II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata Tanggung jawab dimana menurut kamus

umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau

memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah

kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun

yang tidak di sengaja. Tangung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan

kesadaran akan kewajibannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998: 591).

Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang

pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak

pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si

pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus

sesuai dengan proses yang ada, yaitu sistem peradilan ,pidan berdasarkan KUHP.

14

B. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan

perundang-undangan (KUHP).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain

perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-

undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi Arief, 1996:152-

153).

Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana

rekayasa sosial (law as a tool of sosial engineering). Roscoe Pound (1992: 43)

menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama

melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan

menghasilkan jurisprudensi.

Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika

Serikat. Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar

Kusumaatmadja (1978: 11) diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan

masyarakat.

15

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya

terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga

legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang

ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-

undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto

Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983: 24).

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan

pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam

peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang

dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan

hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan

hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu

sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa

keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan

tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan

itu dibuat (Soerjono Soekanto, 1983: 15).

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto (1983:15),

dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-

undangan. Pertama, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang

terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan

dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

16

proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di

mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan

kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor

kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia

di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo (1983: 23-24), membedakan berbagai unsur yang

berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya

pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria

kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang

terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-

undang cq. lembaga legislatif. Pertama, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa

dan hakim. Dan Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan

sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank (1991: 121), juga berbicara tentang berbagai

faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini

selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi,

moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sedangkan Lawrence M. Friedman (1977, 6-7) melihat bahwa keberhasilanpenegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistemhukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen,yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum(legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum(legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatusistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actualyang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari parapelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legalculture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

17

Friedman (1977, 16) menambahkan pula komponen yang Keempat, yang

disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak

hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang

menjadi objek kajian peneliti.

Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell,konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yangada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide inimenjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukumdan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansihukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas diluar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyaktentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak samadapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda (Roger Cotterrell, 1984:25).

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah

diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan,

yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial

yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal

dengan konsep hukum law as a tool of sosial engineering dari Roscoe Pound

(1989: 51), atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja (1986:11)

disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu

perubahan masyarakat.

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai

hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat

demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya

memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar

kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk

18

dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif

terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu

sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat

pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam

masyarakat (Max Weber, 1988: 483 ).

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep

hukum sebagai sarana rekayasa sosial (Sunaryati Hartono, 1991 53).

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-

undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum

pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari

para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law)

yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam

konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk

undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pemben-

tuk undang-undang tidak semata-mata berkekewajiban to adapt the law to this

changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan

sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk

undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan

masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam

kaitan ini Saleh, Roeslan menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur

19

serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya

merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang (Roeslan Saleh,

1979: 12).

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang

berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat

dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara

umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin

dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja

hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan

tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di

dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian

pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana

ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana

mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua

pengertian, yakni (1) pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto),

dan (2) pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto). Hukum pidana

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara

abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-

perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau

dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di

dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan

20

menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah

dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu

undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta

ketertiban di dalam masyarakat.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang

melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan (Lamintang, 1981:193).

Menurut Lamintang (1981:193) unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan3. Macam-macam maksud atau oogmerk4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad5. Perasaan takut atau vressUnsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :1. Sifat melanggar hukum2. Kualitas dari si pelaku3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut Marpaung (1998: 25-26) unsur tindak pidana yang terdiri dari

dua unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif :

1. Sengaja (dolus)

2. Kealpaan (culpa)

21

Unsur pokok objektif :

1. Perbuatan manusia

2. Akibat (result) perbuatan manusia

3. Keadaan-keadaan

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum (Abdul Hakim, 1994: 295).

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni :

1. Kesengajaan (Opzet)Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet.Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj)Kesengajaan semacam ini ada apbila si pelaku dengan perbuatannya tidakbertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi iatahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn)Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertaibayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapihanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. CulpaArti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmupengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurangberhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (WirjonoProdjodikoro, 1996:. 65-72.).

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut

merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada

akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus

cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

22

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk

selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2)

KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti

permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat

Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna

mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam

arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan

diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses

peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau

pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang

dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan

akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau

kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan

pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai

tujuan hukum pidana.

23

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah

kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan

berkembang sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut

tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia

Belanda.

2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi

yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat

penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya

manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya, sehingga kurang dapat

menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulang masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan

dengan mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam

bentuk undang-undang pidana maupun undang-undang administratif yang

bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya

istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut

diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya

masing-masing.

24

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur

di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak

pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang

Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, kejaksaan,

dan pejabat penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara

pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di

luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-

Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

D. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan

dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan

melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana (Bawengan, 1997: 39).

Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

jelas tercantum :

“Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan

ketentuan-ketentuan KUHP.

Sedangkan kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifattindak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangandalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untukmencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuknestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut (Roeslan Saleh, 1981:18).

25

Selanjutnya semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harusdisingkirkan. Barangsiapa yang melanggarnya, dikenai pidana. Maka larangan-larangan dam kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warganegara itu tercantum dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah,baik yang di pusat maupun yang di daerah. Sumber hukum lainnya yang harusditaati oleh setiap warga negara adalah keputusan-keputusan praktek pengadilan(yurisprudensi). Sebab, di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan undang-undang dan kesatuan-kesatuan pemikiran dasar oleh pengadilan, untukmelaksanakan undang-undang (B. Simandjuntak, 1981: 182).

Maka dalam prakteknya, pengadilan juga bisa dipandang sebagai badan

pembentuk hukum, yang turut menentukan tindakan-tindakan mana yang dapat

digolongkan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana.

Menurut Sue Titus dalam Soejono Soekanto (1981: 44), hal-hal yang perlu

diperhatikan bagi perumusan kejahatan adalah :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam hal ini seseorang tidakdapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada sesuatutindakan atau kealpaan dalam bertindak;

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang

diakui secara hukum yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatukejahatan atau pelanggaran.

Perihal tindakan kejahatan ini, JE. Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro (1987:12)

menyebutkan : kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) dilarang

oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana

oleh negara.

Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial

masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari

seseorang warga negara.

26

Menurut JE. Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro (1987:11) tindakan kejahatan

itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek sosial, ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalammenyesuaikan diri, atau perbuatan menyimpang dengan sadar atautidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakatsehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yangbersangkutan.

2. Aspek yuridis, ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan sertadijatuhi hukuman. Dalam hal ini jika seseorang belum dijatuhihukuman berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.

3. Aspek ekonomi, ialah jika seseorang atau lebih dianggap merugikanorang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepadamasyarakat di sekelilingnya sehingga ia dianggap menghambat ataskebahagiaan orang lain.

Kekuatan-kekuatan ekspresif yang mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis

dengan kekuatan-kekuatan normatif, jika tidak terjadi ketidakserasian yang

kemudian menimbulkan ketidakseimbangan negatif, maka akan menyebabkan

timbulnya tindakan kejahatan.

Perkembangan tindakan kejahatan tentunya dapat menimbulkan masalah dan

keresahan bagi masyarakat. Pendapat tentang pendorong timbulnya tindakan

kejahatan sangat banyak dikemukakan oleh para ahli, pendapat yang satu dengan

yang lainnya saling berbeda. Walaupun demikian, terdapat unsur-unsur yang

secara prinsipal menunjukkan persamaan-persamaan.

27

2. Jenis-jenis Kejahatan

a. Jenis-jenis Kejahatan Menurut Penggunaan Istilah

Penggunaan istilah kejahatan, dapat dibedakan atas tiga jenis sesuai dengan

penggunaannya (Bawengan, 1997: 5):

1) Kejahatan dalam arti praktisBanyak kita jumpai dalam percakapan sehari-hari. Kalimat-kalimat seperti“teman yang jahat” atau “orang yang jahat” ialah penggunaan kata dalam artipraktis itu.

2) Kejahatan dalam arti religisSuatu pengertian yang mengidentikkan “jahat” dengan “dosa”. Jahat dan dosadalam arti yang religis itu merupakan sinonim. Berbuat dosa adalah kejahatandan sebaliknya berbuat jahat adalah dosa, selalu dikaitkan pula dengankepercayaan akan adanya penghukuman di akhirat nanti.

3) Kejahatan dalam arti yuridisHarus benar-benar dibedakan dari Pertama jenis pengertian di atas. Setiapperbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan, harus tercantum di dalamundang-undang.Perbuatan mencuri digolongkan sebagai kejahatan, oleh karena itu tercantumdalam Pasal 368 KUHP. Kita melihat bahwa perbuatan yang dinyatakansebagai kejahatan dalam arti yuridis itu, adalah perbuatan yang diancamdengan pasal-pasal dalam Buku Pertama KUHP atau perbuatan lain yangdianca oleh pidana khusus, misalnya Hukum Pidana Ekonomi atau militer dansebagainya.

b. Jenis-jenis Kejahatan Menurut Golongan “Kejahatan yang Ditujukanterhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik”

Menurut Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis kejahatan

yang termasuk ke dalam golongan “kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik

dan lain-lain hal yang timbul dari hak milik” atau apa yang di dalam Bahasa

Belanda disebut “Misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende

zakelijke rechten” adalah kejahatan-kejahatan (Lamintang dan Samosir, 1981: 7):

1. Pencurian atau diefstal2. Pemerasan atau afpersing3. Penggelapan atau verduistering

28

4. Penipuan atau bedrog, dan5. Pengrusakan atau vernieling.

Di dalam ilmu pengetahuan atau doctrine ada pendapat lain, yaitu pendapat dari

D. Simons (1984: 54), yang menghendaki agar juga kejahatan “pemudahan” atau

“begunstiging” dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ini, dengan alasan

bahwa di dalam kejahatan “pemudahan” tersebut terdapat perbuatan “penadahan”

atau “heling”.

Menurut D. Simons (1984: 55), perbuatan “penadahan” itu sangat erat

hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan atau

penipuan. Dan justru karena adanya orang yang melakukan “penadahan” itulah,

orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian,

penggelapan dan penipuan.

E. Kejahatan Pemerasan

1. Pengertian Kejahatan Pemerasan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII mengatur tentang

pemerasan dan pengancaman. Kejahatan pemerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat

(1) KUHP, yang mengandung pengertian untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain (Lamintang dan Samosir,

1981: 8).

29

Adapun unsur-unsur kejahatan pemerasan dalam KUHP adalah (Lamintang dan

Samosir, 1981: 163):

1. Unsur barangsiapa2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hukum3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

memberikan barang sesuatu4. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

2. Bentuk-bentuk Kejahatan Pemerasan

Bentuk-bentuk kejahatan pemerasan yang diatur dalam Buku II Bab XXIII Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan,

masing-masing yaitu apa yang di dalam Bahasa Belanda disebut “afpersing” atau

“pemerasan” dan “afdreiging” atau “pengancaman”. Akan tetapi karena Pertama

macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, tentu mempunyai tujuan

memeras orang lain, maka Pertama kejahatan tersebut biasanya disebut dengan

nama yang sama yaitu “pemerasan”.

Bentuk kejahatan yang disebut “afpersing” yang diatur dalam Pasal 368 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

(1) “Hij die, met het bogmerk om zich of een ander wederrechtelijk devoordelen, door geweld of bedreiging mer geweld itmand dwingt, zijtot de afgifte ve eening doed dat geheel of ten deele aan od aan eenderde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene of het tenietdoen vaneene inschult, werdt, ais schulding aan affersing, gestraft mergevangenisstraf van ten hoogste negen garen”

(2) “De bepalingen van het tweede, derde en vierde lid van artikel zijn opdit misdrijf zan toepassing”

30

Atau yang di dalam Bahasa Indonesia berbunyi (Lamintang dan Samosir, 1981:

164):

(1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa oranglain, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang keseluruhan atausebagian adalah kepunyaan orang lain dari pada orang yang dipaksa,ataupun untuk membuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang,maka ia karena salah telah melakukan pemerasan, dihukum denganhukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

(2) “Ketentuan-ketentuan tersebut di dalam ayat dua, tiga, empat Padal365 berlaku untuk kejahatan ini”.

Sedangkan bentuk kejahatan yang disebut “afaneiging” diatur di dalam Pasal 369

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

(1) “Hij die, met hel bogmerk om zich of een ander wederrechtelijkvoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschift of penbarich eengeheim, iemand dwingt, het zij tot de ofgifte van eening ooed dotgeheel pf ten deele aan dezen of aan een derde toebehoort, net zij tothet aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld.Wordt als schulding aan afdreiging. Gestraft met gevenenisstraft vanten hoogste vier jare”.

(2) “Dit misdirijf worat niet vervolgd don op klachtte van hem tegen hetgeplegd is”.

Atau yang di dalam bahasa Indonesia berbunyi (Lamintang dan Samosir, 1981:

168):

(1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hak, dengan mengancam untuk membuatmalu baik dengan lisan maupun secara tertulis ataupun untukmembuka sesuatu rahasia, memaksa orang lain, baik untukmenyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalahkepunyaan orang lain dari pada orang yang dipaksa, ataupun untukmembuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang, maka karena salahtelah melakukan pengancaman, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

(2) Kejahatan ini tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan oleh orangyang dirugikan”.

31

Pasal 368 Ayat (2) KUHP menentukan, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat

di dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 365 KUHP juga berlaku bagi kejahatan

pemerasan ini. Ini berarti bahwa (Lamintang dan Samosir, 1981: 167) :

1) Jika kejahatan pemerasan dilakukan pada waktu malam hari di dalamsebuah tempa kediaman atau dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutupyang di atasnya bediri sebuah tempat kediaman atau jika kejahatantersebut dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yangsedang bergerak;

2) Jika kejahatan pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secarabersama-sama;

3) Jika kejahatan pemerasan itu untuk dapat masuk ke tempat kejahatandilakukan dengan perbuatan-perbuatan membongkar, merusak, memanjat,memakai kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu atau memakai seragampalsu;

4) Jika kejahatan pemerasan itu menyebabkan terjadinya luka berat padaseseorang;

5) Jika kejahatan pemerasan tersebut diperberat ancaman hukumannyadengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;

6) Selanjutnya kejahatan pemerasan itu, apabila sampai menyebabkanmatinya orang lain, maka pelakunya diancam dengn hukuman penjaraselama-lamanya lima belas tahun.

Unsur-unsur dari kejahatan “afdreiging” di atas, hampir sama dengan unsur-unsur

dari kejadian “afpersing” yang telah dibicarakan terlebih dahulu, kecuali pada

daya upaya yang dipakai orang yang melakukan pemerasan, yaitu “membuat malu

secara lisan”, “membuat malu secara tertulis” dan “membuka sesuatu rahasia”.

Perbuatan memeras orang lain dengan mempergunakan ancaman berupa “akan

membuka rahasia” itu disebut juga “chantage”. Sebagaimana ditentukan di dalam

Pasal 369 Ayat (2), kejahatan afdreiging ini hanya dapat dituntut apabila ada

pengaduan dari orang yang diperas.

32

Selanjutnya Pasal 370 KUHP menentukan, bahwa terhadap kejahatan afpersing

dan afdreiging ini diberlakukan juga ketentuan yang terdapat pada Pasal 367

KUHP, yang berarti bahwa (Lamintang dan Samosir, 1981: 171):

1) Apabila seorang suami melakukan sendiri pemerasan atau membantuorang lain yang melakukan pemerasan terhadap isterinya ataupunbilamana seorang isteri melakukan sendri pemerasan atau membantu oranglain yang melakukan pemerasan terhadap suaminya, sedangkan hubungansuami isteri itu tidak ada “pemisahan harta kekayaan” di antara merekamaka tidak dapat dituntut;

2) Apabila pemerasan itu diakukan oleh seorang suami terhadap bekas isterinya ataupun dilakukanoleh seorang isteri terhadap bekas suaminya,dimana hubungan suami isteri tersebut telah diputuskan oleh suatuperceraian atau di antara mereka telah terjadi “pemisahan harta kekayaan”,atau apabila pemerasan itu dilakukan oleh anggota keluarga baik dalamgaris lurus ke bawah maupun dalam garis miring lurus ke bawah maupundalam garis miring ke samping sampai tingkat Pertama, maka terhadapmereka itu hanya dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan daripihak yang dirugikan.

Jadi perbedaan antara kejahatan afpersing atau pemerasan dengn afdreiging atau

pemaksaan adalah bahwa (Lamintang dan Samosir, 1981: 169-170):

1. Pada Kejahatan afpersing atau pemerasan :a. Daya upaya yang digunakan hanyalah kekerasan atau ancaman kekerasan;b. Ancaman hukumannya adalah sembilan tahun hukuman penjara dengan

kemungkinan dapat diperberat;c. Kejahatan ini dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan.

2. Pada kejahatan afdreiging atau pemaksaan :a. Daya upaya yang digunakan adalah ancaman untuk membuat malu secara

lisan ataupun secara tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia;b. Ancaman hukumannya hanyalah empat tahun hukuman penjara, tanpa ada

kemungkinan untuk dapat diperberat;c. Kejahatan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan.

Adapun kesamaannya adalah sseperti telah dikatakan di atas, bahwa Pertama-

duanya merupakan kejahatan pemerasan.

33

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Cavan mengemukakan pendapat Alexander dan Staub (1981: 36) yang membagi

sebab-sebab terjadinya kejahatan atas empat golongan, ialah :

1) The nerotic criminal, ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagaiakibat konflik-konflik kejiwaan;

2) Normal criminal, ialah mereka yang sempurna akal atau berkeadaan sehat,tetapi menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat;

3) The defective criminal, ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagaiakibat gangguan jasmani dan jiwani;

4) The acute criminal, ialah mereka yang melakukan kejahatan karenaterpaksa atau akibat keadaan khusus.

Alexander (1981: 37-38) dengan landasan prinsip-prinsip psychoanalisa untuk

mempelajari penyebab-penyebab kejahatan mengemukakan pula perbedaan antara

criminal dan non-criminal bahwa mereka yang tidak melakukan kejahatan adalah

manusia-manusia yang mampu untuk mengendalikan desakan-desakan kriminal

(criminal drives) dan memperoleh jalan keluar dengan kegiatan-kegiatan yang

tidak melanggar hukum. Kemampuan untuk mengendalikan nasfsu-nafsu primitif

itu adalah hasil yang diperoleh melalui jalan pendidikan. Dengan kata lain,

menurut Alexander :

“Criminality, generally speaking, is not congenital defect but defect in the

bringing up”.

Kejahatan, pada umumnya bukanlah suatu cacat pembawaan, melainkan cacat

yang terjadi dalam pertumbuhan. Baik seorang neurotic maupun seorang penjahat,

Alexander (1981: 37-38), masing-masing merasakan sebagai korban

ketidakmampuannya untuk memperoleh penyelesaian dalam konflik-konflik yang

mereka hadapi. Masalah pokok yang menyebabkan meningkatnya kejahatan

34

adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan psychologis antara peraturan-

peraturan di dalam masyarakat pada satu pihak dan kepuasan-kepuasan yang

dapat dinikmati oleh anggota-anggota masyarakat di lain pihak”.

Selain itu pula, sebab-sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari :

a. Lingkungan Keluarga

Kata-kata yang sering kita kemukakan adalah bahwa segala sesuatu akan

tergantung pada kondisi dan situasi. Istilah kondisi dan situasi itu lebih tepat

daripada menggunakan istilah “tergantung pada keadaan”.

Berbicara tentang kondisi dan situasi, adalah dua kata yang memiliki arti luas

dan dalam. Lingkungn keluarga sebagai faktor yang akan menentukan ke arah

mana pertumbuhan pribadi.

Ada tiga alasan yang mengarahkan pada persoalan lingkungan keluarga

(Saheroji, 1980: 12):

1. Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yangPertama-tama dihadapi oleh setiap anak-anak, oleh karena itu makalingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaanpengalaman untuk menghadapi masyarakat lebih luas nanti.

2. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok Pertama yang dihadapioleh anak dan karena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional darilingkungan itu. Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akanmempengaruhi watak anak lingkungan keluarga adalah suatu kelompokmasyarakat yang Pertama-tama dihadapi oleh setiap anak-anak, olehkarena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagaipermulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat lebih luas nanti.

3. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok Pertama yang dihadapioleh anak dan karena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional darilingkungan itu. Kepuasan, mulai dibina dalam lingkungan itu dan akanbersifat menentukan untuk masa-masa mendatang.

35

b. Lingkungan Sosial

Sesudah lingkungan keluarga, maka terdapat pula lembaga-lembaga sosial

yang demikian penting fungsinya sehubungan dengan tingkah laku anggota

masyarakat itu, misalnya sekolah.

Sekolah memegang peran yang sangat besar dalam kehidupan anak-anak jika

hendak dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sekolah telah

dipandang sebagai lembaga yang mempunyai andil besar dalam rangka

pembentukan watak manusia. Di sanalah anak-anak diseleksi dan

dikembangkan bakat-bakatnya, di sana pula dipersiapkan manusia-manusia

yang kelak akan memangku jabatan-jabatan tertentu.

Berhubungan setiap hari dengan anak didik, membuat guru mampu untuk

melihat sikap anak-anak yang bertendensi delinkuensi dan adalah kewajiban

guru untuk meluruskan watak yang demikian itu untuk diarahkan pada sikap-

sikap positif.

Murid-murid berdatangan dari berbagai golongan masyarakata yang terdiribukan saja dari perbedaan kelas, misalnya kelas buruh, tani, kaya, miskin dansebagainya-tetapi juga datang dari lingkungan dan tipe keluarga yang berbeda-beda : misalnya keluarga brokenhome, anak pungut, anak tiri, anak kandungdan sebagainya (Saheroji, 1980: 24).

c. Ekonomi

Latar belakang ekonomi, pengaruhnya lebih terarah terhadap kejahatan-

kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hal-

hal lain sejenisnya.

Terlebih dahulu kita perlu membedakan antara pengertian-pengertian“kejahatan terhadap harta benda” dan “kejahatan ekonomi”. Kejahatanterhadap harta benda dalam hukum pidana Inggris biasanya disebut crime

36

against poverty and possesion untuk dibedakan dengan crime against person,dan crime against public order and the safety of the state (Saheroji, 1980: 24).

Di dalam KUHP, kita menjumpai kejahatan harta benda itu, misalnya

pencurian, penipuan, pemerasan yang kita kemukakan di atas tadi banyak

menerima pengaruh ekonomi. Hal ini kita bedakan dengan kejahatan ekonomi,

oleh karena itu di Indonesia kita mengenal adanya tindak pidana ekonomi

yang diikuti dengan pembentukan badan-badan peradilan ekonomi. Walaupun

perkara-perkara pencurian, penipuan dan pemerasan banyak berlatar

belakangkan keadaan ekonomi, tetapi delik-delik itu merupakan bagian

daripada KUHP dan oleh karena itu bukanlah delik ekonomi.

F. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan

Kejahatan pemerasan perbuatannya sangat merugikan. Oleh karena itu, hendaknya

harus dicegah, ditangkal dan ditanggulangi. Caranya jajaran kepolisian harus

selalu siap melaksanakan tugas sekaligus mengantisipasi peningkatan kejahatan

pemerasan ini. Di samping itu juga bagi mereka yang tertangkap dalam kejahatan

ini hendaknya diberikan sanksi yang berat. Dengan pemberian sanksi yang berupa

pidana terhadap pelaku pemerasan belum dapat memuaskan rasa keadilan di

masyarakat, karena rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku

pemerasan. Pidana maksimum dari tindak pidana pemerasan adalah 9 (sembilan)

tahun.

37

Buku II KUHP, dasar hukum pemberantasan kejahatan pemerasan itu sendiri yaitu

(Moeljatno, 1981: 84):

Pasal 368 KUHP

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberihutang maupun penghapusan piutang, diancam, karena pemerasan, denganpidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat Pertama, Ketiga dan Keempat berlaku bagikejahatan ini.

Pasal 369 KUHP

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik denganlisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksaseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utangmenghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empattahun.

(2) Kejahatan itu tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkenakejahatan.

Pasal 370 KUHP

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalambab ini.

Pasal 371 KUHP

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab inidapat dinyatakan pencabutan hak-hak tersebut pada pasal 35 nomor 1-4.

G. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan

Berdasarkan Pasal 12-49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang

Peradilan Umum bahwa dalam Pengadilan Negeri terdapat susunan anggota

majelis hakim atau hakim anggota yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Panitera, Jurusita dan Sekretaris.

38

Masing-masing dari mereka memiliki tugas dan peranan yang berbeda. Hal

tersebut dilakukan guna memudahkan pemantauan atas perilaku dan perbuatan

yang dilakukan oleh para anggota hakim.

Dalam Paragraf Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang

Peradilan Umum mangatur mengenai susunan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

yang diterjemahkan dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa :

"Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan

Kehakiman".

Mengenai pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai

negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Pembinaan dan pengawasan terhadap

hakim tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus

perkara.

Hakim Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugasnya tidak diperbolehkan

merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu, dan pejabat

yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. Hakim Pengadilan

Negeri juga tidak diperbolehkan merangkap sebagai penasehat hukum kecuali

ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat diberhcntikan dcngan hormat

dari jabatannya karena atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus

menerus, telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan

Hakim Pengadilan Negeri, tidak cakap dalam menjalankan tugasnya dan yang

terakhir karena telah meninggal dunia.

39

Tetapi ada alasan lain seorang hakim pengadilan negeri dapat diberhentikan dari

jabatanya secara tidak terhormat. faktor penyebabnya adalah telah melakukan

perbuatan tercela atau dipidana karena telah melakukan suatu kejahatan, melaikan

kewajibannya sebagai seorang hakim dan melanggar sumpah jabatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam Pasal 28 Ayat (1) menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Artinya dalam melakukan proses pemberian bentuk rasa keadilan bagi rakyat

pencari keadilan para hakim dituntut mempunyai pengetahuan dan mampu

memahami nilai-nilai hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan tindak

kejahatan yang terjadi di lapangan.

Hakim juga wajib mempunyai Penafsiran, Integritas dan pengetahuan tinggi guna

menjaga kemungkinan dari adanya suatu tindak pidana yang tidak diatur dalani

undang-undang khususnya KUHP, jadi tidak terjadi alasan tidak ada aturan

hukum dalam melakukan proses pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal

77 menyatakan bahwa : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan

memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan dan yang melaksanakan kewenangan untuk memeriksa

dan memutus terhadap Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh pengadilan negeri

adalah kewenangan Praperadilan.

40

Terhadap Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum

atau pihak Ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan

menyebutkan alasannya.

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau

penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan

oleh tersangka atau pihak Ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan

negeri dengan menyebut alasannya.

Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menangani suatu tindak pidana

diatur oleh KUHAP dalam Pasal 84 ayat lyang menyatakan bahwa :

"Pengadilan Negeri berwenang mengadili semua perkara mengenai tindak pidanayang dilakukan dalam daerah hukumnya".

Artinya jelas bahwa Pengadilan Negeri berdasarkan tugas dan kewenangannya

berhak melakukan suatu proses peradilan bagi rakyat pencari keadilan pada tahap

Pertama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Hal tersebut dinyatakan karena terhadap putusan yang dilakukan oleh Ketua

Pengadilan Negeri masih dapat dilakukan suatu upaya hukum lagi yang

lingkupnya meliputi tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) yang

dimintakan langsung kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri tidak dapat

bersidang dengan semaunya, hal itu disebabkan karena didalam melakukan

41

persidangan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan harus diketahui terlebih

dahulu apakah tindak pidananya dilakukan dalam daerah kewenangannya.

Kewenangan mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri diatur juga di

dalam KUHAP Pasal 84 ayat 2 yang menyatakan :

"Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya hanya berwenang mengadili perkarayang perkaranya terjadi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnyaterdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atauditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilannegtri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnyatindak pidananya dilakukan".

Apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah

hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-

masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Terhadap beberapa perkara

pidana yang salu sama lain ada sangkut pautnya dilakukan oleh seseorang dalam

dacrah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka dapat diadili oleh masing-masing

pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara

tersebut. Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri

untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau

Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan

kepada Menteri Kehakiman atau menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri

lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang

dimaksud.

Artinya terhadap penyelesaian perkara tersebut dapat diselesaikan oleh pengadilan

negeri lain yang tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara tersebut

demi menjamin adanya kepastian hukum guna mendapatkan putusan yang adil

42

dan tidak diskrimintif. Atas suatu tindak pidana yang dilakukan diluar negeri,

maka terhadap penyelesaiannya dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia

dan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 86 KUHAP.

Hal tersebut diatur sebagai konsekwensi dari adanya Hukum Internasional yang

disepakati sebagai suatu bentuk perjanjian Internasional baik Bilateral maupun

Multilateral. Kewenangan hakim Pengadilan Negeri diatur juga dalam ketentuan

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum (UU

Peradilan Umum), disebutkan bahwa :

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama".

Pengadilan Negeri bukanlah suatu bentuk pengadilan yang dapat melakukan

proses persidangan secara umum, dengan pengertian lain bahwa Pengadilan

Negeri juga tidak bersifat privat atau khusus. Proses persidangan dalam

Pengadilan Negeri bersifat tcrbuka untuk umum, kecuali terhadap bentuk kasus

yang bersifat privat dapat dilakukan persidangan secara tertutup berdasarkan

ketentuan undang-undang. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri terselenggara sebagai suatu

bentuk Pengadilan yang tercipta sebagai bentuk peradilan tingkat Pertama yang

berfungsi mengadili terhadap perkara pidana dan perkara perdata.

43

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra AdityaBhakti, Bandung, 1996

B. Simandjuntak, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1981

_____________, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung. 1981

Bawengan, G.B. 1997. Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat, PradnyaParamita, Jakarta

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,Bandung: Alumni, 1991. hlm. 53.

Cotterrell, Roger. The Sociology of Law an Introduction, London: Butterworths,1984.

Friedman, Lawrence M, Law and Society an Introduction, New Jersey:PrenticeHall Inc, 1977.

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalamPembangunan Nasional, Bandung: Binacipta.

______________________, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang SedangMembangun, Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978.

Lawrence M. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces ofthe law, and how it affects our daily lives, New York: W.W. Norton &Company, 1984

Moeljatno, 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta

P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 1981. Delik-delik Khusus, Tarsito,Bandung

Pound, Roscoe , Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara. 1989

44

_____________ , Pengantar Filsafat Hukum, Jakar-ta: Bhratara, 1989.

Rahardjo, Satjipto , Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rasjidi, Lili, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, 1978.

__________, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?, Bandung: Remaja Rosdakarya,1991.

Saheroji, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

_______, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980

Saleh, Roeslan,. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, AksaraBaru, Jakarta. 1998.

_______________, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan, Jakarta: Bina Aksara, 1979.

_____________, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, AksaraBaru, Jakarta, 1981.

Soejono, Soekanto, Kriminologi, Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.1981

_______________, Kriminologi, Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, 1981,Jakarta.

_______________, Penegakan Hukum, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983

_______________, Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta:Rajawali, 1983.

Syani, Abdul , Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung.1987.

___________, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1987

Weber, Max dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum danPerkembangan Sosial (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1998.