i Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi ... · Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM . iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

i

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana

Dekonsentraslisasi 05) Tahun 2019

i



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk

memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LA.KIP ini berpedoman kepada

Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

lmplementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan

kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka

menyarnpaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan

kebijakan dan program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas

Kesehatan Provonsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan serta hambatan dan

perrnasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Makassar, 6 Februari 2020

Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dr.dr. H. Bachtiar Baso, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 196407292001121002

ii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan

kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang :

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan

capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5

(lima) tahunan yang direncanakan.

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam

pencapaian kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 185,95%,

Adapun realisasi keuangan dari jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 13.

995.882.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.233.231.547,- atau sebesar 87,40%. Dari 18

Indikator yang ada dalam perjanjian kinerja provinsi Sulawesi Selatan, ada 9 indikator

yang melebihi target, yaitu :

1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

2. Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB

yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)

3. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

4. Persentase kasus HIV yang diobati

5. persentase kab/ kota yang melaksanakan detekai dini Hepatitis B dan C pada

kelompok beresiko.

6. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

7. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM

iii



8. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

Terdapat pula 5 indikator kinerja yang sesuai dengan target :

1. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

2. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

3. Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan POPM Cacingan

dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

5. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

Indikator Kinerja yang belum tercapai ada 4 indikator yaitu :

1. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

2. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

3. Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar

Pneumonia

4. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal 50% sekolah

Gambaran pencapaian indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

iv



Tabel 1

Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang P2P Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja

1 Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap 93% 95,50% 102,69%

2

Persentase respons terhadap sinyal

kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial

KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon)

80% 90,40% 113,00%

3

Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

2 2 100,00%

4 Persentase kasus malaria positif yang di obati

sesuai standar 95% 88,00% 92,63%

5 Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang

melakukan POPM 1 1 100,00%

6

Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting

yang Melakukan POPM Cacingan dengan

Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat

2 2 100,00%

7 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta

tanpa cacat 91% 86,40% 94,95%

8 Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai

standar 79% 99,70% 126,20%

9 Persentase kasus HIV yang diobati 55% 56,43% 102,60%

10 Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya

melakukan tatalaksana standar Pneumonia 60% 45,83% 76,38%

11 persentase kab/ kota yang melaksanakan detekai

dini Hepatitis B dan C pada kelompok beresiko. 80% 100% 125,00%

12

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50% sekolah

50% 17,00% 34,00%

13 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu 50% 98% 196,00%

14

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

PTM

50% 92% 184,00%

v



Walaupun pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan secara umum sudah dianggap cukup baik, namun dalam

pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan.

Perencanaan yang kurang matang dan kendala teknis yang di luar perkiraan

dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang

mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga

beberapa perbaikan dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian

target sendiri disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan

oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan

DInas Keseshatan Provinsi sera institusi terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja

Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah relatif baik ini dapat

terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam rangka

menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular dan tidak menular

serta meningkatkan kesehatan jiwa , dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sulawesi Selatan yang optimal

15

Persentase puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher

rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

50% 82% 164,00%

16 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

deteksi dini dan rujukan kasus katarak 30% 96% 320,00%

17

Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza

di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

5 5 100,00%

18 Persentase layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi 100 100 100,00%

Rata – rata Kinerja 185,95%

vi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ······································································· i

RINGKASAN EKSEKUTIF ······························································· ii

DAFTAR ISI ·················································································· vi

DAFTAR TABEL ············································································ vii

DAFTAR GRAFIK ·········································································· viii

DAFTAR LAMPIRAN ······································································ xi

BAB I PENDAHULUAN···································································· 1

1.1 Latar Belakang ················································································ 1

1.2 Visi dan Misi ····························································· 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ··············································· 5

1.4 Sumber Daya Manusia ·················································· 8

1.5 Sistematika Penulisan ··················································· 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA ···················································· 16

2.1 Perencanaan Kinerja ···················································· 16

2.2 Perjanjian Kinerja ······················································· 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ·················································· 24

3.1 Capaian Kinerja ························································· 24

3.2 Realisasi Anggaran ······················································ 76

BAB IV PENUTUP ·········································································· 85

4.1 Kesimpulan ································································ 85

4.2 Tindak Lanjut ····························································· 86

vii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang P2P Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2019 .......................................... iv

Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ·······

Tahun 2019 .............................................................................······ 8

Tabel 2.1 Cascading Indikator RAP, RAK, dan Dana Dekonsentrasi ·······

Tahun 2019 .........................................................................··· 18

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 ..........................................................................··· 21

Tabel 3.2.1 Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran Bidang P2P Dinas ·······

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 .......··· 76

Tabel 3.2.2 Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran Bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ..................··· 78

Tabel 3.2.3 Rincian dan Realisasi Anggaran Perindikator Bidang P2P

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan ·······

Tahun 2019 ..............................................................................··· 80

viii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana


DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.4a Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019 ·························· 12

Grafik 1.4b Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2019 ················ 13

Grafik 1.4c Distribusi Pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ······················ 13

Grafik 3..1.1a Presentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi

Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2019 ······································ 25

Grafik 3.1.1b Presentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi

Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2015-2019 ······························· 25

Grafik 3.1.2a Presentase Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal Kewaspadaan

Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah Terjadinya KLB

di Kabupaten / Kota Tahun 2019 ········································ 28

Grafik 3.1.2b Presentase Respon Penanggulangan Terhadap Sinyal Kewaspadaan

Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah Terjadinya KLB

di Kabupaten / Kota Tahun 2016 – 2019 ······························· 28

Grafik 3.1.3a Jumlah Kabupaten / Kota Yang Mempunyai Kabijakan

Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang Berpotensi Wabah Tahun 2019 ····················· 32

Grafik3.1.3b Jumlah Kabupaten / Kota Yang Mempunyai Kabijakan

Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang Berpotensi Wabah Tahun 2016 – 2019 ············ 32

Grafik 3.1.4a Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar

Tahun 2019 ································································· 35

Grafik 3.1.4b Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar

Tahun 2015 – 2019 ························································ 35

Grafik 3.1.5a Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melakukan

POPM Tahun 2019 ························································ 38

Grafik 3.1.5b Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melakukan

POPM Tahun 2015 – 2019 ··············································· 39

Grafik 3.1.6a Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan

POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum

Obat Tahun 2019 ·························································· 41

ix Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana


Grafik 3.1.6b Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan

POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum

Obat Tahun 2018 - 2019 ················································· 41

Grafik 3.1.7a Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Tahun

2019 ········································································· 43

Grafik 3.1.7b Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Tahun

2015 – 2019 ································································ 44

Grafik 3.1.8a Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Tahun 2019 46

Grafik 3.1.8b Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Tahun 2015

– 2019 ······································································· 47

Grafik 3.1.9a Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2019 ······················· 49

Grafik 3.1.9b Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2015 – 2019 ·············· 50

Grafik 3.1.10a Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan

Tatalaksana Standar Pneumonia Tahun 2019 ·························· 53

Grafik 3.1.10b Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan

Tatalaksana Standar Pneumonia Tahun 2016 – 2019 ················· 53

Grafik 3.1.11a Persentase Kabupsten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini

Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko Tahun 2019 ············ 55

Grafik 3.1.11b Persentase Kabupsten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini

Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko Tahun 2015 – 2019 ··· 56

Grafik 3.1.12a Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah Tahun 2019 59

Grafik 3.1.12b Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah Tahun 2017

– 2019 ······································································· 59

Grafik 3.1.13a Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM

Terpadu Tahun 2019 ······················································ 61

Grafik 3.1.13b Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM

Terpadu Tahun 2017 – 2019 ············································· 62

Grafik 3.1.14a Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Tahun 2019 ···················· 64

Grafik 3.1.14b Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Tahun 2015 - 2019 ··········· 64

x Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana


Grafik 3.1.15a Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini

Kanker Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan Usia 30-50

Tahun 2019 ································································· 66

Grafik 3.1.15b Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini

Kanker Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan Usia 30-50

Tahun 2018 - 2019 ························································ 67

Grafik 3.1.16a Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan

Rujukan Kasus KatarakTahun 2019 ····································· 69

Grafik 3.1.16b Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan

Rujukan Kasus KatarakTahun 2017 – 2019 ···························· 69

Grafik 3.1.17a Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di

lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tahun 2019 ················ 71

Grafik 3.1.17b Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di

lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tahun 2017 – 2019 ······· 72

Grafik 3.1.18a Persentase Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaporan Satker

Dekonsentrasi Tahun 2019 ··············································· 74

Grafik 3.1.18b Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaporan Satker 2019 ······· 74

Grafik 3.1.18c Persentase Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaporan Satker

Dekonsentrasi Tahun 2015 – 2019 ······································ 75

xi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana


DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja T.A 2019

2. Data Pencapaian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019

sesuai dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2019

3. SOP Penyusunan LAKIP

4. SK Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2019

5. Laporan e-Monev DJA Tahun 2019

6. Laporan e-Monev Bappenas Tahun 2019

7. Laporan e-Performance Tahun 2019

1 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dana


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan

dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1).Meningkatnya status

kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2).Meningkatnya pengendalian penyakit; 3).

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di

daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4).Meningkatnya cakupan pelayanan

kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN

Kesehatan; 5).Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta

6).Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.Program Indonesia Sehat

dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.

RPJMN 2015 - 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan

Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun

2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima

tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun

memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga

pada tahun 2018 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor

HK.01.07/MENKES/422/2017.Sesuai amanat Menteri Kesehatan, dengan

diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus menjabarkan dalam Rencana

Aksi Program Direktorat Jenderal P2P.Pada revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2018

terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.



Diakhir tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-

2019, Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan twlah melakukan

berbagai kegiatan dengan tujuan utamanya adalah mengakselerasi tercapainya

target – target program.

Isu-isu strategis yang ada di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019, yaitu :

1. Pencapaian Target Eliminasi untuk Penyakit Malaria, Filariasis, Kusta, TB dan

Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis

2. Peningkatan kerjasama penatalaksanaan Penyakit Menular melalui Public

Private Mix, seperti TBC, HIV, Hepatitis dan beberapa penyakit menular

lainnya

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular

4. Peningkatan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus penyakit menular dan

respon pengendalian terhadap KLB

5. Meningkatkan akses dan menjamin kualitas layanan imunisasi

6. Peningkatan peran LS/LP terkait dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama

Tahun 2019. Disamping itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat

peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi

guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan

Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,



Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk

mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA

yang ingin diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam

tercapainya seluruh NawaCita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan padatahun 2015-

2019, yaitu: 1). Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;2).Meningkatnya

daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial

dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat

dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita,

anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau

outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang

akan dicapai yakni sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP

2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran

hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian

Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara

berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina

kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan

dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018 – 2023 yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter ”. Melihat rumusan visi di atas bahwa di

sektor pembangunan kesehatan dapat diterjemahkan bahwa Provinsi Sulawesi



Selatan tahun 2023 berupaya untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang “

Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas”

serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mendorong penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau

dan berkeadilan

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, kemitraan swasta dan lintas sector

3. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan (SDK) secara merata baik kuantitas,

kualitas dan distribusinya

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut, Dinas Kesehatan memiliki fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang

kesehatan

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan

fungsinya

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Program

3) Sub Bagian Keuangan



c. Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) :

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa

e. Bidang Kesehatan Masyarakat (KESMAS) :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) :

1) Seksi Kefarmasian

2) Seksi Alat Kesehatan

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

g. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) :

1) UPK Kulit Kelamin dan Kosmetika

2) UPK Balai Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PROVINSI SULAWESI SELATAKEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB.BAGIAN

PROGRAM

SUB.BAGIAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

KESEHATAN

MASYARAKAT

SEKSI

KESEHATAN KELUARGA

DAN GIZI

SEKSI

KESEHATAN LINGKUNGAN,

KESEHATAN KERJA & OLAHRAGA

SEKSI

PROMOSI KESEHATAN &

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

UPK

BIDANG

PELAYANAN

KESEHATAN

SEKSI

PELAYANAN

KESEHATAN

PRIMER

SEKSI

PELAYANAN

KESEHATAN

RUJUKAN

SEKSI

PELAYANAN

KESEHATAN

TRADISIONAL

BIDANG

PENCEGAHAN &

PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI

SURVEILANS & IMUNISASI

SEKSI

PENCEGAHAN &


MENULAR

SEKSI

PENCEGAHAN &


TIDAK MENULAR &

KESEHATAN JIWA



1.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan sebanyak 48 orang dengan distribusi pegawai di Seksi Surveilans

dan Imunisasi sebanyak 19 orang (1 orang Kepala Seksi dan 18 orang staf), Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebanyak 20 orang (1 orang

Kepala Seksi dan 19 orang staf), dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM

dan Kesehatan Jiwa sebanyak 9 orang (1 orang Kepala Seksi dan 7 orang staf)

Tabel 1.4

Sumber Daya Manusia Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

No Nama Pendidikan Jabatan

Fungsional Bidang/Seksi

1. dr. Hj. Nurul Amin R.,

MM.Kes S2 Kabid Bidang P2P

2. Agussalim, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas Kasie

Seksi

Surveilans

dan

Imunisasi

3. Hj. Herlina Susanti,

SKM S1 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

4. A. Ratna Ayuba, SKM S1 Kesmas Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

5. A. Sofyan, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

6. Hardiman Hasanuddin,

SKM. S1 Kesmas

Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

7. Debsy V. Pattilima,

SKM., MPH

S2

Epidemiologi

Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

8. Hj. Hasnah, SE., SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

9.

Hj. Sitti Faridah, SKM.,

M.Kes

S2 Kesmas Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi





10. Firdaus, S.Sos., SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

11. A. Wahyu, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

12. Maryam Huda, SKM S1 Kesmas Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

13. Sitti Hidayah, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

14. Muh. Iqbal Arief,

SKM., M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

15. Basri, SKM S1 Kesmas Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

16. Muhammad

Yasir,SKM,M.Kes S2 Kemsas

Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

17 Tris Soepriati SMA/SPK Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

18 Johanis Joni SLTA Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

19 Agus Jayadi SMA Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

20 Imran Hamzah SMA Fungsional

Umum

Seksi

Surveilans

dan Imunisasi

21 dr. H. Erwan Tri

Sulistyo, M.Kes S2 Kesmas Kasie

Seksi P2PM

22 Dr. A. Julia Junus,

SKM., M.Kes S3 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi P2PM

23 Ernawati, SKM., M.Kes S2 Kesmas

Fungisonal

Epidemiologi

Seksi P2PM

24 Makkaraus, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi P2PM





25 Pagolori, SKM., M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi P2PM

26 Hj. Rostina, SKM S1 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi P2PM

27 Rasmah, SKM., M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi P2PM

28 Nurani, SKM., M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi P2PM

29. Ahmadi Arief, SKM.,

MPH S2 Kesmas

Fungsional

Umum Seksi P2PM

30 Tuty Erawaty, SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum Seksi P2PM

31 Mutmainna Dg. Tonji,

SKM S1 Kesmas

Fungsional

Umum Seksi P2PM

32 Dikhy Hidayat, SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum Seksi P2PM

33 dr. Hasriani Harun S1 Kedokteran Fungsional

Umum Seksi P2PM

34 Risma Malasari, SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum Seksi P2PM

35 Fatimah Rasyid, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Umum Seksi P2PM

36 Irmawati, SKM S1 Kesmas

Fungsional

Umum Seksi P2PM

37 Hariyanto, SKM S1 Kesmas

Fungsional

Umum Seksi P2PM

38 Awal Wahid, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Umum Seksi P2PM

39 Fatmawati T. N, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Umum Seksi P2PM

40 Mirnawaty, SKM S1 Kesmas Fungsional

Entomologi Seksi P2PM

41

Hj. Farlina, S.Si., M.Kes

S2 Kesmas Kasi P2 PTM

& Keswa

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

PTM dan

Kesehatan

Jiwa





42

Wahida, SKM

S1 Kesmas

Fungsional

Epidemiologi

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

PTM dan

Kesehatan

Jiwa

43 Eny Ariani, SKM.,

M.Kes S2 Kesmas

Fungsional

Umum

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

PTM dan

Kesehatan

Jiwa

44 Fitriyani, SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

PTM dan

Kesehatan

Jiw

45 Ferawati Ambo Dalle,

S.Kep

S1

Keperawatan

Fungsional

Umum

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

PTM dan

Kesehatan

Jiwa

46 Abdul Latif, SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

PTM dan

Kesehatan

Jiwa

47 Abd. Halim, SKM S1 Kesmas Fungsional

Umum

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

PTM dan

Kesehatan

Jiwa

48 Sri Gladys Tolanda,

SKM

S1 Kesmas Fungsional

Umum

Seksi Penc &

Pengendalian

PTM dan



Kesehatan

Jiwa

Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 10

Februari 2019

Adapun grafik distribusi pegawai Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan adalah sebagai berikut :

a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan

Grafik 1.4a

Distribusi Pegawai Bidang P2P

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2019


Januari 2020

Pejabat Struktural dan Pegawai pada Bidang P2P Sebanyak 49 orang dengan

rincian 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi dan 45 orang Staf. Untuk

tingkat pendidikan pegawai dengan jenjang S1 dan S2 pada Bidang P2P yaitu

45% (S1 : 21 orang staf, S2 : 1 orang Kabid, 3 orang Kasie dan 19 orang staf),

S3 sebesar 2% (1 orang) dan SMA/Sederajat sebesar 8% (4 orang).

2%

47%

43%

8%

S.3 S.2 S.1 SMA/Sederajat



b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

Grafik 1.4b


Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tahun 2019


Januari 2020

Dari 44 orang staf yang berada dalam lingkup Bidang P2P Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Selatan, ada sebesar 38% (17 orang) yang memangku

Jabatan Fungsional Epidemiologi, Jabatan Fungsional Umum sebesar 60% (27

orang) dan Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan sebesar 2% (1 orang),

yang tersebar di tiga seksi yang ada di Bidang P2P. Jabatan Fungsional yang

dimiliki semuanya berkedudukan pada jabatan fungsional ahli.

38%

2%

60%

Fungsional

Epidemiologi

Fungsional Entomologi

Kesehatan

Fungsional Umum



Grafik 1.4c



Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2019

Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan,

27 Januari 2020

Berdasarkan jenis kelamin Dari 48 orang pegawai di Bidang P2P Dinas

Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan ada 29 (60,4%) orang berjenis kelamin

perempuan dan 19 orang (39,6) berjenis kelamin laki-laki .

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang

sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian

Kesehatan Tahun 2019.

19

29

L P



3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan

kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen Perencanaan yaitu

Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,

Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan

perencanaan tahunan. Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi

khususnya dana Dekonsentrasi berasal dari Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana Kerja

(Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar

90% pada akhir tahun 2019.

2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300

Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2019.

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir

tahun 2019.

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten

Kota pada akhir tahun 2019.



6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi (PD3I) tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah, sebesar 100% pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir

tahun 2019.

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator

untuk Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai

berikut :



Tabel 2.1

Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2019

Indikator Kinerja pada RAP

Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK

Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi

Dinas Kesehatan Provinsi

1. Persentase cakupan keberhasilan

pengobatan TB/Success Rate

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi

kusta

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

4. Jumlah kabupaten/kota mencapai

eliminasi malaria

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1

per 1.000 penduduk

4. Persentase kasus malaria positif yang di

obati sesuai standar

5. Jumlah kabupaten/kota dengan

eliminasi filariasis

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria

berhasil menurunkan angka Mikrofilaria

menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis

yang melakukan POPM

6. Jumlah Kbupaten/Kota Intervensi stunting

yang melakukan POPM Cacingan dengan

cakupan ≥75% dari sasaran minum obat

6. Persentase Penurunan kasus

Penyakit yang Dapat Dicegah

Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar lengkap

7. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar lengkap

7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang

mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib

Lanjutan

7. Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu


pengendalian PTM terpadu

9. Persentase desa/kelurahan yang 9. Persentase desa/kelurahan yang




Ditjen P2P





melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM

melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan



kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun


kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun


deteksi dini dan rujukan kasus katarak


deteksi dini dan rujukan kasus katarak

8. Persentase Kabupaten/ Kota yang

mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

12. Persentase kab/kota yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

12. Jumlah kab/kota yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian

luar biasa (KLB) untuk mencegah

terjadinya KLB di kabupaten/kota

13. Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian

luar biasa (KLB) untuk mencegah

terjadinya KLB di kabupaten/kota

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging

9. Jumlah kab/kota yang memiliki

puskesmas yang

menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan / atau Napza

15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan / atau Napza

15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan / atau Napza

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang


pengendalian masalah penyalahgunaan

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang


pengendalian masalah penyalahgunaan




Ditjen P2P





Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian

masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di

30% SMA dan yang sederajat

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian

masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di

30% SMA dan yang sederajat

- 18. Persentase Satker Program P2P yang

memperoleh nilai SAKIP dengan hasil

minimal AA

18. Persentase layanan dukungan manajemen

dan pelaporan satker dekonsentrasi


Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen

pernyataan dan kesepakatan kinerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk

mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun

2019. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan

pada indikator yang tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat

persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin

dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja


Tahun 2019

No Sasaran

No Indikator Kegiatan Target

I

Bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar

lengkap

1

Persentase anak usia 0

sampai 11 bulan yang

mendapat imunisasi

dasar lengkap

93%

II

Kabupaten/Kota yang

melakukan pemantauan

kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB)

dan melakukan respon

penanggulangan terhadap

sinyal KLB untuk

mencegah terjadinya KLB

2

Persentase respon

penanggulangan

terhadap sinyal

kewapadaan dini

kejadian luar biasa

(KLB) untuk mencegah

terjadinya KLB di

kabupaten/kota

80%

III

Kabupaten/kota di pintu

masuk negara yang

mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan

kedaruratan kesehatan

masyarakat yang

berpotensi wabah

3

Jumlah kab/kota yang

mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan

kedaruratan kesehatan

masyarakat yang

berpotensi wabah

2

IV

Meningkatnya pencegahan

dan pengendalian penyakit

tular vector dan zoonotic

4

Persentase kasus malaria

positif yang di obati

sesuai standar

95%



No Sasaran

Indikator Kegiatan Target


dan pengendalian penyakit

tular vector dan zoonotic

5 Jumlah Kabupaten/Kota

Endemis Filariasis yang

melakukan POPM

1

6 Jumlah kabupaten/kota

intervensi stunting yang

melakukan POPM

Cacingan dengan

cakupan ≥ 75%dari

sasaran minum obat

2

V Menurunnya penyakit

menular langsung

7 Persentase cakupan

penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

91%

8 Persentase kasus TB

yang ditatalaksana sesuai

standar

79%

9 Persentase kasus HIV

yang diobati 55%

10 Persentase

Kabupaten/kota yang

melaksanakan deteksi

sini Hepatitis B dan C

pada kelompok beresiko

80%

11 Persentase

Kabupaten/Kota yang

50% Puskesmasnya

melakukan tatalaksana

standar pneumonia

60%

VI.

Menurunnya angka

kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak

menular;


dan penanggulangan

penyakit tidak menular

12 Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KYR)

minimal 50% Sekolah

50%

13 Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

pengendalian PTM

terpadu

50%

14 Persentase

desa/kelurahan yang

melaksanakan kegiatan

Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM

50%



15 Persentase puskesmas

yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan

leher rahim pada

perempuan usia 30-50

tahun

50%

Menurunnya angka

kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak

menular; Meningkatnya

pencegahan dan

penanggulangan penyakit

tidak menular

16

Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

deteksi dini dan rujukan

kasus katarak

30%

VII

Meningkatnya kesehatan

jiwa dan meningkatnya

pencegahan

penyalahgunaan napza

17 Jumlah Kabupaten/Kota

yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan

pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza

di lnstitusi Penerima

Wajib Lapor (IPWL)

5

VIII

Meningkatnya Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Pada

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

18

Persentase layanan

dukungan manajemen

dan pelaporan satker

dekonsentrasi

100%

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.995.882.000,- (Tiga Belas Milyar

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua

Ribu Rupiah)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja per setiap indkator (yang terdapat dalam perjanjian kinerja

2019) :

Indikator (1) : Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap

1. Definisi Operasional : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis

BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis

campak selama kurun waktu 1 tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi

dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah

seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada

kurun waktu yang sama di kali 100%

3. Capaian Indikator :



Grafik 3.1.1a

Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang Mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap

Tahun 2019

Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Prov. SulSel

(27 Januari 2020)

Grafik 3.1.1b

Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Tahun 2015 – 2019


(27 Januari 2020)

93,00% 95,50%102,68%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Target Capaian Kinerja


86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

2015 2016 2017 2018 2019

91% 91,50% 92% 92,50% 93%

99,40% 100,02%

92,03%

98,00%

95,50%

Target Capaian



Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan 2019, capaian indikator

program terlihat berfluktuatif . Tahun 2019 capaian indikator Persentase Anak

Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah

sebesar 95,5%, sudah melampaui target. Namun, walaupun mencapai target di

tahun 2019, namun capaian ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang

mencapai 98%

Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :

1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program imunisasi

2) Keterlibatan kader kesehatan untuk program imunisasi sudah berjalan

dengan baik .

Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masih adanya penolakan imunisasi

dari kelompok masyarakat tertentu terhadap isu halal haram vaksin tersebut.

Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang

dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :

1) Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin di tingkat Provinsi

2) Orientasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin Bagi Tenaga Puskesmas

3) Supervisi Supportive dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Imunisasi sampai

ke tingkat puskesmas

4) Surveilans KIPI

5) Pelaksanaan DQS

6) Pelaksanaan EVM

Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 berbeda dengan yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan yang menjadi indikator adalah Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Imunization (UCI) dengan target sebesar 95% dan capaian pada Tahun

2019 sebesar 96,15%. Kedua indikator ini saling berhubungan secara positif,

dengan meningkatnya target IDL maka akan berpengaruh pula pada

pencapaian UCI.

Capaian indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap berdasarkan target nasional yang tertuang dalam

Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019, sudah mencapai target

nasional (95,5%)



Kinerja indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 102,69%, jika dibandingkan antara kinerja

dengan capaian realisasi anggaran Layanan Imunisasi sebesar 94,33%, berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 8,34%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Imunisasi

adalah :

1) Perbedaan data sasaran Pusdatin yang selisih dengan data rill di Kab/Kota.

2) Adanya kelompok – kelompok penolakan terhadap imunisasi dari aspek

halal dan haram serta ketakutan masyarakat terhadap Kejadian Ikutan

Pasca Imunisasi (KIPI).

3) Terdapat wilayah yang sulit dijangkau (pulau dan pegunungan) dengan

keterbatasan alat transportasi.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

1) Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam

upaya peningkatan cakupan imunisasi, khususnya kepada tokoh adagama

dan tokoh masyarakat untuk lebih intens melakukan pendekatan kepada

masyarakat utamanya kepada kelompok – kelompok yang melakukan

penolakan terhadap imunisasi.

2) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan

dan kesadaran masyarakat untuk melengkapi imunisasi dasar

3) Memperkuat jejaring internal dan eksternal dalam penanganan kasus KIPI

Indikator (2) : Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal

Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah

terjadinya KLB di Kabupaten/Kota

1. Definisi Operasional : Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu

tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas

di kali 100%




Grafik 3.1.2a

Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini

Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah Terjadinya KLB

di Kabupaten/Kota

Tahun 2019


(27 Januari 2020 )

Grafik 3.1.2b

Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini

Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah terjadinya

KLB di Kabupaten/Kota

Tahun 2016- 2019


(27 Januari 2020)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


80 90,4 113

70,0%75,0%

80,0% 80,0%75,0% 76,4% 81,2%

90,4%

2016 2017 2018 2019Target Capaian



Tahun 2019 capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap

Sinyal Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah

terjadinya KLB di Kabupaten/Kota adalah sebesar 90,40%, sudah melampaui

target. Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun

kebelakang, hal ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 80%.


1) Meningkatnya kesadaran dan motivasi petugas surveilans PKM dan

Kab/Kota untuk mengirim dan menganalisis laporan mingguan SKDR.

2) Dinkes Provinsi memberikan laporan umpan balik SKDR secara mingguan

ke Kab/Kota

3) Adanya dukungan dari pemangku kebijakan (Kepala dinas dan Kepala

Bidang P2P) baik di Kab/Kota maupun di Provinsi terhadap SKDR



1) Pelacakan Kasus Discarded Campak dan PD3I Lainnya

2) Pengambilan dan Pengiriman Sampel

3) Surveilans Aktif RS

4) Kunjungan Ulang 60 Hari kasus AFP

5) Bimtek terpadu dalam Pelaksanaan kegiatan

6) Pelatihan Kapasitas TGC

7) Orientasi Petugas Surveilans

8) Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini

9) Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah



Perjanjian Kinerja.. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan yang menjadi indikator adalah Cakupan Desa/Kelurahan mengalami

KLB dan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam dengan target sebesar

100% dan capaian pada Tahun 2019 sebesar 100%. Kedua indikator ini saling

menunjang, di mana dengan meningkatnya respon terhadap sinyal (alert) maka

akan meningkatkan pula kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB

Capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal

Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) berdasarkan target nasional yang



tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019, sudah

mencapai target nasional (90,40%)

Kinerja indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal

Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar 113,00%, jika

dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan

Respon KLB dan Wabah sebesar 84,16% yang berarti terdapat efisiensi sumber

pembiayaan sebesar 28,830%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Respon Penanggulangan

terhadap Sinyal Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah :

a. Tantangan dalam pengumpulan data :

1) Seringnya mutasi petugas PKM dan Dinkes Kab/Kota

2) Tidak jelasnya penganggaran di Puskesmas untuk biaya

komunikasi/biaya sms

3) Kurangnya alat dan logistik di Puskesmas dan Dinas Kesehatan

(alat pengolah data, media transport spesimen, format laporan

SKDR, format laporan PE KLB)

b. Tantangan dalam pengolahan dan analisis data :

1. Kurangnya motivasi, kemauan, dan kepedulian tentang

pentingnya analisis data

2. Pola pikir/mindset petugas yang sulit untuk berubah

3. Kurangnya alat pengolah data di PKM dan Dinkes

c. Tantangan dalam hal pemanfaatan data

1) Umpan balik laporan belum optimal dari Dinkes Kab/Kota ke

Puskesmas

2) Peringatan dini/alert yang timbul belum secara optimal di

manfaatkan oleh pengelola program untuk melakukan verifikasi

dan penyelidikan epidemiologi.

3) Alert yang timbul sebagian besar tidak diikuti dengan verifikasi

4) Diseminasi informasi belum optimal dilakukan kepada pengelola

program di Kab/Kota.




1) Komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengiriman data SKDR

tahun 2020 (≥ 90% untuk respon alert yang timbul).

2) Melakukan analisis dan umpan balik data/informasi secara regular di setiap

jenjang (Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas).

3) Pemanfaatan hasil analisis untuk evaluasi program dan evaluasi

penanggulangan KLB penyakit menular secara berjenjang.

4) Mengupayakan pembiayaan pengiriman sms/tlp untuk laporan mingguan

ataupun untuk kegiatan verifikasi alert/sinyal melalui dana BOK

Puskesmas.

5) Mengupayakan pertemuan “ refreshing”/review setiap tahunnya baik di

tingkat Kab/Kota maupun di tingkat Provinsi baik bersumber APBN

maupun APBD

Indikator (3) : Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah berupa dokumen rencana kontijensi

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan


berpotensi wabah berupa dokumen rencana kontijensi dalam tahun tersebut




Grafik 3.1.3a

Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam

Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

yang Berpotensi Wabah Tahun 2019


(10 Februari 2020)

Grafik 3.1.3b

Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan dalam

Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi

Wabah Tahun 2016 - 2019


(27 Januari 2020)

2 2

0

1

2

Target Capaian

Target Capaian

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2016 2017 2018 2019

3

1 1

2

3

11

2

Target Capaian



Tahun 2019 capaian indikator Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan


berpotensi wabah adalah sebesar 2, sama dengan target. Adapun Kabupaten

yang memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaduratan

Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2016 ada 3 kabupaten kota yaitu Kota

Makassar, , Parepare dan Kabupaten Maros. Tahun 2017 hanya satu yaitu Kota

Palopo, tahun 2018 juga satu kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur dan

2019 ada dua kabupaten yaitu kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep.

Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja yang

tertuang dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah :

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Pangkep

2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Pangkep

3. Persiapan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Bone

4. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Bone

5. Pelaksanaan Table Top Exercise / Simulasi KKM

Dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023

tidak tertuang indikator terkait kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

Kinerja Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

sebesar 2 Kabupaten, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi

anggaran Layanan Kekarantinaan Kesehatan sebesar 87,96% yang berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 12,04%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

adalah :

1) Dukungan pendanaan untuk review Renkon tidak ada baik dari Provinsi

maupun Kab/Kota

2) Dalam pembuatan dokumen Renkon, yang melibatkan banyak LS terkait

sehingga mengalami kendala dalam persamaan persepsi

3) Waktu yang diberikan dalam penyuunan Renkon sangat singkat

4) Penyelesaian Dokumen Renkon mengalami kesulitan karena sulit

mengumpulkan LS terkait.




1) Adapun yang menunjang pencapaian indikator adalah Adanya komitmen

pemerintah daerah dalam kegiatan pembuatan dokumen rencana

kontijensi.

2) Meningkatkan peran aktif, koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh

sektor /unit kerja terkait

3) Dalam rangka menguji ketepatan rencana kontijensi yang telah disusun,

perlu dilakukan dalam bentuk gladi atau simulasi, baik dalam bentuk gladi

tabel top exercise (TTX)

4) Komitmen yang kuat dari Lintas Sektor untuk mau berperan aktif dalam

penyusunan Renkon

Indikator (4) : Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar

1. Definisi Operasional : Persentase kasus malaria positif baik dengan

pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai

standar dalam kurun waktu satu tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus malaria Persentase kasus malaria

positif baik dengan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan

pengobatan sesuai standar dibagi jumlah kasus malaria positif yang ditemukan

dikali 100%




Grafik 3.1.4a

Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar

Tahun 2019

Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)

Grafik 3.1.4b

Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar

Tahun 2015 – 2019


95,00%91,42%

88,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%



82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

2015 2016 2017 2018 2019

95%

95% 95% 95%

95%

91%

96%

93%

96%

88%

Target Capaian



Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati

Sesuai Standar adalah sebesar 88,00%, tidak mencapai target tahun 2019 yaitu

95%. Jika diperhatikan secara keseluruhan memang terjadi fluktuatif akan

capaian indikator tersebut selama 5 tahun berturut-turut.. Hal ini disebabkan

beberapa penderita malaria yang ditemukan tidak dilakukan terapi dikarenakan

ada yang tidak mau, ada yang belum sempat menerima terapi sudah kembali ke

tempat nya masing – masing dan ada juga yang menerima terapi selaian ACT.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah

dengan menyediakan buku tatalaksana kasus bagi tenaga medis dan melakukan

advokasi kepada tenaga medis yang terkait dalam penanganan kasus malaria agar

melakukan tatalaksana kasus malaria terkini.

Hal – hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pengobatan malaria saat

ini adalah :

1) Informasi kepada masyarakat khususnya kepada penderita akan ketersediaan

Obat Anti Malaria di Kabupaten dan fasyankes

2) Jejaring informasi terkait cara mendapatkan Obat Anti Malaria yang sudah

perlu ditingkatkan



1) Penguatan Tenaga Mikroskopis Malaria

2) Penyelidikan Epidemiologi

3) Pre Asseesment Eliminasi Malaria

4) Survei Darah Massal Malaria (Angka Parasite Rate)



Perjanjian Kinerja. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan yang menjadi indikator adalah Angka Kejadian Malaria Per 1000

Penduduk (API) dengan target sebesar < 1 Per 1000 Penduduk dan capaian

pada Tahun 2019 sebesar 0,10 Per 1000 Penduduk, jadi sudah mencapai target.

Hubungan diantara kedua indikator ini adalah adanya kejadian malaria harus

segera dilakukan pengobatan sesuai tatalaksana standar untuk mengihindari

terjadinya penularan yang akan semakin meningkatkan angka kejadian malaria.



Capaian indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati Sesuai Standar

tahun 2019 adalah 88,00% jika berdasarkan target nasional belum mencapai

target nasional (95%). Kinerja indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang

diobati Sesuai Standar sebesar 92,63%, sedangkan capaian realisasi anggaran

Layanan Pengendalian Penyakit Malaria sebesar 65,55% .

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Malaria

adalah :

1) Laporan stock out obat belum semua Kabupaten/Kota melaporkan secara

tepat waktu sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan belum

maksimal dalam mengevaluasi stock out obat

2) Di beberapa fasyankes Swasta dan Pemerintah masih melakukan

pengobatan malaria belum sesuai standar

3) Keterbatasan tenaga mikroskopist terlatih pada pelayanan kesehatan

sehingga harus menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT), yang

jumlahnya sangat terbatas

4) Tenaga Medis dan Paramedis yang telah dilatih dalam penatalaksanaan

kasus malaria banyak yang berpindah

5) Penyelidikan epidemiologi belum optimal

6) Regulasi pengendalian malaria belum semua kab/kota memiliki


1) Distribusi Buku Tatalaksana Kasus Malaria Terkini ke masing – masing

Puskesmas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan

2) Monitoring dan Evaluasi Program Malaria yang dilakukan baik oleh

Provinsi maupun Kab/Kota terhadap pelaksanaan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Malaria

3) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada organisasi profesi

melalui pertemuan yang dilaksanakan di tingkat provinsi

4) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada dokter – dokter

Spesialit Penyakit Dalam Puskesmas dan RS baik pemerintah maupun

swasta

5) Pembentukan KOMLI Malaria

6) Penemuan secara dini Kasus Positif Malaria di masyarakat melalui MBS

dan Surveilans Migrasi



7) Pengembangan public private mix dalam penatalaksanaan kasus malaria

8) Penyegaran bagi pengelola sehingga pelaporan dan form – form program

dapat tersedia di semua layanan kesehatan (puskesmas)

Indikator (5) : Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan

POPM

1. Definisi Operasional : Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang

melaksanakan POPM Filariasis baik tahun pertama/ kedua/ ketiga/

keempat/ kelima, atau POPM Filariasis ulang tahun pertama/kedua dalam

kurun waktu satu tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis

yang melaksanakan POPM Filariasis dalam kurun waktu satu tahun


Grafik 3.1.5a

Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melakukan POPM Tahun 2019


1 1

Target Capaian



Grafik 3.1.5b

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

Tahun 2015 - 2019


Tahun 2019 capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis

yang melakukan POPM adalah sebesar 1 kabupaten sesuai dengan target tahun

2019 . Capaian tahun ini sama dengan 2 tahun sebelumnya.

Hal – hal yang mendukung pelaksanaan POPM Filariasis saat ini adalah :

1. Ketersediaan Obat di fasyankes yang cukup

2. Keterlibatan secara aktif sekolah -sekolah dan lintas sektor dan lintas program

lainnya



1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis

2. Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Pada Daerah Endemis

3. Sosialisasi Manajemen Sistem Informasi Filariasis dan Kecacingan

4. Pelaksanaan POPM Filariasis

5. Refreshing Kader

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2015 2016 2017 2018 2019

2

2 2

1

1

2

2

11

1

Target Capaian



Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019 – 2023 Program Pengendalian Filariasis dan Kecacingan

tidak terdapat dala RPJMD .

Capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan

POPM tahun 2019 adalah 1 kabupaten telah mencapai target nasional.

Kinerja indikator Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan

POPM tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran Layanan

Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan sebesar 93,74% . Jika melihat

perbandingan ini antara nilai kinerja dan realisasi anggaran layanan

pengendalian malaria tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,26%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Filariasis

adalah :

- peran aktif masyarakat minum obat yang sangat rendah.

- Faktor geografi yang menyebabkan kesulitan dalam menjangkau sasaran

- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi advokasi dan distribusi

obat.


- Perhatian dan kepedulian pemerintah secara berjenajng sampai pada

tingkat desa/Kelurahan

- Ketersediaan anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan

POPM Filariasis

- Efisiensi penggunaan sumber daya

- Peningkatan kapasitas sumber daya yang memadai

- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Indikator (6) : Jumlah Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan

POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum

obat

1. Definisi Operasional : Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang

melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum

obat usia 1-12 tahun dalam kurun waktu satu tahun



2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang

melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum

obat dalam kurun waktu satu tahun


Grafik 3.1.6a

Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan POPM

Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat Tahun 2019


Grafik 3.1.6b

Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang Melakukan POPM

Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat

Tahun 2018-2019


2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Target Capaian

1

2

1

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2018 2019

Target Capaian



Tahun 2019 capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang

melakukan POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat

adalah sebanyak 2 kabupaten sesuai dengan target tahun 2019 .

Hal – hal yang mendukung pelaksanaan POPM Filariasis saat ini adalah :

1. Ketersediaan Obat di fasyankes yang cukup

2. Keterlibatan secara aktif sekolah -sekolah dan lintas sektor dan lintas program

lainnya



1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis

2. Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Pada Daerah Endemis

3. Sosialisasi Manajemen Sistem Informasi Filariasis dan Kecacingan

4. Pelaksanaan POPM Filariasis

5. Refreshing Kader

Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019 – 2023 Program Pengendalian Filariasis dan Kecacingan

tidak terdapat dalam RPJMD .

Capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang melakukan

POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran Minum Obat adalah 2

kabupaten telah mencapai target nasional.

Kinerja indikator Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Melakukan

POPM tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran Layanan

Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan sebesar 93,74% . Jika melihat

perbandingan ini antara nilai kinerja dan realisasi anggaran layanan

pengendalian malaria tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,26%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Filariasis

adalah :

- peran aktif masyarakat minum obat yang sangat rendah.

- Faktor geografi yang menyebabkan kesulitan dalam menjangkau sasaran

- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi advokasi dan distribusi

obat




- Perhatian dan kepedulian pemerintah secara berjenajng sampai pada

tingkat desa/Kelurahan

- Ketersediaan anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan

POPM Filariasis

- Efisiensi penggunaan sumber daya

- Peningkatan kapasitas sumber daya yang memadai

- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Indikator (7) : Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

1. Definisi Operasional : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 0)

diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu

1 (satu) tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang

ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam

periode 1 tahun di kali 100%


Grafik 3.1.7a

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Tahun 2019


91,00%86,42%

94,97%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%





Grafik 3.1.7b

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Tahun 2015 – 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase cakupan penemuan kasus

baru kusta tanpa cacat adalah sebesar 86,42%, tidak mencapai target

walaupun capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2

tahun kebelakang, hal ini menunjukkan bahwa upaya penemuan dini

kusta sudah meningkat pula, namun meskipun telah mengalami

peningkatan penemuan kasus baru tanpa cacat tetapi hal tersebut

masih di bawah target Renstra Nasional yakni 91%.

Hal – hal yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja adalah :

a. Belum maksimalnya kegiatan aktif penemuan kusta dini terutama

pada daerah yang endemis kusta dan masih kurangnya sosialisasi

/advokasi tentang kusta pada daerah yang bukan endemis kusta

b. Sebagian besar daerah kantong kusta berada di lokasi yang sulit

dijangkau

c. Kurangnya komitmen politik & alokasi sumber dana

d. Sistem rujukan terhadap penderita reaksi kusta semakin sulit

e. Sebagian besar wilayah kantong kusta tidak mendapat dukungan

lintas program dan lintas sektor

f. Angka mutasi petugas kesehatan yang tinggi

85

%

85

,00

%

88,0

0%

91

,00

%

91

,00

%

76

,10

%

79

,00

%

78

,68

%

80

,32

%

86

,40

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019Target Capaian



g. Masih adanya self stigma pada penderita dan stigma masyarakat

terhadap penderita kusta

h. Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan

praktek dokter swasta dalam menciptakan pelayanan kusta yang

komprehensif dan terstandar.

Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang

dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah : Intensifikasi Penemuan Kasus dalam

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (Pelaksanaan

Intensifikasi Penemuan Kasus di Kab/Kota, Pertemuan Evaluasi Program dan

Validasi Data Cohort Tingkat Provinsi, serta Bimbingan Teknis dan atau

Validasi Data), Pelatihan Petugas dan dokter puskesmas .

Untuk inkator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2019 – 2023, indikator untuk Program Kusta tidak tertuang

didalamnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian.

Capaian inkator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

berdasarkan target nasional tidak mencapai (target nasional = 91%). Bila

dibandingkan dengan inkator jumlah Provinsi dengan Eliminasi Kusta yang

tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI, Provinsi Sulawesi Selatan

belum eliminasi kusta.

Kinerja inkator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

sebesar 94,97%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi

anggaran Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta sebesar

94,12% yang berarti efisiensi sumber pembiayaan walaupun hanya sebesar

0,85%.


a. Mempererat integrasi program dengan penyakit lain

b. Memperluas cakupan kegiatan advokasi dan sosialisasi serta

pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia.

c. Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan secara rutin

d. Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE

kepada penderita, keluarga penderita, dan masyarakat untuk

menghilangkan stigma kusta



e. Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas

sektor, organisasi profesi agar memperoleh dukungan dalam

pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Indikator (8) : Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

1. Definisi Operasional : Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB

yang diobati dan dilaporkan

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua

kasus TB yang ditemukan dan diobati dikali 100%.


Grafik 3.1.8a

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

Tahun 2019


79,00%

99,70%

126,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%





Grafik 3.1.8b

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

Tahun 2015 – 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai

standar adalah sebesar 99,87%.

Trend cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 3 tahun

(2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2017 sebanyak

17.430 kasus (45%), tahun 2018 sebanyak 29.439 kasus (79%) dan tahun

2019 sebanyak 30.611 kasus (99%). Semakin meningkatnya penemuan

kasus TBC disertai dengan adanya perluasan jejaring DPM dan penguatan

surveilans di rumah sakit dan klinik dengan melakukan penyisiran kasus

atau mopping up.


1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program P2TB

2) Data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta

sebagian besar telah terlaporkan dalam sistem pelaporan program TB.

3) Keterlibatan kader kesehatan untuk program TB sudah berjalan dengan

baik di beberapa kab/kota

79,00% 79,00% 79,00% 79,00% 79,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2015 2016 2017 2018 2019Target Capaian



4) Upaya skrining terduga TB telah dilaksanakan dengan adanya program

PIS-PK dan beberapa kab/kota telah melakukan skirining pada

kelompok-kelompok populasi berisiko tinggi seperti daerah kumuh dan

miskin, Lapas, dan lain-lain

Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian inkator yang tertuang dalam

RKA K/L Tahun 2019 adalah :

1) Pelatihan Penanggulangan TBC Bagi Petugas TB di FKTP

2) Orientasi Penanggulangan TBC

3) Surveilans aktif TBC (Penyisiran Kasus TBC)

4) Pelaksanaan Deteksi Dini TBC ( Intensifikasi Penemuan Kasus)

Kinerja inkator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar sebesar

126,42%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran

Layanan Pengendalian Penyakit TB sebesar 91,99% yang berarti terdapat

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 34,43%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian TB adalah :

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini

bila telah ditemukan gejala awal TB

2) Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang

masih ada di masyarakat

3) Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi

4) Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang

tepat sesuai standar ISTC

5) Jejaring eksternal belum berjalan secara optimal sehingga beberapa kasus

pindah ke daerah lain tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang

dijalani

6) Jejaring internal Rumah Sakit yang masih lemah, sehingga beberapa kasus

TB yang ditemukan di beberapa poli RS tidak tercatat dan terlaporkan

dengan baik di unit DOTS RS

7) Turn over SDM TB yang masih tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak

terlayani dengan baik



upaya penanggulangan TB



2) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan

dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin bila

ditemukan adanya gejala-gejala awal TB

3) Memperkuat jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam

penanganan pasien TB

4) Membentuk Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) di provinsi dan kab/kota

5) Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor,

organisasi profesi agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program

sesuai dengan tupoksi masing-masing

Indikator (9) : Persentase kasus HIV yang diobati

1. Definisi Operasional : Semua orang dengan positif HIV dan masih dalam

terapi pengobatan ARV

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah orang dengan positif HIV dan masih dalam

terapi pengobatan ARV dibagi dengan jumlah orang dengan positif HIV dan

memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV dikali 100%


Grafik 3.1.9a

Persentase kasus HIV yang Diobati Tahun 2019


55,00% 56,43%

102,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%





Grafik 3.1.9b

Persentase kasus HIV yang DiobatiTahun 2015 – 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase kasus HIV yang diobati adalah

sebesar 56,43%, sudah melampaui target, namun demikian jika dibandingkan

dengan tahun capaian tahun lalu terjadi penurun .


1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program P2 HIV AIDS

2) Layanan PDP telah dikembangkan ke Puskesmas, walaupun masih terbatas.

3) Keterlibatan LSM Pendampingan ODHA sangat membantu dalam

kepatuhan berobat ODHA

4) Adanya dukungan APBD dalam pembiayaan pemeriksaan Viral Load bagi

ODHA, untuk menilai kualitas Hidup ODHA dan efektifitas pengobatan



1) Validasi Data

2) Distribusi Logistik Pusat ke Kab/Kota (Pemantauan pemanfaatan dan

distribusi logistic ke Kab/Kota)

3) Pelatihan tatalaksana penanggulangan HIV AIDS (Triple Eliminasi )

50

%

50

%

50

,00

%

52

,00

%

55

,00

%

50

,00

%

52

,04

%

51

,30

%

56

,70

%

56

,43

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Target Capaian



Capaian inkator Persentase kasus HIV yang diobati berdasarkan target nasional

yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019, sudah

mencapai target nasional (55%).

Kinerja inkator Persentase kasus HIV yang diobati sebesar 102,60, jika

dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS sebesar 95,35% yang

berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 9,50%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian HIV

adalah :

1) Masih ada ODHA belum mau minum ARV karena takut efek samping

sehingga ODHA tidak datang kembali berobat, menyebabkan angka loss

follow up masih tinggi

2) Masih terbatas layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP),

3) Keterlambatan dalam mengakses layanan pengobatan ARV karena stigma

yang masih ada di masyarakat

4) Pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai standar.

5) Turn over SDM PDP HIV yang masih tinggi sehingga mengakibatkan

pasien tidak terlayani dengan baik

6) Dukungan Pemda Kab/Kota dalam penerapan SPM HIV belum

optimal

7) Implementasi Akselerasi tes & Treat di kab/kota belum berjalan

maksimal di beberapa kab/kota

8) Kolaborasi dengan LSM terbatas hanya di 10 Kab/Kota

9) Belum ada system validasi data secara rutin sehingga pelaporan

bulanan dari layanan baik laporan IMS, KT & PDP belum akurat

10) Sarana / Pusat pemeriksaan Viral Load & EID hanya terdapat 1

lokasi (Viral Load=BBLK Makassar, EID = RS. Hasan Sadikin)

11) Belum semua RSUD Kab/Kota mampu sebagai rujukan ARV





upaya penanggulangan HIV AIDS & IMS

2) Melakukan Sosialisasi (Suluh) kepada masyarakat untuk meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing HIV dan

IMS sedini mungkin.

3) Memperkuat konseling kepatuhan berobat kepada ODHA, penerapan

strategi Tes and Treat dan Pelatihan & Set up Faskes layanan pengobatan

ARV di Kab/Kota dengan dukungan dana APBD Prov & KK

4) Mengembangkan jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam

penemuan & penanganan HIV & IMS

Indikator (10) : Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan

tatalaksana standar Pneumonia

1. Definisi Operasional : Angka persentase kasus pneumonia balita yang

diberikan tatalaksana standar yaitu dihitung napas dalam waktu satu

menit penuh atau dilihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian bawah

Kedalam (TDDK) minimal 60% dari seluruh kunjungan balita dengan

keluhan batuk atau kesukaran bernapas.

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kabupaten/kota yang 50%

puskesmasnya telah melaksanakan tatalaksana standar Pneumonia dibagi

jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada dikali 100%




Grafik 3.1.10a

Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan Tatalaksana

Standar Pneumonia Tahun 2019

Sumber Data : Laporan Seksi P2PM Dinkes Prov. Sulsel (27 Januari 2020)

Grafik 3.1.10b

Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya Melakukan Tatalaksana

Standar Pneumonia Tahun 2016 – 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya

Melakukan Tatalaksana Standar Pneumonia tahun 2019 adalah sebesar 41,67%.

60

41,65

76,38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2016 2017 2018 2019

60% 60% 60% 60%

29,17%

41,67%

20,83%

41,67%

Target Capaian



Walaupun terjadi peningkatan dari satu tahun sebelumnya, namun belum

mencapai taget nasional (60%).

Beberapa kendala yang menyebabkan belum mencapai target adalah :

1. Tatalaksana standar di Fasyankes belum sepenuhnya dipahami oleh petugas

atau pun tenaga medis.

2. Penggunaan software ISPA belum semua Kab/Kota maupun Puskesmas

menggunakannya.

3. Pelatihan/Orientasi tatalaksana ISPA bagi Petugas Puskesmas belum pernah

dilaksanakan

4. Pergantian pengelola sering terjadi di Kab/Kota, sehingga data yang diiput

kadang terhambat.

5. Laporan rutin bulanan program ISPA yang dikirim ke Propinsi belum tepat

waktu dan sering terlambat, padahal sudah ada kesepakatan untuk ketepatan

pengiriman laporan.


RKA K/L Tahun 2019 adalah Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana

pneumonia .


Selatan Tahun 2019 – 2023, indikator untuk Program ISPA tidak tertuang

didalamnya .Kinerja inkator Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya

Melakukan Tatalaksana Standar Pneumonia tahun 2019 baru mencapai 76,38.

Jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran sebesar

83,87%, yang berarti tidak sesuainya antara biaya yang dikeluarkan dengan

capaian kinerja yang diperoleh .

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan :

1. Melatih petugas Puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan dalam hal tatalaksana ISPA dan penumonia secara terpadu,

agar cakupan penemuan penderita pneumonia bisa tercapai sesuai target.

2. Melakukan kolaborasi hitung napas antara Petugas MTBS Puskesmas

dengan pengelola ISPA Puskesmas di Kab/Kota.



3. Penggunaan software P2 ISPA dalam hal penginputan data bisa di gunakan

dan di aplikasikan ke pengelola Puskesmas yang ada di Kab/Kota

Indikator (11) : Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B

dan C pada kelompok berisiko

1. Definisi Operasional : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok berisiko

lainnya dalam kurun waktu satu tahun. Deteksi dini hepatitis B dilakukan

dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg pada ibu hamil dan

kelompok berisiko lainnya

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya

di bagi jumlah seluruh kab/ kota dikali 100 %


Grafik 3.1.11a

Persentase Kabupsten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini

Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko Tahun 2019


80

100

125

0

20

40

60

80

100

120

140




Grafik 3.1.11b

Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Ddini

Hepatitis B dan C Pada Kelompok Berisiko

Tahun 2015 – 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan

Deteksi Dini Hepatitis B dan C Pada Kelompok Beresiko adalah sebesar 100%.

Capaian ini telah melebihi target nasional (80%).

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target kinerja adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Petugas Deteksi Dini Hepatitis B dan C Pada

Bumil dan Populasi Beresiko

2. Pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B dan C Pada Ibu Hamil dan

Kelompok beresiko

3. Monev Hepatitis B dan C pada Populasi Beresiko

4. Sosialisasi dan Advokasi Program Hepatitis

5. Sosialisasi Pengobatan Hepatitis C ( DAA) di RSP.Dr.wahidin

Sudirohusodo dan RS. UNHAS

6. Workshop Surveilans Hepatitis B dan C

7. Distribusi Logisik HBIG ke Kab/kota sesuai permintaan Kab/kota

8. Membuat perencanaan logistic dan obat Hepatitis C

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2015 2016 2017 2018 2019

2,5% 5%

30%

60%

80%

4%

16%

50%

100% 100%

Target Capaian



9. Pemeriksaan Laboratorium P2 Hepatitis ( HBsAg, Anti HBS, HBV

DNA)

10. Pertemuan Validasi data Hepatitis dan PISP tingkat Provinsi

11. Pertemuan jejaring Program P2 Hepatitis

12. Orientasi dalam tatalaksana dan Manajemen P2 Hepatitis

13. Sosialisasi SIHEPI berbasis offline dan online


RKA K/L Tahun 2019 adalah :

1. Validasi data tingkat provinsi

2. Orientasi dalam tatalaksana dan manajemen P2 Hepatitis


Selatan Tahun 2019 – 2023, indikator untuk Program Hepatitis tidak tertuang

didalamnya .

Kinerja indikator Persentase Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini

Hepatitis B dan C Pada Kelompok Beresik sebesar 125%, jika dibandingkan

antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pengendalian Penyakit

Hepatitis sebesar 96,78% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan

sebesar 28,22%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Hepatitis

adalah :

1. Birokrasi Alur Rujukan BPJS ( Pasien mesti ambil rujukan dari faskes 1 lalu

2 dan 3 ( Hepatitis B dan C)

2. Rujukan balik dari FKRTL belum berjalan dengan baik ke FKTP

3. Belum semua PKM menggunakan Dana BOK dalam pelaksanaan program

hepatitis B dan C

4. Pendanaan untuk program Hepatitis B dan C belum merata di 24 kab/kota

5. Ketersediaan Rapid Test Hepatitis C masih kurang

6. Pasien Koinfeski HIV dan Hepatitis C masih ada yang belum berobat karena

tidak memiliki BPJS

7. Skreening pada Penasun dan ODHA masih kurang

8. Obat Hepatitis C EDnya pendek




1. Rencana konsul KGEH, POGI,PAPDI, BPJS, RS Rujukan, Dinas

Kesehatan Prov mengenai alur rujukan

2. Sosialisasi Program Hepatitis B dan C di tingkat RS Kab/kota ,PMI

,Unit Transfusi Darah.

3. Program Hepatitis menjadi program Prioritas

4. Manajemen logistik perlu di evaluasi melibatkan lintas sektor yang

terkait( Tim Hepatitis C)

5. Kerjasama dengan PKNM (persatuan Korban Nafza),LSM dan

Persatuan Konselor HIV AIDS Indonesia

6. Kerjasama dengan Lapas ( skreening Hepatitis C pada WBP (warga

binaan penjara)

Indikator (12) : Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah

1. Definisi Operasional : Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan KTR

yang dinilai dari minimal telah menetapkan KTR di 50% sekolah/madrasyah

sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur KTR

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan

KTR di minimal 50% sekolah dibagi Jumlah Kab/Kota di Provinsi dikali 100%

3. Capaian Indiator :



Grafik 3.1.12a

Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah

Tahun 2019

Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)

Grafik 3.1.12b

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah

Tahun 2017 – 2019

Sumber Data : Bidang P2P Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020)

50,00%

17,00%

34,00%

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Target Capaian KinerjaTarget Capaian Kinerja

30

,00

%

40

,00

%

50

,00%

27

,10

%

13

,50

%

17

,00

%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2017 2018 2019

Target Capaian



Tahun 2019 capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah sebesar

17%, belum mencapai target. Terlihat bahwa Capaian Tahun 2019 menurun

dari Tahun 2018, hal ini disebabkan karena masih banyak Kab/Kota yang

belum paham terkait Defenisi Operasional KTR di Sekolah sehingga capaian

masih kurang .

Hal – hal yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja

adalah : Sekolah masih sulit menerapkan KTR yang memenuhi 8 indikator

penerapan KTR dan pengelola Kab/kota dan sekolah belum paham kriteria

KTR di sekolah.


dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah : Peningkatan Kapasitas SDM

Implementasi KTR dan Konseling UBM di Puskesmas dan Sekolah.

Kinerja inkator inkator Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 34%,

jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan

Pengendalian Konsumsi Rokok sebesar 86,17% yang berarti kegiatan ini tdk

efisien.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) adalah :

1) Masih kurang nya sosialisasi terkait KTR di Kab/Kota

2) Masih kurang nya tenaga yang dilatih terkait KTR baik dari Sektor

Kesehatan maupun Pendidikan

3) Belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan KTR bagi Sekolah yang telah

menerapkan kebijakan tersebut


1) Meningkatkan sosialisasi KTR bagi LP/LS terkait

2) Meningkatkan Kapasitas Petugas

3) Melakukan review terhadap pelaksanaan KTR di Sekolah – Sekolah yang

telah menerapkan kebijakan tersebut.



Indikator (13) : Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian

PTM Terpadu

1. Definisi Operasional : Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal

tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan

Posbindu PTM di wilayahnya

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia di

kali 100%


Grafik 3.1.13a

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu

Tahun 2019


50,00%

98,00%

196,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%





Grafik 3.1. 13.b

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

Tahun 2017 – 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu adalah sebesar 98%, sudah melampaui target.

Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun ke

belakang, hal ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 50%.

Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja

adalah : sebagian besar puskesmas telah membina Posbindu PTM di

wilayahnya


dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah Pelatihan Pandu PTM. Selain itu

komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD turut mempengaruhi capaian

inkator ini.

Capaian inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian

Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).

30,0

0%

40

,00

%

50

,00

%

31,0

0%

94

,00

%

98

,00

%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2017 2018 2019

Target Capaian



Kinerja inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu sebesar 196%, jika dibandingkan antara kinerja dengan realisasi

keuangan sebesar 78,48% terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar

117,52%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian PTM

Terpadu adalah :

1) Keterbatasan pendanaan untuk penyediaan reagen pemeriksaan

2) Petugas yang dilatih masih kurang


1) Penyediaan anggaran untuk kegiatan PTM baik oleh Pemerintah Provinsi

maupun Kab/Kota

2) Peningkatan kapasitas petugas PTM Kab/Kota dan Puskesmas

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pandu PTM di Kab/Kota

Indikator (14) : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

1. Definisi Operasional : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan di

Provinsi di kali 100%




Grafik 3.1.14a

Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan


Tahun 2019


Grafik 3.1.14b

Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan


Tahun 2017 – 2019


50,00%

92,00%

184,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%



30,00%

40,00%

50,00%

62,20%

82,50%

92,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2017 2018 2019

Target Capaian



Tahun 2019 capaian indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah sebesar 92,%, sudah

melampaui target. Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan

capaian 1 tahun kebelakang, hal ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar

50%.


adalah :

1) Dinas Kesehatan Kab/Kota memfasilitasi dan melakukan sosialisasi

posbindu di desa/kelurahan

2) Kepala Desa/Kelurahan mendukung kegiatan Posbindu PTM termasuk

pemanfaatan dana desa/ADD untuk Posbindu PTM


dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah Pelatihan Posbindu PTM dan SI PTM

Capaian inkator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM berdasarkan target nasional yang tertuang

dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai

target nasional (50%).

Kinerja inkator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 184%, jika dibandingkan antara

kinerja dengan realisasi anggaran Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak

Menular sebesar 75,63% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan

sebesar 108,37%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Posbindu PTM adalah :

1) Pelaksanaan Deteksi dini faktor risiko PTM masih sangat rendah meskipun

Posbindu PTM sudah ada di hampir semua desa/kelurahan, perlu dilakukan

sosialisasi lebih banyak ke masyarakat akan pemtingnya deteksi dini PTM

2) Posbindu KIT belum ada di semua Posbindu PTM sehingga menjadi

kendala dlam pelaksanaan Posbindu PTM, perlu diianggarkan pengadaan

posbindu kit di semua desa/keurahan.


1) Penyediaan anggaran untuk kegiatan PTM baik oleh Pemerintah Provinsi

maupun Kab/Kota termasuk pengadaan Posbindu KIT



2) Peningkatan kapasitas bagi pengelola program PTM Puskesmas dan

Kab/Kota serta kader posbindu

3) Sosialisasi dan Advokasi Posbindu PTM bagi stakeholder dan masyarakat

secara umum

Indikator (15) : Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi

Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan

Usia 30-50 Tahun

1. Definisi Operasional : jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi

dini kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS), dan

leher rahim melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) atau

papsmear pada perempuan usia 30-50 tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50

dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia dikali 100%


Grafik 3.1.15a

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Kanker

Payudara dan Leher Rahim pada Perempuan Usia 30-50 Tahun

Tahun 2019


50,00%

82,00%

164,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%





Grafik 3.1.15b

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

Tahun 2018 - 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-

50 tahun adalah sebesar 82%, sudah melampaui target. Capaian sejalan dengan

target tahun 2019 sebesar 50%.


adalah : Karena tenaga dokter dan/atau bidan puskesmas telah banyak yang

dilatih deteksi dini kanker leher rahim dan payudara melalui metode IVA dan

SADANIS baik dari dana dekonsentrasi maupun dana APBD

Provinsi/Kab/Kota.


dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah pelaksanaan Deteksi Dini . Selain itu

komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD dan keterlibatan Tim

Penggerak PKK turut mempengaruhi capaian inkator ini

Capaian inkator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi

dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

40

,00

%

50

,00

%

87

,00

%

82

,00

%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2018 2019

Target Capaian



berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian

Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).

Kinerja inkator inkator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

sebesar 164%, jika dibandingkan realisasi anggaran sebesar 81,88% terdapat

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 82,34%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Penyakit

Kanker adalah :

1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim

2) Keterbatasan dana untuk melakukan deteksi dini


1) Penyediaan anggaran pelaksanaan IVA dan SADANIS baik oleh

Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota

2) Meningkatkan kerjasama dan Sosialisasi IVA dan SADANIS kepada

Lintas Sektor diantaranya Tim Penggerak PKK baik tingkat Provinsi

maupun Kab/Kota serta LS lainnya sampai ke tingkat desa/puskesmas

Indikator (16) : Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan

Rujukan Kasus Katarak

1. Definisi Operasional : Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga

kesehatan terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan menggunakan

senter dan ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus mata dengan

menggunakan Snelen Chart, dilanjutkan dengan tes bayangan (Shadow Test)

menggunakan pen light, serta mampu melakukan rujukan kasus katarak ke

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan

merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di provinsi dikali

100%.




Grafik 3.1.16a

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan


Tahun 2019


Grafik 3.1.16b

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini dan


Tahun 2017 – 2019


30,0%

96,0%

320,0%

0,0%

75,0%

150,0%

225,0%

300,0%

375,0%

450,0%

Target Capaian KinerjaTarget Capaian Kinerja

10

,00

%

20

,00

%

30

,00

%

81,0

0%

95,0

0%

96,0

0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2017 2018 2019

Target Capaian



Tahun 2019 capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan

deteksi dini dan rujukan kasus katarak adalah sebesar 96%, sudah melampaui

target. Capaian sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 30%. Dari grafik di

atas juga tampak bahwa pencapaian target dari indikator tersebut dari tahun

2017 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan capaian.


adalah : Karena telah banyak puskesmas yang melakukan deteksi dini dan

rujukan katarak.


dalam RKA K/L Tahun 2019 adalah : Orientasi Layanan Kesehatan Inklusi

Disabilitas dan Pengembangan Wilayah RBM. Selain pendanaan dari Dekon,

pencapaian inkator ini juga turut didukung pendanaan dari Hellen Keller

Indonesia sejak tahun 2017.

Capaian inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan

rujukan kasus katarak tidak tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI

Tahun 2015 – 2019.

Kinerja inkator inkator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini

dan rujukan kasus katarak sebesar 320%, jika dibandingkan antara kinerja

dengan capaian realisasi anggaran Deteksi Layanan Pencegahan dan

Pengendalian Gangguan Indera sebesar 96,46% yang berarti terdapat efisiensi

sumber pembiayaan sebesar 319,03%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Deteksi dini dan rujukan

kasus indra adalah :

1) Petugas yang dilatih masih kurang

2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini

indra terkait dengan indra penglihatan


1) Pendanaan baik dari pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota

2) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan deteksi dini

dan rujukan kasus katarak

3) Peningkatan koordinasi dengan LS terkait

4) Melakukan sosialisasi pentingnya melakukan deteksi dini indra



Indikator (17) : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan

Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1

Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL

yang menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi medis napza

dan atau yang menjalankan upaya promotif dan preventif.

2. Rumus/Cara perhitungan : Akumulasi jumlah Kab/kota yang mempunyai

minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif


Grafik 3.1.17a

Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima

Wajib Lapor (IPWL)

Tahun 2019


5 5

0

2

4

6

8

Target CapaianTarget Capaian



Grafik 3.1.17b

Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima

Wajib Lapor (IPWL)

Tahun 2017 - 2019

Sumber Data : Laporan Seksi P2PTM Dinkes Prov. SulSel (27 Januari 2020))

Tahun 2019 capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di

lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah 5 Kabupaten/Kota, capaian ini

sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 5 kabupaten/kota .



a. Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa Berat Bagi

Nakes di Puskesmas

b. Pelatihan Keterampilan Sosial Kecakapan Hidup Kesehatan Anka

Remaja (Life Skill)

c. C. Pelatihan Bagi Nakes Tentang Pemberdayaan Orangtua Dalam

Pencegahan Penyalahgunaan Napza

d. Pelatihan Skrining Penyalahgunaan Napza dengan instrumen Assist

Capaian inkator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi

5

7

5

2 2

5

0

2

4

6

8

2017 2018 2019

Target Capaian



Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak tertuang dalam Renstra Kementerian

Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019.

Kinerja inkator inkator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di

lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebesar 100%, jika dibandingkan

antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan

NAPZA sebesar 82,06% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan

sebesar 17,94%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza khususnya dalam Institusi

Wajib Lapor (IPWL) adalah tidak ada tenaga verifikator Kliem pasien napza

dan tenaga assesment penyalahguna napza yang terlatih di setiap institusi

IPWL di 22 kab/kota tahun 2019


1) Peningkatan Kapasitas Petugas khususnya bagi Institusi IPWL

2) Kerjasama dengan BNN dalam sosialisasi dan bimbingan teknis masalah

penyalahgunaan napza di Kab/Kota

Indikator (18) : Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan

satker dekonsentrasi

1. Definisi Operasional : Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan

satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA, e

monev Bappenas dan e performance

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev

DJA 12 dokumen, e monev Bappenas 12 dokumen dan e performance 12

dokumen yang tercapai dibagi dengan target



3. Capaian Indiator :

Grafik 3.1.18a

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan


Tahun 2019


Grafik 3.1.18b

Layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

Tahun 2019


100,0% 100,0% 100,0%

0,0%

75,0%

150,0%

225,0%

300,0%

375,0%

450,0%



3

12 12 12

3

12 12 12

0

2

4

6

8

10

12

14

Komponen

RKAKL

e-Monev DJA e-Monev

Bappenas

e-Performance

Target Realisasi



Grafik 3.1.18c

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan


Tahun 2017 - 2019


Tahun 2019 capaian indikator Persentase layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi adalah sebesar 100%, sudah mencapai target.

Capaian sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 100%.


adalah : Kerjasama Tim Satker dengan monev pusat dalam penyelesaian

pelaporan dengan.



1) Penyusunan Rencana Anggaran

2) Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi

3) Penyusunan Laporan Keuangan

Kinerja inkator inkator Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan

satker dekonsentrasi sebesar 100%, jika dibandingkan antara kinerja dengan

100,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

100,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2015 2016 2017 2018 2019

Target Capaian



capaian realisasi anggaran Layanan Internal (Over Head) sebesar 92,83% yang

berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 7,17%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen

adalah :

1) Keterlambatan penerimaan data capaian dari masing – masing Program

2) Keterlambatan melengkapi kekurangan dokumen pelaksanaan kegiatan


1) Meningkatkan koordinasi tim satker dan segenap pejabat struktural serta

staf lingkup Bidang P2P

2) Meningkatkan kerjasama dengan LS terkait

3.2 Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 pada Bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut

Tabel 3.2.1

Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Kegiatan Tahun 2019

N

o Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Surveilans dan Karantina

Kesehatan 2.467.539.000 2.214.301.800 89,73

2

Pencegahan dan


Tular Vektor dan

Zoonotik

1.605.250.000 1.343.296.285 83,68

3

Pencegahan dan


Menular Langsung

2.577.292.000 2.418.302.520 93,83

4

Pencegahan dan


Tidak Menular

6.184.825.000 5.246.096.443 84,82

5

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya pada

Program Pencegahan dan


543.275.000 504.308.700 87,84



N

o Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

6

Pencegahan dan

Pengendalian Masalah

Kesehatan Jiwa dan

NAPZA

617.701.000

506.925.799

82,06

TOTAL 13.995.882.000 12.233.231.547 87,41

Sumber Data : Laporan Keuangan Satker 05 Dinkes Prov. SulSel Tahun 2019

Total Anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Sebesar Rp.

13.995.882.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.233.231.547

(87,41%). Uraian per kegiatan adalah sebagai berikut :

- Realisasi anggaran kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

sebesar 89,73%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport

setiap Kab/Kota , efisiensi pada biaya akomodasi / tempat pelaksanaan

kegiatan yang mana salah satu persyaratan akreditasi pelatihan adalah

tempat pelaksanaan pelatihan harus dilaksanakan di Balai Pelatihan , yang

biaya akomodasinya jauh lebih murah.

- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tular Vektor dan Zoonotik sebesar 83,68%, tidak mencapai 100% karena

terdapat perbedaan transport setiap Kab/Kota dan , efisiensi pada biaya

akomodasi / tempat pelaksanaan kegiatan yang mana salah satu persyaratan

akreditasi pelatihan adalah tempat pelaksanaan pelatihan harus

dilaksanakan di Balai Pelatihan , yang biaya akomodasinya jauh lebih

murah. Realisasi anggaran kegiatan

- Realisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

sebesar 93,83%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport

setiap Kab/Kota dan efisiensi pada biaya akomodasi / tempat pelaksanaan

kegiatan dan efisiensi pada biaya akomodasi / tempat pelaksanaan kegiatan.

Pada program ini juga ada pelatihan yang terakreditasi yang mana salah

satu persyaratan akreditasi pelatihan adalah tempat pelaksanaan pelatihan

harus dilaksanakan di Balai Pelatihan , yang biaya akomodasinya jauh

lebih murah.



- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular sebesar 84,82%, tidak mencapai 100% karena terdapat

perbedaan transport setiap Kab/Kota , efisiensi pada biaya akomodasi /

tempat pelaksanaan kegiatan, pada program ini juga ada beberapa pelatihan

yang terakreditasi

- Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit sebesar 87 ,41%, tidak mencapai 100% karena efisiensi pada

perjalanan dalam rangka Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen

Perencanaan dan konsultasi pusat

- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah

Kesehatan Jiwa dan NAPZA sebesar 82,06%, tidak mencapai 100%

karena terdapat perbedaan transport setiap Kab/Kota dan efisiensi

akomodasi atau tempat pelatihan , yang mana pada program ini juga ada

pelatihan yang terakreditasi

2. Realisasi Anggaran Per output

Tabel 3.2.2

Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran


Berdasarkan Output Tahun 2019

No Out Put Anggaran Realisasi Persentase

1 Layanan Kewaspadaan Dini

Penyakit Potensi KLB 572.645.000 488.584.000 85,32

2 Layanan Respon KLB dan

Wabah 119.100.000 93.630.000 78,61

3 Layanan Imunisasi 1.126.806.000

1.063.013.000 94,34

4 Layanan Kekarantinaan

Kesehatan 648.988.000 569.074.800 87,69

5 Sumber Daya Manusia

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor 425.000.000 360.731.000 84,88

6 Layanan Capaian Eliminasi

Malaria 439.250.000 287.942.000 65,55

7

Layanan Pengendalian

Penyakit Filariasis dan

Kecacingan 741.000.000 694.623.285 93,74



No Out Put Anggaran Realisasi Persentase

8

Layanan Pencegahan dan


HIV/AIDS 396.400.000 377.962.500 95,35

9 Layanan pengendalian

Penyakit TBC 385.850.000 354.946.900 91,99

10 Intensifikasi Penemuan Kasus

Kusta 1.400.000.000

1.317.737.020 94,12

11



Hepatitis 282.062.000 272.896.000 96,75

12 Layanan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit ISPA 112.980.000 94.760.100 83,87

13


Pengendalian Gangguan

Fungsional 245.130.000 236.460.000 96,46

14 SDM Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular yang meningkat 367.085.000 308.089.376 83,93

15 Deteksi Dini Fatktor risiko

Penyakit Tidak Menular 5.338.950.000

4.500.204.000 84,29

16 Layanan Pengendalian

Konsumsi Rokok 233.660.000 201.343.067 86,17

17 Layanan Dukungan

Manajemen Satker 543.275.000 504.308.700 92,83

18

Sumberdaya Manusia yang

berkualitas Bidang

Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa dan Napza 617.701.000 506.925.799 82,07

Jumlah Total 13.995.882.000

12.233.231.547 87,41

3. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Rincian dan Realisasi anggaran per indikator Bidang P2P Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2.3

Rincian dan Realisasi Anggaran Per Indikator


Tahun 2019

No Indikator Anggaran

(Rp) Realisasi (Rp) %

1

Persentase anak usia 0

sampai 11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar

lengkap

1.126.806.000 1.063.013.00

0 94,33

2

Persentase respon

penanggulangan terhadap

sinyal kewapadaan dini

kejadian luar biasa (KLB)

untuk mencegah terjadinya

KLB di kabupaten/kota

119.100.000 93.630.000 78,61

3

Jumlah kab/kota yang

mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

648.988.000 569.074.800 87,96

4

Persentase kasus malaria

positif yang di obati sesuai

standar

439.250.000 287.942.000 66,55

5

Jumlah Kabupaten/kota

endemis filariasis yang

melakukan POPM

403.029.000 379.835.285 94,24

6

Jumlah Kabupaten/Kota

Intervensi Stunting yang

Melakukan POPM Cacingan

dengan Cakupan ≥ 75% dari

Sasaran Minum Obat

337.971.000 314.788.000 93,14

7

Persentase cakupan

penemuan kasus baru kusta

tanpa cacat

1.400.000.000 1.317.737.020 94,12

8 Persentase kasus TB yang

ditatalaksana sesuai standar 385.850.000 354.946.900 91,93

9 Persentase kasus HIV yang

diobati 396.400.000 377.962.500 95,35

10

Persentase kab/kota yang

50% puskesmasnya

melakukan tatalaksana

standar Pneumonia

112.980.000 94.760.100 83,87

11

persentase kab/ kota yang

melaksanakan detekai dini

Hepatitis B dan C pada

282.062,000 272896.000 96,78



kelompok beresiko.

12

Persentase Kabupaten/Kota

yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) minimal 50%

sekolah

233.660.000 201.343.067 86,17

13

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian

PTM terpadu

194.800.000 152.893.000 78,48

14

Persentase desa/kelurahan

yang melaksanakan kegiatan

Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM

120.429.000 91.088.000 75,63

15

Persentase puskesmas yang

melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara

dan leher rahim pada

perempuan usia 30-50 tahun

2.862.500.000 2.337.500 81,66

%

16

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan deteksi dini

dan rujukan kasus katarak

245.130.000 236.460.000 96,46

17

Jumlah Kabupaten / Kota

yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan

pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di

lnstitusi Penerima Wajib

Lapor (IPWL)

617.701.000 506.925.799 82,07

18

Persentase layanan

dukungan manajemen dan

pelaporan satker

dekonsentrasi

543.275.000 504.308.700 92,83

Sumber Data : Laporan Keuangan Satker 05 Dinkes Prov. SulSel Tahun 2019

Adapun penyebab realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% dari setiap

indikator adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase anak usia 0 sampai 11

bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 94,33%. Hal

ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh

lokasi kegiatan dan efisiensi biaya akomodasi pelatihan, di mana biaya

akomodasi di Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat lebih murah dari

yang telah dianggarkan



2. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk

mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota sebesar 78,61 %. Hal

ini terjadi karena belanja jasa terkait dengan pemeriksaan laboratorium

tidak terealisasi, biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh

lokasi kegiatan, efisiensi biaya akomodasi pelatihan, tidak semua KLB

yang terjadi di lakukan penyelidikan, begitupun dengan verifikasi Sinyal

.

3. Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah kab/kota yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 87,96%. Hal

ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh

lokasi kegiatan, Narasumber pusat yang telah dianggarakan tidak hadir

pada kegiatan tersebut.

4. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus malaria positif

yang di obati sesuai standar sebesar 66,55%. Hal ini terjadi karena

biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan,

efisiensi akomodasi pada kegiatan pelatihan yang terakreditasi yang harus

dilaksanakan di Balai Pelatihan Pemerintah yang anggaran akomodasinya

lebih rendah dari yang telah dianggarakan, beberapa lokasi kabupaten

yang menjadi sasarn kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan

waktu.

5. .Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/kota endemis

filariasis yang melakukan POPM sebesar 94,24 %. Tidak mencapai

100 % karena biaya transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi

kegiatan.

6. Realisasi anggaran Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang

Melakukan POPM Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari Sasaran

Minum Obat sebesar 93, 14%, tidak mencaoai 100 % karena biaya

transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan.

7. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus

baru kusta tanpa cacat sebesar 94,12%, tidak mencapai 100 % karena

biaya transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan dan

adanya efisiensi akomodasi pada kegiatan pelatihan .



8. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus TB yang

ditatalaksana sesuai standar sebesar 91,93% tidak mencapai 100 %

karena biaya transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan

dan adanya efisiensi akomodasi pada kegiatan pelatihan .

9. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus HIV yang diobati

sebesar 95,35%, tidak semua realisasi oleh karena karena biaya

transportasi yang tidak merata untuk semua lokasi kegiatan.

10. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kab/kota yang 50%

puskesmasnya melakukan tatalaksana standar Pneumonia adalah sebesar

83,87, tidak semua anggaran teralisasi karena biaya transportasi yang

tidak merata untuk semua lokasi kegiatan dan adanya efisiensi akomodasi

pada kegiatan pelatihan .

11. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kab/ kota yang

melaksanakan detekai dini Hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

adalah sebesar 96,78., tidak semua realisasi oleh karena biaya transportasi

yang tidak merata pada semua lokasi kabupaten dan akomodasi kegiatan.

12. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah sebesar 86,17%, tidak

semua realisasi karena efisiensi pada transportasi yang tidak merata pada

kabupaten dan efisiensi akomodasi pelatihan

13. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 78,48%. Hal ini terjadi

karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan

dan efisiensi akomodasi pelatihan.

14. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar

75,63%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk

seluruh lokasi kegiatan dan efisiensi akomodasi kegiatan.

15. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase puskesmas yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim

pada perempuan usia 30-50 tahun sebesar 81,66%, tidak semua terealisasi

karena efisiensi pada belanja bahan untuk kegiatan deteksi dini.

16. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang

melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak sebesar 96,46%.



Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh

lokasi kegiatan .

17. Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

sebesar 82,07%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak

merata untuk seluruh lokasi kegiatan dan efisiensi pada biaya akomodasi

pelatihan yaitu pelaksanaan kegiatan yang terakreditasi harus

dilaksanakan di Balai Pelatihan Pemerintah n yang biaya akomodasinya

lebih rendah dibandingan dengan biaya yang telah dianggarkan.

18. Realisasi anggaran untuk indikator Persentase layanan dukungan

manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi sebesar 92,83%. Hal ini

terjadi karena tidak semua anggran untuk kegiatan Perjalanan dinas

dalam rangka Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan

terealisasi dan konsultasi pusat terealisasi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah

ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 185,95%

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Selata dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 18

Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tahun 2019, sebanyak 9 indikator telah melebihi target yang ditetapkan

(>100%), 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan

4 indikator tidak mencapai target .

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 diketahui bahwa kinerja

anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 87,41%,

dengan realisasi tertinggi pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular Langsung sebesar 93,83% dan realisasi paling rendah

pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

dan NAPZA, sebesar 82,06%.

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 18 indikator, terdapat 14

indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat tercapai

dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan

dengan baik

5. 4 Indikator yang tidak tercapai :

a. Persentase Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat , mencapaimencapai mencapai

mencapai mencapai 86,42% upaya yang dilakukan adalah Intensifikasi

kasus kusta di semua Kab/Kota . Pemberian profilaksis obat kusta setelah

dilakukan deteksi dini jika ditemukan bercak. Selain itu perlu dilakukan

advokasi kepada Kepala Daerah untuk mendukung upaya eliminasi kusta di

Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Presentasi Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standar, mencapai

88%, dari target 95%. Upaya yang dilakukan adalah penyampaian

Informasi kepada masyarakat khususnya kepada penderita akan



ketersediaan Obat Anti Malaria di Kabupaten dan fasyankes , jejaring

informasi terkait cara mendapatkan obat anti malaria, menyediakan buku

tatalaksana bagi tenaga medis, dan melakuan advokasi dan sosialisasi

kepada tenaga medis yang melakukan penanganan kasus malaria agar

melakukan tatalaksana kasus malaria terkini.

c. Persentasi Kabupaten kota yang 50 % puskesmasnya melakukan

tatalaksana pneuomonia mencapai 41,67 dari target 60%. Upaya yang

dilakukan adalah peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana

pneumonia, melakukan molaborasi hitung napas antara petugas MTBS s

dengan pengelola ISPA di puskesmas.

d. Persentasi kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa

rokok (KTR) minimal 50% sekolah mencapai 17% dari target 50%. Upaya

yang dilakukan Peningkatan Kapasitas SDM Implementasi KTR dan

Konseling UBM di Puskesmas dan Sekolah, melakukan advokasi dan

sosialisasi baik lintas sektor maupun lintas program juga kepada

masyarakat secara umum.

4.2 Tindak Lanjut

1. Melakukan review untuk mengevaluasi capaian target inkator Perjanjian

Kinerja dan realisasi anggaran lingkup Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan setiap bulannya.

2. Meningkatkan koordinasi LS/LP terkait Lingkup Bidang P2P Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian Laporan Kinerja Bidang P2 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan tahun

berikutnya.

Documents

i Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi ... · Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM . iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan