ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PADA

ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SIMO

MOCH. ZEN MAS ‘ADI

E-mail : zenmasadi01@gmail.com

A. Latar Belakang

Secara definitif, berdasarkan peraturan, desa diartikan sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia1 . Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem

pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati

posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus

mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena

pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak

masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan.

Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah

sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau

tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari2.

Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa

diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam

sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal

1 Bukhari, Sistem Pemerintahan Desa, 2012 : 42 Wahyuddin.Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa AkoKecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.2016.hal 141-149.

1

pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian

terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68

bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli

desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten

atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan

keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak

ketiga. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada

upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa

sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik

Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat

penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan

otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja

pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan

wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya

dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk

dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntanbiltas yang tinggi.

Menurut Waluyo (2009: 195) akuntabilitas meliputi pemberian

informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga

memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban

pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas

adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan

pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good

governance. Good governance merupakan penyelenggaraan

pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien

dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara

domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas

diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi

pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan

berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas

didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap

2

klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang

dilakukannya.3

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang

diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa

untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam

kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan

alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi

akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan

perundangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap

memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien,

efektif, dan ekonomis.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran

keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana

sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di

dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD

Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

untuk desa paling sedikit 10%. Dengan adanya pemberian ADD ini

semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam

pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi

daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri,

bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan

pembangunan yang terdapat di daerah. Pembangunan merupakan proses

3 Solekhan, M. Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasispartisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas.2012.Malang: Setara Press.

3

perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan

dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang

mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi

keseluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk

melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19454

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa

membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan

pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber

pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa

sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, meliputi:

a. Hasil usaha desa

b. Hasil kekayaan desa

c. Hasil swadaya dan partisipasi

d. Hasil gotong royong

e. dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh

persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian

diperuntukkan bagi desa.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%

(sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara

proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan.

4 Siagian, S.P. Administrasi pembangunan.1985.Jakarta: Bumi Aksara.

4

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah

Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima

kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan

dan menjamin adanya pemerataan. Perimbangan keuangan pusat-daerah

kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan

dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan

keuangan pusat-daerah. Pertama, alasan teoritis yang berpijak pada

anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian

kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan

desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan

kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber

keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (decentralized

budget) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan

pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah

Kedua, alasan empiris dalam keuangan selalu menjadi bahan persoalan

antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya

ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan

daerah dikuasai dan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah

pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan

sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang

diambil dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesenjangan

fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah

kepada pusat5

B. Permasalahan di Lapangan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dengan melalui

wawancara langsung dengan Kepala Desa, bahwa permasalahan yang

5 Yuliani, R. Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadappemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali.2012hal 162-170

5

ada selama beliau menjabat ada pada penyelesaian dari apa yang sudah

di planning dari tahun sebelumnya. Ketepatan waktu yang masih belum

efisien menjadikan pengalokasian dana desa untuk desa sendiri menjadi

kurang efektif. Pada saat observasi di lapangan bahwa ketepatan ada

kegiatan pembangunan untuk desa yaitu membangun GOR Desa Simo.

Dari pemaparannya beliau mengatakan “untuk penyelesaian gor ini

sudah diprediksi akan membutuhkan waktu berapa lama, tapi kenyataan

yang ada dilapangan tidak sesuai dengan prediksi awal” . Dari salah

satu pernyataan tersebutlah dapat diambil kesimpulan bahwa

permasalahan ada di waktu yang masih kurang efisien.

Adapun spesial untuk tahun ini planning yang dilakukan tahun

sebelumnya yang sebenarnya dilaksanakan pada tahun ini direvisi

dipindahkan ke dana untuk Covid-19. Selain hal tersebut beliau selama

menjabat bisa dikatakan belum ada masalah yang menyangkut dengan

aliran dana desa. Jadi aliran dana desa menurut beliau sudah sesuai

target yang diharapkan.

C. Solusi Permasalahan

Dari permasalahan yang ada diatas tadi yaitu tentang ketepatan

waktu dapat diatasi dengan memaksimalkan ketika planning untuk

tahun kedepannya bagaimana pengalokasian atau penyaluran dana desa

tersebut dapat efektif dan efisien sehingga tidak ada yang melenceng

dari target yang diinginkan. Sebagai contoh ketika penyaluran dana

desa untuk pelaksanaan pembangunan , dari situ pasti sudah ada

planning butuh berapa lama untuk menyelesaikan projek tersebut. Maka

dari itu memaksimalkan planning sangat diperlukan untuk ketepatan

dari waktu yang dibutuhkan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

6

Berdasarkan hasil dari observasi, maka dapat ditarik

kesimpulan dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di

Desa Simo yaitu dalam tahap perencanaan telah menerapkan prinsip

partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran

masyarakat ketika adanya musyawarah desa, dan pemerintah

desapun sangat terbuka untuk menerima segala usulan dari

masyarakat yang hadir guna berjalannya pembangunan di desa.

Kemudian dilanjut ke tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas

mengenai pelaksanaan yangn di danai oleh Alokasi Dana Desa

(ADD). Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana karena

pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi sudah selesai dan

lengkap. Kemudian berlanjut ke tahap pertanggunngjawaban

Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi

termasuk sudah baik.

2. Saran

a. Instansi/ Lembaga tempat PPL

Dalam pelakasanaa tugas serta tanggungjawab harus benar-

benar dilaksanakan dengan teliti, displin dan jujur. Dengan

loyalitas dan menjunjung tinggi profesionalitas dapat

mencerminkan bahwa di desa tersebut memang sudah sesuai

dengan tugas dan tanggungjawabnya yang sudah dipercaya oleh

negara dan masyarakatnya.

b. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Tetap konsisten menjalin hubungan baik dengan instansi atau

lembaga lain guna dapat membantu kami khususnya mahasiswa

jurusan Akuntansi Syariah dalam pengembangan praktek

pengalaman lapangan kami.

c. Untuk Umum (Mahasiswa)

7

Ketika kita sebagai mahasiswa yang sedang diberikan tugas

PPL, dimanapun instansi atau lembaga kita harus tetap menjaga

nama baik Institut kita. Dalam pelaksanaannya kita pun harus

aktif dan dapat bersosialisasi dengan baik dengan semuanya.

Memaksimalkan ketika kita diberi pengarahan atau

pembelajaran dari lembaga atau institut tersebut.

LAMPIRAN

1. PETA DESA SIMO

8

2. APBDes 2019

3. APBDes 2020

9

Daftar Pustaka

Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan desa.html.

Siagian, S.P. (1985). Administrasi pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara.

Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasispartisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas.

Malang: Setara Press.

Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa AkoKecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. e Jurnal Katalogis,

Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.

Yuliani, R. (2012). Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadappemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali,

Universitas Muhammadiyah Surakarta hal 162-170

10