Embed Size (px)
Citation preview
`
i
LAPORAN KINERJADINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUATAHUN 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan
dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
Dinas kesehatan Provinsi Papua menyusun laporan kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia
Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Dekonsentrasi
program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2019
mendukung pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan. Upaya tersebut melalui Dana dekonsentrasi
dilaksanakan di tiap jenjang pemerintahan mulai dari pemerintah Provinsi dan
Kabupaten dan Puskesmas.
Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana
yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja
Utama (IKU). Sumber data dalam laporan kinerja ini diperoleh dari Laporan rutin yang
disampaikan oleh kabupaten/Kota tahun 2019.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, maka Dinas Kesehatan
Provinsi Papua melalui 6 kegiatan yaitu Pembinaan Gizi Masyarakat, Pembinaan
Kesehatan Keluarga, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Penyehatan
Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat memiliki 28 Indikator Kinerja,
Realisasi anggaran Dekonsentrasi Satker DK-03 Tahun 2019 dilingkup Dinas
Kesehatan Provinsi Papua sebesar 83,52 %. ( data laporan SAI 2019 ) sedangkan Capaian
kinerja penyerapan anggaran keseluruhan sebesar 84,27 % (data SMART DJA 2019 )
Capaian kinerja program yang direpresentasikan melalui 28 Indikator Kinerja. Keseluruhan
indikator kinerja utama program kesehatan masyarakat dilaksanakan di tingkat
Puskesmas dan Tingkat kabupaten. Oleh karena itu alokasi anggaran tersebut
bertujuan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya mulai dari
level kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi.
Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2019
dikarenakan adanya Surat Keputusan Pengelola Satker terlambat terbit , baru terbit
minggu ketiga bulan April 2019 sehingga menghambat untuk pencairan Uang Persediaan
(UP), adanya revisi DIPA dan POK sebanyak 2 (dua ) kali dan penjadwalan ulang
kegiatan belum sesuai POA yang telah dibuat, pengembalian kelebihan transport dan
hotel/penginapan peserta dana yang telah disiapkan, lokus untuk kegiatan dikabupaten
terkendala keamanan sehingga tidak bisa dilaksanakan.
Perbaikan ke depan perlu koordinasi lebih baik dengan Subbag Program
Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan harapan penerbitan Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Gubernur tepat waktu sehingga kegiatan
tidak terlambat dilaksanakan . Juga pentingnya Koordinasi antar penanggung
jawab dan pengelola program dalam penyusunan Rencana Operasional Kegiatan
(ROK) terutama dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan para Kepala Seksi
dilingkungan Bidang kesehatan Masyarakat sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat
terlaksana dengan baik. Proses pengadaan barang dan jasa perlu dipersiapkan lebih
awal agar semua kegiatan dapat dilaksanakan dan tidak semua pengadaan menumpuk
pada akhir tahun.
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................1
1.Latar Belakang ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Maksud dan Tujuan..............................................................................33. Visi, Misi dan Strategi Organisasi ............................................................. 44. Tugas Pokok dan Fungsi.......................................................................95. Potensi dan Permasalahan ................................................................. 116. Sistematika ................................................................................................... 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.............................................................. 171. Perjanjian Kinerja .............................................................................. 172. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat.....................................17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………………………….211. Capaian Kinerja Organisasi…………………………………………………..212. Pagu dan Realisasi Anggaran per kegiatan .……………………………… 32
BAB IV PENUTUP.………………………………………………………………………..…… 391.Kesimpulan…………………………….……………………………………………. 39
Lampiran :
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih Periode 2018-2023
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Dinaskesehatan Provinsi papua TA 2019
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Dinaskesehatan Provinsi papua TA 2019
Tabel 3.2 Pagu Kegiatan Pembinaan Program Kesehatan MasyarakatProvinsi Papua Tahun 2019
Tabel 3.3 Realisasi keuangan Kegiatan Pembinaan Program KesehatanMasyarakat Provinsi Papua Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan
melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung dengan
bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya
status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian
penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)
meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5)
terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)
meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan implementasi
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK 02.02/ Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan, yang mempunyai visi “Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan”. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-
2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama
yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan
kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi
pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif
preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan
kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan
kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan
intervensi berbasis risiko.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua mendukung mewujudkan
dalam “Program Indonesia Sehat”. Pertanggungjawaban pelaksanaan
kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan
kinerja.
Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam Bidang Kesehatan
Masyarakat dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian
indikator kinerja dari masing-masing kegiatan di Bidang Kesehatan
Masyarakat di tahun 2019
2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2019
melalui dana Dekonsentrasi dalam mencapai target dan sasaran
program seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Papua oleh pejabat yang bertanggungjawab
2.1 Tujuan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau dan
melayani masyarakat dimanapun diseluruh pelosok Tanah Papua
dengan titik berat kepada upaya pencegahan penyakit dan kebijakan
pembebanan biaya kesehatan yang serendah-rendahnya.
2.2 Nilai-nilai
Guna mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis
pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menganut
dan menjunjung tinggi nilai - nilai yang telah dirumuskan juga mengacu
pada Renstra Kementerian Kesehatan antara lain:
a. Pro Rakyat;
b. Inklusif;
c. Responsif ;
d. Efektif
e. Bersih
3. Visi, Misi dan Strategi Organisasi
3.1 Visi
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam mendukung Visi “PAPUA
BANGKIT MANDIRI SEJAHTERA YANG BERKEADILAN ”,
tertuang dalam RPJMD Provinssi Papua Tanun 2018 – 2023. Visi ini
dijabarkan dalam 5 misi .
Misi yang terkait dengan urusan kesehatan adalah misi ke-1
“Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM” dan misi ke-5
“Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdepan, terluar
dan tertentu” selanjutnya visi, misi, sasaran dan indikator disajikan
pada matriks berikut.
:
Tabel.1.1Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih Periode 2018-2023
VISI
PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN
Misi (M1)
MemantapkanKualitas dan DayaSaing SDM
Misi (M5)
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,terdepan, terluar dan tertentu
Tujuan (T1)
Meningkatkan kualitasSDM yang berdayasaing dan beretika
Tujuan (7)
Meningkatkan pemerataan pembangunan
Sasaran (S4)
Meningkatnya derajatkesehatan masyarakatPapua
Sasaran (S32)
Meningkatnyapercepatanpembangunan wilayah-wilayahperbatasanmenjadihalaman depan negara
Sasaran (S34)
Meningkatnya kapasitasketangguhan daerahdalam upaya pencegahandan kesiapsiagaanbencana
INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator Kondisi Awal (2018) Kondisi Akhir(2023)
Angka Harapan Hidup 65,86 69,59
Angka Kematian Ibu(AKI)per 100.000 KH
216 (estimasi SUPAS2015)
200
Angka KematianBayi(AKB) per 1.000 KH
24 (estimasiSUPAS2015)
20
Pembangunan Kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Pembangunan Nasional, karena Kesehatan menyentuh
hampir semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pembangunan
Kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek demografi /
kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk
tingkat pendidikannya serta keadaan dan pertumbuhan lingkungan fisik
maupun biologi.
Periode 2019-2023 merupakan tahab ketiga dalam pencapaian Visi
jangka panjang Provinsi Papua dari Visi pem bangunan Daerah Jangka
Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD
Provinsi Papua tahun 2005 – 2025. Pembangunan Kesehatan lebih
diarahkan untuk mencapai dan menunjang visi Provinsi Papua yaitu “
PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN
” , dimana pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilakukan dengan
meningkatkan kemandirian , kemitraan dan keterlibatan Orang Asli Papua
dalam segala bidang pembangunan yang berorientasi pada kemandirian
dan kemapanan lokal yang berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan ,
kemampuan daya saing yang di dukung [erlindungan perempuan dan
anak , seta menekankan pada kesetaraan gender dan terwujudnya
lembaga jaminan sosial .
3.2 Misi
Misi Pembangunan 2019 – 2023 merupakan rumusan dari usaha – usaha
yang diperlukan untuk mencapai visi , namun tidak terlepas dari kondisi
tantangan lingkungan global dan domestic pada kurun waktu 2019 -2023
yang mempengaruhinya .
Adapun misi pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2019 – 2023
sebagai berikut :
1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM
2. Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan damai serta Kehidupan
Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian daerah berbasis Potensi
unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara
Berkelanjutan
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal , Terdepan, Terluar dan
Tertentu .
Pemerataan pelayanan Kesehatan masih belum dapat mencapai
titik yang optimal meskipun prioritas dan strategi pelayanan kesehatan
telah lama diarahkan ke pegunungan, lembah-lembah, dan kampung-
kampung pada daerah terpencil / pedalaman, namun kendala geografis,
transportasi dan biaya ekonomi tinggi selalu menjadi hambatan dan
tantangan yang memperlambat penjangkauan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara maksimal yang berujung pada belum
optimalnya pencapaian hasil pembangunan kesehatan yang diharapkan.
Kondisi nyata dari berbagai aspek yang terjadi khususnya di bidang
kesehatan tercermin dari pencapaian hasil pembangunan di bidang
kesehatan yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Walaupun
secara obyektif telah memberikan banyak peningkatan dan perubahan
terhadap pencapaian sasaran, peningkatan cakupan pelayanan serta
peningkatan daya dukung pelaksanaan program, secara menyeluruh
peningkatan yang terjadi mampu memberikan impak yang bermakna
terhadap tujuan akhir dari Pembangunan kesehatan.
3.3 Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan
upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas
terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan
pembiayaan kesehatan.
Strategi pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2019
sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 meliputi:
a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu,
Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
c. Meningkatkan Penyehatan Lingkungan.
d. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
3.4 Sasaran Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Sasaran Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua, adalah
meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
3.5 Indikator Kinerja
Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat di Dinas
Kesehatan Provinsi Papua dalam mendukung dekonsentrasi
yaitu:
a. Persentase Ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
(PF)
b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).
c. Persentase Kabupaten/kota yang memenuhi kualitas
kesehatan lingkungan
4. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan Provinsi Papua terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat)
Bidang yang terdiri dari :
a. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan,
b. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah
Raga,
c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tediri dari Seksi Survelens
dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.
d. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer dan Tradisionil, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Seksi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu
e. Bidang Sumberdaya Kesehatan terdiri dari Seksi Kefarmasian, Seksi Alat
Kesehatan dan Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua juga memiliki 4 (empat) Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :
a. UPT. Balai Latihan Kesehatan
b. UPT. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Kesehatan
c. UPT. Balai Laboratorium Kesehatan
d. UPT. Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS,Tuberkulosa dan
Malaria (ATM)
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua
sebagaimana bagan struktur berikut :
Tabel.1.2Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta
koordinasi dibidang keseahatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan kesehatan olah raga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang
Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
3) Pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
5. Potensi dan Permasalahan
Pembangunan Kesehatan di suatu daerah pada umumnya diarahkan pada
kebijakan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, upaya kesehatan
masyarakat dan sumber daya kesehatan yang mencakup penyediaan sarana
dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan memadahi .
Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Papua
Secara umum capaian Angka harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua
mengalami kecenderungan yang relative meningkat dari tahun ke tahun hingga
mencapai angka pada tahun 2017 sebesar 65.14 Tahun
Angka kematian ibu (AKI)/Maternal Mortality Rate (MMR) adalah salah satu
indikator hasil pembangunan di bidang kesehatan, semakin rendah AKI maka
pembangunan suatu wilayah mengindikasikan semakin baik pembangunan di
bidang kesehatan. AKI secara nasional cenderung bergerak fluktuatif.
Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007
sebesar 228 per 100.000 KLH meningkat menjadi 346 per 100.000 KLH pada
tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010), namun menurun menjadi 305 per 100.000
KLH berdasarkan hasil Survei Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015,
sedangkan AKI Provinsi Papua sebesar
573per 100.000 (SDKI 2012), berdasarkan SUPAS 2015 diestimasikan AKI
Provinsi Papua sebesar 216 per 100.000 KH, lebih rendah dari target RPJMD
2013-2018 yakni sebesar 250 KH.
Angka Kematian Bayi (AKB) nasional (SDKI 2012) sebesar 32 per 1000
KH sedangkan untuk Provinsi Papua sebesar 54 per 1000, sedangkan pada
tahun 2015 AKB nasional turun menjadi 24 per 1000 KH (SUPAS 2015), untuk
Provinsi Papua SUPAS 2015 tidak mengeluarkan angka.
Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan
belum maksimal, akan tetapi Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi
walaupun cenderung turun. Kondisi ini kemungkinan disebabkan antara lain
karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang belum
memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya.
Penyebab utama kematian ibu yaitu perdarahan dan hipertensi dalam
kehamilan, selain itu penyebabnya karena infeksi. Penyebab ini dapat
diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik,
sehingga mampu menskrining kelainan pada ibu hamil sedini mungkin.
Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat
antara lain adalah, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi,
malaria, TB, HIV, Hepatitis B dan Infeksi Menular Seksual (Siphilis) dan empat
terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2
tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).
Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah
jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan
belum relatif tersebar ke seluruh wilayah, namun kompetensi masih belum
memadai. Menurut data yang dikeluarkan oleh IBI Provinsi papua , anggotanya
sebanyak 3.188 orang Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama
pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB.
Angka Kematian Ibu menjadi salah satu indikator penting dalam
menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita
yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan
kehamilan atau tidak penanganannnya ( tidak termasuk kecelakaan atau
insedentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas( 42 hari
setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000
Kelahiran Hidup. AKI juga digunakan dalam pemantauan kematian terkait
dengan kehamilan . Indikator ini dipengaruhi oleh status kesehatan secara
umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.
Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya
indicator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.
Angka Kematian Ibu Melahirkan Provinsi Papua pada tahun 2017 berhasil
diturunkan mencapai sebesar 289/100.000 KH dari target sebesar
383/100.000 KH, AKI tersebut merupakan perbandingan dari jumlah ibu
melahirkan yang meninggal sebesar 111 ibu dari 39.037 Kelahiran Hidup. Data
tersebut dari data rutin yang dikirimkan dari Kabupaten/Kota . Menunjukkan
pelayanan kesehatan Ibu menunjukan on track .
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum
mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 Kelahiran hidup pada
tahun yang sama . AKB merupakan indicator yang biasanya digunakan untuk
menentukan derajad kesehatan. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang
dilakukan dalam rangka penurunan AKI.
Angka Kematian Bayi Provinsi Papua pada tahun 2017 berhasil diturunkan
mencapai sebesar 7/1000 KH dari target sebesar 46/100.000 KH, AKB
tersebut merupakan perbandingan dari jumlah bayi yang meninggal sebesar
257 ibu dari 39.037 Kelahiran Hidup. Data tersebut dari data rutin yang
dikirimkan dari Kabupaten/Kota.
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan adalah pelayanan
persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan
kompetensi kebidanan. Tenaga yang dimaksud dokter, dokter spesialis dan
bidan. Upaya pelayanan persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan adanya
hambatan dalam pemenuhan tenaga Kebidanan yang kompeten baik dari
jumlah dan penditribusiannya, Walaupun ada program Jampersal dan
kemitraan bidan dan dukun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan .
Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan
perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara
berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi
balita. PSG di Provinsi Papua dimulai tahun 2014 sampai 2017 , selanjutnyan
dengan Eletronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM)
yang telah dilakukan pada tahun 2018 dan tahun 2019 . Pada tahun 2017 di
Provinsi Papua menurut laporan rutin mencapai target yang telah ditetapkan ,
Dimana Capaian Tahun 2017 sebesar 7,4 % ( 1,1 % balita gizi buruk dan 6,3
balita gizi kurang ) kurang dari target yang ditetapkan 13,6 % .
6. Sistematika
Sistematika penulisan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Bidang
Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :
- Ringkasan Eksekutif
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- BAB I
Penjelasan umum organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua , Bidang
Kesehatan Masyarakat, penjelasan aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II
Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan
Masyarakat Bidang Kesehatan masyarakat tahun 2019.
-BAB III
Penyajian capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan
realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja dan melakukan analisa realisasi anggaran.
- BAB IV
Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
- LAMPIRAN
- Formulir PK : Pengukuran Kinerja
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang
tersedia.
Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi
kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada
masyarakat Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2019 yang
telah ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada bulan Desember
2018 berisi Indikator, antara lain:
A. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat DinasKesehatan Provinsi Papua
NO
SasaranProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja TargetNasional
TargetProvinsi
(2) (3) (4) (5)1 Pembinaan
GiziMasyarakat
1
2
Persentase ibu hamilKEK yangmendapatkanPemberian MakananTambahan (PMT).Persentase ibu hamilyang mendapatkanTablet Tambah Darah(TTD) 90 tablet selama
95 %
98 %
35 %
55 %
3
4
5
6
kehamilanPersentase bayi usiakurang dari 6 bulanyang mendapatkan ASIEkslusif.Persentase Bayi BaruLahir mendapat InisiasiMenyusu Dini (MID)Persentase balita kurusyang mendapatmakanan tambahan.Persentase remaja putriyang mendapatkanTablet Tambah Darah(TTD)..
50 %
50 %
90 %
30 %
30 %
30 %
45 %
20 %
2 PembinaanKesehatanKeluarga
1
2
3
4
5
6
7
Persentase bayi barulahir yang mendapatkanpelayanan kunjunganneonatal pertama (KN1)Persentase ibu hamilyang mendapatkanpelayanan antenatalminimal empat kali (K4)Persentase puskesmasyang melaksanakanpenjaringan kesehatanuntuk peserta didikkelas 1Persentase puskesmasyang melaksanakanpenjaringan kesehatanuntuk peserta didikkelas 7 dan 10Persentase Puskesmasyangmenyelenggarakankegiatan kesehatanremajaPersentase Puskesmasyang melaksanakankelas ibu hamilPersentase Puskesmasyang melakukanOrientase ProgramPerencanaanPersalinan danPencegahan Komplikasi(P4K)
90 %
80 %
70 %
60 %
45 %
90 %
100 %
60 %
55 %
50 %
45 %
35 %
50 %
60 %3 Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan1 Persentase Puskesmas
yang80 % 25 %
Olahraga
2
3
4
menyelenggarakankesehatan kerja dasarJumlah Pos UpayaKesehatan Kerja (UKK)yang terbentuk didaerah PPI/TPIPersentase fasilitaspemeriksaan kesehatanTKI yang memenuhistandardPersentase Puskesmasyang melaksanakankegiatan kesehatanolahraga padakelompok masyarakat diwilayahnya
730
100 %
60 %
20
0
40 %
4 PenyehatanLingkungan
1
2
3
4
5
6
Jumlah desa/kelurahanyang melaksanakanSTBM ( Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat)Persentase Sarana AirMinum yang dilakukanpengawasanPersentase TempatTempat Umum (TTU)yang memenuhi syaratkesehatanPersentase RumahSakit yang melakukanpengelolaan limbahmedis sesuai standardPersentase TPM yangmemenuhi syaratkesehatanJumlah Kabupaten/Kotayangmenyelenggarakantatanan kawasan sehat
45.000
50 %
58 %
28 %
32 %
386
100
10 %
10 %
32 %
25 %
2
5 Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat
1
2
3
PersentaseKabupaten/Kota yangmemiliki KebijakanPHBSPesentase desa yangmemanfaatkan danadesa 10 % untuk UKBMJumlah dunia usahayang memanfaatkanCSRnya untuk programkesehatan Jumlahorganisasi
80 %
50 %
20
50 %
30 %
20
4 kemasyarakat yangmemanfaatkansumberdayanya untukmendukung kesehatan
15 15
6 Dukungan Manajemendan PelaksanaanTugas Teknis Lainnyapada ProgramPembinaan KesehatanMasyarakat
1 Persentase realisasikegiatan administrasidukungan manajemendan pelaksanaan tugasteknis lainnya padaProgram PembinaanKesehatan Masyarakat
94% 94 %
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 PENGUKURAN KINERJAPengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui
sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Papua dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan. Sedangkan
pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat
berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat.
Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator,
sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing
indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi
menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap
program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,
pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada
pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Penetapan Perjanjian Kinerja.
Secara tehnis operasional Kinerja kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua
tahun 2019 dihitung dalam form pengukuran kinerja tahun 2019, dengan cara
membandingkan hasil pencapaian (realisasi) dengan rencana (target) rincian
pengukuran kinerja perkegiatan disajikan pada formulir pengukuran kinerja
.
3.1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak
cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan
dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good
governance) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain
itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di
Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan
realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
3.1.1, Indikator Kinerja Program
Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia dengan upaya prioritas untuk menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi gizi kurang.
Dalam mencapai indikator kinerja melalui capaian Ibu bersalin di fasilitas
pelayanan kesehatan (PF); capaian ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK),
capaian Kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
3.1.2 Capaian Kinerja Program
Capaian Kinerja Program Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Tahun 2019 sebagai berikut :
NO SasaranProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja TargetProvinsi
RealisasiProvinsi
(1) (2) (3) (4) (5)1 Pembinaan Gizi
Masyarakat1
2
3
4
5
6
Persentase ibu hamil KEKyang mendapatkanPemberian MakananTambahan (PMT).Persentase ibu hamilyang mendapatkan TabletTambah Darah (TTD) 90tablet selama kehamilanPersentase bayi usiakurang dari 6 bulan yangmendapatkan ASIEkslusif.Persentase Bayi BaruLahir mendapat InisiasiMenyusu Dini (IMD)Persentase balita kurusyang mendapat makanantambahan.Persentase remaja putriyang mendapatkan TabletTambah Darah (TTD)..
35 %
55 %
30 %
30 %
45 %
20 %
74 %
29,0 %
41.4 %
52,7 %
81,5 %
30,9 %
2 Pembinaan KesehatanKeluarga
1
2
Persentase bayi baru lahiryang mendapatkanpelayanan kunjunganneonatal pertama (KN1)Persentase ibu hamilyang mendapatkanpelayanan antenatalminimal empat kali (K4)Persentase puskesmasyang melaksanakan
60 %
55 %
52,7 %
37,0 %
3
4
5
6
7
penjaringan kesehatanuntuk peserta didik kelas1Persentase puskesmasyang melaksanakanpenjaringan kesehatanuntuk peserta didik kelas7 dan 10Persentase Puskesmasyang menyelenggarakankegiatan kesehatanremajaPersentase Puskesmasyang melaksanakan kelasibu hamilPersentase Puskesmasyang melakukanOrientase ProgramPerencanaan Persalinandan PencegahanKomplikasi (P4K)
50 %
45 %
35 %
50 %
60 %
41,42 %
32,60 %
33,82 %
46,08 %
53,43 %
3 Pembinaan UpayaKesehatan Kerja danOlahraga
1
2
3
4
Persentase Puskesmasyang enyelenggarakankesehatan kerja dasarJumlah Pos UpayaKesehatan Kerja (UKK)yang terbentuk di daerahPPI/TPIPersentase fasilitaspemeriksaan kesehatanTKI yang memenuhistandardPersentase Puskesmasyang melaksanakankegiatan kesehatanolahraga pada kelompokmasyarakat di wilayahnya
25 %
20
0
40 %
24,0 %
50
0( tdk adaTKI )
22,8 %
4 PenyehatanLingkungan
1
2
3
4
Jumlah desa/kelurahanyang melaksanakanSTBM ( Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat)Persentase Sarana AirMinum yang dilakukanpengawasanPersentase TempatTempat Umum (TTU)yang memenuhi syaratkesehatanPersentase Rumah Sakityang melakukanpengelolaan limbah medis
100
10 %
10 %
36 %
384
79 %
22 %
12 %
5
6
sesuai standardPersentase TPM yangmemenuhi syaratkesehatanJumlah Kabupaten /Kotayang menyelenggarakantatanan kawasan sehat
25 %
2
20 %
1
5 Promosi Kesehatandan PemberdayaanMasyarakat
1
2
3
4
PersentaseKabupaten/Kota yangmemiliki Kebijakan PHBSPesentase desa yangmemanfaatkan dana desa10 % untuk UKBMJumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSRnyauntuk program kesehatanJumlah organisasikemasyarakat yangmemanfaatkansumberdayanya untukmendukung kesehatan
50 %
30 %
20
15
51 %
68 %
50
15
6 Dukungan Manajemendan PelaksanaanTugas Teknis Lainnyapada ProgramPembinaan KesehatanMasyarakat
1 Persentase realisasikegiatan administrasidukungan manajemendan pelaksanaan tugasteknis lainnya padaProgram PembinaanKesehatan Masyarakat
94% 82,7 %
3.1.3 Analisa Capaian Kinerja
1) Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT)
Untuk hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan
(PMT) dengan sudah mencapai target dimana capaian tahun 2019
hanya sebesar 74 % sedangkan target Provinsi Papua 35 %, dimana
belum semua kabupaten mengalokasikan untuk pemberian PMT Ibu
Hamil.
2) Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90
tablet selama kehamilan
Pemberian Tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama kehamilan
dengan capaian sebesar 29 % dari target Provinsi Papua 55 %, karena
kabupaten tidak melaporkan , dimana stock untuk Tablet tambah darah
cukup
3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif.
Untuk ASI Eklusif meningkat dan melebihi target yang ditetapkan
dimana capaian sebesar 41,4 % dari target Provinsi Papua 30%
4) Persentase Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (MID)
Persentase Bayi Baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
dengan capaian sebesar 52,7 % dari target Provinsi Papua 30 %
5) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
Pada capaian pelayanan balita kurus yang mendapat makanan
tambahan melebihi target dengan capaian sebesar 81,5 % dari target
Provinsi Papua 45 % karena kabupaten kota dapat menyediakan PMT
dan menindaklanjuti hasil pelacakan kasus yang ditemukan .
.
6) Persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)
Presentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah darah
(TTD) dengan capaian sebesar 30,9 % dari target Provinsi Papua 20 %
7) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kunjungan
neonatal pertama (KN1)
Untuk capaian kunjungan neonatal pertama (KN1) di Provonsi Papua
melebihi target yang telah ditetapkan dimana capaian pada tahun 2018
sebesar 52,7 % dari target Provinsi Papua 60 % dimana didukung
dengan adanya Rumah Tunggu Kelahiran dan adanya pembiayaan
operasionalnya .
8) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal
empat kali (K4)
Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali
(K4) masih kurang dimana capaian hanya sebesar 37,0% dari target
Provinsi Papua 55 %
9) Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk
peserta didik kelas 1
Kegiatan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 belum
mencapai target dimana capaian sebesar 41,42 % dari target Provinsi
Papua 50 %. Belum semua puskesmas melaksanakan penjaringan
anak sekolaah karena belum semua tenaga kesehatan dipuskesmas
yang mendapatkan pelatihan penjaringan kesehatan
10)Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk
peserta didik kelas 7 dan 10
Kegiatan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 belum
mencapai target dimana capaian sebesar 32,6 % dari target Provinsi
Papua 45 %. Belum semua puskesmas melaksanakan penjaringan
anak sekolaah karena belum semua tenaga kesehatan dipuskesmas
yang mendapatkan pelatihan penjaringan kesehatan
11)Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan
remaja
Puskesmas yang melaksanakan menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja dengan capaian sebesar 33,82 % dari target Provinsi
Papua 35 %
12)Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil dengan capaian
sebesar 46,08 % dari target Provinsi Papua 50 %
13)Persentase Puskesmas yang melakukan Orientase Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan
Persalinan persalinan ( P4K) dengan capaian sebesar 53,43 % dari
target Provinsi Papua 60 %, Stiker P4K adanya pemenuhan namun
belum adanya pencatatan yang baik sehingga kabupaten kota belum
dapat melaporkan nya .
14)Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
mencapai 24,0 % dari target Provinsi sebesar 25 %
15)Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di daerah
PPI/TPI
Saat ini jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk
berjumlah 50 buah yang tersebar di kabupaten/Kota . adapun target
provinsi sebanyak 20 Pos UKK
16)Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standard
Capaian Kinerja untuk pemeriksaan kesehatan TKI nihil / tdak ada
dikarenakan di Provinsi Papua tidak ada TKI sehingga program belum
dilaksanakan
17)Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayahnya
Untuk indicator ini capaian tahun 2019 berdasarkan laporan yang diterima
baru mancapai 22,8 % dari target provinsi sebesar 40 %
18)Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM ( Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
Berdasarkan hasil capaian tahun 2019 dari 383 desa/kelurahan/kampung
yang ditarget oleh Dinkes Provinsi Papua telah mencapai 100
desa/kelurahan/kampung.
19)Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan
Pengawasan kualitas air minum tahun 2019 mencapai 79% dan hasil ini
sudah melebihi target Dinkes Provinsi Papua yakni 10 %.
20)Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
Pengawasan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan pada
tahun 2019 berdasarkan target Provinsi Papua adalah 22 % yang
ditargetkan diawasi 10 %
21)Persentase Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai
standard
Pelaksanaan program pengawasan rumah sakit yang melakukan
pengelolaan limbah medis sesuai standar pada tahun 2019 masih diarahkan
pada pendatan kembali rumah sakit melaksanakan program pengelolaan
limbah medis dan sanitasi secara lengkap.
Capaian tahun 2019 sebesar 12 % sedang targetnya provinsi sebesar 36
%.
22)Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan
Pelaksanaan program pengawasan tempat pengelolaan makanan yang
memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2019 ditargetkan Dinkes Provinsi
Papua adalah 25 %. Sasaran tempat pengelolaan makanan (TPM) yang
memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 20 % . dimana terjadi capaian yang
dibawah target provinsi
23)Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
Pelaksanaan program kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat pada tahun 2019, Dinkes Provinsi Papua menargetkan 2
kabupaten/kota dari 29 kabupaten kota di Papua. Berdasarkan hasil
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 hanya 1 kabupaten yang melakukan
penyelenggaran program tersebut yakni Kota Jayapura. Satu kabupaten
lainnya tidak melaksanakan disebabkan kedian pememerintah kabupaten
untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
24)Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS kurang
memenuhi target dimana dengan capaian sebesar 51 % dari target
Provinsi Papua 50 % . Belum semua kabupaten memiliki SK tentang
kebijakan tersebut.
25)Pesentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk UKBM
Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM
dengan capaian melebihi target dari tetapkan , dimana capaian sebesar
68 % dari target Provinsi Papua 30 %
26)Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program
kesehatan capaian sebesar 50 CSR dari target Provinsi Papua 20 CSR
27) Jumlah organisasi kemasyarakat yang memanfaatkan sumberdayanya untuk
mendukung kesehatan
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber
dayanya untuk mendukung kesehatan mencapai 100 % dimana capaian
sebesar 15 dari target Provinsi Papua sebesar 15 organisasi
kemasyarakatan
28)Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat
Realisasi pada tahun 2018 sebesar 85,5 % sedangkan pada tahun 2019
sebesar 83,0 % . realisasi tersebut masih dibawah target dari perjanjian
kiner sebesar 94 % ,
1.2. Pagu dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang sesuai DIPA awal diperjanjikan pada Program Kesehatan
Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebesar Rp. 16.273.879.000,-
Kegiatan DIPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dalam pelaksanaannya dalam
periode Januari – desember 2019 telah dilaksanakan Revisi POK sebanyak 2 kali
yaitu pada tanggal 14 maret 2019 Revisi ke - 01 sesuai tindaklanjut telaah DIPA
yang telah dilaksanakan dari 29 – 31 Januari 2019 dan Revisi ke -02 pada tanggal
5 Juli 2019 dari tindak lanjut surat dari Direktur Promosi kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat nomor PR.01.02/5/2418/2019 tanggal 4 April 2019
tentang Revisi POK Provinsi papua dan Papua barat untuk Kegiatan Prioritas
Penanggulangan Stuntiing TA 2019
Adapun Pagu kegiatan Pembinaan Program Kesehatan Masyarakat TA 2019 :NO KEGIATAN PAGU2080 Program Pembinaan Gizi Masyarakat 8.362.422.000
003Penguatan Intervensi Paket Gizi (PMT, Vit A, TTDpada ibu Hamil dan Balita 100.000.000
007Pembinaan dalam peningkatan Pengetahuan GiziMasyarakat 2.180.226.000
504 Peningkatan Surveylance Gizi 6.082.196.0002089 Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga 517.229.000
036Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagiJemaah Haji 241.469.000
038Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya KesehatanKerja (UKK) 121.520.000
040 Pembinaan Pekerja Perempuan Sehat Produktif 154.240.0005832 Program Kesehatan Keluarga 946.307.000
004Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha KesehatanSekolah 128.786.000
005 Pembinaan Pencegahan Stunting 109.978.000
015Pembinaan Peningkatan Pelayanan KesehatanLanjut Usia 87.877.000
016Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakuntuk Papua dan Papua Barat 524.007.000
018Pembinaan Dalam Peningkatan PelayananAntenatal 95.659.000
5833Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat 1.908.595.000
004Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalammendukung Program Kesehatan 454.434.000
005Pembinaan Kabupaten/Kota dalam PelaksanaanGermas di Papua dan Papua 692.350.000
006Kampanye Hidup Sehat melalui berbagai Media diPapua dan Papua Barat 761.811.000
5834 Program Penyehatan Lingkungan 1.558.456.000
501Pengawasan Tempat Peengelolaan Makan (TPM)yang memenuhi syarat Kesehatan 263.907.000
502 Pengawasan Pasar Sehat 161.720.000
503Pengawasan Tempat Tempat Umum (TPU) yangmemenuhi syarat 320.793.000
504 Pengawasan terhadap Sarana Air Minum 185.516.000
505Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) 407.080.000
506
507
Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di RS
Pembinaan Pelaksanaan Kab/Kota Sehat
151.737.000
67.703.000
2085Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya pada Program 2.980.870,000
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 2.980.870.000TOTAL 16.273.879.000
NO KEGIATAN PAGU REALISASI
2080Program Pembinaan GiziMasyarakat 8.362.422.000 7.318.549.325
003
Penguatan Intervensi Paket Gizi(PMT, Vit A, TTD pada ibu Hamildan Balita 100.000.000 89.081.650
007Pembinaan dalam peningkatanPengetahuan Gizi Masyarakat 2.180.226.000 1.578.751.019
504 Peningkatan Surveylance Gizi 6.082.196.000 5.648.716.656
2089Program Kesehatan Kerja danOlah Raga 517.229.000 470.281.100
036
Pembinaan PemeriksaanKebugaran Jasmani bagi JemaahHaji 241.469.000 212.583.000
038
Pembinaan dan PembentukanPos Upaya Kesehatan Kerja(UKK) 121.520.000 118.418.400
040Pembinaan Pekerja PerempuanSehat Produktif 154.240.000 139.279.700
5832 Program Kesehatan Keluarga 946.307.000 911.490.760
004Pembinaan dalam PelaksanaanUsaha Kesehatan Sekolah 128.786.000 115.101.000
005 Pembinaan Pencegahan Stunting 109.978.000 107.613.400
015Pembinaan PeningkatanPelayanan Kesehatan Lanjut Usia 87.877.000 87.877.000
016
Pembinaan PelayananKesehatan Ibu dan Anak untukPapua dan Papua Barat 524.007.000 509.895.700
018Pembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Antenatal 95.659.000 91.003.660
5833Program Promosi Kesehatandan Pemberdayaan Masyarakat 1.908.595.000 1.158.008.033
004
Pelaksanaan Strategi PromosiKesehatan dalam mendukungProgram Kesehatan 454.434.000 304.316.360
005
Pembinaan Kabupaten/Kotadalam Pelaksanaan Germas diPapua dan Papua 692.350.000 481.817.673
006
Kampanye Hidup Sehat melaluiberbagai Media di Papua danPapua Barat 761.811.000 371.877.000
5834 Program Penyehatan 1.558.456.000
1.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sejumlah hambatan dapat diidentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya
pencapaian kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2019 yakni :
a. Terlambatnya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola
Keuangan dari gubernur
b. Proses Revisi Anggaran yang sesuaikan dengan kebutuhan dan arahan
dari eselon 1 untuk kegiatan Program Indonesia Sehat Pendekatan
Lingkungan 1.271.858.488
501
Pengawasan TempatPeengelolaan Makan (TPM) yangmemenuhi syarat Kesehatan 263.907.000 260.803.400
502 Pengawasan Pasar Sehat 161.720.000 134.763.200
503
Pengawasan Tempat TempatUmum (TPU) yang memenuhisyarat 320.793.000 183.300.156
504Pengawasan terhadap Sarana AirMinum 185.516.000 160.963.332
505Pembinaan Pelaksanaan SanitasiTotal Berbasis Masyarakat(STBM) 407.080.000 354.218.700
506 Pengawasan Pengelolaan LimbahMedis di RS
151.737.000 127.962.700
507Pembinaan Pelaksanaan kab/kotaSehat 67.703.000 49.847.000
2085
Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program 2.980.870,000 2.463.204.916
950Layanan Dukungan ManajemenEselon I 2.980.870.000 2.463.204.916TOTAL 16.273.879.000 13.591.392.622
Keluarga dan Surveylance Gizi serta Bahan penyebaran informasi pada
kegiatan Promosi Kesehatan
c. Belum optimalnya penerapan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan;
d. Sulitnya memperoleh pasokan data dan informasi baik dari fasilitas
kesehatan (facility based) maupun data dan informasi berbasis masyarakat
(community based) serta data sekunder dari luar sektor kesehatan;
e. Kurang cepatnya analisis data yang masuk menjadi penyediaan informasi
yang bisa digunakan dalam perumusan kebijakan dan program kesehatan;
f . Belum optimalnya pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari kegiatan-
kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten / Kota yang
mempengaruhi kinerja kegiatan;
g. Jadwal kegiatan terkait dengan pelaksanaan bersifat ketat dan kaku (rigid)
sehingga pada beberapa kegiatan ada kalanya tidak dapat dihadiri oleh
Nara Sumber atau Peserta dari kabupaten/kota berhalangan hadir, karena
mengikuti kegiatan yang sama di lingkungan kerjanya, atau kesuliatan
dalam mendapat transportasi.
h. Pelaksanaan kegiatan kurang terjadual dengan baik, sehingga penunjukan
hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan dilakukan pada waktu yang
sudah sangat sempit. Akibatnya realisasi anggaran tidak optimal.
i . Beberapa kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di akhir tahun, realisasi
kurang optimal karena pelaksanaan pada waktu ritme kegiatan yang padat
sehingga mengurangi jumlah peserta yang dapat hadir dan berdampak pada
rendahnya realisasi anggaran dari kegiatan tersebut;
j . Adanya beban kerja ganda di luar Tupoksi atau yang telah direncanakan;
k. Penempatan SDM yang belum memenuhi kaidah the righ man on the right
place;
l . Sistem pelaporan kegiatan yang belum optimal; Belum optimalnya
perencanaan kegiatan, khususnya penganggaran sehingga pelaksanaan
kegiatan kurang efektif dan efisien yang berimplikasi rendahnya penyerapan
anggaran;
m. Motivasi SDM untuk meningkatkan kinerja serta merubah pola kerja ke arah
yang lebih efektif dan efisien masih perlu mendapatkan perhatian yang
seksama;
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun
2019, sesuai dengan perjanjian kinerja, Dinas Kesehatan Provinsi Papua
menerjemakan tugas dan fungsinya dengan melakukan berbagai strategi sebagai
berikut:
1. Pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dalam koordinasi dengan
kabupaten/kota
2. Kerja sama tim dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
3. Pemanfaatan data dan informasi kesehatan (Riskesdas, Rifaskes, dan lain-
lain)
4. Kegiatan dilaksanakan terintegrasi antar bidang bail dengan bidang
pelayanan kesehatan maupun bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
5. Meningkatkan Koordinasi antar bidang baik ditingkat provinsi maupun
Kabupaten
BAB IVPENUTUP
Kesimpulan
1. Indikator kinerja (IK) Program Kesehatan Masyarakat terdiri atas tiga
indikator, yaitu:
a) Persentase Ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
dengan capaian sebesar 45,7 % dari target nasional 82%.
b) Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dengan
capaian sebesar 10,9 % dari target nasional 19,7%.
c) Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan dengan capaian sebesar 3 % dari target nasional 35 %.
1. Ketiga indikator Kinerja program tersebut dilaksanakan di tingkat
Kabupaten dan Puskesmas Puskesmas, di mana Provinsi berperan
untuk memastikan dan memfasilitasi indikator tersebut berjalan
sebagaimana mestinya melalui dukungan dari tahap perencanaan
(Juknis, Juklak, Pedoman), pelaksanaan (sosialisasi, orientasi,
refreshing) dan monitoring evaluasi sekaligus pembiayaan.
2. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terdiri dari 30 Indikator yang
terdiri dari :
a) Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) dengan capaian sebesar 74% dari
target Provinsi Papua 35 %
b) Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah
(TTD) 90 tablet selama kehamilan dengan capaian sebesar 29 %
dari target Provinsi Papua 55 %
c) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif dengan capaian sebesar 41,4 % dari target Provinsi
Papua 30%
d) Persentase Bayi Baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
dengan capaian sebesar 52,7 % dari target Provinsi Papua 30 %
e) Pesersentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
dengan capaian sebesar 45 % dari target Provinsi Papua 81,5 %
f) Presentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah darah
(TTD) dengan capaian sebesar 30,9 % dari target Provinsi Papua
20%
g) Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) dengan capaian
sebesar 52,7 % dari target Provinsi Papua 60 %
h) Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal
minimal empat kali (K4) dengan capaian sebesar 37 % dari target
Provinsi Papua 55%
i) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik kelas 1 dengan capaian sebesar
41,42 % dari target Provinsi Papua 50 %
j) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 dengan capaian
sebesar 32,67 % dari target Provinsi Papua 45 %
k) Persentase Puskesmas yang melaksanakan menyelenggarakan
kegiatan kesehatan remaja dengan capaian sebesar 33,82 % dari
target Provinsi Papua 35 %
l) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
dengan capaian sebesar 46,8 % dari target Provinsi Papua 50 %
m) Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program
Perencanaan Persalinan persalinan ( P4K) dengan capaian
sebesar 53,43 % dari target Provinsi Papua 60 %
n) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja
dasar dengan capaian sebesar 30 % dari target Provinsi Papua
25 %
o) Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di
daerah PPI/TPI dengan capaian sebesar 50 Pos dari target
Provinsi Papua 20 pos
p) Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi
standard tidak ada karena di Provinsi Papua belum ada TKI.
q) Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat diwilayah kerjanya sebesar
22,80 % dari target Provinsi 40 %
r) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM( Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat ) dengan capaian sebesar 384 desa dari
target Provinsi Papua 100 desa/Kelurahan
s) Persentase Sarana Air Minum (SAM) yang dilakukan pengawasan
dengan capaian sebesar 79 % dari target Provinsi Papua 10%
t) Persentase Tempat Tempat Umum (TTU ) yang memenuhi syarat
kesehatan dengan capaian sebesar 22 % dari target Provinsi
Papua 10%
u) Persentase Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah
medis sesuai standard dengan capaian sebesar 12 % dari target
Provinsi Papua 36 %
v) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan dengan capaian sebesar 20 % dari target
Provinsi Papua 25 %
w) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat dengan capaian sebesar 1 Kota dari target
Provinsi Papua 2 kab/kota
x) Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS
dengan capaian sebesar 51 % dari target Provinsi Papua 50 %
y) Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk
UKBM dengan capaian sebesar 68 % dari target Provinsi Papua
30 %
z) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program
kesehatan dengan capaian sebesar 50 CSR dari target Provinsi
Papua 20 CSR
aa) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan dengan capaian
sebesar 15 dari target Provinsi Papua sebesar 15 organisasi
kemasyarakatan
3. Analisa keberhasilan indikator terutama adalah ketersediaan data,
format laporan rutin, kejelasan mekanisme system pelaporan dan tidak
adanya perubahan indikator.
4. Analisa penghambat, beberapa point yang perlu digaris bawahi adalah
belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu
dan masih berjalan berdasarkan program masing-masing di
kabupaten/kota, selain Penggantian Pemangku Kepentingan dan
adanya perubahan perangkat organisasi dan pejabatnya dan
seringnya Pengelola program Kabupaten/kota yang cepat mengalami
perubahan berakibat pengelola program yang baru perlu belajar
memahami kembali tiap indikator yang ada.
5. .Alternatif solusi yang dapat diberikan, antara lain memaksimalkan
pembinaan penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah
sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan di daerah dalam
percepatan pencapaian target indikator program serta memaksimalkan
komunikasi aktif baik melalui media elektronik maupun surat menyurat
kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka implementasi serta
monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu. Juga dilakukan
bimbingan terpadu dan kegiatan berbasis wilayah adat ( wilayah adat La
Pago, adat Mee Pago, adat Anim ha, adat Mamta , adat Seireri )
6. Kegiatan DIPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dalam pelaksanaannya
dalam periode Januari – desember 2019 telah dilaksanakan Revisi POK
sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 14 maret 2019 Revisi ke - 01 sesuai
tindaklanjut telaah DIPA yang telah dilaksanakan dari 29 – 31 Januari 2019
dan Revisi ke -02 pada tanggal 5 Juli 2019 dari tindak lanjut surat dari
Direktur Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
nomor PR.01.02/5/2418/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Revisi POK
Provinsi papua dan Papua barat untuk Kegiatan Prioritas Penanggulangan
Stuntiing TA 2019
LAMPIRAN
