
Tanjung Lesung. SKPD di Kabupaten Pandeglang yang terkait dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu dapat
dilihat dari rencana aksi daerah yaitu:
4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pada Pelasana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan
sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja
Implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini melihat bagaimana sikap
yang dilakukan oleh para pelaksana KEK Tanjung Lesung dalam adanya
penolakan-penolakan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi
90
Khusus Tanjung Lesung, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama
pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung.
5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi
antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka
asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Begitu
pula sebaliknya. Dalam hal ini yang peneliti nilai adalah bagaimana
kordinasi antara PT Banten West Java dengan SKPD yang terkait dalam
implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi publik dan persefektif yang ditawarkan oleh Van meter-
Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan
kekondusifan lingkungan eksternal, dalam hal ini peneliti ingin melihat
bagaimana dampak yang dihasilkan oleh pengembangan KEK Tanjung
Lesung terhadap masyarakat atau lingkungan dan apakah implementasi
pengembangan KEK Tanjung Lesung, ini juga dapat mempengaruhi
lingkungan politik yang ada atau sebaliknya.
91
Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian
berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan
kemudian akan diolah seperti yang sudah dijelaskan diatas dan
dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian
informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi
suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggung jawabkan
keabsahan datanya. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai definisi
operasional dalam penelitian ini dapat dilhat padatabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1
Definisi Operasional Penelitian
No Variabel Dimensi Penilaian Sub Dimensi Penilaian 1 Ukuran Dan
Tujuan Kebijakan
a. Kejelasam Tujuan Dari Pengembangan KEK Ukuran Atau Standar Keberhasilan Dari Pennyelenggaraan KEK
b. Terukur Kesesuaian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dengan Kondisi Masyarakat.
2 Sumber Daya
a. dukungan SDM Kesiapan SDM Penyelenggara KEK Kesesuain Tugas Dan Wewenang Para Implementor KEK Tanjung Lesung Kinerja Para Implementor Pengembangan KEK Tanjung Lesung
b. Dukungan Dana Dana Dan Anggaran Pengembangan KEK
c. Dukungan sarana dan prasarana
Kondisi Sarana Dan Prasarana KEK
d. Dukungan waktu Kecukupan Waktu Dalam Pelaksanaan Pengembangan KEK
3 Karakteristik Agen Pelaksana
a. Karakteristik/peran Karakteristik/Peran Dari Masing-Masing Stake Holder Kesiapan Para Stake Holder Dalam Pengimplemntasian
92
Sumber Peneliti 2015
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses
pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam
penelitian disebut juga instrumen penelitian atau dengan kata lain bahwa pada
dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur
fenomena alam atau sosial yang diamati. Dalam penelitian mengenai
Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang
KEK
b. SOP Standar Oprasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
c. Sanksi Bentuk Dan Mekanisme Sanksi Yang Diberikan
4 Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Implementor Pelaksana
a. Kognisi Implementor
Pemahaman Para Implementor Tentang KEK Tanjung Lesung
b. Respon Implementor
Bentuk Dukungan Dan Persetujuan Para Implementor Sikap Pelaksana Terhadap Likungan Eksternal
5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
a. Koordinasi Koordinasi Yang Terjadi Antara SKPD Di Kabupaten Pandeglang Mengenai Implementasi Pengembangan KEK
b. Sosialisasi Sosialisasi Mengenai KEK Tanjung Lesung
6 Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
a. Kondisi osial Kondisi sosial lingkungan KEK
b. Kondisi Ekonomi Kondisi Masyarakat dilingkungan KEK
c. Kondisi Politik Kondisi Politik yang terjadi saat ini
93
menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Menurut Moleong
(2005:19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak
bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data sedangkan menurut Irawan
dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting adalah
peneliti sendiri (Irawan, 2006:17). Oleh karena itu peneliti sebagai intrumen juga
harus “Divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian
yang selanjutnya terjun kelapangan.Menurut Nasution dalam Sugiyono
(2012:224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa
karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan dapat menafsirkannya.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan akan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan.
7. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang jsutru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian
kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang
menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan
dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan satu intrumen.
94
3.6 Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang
diperlukan selama proses penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan
informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki
situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang
yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu (Prastowo, 2011:197).
Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
Purposive, yaitu informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena
dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian
(Irawan, 2006:17).
Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan dan Kendala
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten, penentuan informan dalam penelitian ini di ambil
dengan menggunakan teknik Purposive. Teknik purposive ini adalah teknik
pengambilan sumber data langsung pada sasaran atau tujuan. Peneliti
menggunakan teknik purposive, dikarenakan peneliti mengetahui secara jelas
siapa saja yang akan peneliti pilih untuk menjadi responden pada penelitian untuk
mengetahui bagaimana Implementasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung.Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan
pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan
peran informan sesuai fokus masalah penelitian. (Sugiyono, 2007: 246).
Bungin, Burhan (2007:53) prosedur sampling yang terpenting dalam
penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan)
95
atau situasi sosial tertentu yang syarat informan sesuai dengan fokus penelitian.
Menurut Denzim K (2009:290), bahwa penentuan key informan menurut Morse
disebut pemilihan partisipasi pertama (the primary selection), yaitu pemilihan
secara langsung memberi peluang bagi peneliti untuk menentukan sampel dari
sekian informan yang ditemui. Sedangkan jika peneliti tidak dapat menentukan
partisipasi secara langsung, secara alternatif peneliti dapat melakukan pemilihan
informan kedua (secondary selection).
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah key informan, yang
mana key informan merupakan narasumber yang utama. Dalam penelitian ini yang
menjadi key adalah:
1. Bupati Kabupaten Pandeglang;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang;
4. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
5. Kepala Kantor Administrato KEK Tanjung Lesung;
6. Kepala Dinas Cipta Karya Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten
Pandeglang;
7. Kepala Dinas Binamarga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pandeglang;
8. Kepala Dinas Koperasi Perindutrian Dan Perdagangan Kabupaten
Pandeglang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
10. Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Pandeglang;
11. Kepala Dinas Pertanian Dan Perternakan Kabupaten Pandeglang;
96
12. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pandeglang;
13. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Pandeglang;
14. Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Pandeglang;
15. Direktur Pt Banten West Java;
Sementara secondary informan dalam penelitian Implementasi
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah
1. Kepala Kantor Lingkungan Hidup;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang;
3. Camat Panimbang;
4. Kepala Desa Tanjung Jaya;
5. Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Jaya;
6. LSM Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang;
7. Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar); Dan
8. Dosen Universitas Di Kabupaten Pandeglang.
97
Tabel 3.1 Informan Penelitian
Jenis
Informan Kode Informan Keterangan Keterangan
Pemerintah
I1.1 Bupati
Kabupaten Pandeglang
Sebagai kepala daerah yang juga merupakan wakil
dewan kawasan KEK Tanjung Lesung
Key Informan
I1.2
Kepala Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata Provinsi Banten
Dalam hal ini merupakan sekertariat dewan kawasan
Provinsi Banten
Key Informan
I1.3
Kepala Bappeda
Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini mempunyai tugas sebagai perencana
pembangunan daerah dan juga kaitannya dengan KEK Tanjung Lesung
Key Informan
I1.4
Kepala Dinas Pariwisata
Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini mempunyai tugas kegiatan
pengembangan pariwisata dan mengetahui
perencanaan KEK Tanjung Lesung
Key Informan
I1.5
Kepala Administrator KEK Tanjung
Lesung
Dalam hal ini bertugas membantu Badan Usaha mengelola KEK Tanjung
Lesung
Key Informan
I1.6
Kepala Dinas Cipta Karya
Penataan Ruang Dan Kebersihan
Kabupaten Pandeglang
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya, dalam hal ini yaitu penataan ruang
dan kebersihan guna mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung dan pembuatan TPA Cigeulis
Key Informan
I1.7
Kepala Dinas Binamarga Dan
Sumberdaya Air Kabupaten
Pandeglang
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya, dalam hal ini mendukung sarana
dan prasarana dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung
Key Informan
I1.8
Kepala Dinas Koperasi
Perindutrian Dan
Perdagangan Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini memiliki tugas untuk menumbuhkan UMKM di kawasan KEK
Tanjung Lesung
Key Informan
98
I1.9
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini untuk melihat sejauhmana
dukungan yang diberikan dalam hal pendidikan guna mendukung implementasi kebijakan pengembanagan
KEK Tanjung Lesung
Key Informan
I1.10
Kepala Dinas Kelautan
Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini untuk melihat bentuk dukungan
yang diberikan dalam implementasi kebijakan
pengembanagan kek tanjung lesung dalam bidang kelautan serta
melihat realisasi RAD yang sudah dilakukan.
Key Informan
I1.11
Kepala Dinas Pertanian Dan Perternakan Kabupaten Pandeglang
Untuk melihat sejauhmana realisasi rencana aksi pengembangan KEK Tanjung Lesung yang
sudah dilaksanakan dalam bidang perternakan
Key Informan
I1.12
Kepala Dinas Pertambangan
Dan Energi Kabupaten Pandeglang
Untuk melihat sejauhmana realisasi dari rencana aksi
yang sudah dilakukan dalam bidang
pertambangan dan energi
Key Informan
I1.13
Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan
Kabupaten Pandeglang
Melaksanakan koordinasi dan meyelenggarakan
pelayanan administrasi di bidang penanaman modal
dan perizinan secara terpaduDalam hal ini
melihat peran dalam KEK Tanjung Lesung serta bagaimna koordinasi
dengan administrator KEK
Key Informan
I1.14
Kepala Dinas Perhubungan
Dan Komunikasi Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini memiliki tugas dalam mengatur
perhubungan dankomunikasi dalam penyelenggaraan KEK
Tanjung Lesung
Key Informan
I1.15 Kepala Kantor
Lingkungan Hidup
Dalam hal ini berperan untuk melihat bagaimana
dampak lingkungan dalam penyelnggaraan KEK
Tanjung Lesung
Secondary Iinforman
I1.16 Dinas
KehutananDan Dalam hal ini memiliki
peran dalam mendukung
99
perkebupanan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung
I1.17 Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini mempunyi peran sebagai perwakilan
masyarakat dalam mengawasi implementasi pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Secondary Informan
I1.18
Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi
Banten
Dalam hal ini mempunyai tugas dalam hal penelitian
serta pengawasan pengembangan daerah juga termasuk didalamnya KEK
Secondary Informan
I1.19 Camat
Panimbang
Sebagai pelaksana tugas di kecamatan, yang dalam hal
ini wilayah kecamatan panimbang merupakan wilayah KEK Tanjung
Lesung
Secondary Informan
I1.20 Kepala Desa Tanjung Jaya
Sebagai pemerintah daerah yang ada ditingkat desa
yang wilayahnya menjadi KEK Tanjung Lesung.
Secondary Informan
Pihak Swasta / Pengelola
I2.1 Direktur Pt
Banten West Java
Dalam hal ini sebagai pelaksana dan pengelola pengembangan kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Key Informan
Masyarakat
I3.1
Tokoh Masyarakat Di Desa Tanjung
Jaya
Dalam hal ini sebagai masyarakat yang
mempunyai andil besar dan mengetahui mengenai pengembangan KEK
Tanjung Lesung
Secondary Informan
I3.2
Kelompok Penggerak Pariwisata
(Kompepar) Desa Tanjung
Jaya
Mendapatkan informasi mengenai potensi dan
permasalahan terkait KEK Tanjung Lesung
Secondary Informan
I3.3 LSM
Dalamhal ini LSM yang mendukung tentang pengembangan KEK
Tanjung Lesung yaitu LSM Pemuda Pancasila
Secondary Informan
Akademisi I4.1 Mahasiswa Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Secondary Informan
100
Indonesia (KAMMI) yang menolak peresmian KEK
Tanjung Lesung
I4.2 Dosen
Dalam hal ini adalah pihak akademisi yang ikut mengetahui dalam
perencanaan pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Secondary Informan
Sumber: Peneliti 2015
3.7 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh
peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam
penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam
berbagai teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi,
dokumentasi, studi kepustakaan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi
kepustakaan, yang mana teknik-teknik tersebut diharapkan dapat
memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam
penelitiannya.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting,
berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono,2012:16). Teknik
pengumpulan data kali ini yang digunakan wawancara, studi
101
dokumentasi, studi kepustakaan dan observasi . Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Wawancara
Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwawancarainya. Melaksanakan teknik wawancara berarti
melaksanakan interaksi komunikasi atau percakapan (interview) dengan
maksud menghimpuninformasi dari interview (Satori, 2010:129)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2012:157). Alwasillah
(2006:154) menjelaskan bahwa melalui wawancara penulis bisa
mendapatkan informasi yang mendalam (in-dep-information) karena
peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden,
peneliti dapat mengajukan pertanyaan usulan (follow up question),
responden cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, juga
responden dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan
masa mendatang.
Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara
mendalam. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data secara terstruktur, akan tetapi tidak menutup
102
kemungkinan juga untuk menggunakan wawancara tidak terstruktur
guna memperkaya data yang digunakan peneliti. Wawancara terstruktur
adalah wawancara yang dilakukan menggunakan instrumen penelitian
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Sedangkan, wawancara tidak
struktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
a. Pedoman Wawancara
Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan
yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informasi.
Aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Pedoman wawancara
dibuat oleh peneliti berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap informan
dalam penelitian. Oleh karena itu dalam pedoman wawancara
mengajukan pertanyaan perlu dilandasi oleh dimensi teori. Adapun
pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu:
103
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara
No Dimensi Uraian Pernyataan Informan 1
Ukuran Dan Tujuan
Kebijakan
1. Apa tujuan dari Pengembangan KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, 1I.5, I2.1
2. Apa standar dari keberhasilan penyelenggaraan KEK?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, 1I.5, I2.1
3. Kesesuaian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dengan Kondisi Lingkungan dan Masyarakat?
I1.1 ,I1.2, I1.3 ,I1.4, I1.5,
I1.15, I1.17, I2.1, I3.1 , I3.2, I3.3, I4.2, I4.2
2
Sumber Daya
4. Bagaimana kesiapan SDM penyelenggara KEK?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
5. Apakah SDM daya yang ada dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung sesuai dengan tugas dan fungsinya?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
6. Bagaimana Kinerja para Implementor ?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
7. Bagaimna sarana dan prasaran yang ada dalam KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
8. Bagaimana dana dan anggaran dalam pengembangan KEK?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
9. Apakah waktu yang diberikan cukup dalam implementasi Tanjung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
3 Karakteristik
Agen Pelaksana
10. Apasaja Peran dari para Stake holder dalam Implementasi KEK?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.6, I1.7, I1.8,
I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15,
I1.16, I1.17, 12.1, I4.2
104
11. Sejauh ini bagaimana Kesiapan pengembangan KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.6, I1.7, I1.8,
I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15, I1.16,
I1.17, 12.1, I4.2 12. Apakah ada SOP
dalam Implementasi Penggembangan KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I2.1
13. Bagaimana bentuk dan mekanisme Sanksi yang diberikan terhadap pengelola KEK apabila pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4,
I2.1
4
Sikap/Kecendrungan
(Disposisi) Para
Implementor Pelaksana
14. Bagaimana pemahaman para implementor terkait KEK Tajung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.6, I1.7, I1.8,
I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, I1.17, I1.18, I1.19, 12.1
15. Bagaimana respon mendukung/menolak) dan apa bentuk dukungan yang dilakukan dalam implementasi KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.6, I1.7, I1.8,
I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, I1.17, I1.18, I1.19, I3.1,
I3.2, I3.3, I4.1, I4.2
16. Apasaja fasilitas dan yang diberikan dalam Implementasi KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I2.1
17. Bagaimana sikap pelaksana terhadap lingkungan eksternal?
I2.1, I3.1, I3.2, I3.3, I4.1, I4.2
5
Komunikasi Antar
Organisasi Dan
Aktivitas Pelaksana
18. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan KEK
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.6, I1.7, I1.8,
I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, I1.17, I1.18, I1.19, I2.1
19. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.3, I1.5, I2.1, I3.1, I3.2, I3.3
105
Sumber: Peneliti 2015
2. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.
Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi
bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh
informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang
ada pada informan dalam bentuk karya pikir (Satori,2010:148).
Menurut Guba dan Lincoln (1981) dalam Alwasilah
(2006:155) mengartikan dokumen sebagai barang yang tertulis atau
terfilemkan selain record yang tidak disiapkan khusus atau permintaan
peneliti. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan berupa surat-surat
keputusan, data statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan, foto, dan
dokumen-dokumen lain.
6
Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan
Politik
20. Bagaimana Kondisi Lingkungan masyarakat penyelenggara KEK
I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2
21. Bagaimana kondisi lingkungan ekonomi penyelenggara KEK?
I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2
22. Bagaimana kondisi sosial masyarakat penyelenggara KEK?
I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2
23. Bagaimana kondisi Politik masyarakat di kawasan KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2
106
3. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan
memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan.
4. Observasi
Menurut Nasution dalam (Sugiyono,2012:226) menyatakan
bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan
yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering
dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-
benda yangsangat kecil (proton dan elektron) maupun yangsangat jauh
(benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.
Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif
pengematan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dilakukan oleh
Guba dan Lincoln dalam Maleong sebagai berikut:
“Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan memanfatkan pengamatan. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi ketika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya
107
tidak memungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat.”
Kaitannya dengan penelitian ini, penelitian melakukan observasi
non partisipan ke Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendapatkan data
terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan mengetahui
kondisi nyata tentang sejauh mana pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung dan melakukan pengamatan terhadap PT.
Banten West Java sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengenai
Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung serta melihat
hambatan dan dukungan dalam Implementasi Kebijakan Pengemangan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
3.7.2 Teknik Analisis Data
Dalam peneliti kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak
peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya
penelitian, analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti
sampai data tersebut bersifat jenuh.
Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif (1982)
dalam Irawan (2006:5.24) adalah:
“proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang peneliti dapatkan, yang kesemuanya itu peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti (terhadap satu komponen) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain.”
108
Sedangkan Irawan mendefinisikan teknik analisis data kualitatif
sebagai analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka, seperti
wawancara atau catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non
tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan, 2006:5.19)
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah di lapangan. Ada
berbagai macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan
peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang
dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Seperti terlihat pada gambar
berikut:
Gambar 3.1 Proses Analisis Data
(Sumber: Irawan 2006)
Pengumpulan
Data Mentah Transkip Data Pembuatan
Koding
Kategorisasi
Data
Penyimpulan
Sementara
Triangulasi Penyimpulan
Akhir
109
Adapun penjelasan dari proses analisis data diatas adalah
sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data Mentah
Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan
data mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke
lapangan dan kajian pustaka.
2. Transkip Data
Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari
hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan
lapangan yang sebelumnya belum tersusun rapih) kedalam bentuk
tulisan.
3. Pembuatan Koding
Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkip data yang
telah dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama
hingga menentukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah peneliti pada saat akan
mengkategorisasi data.
4. Kategorisasi Data
Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan
membuat kategori-kategori tertentu.
110
5. Penyimpulan Sementara
Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data
yang telah dikategorisasikan sebelumnya
6. Triangulasi
Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data
dengan sumber data lainnya.
7. Penyimpulan Akhir
Pada tahap akhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil
penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan
teori baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.
3.7.2.1 Sumber Data
Data adalah bahan keterangan tentang semua objek penelitian
yang diperoleh dilokasi penelitian (Bungin, 2005:19)
Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga
sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk
mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara
langsung dari sumberny dan masih bersifat mentah. Teknik yang dapat
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain
observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD)
dan penyebaran kuesioner.
111
2. Data Skunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan
kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro
Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data skunder
terbagi dua, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan.
3.7.2.2 Uji Keabsahan Data
Denzim (2009: 273) menyatakan bahwa validitas dalam
penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan deskripsi dan
eksplanasi, dan terlepas apakah eksplanasi-eksplanasi tersebut sesuai dan
cocok dengan deskripsi atau tidak. Terdapat dua macam validitas, yaitu
validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dalam
penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki
tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di
lapangan.Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif
disebut trenferabilitas. Bungin (2007: 58-61) menjelaskan bahwasanya
berbeda dengan validitas, reliabilitas menunjuk pada keterandalan alat
ukur atau instrumen penelitian. Sedangkan hasil penelitian kualitatif
memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca
memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan
fokus penelitian.
Stainback dalam Bungin (2007: 268) menyatakan bahwa
reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau
112
temuan. Peneliti kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas karena
suatu realitas itu bersifat majemuk, dinamis sehingga tidak ada yang
konsisten dan berulang seperti semula. Denzim (Prastowo. 2011:269)
membedakan Triangulasi menjadi lima macam yaitu:
1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data
yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui
beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu teknik pengecekan kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi,
atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang
dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan
derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang
dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk
memeriksa data temuan penelitian.
Kelima macam triangulasi di atas, peneliti dalam melakukan
analisis data peneliti menggunakan dua cara, yaitu triangulasi sumber
data dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini
dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para
113
informan yang dituju. Meolong (2005: 330-331) menjelaskan bahwa
triangulasi dengan sumber menurut Patton berarti membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh di
lapangan melalui beberapa sumber dengan waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Adapun pengecekan dilakukan dengan menggunakan
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber
sendiri dapat dicapai denga cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang
pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
Selain itu peneliti pun melakukan memberchek yaitu proses
pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan
114
memberchek adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh
sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, tujuan
membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan
dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data
atau informan. Setelah itu memberchek dilakukan, maka pemberi data
dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah
melakukan memberchek dalam Maelong (2005: 276).
3.8 Jadwal Penelitian
Adapun waktu pelaksanaan penelitian mengenai Implementasi Kebijjakan
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, ditunjukkan pada
tabel 3.3 berikut:
115
Tabel 3.3. Jadwal Penelitian
No. Kegiatan
Waktu Peneltian
Okt
2014
Nov
2014
Des
2014
Jan
2015
Feb
2015
Mar
2015
Apr
2015
Mei
2015
Jun
2015
Jul
2015
Agus
2015
1 Pengajuan Judul
2 Penetapan Judul
3 Observasi Awal
4. Penyusunan
Proposal Skripsi
5.
Bimbingan dan
Revisi Proposal
Skripsi
6. Seminar Proposal
Skripsi
7 Revisi Proposal
Skripsi
8. Pencarian Data di
Lapangan
9. Pengolahan dan
Analisis Data
10. Penyusunan Hasil
Penelitian
11.
Bimbingan dan
Revisi Hasil
Penelitian
12. Daftar Skripsi
13. Sidang Skripsi
14. Revisi Skripsi
Sumber: Peneliti 2015
116
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8
Kabupaten/Kota di Propinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau
Jawa. Secara geografis terletak antara 6º21’- 7º10’ Lintang Selatan dan
104º48’- 106º11’ Bujur Timur, memiliki luas wilayah 2.747 Km2
(274.689,91 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan
panjang pantai mencapai 307 km. Kota Pandeglang sebagai Ibukota
Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Provinsi banten dan
111 km dari Ibukota Negara.
Wliayah administrasi pemerintah Kabupaten Pandeglang terdiri
dari wilayah administrasi Kecamatan sebanyak 35 Kecamatan, wilayah
Desa sebanyak 322 Desa dan 13 Kelurahan, dengan batas-batas
administrasi: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Selatan
berbatasan dengan Samudra Indonesia; Sebelah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Lebak.
Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk
kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan jika
117
dilihat dari topografi daerah Kabupaten Pandeglang memiliki variasi
ketinggian antara 0-1.778 m di atas permukaan laut. Sebagian besar
topografi daerah Kabupaten Pandeglang adalah dataran rendah yang
berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari
luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang. Kedua daerah ini ditandai
dengan karakteristik utamanya adalah ketinggian gunung-gunungnya
yang relatif rendah, seperti Gunung Payung (480 m), Gunung Honje (620
m), Gunung Tilu (562 m) dan Gunung Raksa (320 m). Daerah Utara
memiliki luas 14,93 % dari luas Kabupaten Pandeglang yang merupakan
dataran tinggi, yang ditandai dengan karekteristik utamanya adalah
ketinggian gunung yang relatif tinggi, seperti Gunung Karang (1.778 m),
Gunung Pulosari (1.346 m) dan Gunung Aseupan (1.174 m).
4.1.2 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung (KEK-
TL) berlokasi di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan yang mempunyai luas 1.500
hektar (berdasarkan Keputusan Dirjen Pariwisata No: Kep-18/U/II/88,
Tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata dan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2012, Kawasan Pariwisata Tanjung adalah Obyek
Wisata Nasional. Objek ini berlokasi diantara dua ikon pariwisata
Gunung Krakatau dan World Heritage Site Taman Nasional Ujung Kulon
yang dihuni Badak Jawa sebagai daya tarik yang sudah sangat populer.
Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Tanjung Lesung ini baru saja
118
diresmikan oleh Persiden Joko Widodo pada tanggal 23 Febuari 2015.
Secara administratif, berada di Desa Tanjung Jaya dengan batas-batas
wilayah adalah: Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah
timur berbatasan Desa Citeureup; Sebelah utara berbatasan dengan selat
Sunda; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Citeureup dan Desa
Tarumanegara
Luas Desa Tanjung Jaya mencapai lebih dari 4.800 hektar yang
dihuni oleh sekitar 1.870 kepala keluarga pada Tahun 2014.
Penduduknya tersebar di beberapa kampung dengan tingkat kepadatan
sekitar 133 jiwa/km2. Tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 2,65%
per tahun. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai lebih dari
80%, yang menggarap lebih dari 90% lahan sawah dan ladang di Desa
Tanjung Jaya. Mereka mengusahakan padi-palawija, kelapa, kopi,
cokelat, cengkeh dan lain lain, dengan pendapatan per kapita dari sektor
pertanian sebesar Rp50.000,- pada Tahun 2014. Tingkat pendidikan
masyarakat Desa Tanjung Jaya masih sangat rendah, +89,4% diantaranya
berpendidikan sampai dengan tamat SD, 5,67% tamat SLTP dan 4,9%
tamat SLTA.
Untuk menuju Tanjung Lesung, ada dua alternatif rute yang
dapat ditempuh dari Jakarta, yaitu, alternatif pertama, rute jalan tol
Jakarta-Merak, lalu keluar melalui pintu gerbang Tol Serang Timur.
Setelah melewati Kota Serang-Pandeglang-Labuan berakhir di KEK
Tanjung Lesung. Adapun alternatif kedua, dapat menggunakan rute
119
Jakarta-Merak, lalu keluar melalui gerbang tol Cilegon langsung ke
Anyer-Carita-Labuan dan berakhir di KEK Tanjung Lesung. Adapun
jarak tempuh menuju KEK Tanjung Lesung sepanjang ± 160 km yang
dapat ditempuh antara 3 sampai dengan 5 jam dengan menggunakan
kendaraan pribadi.
4.1.2.1 Kelembagaan KEK
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus, Pasal 14 menyebutkan ada 3 (tiga) lembaga utama
yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan KEK yaitu:
1) Dewan Nasional KEK;
2) Dewan Kawasan dan Administrator; dan
3) Badan Usaha Pengelola Kawasan.
Dewan Nasional KEK terdiri atas Menteri dan Kepala LPNK,
dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dewan Nasional
diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
perekonomian dan beranggotakan Menteri dan Kepala LPNK. Dalam
melaksanakan tugasnya, Dewan Nasional membentuk Sekretariat Dewan
Nasional.
1. Kelembagaan KEK: Dewan Nasional
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus, pasal 17 Dewan Nasional KEK bertugas:
1) Menyusun rencana induk nasional KEK;
120
2) Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
3) Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
4) Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
5) Memberikan rekomendasi pembentukan KEK; 6) Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah
yang potensinya belum berkembang; 7) Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan,
pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan 8) Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta
merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.
Gambar 4.1
Gambar 4.1 Struktur Dewan Organisasi
Dewan Nasional Kawasan KEK
PRESIDEN
DEWAN NASIONAL Ketua: menko perekonomian
Anggota: mentri-mentri dan kepala LPNK
SEKRETARIS
DEWAN KAWASAN Ketua: Gubernur
Wakil: Bupati /walikota Anggota:aparat pemerintah
ADMINISTRATOR
BADAN USAHA
121
2. Kelembagaan KEK: Dewan Kawasan
Dewan Kawasan terdiri atas wakil pemerintah dan wakil
pemerintah daerah. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di
tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam
penyelenggaraan KEK. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 19 Dewan Kawasan diusulkan
oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan
Keputusan Presiden. Namun Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada
Dewan Nasional KEK.
Secara organisasi, Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu
gubernur, wakil ketua, yaitu Bupati/Walikota, dan anggota, yaitu unsur
Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah
kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang
Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 20).
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Kawasan
Ekonomi Khusus, pasal 21, ada beberapa tugas yang dijalankan oleh
dewan kawasan, yaitu:
1) Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya;
2) Membentuk Administrator KEK di setiap KEK; 3) Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK;
4) Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
5) Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan
122
6) Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.
3. Kelembagaan KEK: Administrator
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 42, administrator dan
Badan Usaha pengelola adalah pengelola KEK. Administrator adalah
bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna
membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. Menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi
Khusus, pasal 23 Administrator KEK bertugas:
a) Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
b) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan
c) Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui pelayanan
terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Administrator KEK, akan
memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang
perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat meminta
penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK
mengenai kegiatan usahanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2011 Pasal 43 Administrator berwenang memberikan:
123
a) Arahan kepada badan pengelola KEK untuk perbaikan
operasionalisasi KEK; dan
b) Teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi
penyimpangan dalam pengoperasian KEK.
Administrator harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK
dinyatakan siap beroperasi. Oleh peraturan, administrator melakukan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang
mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang
memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses
pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK
memperoleh pembiayaan yang berasal dari:
1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
2) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 18-27, Administrator
memiliki karakteristik:
124
1) Dewan kawasan membentuk Administrator; 2) Administrator bertangung jawab kepada ketua Dewan Kawasan; 3) Administrator ditetapkan sebagai perangkat daerah oleh gubernur
(jika lokasi KEK lintas kabupaten/kota) dan oleh bupati/walikota (jika lokasi KEK berada di kabupaten/kota);
4) Dipimpin oleh kepala administrator yang berasal dari PNS (dengan eselon setara iib) dan
5) Administrator terdiri atas: 1. Sekretariat; 2. Bidang perizinan; dan 3. Bidang pemonitoran dan pengendalian.
Adapun struktur organisasi Kantor Administrator KEK
Pariwisata Tanjung Lesung adalah sebagai berikut:
Gambar 4.2
Struktur organisasi Adminitraor KEK (Sumber: Administrator KEK Tanjung Lesung Tahun 2015)
Sementara visi dan misi Kantor Administator Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung Adalah Sebagai Berikut:
Adminitrator Joyce Irmawati
Sub bidang tata
usaha
Seksi perijinan Seksi pemanfatan
dan pengendalian
Tim
teknis
Tim
teknis
125
Visi:
“Terpercaya Sebagai Regulator di Kawasan Ekonmi Khusus
Tanjung Lesung”
Misi:
1. Menyediakan pelayanan terpadu satu pintu di Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
2. Mamantau mengendalikan, pelaporan oprasionalisasi kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
3. Mempromosikan potensi pariwisata Pandeglang.
4. Kelembagaan KEK: Badan Usaha Pengelola
Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi,
Swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di
Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 26, bahwa
penyelenggaraan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus
dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola
Kawasan Ekonomi Khusus, dapat berupa:
a) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
b) Badan Usaha Koperasi;
c) Badan Usaha Swasta; atau
126
d) Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan
Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 47-49, Badan Usaha
pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus ditetapkan pada masa
pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebelum
dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional. Apabila Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) adalah hasil dari usulan badan usaha, maka
badan usaha pengusul ditetapkan sebagai badan usaha pengelola
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah provinsi (jika lokasi
awasan Ekonomi Khusus (KEK) berada pada lintas wilayah
Kabupaten/Kota) atau oleh pemerintah Kabupaten/Kota (jika lokasi
Kawasan Ekonomi Khusus berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota).
Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK akan
melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama
antara badan usaha dengan pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK sesuai dengan kewenangannya.
Adapun Badan Usaha dalam Implementasi Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung adalah Badan Usaha Swasta yaitu PT Banten
West Java Tdc. PT. Banten West Java Tourism Development, merupakan
anak perusahaan dari PT. Jababeka Tbk yang fokus dalam
127
pengembangan kawasan destinasi pariwisata eksklusif Tanjung Lesung.
PT Jababeka Tbk didirikan pada tahun 1989 dan merupakan perusahaan
pengembang kawasan industri terbuka pertama di Indonesia, yang
tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1994.
Visi:
“Menciptakan kota modern yang mandiri di setiap Provinsi di Indonesia
dan menyediakan Lapangan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik”
Misi:
1. Berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan mitra strategis guna
mengembangkan dan menginovasi konsep-konsep investasi yang
sejalan dengan perkembangan teknologi terkini.
2. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana fisik infrastruktur
untuk mendukung pembangunan kota.
3. Aktif mempromosikan ekspansi grup kepada perusahaan
multinasional.
PT. Jababeka saat ini mempunyai 22 anak perusahaan yang
dibentuk untuk mengelola dan menjalankan proyek real estate,
infrastruktur dan sarana bisnis lainnya
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai
penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik
analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian
kata maupun tindakan. Data kualitatif diperoleh
partisipasi pasif, wawancara mendalam, kajian pustaka, serta studi
dokumentasi yang sesuai dengan fok
tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di
lapangan dan setelah Selesai dilapangan.
Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti
menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada
Gambar 4.3
Corporate Organization Structure (Sumber: PT Jababeka)
4.2.1 Deskripsi Data Penelittian
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai
penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik
analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif yang menghailkan data baik berupa kata
kata maupun tindakan. Data kualitatif diperoleh melalui observa
sif, wawancara mendalam, kajian pustaka, serta studi
kumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Data
tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di
lapangan dan setelah Selesai dilapangan.
Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti
menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada
128
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil
penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik
analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini
kualitatif yang menghailkan data baik berupa kata-
melalui observasi
sif, wawancara mendalam, kajian pustaka, serta studi
us penelitian. Data-data kualitatif
tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di
Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti
menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang
129
dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Van Horn (1975), diantaranya
yaitu:
1. Ukuran dan tujuan kebijkan; 2. sumber daya; 3. karakteristik agen pelaksana; 4. sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana,; 5. komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan 6. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik
analisis yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Tujuannya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya
kepada orang lain. Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang
perlu dilakukan dalam menganalisis data, di antaranya pengumpulan data
mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisai data, penyimpulan
sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.
Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah
baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, serta studi
dokumentasi, tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata
lain datayang bersifat apa adanya (verbatim). Langkah ke dua yaitu transkip
data dengan cara merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian
pembuatan koding yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip,
yang bertujuan untuk menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan
selanjutnya diberikan kode.
130
Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan
beberapa kode sebagai berikut:
1. Kode Q untuk menunjukan item pertanyaan
2. Kode A untuk menunjukan item jawaban
3. Kode I1.1-I1.20 untuk menunjukan informan dari pihak pemerintah
4. Kode I2 untuk menunjukan informan dari pihak Swasta
5. Kode I3.1-I3.3 untuk menunjukan informan dari pihak masyarakat
6. Kode I4.1-I4.2 untuk menunjukan informan dari pihak akdemisi
Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai
menyederhanakan data dan mengikat kata-kata kunci dalam suatu besaran
yang disebut kategori. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan
walaupun maih bersifat sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti
melakukan proses check and recheck (triangulasi) antara sumber data yang
satu dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir dalah penyimpulan
akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut sudah jenuh dan
disetiap penambahan data hanya akan memunculkan ketimpangtindihan.
4.2.2 Daftar Informan Penelitian
Dalam penelitian yang berjudul implementasi kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Seperti yang
sudah peneliti kemukakan pada BAB III, dalam pemilihan informannya
peneliti menggunakan teknik porposive sampling (sampel bertujuan).
Informan dalam penelitian ini adalah para stakholder dalam implementasi
131
kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung baik
dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi.
Mengenai informan penelitian, peneliti membagi informan menjadi
dua yaitu key informan yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan
secara langsung dalam implementasi kebjakan dan kendala Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi
Banten, sedangkan secondary informan adalah informan yang tidak terlibat
secara langsung namun memiliki pengetahuan atau informasi terkait
pelaksanaan KEK Tanjung Lesung. Keterlibatan dari pihak-pihak tersebuut
sesuai dengan rencana aksi dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung.
Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 4.1 dibawah ini:
132
Tabel 4.1 Kodefikasi Informan Penelitian
No Kode Nama Usia Keterangan
1 I1.1 H. Erwan Kurtubi, MM 55 Bupati Pandeglang dan Wakil
Dewan Kawasan Provinsi Banten
2 I1.2 Endang Herawan 40 Stap Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten
3 I1.3 Abdul Azis, S,Ip 38 Kasubid Pengembangan Sumber Daya Air Bappeda Pandeglang
4 I1.4 Dra. Hj Ima Nurimawati, Msi 40 Kabid Destinasi dan Ekonomi
Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang
5 I1.5 Joyce Irmawati, SP, Mse, MA., 38 Kepala Administrator KEK
Tanjung Lesung
6 I1.6 Anwari Husnira MM 43 Kepala Dinas Cipta Karya
Kabupaten Pandeglang
7 I1.7 Ir H. Syarif Hidayat 50 Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Pandeglang
8 I1.8 Iis Djuananingsih 53 Kepala Bidan Koprasi Dinas
Perindustrian, perdagangan dan UMKM Kabupaten Pandeglang
9 I1.9 Drs. H. Dadan Tafif Danial,
MM 50
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pandeglang
10 I1.10 Ir. Tata Nazar Riandi, MM 43 Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Pandeglang
11 I1.11 Ir. Wowon dirman 48 Kepala Dinas Pertanian dan
perternakan Kabupaten Pandeglang
12 I1.12 Ir Girgi Jantoro 45 Dinas Pertambanggan Dan Energi
Kabupaten pandeglang
13 I1.13 H.Sukran, SH., MH 50 Kepala Kantor Penanaman Modal
Dan Perizinan Kabupaten Pandeglang
14 I1.14 H.Wawan Ridwan, SAP 48 Kepala Seksi Lalulintas
Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang
15 I1.15 Ibu Asroriah, SE 45 Kepala TU Kantor LH Kabupaten
Pandeglang
16 I1.16 Firman Abdul Kadir, SE 47 Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kaabupaten pandeglang
17 I1.17 Wawan Gunawan 43 Ketua DPRD Kabupaten
Pandeglang
18 I1.18 Oki Oktaviana 40 Peneliti Di Balitbangda Di
Provinsi Banten
19 I1.19 Agus Amin Mursalim, SH., MH 48 Camat Panimbang
20 I1.20 Santa 42 Plt Kepala Desa Tanjung Jaya
21 I2 Ibu Rianingsih Sirjoseputro 45 Manager PT Banten West Java
22 I3.1 Amsor 48 Ketua Kelompok Nelayan
23 I3.2 Mohamad Hata 45 Penggerak pariwisata
24 I3.3 Asnawai 56 Anggota LSM Pemuda Pancasila
25 I4.1 Irvan 22 Mahasiswa Organisasi KAMI
26 I4.2 Dr Dirlanudin 47 Dosen Untirta
Sumber: Peneliti 2015
133
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang
peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang
peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan
Van Horn (Agustino, 2012). Dalam teori Van Metter dan Van Horn, proses
implementasi ini merupakan sebuah abstaraksi atau performansi suatu
implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk
meraih kinerja impelementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung
dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa impelemntasi
kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana
dan kinerja kebijakan.
Dalam penelitian kali ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian
dengan didasari data yang peneliti proleh melalui hasil observasi, wawancara,
dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai implementasi kebijakan dan
kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang meliputi
beberapa variabel implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
2. Sumbe Daya;
3. Karakteristik Agen Pelaksana;
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pada Pelasana;
5. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana;
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.
134
4.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis
dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran
kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan
di level warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga
titik yang dapat dikatakan berhasil.
Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai
beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: kejelasan standar
dan tujuan KEK Tanjung Lesung, serta standar dan tujuan yang realistis
dari implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung. Tanjung Lesung ditetapkan sebagai Kawasan ekonomi
Khusus melalu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 yang
mengacu pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Maksud pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
adalah untuk memberikan peluang bagi peningkatan investasi melalui
penyiapan kawasan yang memilki keunggulan dan siap menampung
kegiatan industri, eksport, import, serta kegiatan ekonomi yang memiliki
nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan devisa bagi negara
melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan kesempatan kerja,
kepariwisataan dan investasi.
135
Mengenai aspek penilaian ukuran dan tujuan kebijakan dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung
Lesung, peneliti pertanyaan kepada Bapak Erwan Kurtubi (I1.1) sebagai
Wakil Dewan Kawasan Provinsi Banten, berikut kutipan wawancaranya:
“Tujuan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu sendiri sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, dan mendorong kualitas SDM.” (Wawancara dengan Bapak Erwan Kurtubi, Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang).
Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan
dari kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Tanjung Lesung itu diharapkan nantinya dapat meningkatkan
investasi, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pemanfaatan sumber
daya lokal, dan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
khususnya di Kabupaten Pandeglang. Hal yang sama juga diungkapkan
Bapak Endang (I1.2) Staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Banten yang mengungkapkan bahwa:
“Tujuan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung itu adalah untuk menarik investor agar banyak berinvestasi di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang, yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena nantinya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu akan menyerap banyak pegawai, serta dapat meningkatkan devisa negara lebih jauhnya” (Wawancara dengan Bapak Endang, Selasa 14 April 2015, Pukul 14.30 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten)
136
Berdasarkan wawancara tersebut, dengan adanya Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung diharapkan dapat menarik
investor untuk berinvestasi di Provinsi Banten, yang nantinya akan
berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten
Pandeglang dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
disana, sementara Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan
Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, memberikan
penjelasan mengenai tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah untuk
membuka kesenjangan antara wilayah utara dan selatan, berikut kutipan
wawancaranya:
“Untuk pemda sendiri tujuan dari pengembangan KEK Tanjung
Lesung itu banyak yah, jadi memang intinya kita itu ingin
membuka kesenjangan antara utara dan selatan. selatan kan
sekarang ini dirasa kurang perhatian, karena kalo kita masukan
alokasi anggaran semua kesana terlalu besar nanti semua
daerah hampir gak kebagian. Ya kalo kita bangun jalan
diselatan 5 km sapai 10 Km uang APBD abis disana, karena
kan infrastrukturnya terutama kontur tanahnya yang gak stabil
trus banyak hal saya pikir itu salah satu yah yang kedua kita itu
ingin menetapkan isu nasional di Pandeglang jadi dengan
adanya isu nasional di Pandeglang mata nya pemerintah
provinsi dari pusat itu melihat ke Pandeglang dengan adanya
PP 26 kan otomatis meraka ngeliat kesana, selain itu juga kita
ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi di selatan, makanya
di Bappeda ada yang namanya rencana aksi daerah untuk bufer
zone KEK nah itu yang akan kita dorong setidaknya untuk
membuka peluang pendapatan masyarakat” (Wawancara
dengan Bapak Abdul Azis, Senin 13 April 2015, Pukul 10.00, di
Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang)
137
Dari kutipan wawancara tersebut, tujuan dari pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung adalah
untuk membuka kesenjangan antara Utara dan Selatan, karena dirasa
wilayah selatan itu kurang perhatian, dan dengan adanya Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung akan mempercepat pertumbuhan
ekonomi di Pandeglang Selatan, selain itu juga dengan adanya Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung pemerintah akan menyiapkan wilayah-
wilayah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus atau Bufer Zone untuk
dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Sementara Dr Dirlanudin (I4.2) Dosen di Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, yang menyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus
menjadi tujuan wisata baru yang di kelola secara profesional, berikut
kutipan wawancaranya:
“Tujuan dari pengembangan KEK TL adalah sebagai destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan oleh kementrian pariwisata, menjadi tujuan wisata baru yang akan dikelola secara profesonal. Dari pengembangan pariwisata ini diharapkan akan muncul berbagai peluang investasi untuk pengembangan daerah sekitarnya” (wawancara dengan Bapak Dirlanudin, Senin 20 April 2015, pukul 13.00, di Fakultas Fisip Untirta)
Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Tujuan dari KEK
Tanjung Lesung juga dijadikan destinasi pariwisata nasional yang
ditetapkan oleh Kementrian Pariwisata untuk menjadi tujuan wisata baru
yang di kelola secara profesional, dalam hal ini Badan Usaha
pengelolanya itu adalah PT Banten West Java, dari pengembangan
138
pariwisata ini diharapkan akan muncul berbagai peluang investasi untuk
pengembangan daerah sekitarnya.
Dari wawancara mengenai tujuan dari pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, bahwa tujuan adanya Kawasan
Ekonomi Khusus adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja, serta membuka
kesenjangan ekonomi masyarakat daerah Pandeglang Selatan. Dengan
adanya KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang yang merupakan
Kabupaten Kawasan Ekonomi Khusus, akan semakin dilihat oleh
masyarakat luas sehingga akan banyak wisatawan yang datang ke
Tanjung Lesung.
Sementara untuk kesesuaian pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung dengan Tujuan yang telah
ditetapkan, Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber
Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa:
“Sejauh ini menurut saya sudah sesuai karena dari pemerintah daerah
juga ikut andil dalam mempersiapan pengembangan KEK Tanjung
Lesung terutama yang diluar kawasan atau kawasan Bufer zone”.
(wawancara dengan Bapak Abdul Azis, 13 April 2015, Pukul 10.00, di
Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang).
Senada dengan apa yang disampaikan (I1.3), Ibu Joyce (I1.5)
Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, menyatakan bahwa
139
pengembangan KEK Tanjung Lesung sejauh ini sudah sesuai dengan
tujuan yang ada, berikut kutipan wawancaranya: “Sejauh ini
pengembangan KEK Tanjung Lesung itu berpedoman pada masterplan
yang sudah di buat, tentu saja sesuai dengan tujuan KEK itu sendiri”
(Wawancara dengan Ibu Joyce Irmawati, 29 April 2015, pukul 10.00
dikantor sementara Administrator KEK Tanjung Lesung atau Kantor
Asda II Kabupaten Pandeglang).
Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Oki
Oktaviana (I1.18) yang menyatakan bahwa pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung belum sesuai
dengan Tujuan yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan bahwa masih
banyak tujuan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung yang memang
sampai dengan sekarang masih belum dilaksanakan, berikut kutipan
wawancaranya:
“Menurut saya kalo dilihat dari rencana aksi daerah disitukan
ada memperkuat bufer zone tapi apa sampe sekarang malah
tidak berjalan dan dilihat dari tujuannya juga kan itu belum
terlaksana semua. Itu gak ada ya itu contohnya yang sudah saya
sebutkan tadi. Ini yang saya pengennyakan itu seperti ini
siklusnya masyarakat, KEK, hasil pertanian , kuliner, masuk ke
kawasan dari kawasan timbul lapangan pekerjaan si KEK nya
berjalan dan masyarakatnya juga ikut berperan”. ( Wawancara
dengan Bapak Oki Oktaviana, Senin 13 April 2015, Pukul
13.00, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten).
140
Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari
pengembangan Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung itu adalah
untuk memperkuat Bufer Zone atau daerah penyangga Kawasan yaitu
diantaranya adalah Kecamatan Panimbang, Kecamtan Sobang,
Kecamatan Angsana, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cigeulis,
namun sampai dengan sekarang belum berjalan, diharapkan nantinya
masyarakat tidak hanya menjadi penonton tapi juga ikut berperan aktif
dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, baik
itu dari bidang kuliner, hasil pertanian, dan kerajinan meraka bisa masuk
juga ke dalam kawasan.
Dari wawancara yang sudah dilakukan mengenai kesesuaian
pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan Tujuan, dapat disimpulkan
sementara bahwa sejauh ini pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung
Lesung sudah sesuai dengan tujuan yang telah dibuat dalam dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung, tetapi memang pelaksanaan
pengembangan KEK Tanjung Lesung belum terlaksana seluruhnya salah
satunya yaitu memperkuat bufer zone.
Sementara standar keberhasilan dari implementasi kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tajung Lesung menurut
Bapak Erwan Kurtubi (I1.1) Wakil Dewan Kawasan, itu dilihat dari
tingkat investasi yang masuk kedalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
141
Tanjung Lesung yang meningkat, dan peningkatan jumlah wisatawan,
serta penyerapan tenaga kerja, berikut kutipan wawancaranya:
“Untuk standar keberhasilan KEK itu kita bisa lihat dari peningkatan jumlah insvestasi yang masuk ke KEK serta peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke KEK dan juga dari penyerapan tenaga kerja yang bisa di jadikan standar dari keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung.” (Senin 27 April 2015 Pukul 10.00, Kantor Bupati Pandeglang)
Sementara standar dari keberhasilan Implementasi
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung
Lesung yang diungkapkan oleh Ibu Joyce (I1.5) Kepala Administaror
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (KEK), beliau
mengungkapkan sebagai berikut :
“Oh itu yang jelas dari jumlah investasi yang masuk, jumlah investasi yang masuk itu dilihat dari jumlah perizinan yang kita keluarkan iya kan, gimana kita tau ada yang masuk kalo dari perizinannya aja gak keliatan nah berarti indikator yang paling keliatan kalo dari perizinan yang masuk ke kami itu udah ada itu berarti udah ada investasi, pertama dari jumlah investasi yang masuk, kedua dari jumlah investasi yang datang kedalam kawasan maupun diluar kawasan artinya kan tidak semua wisatawan menginap, dan yang ketiga terjadinya emm kerja sama antara badan pengelola dalam dengan destinasi wisata diluar kawasan jadikan mereka tidak menginap saja didalam tapi juga beraktifitas diluar kawasan atau berwisata ke destinasi di bufer zone atau di sekitar bufer zone itu indikator yang paling utama untuk melihat keberhasilannya KEK. Terbangunnya infrastruktur pendukung kek kayak jalan Tol itu sebenarnya.” (wawancara 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor sementara Administrator KEK atau Kantor Asda II Kabupaten Pandeglang)
Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa standar dari
kebarhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
itu dilihat dari jumlah jumlah invetasi yang masuk kedalam Kawasan
142
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dan jumlah investasi dapat dilihat dari
jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh Adminitrator Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Tanjung Lesung, kemudian standar dari keberhasilan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung juga dapat
dilihat dari terbangunnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti
infrastruktur, Jalan Tol dan lain-lain. Sejauh ini sudah ada 7 perusahaan
yang sudah melakukan MOU dengan PT Banten West Java, dalam
rangka mengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
diantarnya yaitu:
1. PT Telkom untuk pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi;
2. Presiden University untuk pembukaan program studi kemaritiman;
3. PT China Harbour Indonesia untuk pengembangan Tanjung Lesung
dan Infrastrukturnya;
4. PT Pengembangan Pelabuan Indonesia (persero) untuk
pembangunan Cruise Terminal Dan Marina beserta fasilitas
pendukungnya;
5. Pigeon Barrels Limited untuk pengembangan fasilitas olahraga
“Compak Sportingand Clay Pigeon Shooting” dan pembangunan
komplek hunian “Hunting Lodge”;
6. Eastern Latittude Limited untuk pembangunan “Upscele Boutique
Eco-Resort (Villatel), dan
7. Eurosia Management, untuk mengembangkan Theme Park.
143
Dalam implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung
Lesung masih ada ketidak sesuai pelaksanaannya dengan standar
keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang disebabkan
oleh berbagai faktor seperti belum adanya kantor Administrator KEK, hal
ini diungkapkan oleh Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti Balitbangda,
berikut kutipan wawancaranya:
“Saya liat kemaren kalo dari rencana aksi itu belum berjalan, Kalo saya penelitian itu sampai juni 2014, trus Kantor Administartor juga kan sekarang udah ada, pembangunan pelabuahan Katanya sih pas jokowi kesini itu langsung pelatakan batu pertama”. (Wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.30 WIB, di kantor Balitbangda Provinsi Banten).
Dari wawanncara tersebut, dapat diketahui bahwa rencana aksi
dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung belum berjalan sepenuhnya.
Sementara untuk Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang sudah dibentuk oleh Bupati
Pandeglang guna mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung secara garis besar, adalah dalam, Bidang Pendidikan;
Bidang Ekonomi; Bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan
masyarakat; Dan bidang lainnya. Adapun Rencana Aksi Nasional secara
garis besar yaitu adalah:
1. Bidang Kelembagaan;
2. Pelimpahan kewenangan;
3. Penetapan badan usaha pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
4. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
144
5. Insentif dan Kemudahan;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
Sementara Ibu Joyce (I1.5) Kepala Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung menyatakan bahwa ada beberapa
indikator yang sudah ada sebelum siap untuk diresmikan
pengoprasiannya, berikut kutipan wawancaranya:
“Dalam peresmian KEK itu ada beberapa indikator yang harus siap, ada tiga item yang memang harus benar-benar siap seperti infrasrtruktur, SDM, pengendalian adminitrasi pada saat sebelum peresmian itu sudah dinyatakan terpenuhi. Kalo untuk TPA itu masuk kedalam rencana aksi nasional tapi tidak termasuk kedalam indikator kesiapan beroperasi, kalo yang masuk kedalam kesiapan beroperasi itu tempat pembuangan sampah sementara dan itu sudah ada jadi tidak masalah, dan untuk administrator memang wajib ada sebelum peresmian makanya ada kantor sementara tadi yang didalam kawasan.”(wawancara Rabu 29 April 2017, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung)
Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
sebelum dilakukan peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung ada
tiga indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu, Infrastruktur,
Sumber Daya Manusia, dan pengendali Administrasi, dan pada saat
peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diresmikan pada
Tanggal 23 Febuari 2015 sudah dinyatakan siap untuk beroperasi.
Sementara untuk indikator kesesuaian pengembangan dengan
potensi wilayah dan masyarakat sekitar, Ibu Hj Imma Nurimawati (I1.4)
Kabid Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, yang mengungkapkan
bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah
145
sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat disana, berikut kutipan
wawancaranya:
“Menurut saya sudah tentu karena potensi di derah Banten Selatan ini banyak sekali kan, ada wisata gunung krakatau, ujung kulon, terus pantai nya juga mulai dari pantai carita terus kan ada pulau umang juga jadi sudah sesuai dengan potensi wisata disana” (wawancara 27 April 2015, pukul 11.00 WIB, di Dinas Pariwisata pemuda dan olah raga Kabupaten Pandeglang)
Hampir sama dengan pernyataan yang diungkapkan (I1.4),
Bapak Dirlan (I1.18) Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung sudah sesuai dengan fotensi yang dimiliki, berikut kutipan
wawancaranya:
“sumberdaya dalam implementasi KEK Sumber daya alam, Tanjung Lesung berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Banyak terdapat obyek wisata laut, dari anyer hingga ujung kulon. Modal lahan yang disediakan untuk KEK Tanjung Lesung ada sekitar 1.500 Ha. Memiliki garis pantai 13 Km, ini memungkinkan Tanjung Lesung sebagai zona wisata nasional bersekala internasional, pemandangannya sangat indah. Aktivitas wisata maritim bisa dikembangkan maksimal disini”. (wawancara April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Fakultas Fisip Untirta)\ Dari wawancara diatas, diketahui bahwa potensi wilayah
Tanjung lesung sudah sesuai untuk di jadikan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung dilihat dari potensi alamnya yang memang di dukung
dengan obyek wisata lainnya seperti, Wisata Taman Nasional Ujung
Kulon, Gunung Krakatau, Pulau Umang, Pantai carita, selain itu juga
letak geografis Tanjung Lesung yang strategis.
146
Berangkat dari hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis
bahwa ukuran dan tujuan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung belum sesuai dan realistis dengan kondisi masyarakat di
Desa Tanjung jaya. Meskipun ukuran dan tujuan kebijakan tersebut
masih belum dipahami oleh para Implementor dan masyarakat di
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjng Lesung. Penyebabnya karena belum
adanya SOP yang dibentuk oleh Administror Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung.
Selanjutnya standar dari pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung yakni meningkatnya jumlah wisatawan dan juga
banyaknya investor yang datang ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung sejauh ini sudah ada 7 investor yang sudah melakukan MOU
dengan PT Banten West Java dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung. Kendalanya sampai saat ini standar operasional dari
implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung belum dibuat sehingga sulit mengukur kesesuaian
keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung secara pasti.
4.3.2 Sumber Daya
Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung
dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia
merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu
keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan
147
proses implementasi menurur adanya sumber daya manusia yang
berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah
ditetapkan secara politik.
Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber daya-sumber daya
lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya financial dan
sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia
yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana
melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik
untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan
publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumber
daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi
terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun
dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.
Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter
Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.
Pertama, Sumberdaya Manusia, dalam hal ini menjadi
pelaksana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
adalah PT Banten West Java anak Perusahaan PT Jababeka. Selanjutnya
untuk mendukung implemenasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung
Lesung maka dibentuklah Dewan Kawasan Provinsi Banten, dan untuk
membantu Dewan Kawasan maka dibentuklah administrator KEK.
Mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam pengembangan
KEK, Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya
148
Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa masyarakat
pada umumnya belum siap mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung hal ini dikarenakan masih banyak masih banyak
masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya KEK Tanjung
Lesung, salah satu cara yang sudah dilakukan adalah melakukan
sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat seperti kerajinan
tangan dan pelatihan Bahasa Asing, berikut kutipan wawancaranya:
“Untuk masyarakat sendiri memang belum siap secara maksimal, kita sedang melakukan pelatihan-pelatihan seperti kerajinan Tangan dan pelatihan-pelatihan Bahasa Asing dan mempersiapkan masyarakat di dearah bufer zone KEK Tanjung Lesung, sementara untuk administrator sendiri sudah siap.” (wawancara dengan Bapak Abdul Azis, Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang )
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh (I1.3) Bapak
Mohamad Hata (I3.2) Kelompok penggerak pariwisata (kompepar)
Tanjung Jaya, yang menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam hal
ini masyarakat belum siap mengenai adanya pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancara:
“Terkait dengan SDM saya kira masih jauh paling juga bisa disini KEK berjalan tapi mendatangkan SDM dari luar, tapi kita di SMK Pariwisata ini berusaha bagaimana caranya mengarahkan alumni untuk siap dalam menghadapi KEK, 50 % lulusan dari SMK Pariwisata itu sekarang jadi pegawai di Tanjung Lesung, kami juga melakukan pelatihan untuk menunjang pariwisata”.(wawancara Sabutu 6 April 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya).
Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa saat ini
masyarakat belum siap dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu
Tanjung Lesung, untuk itu pemerintah daerah selalu memberikan
149
pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk mempersiapan mereka
menghadapi wisatawan yang jumlahnya akan semakin meningkat, agar
masyarakat disana tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut
berperan aktif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung.
Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh (I3.2), Bapak Oki
Oktaviana (I1.18) mengungkapkan bahwa, sebenarnya masyarakat sudah
siap dengan adanya Kawasan Ekonomi khusus, tapi pihak swasta ataupun
pemerintah daerah belum mendukung seperti belum adanya koperasi,
berikut kutipan wawancaranya:
“Sebenarnya dari masyarakatnya itu sudah siap itu banyak sebenarnya kerjajinan yang dibuat oleh masyarakat, tapi belum ada tempat seperti koperasi, sebenarnya BWJ juga mau untuk menyediakan tapi sistemnya kontinisi jadi dibyarnya ketika barangnya laku, saya pengennya ada semacam koperasi yang beli langsung oleh pemerintah jadi masyarakat ada jaminan pasarnya. Kalo dari administrator saya gak tau mereka kerjanya ngapain disana” (wawancara senin 13 April 2015, Pukul 13.00 di Kantor Balitbangda Provinsi Banten).
Mengenai aspek kesiapan sumber daya manusia dalam
penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ,
menyatakan bahwa sumber daya dalam penyelenggaraan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah siap, berikut kutipan
wawancaranya:
“Disinikan yang melakukan proses perizinan itu sudah ada Administrator KEK, saya yakin mereka sudah siap. Untuk
150
masyarakat juga mereka sudah siap nah kita juga kan disini menyediakan SMK Pariwisata yang tujuannya untuk menyiapkan masyarakat disekitar KEK. (wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00, di Kantor PT BWJ)
Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu ada yang
di sebut dengan Administrator Kawasan Ekonomi khusus yang di bentuk
guna mendukung pelaksanaan KEK Tanjung Lesung yang dilantik oleh
Bupati Pandeglang yang sudah dilantik pada Tahun 2014, Berikut
kutipan wawancara dengan Ibu Joyce (I1.5) Kepala Administrator KEK
Tanjung Lesung:
“Kalo dari pembentukan administratornya sudah dilaksanakan 2014 sudah dibentuk dan kemudian dilantik penjabat-penjabatnnya itu sudah 2014 dan sudah mulai beroperasional secara pribadi dengan SDM sekitar 11 orang, yang dilantik dan dipilih oleh Bupati Kabupaten pandeglang”. (Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Penyelanggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator dan badan
usaha pengelola adalah pengelola KEK. Adminitrator Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung dibentuk oleh Bupati pandeglang. Menurut
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi
Khusus, Administrator KEK bertugas untuk:
a) Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK
b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional KEK c) Menyampaikan laporan oprasional KEK secara berkala dan insidental
kepada Dewan Kawasan.
151
Berikut kutipan wawancara dengan Ibu joyce (I1.5) Kepala
administrator mengenai tugas Administrato Kawasan Ekonomi, sebagai
berikut:
“Kami disini siap melakukan tugas fungsi yang diberikan sebagai kantor administrator, Kantor administrator itu memiliki 4 fungsinya yaitu memberikan perizinan satu pintu untuk pelaku di dalam kawasan, yang kedua mengawasi mengendalikan operasionalisasi KEK nya, ketiga memberikan pelaporan kepada Dewan Kawasan Provinsi dan yang ke empat melakukan promosi potensi Provinsi Banten dan pandeglang itu empat itu sudah ada dalam kegiatan kami 2015 cuma yang sekarang sudah ada yaitu pelayanan perizinan satu pintunya.”
Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu
fungsi Administrator KEK adalah memberikan izin kepada para investor
yang melakukan investasi di dalam kawasan. Adapun secara rincinya
izin-izin yang diberikan oleh administartor KEK Tanjung Lesung Antara
Lain sebagai berikut:
Gambar 4.4 Jenis perizinan dan Non Perizinan
(Sumber: Administrator KEK Tanjung Lesung 2015)
152
Dari Gambar 4.3 diatas dapat dilihat perizinan yang dilakukan
oleh Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, diantaranya ada 19
jenis perizinan/non perizinan pendelegasian oleh Kabupaten Pandeglang,
sementara pendelegasian Perizinan oleh Provinsi Banten itu dalam
bidang kesehatan, penanaman modal, pertanian/perternakan/
perhubungan dan teknologi, serta tenaga kerja, sementara untuk
pelimpahan perizinan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada
dua jenis perizinan yaitu, Izin Prinsip dan Izin usaha, serta pendelegasian
perizinan dari Kementrian Perdagangan. Sementara untuk indikator
pertanyaan mengenai kesesuaian sumber daya penyelenggara dangan
tugas dan fungsinya, Ibu Joyce (I1.5) menyatakan sebagai berikut:
“dari segi kapasitas dan kuantitas di Administrator KEK Tanjung Lesung terbilang masih jauh dikatakan cukup, karena kita itu disini jumlah pegawai administrator KEK hanya sedikit yaitu 11 orang, 7 orang diantaranya PNS. Padahal pelayanan yang diberikan oleh Adminitrator terkait perizinan para investor itu kita yang menangani, jadi sebenarnya kami disini masih kekurangan pegawai, kami juga disini menerima pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada administrator diperlukan guna memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para investor, apalagi Kawasan Ekonomi Khusus ini baru di Banten, jadi mekanisme pengerjaaanya kita belum tau untuk itu diperlukan pelatihan bagi para administrtur Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sehingga nantinya kemampuan yang dimiliki akan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi administrator KEK.”(wawancara Rabu 29 April 2015,Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Dari kutipan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kapasitas
sumber daya manusia di kantor administrator KEK Tanjung Lesung
masih belum cukup, hal ini dilihat dari jumlah pegawai yang hanya 11
orang, dan mereka harus memberikan perizinan kepada investor yang
153
datang, walaupun memang Administartor KEK juga menerima pelatihan
dari Badan Perizinan nasional dan juga dari dari Dewan Kawasan
Provinsi Dan Dewan Kawasan Nasional. Adapun rincian pegawai di
Kantor Administror KEK Tanjung Lesung dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.2
Daftar Nama Pegawaian Administrator KEK Tanjung Lesung
No Nama Pangkat/Golongan Jabatan 1 Joyce Irmawati, SP., MSA.,
MA Penata Muda Tk I-III/d Kepala Adminitrator
2 Indra Irmawan, SE Penata Muda - III/b Kasubag. Tata Usaha 3 Tedi Fauzi Rahmat, SE Penata Muda - III/b Kasi. Perizinan 4 Welyas Bachtiar Alamsyah
SH Penata - II/c Pelaksana
5 Tarapti Subardini Penata Muda Tk. I - II/b Pelaksana 6 Endan Dahlan Penata Muda - II/a Pelaksana 7 Iwan Kurniawan Penata Muda - II/a 8 Andi Fathan Abdullah.,Sh TKS Pelaksana 9 Asep Koesnadi TKS Pelaksana 10 Agus Naimilah TKS Pelaksana 11 Faiz Hasan TKS Pelaksana
Sumber: Administrator KEK Tanjung Lesung 2015
Untuk melihat kesesuai tugas pokok dan fungsi para
implementor, dan kesiapannya dalam implementasi kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung perlu
ditanyakan mengenai bagaimana kinerja para implementor dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. kinerja para
implementor dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sejauh ini
sudah cukup baik hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Abdul Azis (I1.3)
Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten
Pandeglang, berikut kutipan wawancaranya:
154
“Untuk kinerja sejauh ini sudah baik, Nah untuk ini ditahun 2015 ini kita akan mempersiapan politeknik banten untuk program studi perhotelan, bisnis , manajemen pariwisata ini untuk 2015 , 2016 harus sudah adapolitekniknya ini Dinas Pendidikan yang masuk, nanti ada dinas koperasi yang masuk disektor koperasinya, umkm, industrinya, perdagangannya, Dinas DKP sektor kelautannya masuk gitu ini langkah-langkahnya sudah kita siapkan” (wawancara senin 13 April 2015, pukul 10.00 di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang)
Senada dengan apa yang disampaikan (I1.3), Bapak Dirlan (I4.2)
Dosen Untirta, menyatakan bahwa memang kinerja dari para
implementor KEK sudah baik, berikut kutipan wawancaranya: “sejauh
ini kinerja para implementor dalam mengembangkan KEK Tanjung
Lesung sudah sangat baik, baik itu dari segi sosialisasi maupun pesiapan
sarana dan prasarana pendukung KEK Tanjung Lesung”. (wawancara
senin 20 April 2015, pukul 13.00 WIB, di gedung Fisip Untirta)
Sementara Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti di Balitbangda,
menilai masih belum melihat kinerja dari Implementor khususnya
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum dapat
dinilai hal ini dikarenakan bahwa memang investor yang masuk di
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung masih sedikit sehingga untuk
menilai kinerja Administratornya belum bisa dinilai, berikut kutipan
wawancaranya:
“Nah saya bingung juga kamu sudah pernah lihat kantor administratornya belum setelah peresmian, saya juga pengen tau kegiatan disana ngapain kasian sama mereka, mereka kerjanya ngapain, kasian kan investor gak tiap hari ada terus mereka ngapain ke tanjung lesung jauh-jauh dari pandeglang, sama perizinan-perizinan kan semuanya mereka yang urus nah mereka ngerti engga saya rasa belum siap, bener kalo secara kelembagaan udah ada tapi kan gimana kinerjanya.”(wawancara
155
senin 13 April 2015, pukul 13.00, di kantor Balitbangda Provinsi Banten)
Dari kutipan wawancara tersebut, bahwa untuk sumber daya
manusia dalam penyelanggaraan KEK Tanjung Lesung kinerjanya
sampai sejauh ini belum dapat dilihat, karena investor yang masuk ke
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung jumlahnya masih sedikit
sehingga ukuruan kinerja para implementor dalam hal ini Administrator
Kek masih belum dapat di ukur.
Untuk PT Banten West Java itu sendiri sekarang sedang fokus
untuk mendatangkan investor ke Tanjung Lesung, hal ini diungkapkan
oleh Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ sebagai berikut:
“Kita disini masih fokus untuk menarik investor untuk berinvestasi disini, sudah ada 7 investor yang datang sejauh ini mereka komitmen dengan pengerjaannya, disana kita sedang membuat lapangan Golf lebih besar dari sebelumnya” (wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ). Berangkat dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis
bahwa indikator dari aspek sumber daya manusia khususnya di kantor
Administrtor sendiri secara kompetensi cukup cukup terpenuhi, hal ini
dikarenakan jumlah pegawai di Kantor Administrator yang masih dirasa
kurang memadai untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan perizinan
kepada para investor. Hal yang perlu disiapkan dalam pengembangan
kawasan ekonomi khusus itu adalah masyarakat, agar nantinya
masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga harus ikut serta
dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
156
Kedua sumber daya financial untuk biaya dalam pengembangan
KEK Tanjung Lesung di biayai dari pihak swata dan APBD Kabupaten
Pandeglang, hal ini diungkapkan oleh Bapak Oki Oktaviana (I1.18)
peneliti di Balitbangda Provinsi Banten, berikut petikan wawancanya:
“Jadi gini ada kewajiban provinsi, ada kewajiban pusat, ada kewajiban daerah, nah untuk PT BWJ itu sudah jelas harus ngapain-ngapain. ya itu pegembangan KEK Tanjung Lesung dibiayai oleh swasta dan pemerintah, untuk mendukung pengembngan KEK Tanjung Lesung, kayak misalnya perbaikan jalan, bikin rambu-rabu itu kan uangnya dari APBD belum lagi di rencana aksi daerah ada kegiatan-kegiatan dari SKPD yang memang untuk mendukung KEK itu ya dari anggarannya dari APBD Pandeglang, selain itu juga kan pembentukan Administrator sebagai pemberi izin-izin dalam investai di Kawasan ekonomi khusus itu kan dari pemerintah daerah juga pembentukan serta anggaran-anggarannya, terus yang ngisi adminsitrtor kan itu dari pemerintah.” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Dari kutipan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus itu pasti ada bantuan dari
pemerintah baik dalam pembebasan lahan, infrastruktur, dan juga
kegiatan lain untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung.
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh (I1.18), Ibu joyce
(I1.5) Kepala Kantor Administartor KEK Tanjung Lesung, juga
menyatakan bahwa pembiayaan pengembangan KEK Tanjung Lesung
juga berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang, berikut kutipan
wawancaranya:
157
“untuk pengoperasian dan pelaksanaan serta kebutuhan-kebutuhan di Kantor Administror KEK itu dianggarakan oleh APBD, guna mendukung pengembangan Kawasan ekonomi Khusus Tanjung Lesung, untuk pihak swasta sendiri membiayai pengembanan dan pembangunan di dalam kawasan, kan sudah ada tuh investor yang sudah melakukan Mou dan mereka mengerjakan proyek-proyek di dalam KEK Tanjung Lesung itu berbeda-beda jadi mereka nantinya yang mengerjakan.” (wawancara dengan Ibu Joyce, Rabu 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor sementara Administartor KEK Tanjung Lesung atau kantor Asda II Kabupaten Pandeglang.
Dari kutipan wawancara tersebut, bahwa untuk pengoperasian
dan pelaksanaan serta kebutuhan dari Kantor Administrator KEK
Tanjung Lesung itu dianggarakan oleh APBD Pandeglang. Secara
keseluruhan APBD Kabupaten Pandeglang juga berperan dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Rencana
Aksi Daerah Kabupaten Pandeglang guna mendukung pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang yang
sudah disepakati oleh masing-masing kepala dinas dalam setiap SKPD di
Kabupaten Pandeglang guna mendukung pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
APBD Kabupaten Pandeglang, yang dipergunakan untuk
Mendukung KEK Tanjung Lesung, yang dipergunakan dengan Total Rp.
3.325.000.000, dengan rincian Dinas Pendidikan sebesar Rp
100.000.000 untuk peningkatan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten
Pandeglang, Dinas Perindustuan dan Perdagangan sebesar Rp.
200.000.000, untuk peningkatan keterampilan masyarakat, Dinas
Perhubungan dan Komunikasi sebesar Rp. 500.000.00, untuk
158
pembangunan Sub Terminal Panimbang dan rambu-rambu lalu lintas,
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 1.620.000.00, untuk peningkatan
jalan lingkar dan Jalan Desa menjadi Jalan Kabupaten. Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 200.000.000, untuk pengembangan
dan pembinaan sanggar senin budaya. Dinas Partambangan dan Energi
sebesar 200,000,00, untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum. Dinas
Kehutan sebesar Rp. 150.000.000, untuk intensifikasi hutan rakyat di
Desa Tanjung Jaya. Dinas Kelautan sebesar Rp. 180.000.000, untuk
pembangunan Pasar ikan dan outlet pemasaran. Secara lebih jelasnya
dapat dilihat dari Tabel 4.2 di bawah ini:
Tabel 4.3 Program Pendukung KEK Tanjung Lesung
No SKPD Anggaran Keterangan
1 Dinas pendidikan 100.000.000 Peningkatan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten
Pandeglang
2 Disperindag 200.000.000
Peningkatan keterampilan masyarakat (kerajinan
tangan/cindra mata/oleh-oleh dan fasilita peningkatan pelayanan
kualitaas pasar panimbang
3 Dishubkominfo 500.000.000 Pembangunan Sub terminal
panimbang , pembangunan rambu-rambu lalu linta
4 Dinas PU 1.620.000.000 Peningkatan jalan lingkar dan peningakatan status jalan Desa
menjadi jalan kabupaten
5 Disbudpar 200.000.000
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya, penyuluhan
sadar wisata secara berkala, pelatihan pemandu wisata dan
bahasa asing 6 Distamben 200.000.000 Pembangunan PJU
7 Dinas Kehutanan 150.000.000 Intensifikasi usaha hutan rakyat
(Desa Tanjung Jaya)
8 Dinas Kelautan 180.000.000 Pembangunan pasar ikan dan otlet
pemasaran
9 Disnakeswan 75.000.000 Mencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan menular Jumlah 3.325.000.000
Sumber: APBD Kabupaten Pandeglang 2012
159
Sementar menurut Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid
Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang,
pembiayaan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung
Lesung itu dibiayai oleh swasta saja dalam hal ini itu itu PT Banten West
Java, berikut kutipan wawancaranya:
“Dalam pengembangan KEK itu dana yang digunakan hanya dari pihak swasta dalam hal ini pengembang yaitu PT BWJ, sementara APBD Pandeglang itu tidak. APBD Pandeglang hanya untuk memfasilitasi saja. Inikan B to B busnis to busnis jadi PT BWJ sebagai badan pengelola dan pembangunan dia menarik investasi masuk kedalam kawasan, jadi ini piur murni bisnis swasta gak ada pemerintah daerah, nah pemerintah daerah disana banyak perannya nanti kalo masalah sampah kita bisa mendaptkan pendapatan disampah” (wawancara Senin 13 April, pukul 10.00, di Bappeda kabupaten Pandeglang)
Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Abdul Azis (I1.3),
Bapak Erwan Kurtubi (I1.1) Wakil Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, menjelaskan bahwa sumber dana dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu berasal
dari swasta, berikut kutipan wawancaranya:
“Dana pengembangan KEK itu berasal dari para investor yang yang dalam hal ini itu pengelolanya PT BWJ, untuk pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mendukung KEK yaitu seperti melakukan pelatihan dan sosialisasi serta mengembangkan wisata-wisata disekitarnya dan juga perbaikan infrastrukturyang ada di luar KEK.” (Wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang). Sementara Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ, menyatakan bahwa
tidak ada bantuan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten
dalam mengembangkan Tanjung Lesung berikut petikan wawancaranya:
160
“Untuk anggaran KEK itu ya dari BWJ pemerintah daerah tidak pernah membantu kita disini 23 Tahun itu dari belum ada apa-apa sampe sekarang kan Bapak Jokowi juga bilangkan kalo kasian sama kita ini padahal fotensinya besar tapi dari pemda malah tidak membantu, sekarang ini kita untuk pembangunan itu udah ada Investor sebagaiannya. Kami menyiapkan anggaran sampai 1,4 T, dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, dan untuk masing-masing investor, nilai investasinya sekit 200 M. Kami bagi pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung lesung itu dalam beberapa tahapan””.(wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ) Dari kutipan wawancara mengenai sumber dana dan anggaran
dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
dijelaskan bahwa pembiayaannya berasal dari APBD Pemerintah
Kabupaten Pandeglang dalam hal ini untuk melaksanakan rencana-
rencana aksi yang sudah dibuat, dan juga bersumber dari pengelola atau
swasta dalam hal ini yaitu PT Banten West Java dan juga investor untuk
pengembangan di dalam kawasannya.
BWJ selaku pengelola kawasan pariwisata Tanjung Lesung akan
menggelontorkan dana sebesar Rp 1,4 Triliun. Sedangkan masing-
masing investor yang membangun kawasan tersebut mengeluarkan dana
investasi sebesar Rp 200 miliar. Direktur Utama PT BWJ, Hyanto
Wihadhi, mengungkapkan bahwa investasi tersebut akan dikucurkan
dalam delapan tahap, sebagai berikut:
1. Tahap pertama, dana yang akan dikucurkan sebesar Rp 361,25 miliar
pada tahun ini. Dana tersebut untuk pengembangan lahan seluas 104
Hektare (Ha). Sumber dana berasal dari kas internal yang merupakan
hasil penjualan selama 2014;
161
2. Tahap kedua, pembangunnya akan berlangsung pada 2016 dengan
nilai investasi sebesar Rp 233,75 miliar. Lahan yang dikembangkan
menjadi 152 Ha;
3. Tahap ketiga, pada 2017, nilai investasinya Rp 467,5 Miliar untuk
pengembangan di lahan seluas 48 Ha;
4. Tahap keempat pada 2018 akan menjadi tahun puncak investasi di
Tanjung Lesung sebesar Rp 2,04 Triliun. Lahan yang dikembangkan
seluas 48 ha. Selanjutnya;
5. Tahap kelima pada 2019 akan dikembangkan lahan seluas 55 ha
dengan investasi senilai Rp 239,7 miliar;
6. Tahap keenam yang dilaksanakan pada 2020 akan menyerap dana
investasi sebesar Rp 187 miliar untuk pengembangan lahan seluas 55
Ha;
7. Tahap ketujuh, pada Tahun 2021 akan dilakukan pembangunan di
lahan seluas 85 Ha dengan investasi senilai Rp 329,8 miliar;
8. Tahap kedelapan, pada 2022, akan berlangsung pengembangan lahan
yang totalnya bakal menjadi 528 ha. Nilai investasinya mencapai Rp
382,5 miliar.
162
Gambar 4.5 Tahap Investasi Banten West Java
(Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2014)
Dari beberapa kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa
anggara dana dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di dalam
kawasan berasal dari Badan Pengelola, yaitu PT Banten West Java dan
juga Investor yang sudah melakukan Investasi di Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, Total dan yang dikeluarkan adalah sebesar 1,4
Triliun yang akan dikerjakan dalam beberapa tahap. Sementara untuk
APBD Kabupaten Pandeglang dalam pengambangan KEK Tanjung
Lesung anggarannya sebesar 3 Miliar.
Ketiga, sarana dan praaran dalam pengembangan KEK masih
jauh sangat dirasakan belum mendukung dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung hal ini dapat dilihat dari kondisi jalan menuju kawasan
pariwisata tanjung lesung yang masih rusak, serta sarana prasarana
lainnya yang tidak mendukung. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Oki
(I1.18) Peneliti di Balitbangda Provinsi Banten, berikut petikan
wawancaranya:
“.....ya itu dari sarana prasarana nya aja belum siap, saya waktu itu terakhir kesana rambuterus jalannya juga rusak parah, jembatannya ambals, gak tau kalo sekarang gimna perkembangannya, yang lebimemperhatinkan itu saya liatkantornya masih pake logo dan pasarnya masih belum terta dengan rapih apalagi tempat pelelangan ikannya, gimna mau narik wisatawan coba kalo kondisinya seperti tercantum dalam rencana aksi dan dan rencana aksi nasionnal juga masih banyak yang belum dikerjakan seperti pembangunan kantor administrator, kantor administraor yang sekarang ditempati itu kantor yang ditempati itu tinformasi turisdisediakan padahal dalam UU Nharus dibuat UMKM dan koprasi guna mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung tapi sampe skrang belum ada.TPA cigeulis jugharus selesai dekerjakan”Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Berikut gambar dari
Tanjung Lesung yang keadaanya rusak.
Jalan di Dalam KEK Tanjung Lesung
“.....ya itu dari sarana prasarana nya aja belum siap, saya waktu itu terakhir kesana rambu-rambu jalan itu belum ada, terus jalannya juga rusak parah, jembatannya ambals, gak tau kalo sekarang gimna perkembangannya, yang lebimemperhatinkan itu saya liat kantor Desa Citeurep masa logo kantornya masih pake logo Jawa Barat itu gimana ceritanaya, dan pasarnya masih belum terta dengan rapih apalagi tempat pelelangan ikannya, gimna mau narik wisatawan coba kalo kondisinya seperti itu. sarana dan prasarana lainnya yang tercantum dalam rencana aksi dan dan rencana aksi nasionnal juga masih banyak yang belum dikerjakan seperti pembangunan kantor administrator, kantor administraor yang sekarang ditempati itu kantor yang ditempati itu tadinya kantor buat informasi turis-turis. terus UMKM sama koperasi yang beldisediakan padahal dalam UU No 39 itu sudah diator bahwa harus dibuat UMKM dan koprasi guna mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung tapi sampe skrang belum ada.TPA cigeulis juga belum dibangun padahal harusnya sudah harus selesai dekerjakan”( Wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten)
Berikut gambar dari Jalan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung yang keadaanya rusak.
Gambar 4.6 Jalan di Dalam KEK Tanjung Lesung
(Sumber: Peneliti 2015)
163
“.....ya itu dari sarana prasarana nya aja belum siap, saya rambu jalan itu belum ada,
terus jalannya juga rusak parah, jembatannya ambals, gak tau kalo sekarang gimna perkembangannya, yang lebih
Citeurep masa logo itu gimana ceritanaya,
dan pasarnya masih belum terta dengan rapih apalagi tempat pelelangan ikannya, gimna mau narik wisatawan coba kalo
itu. sarana dan prasarana lainnya yang tercantum dalam rencana aksi dan dan rencana aksi nasionnal juga masih banyak yang belum dikerjakan seperti pembangunan kantor administrator, kantor administraor yang sekarang
adinya kantor buat rasi yang belum
o 39 itu sudah diator bahwa harus dibuat UMKM dan koprasi guna mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung tapi sampe skrang belum
a belum dibangun padahal harusnya sudah ( Wawancara Senin 13 April 2015,
Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten).
Jalan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus
164
Senda dengan apa yang disampaikan oleh (I1.18), Ibu Joyce
(I1.5) Kepala Adminitrator KEK Tanjung Lesung, juga menjelaska bahwa
sarana dan prasarana dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung masih banyak kekurangan, berikut petikan
wawancaranya:
“sarana dan prasana yah, kalo dilihat dari itu masih sangat banyak kekurangannya, salah satunya gedung kantor Administrator ini yang masih banyak sekali kekurangannya dari ruangannya yang sempit, itu kalo kantor kita yang di Tanjung Lesung ruangannya kecil paling muat untuk 6 aja, padahalkan jumlah pegawai kita ada 11 orang yah, trus juga akses internet disana yang sangat sulit padahal kita harus terus update data-data ke Dewan Nasional, ini gimana kita mau update data para investor kalo internetnya terkendala, itu mungkin salah satu hambatan juga yah dalam implementasi KEK Tanjung Lesung, dan kantor yang ada di dalam kawasan itu merupakan gedung kantor sementara, rencananya tahun ini akan dibangunkan gedung permanen di dalam kawasan sebelum pintu masuk kehotel sekitar 2000 atau 3000 meter persegi nantinya.” (wawancara dengan Ibu Joyce, Rabu 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor sementara Administartor KEK Tanjung Lesung atau kantor Asda II Kabupaten Pandeglang)
Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
memang masih banyak sarana dan prasana yang belum terpenuhi dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung kantor
Administrator yang belum dibangun dan sekarang masih menempati
kantor Asda II, sementara kantor yang ada di dalam Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, yang pada peresmian dijadikan kantor
administrator sementara merupakan kantor informasi untuk turis.
Berikut merupakan Gamabar d
Administrator KEK Tanjung Lesung, yang merupak kantor bekas
Information Center.
Kantor Sementara Administrator KEK Tanjung Lesung
Sementara pernyataan dari Ibu Hj. Imma (I1.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pandeglang,
pengembangan KEK tanjung Lesung sudah mendukung, berikut petikan
wawancaranya: “
pembangunan jalan Tol serang panimbang, yangrencananya akan
selesai dalam waktu 3 Tahun
WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Pandeglang)
Hampir sama dengan
Abdul Azis juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasana yang ada
Berikut merupakan Gamabar dari Kantor sementara
Administrator KEK Tanjung Lesung, yang merupak kantor bekas
Information Center.
Gamabr 4.7
Kantor Sementara Administrator KEK Tanjung Lesung(Sumber: Peneliti 2015)
Sementara pernyataan dari Ibu Hj. Imma (I1.4)
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam
pengembangan KEK tanjung Lesung sudah mendukung, berikut petikan
wawancaranya: “Sarana sudah cukup mendukung, kita tinggal menunggu
pembangunan jalan Tol serang panimbang, yangrencananya akan
selesai dalam waktu 3 Tahun.” (wawancara senin 27 April, Pukul 10.00
WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Pandeglang)
Hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh (I
Abdul Azis juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasana yang ada
165
ari Kantor sementara
Administrator KEK Tanjung Lesung, yang merupak kantor bekas Tourist
Kantor Sementara Administrator KEK Tanjung Lesung
Kabid Destinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam
pengembangan KEK tanjung Lesung sudah mendukung, berikut petikan
kung, kita tinggal menunggu
pembangunan jalan Tol serang panimbang, yangrencananya akan
wawancara senin 27 April, Pukul 10.00
WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
ngkapkan oleh (I1.4), Bapak
Abdul Azis juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasana yang ada
166
dalam pengembangan KEK sudah sesuai dengan rencana aksi dan
rencana daerah, berikut kutipan wawancaranya:
“Sudah lengkap semua sesuai dengan rencana aksi yang ada, kayak kantor administrator kita sudah ada di Taanjung Lesung, terus listrik, Air bersih itu sudah ada untuk TPA juga sudah ada sementara dibangun disana, untuk jalan di dalam kawasan akan ada penambahan sekitar 6 km.” (wawancara dengan Bapak Abdul Azis, Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang) Dilihat dari wawancara yang peneliti lakukan, dalam aspek
sarana dan prasarana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini
masih sangat jauh dari kata cukup, dilihat dari infrastruktur jalan yang
masih rusak serta dukungan-dukungan lainnya seperti pasar, itu masih
sangat tidak layak, padahl nantinya hal tersebut yang menjadi pendukung
dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, untuk menarik wisatawan
baik lokal maupun mancanegara.
Keempat sumber daya waktu, pada saat peresmian
beroperasinya KEK Tanjung Lesung Tanggal 23 Febuari 2015 Persiden
Joko Widodo memberikan waktu untuk pelaksanaan pengembangan
KEK TL itu selama 3 Tahun, diharapkan pengembangan KEK TL akan
selesai pengerjaanya selama 3 Tahun kedepan sesuai target yang telah
diberikan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Erwan Kurtubi (I11)
mengenai waktu dalam pembangunan KEK Tanjung Lesung:
“waktunya yang diberikan kemarin oleh Bapak Presiden 3 Tahun sampai benar-benar siap beroeprasinya sepenuhnya mudah-mudahan sebelum 3 tahun sudah selesai di bangun” (wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang)
167
Dari pihak pengelola dan Pengembang Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, optimis bahwa pengerjaan pengambangan KEK
Tanjung Lesung itu akan selesai sesuai waktu yang diberikan yaitu
selama 3 tahun, berikut pernyataan dari Ibu Ria (I2):
“saya optimis pengerjaan KEK Tanjung Lesung itu akan selesai dalam kurun waktu 3 Tahun, sampai saat ini kan sudah ada 7 perusahaan yang melakukan MOU. Sekrang ini yang sudah dikerjakan itu pembangunanlapangan golp, untuk marina sendiri sudah dalam tahap pengerjaan, dan saya juga yakin investor di KEK Tanjung lesung akan meningkat apalagi presiden sudah menjanjikan bahwa Jalan Tol Serang-Panimbang akan selesai selama 3 Tahun itu dihitung dari peresmian pada tanggal 23 Febuari 2015.” (wawancara dengan ibu Ria Manger PT Banten West Java, pada Senin 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor PT. Banten West Java.
Mengacu pada hasil wawancara di atas mengenai sumber daya
waktu, peneliti menyimpulkan sementara bahwa implementasi KEK
Tanjung Lesung penyelenggaraannya akan tepat pada waktunya yaitu
selama 3 Tahun kedepan. Meskipun masih banyak pembangunan yang
belum dikerjakan seperti belum adanya kantor Administrator, TPA di
Kecamatan Cigeulis yang belum dibangun. Sementara pada rencana awal
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
menyelesaikan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Tanjung Lesung pada 2022 atau lebih cepat dari rencana
semula Tahun 2025.
4.3.3 Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal
dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan
168
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan
(public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta
cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan
publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia
secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik
keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila
kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka
dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak
setegas pada gambar yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah
Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak
menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi
kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
Dalam dimensi karakteristik peneliti menilai bebrapa aspek yang
terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, standar
oprasional sistem dan sanksi.
Pertama, karakteristik agen pelaksana pengembangan KEK
Tanjung Lesung yang melibatkan banyak pihak-pihak didalamnya.
Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat didalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung itu antara lain PT Banten West Java, Para Investor
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dalam hal ini yaitu PT
Telkom yang merupakan salah satu dari Perusahaan yang sudah
melakukan MOU dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. SKPD di
Kabupaten Pandeglang yang terkait dalam pengembangan Kawasan
169
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yaitu: Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olah Raga kaitannya terhadap pengembangan kawasan wisata di
Kabupaten Pandeglang, Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air yang
kaitannya dalam mendukung sarana dan prasarana di Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kabupaten Pandeglang, Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan
Kebersihan yang kaitannya dalam pembangunan TPU di Kecamatan
Cigeulis guna menunjang KEK Tanjung Lesung, Bappeda dalam hal ini
kaitannya dengan rencana pembangunan daerah, Dinas Koprasi
perindustrian dan perdagangan dal hal ini kaitanyannya yaitu penyediaan
UMKM di wilayah KEK Tanjung Lesung serta serta keterkaitan SKPD
lainnya dan Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung.
Peran atau karekteristk dari para agen pelaksana pengembangan
KEK Tanjung Lesung itu melibatkan berbagai pihak baik itu dari
pemerintah, swasta dan masyarakt, Bapak Azis (I1..3) Kasubid
Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang,
menyatakan bahwa perana dari pemerintah kabupaten pandeglang disini
adalah sebagai berikut:
“Setiap SKPD di Kabupaten Pandeglang memiliki peranan dalam hal pengembangan KEK Tanjung Lesung sesuai dengan rencana aksi daerah yang sudah dibuat, disitu sudah ada pertanggung jawabannya masing-masing. Kita juga sudah ada kesepakatan bersama yang sudah di tandatangani oleh SKPD terkait seperti dinas perhubungan, pendidikan, sama SKPD yang lainnya nanti kamu bisa liat perjanjian dan anggarannya.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Bappeda Kabupaten Pandeglang)
170
Senada dengan apa yang disampaikan oleh (I1.3), Bapak Erwan
Kurtubi (I1.1) wakil dewan kawasan, menyatakan bahwa setiap SKPD di
kabupaten pandeglang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung memiliki peranannya masing-masing, berikut petikan
wawancaranya:
“tiap SKPD di Kabupaten Pandeglang itu memiliki perannya masing-masing dalam kaitannya dengan pengembangan KEK, nanti bisa liat sendiri di rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah itu sudah ada penjelasannya pengerjaannya kapan dan siapa yang bertanggung jawab”(wawancara Senin 27 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang).
Bentuk nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
sendiri dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, itu dengan
membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,
dan juga membentuk Tim Pendamping Masyarakat untuk mendampingi
masayarakat dalam mempersiapakan diri untuk ikut serta denga adanya
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut pernyataan dari
bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan
Bappeda Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancaranya:
“dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten pandeglang terkait KEK Tanjung Lesung itu, kita membentuk yang namanaya Tim percepatan pembangunan kawasan ekonomi Khusus sendiri, yang kemudian hasil dari tim percepatan pembangunan KEK Tanjung Lesung di bentuklah Administrtor Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, para pegawainya itu merupakan PNS yang mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang perizinan.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang)
171
Peran dari setiap SKPD di Kabupaten Pandglang dalam
pengembangan Kawasan ekonomi khusus itu masing-masing memiliki
perannya sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat, berikut
pernyataan dari dari Ibu Imma (I1.4) terkait perannya dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung:
“Masing-masing itu punya peran, disini Dinas Pariwisata sebagai yang promosikan pariwisata bukanhanya Tanjung Lesung tapi juga wisa-wisata lain di kabupaten pandeglang. Dinas pariwisat kabupaten juga melakukan pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya, melakukan penyuluhan sadar wisata secara berkala, pelatihan pemandu wisata dan bahasa asing itu sering kami lakukan ke masyarakat”.(Senin 27 april 2015 Pukul 11.00 kantor Dinas Pariwisata kabupaten Pandeglang)
Sementara Bapal Anwari (I1.6) Kepala Dinas Cipta karya
menyatakan bahwa peran dinas cipta karya dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung itu dalam bidang sarana prasaranya:
“Disini Dinas Cipta Karya itu berperan dalam mendukung sarana dan prasarannya seperti dalam pembuatan TPA Cigeulis itu menjadi peran kami dan insaallah akan kami bangun tahun 2016 nanti karena lahannya sekarang sudah di bebaskan semua.“ (wawancara selasa 28 April, pukul 14.00, di Dinas Cipta Karya Kabupaten Pandeglang) Sementara itu peran Dinas Binamarga Kabupaten Pandeglang
itu sebagai pendukung sarana dan prasarannya, berikut pernyataan Bapak
Syarif (I1.7) Kepala Dinas Binamarga, berikut pernyataanya: “peran
kami disini itu seperti peningkatan jalan Desa menjadi jalan
Kabupaten”. (wawancara Selasa 28 April, Pukul 15.00 di Dinas
Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pandeglang).
172
Sementara untuk Ibu Iis Djunaningsih (I1.8) Kabid Koprasi
Disperindag Kabupaten Pandeglang, menyatakan perannya dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung, itu adalah untu meningkatkan
keterampilan masyarakat, berikut pernyataan dari Ibu Junaningsih (I1.8) :
“Peranya kami di pemda pandeglang itu memiliki peranan masing-masing yang memang sudah ada direnacanya itu disini dinas koprasi berperan untuk meningkatkan ketarimpilan masyarakat disana, itu sudah kami laksanakan, kami juga rencananya akan membuat gerai-gerai koprasi yang nantinya akan diisi oleh masyarakat sekitar untuk dan juga melakukan pelatihan untuk UMKM bagi masyarakat.”(wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 11.00 di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pandeglang) Sementara peran BWJ sendiri dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus sebagai badan pengelola, berikut ketipan wawancara
dengan Ibu Ria (I2) Manajer BWJ:
“Disini peran kami itu sebagai badan usaha pengelola dan juga penyelenggara KEK Tanjung Lesung, disini kami mengelola agara memang pengerjaan KEK Tanjung Lesung itu akan terlaksana sesuai dengan target dan juga waktu yang ditetapkan, kita sekarang sedang fokus untuk menarik investor sebanyak-banyaknya agar mau berinvestasi disini, dan kami juga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah.” (wawancara Rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, di kantor BWJ) Sementara Bapak Oki Oktaviana (I1.18), menyatakan bahwa
SKPD di kabupaten pandeglang sudah melakukan kesepakatan untuk
mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan
wawancaranya:
173
“Tiap SKPD di kabupaten pandeglang itu sudah tanda tangan, nah misalnya dinas pendidikan, disbudpar sadar berkala nah ini yang udah ada tuh baru rambu-rambu lalu lintas sama lampu lalu linta nah ini semua SKPD nya sudah tandatangan, nahkalo sub terminal oleh dishub belum ada, dinas kelautan kayak pasarikan itu belum dibuat, kalo dari binamarga mungkin sudah dimulai yah kayaknya, ini padahal anggarannya sudah dari Tahun 2012 dan anggarannya itu 3 miliar loh tapi sampe sekarang mana, padahal telat-telat yah pengerjaanya harus pada Tahun 2013 tapi sampe sekarang mana.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 di Kantor Balitbangda Provinsi Banten)
Sementara Ibu Joyce (I1.5) Kepla Administrator KEK Tanjung
Lesung, menjelaskan bahwa perannya dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung adalah memberikan perizinan-perizinan yang
dilimpahkan baik dari BKPN, Kementrian perdagangan dan provinsi
selain itu kewenangannya yaitu sosialisasi mengenai KEK Tanjung
Lesung, berikut pernyataan dariIbu Joyce ( I5) Kepala Kantor
Administrator KEK Tanjung Lesung:
“sisi pelimpahan kewenangan semua juga sudah dilakukan ada pelimpahan kewenangan dari BKPN, kementrian perdaganggan dari provinsi dan kabupaten semuanya sudah dilakukan untuk 57 jenis perizinan , 19 jenis perizinan kabupaten, 8 perizinan BKPN, 6 perizinan kementrian perdagangan, dan 20 perizinan provinsi itu sudah dilakukan”(Wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Sementara itu, masih ada SKPD yang memahami mengenai
peran yang dilakukan guna mendukung KEK Tanjung Lesung, padahal
direncana Aksi Darahnya sudah jelas memiliki peran, namun ketika
peneliti melakukan wawancara narasumber yang peneliti wawancara
tidak mengetahui apa saja peran yang dilakukan dalam pengembangan
174
KEK Tanjung Lesung, berikut wawancara yang dilakukan kepada Bapak
Wawan (I1.14), berikut kutipan wawancaranya:
“kita disini itu tidak ikut terjun langsung dalam pengembangan
KEK Tanjung Lesung, disini Dishub hanya sebagi pendukung
saja yang punya wilayah saja, adapun yang melaksanakannya
itu dari provinsi kita hanya diberikan informasi saja teerkait
pengalihan jalan, pembuatan terminal, dan rambu-rabu itu
dihub provinsi yang menangani, bukan kabupaten karena itu
memang jalan provinsi kita disini sebagai koordinasi saja dan
pemberitahuan saja”(wawancara Selasa 28 April 2015, Pukul
11.00 WIB, di Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang diwakili oleh
Sekretaris Daerah, Para Asisten Daerah dan Para Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendeklerasikan pernyataan
Penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Pariwisata Tanjung Lesung guna mendukung dan mewujudkan
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung
Lesung, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung bersama (tanggal 8 Oktober 2012). Adapun lebih
jelasnya SKPD apa saja yang memiliki peran dalam Implemeentasi KEK
dapat dilihat sebagai berikut:
Kesepa(Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2013)
Selain menanyakan mengenai peran dari para
dalam pengembangan
juga peneliti menanyakan mengenai kesiapan para stake holder dalam
pengembangan
pengembangan
dekemukan oleh Bapak Dirlan (
“kesiapan pembangunan Tahun 2003. Sempat menjadi kekawatiran karena presiden sudah berganti. Namun menjadi harapan kemabali ketika Jokowi menninjau kawasan tersebut beberapa bulan lalu. Untuk persiapan melewati jalan cigeulis, Cikeusik, Cibaling, jalan untama yang menghubungkan menuju KEK sangat bagus. Hanya masih ada bagia jalan yang amblas, untuk tahun 2016 pemerintah pusat menganggarkan 100 milyar, tuj
Gambar 4.8 Kesepakatan SKPD Kabupaten Pandeglang
(Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2013)
Selain menanyakan mengenai peran dari para
dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
juga peneliti menanyakan mengenai kesiapan para stake holder dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
pengembangan KEK TL ini sudah digagas sejak Tahun 2003, hal ini
dekemukan oleh Bapak Dirlan (I4.2), berikut kutipan waw
“kesiapan pembangunan KEK TL ini sudah digagas sejak ahun 2003. Sempat menjadi kekawatiran karena presiden
sudah berganti. Namun menjadi harapan kemabali ketika Jokowi menninjau kawasan tersebut beberapa bulan lalu. Untuk persiapan infrastruktur sudah dalam persiapan. Kemarin saya melewati jalan cigeulis, Cikeusik, Cibaling, jalan untama yang menghubungkan menuju KEK sangat bagus. Hanya masih ada bagia jalan yang amblas, untuk tahun 2016 pemerintah pusat menganggarkan 100 milyar, tujuannya untuk percepatan
175
Selain menanyakan mengenai peran dari para stake holder
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, disini
juga peneliti menanyakan mengenai kesiapan para stake holder dalam
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. kesiapan
ahun 2003, hal ini
), berikut kutipan wawancaranya:
KEK TL ini sudah digagas sejak ahun 2003. Sempat menjadi kekawatiran karena presiden
sudah berganti. Namun menjadi harapan kemabali ketika Jokowi menninjau kawasan tersebut beberapa bulan lalu. Untuk
infrastruktur sudah dalam persiapan. Kemarin saya melewati jalan cigeulis, Cikeusik, Cibaling, jalan untama yang menghubungkan menuju KEK sangat bagus. Hanya masih ada bagia jalan yang amblas, untuk tahun 2016 pemerintah pusat
uannya untuk percepatan
176
pembangunan. Secara keseluruhan jika kita lihat sejak permulaan 2003 sudah ada wacana KEK Tanjung Lesung, perkembangannya hingga tahun sekarang menurut saya sangat lambat, tetapi semoga seletah kehadiran Jokowi, ini bisa mempercepat semuanya” (wawancara Senin 20 April 2015 Pukul 13.00 WIB, di Gedung Fisip Untirta)
Sejauh ini pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung sudah siap, walaupun memang masih ada yang belum
terselesaikan seperti pembebasan lahan, hal ini dikemukan oleh Bapak
Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda
Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancaranya:
“Sejauh ini sudah siap tapi dari lahan sendiri masih kurang belum dibebaskan semua, yang seharusnyakan 1500 Hektar, ini sekarang itu yang sudah dibebaskan baru sekitar 1475 kalo gak salah coba nanti keterangannya minta ke BWJ aja. Kita sudah menyiapan TPA yang dicigeulis jadi sampah dikawasan itu masuk kesana trus disana juga nanti ada outlet ataau gerai-gerai nanti itu yang ngisi masyarakat pandeglang atau masyarakat sekitar. Untuk Umkm itu belum yah belum itu amant undang-undangnya bisa dibaca nanti memang diharuskan ada UMKM makanya diperjanjian kita juga disaklekan juga disitu.” Hal serupa juga diungkapkan (I1..9) yang menyatakan
pengembangan KEK tanjung Lesung sudah siap, berikut kutipan
wawancaranya: “Menurut saya persiapan dalam pengembanga KEK
Tanjung Lesung itu sudah siap kalo dari kita sedang membuat
perencanaan dalam bidang pendidikan seperti peningkatan kualitas SMK
Pariwisata”. Hal tersebut juga dikemukan oleh (I1.10) yang menyatakan
bahwa :“Sejauh ini kesiapan pengengembangan KEK sudah siap kalo
menurut saya, baik dari pemerintah daerah maupun swastanya sekaran
ini hanya tinggal menunggu investor.”
177
Sementara Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor KEK Tanjung
Lesung, melihat kesiapan pengembangan KEK tanjung lesung dari
rencana aksi daerah dan rencana aksi nasional, berikut petikan
wawancara yang peneliti lakukan:
“....Rencanana aksi KEK TL tuh kan ada dua yah yaitu rencana aksi daerah dan rencana aksi nasional, jadi rencana aksi nasional yang terkait dengan administrator itu ada beberapa item pertama pelimpahan kewenangan perizinan kemudian yang kedua kelembagaan administrator kemuda pelatihan SDM. Kalo dari pembentukan administratornya sudah dilaksanakan 2014 sudah dibentuk dan kemudian dilantik penjabat-penjabatnnya itu sudah 2014 dan sudah mulai beroprasionalal secara pribadi dengan SDM sekitar 11 orang. kemudian sudah dianggarkan pendanaannya oleh APBD juga. Klo secara kelembagaan sudah clear sudah dilaksanakan dari sisi pelimpahan kewenangan semua juga sudah dilakukan ada pelimpahan kewenangan dari BKPN, kementrian perdaganggan dari provinsi dan kabupaten semuanya sudah dilakukan untuk 57 jenis perizinan, 19 jenis perizinan kabupaten, 8 perizinan BKPN, 6 perizinan kementrian perdagangan, dan 20 perizinan provinsi itu sudah dilakukan. Kemudian kalo dari sisi pelatihan baru pelatihan dari BKPN yang lainnya nya belum, itu hutang pelatihan ini yang masih belum dilakukan. Bisa dua cara sebenarnya kami yang meminta atau mereka yang meminta jadi yang sudah dilakukan baru BKPN saja untuk penanaman modal sementara untuk provinsi dan kemendag itu belum dilakukan yah. Itu untuk rencana aksi nasional yang belum dilakukan termasuk juga buat infrastruktur untuk pembangunan gedung kantor dan peralatan. Jadi gedung kantor yang ada di dalam kawasan itu merupakan gedung kantor sementara. Rencana tahun ini akan dibangunakan di dalam kawasan sebelum pintu masuk kawasan.(Wawancara, Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung)
Dari wawancara tersebut, kesiapan pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap sepenuhnya, hal ini dilihat
dari masih rencana aksi naional yang masih belum dilaksanakan, salah
satunya dari rencana aksi nasional yang belum dilaksanakan termasuk
178
pembangunan gedung kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung yang masih sementara.
Sementara Bapak H.Sukran (I1.13) Kepala Dinas Badan
pelayanan Perizinan Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancara:
“Nah kalo dilihat itu mereka belum punya Kantor Adminitrator sekarang itu mereka menempati ruangan di kantor Asda II yah di tanjung lesungkan itu kantor informasi turis yah itu kantor sementara pada saat ada Bapak Jokowi jadi sementara pake itu dulu jadi sekarang kantornya masih menumpang. Kalo dilihat dari adminitratornyasih mereka sudah siap, hanya tinggal menunggu investor yang datang sistem perizinannya kan meraka sudah online yah, jadi sekarang kalo ada investor juga mereka sudah siap melayani, dari segi mekanisme sistemnya sudah online dan dikita belum, karena ada beberapa izin yang harus di input ke sistem pelayanan perizinan pusat jadi nanti investor-investor langsung bisa terlihat, tapi untuk berapa jumlah investor yang masuk atau sudah meraka input itu belum tau ada berapa-berapanya.”(wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 11.30, di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang)
Dari petikan wawancara tersebut, kesiapan administartor dalam
pemeberian izin kepada para investor dirasa sudah siap, karena
mekanisme pemberian izin yang dilakukan oleh Administrator KEK
Tanjung Lesung sudah menggunakan sitem Online, hanya saja mereka
belum memilki kantor sendiri, dan sekarang mereka menempati kantor
sementara di kantor Asda II Kabupaten Pandeglang. Senada dengan apa
yang petikan wawancara diatas (I1.18) Peneliti Balitbangda provinsi
Banten, mengemukakan sebagai berikut:
“Saya rasa pengembangan KEK itu belum siap itu masih banyak sekali yang memang sudah ada di rencana aksi tapi memang belum dikerjakan, ini pada saat saya penelitian kesana kantor kelurahan, ini ini kantor kondisi ko kayak gini, pasar ko kaya gini jembat juga ambruk ya gimana investor mau tertarik
179
coba. Baca undang-undang kan harusnya ada koperasi yang disediakan swata tapi belum ada, ini yang lucu harusnya kan disediakan oleh swasta malah rencananya akan diambil alih oleh pemerintah rencana nya akan dibangun di luar kawasan katanya akan dibuat 2 hektar tempat parkiparkir rest area” (wawancara senin 13 April 2015 di Kantor balitbangda Provinsi Banten)
Dari petikan wawancara tersebut, dari segi kesiapan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, sejauh ini
dirasa masih belum siap karena masih banyak sarana dan prasarana yang
belum ada dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, seperti
belumadanya Koperasi yang disediakan pihak swasta dan pemerintah.
Berangkat dari wawancara yang peneliti lakukan diatas, peneliti
menyimpulkan bahwa karakteristik dari para agen pelaksana belum
dipahami oleh sebagaian besar implementor dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung, hal ini tentunya akan menjadi kendalam dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung itu sendiri.
Kedua, SOP. Untuk SOP sendiri dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung di kanntor administrtator belum ada masih dalam tahap
penyusunan, sehingga mengalami kesulitan di dalam pelaksanaannya
berikut penjelasn dari Ibu Joyce (I1.5) Kepala kantor Administrator KEK
Tanjung Lesung:
“untuk SOP nya dalam penyelenggraan KEK Tanjung Lesung itu belum dibuat masih dalam tahap penyusunan. Sehingga kami mengalami sedikit kesulitan di dalam menjalankan tugas dan fungsi kami dalam pengembanagan KEK Tanjung Lesung.” (Wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00, di kantor Administrator KEK Tanjung Lesung).
180
Berbeda dengan apa yang dikemukan oleh (I1.5), Bapak Abdul
Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda
Kabupaten pandeglang, mengemukakan sudah ada SOP dalam
pengembanga KEK Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya:
“Sudah ada SOP dalam pengembanagn KEK tanjung Lesung, adanya di BWJ, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya sudah ada, sudah dibuat untuk penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung, apa saja yang akan dikerjakan dll itu ada di BWJ”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantro Bappeda Kabupaten Pandeglang)
Senada dengan apa yang dikemukakan oleh (I1.3), Bapak Erwan
kurtubi (I1.1) Wakil Dewan kawasan Provinsi Banten, mengemukakan
sebagai berikut:
“dalam perjanjian pengembangan KEK Tanjung Lesung yang dilakukan oleh BWJ itu sudah mengatur tentang apasaja yang harus dan tidak boleh dilakukan, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh BWJ dalam hal ini sebagai pengelola dan KEK Tanjung Lesung itu semuanya sudah diatur bisa nanti ditanyakan ke Bappeda yah”
Dari kutipan wawancara mengenai SOP, kesimpulan sementara
bahwa belum adanya SOP dalam pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, ha ini tentu saja menyulitkan dalam
pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus karena belum
jelasnyamekanisme pelaksanaanya.
Ketiga mekanisme sanksi, adapaun bentuk dan mekanisme
sanksi dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung, Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 43 Administrator berwenang
memberikan:
181
a) Arahan kepada badan pengelola KEK untuk perbaikan
operasionalisasi KEK; dan
b) Teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi
penyimpangan dalam pengoperasian KEK.
Untuk mekanisme sanksi dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus sudah ada aturannya dalam peraturan
pemerintahnya,berikut pernyataan dari (I1.1): “itu sudah diatur dalam
peraturan mengenai penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung, tapi sejauh
ini pengembangan KEK Tanjung Lesung masih sesuai dengan ketentuan
yang ada”. (Wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di
Kantor Bupati Pandeglang)
Senada juga disampaikan oleh Ibu joyce (I1.5) Kepala Kantor
Administrator KEK Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya:
“Kalo untuk sanksi itu sudah diatur ada di peraturan penyelenggaraan
KEK, tapi untuk sejauh ini belum ada kendala masih sesuai.”
(wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor
Administrator KEK Tanjung Lesung).
Dari wawancara tersebut, bahwa untuk sanksi dalam
pengembangan kawasan ekonomi khusus sudah diatur dalam peraturan-
pemerintah, dan sejauh ini belum ada sanksi yang dikeluarkan oleh
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, maupun
dewan kawasan hal ini membuktikan bahwa sampai sejauh ini
pengembangan KEK Tanjung Lesung sesuai dengan ketentuan yang ada.
182
4.3.4 Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan
sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja
Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh
karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga
setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka
rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan kebijakan
adalah kabijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para
pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu
menyentuh) kebutuhn, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin
selesaikan.
Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana
terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat
berpengaruh terhadap kinerja implementaii kebijakan, yakni kognisi
(pemahaman) serta respon (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.
Pertama, kognisi (pemahaman) masih banyak yang belum
memahami mengenai apa itu Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung, untuk apa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung di
bangun, dan apa saja yang nantinya akan di bangun di Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh
Bapak Wowon Dirman (I1.11) Kepala Dinas Pertanian dan perternakan
Kabupaten Pandeglang:
183
“kalo saya sih kurang paham neng tentang Kawasan Ekonomi Khusus itu apa, terus tujuannya untuk, apa saja yang akan dibangun itu saya belum tau, karena memang disini kami tidak turun langsung sebagai pengembang hanya untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung itu sendiri, kalo untuk lebih jauhnya seperti apa perkembangannya sekarang kami tidak mengetahui.”(Wawancara Selasa 14 April 2015, Pukul 10.00, di Dinas Perternakan dan Perternakan Kabupaten Pandeglang). Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa
pemahaman implementor terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung sejauh ini masih sangat sedikit hal ini terbukti dari petikan
wawancara dengan salah satu narasumber yang menyatakan bahwa
memang tidak mengetahui mengenai apa itu Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, padahal setiap SKPD di Kabupaten Pandeglang itu
memiliki peranan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung. senada dengan apa yang disampaikan (I1.11), Bapak
Wawan (I1.14), menyatakan bahwa kewenangan Dishubkominfo dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung hanya
sebagai yang memiliki wilayah saja, untuk pengerjaan sperti pembuatan
rambu, pengelihan jalan, dan pembuatan Subterminal Panimbang itu
kewenangan dari pusat dan provinsi, berikut petikan wawancaranya:
“KEK itu kan Kawasan Ekonomi Khusus yah, nah itu kan jalan di panimbang itu jalan nasional jadi yang ngaturitu ya nasional, kalo jalan citeureup itu juga masuknya jalan provinsi jadi yang ngatur itu provinsi yang bikin rambu itu kewenangan nasional dan provinsi jadi yang ngatur kewenangan jadi seperti pengalihan jalan atau rekayasa jalan itu ya wewenang nya itu provinsi”(wawancara Selasa 28 April 2015, Pukul 11.00, di Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang)
184
Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa memang
masih ada implementor yang belum memahami mengenai Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dalam hal ini kaitan
Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sesuai dengan kesepakatan dari setiap
SKPD yang sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala dinas
memiliki tugas untuk pembangunan Subterminal Panimbang, dan
pembangunan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini juga di dukung oleh
pernyataan Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti Balitbangda, yang
menyatakan bahwa banyak para implementor dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung tidak mengetahui seperti apa pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya:
“Saya rasa masih banyak para implementor itu tidak mengetahui bagaimana pengembangan KEK Tanjung Lesung nih kayak anggara yang sudah jelas ditanda tangani oleh para kepala dinas tapi ditanya perkembangannya malah gak tau. Dan sampai saat ini malah banyak pengerjaannya yang belum dikerjakan itu padahal anggran 2012, harusnya paling lama 2013 atau 2014 harus sudah beres”(wawancara Seinin 13 April 2015, Pukul 13.00, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten)
Kedua, respon para pelaksana dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung tentunya diperlukan dukungan-dukungan dari berbagai
pihak guna memperlancar KEK Tanjung itu sendiri, karena hal ini
tentunya akan mempengaruhi implementasi pengembangan Kawasan
Ekonomi Khususu itu sendiri. Berikut pernyataan dari Bapak Endang
(I1.2) stap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yang
185
menyatakan mendukung tentang adanya KEK Tanjung Lesung, berikut
kutipan wawancaranya:
“Tentu saja kami disini mendukung adanya KEK Tanjung Lesung, karena dengan adanya KEK Tanjung Lesung itu akan memperkenalkan provinsi banten ke masyarakat luas yang tentunya dapa memajukan daerah tersebut, ya kalo bentuk dukungannya kami dari dinas pariwisata Provinsi Banten sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai pariwisata dan keterampilan-ketrampilannya lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baru kamarin kami mengadakan penyuluhan di Desa Cipanon dalam rangka sadar wisata Provinsi Banten yang memang dilakukan sekala berkala”(wawancara Selasa 14 April 2015, Pukul 14.20 WIB, di Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten)
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Endang (I1.2),
Ibu Imma (I1.4) Kasubid Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang, pemuda dan
olah raga Kabupaten Pandeglang, yang menyatakan dukungannya
terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
berikut petikan wawancaranya:
“Disini Dinas Pariwwista sebagai anggota dewan kawasan tentu saja mendukung adanya KEK Tanjung Lesung, dukungan dari kami yaitu melalui promosi-promosi paariwisata dan pengenalan keunggulan wisata KEK Tanjung Lesung. Hal ini tentu akan menarik para wisatawan untuk datang ke tanjung lesung. Sebagai angota dewan kawasan tentu saja kami ikut memantau dan mengawasi perkembangan pembangunan KEK Tanjung Lesung sampai sejauh ini”. (Senin 27 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang).
Dukungan yang sama juga diberikan oleh Bapak Anwari (I1.6)
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pandeglang, bentuk dukungan
186
yang diberikan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung salah satunya adalah pembangunan TPA Cigeulis yang
rencananya akan dikerjakan pada Tahun 2016, berikut petikan
wawancaranya:
“Kami disini mendukung, ya itu kayak pembangunan TPA di Cigeulis tapi memang belum karena memang pengerjaannya akan dibangun Tahun 2016 karena memang persaratannya belum kita baru 3 hektar nah sekarang baru ditambah 2 hektar lagi jadi udah 5 hektar untuk pengerjaannya itu di tahun 2016.”(wawancara Selasa 28 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Dinas Cipta Karya Kabupaten Pandeglang).
Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa ada ketidak
sesuaian rencana aksi daerah dalam implementasi kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu dalam pembangunan
TPA Cigeulis yang seharusnya dibangun pada semester 2 dan 3 setelah
tanjung lesung ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sesaui
dengan peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2012, tetapi dalam
implementasinya terjadi keterlambatan pembangunannya hal ini
dikarenakan kendala dari pembebasan lahan 5 hektar untuk pembangnan
TPA Cigeulis.
Selain itu dukungan terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, juga disampaikan oleh Ibu junaningsih (I1.8)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pandeglang,
yang menyatakan bukti dari dukungannya adalah akan dibuatnya gerai-
gerai dan mengdakan pelatihan kepada masyarakat, berikut petikan
wawancaranya:
187
“Kalo dari Dinas Koperasi itu kita renanaya akan membuat gerai-gerai disana untuk mendukung kek tanjung lesung, diasana juga dari dinas koprasi itu kita mengadakan pelatihan kepadamasyarakat untuk meningkatkan ketarampilan masyarakat (kerajinan tangan/cindaramata/ oleh-oleh) itu yang sudah kita lakukan dalam mendukung KEK.” (Wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 11.00 WIB, di Dinas Perindustrian perdagangan dan UMKM Kabupaten Pandeglang)
Selain itu untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang salah
satu bentuk dukungannya yaitu, dengan meningkatkan kualitas SMK
Pariwisata di Kabupaten Pandeglang, berikut petikan wawancara dengan
Bapak H. Dadan (I1.9) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang,
berikut kutipan wawancaranya:
“Tentu saja kami disini mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung salah satu bentuk dukungannya itu salah satunya dengan meningkatkan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang, nah yang sekarang sedang dalam perencanaan adalah kita akan mempersiapan Politeknik Banten untuk program studi perhotelan, bisnis, manajemen pariwisata ini untuk 2015.”
Berbeda dengan pernyataan mengenai dukungannya terhadap
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Bapak Oki
Oktaviana (I1.18) Peneliti di Balitbangda Provinsi Banten, mengkeritisi
bahwa dirinya kurang setuju KEK ditetapkan pada saat itu, berikut
petikan wawancanya:
“Saya mengkritisi Saya sebenarnya kemaren juga kurang setuju KEK ditetapkan pada saat itu, saya pengennya diundur dulu dengan catatan kewajiban si swasta itu depenuhi dulu, karna
188
kayak pembangunan pelabuhan (kapal pesiar itu kewajiban swata, trus pembebasan lahan 1500 itu aja masih belum terakhir itu sekitar 200 Hektar itu belum dibebaskan, saya pegennya gitu Karena kalo misalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah si swasta nya jadi terlenadan dan memang bener saya kepenggennya jangan dulu diresmikanlah.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) dari kutipan wawancara mengenai respon dari para implementor
terkait pegembangan KEK Tanjung Lesung dapat disimpulkan bahwa
mayoritas implementor mendukung tentang adanya Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, tetapi juga ada yang memang kurang setuju
terhadap penetapan beroprasinya KEK Tanjung Lesung pada Tanggal 23
Febuari Tahun 2015, hal ini dikarenakan masih banyak kewajiban-
kewajiban dari swata yang memang dilaksanakan dan seharunya
peresmian beroprasinya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
harus menunggu setelah kewajiban-kewajiban dari swasta itu dipenuhi
terlebih dahulu.
Sementara untuk fasilitas yang disediakan dalam pengembangan
KEK Tanjung Lesung, guna menarik investor dan wisatawan untuk
berkunjung dan melakukan investasi di Tanjung Lesung, ada beberapa
fasilitas yang disediakan oleh pihak swasta maupun pemerintah daerah
untuk wisatawan dan investor di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung. Berikut kutipan wawancara dari Bapak Abdul Azis (I1.3)
Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten
Pandeglang, mengenai kemudahan dan fasilitas bagi para investor yang
189
akan disediakan oleh pemerintah di Kabupaten Pandeglang terkait
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung:
“Nah kami sedang membuat perbup mengenai kemudahan investasi yaitu dari insentif pajak dan retribusi tapi belum kami keluarkan karena sedang menunggu rencana induk pengembangan pariwisata daerah, dalam perda soal ripda atau riparda itu salah satu kausul didalam perda itu pemerintah daerah dapat meberikan insentif dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi disektor wisata nah dari situ dari perda itu nanti barumuncul perbup soal insentif pajak dan retribusi tapi khusus untu orang-orang yang berinvestasi di sektor pariwisata saja jadi nanti ada insentif yang di dalam kawasan dan ada insentif yang diluar kawasan” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Bappeda Kabupaten Pandeglang)
Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui, bahwa
nantinya akan ada peraturan Bupati mengenai kemudahan berinvestasi
yang diberikan kepada para investor di bidang pariwisaata seperti insentif
pajak dan retribusi, tetapi memang masih belum dikeluarkan karena
sedang menunggu rencana induk dari pengembangan pariwisata daerah.
Hal ini tentunya dibuat agar investor-investor tertaik untuk melakukan
invetasi di Kabupaten Pandeglang, karena banyaknya kemudahan-
kemudahan dan fasilitas yang dibetikan kepada para investor, tentunya
diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan Bupati tersebut akan
semakin banyak investasi-investasi di Kabupaten Pandeglang khususnya
di bidang pariwisata dan tentu saja secara jangka panjang akan
memberikan keuntungan yang besar bagi Kabupaten Pandeglang.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh (I1.3), Ibu Joyce
(I1.5) Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, menjelaskan
190
mengenai kemudahan yang diberikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, seperti pengurangan pajak retribusi, kecepatan
pelayanan, dan juga failitas-fasilitas lain yang mendukung Kawasan
Ekonomi Khusus yang disediakan untuk para investor dan wisatawan
yang datang ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut
petikan wawancaranya:
“Kemudahan berinventasi, karna kami renacana akan ada pengurangan pajak restribusi bagi para investor, dan kecepatan pelayanan sitem yang di kami ini sudah online karena memang kami sudah harus konek terus dengan pusa, untuk yang tahun ini info dari mereka adalah yang baru akan berproses itu untuk marina yang Pelindo dua sementara yang lainnya masih visibilitas dan kasiajan teknis, baru tujuh tapi kemaren baru louncing untuk yang marina bautic hotel jadi didalm marina tadi ada untuk cluster marina crus, kapal wisatwan sama residensial. nah itu yang baru keliatan dan juga katanya mau perbaikan invastruktur didalam semacam jalan itu akan ada penambahan jalan sekitar 6 km jalan utama kemudian streat di lanjutkan lagi untuk sampai apanamanya finising lamtone paska pematangan lahan kemudaian ada mini zoo sama golf akan dibangun lapangan golf yang beneran ktanya sih gitu”. (wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung)
Sementara Ibu Ria (I2) manager PT BWJ, menjelaskan
mengenai fasilitas yang disediakan dalam Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya:
“Saat ini Tanjung Lesung telah dilengkapi oleh beberapa fasilitas dan hotel bintang 4 berstandar internasional, yakni Kalicaa Villa Estate, Tanjung Lesung Resort Hotel, the Blue Fish dan the Sailing Club. Lokasinya yang berada dekat dengan wilayah Jakarta, juga menjadikan kawasan Tanjung Lesung ini sebagai tujuan wisata favorit ataupun sebagai tempat dari berbagai kegiatan bisnis. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di Tanjung Lesung yang juga dikenal sebagai gerbang dari wisata Gunung Anak Krakatau, mulai dari aktivitas relaksasi, petualangan bawah laut, bersepeda, hingga wisata alam di
191
Taman Nasional Ujung Kulon dan wisata budaya Baduy yang berada tak jauh dari kawasan Tanjung Lesung.”(wawancara Rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ) Sementara itu menurut Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti
Balitbangda Provinsi Banten, untuk memberikan kemudahan bagi para
investor terkait pengurangan pajak retribusi harus disesuaikan dengan
investasi yang sudah ada, baik itu investasi oleh pihak swasta maupun
investasi oleh pemerintah daerah, berikut kutipan wawancaranya:
“Saya mendengar sih Pandaglang akan mengeluarkan perda pengurangan pajak dan retribusi daerah, sekarang bayangin berapa investasi pemerintah baik daerah maupun pemprov terus berapa investasi swasta, mestinya ada manfaatnya dong, nah disana juga ada argo wisata kebun salak barus yang disediakan oleh BWJ tapi gak jalan kan itu.” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa akan banyak
fasilitas yang disediakan di Kawasan Ekonomi Khusus nantinya, baik itu
kemudahan dari sektor pajak maupun yang lainnya, namun sebagai
masyarakat tentunya harus ikut mempersiapkan diri karena pembangunan
KEK Tanjung Lesung akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Selaian
yang sudah disediakan pihak oleh pihak Pemerntah Kabupaten
Pandeglang dan juga PT Banten West java dalam mendukung
pengembangan KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Lesung dalam
implementasinya didasrkan pada Rencana Aksi Daerah dan rencana Aksi
Nasional: Berikut merupakan rencana Aksi dalam Pengembangan KEK
Tanjung Lesung:
192
Gambar 4.9 Rencana Aksi Pengembangan KEK Tanjung Lesung (Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013)
Pembangunan fasilitas penunjang dan infrastruktur di kawasan
Ekonomi KhususTnajung Lesung tentung akan meningkatakan jumlah
wisatawan dan investor untu melakukan investasi di Kawasan Ekonomi
Khusu Tanjung Lesung, Sesuai dengan Rencana Aksi dalam
Pengembangan KEK Tanjung Lesung pembangunan Infrastrukutur dan
fasilitas penunjang dalam KEK Tanjung Lesung yaitu antara lain
pembangunan Bandara Banten Selatan, Jalan Tol Serang-Panimbang,
peningkatan dan pelebaran ruas jalan provinsi ruas jalan Citeureup-
Tanjung Lesung, pembangnan TPA Cigeulis, Pembangunan Balai Diklat,
Pembangunan shelter untuk rest area untuk wisatawan.
Rencana Aksi Penanggung JAwab
Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Target Waktu
Pembangunan batas KEK
Direktur Utama PT. BWJ
Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten
Terbangunnya batas KEK Tanjung Lesung
Bulan ke-9
Perubahan penggunaan tanah
Kepala BPN Kabupaten Pandeglang
BPN RI Keputusan Kepala BPN Bulan ke-18
Pembangunan sarana dan prasarana Administrator KEK
Direktur Utama PT. BWJ
Administrator KEK Tanjung Lesung
Terbangunnya sarana dan prasarana Administrator KEK
Bulan ke-35
Pembangunan fasilitas infrastruktur pendukung di dalam KEK Tj. Lesung Jaringan Listrik, Air Minum, Air Kotor, Air Baku, Air Permukaan, Jalan
Direktur Utama PT. BWJ
Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, PLN, PDAM
Terbangunnya fasilitas infrastruktur pendukung di dalam KEK Tj. Lesung
Bulan ke-33
Izin kepelabuhanan dan rute pelayaran untuk kepariwisataan - Rencana induk pelabuhan
Direktur Utama PT. BWJ
Kementerian Perhubungan
Laporan Rencana Induk Bulan ke-16
- AMDAL pelabuhan
Bupati Pandeglang
PT. BWJ SK kelayakan lingkungan yang dikeluarkan BPLHD Kabupaten Pandeglang
Bulan ke-20
- Pemberian izin pembangunan pelabuhan
Menteri Perhubungan
PT. BWJ, Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Surat Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
Bulan ke-24
- Pemberian izin pengoperasian pelabuhan
Menteri Perhubungan
PT. BWJ, Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Surat ijin pengoperasian pelabuhan
Bulan ke-36
193
Dalam pembangunan fasilitas penunjang dan infrastruktur di
Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung masih banyak yang tidak terlaksana
dengan rencana aksi yang sudah di buat, secara rinci Bapak Oki
Oktaviiana (I1.18) Peneliti Balitbangda Provinsi Banten, menjelaskan
mengenai realisasi rencana aksi pengembangan KEK Tanjung Lesung,
berikut petikan wawancaranya:
“Pembangunan fasilitas pendukung dalam KEK Tanjung Lesung
diantaranya, Bandara Banten Selatan merupakan upaya
penciptaan daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk
berkunjung ke Tanjung Lesung. Karena itu, dalam rencana Aksi
KEK Tanjung Lesung Pengoperasian Bandara ditargetkan
dapat terealisasi pada bulan ke-41 setelah PP 26 Tahun 2012
ditandatangani tapi sampai saat ini belum terlaksana.
Pembangunan TPSA Cigeulis, Pembangunan Tempat
pembuangan sampah akhir (TPSA) Cigeulis merupakan bentuk
antisipasi meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi KEK
Tanjung Lesung. pihak Pemerintah Daerah Pandeglang telah
mempersiapkan lahan 4 hektare dua tahun yang lalu. Feasibility
study (FS) merupakan kewenangan provinsi dan sampai
sekarang belum dianggarkan. Pembangunan Balai Diklat (pusat
kerajinan, kesenian, pengembanganekonomi kreatif, pelatihan
bidang perhotelan dan kejuruan). Pembangunan Balai Diklat
merupakan upaya penyiapan sumber daya manusia lokal di
daerah penyangga sehingga ketika KEK tersebut sudah
beroperasi semua produk barang dan jasa yang dihasilkan
masyarakat dapat terserap pasar pariwisata. Dalam Rencana
Aksi KEK Tanjung Lesung Pembangunan fasilitas ini menjadi
tanggung jawab Gubernur Banten selaku Ketua Dewan
Kawasan dan ditargetkan dapat terealisasi pada bulan ke-35
setelah PP ditandatangani. Pembangunan shelter untuk rest
area untuk wisatawan, Dimaksudkan untuk menjadi daerah
singgah bagi wisatawan baik yang akan berkunjung maupun
pulang dari kawasan. ditampilkan kuliner khas Banten,
makanan seafood, Panggung hiburan masyarakat, pusat
penjualan cendera mata serta Tourist Information Centre.
194
Dalam rencana aksi KEK Tanjung Lesung pembangunan rest
area ditargetkan selesai pada bulan ke-12 setelah PP
ditandatangani namun berdasarkan wawancara dan observasi
pembangunan rest area baru memasuki tahap pembebasan
tanah. Untuk pembangunannya nanti akan dilakukan oleh
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten.” (Senin
13 April, Pukul 13.00, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten)
Dari kutipan wawancara tersebut, dilihat dari rencana aksi
banyak fasilitas yang harusnya disediakan dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung, namun sampai sekarang masih ada fasilitas dan
infrastruktur pendukung di dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang sudah
direncanakan dalam rencana aksi yang belum terlaksana.
Berdasarkan wawancara mengenai fasilitas pendukung dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Pemerintah
telah menyiapkan berbagai fasilitas diantaranya kemudahan perizinan
dan lain sebagainya, selaian itu juga pihak swasta juga menyiapankan
berbagai fasilitas guna menarik wisatawan dan investor untuk datang ke
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Sementar untuk indikator pelaksana terhadap lingkungan
ekternal, menganai adanya penolakan dari masyarakat, Ibu Ria (I2)
manger PT BWJ, menjelaskan sikapnya terhadap hal tersebut, berikut
petikan wawancaranya:
“Sikap kami terhadap penolakan KEK Tanjung Lesung kami diperjanjiannya sudah dibuat itu ada disitu kami tidak akan keluardari norma-norma yang ada di daerah, masyarakat memang kawatir nanti unsur-unsur budaya nilai agamisnya akan hilang dengan adakek tapi kita menjamin tidak akan terjadi seperti itu.” (wawancara Rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00, di Kantor BWJ)
195
Dari beberapa hasil wawancara diatas mengenai respon para
pelaksana KEK Tanjung Lesung dalam pengembangan Kawasan
ekonomi khusus tanjung lesung, peneliti menyimpulka bahwa umumnya
pihak pemerintah dan masyrakat mendukung pengembangan KEK
Tanjung Lesung, walaupun ada sebagian pihak yang memang kurang
mendukung karena mengkawatirkan dampak-dampak negatif yang
ditimbulkan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung dan juga karena
masih ada kewajiban-kewajiban dari pihak swasta yang belum
dikerjakan.
3.3.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan
mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin
baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat
kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dari dimensi ini, peneliti
membaginya ke dalam aspek penilaian, yaitu koordinasi dan sosialisasi.
Untuk koordinasi yang dilakukanoleh Badan Pengelola dalam
hal ini PT Banten West Java terhadap para investor diungkapkan oleh Ibu
Joyce (I1.5) Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, berikut
petikan wawancaranya:
“Ditahun pertama ini mereka fokus untuk mengundang investor yang datang ke KEK, mereka sedang konsentrasi kepada tujuh investor yang sudah melakukan MOU tadi. apabila ada investasi atau pengembangan usaha di dalam kawasan itu harus
196
ada koordniasi dengan BWJ karena izin lokasi dan pengolahan itu ada di BWJ jadi artinya si pemilik lahan tadi atau pelaku usaha tadi harus meyesuakan usahanya dengan masterplannya KEK Tanjung Lesung yang sudah dibuat oleh BWJ gitu pada prinsipnya kami melayanai semua pelaku usaha di dalam kawasan, Cuma harus berkoordniasi dengan BWJ nya “ (wawancara 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Administartor KEK Tanjung Lesung). Adapun keterangan dari Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ, terkait
koordinasi dengan pihak investor, menurt beliau bahwa pihak BWJ
selaku badan pengelola teerus melakukan koordinasi dengan para
invsestor baik yang sudah melakukan MOU maupun yang belum
melakukan MOU, berikut petikan wawancaranya:
“Koordinasi sampai sekarang kami selalu melakukan koordinasi, sekarang ini kami sedang menyipakan pembangunan-pembangunan dengan investor-investor dalam hal ini 7 investor itu diantaranya PT Telkom untuk pembangunan Telekomunikasi nah itu sedang berjalan, PT Pelindo untuk pembangunan cruise terminal dan marina beserta fasilitas pendukungnya nah itu yang sekarang sedang kami kerjakan yang lainnya masih dalam proses persiapan.” (wawancara rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB di Kantor BWJ)
Sementara untuk koordnias yang dilakukan SKPD di kabupaten
pandeglang yang memilki peran dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Sejauh ini koordinasi yang dilakukan
terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu sudah baik, hal
tersebut diungkapkan oleh Bapak Abdul Azis (I1..3) Kasubid
Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang,
berikut petikan wawancaranya:
197
“koordinasi yang dilakukan sampe saat ini terkait implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung itu baik yah, kami berkoordniasi dengan dinas-dinas yang terkait dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, seperti dinas perhubungan kami berkoordinasi dalam penyedian rambu-rambu jalan, dinas pekerjaan umum dalam hal perbaikan sarana prasarana jalan menuju KEK Tanjung Lesung, dinas perindustrian dan perdagangan dalam hal penyedian koprasi dan UMKM guna menunjang KEK tanjung lesung, dan dinas pendidikan ya masih banyakdinas-dinaslain coba dilihat aja di rencana aksi daerah itu udah ada.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang)
Hal senada juga siungkapkan oleh (I1.14) mengenai koordinasi
yang dilakukan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Ya kita paling
berkoordinasi dengan Dishub Provinsi terkait rekasaya jalan, tapi sampe
sekarang itu memang belum dilakukan yah”.(wawancara Selasa 28 April
2015, Pukul 11.00, di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Pandeglang).
Sementara koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
badan usaha pengelola dalam hal ini PT Banten West Java, dikungkapkan
oleh Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor Adminitrator KEK Tanjung Lesung,
berikut petikan wawancaranya:
“Sebenrnya gini Bupati melakukan kerjasama dengan pihak pengelola yaitu BWJ untuk 30 Tahun kedepan yang dimana dalam pengelolaan mereka itu harus memberikan slot buat umkm berkembang di dalam kawasan nah itu yang masih belum dirumuskan bentuk-bentuk kerjasamanya itu seperti apa flotingan mereka akan ada dimana bentuknya seperti apa siapayang diperbolehkan untuk melakukan kerja sama itu belum tapi sudah dipikirkan harus di disain dari sekarang.” wawancara 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Administartor KEK Tanjung Lesung).
198
Selain koordinasi untuk melihat bagaimana komunikasi antar
agen pelaksana tentunya kita juga harus menilai bagaimna sosialisasi
yang sudah diberikan kepada masyarakat. Adapun sosialiasasi terkait
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yang dilakukan pemerintah
kepada masyarakat dijelaskan oleh Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid
Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang,
berikut kutipan wawancaranya:
“kami sudah melakukan sosialisasi mengenai KEK Tanjung Lesung itu kami lakukan sudah lama kami undang para camat-camat daerah penyangga KEK Tanjung Lesung yaitu Camat Panimbang, Camat Cigeulis, Camat Sobang. Untuk ke masyarakatnya juga sudah sering kami lakukan, baik itu dari Bappeda sendiri ataupun dari dinas pariwisata maupun koperasi“ (Wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda kabupaten Pandeglang).
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Agus (I1.19) Camat
Panimbang, yang menyatakan bahwa sudah banyak sosiaalisasi yang
pemerintah lakukan terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
berikut petikan wawancaranya: “sosilisasi sering dilakukan baik itu oleh
pemerintah provinsi maupun kabupaten, kemaren dari dinas pariwisata
provinsi mengadakan sosialisasi selama 3 hari di Cipanon terkait
pariwisata”.(wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul 10.00, di Kantor
camat Panimbang)
Sementara untuk sosialisasi oleh Badan Pengelola dalam hal ini
PT Banten West Java sejauh ini belum dilakukan, hal ini diungkapkan
oleh bapak mohamad Hata (I3.2), beriut kutipan wawancaranya:
199
“Kalo untuk sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus sebetulnya yang melakukan itu bukan dari BWJ nya tapi dari intansi terkait seperti dari Bappeda kemudian daridinas pariwisata yang kebutulan disini waktu itu juga ada sosialisasi waktu tahun 2014, jadi selama ini yang sosialisasi itu dari instansi terkait. Kalo dari BWJ nya itu belum adanya yah. Nah dari pemda juga dulu ada TPM (tenaga pendamping masyarakat) yang tujuannya adalah intinya gini supaya masyarakat tuh enggak hanya jadi penonton pas ada KEK tapi ikut berperan nah disitu kita adakan pelatihan-pelatihan” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya).
Sementara (I3.2) juga menambahkan bahwa bentuk komunikasi
yang dilakukan oleh PT Bwj kepada masyarakat itu kaitannya dengan
program CSR PT Banten West Java, berikut kutipan wawancaranya:
“Kalo dari BWJ itu belum ada, dari BWJ memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk CSR baik untuk pendidikan maupun kesehatan, BWJ juga membuat argo wisata yah kayak salak birus yah itu kita belum tau yah tapi itu gak jalan” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya). Sementara Ibu Ria (I2) manajer PT BWJ juga menjelskan
mengenai bntuk CSR yang diberikan PT BWJ Kepada masyarakat
sekitar, berikut kutipan wawancaranya:
“kami disini dalam program CSR nya itu membantu masyarakat dalam bidang pendidikan itu ada SMK Pariwisata di Cikadu terus juga kami menyidiakan balai pengobatan untuk masyarakat itu juga ada di Cikadu , selain itu juga kami menyidiakan argo wisata kebun salak, mendorong usaha kerajinan untuk masyarakat, serta menampilkan seni budaya lokal yang ada disini pada even-even yang kami selenggarakan juga mendorong masyarakat untuk berwirausaha” (wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ)
Dari kutipan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa
Komunikasi antar organisasi yang terjadi dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sejauh ini sudah berjalan dengan baik,
200
pemerintah kabupaten pandeglang memberikan sosialisasi kepada
masyarakat untu menyiapan mereka dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, namun sejauh ini pihak swasta belum
melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung.
3.3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi publik dan persepektif yang ditawarkan oleh Van meter-
Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan soaial,
ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan
kekondusifan lingkunganeksternal.
Pertama, lingkungan sosial-budaya. Dari aspek penilaian
mengenai dukungan lingkungan sosial budaya tersebut. Sikap masyrakat
tentang adanya KEK Tanjung Lesung, umunya masyarakat mendukung
tentang adanya KEK Tanjung Lesung, berikut petikan wawancara dari
Bapak Agus (I1.19) Camat Panimbang, berikut kutipan wawancaranya:
“ya masyarakat tentu saja sangat mendukung tentang adanya KEK Tanjung Lesung, kan nanti daerahnya akan semakin dikenal oleh masyarakat luas dan juga nanti perekonomian mereka baik langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh adanya kek, ya walaupun memang mungkin masih ada masyarakat yang tidak menyetujui tentang adanya kek tapi
201
hanya sedikit.” (wawancara Rabu 10 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Camat Panimbang)
Senada dengan pernyataan (I1.19) mengenai dukungan
masyarakt, Bapak Mohamad Hata (13.2) Tokoh Penggerak Pariwisata
Tanjung Lesung, beliau mengungkapkan dukungannya terhadap
pengembangan KEK Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya:
“saya sangat mendukung mengenai KEK Tanjung Lesung, karena menurut saya dengan adanya KEK Tanjung Lesung nantinya akan lebih mengenalkan potensi dan budaya yang di miliki daerah, dan juga akan menyerap banyak tenaga kerja, sehinggga nantinya dapat mensejahterakan masyarakat” (wawancara Sabtu 6 April 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya)
Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh (I1.19) dan (I3.2),
(I4.1) menyatakan bahwa dirinya kurang setuju dengan adanya Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Saya
kurang setuju tentang adanya KEK karena dikawatirkan nanti KEK itu
akan berdampak negatif bagi masyarakat”.(wawancara Rabu 15 April
2015, Pukul 10.00 WIB, di Kampus Untirta).
Selian menilai mengenai dukungan masyarakat, peneliti juga
ingin melihat bagaimana Kesiapan lingkungan dalam pengembangan
KEK, berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Azis
(I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten
pandeglang, menurut keterangan dari bapak abdul azis mengenai kesipan
lingkungan, pemerintah kabupaten pandglang sudah menyiapkan daerah-
daerah lain untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus
tanjung lesung, berikutut petikan wawancaranya:
202
“ kayak model di lima kecamatan panimbang, sukaresi, sobang, angsana Cigeulis yang akan kita deliniasi menjadi kampung-kampung wisata. Ini jadi alternatif destinasi wisata jadi wisatawan kan nanti takut bosen liat laut jadi kita harus sejauh mungkin mempersiapkan kearipan lokal dikita. Kayak model kampung seni, kalo di Panimbang itu ada di cikadu yang kita disain sebagai kampung wisata. Terus dikek juga ini sebagai penerik wisata juga untu wisata disumur seperti pulau umung, Ujung Kulon jadi pola penyebarannyai itu kesana keselatan, selain keselatan diutara juga kita persiapakan ada yang namanya nanti kampung opak, kampung madu teweul, kampung emping, kampung multikultural buah naga, jadi sebelum wisatawan dateng ke kawasan di dalem juga sudah ada wisata jadi pola penyebarannya bisa merata dari utara keselatan.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Bappeda kabupaten Pandeglang)
Sementara Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti di Balitbangda
Provinsi Banten, menjelaskan bahwa lingkungan Di Kawasan Tanjung
Lesung sudah siap, hanya belum ada gerai atau wadah yang menampung
kreasi-kreasi atau kerajinan yang mereka buat, berikut kutipan
wawancaranya:
“Sebenrnya kalo dari lingkungan itu sudah siap yah ya mungkin itu salah satu juga yang menjadi kendala, masyarakat sudah banyak membuat kreasi-kreasi seperti patung badak, ukiran-ukiran dan makanan-makanan seperti ikan asin namun yang sangat disayangkan itu belum ada koprasi untuk menampung kreasi-kreasi dan kerajinan dari masyarakat, produk pertanian juga banyak yang seharusnya disediakan oleh pemerintah guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu Sendiri di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 kan sudah tercantum.” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor balitbangda Provinsi Banten) Senada dengan apa yang disampaikan sebelumnya, Bapak
Dirlan (I4.2) Dosen di Untirta, menyampaikan bahwa lingkungan disana
sudah siap, berikut kutipan wawancaranya:
203
“saya lihat sampai sejauh ini sudah siap, hanya saja mungkin dari unsur masyarakatnya perlu di adakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan keterampilan agar nanti diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton tapi juga harus ikut serta dalam pengembangan KEK itu sendir.”(wawancara Senin 20 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Gedung Fisip Untirta)
Sementar untuk masyaraktanya sendiri Bapak Agus (I1.19)
Camat Panimbang, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang
belum siap karena memang masih banyak masyarakat yang tidak
mengetauhi mengenai KEK Tanung Lesung:
“untuk mayarakat sebagian mungkin sudah siap yah tapi masih banyak juga yang belum siap, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang apa itu kekdan untuk apa KEK, tapi dari pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait itu”
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Santa (I1.20) Plt
Kepala Desa Tanjung Jaya, berikut kutipan wawancaranya: “Sejauh ini
memang masih banyak masyarakat yang tidak tau apa itu KEK untuk apa
KEK tujuanny apa itu masyarakat belum tau”. (wawancara rabu 10 Juni
2015, Pukul 13.00 WIB, di Balai Desa Tanjung Jaya)
Sementara Bapak Mohamad Hata (I3.2) Tokoh Penggerak
Pariwisata Desa Tanjung Jaya, mengungkapkan bahwa Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung masih berat dalam menghadapi KEK
Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya:
“Em kalo menurut saya yah untuk Kawasan Ekonomi Khusus ini bagi masyarakat masih berat yakin masih berat karena kalo kita liat dari masterplannya itu yah kan harus ada pembebasan tanah yang sudah-sudah juga pembebasan dari bWJ menurut saya masih belum selesai.” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya)
204
Dari kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa belum
siapnya masyarakat mengenai adanya kek itu di pengaruhi oleh kondisi
sosial masyarakat yang ada di tanjung lesung, berikut kutipan wawancara
dengan dengan Bapak Santa (I1.20) yang menjelaskan bahwa mata
pencaharian masyarakat di desa tanjung jaya itu umunya merapakan
patani dan nelayan: “Masyarakat disini umumnya bermata pencaharian
sebagai petani, dan nelayan, tapi sekrang di Desa Tanjung Jaya itu
banyak pendatang baru, meraka sekarang banyak yang uat villa sama
home stay- home stay. “(wawancara rabu 10 Juni 2015, Pukul 13.00
WIB, di Balai Desa Tanjung Jaya)
Dari kutipan wawancara tersebut, kesiapan lingkungan dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung, sejauh ini masih
belum siap baik itu dari lingkangan maupun masyarakatnya, hal ini tentu
saja menjadi penghambat dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung.
hal tersebut juga dikarenakan timgkat pendidikan yang masih rendah di
Desa Tanjung Jaya, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Jaya
Tingkat Pendidikan Laki-Laki
(Orang) Perempuan
(Orang) Jumlah (Orang)
Tamat SMP/sederajat 215 170 385 Tamat SMA/sederajat 230 105 335
Sumber : Daftar Isian Fotensi Desa Dan Kelurahan 2013
Kedua, lingkungan ekonomi. Mengenai lingkungan ekonomi
pengembangan KEK tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi
205
di daerah, hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya kunjungan ke
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. kondisi masyarakat di
Kawasan Ekonomi Khususyang merupakan petani dan nelayan, dengan
adanya KEK Tanjung Lesung. pendapatan masyarakat yang masih
rendah tentunya akan meningkat dengan adanya KEK Tanjung Lesung.
berikut petikan wawancara dengan Bapak Santa (I1.20) mengenai kondisi
ekonomi masyarakat di Tanjung Lesung: “Kondisi perekonomian saat ini
mungkin tergolong rendah karena memang mayoritasnya bermata
pencaharian sebagai petani dan nelayan.” (wawancara Rabu 10 Juni
2015, Pukul 14.00 WIB, di Balai Desa Tanjung Jaya)
Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, tentu
saja akan banyak mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat,
pengaruh yang ditibulkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus yang
dirasakan oleh masyarakat akan berbeda setiap oranya, berikut
pernyataan dari (I3.2):
“Tentu saja menurut saya mempengaruhi karena mayoritas masyarakat disini kan petani yang menggarap sawah punya BWJ saya gak tau tuh nanti ketika sawah meraka yang biasa digarap dialihfungsikan nanti akan seperti apa petaninya, ya itu akan berdampak tentu saja”. (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya) Kondisi rendahnya sumber daya manusia Desa Tanjung Jaya
juga nampak dari mata pencaharian Sebagian besar penduduk Desa
Tanjung Jaya yakni petani sebanyak 1.463 orang, disusul Buruh Tani
sebanyak 125 orang dan Nelayan sebanyak 115 orang. Berikut Tabel
mengenai mata pencaharian di Desa Tanjung Jaya:
206
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Jaya
Jenis Pekerjaan Laki-Laki
(orang) Perempuan
(Orang) Jumlah (orang)
Petani 763 700 1.463 Buruh Tani 50 75 125
PNS 7 9 16 Pedagang Kelilin - 9 9
Nelayan 115 - 115 TNI 1 - 1
Pensiunan 2 - 2 Pengusaha Kecil 4 - 4 Dukun Kampung - 5 5
Sumber : Daftar Isian Fotensi Desa Dan Kelurahan 2013
Pengeruh Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung terhadap
perekonomian masyarakat juga diraskan akan memiliki peranan yang
cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian mereka, berikut kutipan
wawancara dengan Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan
Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, berikut petikan
wawancaranya:
“Apakah KEK mempengaruhi lingkungan perekonomian masyarakat Sebenrnya banyak hal karena kan kalo kita bicara bicarapertumbuhan ekonomi, tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi di dalam tapi juga diluar kawasan kalokawasannya maju diluarnya juga pasti maju karena multi player efeknya kan termasuk kalo nanti ada distribusi tenaga kerja kan bisa dari kita kemudian kebutuhan untuk akomodasi hotel logistik hotel itu kan difasilitasi pemerintah daerah.” (wawancara Senin 13 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda pandeglang)
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus (I1.19)
“tentu saja kek akan berdampak pada perekonomian masyarakat, kan
nanti banyak wisatawan yang datang kesini otomatis akan berpengaruh
207
bagi perekonomian mereka”. (wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul
10.00 di Kantor Camat Panimbang).
Senada dengan apa yang disampaikan sebelumnya (I1.20) juga
menyatakan hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya:
“keberadaan KEK Tanjung Lesung sangat mempengaruhi perekonomian di desa kami, secara tidak langsung dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kawasan Ekonomi Khusus pemutaran perekonomian semakin cepat, dan nantinya tentu saja akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.” (wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul 10.00 WIB di Desa Balai Desa Tanjung Jaya)
Lebih jauh mengenai pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus
terhadap perekonomian masyarakat, Bapak Dirlan (I4.2) Dosen di
Untirta, menjelaskan sebagai berikut:
“KEK TL diperkirakan akan menyerap 300 ribu tenaga kerja, rencana ketersediaan fasilitas selanjutnya adalah akan di bangunnya Bandar Udara Banten Selatan, Jalan Tol Serang-Panimbang. Untuk ketersedian SDM ini harus menjadi perhatian apakah bisa sebanyak 70% tenaga ahli adalah dari penduduk lokal seperti yang direncanakan, karena yang kita ketahui masyarakat agak kesulitan dalam mengakses pendidikan, dampak lingkungan KEK tanjung Lesung yaitu airakan mendapatkan polusi akibat dari limbah hotel dan bandara. Lingkungan terkontaminasi, kesehatan masyarakat rentan terganggu. Tak jarang sedotan dari hotel dan industri pariwisata akan mengganggu ketersedian air bagi masyarakat, dari semua tersebut tantangannya bagaimana pemerintah bisa membuat KEK yang bermanfaat positif bagi semua pihak.” (wawancara Senin 20 April, Pukul 13.00 WIB, di Gedung Fisip Untirta)
Ketiga, lingkungan politik, aspek terakhir dalam penilaian
mengenai lingkungan ekternal yang berpengaruh terhadap kinerja
implementasi kebijakan publik adalah kondisi politik. Mengenai kondisi
politik tersebut peniliti mempertanyakan kepada (I3.2), informan
208
menyebutkan bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak
dipengaruhi oleh unsur politik yang sedang berlangsung. “menurut saya
tidak yah, tidak ada unsur politik dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung.” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK
Pariwisata Tanjung Jaya).
Sementara pendapat yang berbeda disampaikan oleh (I1.19) yang
menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung itu tentu saja di pengaruhi oleh lingkungan politi yang terjadi
saatini, dikarenakan ada nya kawasan ekonomi khusus itu ditetapkan
pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan
sekarang yang meresmikan yaitu Bapak Joko Widodo, berikut kutipan
wawancaranya: “tentu saja KEK itu kan ada pada masa pemerintahan
SBY, kemaren yang meresmikan Bapak Jokowi.” (wawancara Rabu 10
Juni 2015, Pukul 10.00 WIB di Kantor Camat Panimbang).
Berdarkan dari wawancara mengenai indikator lingkungan
sosial, ekonomi, politik, dapat dilihat bahwa pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung mempengaruhi lingkungan lingkungan
masyarakat sekitar, dari lingkungan ekonomi dapat dilihat bahwa
mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai petani dan nelayan
yang pendapatannya rendah. Sementara unsur politik juga mempengarui
dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung.
209
3.3.7 Faktor Pendukung dan Kendala dalam KEK Tanjung Lesung Banyak kendala yang menjadi faktor penghambat dalam
implementasi KEK Tanjung Lesung serta faktor pendukung dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut
pernyataan dari (I1.1) mengenai faktor penghambat dan pendukung
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung:
“akses yang cukup jauh tapi sekarang ini alhamdulilah sudah akan dibangun jalan tol yang insaallah akan selesai dalam waktu 3 Tahun terhitung sejak peresmian KEK pada Tanggal 23 febuari 2015, faktor penghambatnya sejauh ini yah dari SDM masyarakat sekitar KEK yang memang sedang dipersiapkanguna mendukung KEK Tanjung Lesung, masih kurangnya investor ini jadi PR untuk kita agar lebih giat lagi dalam mempromosiakan KEK TanjungLesung. Saya berharap pihak BWJ tidak hanya menunggu para investor yang masuk tapi berperan aktif dalam pembangunannya juga bukan hanya sebagai pengelola.” (wawancara Senin 27 April, pukul 10.00 di Kantor Bupati Pandeglang). Dari wawancara tersebut, faktor penghambat dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung Lesung itu dari
masyarakat dan juga jarak Kawasan Ekonomi Khusu dari Ibu Kota
Jakarta yang cukup jauh sehingga menyulitkan wisatawan untuk datang
kesana. Sementar itu mengenai faktor penghambat Bapak Abdul Azis
(I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten
pandeglang, menjelaskan bahwa masih banyak hal yang faktor
penghambat dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung, berikut kutipan wawancaranya:
“Sejauh ini ya banyak hal karena kan kewenangannya bukan hanya di Kabupaten Pandeglang tapi yang lebih banyak itu
210
dipusat kayak model pendukung Jalan Tol trus Bandara Banten Selatan itukan semuanya dipusat jadi hambatnnya terkait regulasi dan mekanisme di pusat. Kalo didaerah sih kita suport yah kita berbagi peran yah kita berbagi peran, perannya kabupaten dimana perannya provinsi dimana perannya pusat dimana lebih banyak yang jadi hambatan itu ya dipusat itu” (wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang) Karena dalam pengembangan Kawasan Ekonmi Khusus
Tanjung Lesung dalam kewenangannya itu dilakukan oleh berbagai
pihak, baikitu dari pemerintah pusat, provins, kabupaten serta pihak
pengelola dalam hal ini PT. BWJ, untuk itu diperlukan koordinasi yang
baik serta dukungan dari masyarakat itu senidiri, dan karena yang lebih
banyak berperan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung yang lebih
banyak adalah di pemerintah pusat maka kendala yang lebih banyak yang
dihadapi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu berada di pusat.
Sementar itu Ibu Hj. Imma (I1.4) Kabid Destinasi Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan
KEK Tanjung Lesung, sebagai berikut:
“Faktor pendukung nya itu yah potensi wilayah yang startegis, serta kesungguhan dari pihak pengelola dan investor, untuk faktor penghambat ya itu akses jalan yang jauh jadi kita memang perlu Jalan Tol, sama masyarakatnya yang memang masih belum siap secara keseluruhan” (wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang) Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung, menjelaskan secara rinci mengenai hambatan
211
dalam implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung, sebagai berikut:
“Kedala, kendala oh banyak terutama dalam hal kelembagaan itu kan yang sudah di baru dilakukan itu penyusunan sop yang untuk pelimpahan kabupaten yang provinsi dan BKPM sama kemendak itu dalam kewenagan dewan kawasan SOP nya tapi itu belum dilakukan, itu dari sisi perizinan dari sisi infrastruktur peralatan kantor belum lengkap kemudian internet juga koneksinya belum lancar sementara kami harus terus koneksi dengan BKPM dengan kabupaten secara online nah ini terkendala sekali kemudaian dari sisi jumlah SDM masih sangat terbatas terus terang kami buat urusan administrasi pemerintah saja aga kerepotan memenuhi adminitrasi pemerintahan karena kan kita semua kan orang baru belum terbiasa jadi masih minimbnya kapasitas SDM, dari sisi peralatan belum ada kendaraan oprasional itu sangat-sangat mempengaruhi yah karena jaraknya jauh sekitar 70 km dari sini sementara sebagian besar berdomisili di Pandeglang jadi itu mempengaruhui kinerja sampe sana udah cape pulangnya kesorean sangat mempengaruhi kinerja, peralatan kantor yang masih terbatas, kantor juga masih sementara, kantornya kecil segede ini itu hanya bisa masuk 6 orang karena sebagian besar ruangannya di pake untuk ruang pelayan, jadi tidak mendukupi kita untuk bekerja secara baik, dari sisi SDM juga dari sistem kerja karena perizinan itu membutuhkan telaahan teknis yang detail nah itu kami belum kapasitas dari sisi perizinannya masih belum dilakukan dengan baik, kedua dari sisi pengawasan pengoperasion KEK panduan pelaksan pengendaliannya juga belum jelas dari dewan kawasan provinsi maupun dewan kawasan nasional kemudian juga untuk tugas promosi itu belum jelas pembagian kerjanya antara administrtor dan badan pengelola itu mungkin kendala yang paling utamanya.” (wawancara Senin 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Berdasarkan wawancara tersebut, hambatan dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, itu mualai
dari kelembagaan seperti belum adanya SOP dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung, infrastrukur peralatan kantor yang belum lengkap,
akses internet yang sulit, dari jumlah SDM dalam Administrator yang
212
masih kurang, sarana dan prasarana yang belum menunjang, seperti
kendaraan oprasional, serta belum adanya kantor Administrator KEK
Tanjung Lesung, selain itu juga faktor penghambat dalam pengembangan
KEK Tanjung Lesung yaitu sistem kerja dan belum adanya panduan
pengawasan pengoprasian KEK, dan panduan pelaksanaan pemgendalian
juga belum dipahami dengan jelas.
Selain itu juga menurut Bapak H. Sukran (I1.13) Kepala Badan
Pelayanan Perizinan kabupaten Pandeglang, menjelaskan faktor
penghamabt dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung yaitu, belum jelasnya batas KEK Tanjung Lesung, hal ini
dikawatirkan akan terjadi ketimpangan dalam pemberian kewenagan
pemberian izin yang berikan oleh Administrator KEK Tanjung Lesung,
berikut kutipan wawancaranya:
“Nah tadi itu mungkin salah satu faktor penghambatnya itu karena memang batas KEK yang belum jelas, saya kawatirnya nanti pada saat ada diluar KEK itu kewenangan kita itu temen-temen kek yang mengeluarkan, untuk faktor pendukungnya yah sistem perizinan meraka sudah online itu mempercepat proses perizinan sehingga nantinya investor cepat ditangani” (wawancara Senin 27 April 2015, pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Perizinan Kabupaten Pandeglang) Sementara itu Bapak Oki oktaviana (I1.18) Peneliti di
Balitbangda Provinsi Banten menjelaskan menganai kendala dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung itu dari sebagai berikut:
“Belum adanya kantor Administrator, terus kelurahan sama pasar kayak gini (menunjukan gambar) gimana wisataman tertarik coba. Menurut saya kondisi keuangan daerah juga menjadi penghambat karena bisa dilihat dari PAD kabupaten pandeglang itu cuma 5 persen dari ini masih dibawah rata-rata
213
nasional dan ini gak bisa gak sehat, nah jadi gini pandeglang itu bisa hidup karena disuplay oleh pusat dengan adanya dana perimbangan, terus sumber daya aparatur termasuk swatanya. Kondisi masyarakatnya juga memang kalo keknya itu tau tapi tidak mengetahui apaitu KEK, serta tingkat pendidikan yang masih rendah.” (wawancara Senin 13 April 2015, pukul 13.00 WIB, di kantor Balitbangda Provinsi Banten).
4.4 Pembahasan
Kebijakan mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
pariwisata Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2012 Tenntang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung, dengan ditetapkannya tanjung lesung sebagai kawasan ekonomi
khusus diharapkan nantinya Tanjung Lesung akan menjadi ikon
pariwisata di Kabupaten Pandeglang, peresmian siap beroprasinya
Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus diresmikan pada 23
Febuari Tahun2015 oleh Presiden Joko Widodo.
Pembahasan penelitian merupkan isi dari hasil analisis data dan
fakta yang peneliti dapatkan dilpangan serta dis\esuaikan dengan
teoriyang digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori
implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metterdan Carl Van
Horn (1975) dalam Agustino (2012:141) mengenai dasar-dasar
kebijakan publik. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauhmana
keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa dimensi
penilaian, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya,
214
karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana, komunikasi antar
organisassi serta lingkungan eksternal.
Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai
implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, yakni sebagai berikut:
1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, diketahui bahwa
ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan pengembangan Kawasan
Eknomi Khusus Tanjung Lesung sudah cukup mudah dan jelas dipahami
oleh para Implementor, walaupun demikian masih ada implementor yang
belum memahami mengenai tujuan dari pengembangan KEK Tanjung
Lesung itu sendiri, selain itu juga tujuan dari pengembangan Kawasan
Ekonoimi Khusus Tanjung Lesung sudah sesuai dengan apa yang
tertuang dalam undan-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan
ekonomi khusus, yakni meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja,
mendorong terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
Berkaitan dengan standar keberhasilan dari Implementasi
kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung dapat dilihat darijumlah
wisatawan dan investor yang masuk kedalam kawasan, dan selain untuk
menilai keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung dapat dilihat dari realisasi rencana aksi daerah dan rencana aksi
nasional. Sejauh ini masih banyak rencana aksi nasional dan rencana aksi
215
daerahyang belum terrealisasi, hal ini tentu saja menjadi Kendala dalam
pengambangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. selain itu juga
masih adanya impelemntor yang belum mengetahui mengenai standar
keberhasilan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, karena
merasa tidak libatkan secara langsung dalam pengembanag Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Sementara untuk kesesuaian implementasi kebiajakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dengan
melihat dari hasil wawancara, menunjukan bahwa pengembangan KEK
tanjung lesung cukup sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat
yang ada disekitar KEK Tanjung Lesung. Halini menunjukan bahwa
pengembangan KEK Tanjung Lesung sudah tepat di kawasan wisata
tanjung lesung yang memiliki potensi wilayang yang sesuai untuk
dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi
Khusus Pasal 7, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Sesuai dengan tata wilayah dan tidak berpotensi menggangu kawasan lindung;
b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung KEK;
c) Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potenasi sumber daya unggulan; dan
d) Mempunyai batas yang jelas.
216
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Atas Dimensi Ukuran Dan Tujuan Kebjakan
Kriteria penilaian Hasil penilaian Kategori Kejelasan 1. Tujuan sudah jelas
dipahami oleh para Implemntor
2. masih ada yang belum mengetahui mengenai tujuan dan sasaran KEK Tanjung Lesung
3. standar dari keberhasilan pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum diketahui oleh para implementor
4. Ketidak sesuaian pelaskanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan standar keberhasilan
- Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
Terukur 1. kesesuaian dengan potensi wilayah dan lingkungan masyarakat
2. Pelaksanaan pengembangan KEK yang tidak sesuai dengan rencana aksi daerah
3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang belum maksimal
4. Pembangunan Infastruktur yang belum maksimal
5. Penguatan terhadap daerah bufer zone belum dilaksankan
6. Jumlah investor yang masuk sebanyak 7 investor
- Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
- Baik
Sumber: Peneliti 2015
Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas, maka dapat
disimpulkan sementara bahwa dimensi ukuran dan tujuan kebijakan
dalam pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung belum cukup
jelas dan belum dipahami sepenuhnya oleh para implementor, guna
217
mendukung KEK Tanjung Lesung. selain juga standar dari keberhasilan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang belum
diketahui oleh para implementor, serta ketidak sesauian pelaksanaan
pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan standar keberhasilan.
sementara itu untuk dimensi standar dan tujuan implementasi kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah cukup
terukur atau sesuai dengan potensi wilayah dan masyarakat disana,
namun memang pembangunan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus yang belum dilakukan secaramasimal, sertaa tidak terrealisasinya
rencana aksi yang sudah ditetapkan. Sementara ini jumlah investor yang
sudah melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung sudah ada 7 Investor hal ini menunjukan kesiuran peneglola
dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung Lesung.
2. Sumber Daya
Sumber daya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam
mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengembangan
KEK Tanjung Lesung, karena manusia adalah faktor penggerak laju
implementasi suatu kebijakan. Sebagimana yang diungkapkan oleh
Agustino (2008:142) bahwa tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses
implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkaulitas
sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan
secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya
itu nihil, maka kinerja kebijakan publik akan sulit untuk diharapkan.
218
Dalam konteks sumber daya manusia seperti yang sudah
dipaparkan dalam hasil penelitian, menunjukan bahwa aspek sumber-
daya manusia dalam penyelenggraan KEK Pariwisata Tanjung Lesung
sudah terbilang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan
jumlah 11 orang pegawai di Administrator KEK. Dan juga sudah ada 7
perusahaan yang melakukan Mou dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung. untuk sumber daya manusia di masyarakat dilihat masih belum
siap dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Sejauh ini sudah dilakukan pelatihan-pelatihan dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung kepada Administrator, baik itu
oleh Pusat, maupun provinsi mengani penyelenggraan dan pemberian
izin-izin yang diberikan kepada investor guna mendukung
pengembangan KEK Tanjung Lesung
Sedangkan dukungan finansial untuk pengembngan KEK
Tanjung Lesung itu didukung oleh APBD Kabupaten maupun Provinsi
Banten guna tidak hanya dari pihak swasta, karena diharapkan
pengembangan KEK itu sendiri dapat memningkatkan perekonomian
daerah khususnya Kabupaten Pandeglang sehingga pemerintah juga perlu
ikut dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. APBD Pandeglang
yang dianggarakan dalam mendukung Pengembangan KEK Tanjung
Lesung sebesar 3 Miliar, sementara untuk Badan Usaha Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah menganggarakan dan untuk
219
pembangunan KEK Tanjung Lesung sebesar 1,4 Triliun, dan masing-
masing investor 200 Miliar.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 31
menjelaskan bahwa pembangunan KEK dibiayai dari:
a. Badan usaha; b. Kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah
kabupaten/kota dengan badan usaha; c. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau; d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Sementara dari segi sarana dan prasarana. Dalam pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, sudah terbilang cukup baik
walaupun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaanya. Seperti sarana
prasarana jalan, rambu-rabu, penerangan jalan, serta kantor administator,
gerbang dan batas Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Serta
akomodasi menuju KEK Tanjung Lesung.
Selaian itu perangkat-perangkat kecil seperti komputer, meja di
kantor KEK Tanjung Lesung masih dirasakan kurang, serta akses internet
yang sangat sulit di Tanjung Lesung tentunya menghambat kinerja
Administrtor KEK, padahal mereka harusm elaporkan perkembangan
KEK Tanjung Lesung ke Dewan Kawasan.
Disisi lain komitmen yang yang dilakukan oleh PT BWJ dengan
perusahan-perusahaan yang melakukan MOU belum dilakukan dengan
220
maksimal, sampai sejauh ini pembangunan-pembangunan KEK Tanjung
Lesung belum berjalan, padahal waktu yang ditentukan hanya 3 Tahun
kedepan dari peresmian KEK Tanjung Lesung. Hal demikian tentunya di
kawatirkan nantinya pengembangan KEK Tanjung Lesung akan selesai
dari kurun waktu yang ditentukan.
Beralih kepada sumber daya waktu, aspek ini menjadi amat vital
manakala waktu pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak
mencukupi dapat dipastikan kinerja implementasi kebijakan publik akan
terhambat. Hal ini dialami oleh Dewan kawasan Provinsi Banten yang
pembentukannya lebih lama dari rencana aksi yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan menunjukan bahwa
waktu pengembangan KEK Tanjung Lesung itu akan diselesaikan dalam
kurun waktu 3 Tahun. Sementara sebelumnya pihak pengelola
menargetkan bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung akan selesai
pada 2022 yaitu selama 7 Tahun setelah peresmian KEK Tanjung
Lesung, tetapi pada saat peresmian beoperasinya KEK Tanjung Lesung
pada 23 Febuari 201, Presiden Joko Widodo mengingin kan pembanguan
KEK Tanjung Lesung akan selesai delam kurun waktu 3 Tahun.
221
Tabel 4.7 Hasil Penilaian Atas Dimensi Sumberdaya
Karakteristik penilaian Hasil penilaian Kategori
Dukungan sumber daya manusia
1. Pegawai Administrator KEK belum mencukupi dari segi kualitas dan kuantitasnya
2. Kurangnyan pelatihan yang dilakukan
3. Kesesuaian Tugas Pokok dan Fung Administrator KEK
4. Sudah ada 7 perusaan yang melakukan MOU dalam pengembangan KEK
5. Masyarakat belum siap menghadapi KEK Tanjung Lesung
- Baik - Belum Baik - Baik
- Baik - Belum Bak
Dokungan dana 1. Dana pengembangan KEK Tanjung Lesung dibiayai oleh Swasta
2. APBD Kabupaten Pandeglang digunakan dalam mendukung Pengembangan KEK
3. Dana dalam pengembangan KEK Oleh Badan Pengelola sebesar 1,4 T
4. Dana yang dikeluarakan oleh masing-masing investor sebesar 200 M
5. APBD Pandeglang yang dipergunakan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung sebesar 3 Miliar
6. Dana APBD yang digunakan untu pengembangan KEK Tanjung Lesung masih belum dilaksanakan
- Baik - Baik
- Baik
- Baik
- Baik
- Belum Baik
Dukungan sarana dan prasarana
1. sarana dan prasarana belum cukup memadai
2. belum dibangunnya
- Belum Baik - Belum Baik
222
Kantor Administrator KEK
3. Kantor sementar Administrator KEK Kecil
4. Belum adanya Koperasi dan UMKM
5. Akses internet yang sulit
6. Infrastruktur jalan yang masih rusak
- Belum Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
Dukungan waktu 1. keterlambatan penetapan dewan kawasan
2. lamanya pengerjaaan pembangunan fasilitas-fasilitas di KEK
3. Presiden memberikan waktu dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung 3 Tahun
4. Rencana waktu yang dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung oleh PT BWJ tidak sama dengan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo
- Belum Baik
- Belum Baik
- Baik
- Baik
Sumber: peneliti 2015
Berangkat dari hasil pembahasan serta tabel ditas, maka dapat
peneliti simpulkan bahwa sumber daya yang tersedia dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung sejauh ini belum mencukupi dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung, walaupuan indikator Sumber
Daya Manusia dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung rata-rata
sudah baik, yang belum baik dalam indakot Sumber daya manusia dalam
penyelenggara KEK Tanjung Lesung itu adalah dari kesiapan masyarakat
dan juga kurangnya pelatihan yang didapatkan oleh Adminitrator KEK
223
Tanjung Lesung, untuk indikator dana dalam pengembangan ini sudah
baik, sementara sarana dan prasarana dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung dirasa masih sangat jauh dari kata baik masih banyak
indikator dalam sarana dan prasarana yang belum siap, sementara itu dari
sisi waktu pelaksanaan KEK Tanjung Lesung terjadi keterlambatan
penetapan Dewan Kawasan yang berpengaruh pada keterlambatan
Rencana Aksi lainnya. Tareget rencana dalam pembangunan KEK
Tanjung Lesung akan ditargetkan akan selasi selama kurun waktu 3
Tahun, sesuai dengan permintaan dari Presiden Joko Widodo, hal ini
sangat jauh dari rencana semuala dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung yang akan selesai dalam kurun waktu 7 tahun. Tetapi pihak
pengelola menyakini bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung akan
selesai sesuai target yang ditentukan.
3. Karakeristik Agen Pelaksana
Pengembanagan KEK Tanjung Lesung dilakukan guna
menudkung suatu wilayah agar berkembang, baik itu dalam pola
pikirnya maupun dalam pertumbuhan ekonominya. Dengan adanya
KEK diharapakan dapat membuka keenjangan yanga da didaerah serta
meningkatkatkan kualita sumber daya dan potensi yang ada di daerah
tersebut. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan peran dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung, yang natinya dapat mendukung
dalam implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
224
karakteristikatau peran para agen pelaksana akan
mempengaruhiberhasil atau tidaknya sebuah implementasi dari
kebijakan dilaksanakan, dalam hal ini sebagai pelaksana dalam
implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, berasal dari unsur pemerintah maupun unsur swastam
dan masyarakt.
Pemerintah Kabupaten berperan dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diantaranya adalah Dinas Pariwista
Kabupaten Pandeglang memiliki peran dalam melakukan promosi
wisata dan juga pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, Dinas
Perhubungan dalam hal ini merubah trayek angkutan, membuat sub
terminal, Bappeda memberikan sosialisasi kepada daerah penyangga
KEK Tanjung Lesung, Dinas Pendidikan Meningkatkan Kualitas SMK
Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Dinas Cipta Karya Membuat TPA di
Cigeulis, Dinas Binamarga Meningkatkan Jalan Desa menjadi jalan
Kabupaten, Dinas kelautan memiliki peran membangun pasar ikan,
Disperindag berperan dalam meningkatkan ketampilan masyarakat,
Dinas Pertambangan berperan pembangunan PJU, Dan Dinas
Kehutanan berperan intensifikasi usaha hutan rakyat.
Sementara peran dari Administrator KEK Tanjung Lesung
sesuai dengan ketentuan yaitu bertugas Melaksanakan pemberian izin
usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang
mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
225
Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan
Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan
insidental kepada Dewan Kawasan.
Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui pelayanan
terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Administrator KEK,
akan memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang
perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat meminta
penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK
mengenai kegiatan usahanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2011 Pasal 43 Administrator berwenang memberikan:
a. Arahan kepada badan pengelola KEK untuk perbaikan
operasionalisasi KEK; dan
b. Teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi
penyimpangan dalam pengoperasian KEK.
Sementara untuk SOP dalam penyelenggaraan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dalam Administrator KEK masih
dalam tahap pembentukan, artinya belum ada SOP sebagai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung.
Sementara untuk sanksi dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung, yang bisa dikeluarkan oleh Administartor KEK Tanjung
Lesung, Dewan Kawasan, dan Dewan Nasional. Sejauh ini belum ada
226
sanksi yang diberikan kepada pihak pengelola dalam implementasi
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Tabel 4.8 Hasil Penilaian Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana
Dimensi penilia Hasil penilaian Kategori
Karakteristik agen pelaksana
1. Pengembangan KEK tanjung Lesung di kelola oleh pihak swasta
2. PT Banten West Java merupakan pengelola sekaligus pengembang KEK Tanjung Lesung
3. Peran dari tiap SKPD di Kabupaten pandeglang dalam Implementasi KEK Tanjung Lesung
- Baik
- Baik - Baik
Standar oprating system 1. Belum adanya SOP di kantor Administrator KEK
2. Adanya Rencana Aksi dan Rencana Daerah untuk pengembangan KEK Tanjung Lesung
- Belum Baik
- Baik
Saksi 1. Administrator memantau dan mengendalikan oprasionalisasi pengembangan KEK Tanjung Lesung
2. Sejauh ini pengembangan KEK tanjung Lesung masih sesuai komitmen perjanjian KEK Tanjung Lesung
- Baik
- Baik
Sumber: Peneliti 2015
Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas maka dapat
disimpulkan sementara mengenai dimensi karakteristik agen pelaksana
bahwa implmentasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung sudah berjalan dengan baik. Walaupun memang belum
227
ada SOP yang mengatur, namun sudah ada Rencana Aksi Nasional dan
Rencana Aksi daerah dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung.
selain itu juga belum adanya sanksi yang dikeluarkan
dalampengembangan KEK Tanjung Lesung kepada pihak pengelola,
karena dirasa implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung sejauh
ini masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sikap Kecendrungan (Diposition) Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan
sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja
Implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini melihat bagaimana sikap
yang dilakukan oleh para pelaksana KEK Tanjung Lesung dalam adanya
penolakan-penolakan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama
pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung.
Dari dimensi penilaian mengenai sikap dan kecendrungan para
agen pelaksana, berdasarkan hasil penilaian menunjukan bahwa
pengelola dalam pengembanga KEK Tanjung Lesung dilihat banyaknya
dukungan yang diberikan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung,
bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah terkait pengembangan
KEK Tanjung Lesung seperti, pemberian pelatihan kepada masyarakat,
guna menyiapan Sumber Daya dalam pengembangan KEK Tanjung,
perbaikan sarana prasaran yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait,
228
Seperti dinas Binamarga dalam hal infstruktur, Dinas Pertambangan dan
Energi memberikan dukungan dalam bentuk PJU di sepanjang jalan
menuju KEK Tanjung Lesug. Namun masih ada pelaksana
atauimplementor dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung yang tidak
memahami perannya dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung.
sementara sikap impelemtor terhadap kondisi ekternal, dalam hal ini PT
BWJ sebagai pengelola telah memberikan bantuan CSR terhadap
sekolah-sekolah dan juga Balai Kesehatan sekitar KEK Tanjung Lesung,
Usaha menciptakan hubungan antara pengelola kawasan dengan
masyarakat penyangga telah dilakukan berbagai aktivitas sosial
diantaranya melalui corporate philantrhopy, dan socially responsible
businesspractice. Bentuk nyata dari kedua aktifitas sosial tersebut antara
lain: Pembangunan kawasan wisata agro kebun salak:
1) Mendorong pengembangan usaha kerajinan;
2) Menumbuhkan seni budaya lokal melalui pementasan pada event-
event yang dilaksanakan oleh pengelola;
3) Menjaga kelestarian kawasan pantai;
4) Mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
229
Tabel 4.9 Hasil Penilaian Atas Dimensi Sikap (Disposition) Para Pelaksana
Dimensi penilia Hasil penilaian Kategori Kognisi para implementor
1. Implementasi KEK Tanjung Lesung sudah cukup dipahami oleh para implementor
2. Masih ada implementor yang belum memahami KEK Tanjung Lesung
3. SKPD di kabupaten Pandegang memberikan dukungan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung
- Baik
- Baik - Baik
Respon paraimplementor
1. CSR yang diberikan Pengelola dalam bidang pendidikan dan kesehatan
2. Kemudahan Investasi 3. Adanya pelatihan
yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapan pengembangan Tanjung Lesung
4. Perbaikan sarana dan prasaran
5. Peningkatan jalan Desa menjadi jalan kabupaten
6. Pemerintah kabupaten Pandeglang mendukung KEK Tanjung Lesung
7. Adanya yang mengkritisi beroprasinya KEK Tanjung Lesung
8. Adanya penolakan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung
- Belum Baik
- Baik - Baik
- Baik - Baik - Baik - Belum Baik - Belum Baik
Sumber: Peneliti 2015
230
Mengacu pada beberpa penjelasan dari tabel mengenai dimensi
disposisi agen pelaksana. Maka dapat disimpulkan sementara bahwa
implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung sudah
dipahamai oleh para Implemntorm, walaupun ada sebagian implementor
yang tidak mengetahui mengenai KEK Tanjung Lesung. Selain itu juga
dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat mengenai
pengembangan KEK Tanjung Lesung sangat positif, walaupun memang
ada sebagain masyarakat yang menolak pengembangan KEK Tanjung
Lesung karena mengkawatirkan dampak yang ditimbulkan dari
pengembangan KEK Tanjung Lesung itu sendiri.
5. Komunikasi Atar Organisasi Dan Aktiita Pelaksana
Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementas yang
efektif apanila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antarorganisasi
dan aktivitass pengukuhan (wibawa, 1994:20). Komunikasi antar
organisasi dapat dilakukan salah satunya melalui koordinai. Menurut
handyaningrat (1980:78) koordinasi fungsional yang bersifat eksternal
adalah koordinasi antar organisasi satu dengan organisasi lainnya.
Koordinasi tersebut perlu dilakukan karena sebuah organisasi tidak
munkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisai lainnya.
Dari mekanisme komunikasi yang disampaikan harus jelas agar tidak
membingungkan.
Dari dimensi komuniksi antarorganisasi dan aktivias pelaksana,
diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak swasta dengan
231
pemerintah sudah baik, dan koordinasi yang dilakukan oleh SKPD yang
terkait dalam pengembangan KEK Tanjug Lesung juga sudah berjalan
dengan baik.
Komunikasi merupakan proses penyempaian informasi dari
komunikator kerja komunikasikan. Sedangkan menurut widodo
(2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyemapaian
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada
pelaksana kebiajaka (policy implementers). Kemudian widodo
menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku
kebijakan agar pelaku kebijakan dapat dipahami apa yang menjadi isi,
tujuan arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kabijakan
dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang dihubuungkan dengan
pelaksana keijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan
dengan efektif serta sesuai denggan tujuan kebijakan itu sendiri.
Selain satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan
yakni melalui sosialisasi dari pengembangan kawasan ekonomi khusus
tanjunglesung. Berdsarkan hail wawancara yang udah dipaprkan
sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada
masyarakat, maupun sosialisai yang dilakukan oleh pihak swasta kepada
masyarakat, hal ini diperlukan karena masyakat juga merupakan unsur
penting dalam keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung,
berikut hasil penilaian atas Dimensi Komunikasi Antar Organiasi Dan
Aktivitas Pelaksana:
232
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Atas Dimensi Komunikasi Antar Organiasi Dan
Aktivitas Pelaksana
Karakteristik Penilaian Hasil penilaian Kategori Koordinasi 1. Koordinasi antar
pihak swasta dan pemerintah berjalan dengan baik
2. Koordinasi yang dilakukan oleh Badan pengelola terhadap para investor sudah berjalan dengan baik
3. Koordinasi antara SKPD yang terkait implementasi KEK judah berjalan dengan baik
4. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh swasta kepada masyarakat
5. Bentuk komunikasi dari pihak pihak pemerintah seperti sosialisasi dan penyuluhan
- Baik
- Baik
- Baik
- Belum Baik
- Baik
Sosialisasi 1. sosialisasi mengenai KEK Tanjung Lesung kepada masayarakat belum optimal
2. Tidak ada tindak lanjut setelah sosialisasi selesai dilakukan
- Belum Baik - Belum Baik
Sumber: Peneliti 2015
Dari uraian dan tabel diatas maka dapat peneliti simpulkan
sementara bahwa koordinasi yang terjalin antara komunikasi antar agen
pelaksana dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung sudah berjalan
dengan baik, hanya saja untuk sosialisasi yang dilakukan tidak ada tindak
lanjut bak dari pemerintah maupun swasta. Sementara itu pihak swasta
233
sampai sejauh ini belum memberikan sosialisasi mengenai
pengembangan KEK Tanjung Lesung.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi publik dan persefektif yang ditawarkan oleh Van meter-
Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan
kekondusifan lingkungan eksternal, dalam hal ini peneliti ingin melihat
bagaimana dampak yang dihasilkan oleh pengembangan KEK Tanjung
Lesung terhadap masyarakat atau lingkungan dan apakah implementasi
pengembangan KEK Tanjung Lesung, ini juga dapat mempengaruhi
lingkungan politik yang ada atau sebaliknya.
Kinerja dari suatu kebujakan akan dipengaruhi oleh konteks
sosial, ekonomi serta politik dari tempat kebijakan tersebut dijalankan.
Berdasarkan hasil penelittian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat
diketahi bahwa lingkungan eksternal yang menjadi faktor determinan
dalam keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung.
234
Tabel 4.11 Hasil Penilaian Atas Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan
Politik
Karateristik penilaian Hasil penilaian Kategori Lingungan Sosial 1. Pengembangan KEK
Tanjung Lesung Mempengaruhi lingkungan sosial masyrakat sekita
2. Tingka pendidikan masyarakat yang masih rendah
- Baik - Belum Baik
Lingkungan Ekonomi 1. Keadaan ekonomi yang masih rendah
2. Mayoritas masyarakt bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan
- Baik
- Belum Baik
Lingkungan Politik 1. Implementasi KEK Tanjung Lesung dipengarruhi oleh unsur politik yang sedang ada
- Baik
Sumber: Peneliti 2015
Dari uraian pembahasan dan tabel diatas maka dapat ditarik
kesimulan sementaranya bahwa implementasi kebijakan pegembangan
KEK Tanjung Lesung, dapat dilihat bahwa pengembangan KEK Tanjung
Lesung itu dapat mempengaruhi Lingkungan yang ada disekitar
khususnya di Desa Tanjung Jaya, baik itu lingkungan sosial, ekonomi
dan politik. Tingkat pendidikan dan penghasilan yang masih rendah tentu
saja akan mempengaruhi implementasi dari pengembangan KEK
Tanjung Lesung, keadaan politik yang stabil saat ini mempengaruhi
implementasi KEK Tanjung Lesung, sehingga tidak adanya penundaan
peresmian beroprasinya KEK Tanjung Lesung walaupun sudah berganti
presiden.
235
Sementara itu untuk faktor penghambat dan pendukung
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, faktor penghambat dan
pendukung dalam implementasi kebijakan publik tentu saja akan
mempengaruhi impelementasi pengembangan kawasan ekonomi Khusus
Tanjung Lesung, adapun faktor penghambat dalam pengembangan KEK
Tanjung Lesung anatara lain yaitu:
Tabel 4.12 Faktor pendukung dan penghamabat KEK Tanjung Lesung
Karateristik penilaian Hasil penilaian Kategori Kelembagaan 1. Belum adanya Sop
2. Sudah dibentuknya dewan Kawasan
3. Sudah Administrator KEK
4. Belum adanya panduan pelaksanaa KEK
5. Belum banyaknya investor yang berinvestasi
6. Tugas promosi belum jelas
7. Jumlah pegawai Administrator KEK masih kurang
8. Tidak terlaksana rencana Aksi
- Penghambat - Pendukunng
- Pendukung
- Penghambat
- Penghambat
- Pengahambat - Penghambat
- Penghambat
Infrastruktur 9. Belum dibangunnya kantor Administartor
10. Akan dibangunya Jalan Tol Serang-Panimbang
11. Jalan yang masih rusak
- Penghambat
- Pendukung
- Penghambat Sarana dan Prsaran 12. belum adanya
kendaraan Oprasional 13. belum adanya Koprasi
dan UMKM 14. peralatan di Kantor
Administartor yang belum memadai
- penghamabta
- penghambat
- penghambat
Sumber Daya Manusia 15. tingkat pendidikan yang rendah
- penghambat
Sumber: Peneliti 2015
236
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasrkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka
penyimpulan akhir tentang implementasi kebijakan dan kendala pengembangan KEK
Tanjug Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dikatakan belum berjalan
dengan optimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya sebagai berikut :
Pertama, standar dan tujuan yang belum jelas dipahami oleh para Implementor,
serta ketidak sesuaian implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan
tujuan. Hal ini tentu saja mempengaruhi implementasi pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, karena masih ada implementor yang belum
memahami mengenai Implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung.
Kedua, dari sumber daya yang ada dalam pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus yang belum siap, hal ini dilihat dari kurangnya jumalah SDM di Kantor
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan juga serta kapastias
Sumber Daya Manusia yang masih miniseperti kesiapan masyarakat dalam
pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Tanjung. Selain itu juga faktor sarana dan
237
prasarana yang belum tersedia seperti kantor Admnistrator, Koperasi dan UMKM
mempengaruhi dalam Implementasi KEK Tanjung Lesung.
Ketiga, karakteristik Agen pelaksana, hal ini dilihat dari belum adanya SOP
dalam pengembangan Khusus Tanjung Lesung, sistem kerja yang dalam memberikan
perizinan oleh Administartor belum baik, dan belum jelasnya pengawasan
pengoperasian dan pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dari
Dewan kawasan,
Keempat, komunikasi anatarorganiasai dan aktivitas pelaksana yang dalam hal ini
kuranya koordinasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah kepada
masyarakat mengenai KEK Tanjung Lesung, sehingga banyak masyarakat yang tidak
mengatahui apa itu KEK Tanjung Lesung, serta tidak adanya tindak lanjut dari
sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung.
Kelima, secara umum lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung dalam
implementasi KEK Tanjung Lesung, namun disisi lain juga menjadi penghambat, hal
ini dikarenakan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung jaya
yang masih rendah, serta masyoritas mata pencaharian meraka itu merupakan petani
dan nelayan, sehingga kepedulian dan pengetahuan mereka terhadap pariwisata dalam
hal ini Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung masih rendah.
238
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mencoba memberikan beberapa
saran yntuk keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengembangan KEK
Tanjung Lesung, yakni berupa rekomendasi yang bersifat praktis seperti berikut ini:
1. Diharapkan adanya SOP yang dibaut oleh Administrator KEK guna
impelementasi KEK Tanjung Lesung, agar nantinya pelaksanaan KEK
Tanjung Lesung akan sesuai dengan rencana daerah dan rencana aksi nasional
yang sudah ada.
2. Diharapkan pihak BWJ (Banten West Java) dapat melakukan pengembangan
di KEK Tanjung Lesung tanpa harus menunggu investor yang masuk terlebih
dahulu, agar tidak perlu menunda pembangunan dan pembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, sehingga pengembangannya sesuai dengan
rencana aksi daerah dan rencana aksi nasional yang sudah ada dapat cepat
direalisasikan.
3. Di harapkan pemerintah dan pihak pengelola emberikan pengetahuan kepada
masyarakat mengenai KEK Tanjung Lesung, dengan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai apa itu KEK dan tujuan dari KEK sendiri
sehingga nantinya masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi ikut
berperan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung.
4. Melakukan pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya, dan
penyuluhan sadar wisata berkala kepada masyarakat, serta memberikan
239
pelatihan pemandu wisata, dan bahasa asing kepada masyarakt, sehingga
masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung. mengingat akan semakin bertambahnya wisatwan yang datang
ketanjung lesung, baik itu wisatwan dalam negri maupun wisatawan
mancanegara.
5. Meningkakatkan keterampilan masyarakat serta potensi yang dimiliki, dengan
memberikan pelatihan kerajinan tangan, cindra mata dan oleh-oleh khas dari
dari daerah. Sehingga nantinya akan merupah perekonomian masyarakat di
Desa Tanjung jaya dengan kerajinan dan cindra mata yang mereka hasilkan.
6. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pihak Swasta mampu
bekerjasama membangun fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana
bagi masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung untuk menjadi
masyarakat yang inovatif dan kreatif.
Daftar Pustaka
Sumber Buku:
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Ali, Farid dan Andi Samsul Alam. 2012. Studi kebijakan pemerintah. Bandung:
Reflika Aditama
Alwasilah, A. Chaedar.2006. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya
Bungin, Burhan.2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pt Praja Grafindo
Persada
Denzim, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook of qualitative
research. Terjemahan oleh Dariyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn, William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gajah
Mada University Press
Hidayat, Syarif dan Agus Syarif Hidayat. 2010. Qua Vadis Kawasan Ekonomi
Khusus . Jakarta: Rajawali Pers.
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu
Sosial. Jakrta: Dia Fisip Universitas Indonesia.
Miles, Matthew B & A. Michael Huberman.2009. Analisis Data Kualitatif, Buku
Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia
Press
Maleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja
Rosdakarya
Miftah, Thoha. 2003. Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada
Nugroho, Riant. 2012. Public Policy(Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,
Manajemen Kebijakan). Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Klompok
Gramedia
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-razz Media
Satori, Djam’an & Aan Komariah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:
Alfabeta
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi).
Yogyakarta: Pustsaka Pelajar
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Cv
Alfabeta
Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Bandung:
Alfabeta
Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. Analisis Kebijakan publik. Jakarta: LAN-RI
Tangkalisan, Hesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta:
Yayasan Pembaruan Administrasi Negara Publik Indonesia (Ypapi) &
Lukman Offset
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Dari Informasi Ke
Implementasikebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Widya, Wicaksono. K. 2006. Administrasi Dan Birokrasi. Yogyakarta:Graha
Binu
Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo.
Sumber Dokumen
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Maserplan Percepatan Dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Peraturan Presiden Nomor48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Maserplan Percepatan Dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Peraturan Presiden No 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional dan Dewan
Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan
Ekonomi Khusus Provinsi Banten
Sumber Lain:
Skripsi Ike Hanisyah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pengawasan Dinas
Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang
tentang daerah wisata pantai di Kabupaten Tangerang (studi kasus Pantai
Tanjung Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir), Tahun 2015.
skripsi oleh Fania Mutia Hanum, Universitas Sultan Agemg Tirtayasa
Implementasi Rencana Strategi pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata
Cagar Budaya Banten Lama Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi
Banten, Tahun 2015.
http://m.okezone.com/read/2014/09/05/20/1034679/daftar-proyek-mp3ei-yang-
diresmikan-hari-inidiakses pada tanggal: 1 November 2014 pukul: 22.00
http://m.Wordpress.com/2009/10/19/kawasan-ekonomi-khusus diakses pada
tanggal: 20 januari 2015 pukul 20.00
Kajian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementrian
Pertanian.2011 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3E1). (https://www.academia.edu/3356230/kajian-masterplan-
percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3eidiakses pada
tanggal: 1 november 2014 pukul: 22.00)
Kajian Dinas Kebudayaan Dan Pariwista Provinsi Banten.2013.Dampak Sosial
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesungtahun 2013.
Kajian Tommy Monoarfa dan Komarudin. Penetapan kawasan khusus dan
Kawasan Ekonomi Khusus.(www.gin.web.id/indek.php/pendekatan/249-
penetapan-kawasan-khusus-dan-kawasan-ekonomi-khususdiakses pada tanggal: 3
maret 2015 pukul: 17.00)