SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA &SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA &PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KE DALAM APB PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KE DALAM APB

DESADESA

Oleh : Andi Pitono, S.Sos, M.SiOleh : Andi Pitono, S.Sos, M.Si

LEMBAGA PENGKAJIAN KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PEMERINTAHAN

19 & 21 September 2006

I. TATARAN FILOSOFISI. TATARAN FILOSOFIS

1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?

a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban)

b. Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)

2. Perlu Tata Pemerintahan Yang baik (Good Governance)

Berbasis pada Kepentingan Masyarakat

04/27/23

KEYAKINAN DASAR:KEYAKINAN DASAR:1. PERCAYA PADA PEMERINTAH

2. PERCAYA BAHWA MASYARAKAT BERADAB TIDAK AKAN BERFUNGSI DENGAN EFEKTIF TANPA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

3. YAKIN BAHWA YANG MENJADI MASALAH BUKANLAH ORANG YANG BEKERJA DALAM PEMERINTAHAN, MELAINKAN SISTEM TEMPAT MEREKA BEKERJA.

4. PERCAYA DENGAN KEADILAN - DALAM KESEMPATAN YANG SAMA BAGI SEMUA ORANG

(Osborne & Gaebler, 1992:xviii - xix)

Dekonsentrasi

Pemerintah Pusat

Desentralisasi

Delegasi

Privatisasi

PEMERINTAH ADMINISTRATIF /

WILAYAH

• KANWIL/KANDEP• KEPALA

WILAYAH• DLL

• SWASTA MURNI• BOT (Built Operate

Transfer)• BOO (………………… Own)• BTO (Built Transfer

operate)• DLL

DAERAH OTONOM PROPINSI KABUPATEN/KOTA

BUMN, Otorita, Kawasan Khusus

C.KALIMANTAN

IRIAN JAYA

MALUKU UTARA

E.NUSA TENGGARAW.NUSA TENGGARA

BALI

E.JAVAC.JAVAW.JAVA

DI YOGYAKARTA & Jawa Tengah

SE.SULAWESI

C.SULAWESI

N.SULAWESI

JAMBI

RIAU

BENGKULU

W.SUMATRA

DI ACEH

E.KALIMANTAN

W.KALIMANTAN

PAPUAS.KALIMANTAN

S.SULAWESIC.KALIMANTAN

W.JAVA

RIAU

LAMPUNGS.SUMATRA

JAMBI

N.SUMATRA

Decentralization in IndonesiaDecentralization in Indonesia;;Problem and ChallengesProblem and Challenges

Ciamis

Tasikmalaya

Tsunami & Gempa di Nias

Tsunami & Gempa di Aceh

Banjir Bandang Sulawesi 8 Kab/Kota

Banjir Bandang

MALUKU

BOVEN DIGOEL

IRIAN JAYA BARAT

A.LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara republik berbentuk kesatuan (unitaris) yang berkedaulatan rakyat.

Dilihat secara hierarkhis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari : - Sistem Pemerintahan Nasional

- Subsistem Pemerintahan Propinsi - Sub-subsistem Pemerintahan Kabupaten/Kota - Sub-sub-subsistem Pemerintahan Desa.# Dilhat secara fungsional sistem pemerintahan di

Indonesia terdiri dari komponen : Input, proses, keluaran, nilaiguna, dampak, manfaat, umpan balik, umpan kedepan serta lingkungan sebagai batas sebuah sistem.

Sistem dilihat secara hirarkhis :

SISTEM PEMERINTAHAN NASIONAL

Sub sistem Pem Prop.

Sss Pem K/K

ssss Desa

Pasal 206Pasal 206Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

mencakupmencakup

Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal - usul desa;

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota (disertai 3 P …. Pasal (207);

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh perpu diserahkan kepala desa

PERUBAHAN KEBIJAKAN MENGENAI TUGAS PERUBAHAN KEBIJAKAN MENGENAI TUGAS PEMBANTUAN MENURUT UU 32/2004PEMBANTUAN MENURUT UU 32/2004

Secara konstitusional, asas tugas pembantuan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (lihat pasal 18A UUD 1945 Amandemen).

Menurut pasal 1 butir 9 UU Nomor 32/2004 yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah : Penugasan dari

Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Kabupaten kepada Kabupaten/Kota dan /atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

* Pasal 2 ayat (2) UU 32/2004 antara lain menyebutkan bahwa : “Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

1. Desentralisasi (Desentralisasi Politik/Ketatanegaraan)

a. Transfer Kewenanganb. Kewenangan Sepenuhnya milik Daerah;c. Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah

maupun sumber-sumber danad. Personil pelaksana adalah dari institusi penerima

transfer kewenangan2. Dekonsentrasi

(Desentralisasi Administrasi)

a. Delegasi Kewenanganb. Kewenangan tetap melekat pada institusi/pejabat

pemberi delegasi kewenanganc. Disediakan dana dari institusi pemberi tugasd. Personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas

3. Tugas Pembantuan a. Bukan transfer kewenangan maupun pelimpahan kewenangan, melainkan pemberian tugas pembantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional;

b. Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas

c. Disediakan dana, sarana dan prasarana serta personil yang diperlukan

d. Personil pelaksana sebagian besar adalah berasal dari institusi penerimatugas

Kontroversi Pasal 63 UU Nomor 22 Tahun 1999

PUSAT

Propinsi

KABUPATEN/ KOTA

DESA

Keuangan Negara

Keuangan Daerah

Keuangan Desa

1. UUD 1945 (Psl 23);

2. UU No. 17 /2003;

3. UU No. 1 /2004;

4. UU No. 15/2004 ;

5. PP No. 24/2005

1. UUD 1945 (Psl 23);

2. UU No. 17 /2003;

3. UU No. 1 /2004;

4. UU No. 15/2004 ;

5. UU No. 32/2004;

6. UU No. 33/2004;

7. PP No. 24/2005;

8. Perda

1. UU No. 32/2004;

2. UU No. 33/2004;

3. PP No. 72/2005;

4. Perda

5. Perdes

A. Keuangan Desa (Pasal 212)

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;

2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa;

Pasal 212 (UU 32/2004) Sumber pendapatan desa terdiri dari : a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Bantuan…... Pasal 52/UU 22/2004).. Draf Raperda tentang ADD d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pasal 68 (PP 72/2005)Sumber pendapatan desa terdiri dari :1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil

kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pad yang sah;

2) bagi hasil pajak daerah kab/kota paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota sebagian diperutukkan bagi desa.

3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yg pembagiannnya untuk setiap Desa scr proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

4) bantuan dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

PENDAPATAN DESA(Sumber-sumber)

Penerimaan pajak daerah(minimal 10%)

Retribusi tertentu daerah(sebagian)

Dana perimbangankeuangan pusat dan

daerah (Minimal 10%)

PENDAPATAN ASLIDESA (PAD)

DANA PERIMBANGANDESA

a.Hasil usaha desab.Hasil kekayaan desac.Hasil swadaya danpartisipasid.Hasil gotong royonge.Lain lain pendapatandesa yang sah.

ALOKASI DANA DESA

DANA ALOKASI KHUSUS(DAK) DESA

ALOKASI DANA DESA

ADD Minimal (60%)ADD Proporsional (40%)

60% Pelayanan Publik(Fisik & Non Fisik)

40% Operasional & PembiayaanKelembagaan Desa

Terserah Amanat dari PemberiTugas Perbantuan

Terserah Kebijakan Desa Itu Sendiri

ALOKASI DANA DESA

HIBAH, SUMBANGAN,LAIN-LAIN Terserah Kebijakan Desa Itu Sendiri

BELANJA DESA(Penggunaan)

Bantuan Keuangan Pemerintah & Pemerintah

Daerah

Penerimaan (Pendapatan)

Pengeluaran (Belanja)

Bantuan Keuangan (Pemerintah, Propinsi dan Kab/Kota)

Hibah dan Sumbangan (pihak ketiga)

Dana Alokasi Desa :-Penerimaan Pajak kabupaten (10%);-Penerimaan retribusi (sebagian)-Penerimaan dau kabupaten (10% setelah dikurangi Gaji PNS)

Pendapatan Asli :

Hasil Usaha Desa, swadaya & partisiapasi, Gotong royong dan lain-lain PAD yg sah

Publik (Pembangunan) :-Sarana & pemerintahan desa & perhubungan;-Prasarana produksi, pemasaran dan sosial;-Lain-lain

Aparatur (Rutin) :

Belanja pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan lain-lain

APBDes

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA & PENGELOLAAN KEUANGAN DESA & APBDes YANG BAIKAPBDes YANG BAIK

Keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan yan baik;

Bertanggung jawab (akuntabilitas);Keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam

pembangunan;Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif;Pemerintah tanggap (resposif) terhadap

aspirasi yang berkembang di masyarakat;

RUMUSAN ALOKASI DANA DESA RUMUSAN ALOKASI DANA DESA (Maryunani 2002)(Maryunani 2002)

Mendorong semangat desentralisasi;Adil dan transparan;Sederhana, pasti dan dapat diprediksi;Netral;Memberikan insentif bagi desa penerima;Menghindari kecenderungan terciptanya

sentralisasi kekuasaan di kabupaten;

Didasarkan pada : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

A. Rumus Penentuan Besarnya ADD1. Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk

setiap desa; 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya alokasi dana desa

adalah rumus tersebut sederhana, mudah diaplikasikan dan tersedia data;3. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil

a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

b. asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untyk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan

rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa

Proporsional (ADDP);

4. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah, misal besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP

(dana proporsional) adalah 40% dari jumlah ADD.5. Sebagai contoh menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa

tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawa ini :

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta

potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut :

1. Rumus Alokasi Dana Desa (x) :

ADDx = ADDM + ADDPxKeterangan :ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa xADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima DesaADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa xX = Desa

2. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional : ADDPx = BDx * (ADD-∑ADDM)

Keterangan :ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa xBDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa xADD = Total Alokasi Dana Desa∑ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal x = Desa

1. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa varaibel independen;

2. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya;

3. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang

ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data daerah;

4. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variable utama ditujukan untuk

mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural

masyarakat di desa. Variabel independen utama adalah :a. Kemiskinanb. Pendidikan dasarc. Kesehatand. Keterjangkauan Desa

5. Variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah. Variabel independen tambahan meliputi :a. Jumlah Penduduk;b. Luas Wilayah;c. Potensi Ekonomi;d. Partisipasi Masyarakat e. Jumlah Unit komunitas di Desa (RW, dan RT);f. Panjang Jalan Desa

6. Angka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah angka yang didasarkan oleh data-data yang dimiliki oleh daerah;

7. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

3. Rumus untuk menentukan Bobot Desa

BDx = a1 KV1x + a2KV2x +a3 KV3x + .........anKVnX Keterangan : BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x KV1x, KV2x, KVnx = Koefisien Varibel pertama, kedua, dan seterusnya A1, a2, a3,....an = Angka Bobot masing-masing variabel

4. Perhitungan Masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, ....)a. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka) desa yang dimiliki oleh desa utk setiap variabel

tertentu misalnya : variabel kemiskinan, pendidikan dst;a. Koefisien Variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan

jumlah total variabel desa;b. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

KV1,2,....x = V1,2,..x ∑Vn

Keterangan :KV1,2...x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x.

Misalnya : Nilai variabel kemiskinan Desa.V1,2,....x = Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x, misalnya angka jumlah

kemiskinan, angka jumlah tidak lulus pendidikam dasar;∑Vn = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa;

Penentuan Bobot VariabelPenentuan Bobot Variabel

1. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;

2. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu) :

a1, a2, …., an : Angka bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke -n

Contoh:Contoh:Daerah menetapkan Variabel Independen utama dan varaibel tambahan dengan Daerah menetapkan Variabel Independen utama dan varaibel tambahan dengan

pembototan sebagai berikutpembototan sebagai berikut

No Variabel Bobot Angka Bobot (a) = Bobot/Jml Bobot

1. Variabel Kemiskinan (a1) 4 0.222. Variabel Pendidikan Dasar (a2) 3 0.173. Variabel Kesehatan (a3) 3 0.174. Variabel Keterjangkauan (a4) 1 0.115. Variabel Jumlah Penduduk (a5) 1 0.066. Variabel luas wilayah (a6) 1 0.067. Panjang Jalan 1 0.06

8. Ekonomi 1 0.069. Komunitas Unit Desa 1 0.0610. Partisipasi masyarakat 1 0.06

Jumlah Bobot 18 1

ALOKASI DANA DESA SECARA MENYELURUH DI ALOKASI DANA DESA SECARA MENYELURUH DI KABUPATEN BANDUNGKABUPATEN BANDUNG

Uraian PendapatanBelanja Pegawai Sisa Jumlah ADD

Bagi Hasil Pajak 10%

52,000,000,000   5,200,000,000

Retribusi 10% 

17.512.552.000

1.751.255.200

Dana Perimbangan Pusat 10 %

968.755.733.000

568.130.727.000

400.625.006.000

40.062.500.600

Dana Perimbangan Propinsi 10% 84,198,000,000 8,419,800,000

1.122.466.285.000

  55.433.555.800

ALOKASI DANA DESA SECARA MENYELURUH DI ALOKASI DANA DESA SECARA MENYELURUH DI KABUPATEN BANDUNGKABUPATEN BANDUNG

Uraian PendapatanBelanja Pegawai Sisa Jumlah ADD

Bagi Hasil Pajak 10%

52,000,000,000   5,200,000,000

Retribusi 10% 

39.299.606.000,-

3.929.960,600

Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten 5 %

968.755.733.000 46.924.383.511,-

1.060.055.339.000 56.059.344.1112,-

Terima Kasih

TERIMA KASIHTERIMA KASIH