97
Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT i Visi Bank Indonesia Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil Misi Bank Indonesia 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT i

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai

strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu

bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber

pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian nasional

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi

terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan

memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi

nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang

berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU

Page 2: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT ii

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Page 3: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT iii

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkatNya,

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Papua dan Papua Barat triwulan II tahun 2014 ini dapat terbit

tepat waktu. Ditengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kajian yang meliputi analisa

makro ekonomi daerah, perbankan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan keuangan daerah

menjadi sangat penting terutama bagi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan referensi

bagi masyarakat luas.

Pada triwulan II-2014, perekonomian Provinsi Papua menunjukkan pertumbuhan yang

positif sebesar 9,09% (yoy), angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional

pada triwulan II-2014 sebesar 5,12% (yoy). Sementara itu, ekonomi Provinsi Papua Barat pada

triwulan II-2014 tumbuh positif sebesar 7,79% (yoy), angka tersebut lebih tinggi dari

pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2014 sebesar 5,12% (yoy).

Sampai dengan periode triwulan II-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua1 tercatat sebesar

7,40% (yoy) atau lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 6,70% (yoy). Sementara,

inflasi gabungan di Provinsi Papua Barat2 pada triwulan II-2014 tercatat sebesar 5,27% (yoy)

atau lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 6,70% (yoy).

Secara umum, kinerja perbankan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada triwulan

II-2014 tercatat masih cukup baik. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan beberapa indikator

perbankan yang cukup signifikan. Fungsi intermediasi perbankan terlihat cukup meningkat

seperti tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga di sisi pasiva perbankan yang tumbuh

sebesar 13,99% (yoy). Sementara disisi aktiva, kredit perbankan tumbuh signifikan sebesar

14,69% (yoy) dan mendorong meningkatnya loan to deposit rate (LDR) perbankan menjadi

sebesar 58,07% pada triwulan II-2014 dari triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat

sebesar 57,71%.

Pada triwulan II-2014, nilai transaksi keluar (outflow) melalui BI-RTGS dari Wilayah Papua

mencapai Rp 7,44 trilliun dengan jumlah warkat sebesar 10.887 lembar. Disisi lain, dana yang

masuk ke wilayah Papua mencapai Rp 11,62 triliun. Perkembangan transaksi kliring selama

periode triwulan II-2014 di wilayah kerja KPwBI Papua & Papua Barat secara nominal mencapai

Rp 1,34 triliun dengan jumlah warkat sebesar 33.757 lembar. Jika dibandingkan dengan periode

1 Inflasi di Propinsi Papua dihitung dari pergerakan harga barang dan jasa di Kota. Jayapura dan Kab.

Merauke. 2 Inflasi di Provinsi Papua Barat dihitung dari pergerakan harga-harga barang dan jasa di Kab. Manokwari dan

Kota. Sorong.

Kata Pengantar

Page 4: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT iv

yang sama tahun sebelumnya, terdapat penurunan nilai nominal kliring sebesar -30,28% (yoy).

Pada triwulan II-2014, jumlah uang kartal yang masuk (inflow) ke kas KPwBI Papua & Papua

Barat mencapai Rp 1,22 triliun atau menurun sebesar -2,84% (yoy) dibanding periode yang

sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, total uang keluar (outflow) mencapai sebesar Rp1.87 triliun

atau juga mengalami penurunan sebesar -17,07% (yoy) dibanding periode yang sama tahun

sebelumnya. Secara keseluruhan, pada triwulan II-2014 Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Papua & Papua Barat mengalami posisi net outflow sebesar Rp 646.37 miliar.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari koordinasi berbagai pihak, untuk itu pada

kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu

terbitnya laporan ini, semoga kerjasama yang telah terjalin baik ini akan tetap dapat

terpeliharadi masa yang akan datang. Akhirnya besar harapan kami kiranya laporan pada

triwulan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam memahami kondisi perekonomian

Provinsi Papua dan Papua Barat.

Jayapura, Agustus 2014

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT

Kepala Perwakilan,

Hasiholan Siahaan

Deputi Direktur

Page 5: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT v

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ iii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... ix

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................................. xi

TABEL INDIKATOR MONETER........................................................................................................ xiii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ xvii

BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL .............................................................. 1

I. Provinsi Papua ............................................................................................................... 1

1.1. Sisi Permintaan ....................................................................................................... 1

1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga .......................................................................... 4

1.1.2. Investasi ...................................................................................................... 6

1.1.3. Ekspor dan Impor ...................................................................................... 7

1.2. Sisi Penawaran ....................................................................................................... 8

1.2.1. Sektor Pertanian ......................................................................................... 8

1.2.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian ...................................................... 10

1.2.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ................................................. 11

1.2.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ..................................................... 12

1.2.5. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan .............................. 13

II. Provinsi Papua Barat..................................................................................................... 13

2.1. Sisi Permintaan ...................................................................................................... 13

2.1.1. Konsumsi ..................................................................................................... 14

2.1.2. Ekspor Impor................................................................................................ 15

2.2. Sisi Penawaran ....................................................................................................... 16

2.2.1. Sektor Pertanian ......................................................................................... 17

2.2.2. Sektor Pengolahan. ..................................................................................... 18

2.2.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ................................................. 18

2.2.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ..................................................... 19

2.2.5. Sektor Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan ................................ 19

2.2.6. Sektor Jasa-jasa .......................................................................................... 20

2.2.7. Sektor Bangunan ........................................................................................ 20

Suplemen 1. Sail Raja Ampat 2014 dan Pembangunan Ekonomi Papua Barat ....... 21

BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH ................................................................ 23

I. Keuangan Pemerintah Provinsi Papua ....................................................................... 23

1.1. Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua ................................................ 26

1.2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua ............................................... 26

1.3. Surplus, Defisit, dan Pembiayaan ........................................................................ 27

II. Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat ............................................................. 28

2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ..................................... 30

2.2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ................................... 30

2.2. Surplus, Defisit, dan Pembiayaan ....................................................................... 31

BAB 3. PERKEMBANGAN HARGA .............................................................................................. 33

I. Provinsi Papua .............................................................................................................. 33

1.1. Kondisi Umum Provinsi Papua ............................................................................. 33

1.1.1. Kondisi Umum Inflasi Kota Jayapura ......................................................... 34

1.1.2. Disagregasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi ...................... 35

1.2. Inflasi Menurut Kelompok Komoditas ................................................................. 36

Daftar Isi

Page 6: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT vi

1.2.1. Kelompok Bahan Makanan ........................................................................ 36

1.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau .................... 37

1.2.3. Kelompok Perumahan, Air Dan Listrik ....................................................... 37

1.2.4. Kelompok Sandang ..................................................................................... 37

1.2.5. Kelompok Kesehatan .................................................................................. 37

1.2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga ......................................... 38

1.2.7. Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan ................................. 38

II. Provinsi Papua Barat ............................................................................................... 38

2.1. Kondisi Umum ..................................................................................................... 38

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Selama Periode Berjalan .............. 39

2.2.1. Kelompok Bahan Makanan ........................................................................ 40

2.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau ................... 40

2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar ....................... 40

2.2.4. Kelompok Sandang ..................................................................................... 40

2.2.5. Kelompok Kesehatan ................................................................................. 41

2.2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga ........................................ 41

2.2.7. Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan. .............................. 41

Suplemen 2. Jenis-Jenis Survey yang dilakukan KPw BI Papua.................................... 42

BAB 4. PERKEMBANGAN PERBANKAN ..................................................................................... 43

I. Perkembangan Umum Perbankan Wilayah Papua .................................................... 43

II. Perbankan Provinsi Papua ......................................................................................... 44

2.1. Perkembangan Umum ........................................................................................... 44

2.2. Perkembangan Aset ............................................................................................... 45

2.3. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan .................................................................... 46

2.4. Penyaluran Kredit Perbankan................................................................................ 47

2.5. LDR dan NPL ........................................................................................................... 48

2.6. Kredit Mikro, Kecil dan Menengah ........................................................................ 49

2.7. Stabilitas Sistem Keuangan .................................................................................. 50

2.7.1. Ketahanan Sektor Korporasi ...................................................................... 50

2.7.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga ............................................................. 51

2.7.3. Pembiayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ........................... 52

III. Perbankan Provinsi Papua Barat ............................................................................... 52

3.1. Perkembangan Umum ........................................................................................... 52

3.2. Aset Perbankan ...................................................................................................... 53

3.3. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan .................................................................... 54

3.4. Penyaluran Kredit Perbankan................................................................................ 54

3.5. LDR dan NPL .......................................................................................................... 55

3.6. Kredit Mikro, Kecil dan Menengah ........................................................................ 56

3.7. Stabilitas Sistem Keuangan .................................................................................. 57

3.7.1. Ketahanan Sektor Korporasi ...................................................................... 57

3.7.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga ............................................................. 58

3.7.3. Pembiayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ........................... 58

Suplemen 3. Pelaporan Perbankan Pasca Terbentuknya OJK .................................... 60

BAB 5. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN ................................................................... 61

I. Bank IndonesiaReal Time GrossSettlement (BI-RTGS) ............................................. 61

II. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) ..................................................... 63

III. Perkembangan Uang Kartal ........................................................................................ 64

BAB 6. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN ........................................................................ 67

I. Ketenagakerjaan Provinsi Papua ............................................................................... 67

1.1. Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Papua ..................................................... 67

1.2. Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama........................................... 68

II. Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat ..................................................................... 69

Page 7: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT vii

2.1. Perkembangan Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat ............................ 69

2.2. Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama ............................................ 69

III. Kemiskinan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat......................................... 70

3.1. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua ..................................................... 71

3.2. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat ........................................... 72

BAB 7. PRAKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI DAERAH ............................................................... 73

I. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Daerah ................................................................... 73

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua ................................................................. 73

1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat ....................................................... 75

II. Prospek Pencapaian Inflasi ........................................................................................ 76

2.1. Inflasi Provinsi Papua ............................................................................................. 76

2.2. Inflasi Provinsi Papua Barat ................................................................................... 77

Page 8: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT viii

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Page 9: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT ix

Tabel 1 Komponen PDRB Provinsi Papua dan Papua Barat Harga Konstan

Dari Sisi Penggunaan ................................................................................................... 2

Tabel 2 Komponen PDRB Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dari Sisi Sektor Ekonomi (%) ........................................................................................ 2

Tabel 3 Pertumbuhan Ekonomi (yoy) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dari Sisi Permintaan (%) ............................................................................................... 3

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat

Harga Konstan Dari Sisi Sektoral (%) ........................................................................... 3

Tabel 5 Perkembangan Penjualan Hasil Tambang ................................................................... 7

Tabel 6 Perkembangan Produktivitas Komoditas Pangan Papua ........................................... 9

Tabel 7 Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Papua ................................................... 10

Tabel 8 Perkembangan Produksi Pertambang Papua ............................................................. 11

Tabel 9 Perkembangan Arus Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Papua .............................. 12

Tabel 10 Perkembangan Arus Penumpang Kapal di Pelabuhan Papua ................................... 12

Tabel 11 Perkembangan Nilai Tambah Bank Provinsi Papua .................................................... 13

Tabel 12 Pertumbuhan Sisi Permintaan Provinsi Papua Barat.................................................. 14

Tabel 13 Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Papua Barat ................................................... 17

Tabel 14 Perkembangan Nilai Tambah Bank Provinsi Papua Barat .......................................... 20

Tabel 15 Komparasi Ukuran Fiskal Pemda-Pemda di Provinsi Papua ...................................... 23

Tabel 16 Perkembangan APBD Pemprov Papua Tahun Anggaran 2013-2014........................ 24

Tabel 17 Perkembangan Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua .................. 25

Tabel 18 Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua ...................... 25

Tabel 19 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua ............. 26

Tabel 20 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua ..................... 27

Tabel 21 Perkembangan Keseimbangan Fiskal Pemerintah Provinsi Papua ........................... 28

Tabel 22 Realisasi APBD Provinsi Papua Triwulan II-2014 ........................................................ 28

Tabel 23 Perkembangan Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat........ 29

Tabel 24 Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ............ 29

Tabel 25 Realisasi Pendapatan Provinsi Papua Barat Triwulan II-2014 ................................... 30

Tabel 26 Realisasi Pengeluaran Provinsi Papua Barat Triwulan I-2014 ................................... 31

Tabel 27 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat Triwulan I-2014 .................................... 31

Tabel 28 Perkembangan Inflasi Kota Jayapura .......................................................................... 35

Tabel 29 Disagregasi Inflasi Kota Jayapura ................................................................................ 36

Tabel 30 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Barat ............................................................... 39

Daftar Tabel

Page 10: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT x

Tabel 31 Perkembangan Perbankan Wilayah Papua ................................................................. 43

Tabel 32 Perkembangan NPL Persektor ...................................................................................... 44

Tabel 33 Perkembangan Perbankan Provinsi Papua ................................................................. 45

Tabel 34 Perkembangan DPK Perbankan Provinsi Papua ......................................................... 46

Tabel 35 Perkembangan Indikator Kredit Perbankan Provinsi Papua ...................................... 48

Tabel 36 Perkembangan Indikator Perbankan Papua .................................................................... 49

Tabel 37 Perkembangan Kredit UMKM Perbankan Provinsi Papua .......................................... 50

Tabel 38 Perkembangan Perbankan Provinsi Papua Barat ....................................................... 53

Tabel 39 Kredit Perbankan Provinsi Papua Barat....................................................................... 54

Tabel 40 Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi ........................................................ 55

Tabel 41 Perkembangan Indikator Perbankan Papua Barat ..................................................... 56

Tabel 42 Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Papua Barat ................................................... 57

Tabel 43 Transaksi RTGS Wilayah Papua .................................................................................... 62

Tabel 44 Transaksi Kliring Wilayah Papua .................................................................................. 63

Tabel 45 Perkembangan Perkasan KPw BI Provinsi Papua & Papua Barat ............................. 65

Tabel 46 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan Utama .................................... 67

Tabel 47 Pendapatan Menurut Lapangan Kerja ......................................................................... 68

Tabel 48 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Papua ......................................................... 68

Tabel 49 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

menurut Kegiatan Utama Provinsi di Papua Barat ..................................................... 69

Tabel 50 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama ......................................... 70

Tabel 51 Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Di Provinsi Papua ............................................. 71

Tabel 52 Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Di Provinsi Papua Barat ................................... 72

Tabel 53 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua ........................................................ 73

Tabel 54 Daftar Proyek Investasi yang Sedang dilakukan di Provinsi Papua ........................... 74

Tabel 55 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat .............................................. 75

Tabel 56 Daftar Proyek Investasi yang Sedang dilakukan di Provinsi Papua ........................... 76

Page 11: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xi

Grafik 1 Survei Konsumen ........................................................................................................ 4

Grafik 2 Konsumsi Listrik RT ..................................................................................................... 5

Grafik 3 Kredit Konsumsi Bank Umum di Papua..................................................................... 5

Grafik 4 Jumlah Kendaraan Baru ............................................................................................. 6

Grafik 5 Realisasi Belanja Pegawai Pemda ............................................................................. 6

Grafik 6 Kredit Investasi Bank Umum ...................................................................................... 6

Grafik 7 Jumlah Penanaman Modal Asing ............................................................................... 6

Grafik 8 Volume Ekspor Non Migas Papua .............................................................................. 7

Grafik 9 Nilai Ekspor Non Migas Papua ................................................................................... 7

Grafik 10 Volume Impor Non Migas Papua ................................................................................ 8

Grafik 11 Nilai Impor Non Migas Papua ..................................................................................... 8

Grafik 12 Nilai Tukar Petani ......................................................................................................... 10

Grafik 13 PDRB Sektor Pertanian Papua ................................................................................... 10

Grafik 14 Perkembangan Kredit Perdagangan ........................................................................... 12

Grafik 15 Tingkat Hunian Hotel Papua ........................................................................................ 12

Grafik 16 Grafik Survey Konsumen ............................................................................................ 15

Grafik 17 Kredit Konsumsi Papua Barat ..................................................................................... 15

Grafik 18 Konsumsi Listrik Papua Barat .................................................................................... 15

Grafik 19 Perkembangan Volume Ekspor Papua Barat ............................................................ 16

Grafik 20 Perkembangan Nilai Ekspor Papua Barat.................................................................. 16

Grafik 21 Nilai Tukar Petani Papua Barat .................................................................................... 17

Grafik 22 PDRB Sektor Pertanian Papua Barat .......................................................................... 17

Grafik 23 Penggunaan Listrik ....................................................................................................... 18

Grafik 24 Perbandingan Inflasi Papua dengan Inflasi Nasional ................................................ 33

Grafik 25 Disagregasi Inflasi Kota Jayapura ............................................................................... 36

Grafik 26 Perkembangan Survei Konsumen ............................................................................... 36

Grafik 27 Perkembangan Aset Perbankan Provinsi Papua ........................................................ 46

Grafik 28 Komposisi Aset Perbankan .......................................................................................... 46

Grafik 29 Perkembangan Indikator Dana Pihak Ketiga Provinsi Papua .................................... 47

Grafik 30 Perkembangan Kredit Perbankan Provinsi Papua .................................................... 48

Grafik 31 Komposisi Kredit Perbankan ....................................................................................... 48

Grafik 32 Perkembangan NPL & LDR ......................................................................................... 49

Grafik 33 Pertumbuhan Kredit Sektor Utama Prov. Papua ....................................................... 51

Grafik 34 Perkembangan NPL Kredit Sektor Utama Prov. Papua ............................................ 51

Daftar Grafik

Page 12: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xii

Grafik 35 Pertumbuhan Kredit RT Prov. Papua .......................................................................... 51

Grafik 36 Perkembangan NPL Kredit RT Prov. Papua ............................................................... 51

Grafik 37 Pertumbuhan Kredit MKM Prov. Papua ..................................................................... 52

Grafik 38 Perkembangan NPL Kredit MKM Prov. Papua ........................................................... 52

Grafik 39 Perkembangan Aset Perbankan Papua Barat ........................................................... 53

Grafik 40 Komposisi Aset Perbankan ......................................................................................... 53

Grafik 41 Perkembangan DPK Provinsi Papua Barat ................................................................ 54

Grafik 42 Perkembangan Kredit Provinsi Papua Barat ............................................................. 55

Grafik 43 Komposisi Kredit Perbankan ...................................................................................... 55

Grafik 44 Perkembangan NPL & LDR ......................................................................................... 56

Grafik 45 Pertumbuhan Kredit Sektor Utama Prov. Papua Barat ............................................. 57

Grafik 46 Perkembangan NPL Kredit Sektor Utama Prov. Papua Barat .................................. 57

Grafik 47 Pertumbuhan Kredit RT Prov. Papua Barat ............................................................... 58

Grafik 48 Perkembangan NPL Kredit RT Prov. Papua Barat ..................................................... 58

Grafik 49 Pertumbuhan Kredit MKM Prov. Papua Barat ........................................................... 59

Grafik 50 Perkembangan NPL Kredit RT Prov. Papua Barat ..................................................... 59

Grafik 51 Nilai Transaksi RTGS ................................................................................................... 62

Grafik 52 Perkembangan Kliring Wilayah Papua ....................................................................... 64

Grafik 53 Perkembangan Uang Kartal ........................................................................................ 65

Grafik 54 Perkembangan Penduduk Miskin Prov. Papua ......................................................... 71

Grafik 55 Perkembangan UMR Prov. Papua .............................................................................. 71

Grafik 56 Perkembangan Penduduk Miskin Papua Barat ......................................................... 72

Grafik 57 Perkembangan UMR Papua Barat .............................................................................. 72

Page 13: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xiii

TABEL INDIKATOR

PDRB DAN INFLASI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pertanian 928 1015 1058 1022 974 1084 1096 1106 1085 1173

Pertambangan & Penggalian 1338 1493 1582 1667 1764 1126 2263 2738 1261 1131

Industri Pengolahan 149 151 150 152 146 152 158 160 166 170

Listrik,Gas & Air Bersih 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17

Bangunan 624 651 708 791 669 715 741 807 743 768

Perdagangan, Hotel & Restoran 476 485 516 554 541 542 561 595 594 601

Angkutan & Komunikasi 493 507 531 562 540 553 571 609 611 619

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 199 236 237 244 233 265 272 300 275 304

Jasa - jasa 613 645 713 889 734 742 821 974 873 884

TOTAL PDRB 4833 5197 5509 5896 5616 5194 6500 7305 5624 5666

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pertanian 515 516 513 532 528 535 543 543 533 543

Pertambangan & Penggalian 317 307 298 298 304 304 307 307 310 311

Industri Pengolahan 1597 1644 1621 1472 1812 1631 1776 1887 1753 1792

Listrik,Gas & Air Bersih 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12

Bangunan 213 219 231 243 238 244 257 269 276 279

Perdagangan, Hotel & Restoran 219 224 232 241 247 252 258 267 270 275

Angkutan & Komunikasi 183 186 192 200 202 206 212 217 221 225

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 55 58 60 61 61 65 66 70 62 66

Jasa - jasa 298 311 329 357 330 345 353 379 349 371

TOTAL PDRB 3407 3473 3486 3414 3732 3594 3784 3952 3784 3874

2013

2013

PDRB Papua 2012

PDRB Papua Barat 2012

2014

2014

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 162.66 4.36 7.12 6.28 7.12 122.27 1.56 5.71 5.71 13.81 114.22 -3.11 -1.25 -6.58 8.73

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 163.91 0.89 8.18 3.28 8.18 113.14 0.19 1.98 1.98 9.50 114.38 0.48 3.10 1.10 8.78

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 131.56 0.18 9.18 1.07 9.18 112.80 0.07 1.90 1.90 6.30 113.14 0.19 2.20 0.30 5.42

Sandang 137.61 -0.02 4.07 0.64 4.07 106.35 0.44 0.71 0.71 5.09 106.36 0.27 0.72 0.01 5.39

Kesehatan 119.92 0.32 3.80 0.89 3.80 104.60 0.09 0.16 0.17 4.33 104.92 0.24 0.47 0.31 3.43

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 118.39 0.02 3.73 0.02 3.73 106.60 0.00 0.00 0.00 3.92 106.71 0.00 0.10 0.10 3.98

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 135.98 0.41 11.97 0.01 11.97 110.93 1.01 -0.48 -0.48 9.91 112.23 0.98 0.68 1.17 7.13

Inflasi Jayapura 143.68 1.48 8.27 2.52 8.27 113.68 0.68 2.12 2.12 9.07 112.27 -0.44 0.85 -1.24 6.87

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 192.33 1.68 9.53 1.46 9.53 109.88 -0.95 -0.18 -0.18 4.15 109.99 -0.19 -0.09 0.10 3.66

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 190.76 0.36 6.06 9.32 6.06 108.67 0.12 0.57 0.57 5.66 111.62 0.61 3.31 2.71 8.00

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 145.66 0.21 5.34 -3.85 5.34 107.10 0.35 0.81 0.81 5.03 108.07 0.24 1.72 0.91 4.40

Sandang 122.17 -0.14 -2.41 -3.99 -2.41 100.81 0.11 0.28 0.28 -1.26 100.93 0.10 0.40 0.12 -0.72

Kesehatan 144.80 1.24 4.77 2.92 4.77 106.47 0.04 0.65 0.65 4.95 107.43 0.25 1.57 0.90 5.71

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 132.56 0.30 1.27 2.36 1.27 105.29 0.02 0.00 0.00 3.36 105.65 0.11 0.34 0.34 3.56

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 134.98 0.71 11.72 -2.42 11.72 111.34 0.48 0.24 0.24 14.07 112.07 -1.25 0.90 0.66 10.00

Inflasi Papua Barat (Inflasi MTM,YOY, QTQ = %) 163.94 0.91 7.28 1.06 7.28 108.41 -0.10 0.30 0.30 5.77 109.26 -0.11 1.08 0.78 5.27

Kelompok Komoditi

2014

TW I

TW I

2014

2013

2013Kelompok Komoditi TW II

2014

TW II

2014

Page 14: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xiv

TABEL PERBANKAN

Page 15: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xv

TABEL SISTEM PEMBAYARAN

Tabel Transaksi Kliring

Tabel Transaksi RTGS

Tabel Perkasan KPwBI Papua & Papua Barat

I II III IV I II III IV I II

Total Volume (lembar) 46,393 47,305 39,427 45,039 49,407 48,419 44,343 32,208 30,825 33,757 -37.61%

Total Nominal Kliring (Rp Miliar) 1,206 1,203 1,337 1,655 1,214 1,312 1,617 1,204 1,288 1,343 6.09%

Rata-Rata Perputaran Kliring(per hari)

Rata-Rata Volume (lembar) 801 813 692 806 849 832 703 517 526 562 -38.09%

Rata-Rata Nominal Perputaran Kliring Perhari

(Rp Milliar) 26.62 20.71 23.46 29.55 23.59 21.70 25.67 19.29 21.95 22.39 -6.95%

Nisbah Rata-Rata Penolakan

Volume (lembar) 1.49 1.12 1.45 1.95 2.19 1.18 1.92 2.03 1.01 1.69 -54.16%

Nominal Nisbah Rata-Rata Penolakan(Rp

Milliar) 1.25 1.40 1.86 1.07 2.50 1.45 2.12 2.81 1.76 4.02 -29.56%

Growth

(YOY)Kliring

2012 2013 2014

I II III IV I II III IV I II

Outflow (from) Nominal (Rp.milliar) 12,831 7,194 9,006 13,220 12,831 7,991 9,930 13,739 8,248 7,442 -6.87%

Lembar Warkat 10,342 7,366 12,730 13,917 10,342 12,183 11,764 13,586 10,882 10,887 -10.64%

Inflow (to) Nominal (Rp.milliar) 11,545 11,004 13,486 14,764 11,545 11,476 14,716 18,411 9,654 11,618 1.24%

Lembar Warkat 12,090 13,374 16,177 17,372 12,090 14,890 15,230 16,698 13,699 14,785 -0.71%

Net Inflow Nominal (Rp.milliar) (1,285) 3,810 4,480 1,543 (1,285) 3,485 4,786 4,671 1,406 4,176 19.83%

Lembar Warkat 1,749 6,008 3,447 3,455 1,749 2,707 3,466 3,112 2,817 3,898 44.00%

Intra Papua Nominal (Rp.milliar) 996 1,914 1,764 3,968 996 1,476 3,060 5,199 1,166 1,567 6.15%

Lembar Warkat 1,574 1,646 1,966 2,304 1,574 2,009 2,092 2,197 1,780 1,813 -9.76%

Growth

(YoY)RTGS

2012 2013 2014

2014

I II III IV I II III IV I

Inflow (Rp Miliar) 2,171.39 1,179.91 1,664.51 1,628.75 2,702.12 1,260.27 3,894.13 5,391.32 2,853.48 5.60%

Outflow (Rp Miliar) 1,006.40 2,374.08 1,820.59 6,234.39 1,020.06 2,256.04 2,273.13 5,772.50 893.21 -12.44%

Net Inflow (Rp Miliar) 1,164.99 (1,194.16) (156.08) (4,605.64) 1,682.06 (995.77) 1,621.00 (381.17) 1,960.27 16.54%

Saldo Persediaan Kas (Rp Miliar) 1,968.74 1,347.28 1,903.90 1,364.45 2,806.80 1,606.50 2,816.45 2,160.46 3,725.24 32.72%

- Saldo Kas BI Jap (Rp Miliar) 1,580.98 835.09 1,424.06 1,134.24 2,305.21 1,248.36 1,216.45 1,859.04 3,202.60 38.93%

- Saldo Kas Titipan (Rp Miliar) 387.77 512.19 479.84 230.22 501.59 358.14 1,600.00 301.42 522.64 4.20%

Pemusnahan Uang kertas-TLE (Rp Miliar) 274.43 55.84 43.30 57.96 107.59 327.13 529.66 274.82 395.49 267.61%

Growth

(YOY)Uang Kartal

2012 2013

Page 16: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xvi

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Page 17: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xvii

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. GAMBARAN UMUM

Pada triwulan II-2014, perekonomian Provinsi Papua maupun Papua

Barat menunjukkan pertumbuhan kinerja yang meningkat. Hal tersebut

ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi kedua provinsi yang bernilai

positif. Ekonomi Papua tumbuh sebesar 9,09% (yoy) sementara ekonomi

Provinsi Papua Barat tumbuh sebesar 7,75% (yoy). Pertumbuhan kedua

provinsi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan

dengan pencapaian pada triwulan I-2014.

2. MAKRO EKONOMI

Dari sisi penawaran, perekonomian Papua terutama ditopang oleh

pertumbuhan pada sektor jasa-jasa; sektor pertanian; sektor angkutan dan

transportasi; dan sektor Perdagangan hotel dan restoran. Sementara itu,

sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor jasa-jasa; dan sektor

perdagangan hotel dan restoran menjadi motor penggerak utama

pertumbuhan ekonomi Papua Barat.

3. KEUANGAN DAERAH

Pada triwulan II-2014, realisasi Pendapatan didalam APBD Provinsi

Papua tercatat sebesar sebesar Rp 4,09 triliun. Angka tersebut meningkat

sebesar 26,96% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Besarnya APBD dari sisi pendapatan sebagian besar di topang oleh

tingginya dana perimbangan dan dana otonomi khusus dari pemerintah

pusat. Hal ini seiring dengan peningkatan target pendapatan didalam APBN

secara nasional. Dari sisi belanja, realisasi belanja Pemerintah Daerah

Provinsi Papua sampai dengan triwulan II-2014 mencapai sebesar Rp 1,95

triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 3,77% (yoy) jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya realisasi anggaran belanja

Pemda Papua terutama didorong dari sisi peningkatan belanja modal,

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan bagi pemda lain serta belanja

tidak langsung pegawai.

Page 18: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xviii

4. INFLASI

Sampai dengan periode triwulan II-2014, inflasi Provinsi Papua3

tercatat sebesar 7,40% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I-2014

yang tercatat sebesar 9,58% (yoy). Angka tersebut mengalami penurunan

yang cukup signifikan seiring dengan relatif stabilnya harga komoditas

bahan makanan. Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, laju inflasi

Provinsi Papua tercatat masih lebih tinggi, dimana inflasi nasional pada

triwulan II-2014 tercatat sebesar 6,70% (yoy). Hal sebaliknya, terjadi di

Provinsi Papua Barat, dimanainflasi gabungan di Provinsi Papua Barat4

tercatat sebesar 5.27% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi secara

nasional.

5. PERBANKAN

Secara umum, kinerja perbankan di Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat pada triwulan II-2014 relatif baik. Hal ini tercermin dari

pertumbuhan beberapa indikator perbankan yang masih berada diatas

10%. Fungsi intermediasi perbankan terlihat mengalami peningkatan

sebagaimana tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga di sisi pasiva

perbankan yang tumbuh sebesar 15,55% (yoy). Sementara disisi aktiva,

kredit perbankan juga tumbuh cukup signifikan sebesar 17,80% (yoy)

sehingga mendorong meningkatnya loan to deposit rate (LDR) perbankan

menjadi sebesar 60,37% (yoy) pada triwulan II-2014 dari 59,22% (yoy)

pada triwulan II-2013. Namun demikian, LDR tersebut masih jauh dibawah

batas aman tingkat LDR perbankan yang berada di angka 80%.

Dari sisi kualitas penyaluran kredit, seluruh sektor usaha di Papua

masih berada pada tahap yang cukup aman dengan pencapaian Non

Performing Loan (NPL) yang masih berada dibawah 5%. Sedangkan di

Provinsi Papua Barat, penyaluran kredit ke sektor pengolahan perlu

mendapatkan perhatian lebih mengingat sektor tersebut memiliki

NPL lebih dari 5%, yaitu tercatat sebesar 8,21%.

3 Inflasi di Propinsi Papua dihitung dari pergerakan harga barang dan jasa di Kota Jayapura dan Kab.

Merauke. 4 Inflasi di Provinsi Papua Barat dihitung dari pergerakan harga barang di Kab. Manokwari dan Kota Sorong.

Page 19: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xix

6. SISTEM PEMBAYARAN

Pada triwulan II-2014, nilai transaksi keluar (outflow) melalui BI-RTGS

di Wilayah Papua mencapai nilai Rp 7,44 trilliun atau turun sebesar -6,87%

(yoy) jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada triwulan yang sama di

tahun sebelumnya. Masih relatif tingginya nilai transaksi keluar dari wilayah

Papua ke wilayah lain disinyalir terjadi karena masih besarnya

ketergantungan perekonomian Papua terhadap daerah lain terutama

dalam hal pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Disisi lain, jumlah dana

yang masuk ke wilayah Papua atau transaksi masuk (inflow) mencapai Rp

11,62 triliun, angka tersebut mengalami sedikit peningkatan sebesar

1,24% (yoy) jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada triwulan yang

sama di tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah dana yang masuk ke

wilayah Papua melalui sarana RTGS disinyalir terjadi seiring dengan

semakin besarnya tingkat perekonomian wilayah Papua serta semakin

besarnya aliran APBN ke APBD Provinsi Papua. Adapun nilai transaksi

keuangan antar bank melalui sarana BI-RTGS di wilayah Papua selama

periode triwulan II-2014 tercatat sebesar Rp 1,57 triliun atau naik sebesar

6,15% (yoy) dibandingkan dengan tahun lalu.

7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI

Sepanjang tahun 2014 perekonomian Provinsi Papua diperkirakan

akan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,52%±1% (yoy),

angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan

selama tahun 2013 sebesar 14,83% (yoy). Adapun pada triwulan III-2014

pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua diperkirakan akan tumbuh

sebesar 4,93% (yoy). Sedangkan untuk, perekonomian Provinsi Papua

Barat di tahun 2014 diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan

tahunan yang positif sebesar 6,91%±1% (yoy), angka tersebut lebih

rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan selama tahun

2013 yang berada pada level 9,30% (yoy). Adapun pada triwulan III-2014

pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua Barat diperkirakan akan

tumbuh sebesar 8,96% (yoy).

Pada triwulan III-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua diperkirakan

berada level 4,53 ± 1% (yoy). Pencapaian inflasi di Provinsi Papua pada

triwulan mendatang disinyalir akan lebih rendah dibanding pencapaian

Page 20: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT xx

pada triwulan sebelumnya seiring relatif membaiknya kondisi cuaca serta

terjaganya kelancaran distribusi barang maupun produksi beberapa

komoditas bahan makanan. Di sisi lain, inflasi tahunan Provinsi Papua

Barat pada triwulan III-2014 diperkirakan berada pada level 4,28 ± 1%

(yoy). Hal ini seiring dengan masih relatif rendah inflasi tahun kalender di

Provinsi Papua Barat hingga akhir semester I-2014.

Page 21: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 1

BAB 1.

MAKROEKONOMI REGIONAL

Pada triwulan II-2014, perekonomian Provinsi Papua maupun Papua Barat menunjukkan

pertumbuhan kinerja yang cukup baik dengan nilai besaran pertumbuhan yang cukup

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan rilis data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang

menunjukan bahwa perekonomian Papua tumbuh sebesar 9,09% (yoy) sementara

perekonomian Provinsi Papua Barat tumbuh sebesar 7,75% (yoy). Dari sisi permintaan,

struktur ekonomi Papua dan Papua Barat terutama ditopang oleh sektor konsumsi dan

investasi. Dari sisi penawaran, ekonomi Papua terutama ditopang oleh pertumbuhan pada

sektor jasa-jasa; sektor pertanian dan sektor angkutan dan transportasi. Sementara itu,

perekonomian Papua Barat ditopang oleh pertumbuhan yang berasal dari sektor industri

pengolahan; sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Sampai dengan pertengahan tahun 2014, perekonomian Provinsi Papua dan Papua

Barat masih menunjukan kinerja yang cukup baik. Tercatat, meskipun pada tahun 2014

aturan mengenai pelarangan ekspor mineral mentah sudah diterapkan, perekonomian

Provinsi Papua masih mampu untuk tumbuh cukup tinggi. Sektor pertambangan Papua yang

pada periode yang lalu diprediksi akan mengalami penurunan kinerja yang signifikan, pada

triwulan laporan justru mencatatkan kinerja yang positif meskipun dengan besaran

pertumbuhan yang sangat terbatas. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat

mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun

2013 seiring telah terselesaikannya sejumlah isu dan permasalahan pada sektor industri

pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan laporan

kembali mengandalkan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan seiring telah

disepakatinya beberapa kontrak penjualan yang baru ke salah satu konsumen.

Page 22: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 2

Tabel 1.

Komponen PDRB Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat

Harga Konstan Dari Sisi Penggunaan (Rp miliar)

Sumber : BPS Provinsi Papua & BPS Provinsi Papua Barat

Tabel 2.

Komponen PDRB Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dari Sisi Sektor Ekonomi (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua & Papua Barat

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Konsumsi 5863 6009 6257 6573 6255 6376 6639 7031 6747 6876

Konsumsi RT & Nirlaba 4636 4682 4843 5044 4952 5002 5177 5398 5334 5392

Konsumsi Pemerintah 1227 1327 1415 1529 1302 1375 1463 1633 1412 1485

PMTB 2494 2625 2715 2854 2680 2824 2911 3002 2870 3026

Perubahan Stok -1201 -1378 -790 -1534 -2198 -1539 -1434 -3140 -333 -830

Ekspor 1360 1945 1779 2564 2601 1947 2851 4999 1841 1968

Impor 3683 4004 4452 4561 3721 4414 4468 4587 5501 5375

PDRB 4833 5197 5509 5896 5616 5194 6500 7305 5624 5666

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Konsumsi 1570 1648 1711 1771 1709 1779 1877 1946 1894 1950

Konsumsi RT & Nirlaba 1229 1263 1309 1360 1336 1371 1422 1457 1459 1495

Konsumsi Pemerintah 341 385 402 411 373 408 455 489 435 455

PMTB 604 621 658 690 703 734 775 818 830 843

Perubahan Stok 184 215 225 234 -141 -294 -271 -313 -284 -80

Ekspor 2364 2337 2309 2126 2885 2874 2975 3143 2928 2760

Impor 1314 1347 1416 1406 1424 1498 1572 1643 1583 1599

PDRB 3407 3473 3486 3414 3732 3595 3784 3952 3784 3874

2013

2013PDRB Papua Barat

2012

PDRB Papua 2012 2014

2014

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pertanian 928 1015 1058 1022 974 1084 1096 1106 1085 1173

Pertambangan & Penggalian 1338 1493 1582 1667 1764 1126 2263 2738 1261 1131

Industri Pengolahan 149 151 150 152 146 152 158 160 166 170

Listrik,Gas & Air Bersih 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17

Bangunan 624 651 708 791 669 715 741 807 743 768

Perdagangan, Hotel & Restoran 476 485 516 554 541 542 561 595 594 601

Angkutan & Komunikasi 493 507 531 562 540 553 571 609 611 619

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 199 236 237 244 233 265 272 300 275 304

Jasa - jasa 613 645 713 889 734 742 821 974 873 884

TOTAL PDRB 4833 5197 5509 5896 5616 5194 6500 7305 5624 5666

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pertanian 515 516 513 532 528 535 543 543 533 543

Pertambangan & Penggalian 317 307 298 298 304 304 307 307 310 311

Industri Pengolahan 1597 1644 1621 1472 1812 1631 1776 1887 1753 1792

Listrik,Gas & Air Bersih 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12

Bangunan 213 219 231 243 238 244 257 269 276 279

Perdagangan, Hotel & Restoran 219 224 232 241 247 252 258 267 270 275

Angkutan & Komunikasi 183 186 192 200 202 206 212 217 221 225

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 55 58 60 61 61 65 66 70 62 66

Jasa - jasa 298 311 329 357 330 345 353 379 349 371

TOTAL PDRB 3407 3473 3486 3414 3732 3594 3784 3952 3784 3874

2013

2013

PDRB Papua 2012

PDRB Papua Barat 2012

2014

2014

Page 23: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 3

Tabel 3.

Pertumbuhan Ekonomi (yoy) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dari Sisi Permintaan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua & Papua Barat

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat

Harga Konstan Dari Sisi Sektoral (%)

Sumber: BPS Provinsi Papua & Papua Barat Diolah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Konsumsi Rumah Tangga 7.35% 8.14% 7.49% 5.53% 6.68% 6.12% 6.10% 6.97% 7.87% 7.84%

Konsumsi Nirlaba 7.14% 6.95% 6.98% 7.12% 6.81% 6.82% 6.89% 7.02% 7.72% 7.79%

Konsumsi Pemerintah 8.15% 12.58% 9.29% 0.60% 6.18% 3.61% 3.39% 6.83% 8.42% 8.02%

PMTB 7.24% 9.42% 8.42% 3.56% 7.47% 7.55% 7.23% 5.20% 7.07% 7.18%

Perubahan Stok 37.37% 5.60% -13.08% 67.80% 82.95% 11.65% 81.38% 104.72% -84.86% -46.09%

Ekspor -52.57% -33.74% -37.16% 121.17% 91.27% 0.09% 60.24% 94.94% -29.20% 1.08%

Dikurangi Impor -15.10% -4.98% -7.47% 6.80% 1.05% 10.23% 0.35% 0.57% 47.82% 21.78%

PDRB -11.19% -3.26% 1.34% 18.91% 16.22% -0.05% 17.98% 23.90% 0.13% 9.09%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Konsumsi Rumah Tangga 6.46% 7.51% 7.14% 9.33% 8.83% 7.95% 9.72% 9.90% 10.83% 9.62%

Konsumsi Nirlaba 7.02% 7.74% 7.59% 10.47% 8.69% 8.52% 8.65% 7.11% 9.21% 9.05%

Konsumsi Pemerintah 4.50% 6.74% 5.68% 5.72% 9.34% 6.10% 13.21% 19.15% 16.66% 11.53%

PMTB 11.68% 14.71% 14.94% 15.97% 16.44% 18.24% 17.82% 18.60% 18.09% 14.79%

Perubahan Stok -111.50% -113.18% -112.39% -142.89% -176.61% -236.79% -220.62% -233.53% 102.10% -72.88%

Ekspor 80.74% 52.23% 2.61% -13.13% 22.03% 22.99% 28.81% 47.84% 1.49% -3.96%

Dikurangi Impor 82.48% 77.04% 68.08% 61.40% 8.30% 11.24% 10.97% 16.82% 11.21% 6.75%

PDRB 35.79% 23.79% 3.65% 5.23% 9.54% 3.51% 8.52% 15.74% 1.40% 7.75%

2014

2014

Growth PDRB Papua

Growth PDRB Papua Barat

2012

2012

2013

2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pertanian 0.28% 3.95% 6.24% 7.25% 4.96% 6.76% 3.63% 8.26% 11.33% 8.21%

Pertambangan & Penggalian -39.74% -23.93% -13.52% 54.67% 31.83% -24.61% 43.04% 64.24% -28.52% 0.44%

Industri Pengolahan -0.64% 6.29% 3.31% 0.48% -1.77% 0.94% 5.16% 4.91% 13.34% 11.57%

Listrik,Gas & Air Bersih 6.05% 7.25% 7.49% 7.17% 6.58% 8.08% 9.26% 8.41% 10.37% 7.22%

Bangunan 19.00% 19.86% 16.43% 12.47% 7.30% 9.84% 4.76% 2.02% 11.09% 7.39%

Perdagangan, Hotel & Restoran 8.11% 8.44% 10.92% 13.58% 13.66% 11.82% 8.68% 7.41% 9.87% 10.82%

Angkutan & Komunikasi 9.05% 9.63% 10.41% 9.10% 9.58% 9.07% 7.64% 8.26% 13.24% 12.04%

Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 19.98% 1.76% 7.14% 1.61% 17.43% 12.32% 14.92% 23.08% 17.77% 14.81%

Jasa - jasa 11.14% 8.80% 5.30% 8.91% 19.77% 15.07% 15.15% 9.61% 18.89% 19.14%

TOTAL PDRB -11.19% -3.26% 1.34% 18.91% 16.22% -0.05% 17.98% 23.90% 0.13% 9.09%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pertanian 0.55% 2.20% 0.06% 3.09% 2.41% 3.78% 5.84% 2.12% 0.97% 1.36%

Pertambangan & Penggalian 14.96% 7.69% 1.10% -0.83% -3.88% -0.93% 2.84% 2.99% 1.78% 2.25%

Industri Pengolahan 89.85% 52.04% 2.30% 1.46% 13.41% -0.79% 9.58% 28.23% -3.25% 9.86%

Listrik,Gas & Air Bersih 10.08% 8.25% 7.63% 9.34% 8.67% 9.65% 9.45% 8.33% 8.33% 8.65%

Bangunan 10.58% 10.39% 11.99% 15.99% 12.03% 11.51% 11.31% 10.73% 15.75% 14.45%

Perdagangan, Hotel & Restoran 8.77% 8.02% 9.81% 12.96% 12.51% 12.78% 11.11% 10.75% 9.39% 9.11%

Angkutan & Komunikasi 13.13% 11.08% 10.21% 11.93% 10.27% 11.12% 10.65% 8.91% 9.30% 9.29%

Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 9.12% 11.05% 1.03% 3.46% 10.91% 13.20% 9.57% 14.84%2.14% 1.11%

Jasa - jasa 12.90% 10.11% 8.39% 16.19% 10.71% 10.94% 7.43% 6.19% 5.75% 7.54%

TOTAL PDRB 35.83% 24.63% 3.87% 5.23% 9.54% 3.47% 8.52% 15.74% 1.40% 7.79%

2014

2014Growth PDRB Papua Barat

2012

Growth PDRB Papua 2012 2013

2013

Page 24: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 4

I. Provinsi Papua

1.1. Sisi Permintaan

Pada triwulan II-2014, perekonomian Provinsi Papua tumbuh sebesar 9,09 % (yoy) atau

lebih tinggi dari triwulan I-2014 sebesar 0,13% (yoy). Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi

Papua ditopang oleh komponen konsumsi (masyarakat dan pemerintah) dan investasi

(pembentukan modal tetap bruto) yang pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan paling

tinggi dibandingkan komponen lainnya. Meningkatnya kinerja komponen konsumsi

(masyarakat dan pemerintah) yang cukup tinggi terjadi seiring meningkatnya belanja yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden.

Di samping itu, kinerja investasi (pembentukan modal tetap bruto) juga mengalami

pertumbuhan yang cukup menggembirakan seiring masih terbukanya peluang pasar untuk

berinvestasi di Papua serta tingginya realisasi dari dana perimbangan oleh Pemda yang

digunakan untuk investasi pada bidang infrastruktur daerah. Searah dengan hasil survei oleh

Bank Indonesia, ekpektasi masyarakat dalam beberapa waktu kedepan diprediksi akan tetap

tinggi yang mana hal tersebut akan mendorong kinerja ekonomi di Provinsi Papua untuk tetap

tumbuh positif.

1.1.1 Konsumsi

Pada triwulan II-2014, komponen konsumsi tumbuh mencapai 7,84% (yoy) atau relatif

sama dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2014 yang tercatat sebesar 7,87% (yoy).

Masih tingginya pertumbuhan konsumsi pada triwulan laporan didorong oleh beberapa aspek

seperti: adanya penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 serta adanya realisasi belanja

Pemerintah Daerah. Pertumbuhan konsumsi juga terekam dari hasil survei konsumen di Kota

Jayapura yang menunjukkan terdapat kecenderungan meningkatnya konsumsi sebagai akibat

adanya kenaikan indeks pembelian durable good dengan nilai mencapai 103,3 di triwulan II-

2014 yang sedikit meningkat dibandingkan indeks pada triwulan I-2014 sebesar 102,7.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga secara keseluruhan tercatat sebesar 114,1

atau masih berada di level optimis.

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

Grafik 1. Survei Konsumen

Page 25: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 5

Peningkatan komponen konsumsi juga terekam dari perkembangan konsumsi listrik

rumah tangga yang tumbuh 13,26% (yoy) pada triwulan II-2014. Tingginya aktivitas konsumsi

tersebut juga tercermin dari tingginya pertumbuhan penyaluran kredit konsumsi oleh

perbankan yang pada periode laporan tumbuh sebesar 13,51% (yoy). Pada triwulan II-2014,

peningkatan konsumsi masyarakat juga tercermin melalui peningkatan jumlah kendaraan

baru yang didaftarkan yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,70% (yoy).

Sementara itu, konsumsi Pemerintah sampai dengan triwulan II-2014 juga mengalami

pertumbuhan sebesar 8,02% (yoy), angka pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah jika

dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I-2014 yang tercatat sebesar 8,42% (yoy).

Andil Pemda dalam peningkatan konsumsi juga dapat terlihat dari tingginya peningkatan

realisasi belanja pegawai pemda yang pada triwulan laporan mencapai nilai Rp 253,28

miliar serta jumlah tersebut mengambil pangsa yang cukup besar dari seluruh anggaran

yang tersedia.

Secara tahunan, konsumsi nirlaba mengalami pertumbuhan sebesar 7,79% (yoy).

Komponen konsumsi nirlaba merupakan komponen yang turut memberikan sumbangan

terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan.

Salah satu pendorong meningkatnya konsumsi adalah adanya peningkatan

pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat Papua pada triwulan laporan. Hal ini terjadi

seiring telah diterapkannya kebijakan pengupahan yang baru pada tahun 2014 (UMR

2014), hal tersebut tentunya menjadi suatu faktor pendorong tetap tumbuhnya komponen

konsumsi masyarakat pada triwulan laporan.

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat Sumber: PLN Wilayah Papua, diolah

Grafik 3. Kredit Konsumsi Bank Umum Papua Grafik 2. Konsumsi Listrik Rumah Tangga Papua

Page 26: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 6

1.1.2 Investasi

Realisasi investasi (PMTB) pada periode triwulan II-2014 menunjukkan pertumbuhan yang

signifikan sebesar 7,18% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang

hanya tercatat sebesar 7,07% (yoy).

Pertumbuhan investasi tidak terlepas dari masih terbukanya peluang bisnis di Papua

yang mendorong tingginya minat investor untuk melakukan ekspansi bisnis seperti

tercermin dari semakin tingginya penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan investasi.

Pada periode triwulan II-2014, realisasi kredit investasi tercatat sebesar Rp 2,79 triliun atau

mengalami pertumbuhan sebesar 7,15% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan yang sama

tahun sebelumnya. Tingginya minat investasi yang merupakan bagian dari ekspansi bisnis

tersebut mencerminkan adanya peningkatan peran investasi swasta dalam mendorong

pengembangan ekonomi di Papua. Khusus di sektor pertambangan, tingginya kinerja

investasi di sektor tersebut menjadi penyelamat kinerja sektor tersebut secara keseluruhan

pada periode berjalan. Disamping faktor pembiayaan perbankan, pertumbuhan investasi di

triwulan II-2014 juga didorong oleh meningkatnya jumlah investasi asing yang masuk

(foreign direct investment) ke Provinsi Papua yang naik sebesar 11,12% (yoy).

Grafik 4. Jumlah Kendaraan Baru Papua Grafik 5. Belanja Pegawai PEMDA Prov. Papua

Sumber:Dispenda Prov. Papua, diolah Sumber: BKAD Prov. Papua, diolah

Sumber: BPKAD Provinsi Papua,

diolah

Sumber: PLN Wilayah Papua, diolah

Grafik 7. Jumlah Penanaman Modal Asing

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, diolah

Grafik 6. Kredit Investasi Perbankan Papua

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat Sumber:BKAD Provinsi Papua

Page 27: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 7

Tabel 5. Perkembangan Penjualan Hasil Tambang

1.1.3 Ekspor dan Impor

Ekspor Provinsi Papua pada triwulan II-2014 mengalami pertumbuhan yang terbatas

sebesar 1,08% (yoy), sementara impor tumbuh cukup signifikan sebesar 21,78% (yoy).

Masih positifnya, komponen ekspor Provinsi Papua pada periode berjalan disebabkan

oleh meningkatnya kegiatan ekspor antar daerah, mengingat rendahnya kegiatan ekspor ke

luar negeri dari Provinsi Papua. Meningkatnya kegiatan ekspor antar daerah terjadi sebagai

akibat langsung dari penerapan UU Minerba yang mengakibatkan perusahaan tambang di

Provinsi Papua tidak dapat secara langsung mengekpor bahan tambangnya ke luar negeri

namun harus melalui kegiatan pengolahan yang berada di luar wilayah Papua.

Pada triwulan II-2014, berdasarkan data bea cukai, nilai ekspor non migas Provinsi

Papua ke luar negeri (LN) tercatat sebesar US$38,20 Juta atau mengalami penurunan yang

signifikan sebesar -92,37% (yoy), sementara secara volume tercatat sebesar 46,55 ribu ton

atau mengalami penurunan sebesar -83,00% (yoy). Penerapan ketentuan UU Minerba

sangat berdampak terhadap kinerja ekspor Papua ke LN mengingat 90% dari ekspor

Provinsi Papua LN merupakan ekspor bahan tembang mentah. Tren pertumbuhan ekspor

Papua secara historikal memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan penjualan

perusahaan pertambangan yang terdapat di Papua baik untuk komoditas tembaga maupun

emas yang pada triwulan II-2014 mengalami penurunan masing-masing sebesar -25,95%

(yoy) dan -10,60% (yoy).

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 8. Volume Ekspor Non Migas Papua Grafik 9. Nilai Ekspor Non Migas Papua

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, diolah

Page 28: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 8

mpor non-migas Papua justru mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada

triwulan laporan sebesar 15,64% (yoy). Berbeda dengan peningkatan nilai, volume impor

Papua justru mengalami penurunan kinerja sebesar -1,90% (yoy). Peningkatan kinerja impor

dinilai merupakan suatu hal yang perlu diwaspadai karena menandakan bahwa kebutuhan

barang dan jasa tidak dapat dipenuhi oleh sumber dalam negeri. Kedepannya, hal tersebut

dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya defisit neraca transaksi perdagangan secara

nasional.

1.2. Sisi Penawaran

Pada triwulan II-2014, seluruh sektor ekonomi di Provinsi Papua mencatatkan

pertumbuhan kinerja yang positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor jasa-jasa yang

berhasil tumbuh sebesar 19,14% (yoy), sedangkan petumbuhan terendah terjadi pada sektor

pertambangan yang tumbuh sebesar 0,44% (yoy). Adapun pertumbuhan tahunan untuk

sektor-sektor lainnya adalah sebagai berikut: sektor pertanian sebesar 8,21% (yoy); sektor

bangunan sebesar 7,39% (yoy); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar

14,81% (yoy); sektor industri pengolahan sebesar 11,57% (yoy), sektor perdagangan, hotel,

dan restoran sebesar 10,82% (yoy); sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,04%

(yoy); dan sektor listrik dan air bersih sebesar 7,22% (yoy).

1.2.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada periode triwulan II-2014 mengalami pertumbuhan sebesar

8,21% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

11,33% (yoy). Hal tersebut disebabkan pada triwulan laporan produksi dan produktivitas

beberapa komoditas tanaman pangan yang sudah melewati periode panen raya, sehingga

pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan laporan menjadi lebih rendah dari triwulan

sebelumnya. Masih dicapainya pertumbuhan pada sektor pertanian juga sejalan dengan tren

kenaikan ARAM (Angka Ramalan) Pertanian yang dirilis oleh BPS dimana dimana tingkat

Grafik 10. Volume Impor Non Migas Papua Grafik 11. Nilai Impor Non Migas Papua

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Page 29: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 9

produksi padi sawah, ubi jalar dan jagung sepanjang tahun 2014 diprediksi akan mengalami

peningkatan tahunan yang besarnya bervariasi antara 2-23%.

Tabel 6. Perkembangan Produktivitas Komoditas Pangan Papua

Salah satu faktor pendukung tercapainya pertumbuhan di sektor pertanian adalah

pertumbuhan di sub sektor perikanan. Pada triwulan II-2014, sub sektor perikanan

mengalami peningkatan volume produksi terutama pada jenis komoditas perikanan hasil

tangkap dari laut yang tumbuh sebesar 3,20% (yoy), sementara komoditas perikanan yang

dihasilkan dari perairan umum dan hasil budidaya justru mengalami penurunan yang masing-

masing tercatat sebesar -0,16% (yoy) dan -100% (yoy). Turunnya produksi perikanan yang

dihasilkan melalui budidaya terjadi seiring belum adanya produksi dari beberapa sentra

perikanan utama di Jayapura. Secara kuantitas, sepanjang periode triwulan II-2014 total

volume hasil produksi perikanan tercatat sebanyak 71.320 ton atau tumbuh tipis sebesar

0,65% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Seperti pada triwulan sebelumnya, dicapainya pertumbuhan pada sektor pertanian di

papua justru bertolak belakang dengan pencapaian nilai NTP Papua pada triwulan II-2014

yang mengalami penurunan sebesar -3,94% (yoy) dari pencapaian pada triwulan II-2013

sebesar 101,54 menjadi 97,54 pada triwulan II-2014. Angka NTP yang berada di bawah nilai

100 menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh petani lebih besar dari keuntungan yang

diterima. Hal ini menunjukkan, walaupun sektor pertanian di Prov. Papua mengalami

pertumbuhan namun kesejahteraan petani justru mengalami penurunan.

2013 2014

Produksi (Ton) 115,437 138,032 169,790 185,726 19.57 23.01

Luas Panen (Ha) 29,262 37,149 41,111 44,515 26.95 10.67

Produktivitas (Ton/Ha) 3.94 3.72 4.13 4.17 -5.81 11.15

2013 2014

Produksi Ubi Jalar (Ton) 348,438 345,095 405,520 415,709 17.51 2.51

Luas Panen (Ha) 34,413 33,071 30,980 30,483 -6.32 -1.60

Produktivitas (Ton/Ha) 10.13 10.43 13.09 13.64 25.44 4.18

2013 2014

Produksi Ubi Jalar (Ton) 6,885 6,393 7,034 7,372 10.03 4.81

Luas Panen (Ha) 3,825 3,553 3,005 3,147 -15.42 4.73

Produktivitas (Ton/Ha) 1.80 1.80 2.34 2.34 30.09 0.08

Ubi JalarGrowth (%)

Jagung

2012 2013Growth (%)

2011 2012 2013

Padi Sawah dan

Ladang2011

Growth (%)2011 2012

2014

2014

2014

2013

Page 30: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 10

Tabel 7. Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua Sumber: BPS Provinsi Papua

1.2.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan II-2014 mengalami pertumbuhan

yang sangat terbatas sebesar 0,44% (yoy) atau berbalik arah dari triwulan I-2014 yang

tercatat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -28,52% (yoy). Diluar prediksi

sebelumnya dimana sektor pertambangan Papua diperkirakan akan tumbuh negatif akibat

masih diterapkannya pelarangan ekspor sebagai mandat dari UU Minerba, pada triwulan II

2014 sektor pertambangan Papua justru mencatatkan angka pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan angka produksi PT Freeport Indonesia pada triwulan II 2014 sebenarnya dapat

kita lihat bahwa pada triwulan laporan jumlah produksi tembaga memang mengalami

penurunan, namun untuk produksi emas justru mengalami sedikit peningkatan.

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2

LAUT

Produksi (Ton) 67,343 71,710 69,363 70,710 73,185 67,193 71,188 73,440 69016.5 69342.4

Pertumbuhan Tahunan (%) 15.10 6.48 2.99 3.44 8.67 -6.30 0.68 3.86 -5.70 3.20

PERAIRAN UMUM (axis kanan)

Produksi (Ton) 2,616 2,344 2,694 2,414 1,888 1,980 1,963 1,993 1920.3 1977.2

Pertumbuhan Tahunan (%) 35.80 23.29 41.70 25.11 -27.80 -15.51 -18.69 -17.47 1.69 -0.16

BUDIDAYA (axis kanan)

Produksi (Ton) 1,640 1,558 1,689 1,605 1,740 1,685 1,422 2,223 0 0

Pertumbuhan Tahunan (%) 149.85 165.19 187.52 55.80 6.09 8.15 -11.39 38.54 -100.00 -100.00

TOTAL PRODUKSI (Ton) 71,599 75,612 73,747 74,729 76,813 70,859 74,573 77,656 70,937 71,320

PERTUMBUHAN TAHUNAN (%) 17.20 8.27 5.60 4.78 7.28 -6.29 1.12 3.92 -7.65 0.65

2014

3

No URAIAN

1

2012

2

2013

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua,

diolah

Grafik 12. Nilai Tukar Petani Papua Grafik 13. PDRB Sektor Pertanian Papua

Page 31: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 11

Tabel 8. Perkembangan Produksi Pertambangan Papua

Masih dicapainya kinerja yang positif pada sektor pertambangan disinyalir terjadi seiring

adanya peningkatan produksi komoditas emas serta adanya basis perhitungan angka

pertumbuhan yang lebih rendah (low base effect) akibat adanya penurunan produksi hasil

tambang yang cukup signifikan pada triwulan II 2013 (kecelakaan kerja), menyebabkan angka

penurunan produksi tambang pada triwulan II 2014 tidak terlalu besar. Selain itu, pada

triwulan II 2014 juga terdapat investasi tambahan yang dilakukan oleh salah satu produsen

tambang terbesar di Papua seiring adanya keyakinan bahwa pemberian izin untuk melakukan

ekspor mineral mentah dalam beberapa waktu dekat akan disetujui oleh Pemerintah,

sehingga aktivitas tersebut turut mendorong kinerja sektor pertambangan pada triwulan

laporan. Sebagai informasi tambahan, perhitungan kinerja sektor pertambangan Papua saat

ini dilakukan dengan cara mengukur kinerja salah satu produsen tambang terbesar di Papua

karena perusahaan tersebut dinilai menguasai hampir seluruh pangsa pertambangan di

Papua.

1.2.3. Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada triwulan II-2014 tercatat tumbuh

sebesar 10,82% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2014 yang

tumbuh sebesar 9,87%(yoy). Meskipun kinerja sektor PHR pada triwulan laporan

mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan sektor PHR pada triwulan laporan juga

terlihat dari peningkatan occupancy rate hotel di Provinsi Papua yang mencapai angka 73%

atau lebih tinggi dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 72%.

Adanya persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden serta banyaknya event dan

penyeleggaraan acara lainnya yang dilakukan oleh Pemda sebelum bulan Ramadhan menjadi

salah satu pendorong meningkatnya tingkat hunian hotel di Provinsi Papua. Pertumbuhan

sektor perdagangan pada triwulan II-2014 juga sejalan dengan pertumbuhan penyaluran

kredit perdagangan yang disalurkan oleh perbankan di Provinsi Papua yang tercatat

meningkat sebesar 8,67% (yoy).

Namun demikian, dari sisi arus bongkar muat barang di pelabuhan utama Papua

sepanjang periode triwulan II-2014 justru mengalami penurunan sebesar -14,41% (yoy)

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir terjadi

Page 32: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 12

Tabel 10. Perkembangan Arus Penumpang Kapal di Pelabuhan Papua

seiring telah terjaganya tingkat ketersediaan barang dan jasa menjelang bulan Ramadhan,

sehingga pasokan dari daerah lain diluar Papua tidak terlalu besar.

Tabel 9. Perkembangan Arus Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Papua

Sumber: PT Pelindo Papua

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat Sumber: Badan Pusat Statistik

1.2.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan II-2014 tumbuh mencapai 12,04%

(yoy) lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2014 yang tercatat

sebesar 13,24% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh peningkatan kinerja pada

subsektor angkutan laut, angkutan udara, komunikasi, serta sub sektor angkutan jalan raya

yang mengalami pertumbuhan pada periode triwulan laporan dibandingkan triwulan yang

sama pada tahun sebelumnya.

Sumber: PT. Pelindo IV Wilayah Papua

Sesuai kondisi geografis, sarana transportasi laut dan angkutan udara memegang

peranan penting dalam menunjang mobilitas arus distribusi barang maupun orang. Meskipun

kinerja sektor ini mengalami peningkatan, namun jika kita melihat jumlah penumpang Kapal

I I I I I I IV I I I I I I IV I I I

Perkembangan Arus Penumpang

(orang)47,419 65,378 67,298 65,012 47,883 50,309 67,545 68,633 57,846 43,059

Pertumbuhan Tahunan (%) -10.48% 34.29% -17.00% 16.89% 0.98% -23.05% 0.37% 5.57% 20.81% -14.41%

201320132012Indikator

I I I I I I IV I I I I I I IV I I I

Perkembangan Arus Penumpang

(orang)47,419 65,378 67,298 65,012 47,883 50,309 67,545 68,633 57,846 43,059

Pertumbuhan Tahunan (%) -10.48% 34.29% -17.00% 16.89% 0.98% -23.05% 0.37% 5.57% 20.81% -14.41%

201420132012Indikator

Sumber: PT. Pelindo IV Wilayah Papua

Grafik 14. Perkembangan Kredit Perdagangan Grafik 15. Tingkat Hunian Hotel Papua

Page 33: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 13

Laut yang pada triwulan II-2014 justru mengalami penurunan sebesar -14,41% (yoy)

dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penumpang kapal laut

disinyalir terjadi sebagai akibat dari semakin banyaknya wilayah di Provinsi Papua yang telah

dilayani oleh transportasi udara. Selain itu, khusus untuk subsektor telekomunikasi dalam

beberapa waktu kedepan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan kegiatan

investasi di sektor ini berupa pemasangan jaringan fiber optik di seluruh wilayah Papua.

1.2.5. Sektor Keuangan, Persewaaan dan Jasa Perusahaan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan II-2014 tumbuh

mencapai 14,81% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2013 yang

tercatat sebesar 17,77% (yoy). Salah satu parameter pertumbuhan sektor ini tercermin dari

nilai tambah bank yang pada triwulan II-2014 berhasil tumbuh sebesar 19,14% (yoy) sedikit

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2014 sebesar 25,63% (yoy).

Kinerja sektor keuangan mengalami perlambatan seiring dengan kebijakan Bank

Indonesia untuk menahan ekspansi penyaluran kredit pada tahun 2014 dari 25-30% pada

tahun sebelumnya menjadi hanya sebesar 15-20% pada tahun 2014.

Tabel 11. Perkembangan Nilai Tambah Bank Provinsi Papua

Sumber: Bank Indonesia

II. Provinsi Papua Barat

2.1. Sisi Permintaan

Pada triwulan II-2014, ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 7,79% (yoy) lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,40% (yoy).

Dari sisi penggunaan, kinerja ekonomi Papua Barat ditopang oleh komponen konsumsi

(masyarakat dan pemerintah) dan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh

cukup baik. Tingginya pencapaian kinerja komponen konsumsi (masyarakat dan pemerintah)

yang cukup signifikan terjadi seiring tingginya realisasi belanja Pemda pada pertengahan

tahun 2014. Di samping itu, kinerja investasi (pembentukan modal tetap bruto) juga

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

A. PENDEKATAN PENDAPATAN

1. Biaya Tenaga Kerja 91,710 130,972 137,215 173,271 124,953 139,876 185,417 197,748 137,561 144,134

2. Surplus 198,414 250,948 244,635 211,358 239,135 302,060 274,697 322,080 316,628 381,078

3. Pajak Tak Langsung Neto 351 447 493 523 274 475 790 704 333 524

4. Penyusutan 8,414 9,858 10,174 10,853 8,822 11,199 10,422 14,817 14,301 14,692

PRODUK BRUTO / NILAI TAMBAH BRUTO 298,889 392,225 392,517 396,005 373,184 453,610 471,326 535,349 468,823 540,428

B. PENDEKATAN PRODUKSI

1. Hasil imputasi jasa 344,758 398,489 442,250 481,548 417,886 509,608 538,904 648,429 532,608 603,988

2. Penerimaan neto dari transaksi devisa (295) (467) (382) (156) (72) (275) (4,777) (1,191) 2,238 (1,146)

3. Provisi dan komisi 40,722 43,771 47,035 50,932 48,926 54,043 55,951 59,375 55,620 61,993

4. Pendapatan operasional lainnya 12,322 53,773 14,138 14,381 10,960 13,581 10,957 13,307 11,224 11,564

GROSS OUTPUT 397,507 495,566 503,041 546,705 477,700 576,957 601,035 719,920 601,690 676,399

5. Biaya-biaya antara 98,618 103,341 110,524 150,700 104,516 123,347 129,709 184,571 132,867 135,971

NILAI TAMBAH BRUTO / PRODUK BRUTO 298,889 392,225 392,517 396,005 373,184 453,610 471,326 535,349 468,823 540,428

Pertumbuhan (%) -4.51% 13.19% 11.29% 10.22% 24.86% 15.65% 20.08% 35.19% 25.63% 19.14%

201420132012KOMPONEN

Page 34: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 14

mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan seiring besarnya dana perimbangan

yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur

di daerah. Adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan pada sektor industri pengolahan

Papua Barat seiring telah dicapainya kesepakatan atas renegosiasi harga jual gas kepada

salah satu konsumennya di Fujian (China) menjadi salah satu faktor mendorong

meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Provinsi Papua Barat. Selain itu, maraknya

kegiatan investasi di sektor ini di Provinsi Papua Barat juga turut mendorong kinerja sektor

industri pengolahan pada periode berjalan.

Tabel 12. Pertumbuhan Sisi Permintaan Provinsi Papua Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

2.1.1 Konsumsi

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2014 tumbuh sebesar 9,62% (yoy), lebih

rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 10,83% (yoy). Masih

dicapainya pertumbuhan kinerja konsumsi pada triwulan laporan secara tidak langsung

mencerminkan bahwa daya beli masyarakat di Papua Barat masih tergolong cukup tinggi. Hal

tersebut dapat terlihat dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia di Kota Manokwari yang

masih menunjukkan optimisme, dimana seluruh indikator survei masih berada diatas angka

100 (grafik 16). Pada triwulan II-2014, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar

125 atau sedikit menurun dari periode sebelumya yang tercatat sebesar 137, indikator

tersebut searah dengan pencapaian PDRB komponen konsumsi dimana pada triwulan II-2014

mengalami sedikit perlambatan kinerja. Adapun masih dicapainya angka hasil survei yang

berada pada nilai diatas 100 menandakan bahwa konsumen masih tetap optimis terhadap

kondisi ekonomi yang secara tidak langsung terefleksi dari meningkatnya pendapatan dan

konsumsi pada triwulan laporan.

Komponen konsumsi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 3,32% terhadap

pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan II-2014. Kontribusi konsumsi masyarakat

merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, hal tersebut terefleksi dari

meningkatnya kredit dengan peruntukan bagi kegiatan konsumsi (seperti: pembelian

kendaraan, rumah maupun barang lainnya). Pada triwulan II-2014, realisasi kredit konsumsi

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Konsumsi 6.46% 7.51% 7.14% 9.33% 8.83% 7.95% 9.72% 9.90% 10.83% 9.62%

Konsumsi Rumah Tangga 7.02% 7.74% 7.59% 10.47% 8.69% 8.52% 8.65% 7.11% 9.21% 9.05%

Konsumsi Pemerintah 4.50% 6.74% 5.68% 5.72% 9.34% 6.10% 13.21% 19.15% 16.66% 11.53%

PMTB 11.68% 14.71% 14.94% 15.97% 16.44% 18.24% 17.82% 18.60% 18.09% 14.79%

Perubahan Stok -111.50% -113.18% -112.39% -142.89% -176.61% -236.79% -220.62% -233.53% 102.10% -72.88%

Ekspor 80.74% 52.23% 2.61% -13.13% 22.03% 22.99% 28.81% 47.84% 1.49% -3.96%

Dikurangi Impor 82.48% 77.04% 68.08% 61.40% 8.30% 11.24% 10.97% 16.82% 11.21% 6.75%

PDRB 35.79% 23.79% 3.65% 5.23% 9.54% 3.51% 8.52% 15.74% 1.40% 7.75%

20132012Growth PDRB Papua Barat

2014

Page 35: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 15

tercatat sebesar Rp 2,94 trilliun atau tumbuh sebesar 14,05% (yoy). Selain itu, peningkatan

konsumsi masyarakat juga tercermin dari meningkatnya konsumsi listrik rumah tangga yang

secara tahunan naik sebesar 18,93% (yoy) atau mencapai 312,83 juta Kwh.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada pertengahan tahun 2014 di Provinsi Papua Barat

relatif cukup baik. Meningkatnya lapangan kerja yang ditunjang oleh terus meningkatnya

belanja pemerintah dari tahun ke tahun mendorong peningkatan konsumsi masyarakat Papua

Barat. Selain itu, pemekaran wilayah yang akan dilakukan baik pada tahun ini maupun tahun

depan juga akan semakin meningkatkan konsumsi masyarakat seiring dengan pemerataan

kesejahteraan sebagai akibat dari proses pemekaran wilayah tersebut.

2.1.2. Ekspor – Impor

Kinerja ekspor Provinsi Papua Barat pada periode triwulan II-2014 mengalami

pertumbuhan yang negatif sebesar -3,96% (yoy) atau berbalik arah dibandingkan

pertumbuhan triwulan I-2014 sebesar 1,49% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh

menurunnya kontribusi ekspor gas dari salah satu perusahaan dibidang industri pengolahan

migas yang mana pada awal triwulan II-2014 aktivitas ekspornya sempat tertahan akibat

belum selesainya negosiasi kontrak harga baru dengan salah satu konsumen di China.

Namun demikian, berdasarkan informasi terkini, mulai akhir bulan Juni 2014 perusahaan

Grafik 16. Grafik Survey Konsumen 1 Grafik 17. Kredit Konsumsi Papua Barat

Grafik 18. Konsumsi Listrik Papua Barat

Sumber: PLN Wilyah Papua

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat Sumber: Survei Konsumen KPwBI Papua & Papua Barat

Page 36: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 16

sudah dapat melakukan ekspor kembali secara normal seiring telah selesainya proses

negosiasi dimaksud.

Sementara itu, kinerja impor mengalami pertumbuhan sebesar 6,75% (yoy) atau lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,21% (yoy). Pembelian

berbagai barang modal baik oleh pemerintah maupun swasta seiring dengan kegiatan

investasi yang dilakukan ditenggarai masih menjadi penyebab naiknya pertumbuhan impor

Papua Barat. Kedepan, kegiatan impor ke Provinsi Papua Barat diperkirakan akan mengalami

peningkatan seiring dengan semakin maraknya kegiatan investasi di sektor industri

pengolahan di Provinsi Papua Barat kedepan.

2.2. Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif.

Secara rinci pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi adalah sebagai berikut: sektor

pertanian (2,12%); sektor pertambangan dan penggalian (2,99%): sektor industri pengolahan

(28,23%); sektor listrik, gas & air bersih (8,37%); sektor bangunan (10,74%); sektor

perdagangan, hotel & restoran (10,75%); sektor angkutan & komunikasi (8,90%); sektor

keuangan, perwewaan & jasa perusahaan (14,85%); dan sektor jasa-jasa (6,19%). Lebih

lanjut perkembangan rinci pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi selama tahun 2011-

2013 disajikan pada tabel berikut:

Grafik 19. Perkembangan Volume Ekspor Papua Barat Grafik 20. Perkembangan Nilai Ekspor Papua Barat

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Page 37: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 17

Tabel 13. Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Papua Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

2.2.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada periode triwulan II-2014 tumbuh sebesar 1,36% (yoy),

tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2014 sebesar

0,97% (yoy). Berbeda halnya dengan yang terjadi di Papua, adanya peningkatan

kinerja sektor pertanian di Papua Barat diikuti oleh adanya perbaikan kesejahteraan

petani meskipun besaran perbaikan tersebut relatif sangat kecil. Hal tersebut terlihat

dari Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Papua Barat pada triwulan II-2014 yang

mengalami peningkatan menjadi sebesar 100,66 atau lebih tinggi dari NTP pada akhir

triwulan II-2013 yang tercatat sebesar 100.15. Pencapaian Indeks NTP yang berada

diatas angka 100 menunjukan bahwa para petani di Provinsi Papua Barat telah

memperoleh penghasilan yang lebih besar dari biaya yang harus mereka keluarkan

dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pertanian.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pertanian 0.55% 2.20% 0.06% 3.09% 2.41% 3.78% 5.84% 2.12% 0.97% 1.36%

Pertambangan & Penggalian 14.96% 7.69% 1.10% -0.83% -3.88% -0.93% 2.84% 2.99% 1.78% 2.25%

Industri Pengolahan 89.85% 52.04% 2.30% 1.46% 13.41% -0.79% 9.58% 28.23% -3.25% 9.86%

Listrik,Gas & Air Bersih 10.08% 8.25% 7.63% 9.34% 8.67% 9.65% 9.45% 8.33% 8.33% 8.65%

Bangunan 10.58% 10.39% 11.99% 15.99% 12.03% 11.51% 11.31% 10.73% 15.75% 14.45%

Perdagangan, Hotel & Restoran 8.77% 8.02% 9.81% 12.96% 12.51% 12.78% 11.11% 10.75% 9.39% 9.11%

Angkutan & Komunikasi 13.13% 11.08% 10.21% 11.93% 10.27% 11.12% 10.65% 8.91% 9.30% 9.29%

Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 9.12% 11.05% 1.03% 3.46% 10.91% 13.20% 9.57% 14.84%2.14% 1.11%

Jasa - jasa 12.90% 10.11% 8.39% 16.19% 10.71% 10.94% 7.43% 6.19% 5.75% 7.54%

TOTAL PDRB 35.83% 24.63% 3.87% 5.23% 9.54% 3.47% 8.52% 15.74% 1.40% 7.79%

2013Growth PDRB Papua Barat

2012 2014

Grafik 21. Nilai Tukar Petani Papua Barat Grafik 22. PDRB Sektor Pertanian Papua Barat

Page 38: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 18

2.2.2. Sektor Industri Pengolahan

Sektor-sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar 9,86% (yoy)

atau berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami

pertumbuhan sebesar -3,25% (yoy). Secara umum, sektor ini memegang kontribusi

terbesar (mencapai 45%) dari total PDRB Papua Barat. Berbeda dengan kondisi pada

triwulan sebelumnya, pada triwulan laporan sektor industri pengolahan memberikan

sumbangan pertumbuhan yang positif sebesar 4,47% bagi pertumbuhan ekonomi

Papua Barat. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan II-2014

terjadi sebagai akibat dari peningkatan produksi gas seiring adanya keyakinan bahwa

hambatan dari sisi ekspor akibat adanya proses negosiasi harga baru dengan salah

satu konsumennya akan selesai dalam waktu dekat. Secara umum, kinerja sektor

industri pengolahan di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan. Hal ini juga

dapat tecermin dari aktivitas penggunaan listrik industri pada triwulan laporan yang

mengalami peningkatan sebesar 6,59 % atau menjadi sebesar 8,09 juta kWh .

Grafik 23. Penggunaan Listrik

Sumber: PLN Wilayah Papua

2.2.3. Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada triwulan II-2014 tumbuh

sebesar 9,11% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan

sebelumnya yang mencapai 9,39% (yoy). Masih tetap bertumbuhnya sektor PHR

ditenggarai turut didorong oleh adanya persiapan menjelang bulan ramadhan, dimana

beberapa distributor sudah mulai menambah jumlah persediaan barang serta

pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Selain itu, pertumbuhan sektor PHR juga

tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan terhadap sektor

perdagangan yang meningkat sebesar 15,93% (yoy) atau mencapai Rp 2,46 triliun.

Sumber: PT.Pelindo IV Cabang Manokwari Sumber: Bank Indonesia

Page 39: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 19

Semakin besarnya aliran dana dari pusat ke Pemprov Papua Barat juga

mempengaruhi kinerja usaha di sektor PHR akibat meningkatnya belanja Pemerintah

Daerah. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat yang konsisten juga

akan semakin menggerakkan roda perekonomian terutama di subsektor

perdagangan. Terlebih, karena besarnya ketergantungan Provinsi Papua Barat

terhadap daerah lain, mengakibatkan masyarakat Provinsi Papua Barat sangat

menggantungkan pemenuhan kegiatan konsumsinya dari subsektor perdagangan.

2.2.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Pada triwulan II-2014, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,29%

(yoy), hampir sama dibandingkan pencapaian triwulan I-2014 yang tercatat sebesar 9,30%

(yoy). Masih tingginya pertumbuhan kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi tercermin

dari tumbuhnya sub sektor angkutan udara dan angkutan laut sebagai jenis angkutan yang

paling banyak dipergunakan masyarakat di Papua Barat. Tumbuhnya sektor pengangkutan

dan komunikasi terlihat dari perkembangan arus bongkar muat barang di pelabuhan Provinsi

Papua Barat yang diprediksi masih tumbuh dikisaran 5-10% (yoy). Selain itu, penambahan

rute yang gencar dilakukan oleh beberapa maskapai di wilayah Provinsi Papua Barat, disinyalir

juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

2.2.5. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Pada periode laporan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh

sebesar 1,11% (yoy), tumbuh lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat tumbuh sebesar 2,14% (yoy). Sub sektor Bank memberikan andil yang cukup

signifikan terhadap sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Subsektor perbankan

masih menjadi penggerak utama dari sektor ini. Sehingga, tumbuhnya pertumbuhan sektor

keuangan berkaitan erat dengan angka pertumbuhan Nilai Tambah Bank (NTB) yang juga

mengalami pertumbuhan sebesar 18,15% (yoy) dari pertumbuhan triwulan yang sama pada

tahun 2013.

Seiring dengan program inklusi keuangan yang terus dilaksanakan terutama didaerah

terpencil seperti berbagai daerah di Provinsi Papua Barat, juga mendorong kinerja sektor

keuangan di Provinsi Papua Barat.

Sumber: PLN Wilayah Papua

Page 40: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 20

Tabel 14. Perkembangan Nilai Tambah Bank Provinsi Papua Barat

Sumber: Bank Indonesia

2.2.6. Sektor Jasa-jasa

Pada periode laporan, sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 7,54% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,75% (yoy). Hal

ini terlihat dari pertumbuhan kredit di sektor jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan

114,24% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Selain itu

masuknya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan dan pariwisata akibat

semakin dikenalnya raja ampat sebagai salah satu tempat pariwisata terbaik di Indonesia

turut mendorong kinerja sektor jasa-jasa . Persiapan pelaksanaan sail Raja Ampat yang akan

dilakukan pada tahun ini, juga disinyalir mendorong kinerja sektor ini pada periode berjalan.

2.2.7. Sektor Bangunan

Pada periode laporan, sektor bangunan tumbuh sebesar 14,45% (yoy), lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,75% (yoy).

Cukup tingginya pertumbuhan sektor ini tercermin dari besarnya realisasi konsumsi semen di

Provinsi Papua Barat yang tercatat sebesar 52.607 sak atau bertumbuh sebesar 84,70% (yoy)

jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2014, sektor bangunan diperkirakan mencatatkan pertumbuhan yang

cukup signifikan akibat dari persiapan pelaksanaan sail Raja Ampat serta adanya

pembangunan di beberapa daerah yang merupakan hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat.

Dengan adanya pemekaran tersebut tentunya membutuhkan pusat pemerintahan, pusat kota,

infrastruktur serta fasilitas umum lainnya. Hal ini menjadi salah satu pendorong tumbuhnya

kinerja sektor bangunan sepanjang tahun berjalan.

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

A. PENDEKATAN PENDAPATAN

1. Biaya Tenaga Kerja 24,782 26,515 37,430 42,237 29,658 33,566 40,637 43,537 33,854 35,944

2. Surplus 78,851 102,311 105,149 102,054 113,547 133,586 126,874 170,927 140,836 162,265

3. Pajak Tak Langsung Neto 53 88 182 173 206 152 317 183 83 233

4. Penyusutan 2,782 2,874 2,977 3,433 2,654 3,442 3,165 3,780 4,417 3,292

PRODUK BRUTO / NILAI TAMBAH BRUTO 106,468 131,788 145,738 147,897 146,065 170,746 170,993 218,427 179,190 201,734

B. PENDEKATAN PRODUKSI

1. Hasil imputasi jasa 110,825 138,494 153,172 162,525 150,412 177,222 182,517 220,068 184,370 209,767

2. Penerimaan neto dari transaksi devisa (128) (634) (439) (128) (131) (391) (3,668) (1,074) 1,633 (871)

3. Provisi dan komisi 13,936 15,413 15,678 17,136 16,914 18,323 18,623 19,956 19,201 20,508

4. Pendapatan operasional lainnya 4,457 5,967 4,977 4,931 4,098 5,282 3,126 17,625 4,136 4,830

GROSS OUTPUT 129,090 159,240 173,388 184,464 171,293 200,437 200,597 256,575 209,340 234,234

5. Biaya-biaya antara 22,622 27,452 27,650 36,567 25,228 29,691 29,604 38,148 30,150 32,500

NILAI TAMBAH BRUTO / PRODUK BRUTO 106,468 131,788 145,738 147,897 146,065 170,746 170,993 218,427 179,190 201,734

Pertumbuhan (%) 7.87% 29.14% 33.09% 31.33% 37.19% 29.56% 17.33% 47.69% 22.68% 18.15%

2012KOMPONEN

2013 2014

Page 41: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 21

Suplemen 1.

Sail Raja Ampat 2014 dan Pembangunan Ekonomi di Papua Barat

Sail Raja Ampat 2014 (SRA 2014) merupakan kelanjutan dari lima Sail yang telah

diselenggarakan oleh Indonesia. Rangkaian sebelumnya adalah Sail Bunaken 2009, Sail

Banda 2010, Sail Wakatobi 2011, Sail Morotai 2012, dan Sail Komodo 2013. Acara ini dapat

disebut sebagai perhelatan maritim Indonesia yang dilakukan dalam skala kolosal. SRA 2014

sendiri menurut Presiden RI diperlukan “dalam rangka percepatan pembangunan dan

pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,

sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69 (HUT RI 69)” (Keppres

No. 10/2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat).

Skala kolosal dalam pelaksanaan SRA 2014 dapat dilihat dari rangkaian acara yang

dirancang, besarnya dana yang dialokasikan, jumlah dan ragam peserta yang terlibat, serta

pejabat negara maupun undangan yang menghadiri. Rangkaian acara SRA 2014 meliputi

setidaknya reli kapal layar, pelayaran Lingkar Nusantara IV, ekspedisi riset kelautan, seminar

nasional dan internasional, pameran potensi daerah, olahraga bahari, percepatan

pembangunan sarana prasarana, dan Acara Puncak SRA 2014 di Pantai Waisei Torang Cinta.

Untuk alokasi dana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat menyatakan bahwa dalam

rangka persiapan dan pelaksanaan SRA 2014 disediakan anggaran sekitar 170 milyar rupiah.

Dana tersebut belum termasuk yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi. Hajatan tersebut dimeriahkan oleh setidaknya tiga ribu orang peserta dari dalam

maupun luar negeri. Berbagai instansi pemerintahan, lembaga swasta, korporasi, maupun

militer ambil bagian dalam acara tersebut. Puncak acara sendiri dipastikan akan dihadiri oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri, pemimpin lembaga negara, serta

undangan dari negara lain.

Dampak langsung dari perhelatan ini bagi perekonomian Papua Barat merupakan hal

yang niscaya. Hal yang paling terlihat adalah pembangunan infrastruktur pendukung SRA

2014 seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Pembangunan lainnya adalah

pemercantikan kota serta pengindahan lanskap. Sejalan dengan itu, pembentukan modal

tetap (investasi) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkat. Nilai

tambah dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di triwulan III 2014 besar kemungkinan

juga akan mengalami peningkatan signifikan. Dari sisi permintaan agregat, konsumsi baik

oleh swasta maupun pemerintah akan meningkat cukup besar.

Page 42: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 22

Penyelenggaraan SRA 2014, sebagaimana yang diyakini banyak pihak, akan memacu

perkembangan sektor pariwisata bahari dan sektor kelautan serta perikanan di Raja Ampat.

Obyek-obyek wisata di Raja Ampat sendiri tengah menikmati publisitas yang sangat tinggi

seperti yang ditunjukkan oleh berbagai publikasi parwisata, panduan wisata atau pencarian

dan review online. SRA 2014 akan lebih meningkatkan lagi popularitasnya. Kendati begitu,

peningkatan reputasi itu bisa menjadi ancaman jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang

tepat. Peningkatan jumlah kunjungan wisata di satu sisi akan meningkatkan ekonomi di

daerah wisata, namun di saat yang sama dapat menurunkan kualitas yang menjadi daya

tariknya. Pada akhirnya, wisatawan enggan untuk kembali, perekonomian kembali ke status

ex ante, namun dengan obyek wisata yang sudah rusak.

Perlu diinformasikan bahwa selain melakukan pembangunan infrastruktur

pendukung, Pemkab Raja Ampat dan Pemprov Papua Barat juga giat mendorong pelaku

usaha lokal khususnya para pengusaha hotel dan penginapan untuk memperbesar kapasitas

layan mereka. Peningkatan kapasitas tersebut jika tidak mampu dimanfaatkan setelah SRA

2014 dapat segera berubah menjadi biaya pemeliharaan yang besar bagi para pelaku usaha.

Hal yang sama berlaku bagi pemda. Jika pembangunan infrastruktur secara masif ditujukan

terutama untuk mendukung perhelatan akbar tersebut, urusan pemeliharaannya akan

menjadi permasalahan besar. Urusan itu akan menjadi masalah jika ternyata tidak banyak

pihak yang menerima manfaat dari pembangunannya, sehingga tidak ada tekanan politik

untuk memprioritaskannya dalam anggaran pemerintah. Infrastruktur yang kurang terawat

pada akhirnya menyebabkan investasi besar yang dilakukan sekarang tidak termanfaatkan di

masa mendatang.

Tantangan dan potensi ancaman bagi perekonomian yang diuraikan sebelumnya,

dapat menjadi momentum untuk memacu pembangunan di Papua Barat secara khusus dan

Kawasan Timur Indonesia, apabila diantisipasi dengan kebijakan publik yang tepat. Agar

dampak positif dari SRA 2014 dapat terus dinikmati para pemangku kebijakan perlu

merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang komprehensif terkait pengembangan

industri pariwisata, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; konservasi obyek wisata dan

lingkungan hidup, penyediaan dan pemeliharaan infrastuktur pendukung; edukasi dan

peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan; serta pelibatan swasta untuk

mendukung peran pemerintah melaksanakan pembangunan.

Page 43: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 23

BAB 2.

PERKEMBANGAN

KEUANGAN DAERAH

I. Keuangan Daerah Provinsi Papua

Dalam asesmen mengenai keuangan daerah di Provinsi Papua akan digunakan data

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Papua

sebagai representasi perkembangan keuangan pemerintahan daerah (pemda) di Papua.

Secara umum porsi APBD Pemprov tidak mendominasi. Namun demikian, ukuran pemerintah

(size of government) dalam hal fiskal, pemprov secara relatif jauh lebih besar dibandingkan

pemda-pemda lain di perekonomian Papua (lihat Tabel 30). Alasan lainnya adalah bahwa

kompilasi data dari level kabupaten kota tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan Kajian Ekonomi Regional (KER) Bank Indonesia. Oleh karena itu, untuk assesmen

perkembangan keuangan pemda digunakan data APBD pemprov untuk menggambarkan

aktivitas fiskal di Papua secara keseluruhan.

Tabel 15. Komparasi Ukuran Fiskal Pemda-Pemda di Provinsi Papua

Pemerintah Daerah

Pendapatan Belanja

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

Prov. Papua 10,489.10 30.9% 11,205.10 31.7%

Kab. Asmat 1,090.20 3.2% 1,130.20 3.2%

Kab. Biak Numfor 763.13 2.3% 812.24 2.3%

Kab. Boven Digoel 1,065.77 3.1% 1,072.64 3.0%

Kab. Deiyai 594.42 1.8% 592.92 1.7%

Kab. Dogiyai 655.16 1.9% 757.94 2.1%

Kab. Intan Jaya 913.51 2.7% 911.01 2.6%

Kab. Jayapura 868.21 2.6% 889.84 2.5%

Kab. Jayawijaya 880.21 2.6% 810.41 2.3%

Kab. Kepulauan Yapen 745.79 2.2% 721.79 2.0%

Kab. Lanny Jaya 864.62 2.6% 864.62 2.4%

Kab. Mamberamo Raya 998.52 2.9% 997.02 2.8%

Kab. Mamberamo Tengah 865.34 2.6% 885.44 2.5%

Kab. Merauke 1,674.39 4.9% 1,846.70 5.2%

Kab. Nabire 916.35 2.7% 889.35 2.5%

Kab. Nduga 731.60 2.2% 732.10 2.1%

Kab. Paniai 748.96 2.2% 747.96 2.1%

Kab. Pegunungan Bintang 1,085.42 3.2% 1,092.15 3.1%

Kab. Puncak 1,075.29 3.2% 1,340.52 3.8%

Kab. Puncak Jaya 1,004.67 3.0% 997.67 2.8%

Page 44: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 24

Pemerintah Daerah

Pendapatan Belanja

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

Kab. Sarmi 880.17 2.6% 906.01 2.6%

Kab. Supiori 686.32 2.0% 717.82 2.0%

Kab. Tolikara 928.97 2.7% 923.97 2.6%

Kab. Waropen 661.78 2.0% 691.30 2.0%

Kab. Yahukimo 863.66 2.5% 900.92 2.6%

Kab. Yalimo 820.71 2.4% 817.21 2.3%

Kota Jayapura 1,027.70 3.0% 1,057.95 3.0%

TOTAL PAPUA 33,899.98 100.0% 35,312.79 100.0%

Sumber: diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Secara umum postur keuangan daerah (sisi belanja ataupun pendapatan) di Papua

mengalami peningkatan pada 2014 (lihat Tabel 31). Kenaikan pada sisi belanja pemerintah

diimbangi dengan kemampuan atau ketersediaan pendanaan untuk melakukan belanja

tersebut yang dicerminkan oleh sisi pendapatan dan pembiayaannya. Untuk belanja

pemerintah, sumber peningkatan belanja tertinggi adalah pos Belanja Langsung (tidak

termasuk Belanja Pegawai), 45,7 persen. Sementara itu, untuk pendapatan, pos Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-Lain memiliki pertumbuhan tertinggi, sebesar 310,4

persen.

Tabel 16. Perkembangan APBD Pemprov Papua Tahun Anggaran 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Untuk tahun anggaran 2014, target Pendapatan Pemprov Papua tercatat sebesar

Rp10,49 triliun. Angka tersebut meningkat 28,15 persen dibandingkan dengan 2013. Saat

ini, sumber pendapatan terbesar pemprov adalah dari dana tranfer oleh pemerintah pusat.

Namun demikian, pos tersebut pertumbuhannya relatif stabil, meningkat 2,4 persen secara

keseluruhan. Sementara itu, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain

memiliki pertumbuhan yang relatif sangat tinggi (lihat Tabel 32). Jika kondisi ini terus

Page 45: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 25

berlangsung, maka ke depannya ketergantungan pemda atas pemerintah pusat dapat

semakin berkurang.

Tabel 17. Perkembangan Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Dari sisi belanja, pemprov mengalokasikan belanja sebesar Rp11,21 triliun pada

tahun 2014. Angka tersebut meningkat sebesar 24,7 persen jika dibandingkan dengan tahun

2013. Tingginya kenaikan belanja pemprov Papua terutama disebabkan oleh peningkatan

alokasi Belanja Modal (92,1%); Belanja Bantuan Keuangan Bagi Pemda Lain (102,1%); serta

Belanja Barang dan Jasa (27%).

Tabel 18. Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

PENDAPATAN 8,184.74 10,489.11 28.15%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 407.69 762.15 86.94%

Pajak Daerah 326.31 597.34 83.06%

Retribusi Daerah 11.90 50.37 323.24%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.89 27.93 40.44%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 49.59 86.51 74.44%

PENDAPATAN TRANSFER 7,205.61 7,381.92 2.45%

Dana Perimbangan 2,502.57 2,604.85 4.09%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 479.40 493.14 2.87%

Dana Alokasi Umum 1,889.27 1,991.20 5.40%

Dana Alokasi Khusus 133.90 120.51 -10.00%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 4,703.04 4,777.07 1.57%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 571.43 2,345.04 310.38%

APBD 2014 PertumbuhanUraian APBD 2013

URAIAN APBD 2013 APBD 2014 Pertumbuhan

Page 46: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 26

1.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Per triwulan II-2014, realisasi pendapatan pemprov Papua tercatat sebesar Rp4,09

triliun atau setara 39 persen dari target tahun anggaran ini. Kondisi tersebut relatif mirip

dengan kondisi di kuartal yang sama tahun sebelumnya (39,4%). Pos-pos pendapatan yang

realisasi pencairan atau pengumpulannya masih di bawah 50 persen per tengah tahun

anggaran adalah Pajak Daerah (38,3%); Retribusi Daerah (33,8%); Dana Alokasi Khusus

(30,0%); serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (42,6%). Khusus untuk Dana Otonomi

Khusus dan Penyesuaian, meskipun realisasi hingga pertengahan tahun anggaran masih di

bawah 50 persen, namun pada tahun ini realisasinya relatif lebih tinggi dibandingkan periode

yang sama di tahun 2013 yang hanya mencapai 31,4%.

Tabel 19. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

1.2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Sama seperti kinerja sisi pendapatan, sisi pengeluaran keuangan pemda secara

umum juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Per triwulan II 2014, realisasi belanja

pemprov Papua tercatat sebesar Rp1,95 triliun atau setara 19,2 persen total tahun berjalan.

Secara nominal, realisasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan II 2013, namun jika

dilihat secara relatif terhadap total belanja, kinerjanya menunjukkan sedikit penurunan.

Penurunan kinerja relatif ini, apabila dicermati sama sekali tidak menunjukkan penurunan

kualitas kapasitas institusional pemda dalam mengelola kebijakan fiskalnya. Penurunan

relatif yang terjadi lebih tepat jika ditafsirkan sebagai cerminan kurangnya fleksibilitas existing

institusi pemda dalam merespon peningkatan alokasi belanjanya. Kenaikan total alokasi

belanja yang cukup tinggi, tidak dapat segera diimbangi dengan kemampuan menyerap

anggaran yang telah dialokasikan.

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBD

PENDAPATAN 3,224.37 39.4% 4,093.81 39.0%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 242.94 59.6% 398.69 52.3%

Pajak Daerah 190.08 58.3% 228.71 38.3%

Retribusi Daerah 11.75 98.7% 17.03 33.8%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0.20 1.0% 32.69 117.0%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 40.90 82.5% 120.27 139.0%

PENDAPATAN TRANSFER 2,819.49 39.1% 3,522.60 47.7%

Dana Perimbangan 1,341.28 53.6% 1,489.48 57.2%

Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak 199.04 41.5% 291.79 59.2%

Dana Alokasi Umum 1,102.07 58.3% 1,161.53 58.3%

Dana Alokasi Khusus 40.17 30.0% 36.15 30.0%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 1,478.21 31.4% 2,033.12 42.6%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 161.94 28.3% 172.52 7.4%

Uraian

Realisasi s.d Triwulan II-2013 Realisasi s.d Triwulan II-2014

Page 47: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 27

Hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kemampuan pemda untuk

menyerap alokasi Belanja Modal. Belanja Modal per triwulan II 2014 menunjukkan tingkat

penyerapan terendah (hanya mencapai 1,3%) dibandingkan pos-pos lain. Jika dibandingkan

dengan periode yang sama di 2013, penyerapan ini menunjukkan penurunan yang cukup

signifikan, baik secara nominal maupun relatif terhadap total yang dianggarkan. Realisasi

yang rendah tersebut pada dasarnya cukup wajar, jika memperhatikan pola dan tahapan

administrasi pemerintahan yang harus dilalui dalam pencairannya. Namun demikian, praktik

memacu pencairan sebagian besar alokasi di triwulan III dan IV tahun anggaran pada

gilirannya dapat menyebabkan inefisiensi realisasi anggaran. Inefisiensi tersebut juga akan

berdampak pada kualitas barang dan jasa publik yang dihasilkan. Artinya, peningkatan

alokasi Belanja Modal tidak akan serta-merta berdampak positif terhadap perekonomian

secara umum, jika realisasinya tidak dilakukan secara efisien.

Tabel 20. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

1.3. Surplus, Defisit dan Pembiayaan

Untuk 2014, secara anggaran Pemprov Papua menjalankan anggaran defisit. Kendati

demikian, jika komponen pembiayaan defisit tersebut diperhatikan dengan seksama, maka

dapat ditemukan sumber utama pembiayaannya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SiLPA). Artinya, defisit fiskal yang terjadi lebih disebabkan oleh mismatch

antara anggaran dan realisasi yang dilakukan oleh pemda, sehingga menyebabkan alokasi

dana di tahun sebelumnya harus di-carry over ke tahun anggaran berjalan. Dalam konteks

demikian, defisit fiskal yang persisten tersebut bukanlah indikasi memburuknya kesehatan

atau keberlanjutan keuangan pemda di Papua. Namun lebih kepada kebijakan balance

budgeting yang dijalankan oleh pemprov.

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBDURAIAN

Realisasi s.d Triwulan II-2013 Realisasi s.d Triwulan II-2014

Page 48: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 28

Tabel 21. Perkembangan Keseimbangan Fiskal Pemerintah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Realisasi anggaran per triwulan II 2014 sendiri menunjukkan bahwa sejauh ini

pemprov Papua mengalami surplus anggaran sebesar Rp2,14 triliun. Berdasarkan tren

historis, surplus tersebut diprakirakan akan digunakan sebagian besar di triwulan III dan IV.

Tabel 22. Realisasi APBD Provinsi Papua Triwulan II-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

II. Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat

Sebagaimana yang dilakukan untuk Provinsi Papua, assesmen akan dilakukan pada level

pemprov saja. Secara umum besaran keuangan daerah di Papua Barat juga mengalami

peningkatan pada 2014 (lihat Tabel 36). Kenaikan pada sisi belanja pemerintah diimbangi

dengan kemampuan atau ketersediaan pendanaan pemda yang dicerminkan oleh sisi

pendapatan dan pembiayaannya. Untuk belanja pemerintah, sumber peningkatan belanja

tertinggi adalah pos Belanja Tidak Langsung (tidak termasuk Belanja Pegawai), 48,4 persen.

Sementara itu, untuk pendapatan, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-

Lain memiliki pertumbuhan tertinggi (43,3%), meskipun kontribusinya dalam total pendapatan

masih relatif sangat kecil.

SURPLUS / (DEFISIT) (150.00) (715.97) 377.31%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.00 825.97 3203.88%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - 825.97 100.00%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 175.00 110.00 -37.14%

Pembentukan Dana Cadangan 100.00 - -100.00%

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 75.00 110.00 46.67%

Pembayaran Pokok Utang - - 0.00%

PEMBIAYAAN NETTO (150.00) 715.97 -577.31%

URAIANANGGARAN

2013

ANGGARAN

2014PERTUMBUHAN

SURPLUS /(DEFISIT) (715.97) 2,144.08

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 825.97 -

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 825.97

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 110.00 90.00

Pembentukan Dana Cadangan -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 110.00 90.00

Pembayaran Pokok Utang -

PEMBIAYAAN NETTO 715.97 (90.00)

URAIANANGGARAN

2014

Realisasi s.d

Triwulan II-2014

Page 49: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 29

Tabel 23. Perkembangan Target Pendapatan Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Barat (dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Untuk tahun anggaran 2014, Pemprov Papua Barat menargetkan Pendapatan

sebesar Rp5,27 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 24 persen, jika dibandingkan

dengan 2013. Dari seluruh sumber pendapatan pemda, pos dana transfer oleh pemerintah

pusat mendominasi total pendapatan. Pos tersebut juga memiliki peningkatan yang cukup

tinggi (33,1%), terutama didorong oleh kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH). DBH yang

sebelumnya nilainya hanya separuh nilai Dana Alokasi Umum (DAU), kini memiliki nilai yang

sama dengan DAU. Sementara itu, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-

lain memiliki pertumbuhan yang relatif sama dengan Pendapatan Transfer (lihat Tabel 36).

Artinya ke depan, kebijakan fiskal daerah di Papua Barat masih akan sangat terpengaruh

kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Tabel 24. Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

PENDAPATAN 4,253.30 5,270.32 23.9%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 142.25 203.78 43.3%

Pajak Daerah 117.03 165.99 41.8%

Retribusi Daerah 0.95 0.77 -19.3%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.96 13.00 162.0%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19.30 24.03 24.5%

PENDAPATAN TRANSFER 4,111.06 5,066.53 23.2%

Dana Perimbangan 1,700.89 2,393.67 40.7%

Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak 571.08 1,210.19 111.9%

Dana Alokasi Umum 1,064.87 1,122.26 5.4%

Dana Alokasi Khusus 64.93 61.22 -5.7%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 2,410.17 2,672.86 10.9%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - 0.0%

APBD 2013 APBD 2014 PertumbuhanUraian

Page 50: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 30

Dari sisi belanja, pemprov mengalokasikan belanja sebesar Rp5,87 triliun pada 2014.

Angka tersebut meningkat sebesar 38 persen jika dibandingkan dengan 2013. Tingginya

kenaikan belanja pemprov Papua Barat terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi

Belanja Modal (61,7%); Belanja Bantuan Keuangan Bagi Pemda Lain (146%); serta Belanja

Bagi Hasil kepada pemerintah lainnya (31,5%).

2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Realisasi pendapatan pemprov Papua Barat tercatat sebesar Rp2,01 triliun atau setara

38 persen dari target tahun anggaran ini. Dibandingkan periode yang sama di 2013, realisasi

pendapatan total menunjukkan penurunan. Triwulan II 2013 mencatatkan nilai realisasi

Rp2,47 triliun (58,1%). Namun demikian, angka realisasi yang tinggi di 2013 tampaknya

bukan merupakan kecenderungan perilaku fiskal Papua. Di 2013, terlihat realisasi DBH

mencapai 181,1 persen atau melebihi dari target anggaran. Persentase realisasi yang tinggi

itu lebih diakibatkan oleh perubahan kebijakan alokasi dana transfer oleh pemerintah pusat

di tengah tahun anggaran berjalan. Sementara itu, realisasi di pos-pos selain DBH, pola 2014

menunjukkan kemiripan dengan yang di 2013. Pos-pos pendapatan yang realisasi pencairan

atau pengumpulannya di bawah 50 persen per tengah tahun anggaran adalah DBH (32,0%);

DAK (30,0%); serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (30,9%). Untuk PAD, secara

keseluruhan telah melampaui 50 persen dari yang ditargetkan.

Tabel 25. Realisasi Pendapatan Provinsi Papua Barat Triwulan II-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

1.2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Per triwulan II-2014, Pemprov Papua Barat telah merealisasikan Rp1,36 triliun

anggaran belanjanya atau setara 23,2 persen total tahun berjalan. Realisasi tersebut jauh

meningkat, baik secara nominal maupun proporsi total alokasi, dibandingkan triwulan II 2013.

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBD

PENDAPATAN 2,469.99 58.1% 2,007.77 38.1%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.26 35.3% 121.11 59.4%

Pajak Daerah 36.30 31.0% 98.34 59.2%

Retribusi Daerah 0.84 88.3% 0.60 77.8%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 0.0% - 0.0%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13.12 68.0% 22.18 92.3%

PENDAPATAN TRANSFER 2,419.73 58.9% 1,886.66 37.2%

Dana Perimbangan 1,674.64 98.5% 1,060.63 44.3%

Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak 1,033.99 181.1% 387.62 32.0%

Dana Alokasi Umum 621.18 58.3% 654.65 58.3%

Dana Alokasi Khusus 19.48 30.0% 18.36 30.0%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 745.08 30.9% 826.02 30.9%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - - -

Uraian

Realisasi s.d Triwulan II-2013 Realisasi s.d Triwulan II-2014

Page 51: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 31

Pos yang realisasi tengah tahunnya telah melampaui 50 persen adalah pos Belanja Bantuan

Sosial dan Belanja Bagi Hasil. Selain kedua pos belanja tersebut, rata-rata realisasinya masih

jauh di bawah 50 persen.

Tabel 26. Realisasi Pengeluaran Provinsi Papua Barat Triwulan I-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

1.3. Surplus, Defisit dan Pembiayaan

Sama seperti Papua, secara anggaran Pemprov Papua Barat menjalankan kebijakan

fiskal defisit, meskipun secara riil sebenarnya yang dilakukan merupakan kebijakan balance

budgeting. Realisasi anggaran per triwulan II 2014 sendiri menunjukkan bahwa pemprov

Papua Barat mencatatkan surplus sebesar Rp647,87 miliar. Berdasarkan praktik yang umum

terjadi di berbagai daerah, penggunaan surplus dan realisasi berbagai pos belanja

diprakirakan akan dipacu di triwulan III dan IV.

Tabel 27. Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat Triwulan I-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBDURAIAN

Realisasi s.d Triwulan II-2013 Realisasi s.d Triwulan II-2014

SURPLUS /(DEFISIT) (599.86) 647.87

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 649.88 0.00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 649.88 0.00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.00 -

Pembentukan Dana Cadangan - -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 50.00 -

Pembayaran Pokok Utang - -

PEMBIAYAAN NETTO 599.88 0.00

Realisasi s.d

Triwulan II-2014URAIAN ANGGARAN 2014

Page 52: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 32

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Page 53: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 33

BAB 3.

PERKEMBANGAN HARGA

1. Provinsi Papua

1.1. Kondisi Umum Provinsi Papua

Pada tahun 2014, inflasi Provinsi Papua dihitung berdasarkan pencapaian inflasi Kota

Jayapura dan Kota Merauke. Sampai dengan periode triwulan II-2014, inflasi Provinsi Papua5

tercatat sebesar 7,40% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I-2014 yang tercatat sebesar

9,58% (yoy). Jika dilihat secara triwulanan, Papua tercatat mengalami deflasi sebesar -0,78%

(qtq) atau berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan I-2014 yang mengalami inflasi

sebesar 2,34% (qtq). Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, laju inflasi tahunan Papua

tercatat lebih tinggi, dimana inflasi nasional pada triwulan II-2014 tercatat sebesar 6,70%

(yoy).

Secara umum, pencapaian inflasi tahunan yang terjadi pada triwulan II-2014 masih

diakibatkan oleh masih terekamnya dampak kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun

lalu, dimana indeks harga beberapa Komoditas barang yang tergolong kedalam bahan

makanan, kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan dan kelompok makanan jadi

masih mencatatkan inflasi tahunan yang cukup tinggi. Namun demikian, jika dilihat secara

triwulanan inflasi pada triwulan II-2014 justru mengalami penurunan yang signifikan. Hasil

produksi beberapa komoditas pertanian dan perikanan yang relatif meningkat akibat Kondisi

cuaca yang mendukung turut menjamin terjaganya pasokan bagi kebutuhan masyarakat di

5 Perhitungan Inflasi tahunan Provinsi Papua dilakukan dengan menggunakan pendekatan bobot

kabupaten/kota yang dirilis oleh BPS Nasional.

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

I II III IV I II III IV I II

2012 2013 2014

Inflasi Papua mtm Inflasi Nasional mtmInflasi Papua yoy Inflasi Nasional yoy

Grafik 24. Perbandingan Inflasi Papua dengan Inflasi Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Page 54: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 34

Papua. Selain itu, terjaganya kelancaran pasokan barang yang berasal dari daerah lain ke

Papua juga turut mendorong terkendalinya harga barang-barang pada triwulan laporan.

Deflasi triwulanan Papua secara dominan disumbang oleh penurunan indeks kelompok

bahan makanan yang nilainya mencapai -4,67% (qtq) dan kelompok Transpor, Komunikasi &

Jasa Keuangan yang tercatat mengalami penurunan sebesar 0,93% (qtq), sedangkan

kelompok barang dan jasa lainnya mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena tingginya

besaran penurunan kelompok bahan makanan disamping kelompok tersebut juga memiliki

bobot penilaian yang paling besar. Dapat diinformasikan juga bahwa kelompok barang dan

jasa yang mengalami kenaikan pada triwulan laporan adalah sebagai berikut : kelompok

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,99% (qtq), kelompok Perumahan,

Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,27% (qtq), kelompok kesehatan sebesar 0,33%

(qtq), kelompok sandang sebesar 0,16% (qtq), serta kelompok kelompok Pendidikan,

Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,12% (qtq).

1.1.1. Kondisi Umum Inflasi Kota Jayapura

Sampai dengan bulan Juni 2014, inflasi tahunan Kota Jayapura tercatat sebesar 6,87%

(yoy). Pencapaian inflasi Jayapura lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian inflasi

Provinsi Papua, namun inflasi kota Jayapura masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan

pencapaian inflasi tahunan nasional yang mencapai 6,70% (yoy). Jika dilihat secara

triwulanan, inflasi Jayapura tercatat mengalami penurunan atau deflasi sebesar 1,24% (qtq),

berbalik arah jika dibandingkan dengan pencapaian pada triwulan yang sama tahun

sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,12% (qtq).

Pada triwulan II-2014, deflasi kelompok bahan makanan menjadi penyumbang utama

terjadinya deflasi secara triwulanan yang tercatat sebesar -6,58% (qtq). Melimpahnya

pasokan komoditas perikanan dan pertanian (a.l bumbu-bumbuan, sayur-sayuran, dll.)

menjadi penyebab penurunan indeks harga kelompok bahan makanan. Sementara itu,

hampir seluruh kelompok lainnya justru mengalami inflasi secara triwulanan meskipun

besaran kenaikannya relatif kecil. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan

mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 1,17% (qtq), akibat adanya kenaikan harga tarif

angkutan udara dan laut yang biasanya terjadi ketika masa liburan sekolah. Penyumbang

inflasi terbesar selanjutnya adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

sebesar 1,10% (qtq), kelompok kesehatan sebesar 0,31% (qtq) dan kelompok perumahan,

air, listrik dan bahan bakar sebesar 0,30% (qtq).

Page 55: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 35

Tabel 28. Perkembangan Inflasi Kota Jayapura

Sumber: BPS Provinsi Papua

1.1.2. Disagregasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi

Jika dilihat berdasarkan inflasi tahunan, hampir seluruh kelompok disagregasi (core,

volatile food, dan administered) tercatat mengalami inflasi. Akan tetapi, secara triwulanan

laju inflasi berdasarkan disagregasi kelompok menunjukan arah yang cukup beragam. Pada

triwulan II-2014, inflasi triwulanan kelompok inti (core) tercatat sebesar 0,20% (qtq). Adapun

penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah sub sarana penunjang transpor akibat

meningkatnya harga beberapa suku candang kendaraan atau alat angkut lainnya yang terjadi

menjelang periode liburan dan arus mudik, sub kelompok makanan jadi akibat meningkatnya

harga makanan seperti kue kaleng, kue kering, dll., sub kelompok penyelenggaraan rumah

tangga akibat meningkatnya harga beberapa barang rumah tangga dan sub kelompok

minuman yang tidak beralkohol. Pada dasarnya, menjelang pelaksanaan ibadah puasa harga

beberapa barang kebutuhan pokok memang cenderung mengalami kenaikan harga sebagai

akibat dari persiapan distributor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat

menjelang ramadhan dan hari raya idul fitri.

Selanjutnya, kelompok volatile food pada triwulan laporan justru mencatatkan deflasi

sebesar -6,84% (qtq). Angka penurunan tersebut dinilai cukup tinggi mengingat secara pola

historis kelompok tersebut selalu mencatatkan inflasi setiap waktunya. Penurunan yang

cukup signifikan terjadi pada harga beberapa komoditas pertanian dan perikanan sebagai

akibat meningkatnya pasokan seiring semakin membaiknya kondisi cuaca pada pertengahan

tahun 2014. Adapun secara lebih detail pencapaian deflasi tersebut disumbang oleh

beberapa sub kelompok sebagai berikut: sub kelompok ikan segar akibat menurunnya harga

ikan di pasaran seperti: ekor kuning, salam, cakalang,dll., sub kelompok bumbu-bumbuan

akibat menurunnya harga cabai merah, cabai rawit dan bawang merah, sub kelompok sayur-

sayuran akibat menurunnya harga buncis, bayam, sawi dan tomat dan sub kelompok daging

dan hasilnya akibat menurunnya harga daging sapi dan daging ayam.

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 162.66 4.36 7.12 6.28 7.12 122.27 1.56 5.71 5.71 13.81 114.22 -3.11 -1.25 -6.58 8.73

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 163.91 0.89 8.18 3.28 8.18 113.14 0.19 1.98 1.98 9.50 114.38 0.48 3.10 1.10 8.78

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 131.56 0.18 9.18 1.07 9.18 112.80 0.07 1.90 1.90 6.30 113.14 0.19 2.20 0.30 5.42

Sandang 137.61 -0.02 4.07 0.64 4.07 106.35 0.44 0.71 0.71 5.09 106.36 0.27 0.72 0.01 5.39

Kesehatan 119.92 0.32 3.80 0.89 3.80 104.60 0.09 0.16 0.17 4.33 104.92 0.24 0.47 0.31 3.43

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 118.39 0.02 3.73 0.02 3.73 106.60 0.00 0.00 0.00 3.92 106.71 0.00 0.10 0.10 3.98

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 135.98 0.41 11.97 0.01 11.97 110.93 1.01 -0.48 -0.48 9.91 112.23 0.98 0.68 1.17 7.13

Inflasi Jayapura 143.68 1.48 8.27 2.52 8.27 113.68 0.68 2.12 2.12 9.07 112.27 -0.44 0.85 -1.24 6.87

TW I

20142013

Kelompok Komoditi TW II

2014

Page 56: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 36

Sementara itu, inflasi triwulanan pada kelompok administered prices tercatat relatif tinggi

sebesar 1,15% (qtq). Pencapaian inflasi tersebut terjadi seiring adanya kenaikan harga pada

kelompok transportasi. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan harga tiket pesawat

udara yang terjadi pada masa libur sekolah dan menjelang pelaksanaan bulan Ramadhan.

Selain itu, adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh Pemerintah juga turut menyumbang

inflasi yang berasal dari sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air.

Tabel 29. Disagregasi Inflasi Kota Jayapura

Sumber: BPS diolah

Grafik 25. Disagregasi Inflasi Kota Jayapura Grafik 26. Perkembangan Survei Konsumen

Sumber: BPS Provinsi Papua Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

1.2 Inflasi Menurut Kelompok Komoditas

1.2.1 Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar -4,67% (qtq), pencapaian tersebut

berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar

5,11% (qtq). Hasil produksi beberapa komoditas pertanian dan perikanan yang relatif

meningkat akibat Kondisi cuaca yang mendukung serta lancarnya pasokan beberapa

komoditas bahan makanan dari daerah pemasok semakin menjamin terjaganya pasokan bagi

bagi kebutuhan masyarakat di Papua. Secara spesifik, sub kelompok yang menjadi

penyumbang deflasi terbesar, adalah: sub kelompok ikan segar (ikan ekor kuning, salam,

cakalang,dll.), sub kelompok bumbu-bumbuan (cabai merah, cabai rawit dan bawang merah),

sub kelompok sayur-sayuran (buncis, bayam, sawi dan tomat) dan sub kelompok daging dan

hasilnya (daging sapi dan daging ayam).

I II III IV I II III IV I II

Inflasi Core (mtm) -0.25 1.15 -0.54 2.34 -1.61 0.24 -0.52 2.94 0.15 0.22

Inflasi Core (qtq) 0.19 0.38 0.85 2.88 1.09 0.90 1.53 3.08 1.05 0.20

Inflasi Core (yoy) 2.58 1.47 3.05 4.35 5.29 5.83 6.55 9.53 5.15 4.75

Inflasi Volatile (mtm) -4.18 1.00 1.94 4.95 -7.16 -0.56 -3.70 2.40 1.90 -3.53

Inflasi Volatile (qtq) -2.86 2.13 3.75 4.41 -0.06 -1.75 6.01 3.09 6.20 -6.84

Inflasi Volatile (yoy) 0.79 3.60 3.96 7.46 10.55 6.36 8.68 11.10 14.37 9.32

Inflasi Adm Price (mtm) 0.13 0.15 0.42 0.00 0.18 3.40 0.01 1.00 0.94 1.18

Inflasi Adm Price (qtq) 0.13 0.19 0.47 0.20 1.08 4.85 10.45 1.80 0.70 1.15

Inflasi Adm Price (yoy) 0.87 0.73 1.00 1.00 1.95 6.70 17.30 18.30 16.86 11.56

20142013

Adm

Price

2012

Core

Volatile

Foods

Komponen Disagregasi

Page 57: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 37

1.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau adalah komoditas barang yang

mengalami inflasi tertinggi pada triwulan laporan. Kelompok ini pada triwulan II-2014

mengalami inflasi triwulanan sebesar 0,99% (qtq). Secara triwulanan inflasi tersebut lebih

rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,94% (yoy).

Terjadinya inflasi pada kelompok makanan jadi disebabkan oleh adanya pelaksanaan pileg

dan event piala dunia 2014. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan harga akibat

adanya tekanan permintaan terhadap beberapa produk makanan jadi seperti kue kering, kue

basah, minuman kaleng, dsb. Adapun, sub kelompok yang menjadi penyumbang inflasi

terbesar, adalah: sub kelompok Makanan Jadi dan sub kelompok Minuman yang tidak

beralkohol.

1.2.3 Kelompok Perumahan, Air Dan Listrik.

Kelompok ini pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 0,27% (qtq), angka

tersebut lebih rendah dari inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,03%

(qtq). Inflasi pada kelompok ini relatif berada pada level yang cukup terkendali. Meningkatnya

harga beberapa barang-barang kebutuhan rumah tangga (seperti sabun dan pembersih) serta

harga beberapa perlengakapan rumah tangga (terutama peralatan makan dan karpet)

menjadi penyumbang inflasi kelompok ini. Adapun sub kelompok lainnya yang turut

mendorong inflasi adalah sub kelompok biaya tempat tinggal yang terjadi sebagai akibat

meningkatnya harga komoditas bahan-bahan bangunan (seperti: batu bata, cat, pasir, kayu,

dll.).

1.2.4. Kelompok Sandang

Pada triwulan II-2014, Kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 0,16% (qtq), angka

tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi yang tercatat pada triwulan sebelumnya sebesar

0,69% (qtq). Faktor pendorong inflasi di sektor sandang disebabkan oleh meningkatnya

ongkos jahit pakaian yang seringkali terjadi beberapa waktu sebelum perayaan Idul Fitri

sebagai akibat dari meningkatnya permintaan.

1.2.5 Kelompok Kesehatan

Kelompok ini pada triwulan II-2014 mengalami inflasi sebesar 0,33% (qtq), lebih rendah

dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,70% (qtq). Masih terjadinya inflasi

pada triwulan laporan akibat kenaikan harga pada sub kelompok jasa perawatan jasmani dan

kosmetika akibat menigkatnya harga perawatan kecantikan serta kenaikan pada sub

kelompok jasa perawatan jasmani.

Page 58: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 38

1.2.6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga pada triwulan II-2014 mengalami inflasi

0,12% (qtq), angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

sebesar 0,01% (qtq). Kenaikan inflasi pada kelompok ini terjadi sebagai akibat meningkatnya

harga kebutuhan rekreasi seiring memasuki masa liburan panjang sekolah. Namun demikian,

kenaikan inflasi pada kelompok ini tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan

terhadap pencapaian inflasi secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan kecilnya bobot inflasi

dari jenis kelompok ini.

1.2.7. Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan

Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan pada triwulan II-2014

mengalami inflasi sebesar 0,93% (qtq), berbalik arah jika dibandingkan triwulan sebelumnya

yang mencatatkan deflasi sebesar 0,84% (qtq). Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan

laporan dibandingkan triwulan sebelumnya didorong terutama disebabkan oleh adanya

peningkatan yang berasal dari sub kelompok transpor dan sub kelompok sarana penunjang

transpor sebagai akibat adanya adanya kenaikan permintaan jasa transportasi selama masa

liburan sekolah.

2. Provinsi Papua Barat

2.1. Kondisi Inflasi Secara Umum

Pada triwulan II-2014, inflasi gabungan di Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 5.27%

(yoy) atau secara triwulanan tercatat mengalami inflasi yang rendah sebesar 0,78% (qtq).

Angka pertumbuhan tahunan inflasi sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

triwulan I-2014 yang tercatat pada level 5,77% (yoy), sementara secara triwulanan terjadi

peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,30% (qtq). Inflasi tahunan di Kota

Manokwari tercatat sebesar 3,53% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan angka inflasi pada

triwulan sebelumnya sebesar 3,46% (yoy). selanjutnya, inflasi tahunan Kota Sorong juga

tercatat pada level yang cukup terkendali, yaitu sebesar 4,47% (yoy). Angka tersebut lebih

rendah dibandingkan pencapaian inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

6,56% (yoy). Selain itu, dapat diinformasikan juga bahwa pencapaian inflasi Papua Barat juga

lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 6,7% (yoy).

Page 59: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 39

Tabel 30. Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi

Inflasi triwulanan di Provinsi Papua Barat pada triwulan II-2014 terjadi hampir pada

semua kelompok komoditas barang dan jasa. Inflasi tertinggi di Papua Barat berasal dari

kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang tercatat sebesar 2,71% (qtq).

Inflasi tertinggi berikutnya disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan

bahan bakar sebesar 0,91% (qtq). Meningkatnya inflasi dari kelompok makanan jadi,

minuman, rokok dan tembakau terjadi akibat adanya peningkatan permintaan masyarakat

yang terjadi seiring adanya perayaan event sepak bola dunia dan pemilu legislatif. Selain itu,

meningkatnya harga beberapa barang perlengkapan rumah tangga serta bahan-bahan

material bangunan menjadi penyebab dari terjadinya inflasi pada kelompok Perumahan, Air,

Listrik, Gas & Bahan Bakar.

Sepanjang triwulan II-2014, Inflasi tahunan dan triwulanan atas seluruh kelompok

barang dan jasa di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan

mencatatkan inflasi tahunan sebesar 3,66% (yoy) atau secara triwulanan sebesar 0,10%

(qtq); kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau mencatatkan inflasi tahunan

sebesar sebesar 8,00% (yoy) atau secara triwulanan sebesar 2,71% (qtq); kelompok

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar mencatatkan inflasi tahunan sebesar 4,40% (yoy)

atau secara triwulanan sebesar 0,91% (qtq); kelompok sandang mencatatkan inflasi tahunan

sebesar -0,72% (yoy) atau secara triwulanan sebesar 0,12% (qtq); kelompok kesehatan

mencatatkan inflasi tahunan sebesar 5,71% (yoy) atau secara triwulanan 0,90% (qtq);

kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga mencatatkan inflasi tahunan sebesar 3,56%

(yoy) atau secara triwulanan sebesar 0,34% (qtq); kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa

Keuangan mencatatkan inflasi tahunan sebesar 10,00% (yoy) atau secara triwulanan sebesar

0,66% (qtq).

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 192.33 1.68 9.53 1.46 9.53 109.88 -0.95 -0.18 -0.18 4.15 109.99 -0.19 -0.09 0.10 3.66

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 190.76 0.36 6.06 9.32 6.06 108.67 0.12 0.57 0.57 5.66 111.62 0.61 3.31 2.71 8.00

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 145.66 0.21 5.34 -3.85 5.34 107.10 0.35 0.81 0.81 5.03 108.07 0.24 1.72 0.91 4.40

Sandang 122.17 -0.14 -2.41 -3.99 -2.41 100.81 0.11 0.28 0.28 -1.26 100.93 0.10 0.40 0.12 -0.72

Kesehatan 144.80 1.24 4.77 2.92 4.77 106.47 0.04 0.65 0.65 4.95 107.43 0.25 1.57 0.90 5.71

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 132.56 0.30 1.27 2.36 1.27 105.29 0.02 0.00 0.00 3.36 105.65 0.11 0.34 0.34 3.56

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 134.98 0.71 11.72 -2.42 11.72 111.34 0.48 0.24 0.24 14.07 112.07 -1.25 0.90 0.66 10.00

Inflasi Papua Barat (Inflasi MTM,YOY, QTQ = %) 163.94 0.91 7.28 1.06 7.28 108.41 -0.10 0.30 0.30 5.77 109.26 -0.11 1.08 0.78 5.27

Kelompok Komoditi

2014

TW I2013

2014

TW II

Page 60: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 40

2.2.1 Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan pada triwulan II-2014 mengalami inflasi triwulanan sebesar -

0,10% (qtq), angka tersebut lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat

mengalami deflasi sebesar -0,18% (qtq). Seperti di Provinsi Papua, kondisi tersebut terjadi

seiring melimpahnya pasokan beberapa komoditas pertanian dari beberapa sentra produksi

yang terdapat di wilayah Papua Barat akibat semakin baiknya kondisi cuaca serta lancarnya

pasokan dari daerah penghasil. Sedangkan inflasi terjadi pada beberapa sub kelompok

lainnya seperti: sub kelompok lemak dan minyal akibat meningkatnya harga kelapa, sub

kelompok Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya akibat meningkatnya harga sagu dan

aneka mie serta sub kelompok daging dan hasilnya akibat naiknya harga daging ayam.

2.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan II-2014 tercatat

mengalami inflasi triwulanan sebesar 2,71% (qtq), angka tersebut lebih tinggi jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,57% (qtq). Tingginya

inflasi pada triwulan laporan terjadi seiring adanya penyelenggaraan Piala Dunia dan pemilu

legislatif yang turut mendorong tingkat konsumsi masyarakat terhadap beberapa jenis barang

seperti: rokok, makanan ringan, snack dan minuman kaleng.

2.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada triwulan laporan mengalami

inflasi triwulanan sebesar 0,91% (qtq), angka tersebut lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar 0,81% (qtq). inflasi triwulanan terjadi pada sub kelompok perlengkapan

rumah tangga yang menjadi pendorong utama terjadinya inflasi pada kelompok perumahan,

air, listrik, gas dan bahan bakar, sebagai akibat dari meningkatnya beberapa komoditas

seperti: pembasmi nyamuk, kain gorden, pengharum ruangan, dll. Selain sub kelompok

perlengkapan rumah tangga, sub kelompok biaya tempat tinggal juga mengalami inflasi

sebagai akibat dari meningkatnya harga beberapa beberapa komoditas bahan-bahan

bangunan (seperti: pasir, seng, kayu lapis, dll.).

2.2.4. Kelompok Sandang

Kelompok sandang pada triwulan II-2014 mencatatkan deflasi sebesar 0,12% (qtq),

angka tersebut berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,28%

(qtq). Deflasi pada kelompok sandang terutama disebabkan oleh kenaikan pada sub

kelompok sandang wanita dan barang pribadi, sedangkan komoditas yang mengalami

kenaikan harga antara lain beberapa jenis pakaian dan emas perhiasan.

Page 61: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 41

2.2.5. Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan pada periode laporan mencatat inflasi triwulanan sebesar 0,90%

(qtq), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,65% (qtq). Inflasi pada kelompok ini

disumbang oleh sub kelompok obat-obatan khususnya akibat meningkatnya harga obat

gosok.

2.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada triwulan II-2014 mengalami inflasi

triwulanan sebesar 0,34% (qtq). Inflasi pada kelompok ini dapat dikatakan tidak terlalu

memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian inflasi secara keseluruhan. Hal ini

dikarenakan minimnya kontribusi yang diberikan.

2.2.7. Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan

Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan laporan mengalami

inflasi triwulanan sebesar 0,66% (qtq), inflasi triwulanan tersebut lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya sebesar 0,24% (qtq). Peningkatan harga paling signifikan teramati pada sub

kelompok transpor akibat meningkatnya harga tarif angkutan udara (tiket pesawat) dan tarif

angkutan laut (kapal pelni). Peningkatan tarif angkutan merupakan suatu hal yang seringkali

terjadi terutama pada masa libur sekolah.

Page 62: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 42

Suplemen 2.

Mengenal Jenis-Jenis Survei yang Dilakukan Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Prov. Papua & Papua Barat

Salah satu fungsi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Papua & Papua Barat

adalah melakukan kajian dan penelitian atas kondisi ekonomi di wilayah kerjanya. Saat ini

hasil penelitian dan kajian tersebut secara rutin dipublikasikan dalam bentuk Kajian Ekonomi

Regional kepada beberapa pihak yang dinilai membutuhkan, serta beberapa hasil penelitian

lainnya dilaporkan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia untuk dijadikan sebagai bahan

dalam memutuskan suatu kebijakan. Penelitan tersebut tentunya harus didukung dengan

terjaminnya ketersediaan data-data yang valid, aktual dan komprehensif. Oleh sebab itu itu,

dalam rangka menjamin tercapainya kondisi-kondisi tersebut, saat ini Kantor perwakilan Bank

Indonesia Prov. Papua & Papua Barat telah melakukan sejumlah survei yang ditujukan

kepada beberapa jenis dan golongan masyarakat yang berada di Prov. Papua & Papua Barat.

Adapun beberapa jenis survei yang telah dilakukan tersebut diantaranya, adalah:

1. Survei Konsumen

Survei konsumen merupakan suatu survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam

rangka untuk memperoleh gambaran mengenai beberapa kondisi yang terkait dengan

pola konsumsi masyarakat di suatu daerah. Adapun beberapa indikator yang dijadikan

sebagai acuan dalam survei ini adalah mengenai kondisi pendapatan masyarakat, tingkat

pembelian masyarakat terhadap barang tahan lama (durable good), ekpektasi

masyarakat terhadap kondisi perekonomian, dsb.

2. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Berbeda halnya dengan Survei Konsumen, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

dilakukan untuk memperoleh kondisi/gambaran atas kinerja, perkembangan dan

hambatan dari dunia usaha yang terdapat di suatu daerah. Perlu ditekankan bahwa hasil

dari survei ini adalah bersifat rahasia, dimana Bank Indonesia tidak akan pernah

membocorkan hasil survei yang bersifat individual kepada pihak-pihak lain. Sebagai

informasi, Survei ini dilakukan secara triwulanan. Saat ini Survei Kegiatan Dunia Usaha

(SKDU) telah dilakukan di 6 (enam) kota besar yang terdapat di wilayah Papua & Papua

Barat, seperti: Jayapura, Sorong, Manokwari, Merauke, Biak dan Timika.

3. Survei Pemantauan Harga (SPH)

Survei Pementauan Harga dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka sebagai

pegangan dan acuan dalam memantau dan mengendalikan inflasi di daerah. Survei ini

dilakukan secara mingguan dimana responden dalam survei ini adalah para pedagang

baik yang berada di pasar modern maupun pasar tradisional.

Page 63: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 43

BAB 4.

PERKEMBANGAN PERBANKAN

1. Perkembangan Umum Perbankan Wilayah Papua

Secara umum, kinerja perbankan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada

triwulan II-2014 cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan beberapa

indikator perbankan yang cukup signifikan. Fungsi intermediasi perbankan terlihat mengalami

peningkatan sebagaimana tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga di sisi pasiva

perbankan yang tumbuh sebesar 15,55% (yoy). Sementara disisi aktiva, kredit perbankan

tumbuh cukup signifikan sebesar 17,80% (yoy) dan mendorong meningkatnya loan to deposit

rate (LDR) perbankan menjadi sebesar 60,37% (yoy) pada triwulan II-2014 dari 59,22% (yoy)

pada triwulan II-2013. Namun demikian, LDR tersebut masih jauh dibawah batas atas yang

telah ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan perbankan.

Tabel 31. Perkembangan Perbankan Wilayah Papua (Miliar)

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

Secara umum, total aktiva perbankan tumbuh sebesar 16,16% (yoy) yang mana

pertumbuhan tersebut turut didorong melalui tumbuhnya angka penyaluran kredit sebesar

Page 64: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 44

17,80% (yoy). Sesuai dengan historisnya, kredit konsumsi dan modal kerja menjadi porsi

terbesar dalam kredit yang diberikan dengan total share mencapai +85% dan tumbuh cukup

tinggi masing-masing sebesar 13,64% (yoy) dan 24,70% (yoy). Sementara itu, walaupun share

kredit investasi masih relatif kecil, namun jenis kredit ini selalu mengalami pertumbuhan yang

konsisten setiap waktunya. Pertumbuhan kredit perbankan yang positif tidak diimbangi oleh

perbaikan kualitas kredit yang disalurkan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan

angka Non Performing Loan (NPL) pada triwulan II-2014 yang cukup signifikan menjadi

sebesar 2,84%, meskipun pencapaian tersebut masih berada dibawah batas maksimal yang

ditetapkan. Namun adanya tren kenaikan NPL yang cukup persisten dalam beberapa waktu

terakhir harus tetap diwaspadai.

Tabel 32. Perkembangan NPL Persektor

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

Pada sisi pasiva, peningkatan dana pihak ketiga terutama disumbang oleh peningkatan

deposito dengan pertumbuhan sebesar 26,36% (yoy) dan diikuti oleh tabungan sebesar

9,46% (yoy) serta giro sebesar 16,06% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan deposito di wilayah

Papua terutama disebabkan oleh adanya animo masyarakat untuk mengalokasikan sebagian

dananya dalam bentuk deposito.

II. Perbankan Provinsi Papua

2.1. Perkembangan Umum

Secara umum kinerja perbankan di Provinsi Papua masih sangat baik seperti tercermin

dari beberapa indikator, antara lain: pertumbuhan aset sebesar 14,76% (yoy), DPK sebesar

13,99 (yoy), dan kredit yang disalurkan sebesar 14,69% (yoy).

Besarnya pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK menyebabkan

meningkatnya LDR perbankan di Provinsi Papua menjadi sebesar 58,07% (yoy) atau

meningkat sebesar 0,36% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang

hanya mencapai 57,71% (yoy). Meningkatnya LDR pada triwulan berjalan tidak diiringi oleh

perbaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang pada triwulan II-

I I I I I I IV I I I I I I IV I* II*

Pertanian 1.23% 1.30% 2.00% 2.04% 1.86% 2.86% 3.23% 1.55% 1.53% 1.82%

Pertambangan 0.38% 0.41% 0.43% 0.61% 0.78% 0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Industri Pengolahan 1.19% 1.32% 1.15% 1.93% 4.00% 5.04% 3.89% 4.86% 7.36% 17.39%

Listrik,Gas dan Air 8.49% 8.94% 10.28% 10.00% 12.50% 9.33% 9.09% 8.57% 8.11% 6.67%

Konstruksi 1.34% 1.45% 1.20% 1.13% 1.47% 2.23% 2.98% 2.48% 2.55% 4.13%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.16% 1.28% 1.11% 1.81% 2.40% 2.44% 2.57% 2.42% 2.67% 3.15%

Angkutan dan Komunikasi 1.07% 1.25% 0.61% 0.40% 0.37% 0.65% 1.47% 1.14% 1.21% 8.09%

Jasa Dunia Usaha 0.36% 0.42% 0.26% 0.94% 1.77% 2.43% 2.82% 1.95% 2.26% 2.68%

Jasa Sosial 1.42% 1.51% 1.32% 0.77% 1.22% 1.47% 1.70% 1.50% 1.79% 2.33%

Lain-lain 1.35% 1.49% 1.59% 1.01% 0.99% 1.10% 1.32% 1.21% 1.36% 1.62%

Total 1.28% 1.41% 1.34% 1.27% 1.54% 1.80% 2.00% 1.79% 2.00% 2.84%

20132012NPL PAPUA & PAPUA BARAT

(%)

2014

Page 65: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 45

2014 tercatat sebesar 3,16% atau meningkat sebesar 1,37% dibandingkan triwulan yang

sama di tahun sebelumnya.

Tabel 33. Perkembangan Perbankan Provinsi Papua (Rp. Miliar)

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

2.2 Aset Perbankan

Pada triwulan II-2014, total aset perbankan di Provinsi Papua tercatat sebesar Rp 43,53

triliun. Dari jumlah itu, Bank Umum Milik Pemerintah (BUMP) masih menjadi pelaku dominan

dengan pangsa aset sebesar 82,03% dari total keseluruhan perbankan yang beroperasi di

Provinsi Papua. Sementara itu, pangsa Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) berada pada

urutan selanjutnya dengan pangsa sebesar 16,57% dan BPR hanya memiliki pangsa aset

sebesar 1,40% (Periode Desember 2013). Adapun saat ini nilai aset secara nominal untuk

Bank Umum Milik Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) masing-masing

mencapai angka Rp 35,70 triliun dan Rp 7,21 triliun, sedangkan aset BPR mencapai Rp 609

miliar. Pertumbuhan aset tersebut terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit yang

mencapai 14,69% (yoy).

Page 66: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 46

Grafik 27. Perkembangan Aset Perbankan Provinsi Papua Grafik 28. Komposisi Aset Perbankan

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

2.3. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

DPK perbankan Provinsi Papua mencapai Rp 32,89 triliun yang terdiri dari giro sebesar

Rp 12,47 triliun, tabungan sebesar Rp 12,50 triliun dan deposito sebesar Rp 7,93 triliun.

Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan deposito tercatat

paling besar yakni sebesar 27,50% (yoy) diikuti oleh pertumbuhan giro sebesar 12,44% (yoy)

dan pertumbuhan tabungan yang tercatat sebesar 8,20% (yoy).

Sementara itu, dilihat dari share masing-masing kelompok bank, Bank Pemerintah masih

mendominasi dengan share sebesar 79,59% diikuti kelompok bank swasta 19,71% dan

kelompok BPR 0,70% (periode desember 2013). Salah satu penyebab masih tingginya

dominasi Bank Pemerintah dalam menghimpun DPK di Provinsi Papua adalah besarnya dana

alokasi APBD dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten

yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua maupun Bank Pemerintah

lainnya.

Tabel 34. Perkembangan DPK Perbankan Provinsi Papua (Rp. Miliar)

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

I II III IV I II III IV I* II*

Bank Pemerintah 18,288 20,246 21,741 20,278 20,207 22,805 24,083 22,640 22,544 26,185 10.49%

Giro 7,698 9,219 11,182 6,227 7,535 9,963 11,343 6,665 7,709 10,479 -2.12%

Deposito 2,956 3,005 3,073 2,971 3,435 3,566 3,254 3,772 4,741 5,832 16.22%

Tabungan 7,634 8,022 7,486 11,080 9,237 9,277 9,486 12,203 10,094 9,874 21.00%

Bank Swasta 5,303 5,364 4,496 6,098 5,955 5,842 5,981 6,784 6,502 6,486 12.28%

Giro 1,822 1,949 1,541 1,738 1,663 1,127 1,492 2,413 2,033 1,990 -8.77%

Deposito 1,523 1,501 1,277 2,083 1,972 2,493 2,170 1,669 1,841 1,930 29.48%

Tabungan 1,958 1,914 1,678 2,277 2,320 2,222 2,319 2,702 2,628 2,566 18.50%

BPR 237 207 217 203 203 216 230 229 229 229 -14.54%

Deposito 191 154 162 149 149 159 171 166 166 166 -21.86%

Tabungan 46 53 55 53 53 56 59 63 63 63 16.07%

Total DPK Provinsi Papua 23,828 25,817 26,454 26,579 26,364 28,862 30,294 29,653 29,172 32,900 10.64%

Giro 9,521 11,169 12,723 7,965 9,198 11,089 12,835 9,078 9,742 12,469 -3.39%

Deposito 4,670 4,660 4,511 5,203 5,557 6,218 5,595 5,504 6,645 7,928 18.99%

Tabungan 9,638 9,989 9,220 13,410 11,610 11,555 11,864 14,968 12,785 12,503 20.47%

20142013 Growth

(yoy)

2012Kelomok Bank

Page 67: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 47

Grafik 29. Perkembangan Indikator Dana Pihak Ketiga Provinsi Papua

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

2.4. Penyaluran Kredit Perbankan

Walaupun sampai dengan pertengahan tahun tahun 2014, tingkat suku bunga

perbankan masih belum mengalami penurunan yang signifikan, hal ini tidak terlalu

mempengaruhi kinerja kredit perbankan di Provinsi Papua. Hal tersebut dapat terlihat dari

perkembangan kredit di Provinsi Papua yang mampu tumbuh secara signifikan sebesar

14,69% (yoy). Secara lebih mendalam, Pertumbuhan kredit dengan peruntukan modal kerja

tumbuh sebesar 19,37% (yoy), kredit konsumsi sebesar 13,51% (yoy) dan kredit investasi

sebesar 7,15% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit tersebut tidak terlepas dari tingginya

konsumsi masyarakat dan semakin pesatnya pertumbuhan dunia usaha di Provinsi Papua.

Selain itu, pertumbuhan yang cukup pesat juga tampak dari sektor-sektor produktif yang

bersifat jangka menengah hingga panjang seperti pembangunan ruko, investasi berbagai alat

berat untuk Selain itu, kebutuhan kredit untuk pembangunan infrastruktur ditenggarai

menjadi pendorong pertumbuhan kredit dari segi investasi.

Jika dilihat dari penggunaannya maka penyaluran kredit konsumsi cukup dominan

dengan share sebesar 47%, modal kerja 39% dan investasi 14%. Besarnya kucuran kredit

konsumsi antara lain untuk kendaraan bermotor dan kredit perumahan termasuk ruko, dan

pembelian alat-alat rumah tangga. Sementara itu, kredit untuk sektor perdagangan hotel dan

restoran umumnya adalah untuk hal-hal yang bersifat modal kerja seperti biaya pembelian

Page 68: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 48

barang modal ( barang dagangan), biaya distribusi, penyediaan makan dan minum bagi

restoran, dan lain-lain.

Tabel 35. Perkembangan Indikator Kredit Perbankan Provinsi Papua

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

Grafik 30. Perkembangan Kredit Perbankan Provinsi Papua Grafik 31. Komposisi Kredit Perbankan

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

2.5 LDR Dan NPL

Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang mengalami kelebihan

dana dan pihak yang membutuhkan dana di Provinsi Papua masih belum sepenuhnya

optimal, dimana hal tersebut dapat tercermin dari pencapaian LDR pada triwulan laporan

yang hanya mencapai 58,07%, dimana angka tersebut masih dibawah target yang diterapkan.

Tingginya alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat menyebabkan kenaikan jumlah

DPK yang cukup besar bagi perbankan yang beroperasi di Provinsi Papua, hal tersebut

tentunya menyebabkan angka LDR yang relatif stagnan meskipun pada saat yang sama

kenaikan nilai penyaluran kredit tercatat cukup signifikan. Selain itu, jaringan kantor

perbankan dengan tingkat tertinggi adalah kantor wilayah (3 Bank Umum) serta 1 Kantor

pusat Bank Umum (BPD) yang masih terpusat pada daerah tertentu ditengarai juga menjadi

salah satu penyebab masih rendahnya LDR di Papua. Level jaringan kantor cabang Perbankan

yang kecil menunjukkan kewenangan pemberian kredit yang juga lebih kecil. Selain itu, masih

terbatasnya kemampuan UMKM dalam mendapatkan fasilitas pendanaan dari Perbankan

Page 69: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 49

(bankable) juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian LDR di

Provinsi Papua.

Ditengah LDR yang masih dibawah target, kualitas kredit perbankan Papua masih

tergolong dalam batas rentang aman seperti tercermin dari pencapaian NPL sebesar 3,16%

yang masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan. Berdasarkan sektor ekonomi;

sektor industri pengolahan serta sektor angkutan & komunikasi menjadi sektor yang cukup

berisiko seperti terlihat dari NPL sektor ini masing-masing mencapai 20,92% dan 11,98%.

Adapun untuk Sektor ekonomi lainnya (sektor pertambangan, pertanian, konstruksi, PHR, jasa

dunia usaha, jasa sosial dan lainnya) masih mencatatkan NPL yang relatif rendah (dibawah

10%)

Sumber: KpwBI Provinsi Papua & Papua Barat

2.6. Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)

Pertumbuhan Kredit MKM di Provinsi Papua dinilai cukup signifikan. Hal itu tercermin dari

rasio kredit mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap total kredit keseluruhan yang

mencapai sebesar 41,03% (yoy) dengan nilai sebesar Rp 7,84 triliun. Nilai itu mengalami

pertumbuhan sebesar 35,08% (yoy) dibandingkan dengan posisi yang sama tahun

sebelumnya. Pangsa kredit MKM di Provinsi Papua hampir setiap periode mengalami

pertumbuhan positif dengan angka pertumbuhan yang relatif konstan. Dapat diinformasikan

juga bahwa proporsi penyaluran kredit bagi UMKM ditargetkan sebesar 43,63% dari total

penyaluran kredit secara keseluruhan di Papua, yang mana artinya pencapaian saat ini masih

berada dibawah target. Target tersebut harus diupayakan agar dapat tercapai mengingat

terjadinya peningkatan penyaluran kredit UMKM mengindikasikan terjadinya pertumbuhan

sektor riil yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

I I I I I I IV I I I

Pertanian 0.85% 1.15% 1.32% 0.88% 1.13% 1.82%

Pertambangan 1.27% 1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Industri Pengolahan 4.29% 5.65% 4.96% 5.10% 8.09% 20.92%

Listrik,Gas dan Air 13.64% 10.00% 10.00% 9.38% 9.09% 8.11%

Konstruksi 1.91% 2.46% 3.17% 3.02% 3.45% 5.94%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.08% 2.20% 2.24% 2.13% 2.52% 3.17%

Angkutan dan Komunikasi 0.67% 0.86% 1.25% 1.37% 1.73% 11.98%

Jasa Dunia Usaha 1.94% 2.85% 2.89% 2.01% 2.57% 2.63%

Jasa Sosial 1.44% 1.76% 1.89% 1.74% 1.97% 2.70%

Lain-lain 0.98% 1.12% 1.28% 1.20% 1.36% 1.70%

Total 1.49% 1.79% 1.89% 1.74% 2.04% 3.16%

2013NPL PAPUA (%)

2014

Tabel 36. Perkembangan Indikator Perbankan Papua Grafik 32. Perkembangan NPL & LDR

Page 70: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 50

Tabel 37. Perkembangan Kredit UMKM Perbankan Provinsi Papua

Sumber: KPWBI Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

2.7. Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Papua

2.7.1. Ketahanan Sektor Korporasi Provinsi Papua

Secara umum, kredit yang disalurkan kepada sektor usaha utama di Provinsi

Papua masih menujukan tren yang mengalami peningkatan. Hingga bulan Juni 2014,

penyaluran kredit sektor korporasi oleh perbankan di Provinsi Papua mencapai Rp

10,15 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 15,69% (yoy). Sektor usaha

pertanian dan pengangkutan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 184,76%

(yoy) dan 47,60% (yoy). Akan tetapi, seperti pada triwulan sebelumnya, khusus untuk

kredit terhadap sektor pertambangan pada triwulan laporan masih mengalami

penurunan. Hal ini terjadi seiring adanya sentimen perlambatan kinerja sektor

pertambangan di Provinsi Papua. Dari sisi pangsa kredit, sektor perdagangan masih

memiliki pangsa tertinggi sebesar 51,58%. Selanjutnya sektor kontruksi mengambil

pangsa sebesar 13,78%, sektor jasa sosial masyarakat sebesar 12,05% dan sektor

pertanian sebesar 7,58%.

Jika dilihat dari kualitas penyaluran kredit yang diberikan kepada sektor utama

di Papua dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kondisinya masih berada pada

tahap yang cukup aman dengan pencapaian Non Performing Loan (NPL) yang masih

berada dibawah 5%. Akan tetapi, jika dilihat secara sektoral, sektor industri

pengolahan, sektor angkutan, sektor LGA dan sektor kontruksi memiliki pencapaian

NPL yang berada di atas 5%. Namun demikian, karena nilai sektor-sektor tersebut

yang tidak terlalu besar menyebabkan pencapaian NPL secara keseluruhan masih

berada pada level yang relatif aman.

Page 71: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 51

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

2.7.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga Provinsi Papua

Tingkat penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di Provinsi Papua masih

menunjukkan suatu pertumbuhan yang nilainya relatif tinggi. Pertumbuhan tersebut

didorong oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit multiguna yang

mana pada triwulan II-2014 masing-masing berhasil tumbuh sebesar 40,93% (yoy)

dan 20,44% (yoy). Dari total kredit konsumsi yang disalurkan sebesar Rp 8,44 triliun,

pangsa kredit multiguna tercatat sebesar 38,88%, sedangkan kredit KPR dan KKB

memiliki pangsa masing-masing sebesar 16,93% dan 0.76%, sedangkan sisanya

merupakan kredit rumah tangga maupun peruntukan konsumsi lainnya. Selanjutnya

diinformasikan juga bahwa penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di Provinsi

Papua dinilai masih memiliki ketahanan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari

pencapaian nilai NPL secara keseluruhan yang masih jauh dibawah angka 5 %.

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

Grafik 33. Pertumbuhan Kredit Sektor Utama

Prov. Papua Grafik 34. Perkembangan NPL Kredit Sektor Utama

Prov. Papua

Grafik 35. Pertumbuhan Kredit RT

Prov. Papua Grafik 36. Perkembangan NPL Kredit RT

Prov. Papua

Page 72: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 52

2.7.3. Pembiayaan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Kinerja penyaluran kredit terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Provinsi Papua setiap waktunya selalu mengalami pertumbuhan yang

cukup menggembirakan. Pada triwulan II-2014, kredit UMKM di Papua tercatat

berhasil tumbuh sebesar 35,08% (yoy). Penyaluran kredit UMKM memiliki pangsa

sebesar 41,03% dari keseluruhan kredit yang disalurkan di Provinsi Papua. Nilai kredit

UMKM yang berhasil disalurkan di Provinsi Papua adalah sebesar Rp 7,84 triliun.

Kredit UMKM untuk peruntukan modal kerja memegang pangsa sebesar 75,27% yang

mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kredit UMKM dengan peruntukan

investasi yang hanya tercatat sebesar 24,72%. Pembiayaan terhadap sektor UMKM

merupakan suatu hal yang harus diberikan perhatian lebih, hal tersebut mengingat

besarnya kontribusi UMKM dalam mendorong taraf hidup masyarakat ke tingkat yang

lebih tinggi.

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

III. Perbankan Provinsi Papua Barat

3.1 Perkembangan Umum

Secara umum perbankan di Provinsi Papua Barat mengalami perkembangan yang cukup

baik. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator utama seperti total aktiva, dan DPK

Perbankan pada triwulan II-2014. Total aset perbankan Provinsi Barat pada triwulan II-2014

mencapai Rp 12,80 triliun atau meningkat cukup signifikan sebesar 21,21% (yoy) sementara

total DPK mencapai Rp 11,69 triliun atau meningkat 20,18% (yoy) dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya.

Searah dengan hal tersebut, penyaluran kredit mencapai Rp 7,82 triliun atau tumbuh

sebesar 26,16% (yoy) dengan rasio LDR mencapai 66,85%. Pesatnya pertumbuhan kredit

tersebut juga masih diimbangi oleh kualitas kredit yang cukup baik dengan pencapaian NPL

Grafik 37. Pertumbuhan Kredit MKM

Prov. Papua Grafik 38. Perkembangan NPL Kredit MKM

Prov. Papua

Page 73: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 53

yang cukup rendah sebesar 2,05%, atau masih jauh di bawah ambang batas maksimal yang

ditetapkan sebesar 5%.

Tabel 38. Perkembangan Perbankan Provinsi Papua Barat

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Sejalan dengan kondisi yang juga terjadi di Papua, pencapaian LDR oleh perbankan di

Papua Barat masih dibawah target yang disebabkan oleh relatif terbatasnya sektor usaha

yang layak untuk dibiayai, sementara beberapa perusahaan besar memperoleh kebutuhan

dana dari perbankan di luar Papua maupun dari perusahaan induknya (parent company).

3.2 Total Aset

Secara total, aset perbankan Papua Barat mencapai Rp 12,80 triliun atau tumbuh

21,21% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan kondisi di

Provinsi Papua, dominasi Bank-bank Pemerintah di Papua Barat masih relatif cukup tinggi

dengan pangsa 90,43% sedangkan bank swasta hanya 7,84% dan BPR 1,73%.

Grafik 39. Perkembangan Aset Perbankan Papua Barat Grafik 40. Komposisi Aset Perbankan

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

Page 74: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 54

3.3. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

DPK perbankan Provinsi Papua Barat mencapai Rp 11,69 triliun yang terdiri dari giro Rp

5,24 triliun, tabungan Rp 4,32 triliun dan deposito Rp 2,13 triliun. Apabila dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya, seluruh komponen mengalami pertumbuhan

yang signifikan kecuali untuk tabungan yang tumbuh terbatas, adapun rinciannya adalah

sebagai berikut: giro sebesar 25,65% (yoy), deposito sebesar 22,25% (yoy), dan tabungan

sebesar 13,26% (yoy). Searah dengan perkembangan aset, share bank pemerintah masih

mendominasi sebesar 90,76% diikuti oleh kelompok bank swasta dengan pangsa 7,91% dan

BPR sebesar 1,33% terhadap total keseluruhan DPK di Provinsi Papua Barat.

Grafik 41. Perkembangan DPK Provinsi Papua Barat

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

3.4. Penyaluran Kredit Perbankan

Total penyaluran kredit sampai dengan triwulan II-2014 mencapai sebesar Rp 7,82 triliun

atau tumbuh sebesar 26,16% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2013. Berdasarkan

penggunaannya, kredit modal kerja memiliki pangsa tertinggi sebesar 47,28%, diikuti oleh

kredit konsumsi dengan share 37,65%, dan diikuti oleh kredit investasi 15,06%.

Tabel 39. Kredit Perbankan Provinsi Papua Barat

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

I I I I I I IV I I I I I I IV I* II*

Modal Kerja 1915 2198 2351 2574 2507.8 2698.8 2777.9 2884 3287 3695

Pertumbuhan Modal Kerja 20.44% 25.53% 23.02% 34.27% 30.96% 22.78% 18.16% 12.04% 31.07% 36.91%

Investasi 411 522 610 651 709.96 915.4 969.62 1004 1157.1 1177.1

Pertumbuhan investasi 30.89% 51.74% 71.83% 59.56% 72.74% 75.36% 58.95% 54.22% 62.99% 28.59%

Kredit Konsumsi 1851 1910 2013 2172 2371 2580 2762 2843 2907.6 2942.6

Pertumbuhan Kredit Konsumsi 42.60% 32.27% 36.94% 33.74% 28.09% 35.08% 37.21% 30.89% 22.63% 14.05%

Provinsi Papua Barat2012 2013 2014

Page 75: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 55

Grafik 42. Perkembangan Kredit Provinsi Papua Barat Grafik 43. Komposisi Kredit Perbankan

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat * Data BPR Terbatas Periode Desember 2013

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit terbesar didominasi oleh

kredit sektor lain-lain yakni yang mencakup kredit untuk ruko, KPR dan pembiayaan

kendaraan bermotor yang mencapai 45,51% dari total kredit, diikuti kredit perdagangan,hotel

dan restoran sebesar 31,55%

Tabel 40. Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

3.5. LDR dan NPL

Pada triwulan II-2014, dicapainya pertumbuhan DPK yang lebih rendah dibandingkan

dengan pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan mengakibatkan meningkatnya

pencapaian Loan To Deposit (LDR) menjadi sebesar 66,85% atau meningkat sebesar 3,17%

(yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian LDR yang masih

terbatas menunjukan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Papua Barat belum

menunjukkan fungsi yang optimal. Namun demikian mengingat pencapaian tersebut masih

dibawah target serta dengan mempertimbangkan masih besarnya peluang penyaluran kredit

yang dapat dilakukan oleh perbankan di Provinsi Papua Barat angka LDR tersebut diharapkan

masih dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi.

Page 76: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 56

Ditengah masih belum tercapainya target LDR Perbankan di Provinsi Papua Barat, pada

triwulan laporan kualitas kredit yang disalurkan oleh perbankan di Papua Barat juga masih

berada dalam rentang yang cukup aman, meskipun adanya kenaikan yang cukup persisten

juga perlu untuk diwaspadai. Hal tersebut dapat tercermin dari adanya kenaikan NPL yang

menjadi sebesar 2,05% pada triwulan II-2014 dari 1,93% pada triwulan II-2013. Kedepannya

perbankan di Provinsi Papua Barat diharapkan agar senantiasa dapat menjaga kualitas kredit,

hal tersebut diperlukan guna mencegah timbulnya risiko gagal bayar (default risk) yang akan

dihadapi oleh masing-masing bank.

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

3.6. Kredit Mikro, Kecil dan Menengah.

Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM) yang disalurkan perbankan Provinsi Papua

Barat pada triwulan II-2014 mencapai Rp 3,65 triliun. Kredit MKM tersebut didominasi oleh

kredit menengah dengan share 23,12%, kemudian kredit kecil sebesar 16,78% dan kredit

usaha mikro sebesar 6,86%. Pangsa kredit MKM di Provinsi Papua Barat hampir setiap

periode mengalami pertumbuhan positif dengan angka pertumbuhan yang relatif signifikan.

Selain itu, proporsi penyaluran kredit bagi UMKM Provinsi Papua Barat yang mencapai

sebesar 46,76% dari total kredit keseluruhan telah tercapai merupakan suatu hal yang

menggembirakan mengingat terjadinya peningkatan penyaluran kredit UMKM yang signifikan

mengindikasikan terjadinya pertumbuhan sektor riil yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Papua.

I I I I I I IV I I I

Pertanian 8.82% 17.74% 20.00% 6.48% 2.91% 1.83%

Pertambangan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Industri Pengolahan 2.94% 3.56% 1.97% 4.03% 5.52% 8.21%

Listrik,Gas dan Air 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Konstruksi 0.25% 1.59% 2.40% 1.34% 0.80% 1.09%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 3.16% 2.97% 3.34% 3.07% 2.99% 3.09%

Angkutan dan Komunikasi 0.00% 0.36% 1.74% 0.76% 0.36% 0.99%

Jasa Dunia Usaha 1.34% 1.54% 2.67% 1.82% 1.69% 2.77%

Jasa Sosial 0.42% 0.26% 0.87% 0.64% 1.24% 1.41%

Lain-lain 1.02% 1.01% 1.44% 1.22% 1.33% 1.40%

Total 1.66% 1.93% 2.28% 1.93% 1.90% 2.05%

2013NPL PAPUA BARAT (%)

2014

Tabel 41. Perkembangan Indikator Perbankan Papua Barat Grafik 44. Perkembangan NPL & LDR

Page 77: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 57

Tabel 42. Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Papua Barat (Rp Miliar)

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

3.7. Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Papua Barat

3.7.1. Ketahanan Sektor Korporasi Provinsi Papua Barat

Penyaluran kredit terhadap sektor usaha utama di Provinsi Papua Barat masih

menunjukan peningkatan yang cukup baik. Seluruh sektor ekonomi pada triwulan II-

2014 mengalami akselerasi pertumbuhan yang cukup baik. Hingga bulan Maret

2014, dari total kredit sektor korporasi yang nilai penyalurannya mencapai sebesar Rp

4,75 triliun, sektor perdagangan mengambil pangsa tertinggi sebesar 51,73%.

Selanjutnya sektor kontruksi dengan pangsa sebesar 17,46%, sektor jasa sosial

masyarakat dengan pangsa sebesar 10,42%, dan sektor pengangkutan dengan

pangsa sebesar 6,36%. Adapun jika dilihat dari kualitas penyaluran kredit yang

diberikan kepada sektor utama di provinsi Papua Barat dapat dikatakan bahwa

hampir seluruh sektor masih berada pada tahap yang cukup aman dengan

pencapaian Non Performing Loan (NPL) yang berada dibawah 5%, tercatat hanya

sektor industri pengolahan yang memiliki NPL lebih dari 5% (yaitu sebesar 8,21%).

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

Grafik 45. Pertumbuhan Kredit Sektor Utama

Prov. Papua Barat Grafik 46. Perkembangan NPL Kredit Sektor Utama

Prov. Papua Barat

Page 78: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 58

3.7.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga Provinsi Papua Barat

Tingkat penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di Provinsi Papua Barat

masih menujukan pertumbuhan yang relatif tinggi. Pertumbuhan tersebut didorong

oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Barang

(KKB) yang mana pada triwulan II-2014 masing-masing berhasil tumbuh sebesar

45,71% (yoy) dan 8,33% (yoy). Dari total kredit konsumsi yang disalurkan sebesar Rp

2,90 triliun, pangsa kredit multiguna tercatat sebesar 41,00%, sedangkan kredit KPR

dan KKB memiliki pangsa masing-masing sebesar 19,34% dan 1.34%, sedangkan

sisanya merupakan kredit rumah tangga maupun untuk peruntukkan konsumsi

lainnya. Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di Provinsi Papua Barat dinilai

masih memiliki ketahanan yang cukup baik. Hal tersebut tercermin dari pencapaian

nilai NPL yang masih jauh dibawah angka 5 %.

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

3.7.3. Pembiayaan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Kinerja penyaluran kredit terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Provinsi Papua Barat selalu mengalami pertumbuhan. Pada triwulan II-

2014, kredit UMKM di Papua Barat tercatat berhasil tumbuh sebesar 43,70% (yoy).

Kredit terhadap UMKM memiliki pangsa sebesar 46,76% dari keseluruhan kredit yang

disalurkan di Provinsi Papua Barat. Nilai kredit UMKM yang berhasil disalurkan di

Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 3,65 triliun. Kredit UMKM untuk peruntukan

modal kerja memegang pangsa sebesar 74,14% lebih tinggi dibandingkan kredit

UMKM untuk investasi yang tercatat sebesar 25,83%. Pembiayaan terhadap sektor

UMKM dinilai masih memiliki prospek yang cukup baik seiring dengan terus

bertumbuhnya jumlah UMKM dan semakin baiknya prospek perkembangan ekonomi

di Provinsi Papua Barat kedepan.

Grafik 47. Pertumbuhan Kredit RT

Prov. Papua Barat Grafik 48. Perkembangan NPL Kredit RT

Prov. Papua Barat

Page 79: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 59

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

Grafik 49. Pertumbuhan Kredit MKM

Prov. Papua Barat Grafik 50. Perkembangan NPL Kredit MKM

Prov. Papua Barat

Page 80: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 60

Suplemen 3.

Pelaporan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada tahun 2014, fungsi pengawasan Perbankan secara resmi telah berpindah dari

Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, mengacu kepada UU No. 21

Tahun 2011, segala kegiatan yang terkait pengawasan dan pengaturan Perbankan sudah

menjadi kewenangan dan tanggung jawab lembaga baru tersebut. Berdasarkan ketentuan

tersebut, salah satu fungsi turunan dalam bidang pengawasan perbankan yang dapat

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah terkait dengan penyampaian laporan

Perbankan.

Pelaporan yang disampaikan oleh Perbankan merupakan suatu hal yang sangat

penting karena data tersebut memiliki manfaat yang besar baik bagi Otoritas Jasa Keuangan

maupun bagi Bank Indonesia. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, data hasil dari pelaporan

Perbankan dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam memantau tingkat kesehatan suatu

Bank secara dini serta untuk hal lainnya yang terkait kegiatan pengawasan industri keuangan.

Sedangkan bagi Bank Indonesia, data hasil pelaporan Perbankan memiliki kegunaan dalam

memantau tercapainya kestabilan dalam sistem keuangan serta sebagai bahan/acuan dalam

perumusan kebijakan moneter.

Dalam mendukung aktivitas terkait penyampaian Pelaporan Perbankan tentunya

membutuhkan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang cukup besar. Saat ini seluruh

infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan pelaporan perbankan dimiliiki oleh Bank

Indonesia, oleh karena itu Perbankan masih meng-unggah laporannya kedalam sistem yang

dimiliki oleh Bank Indonesia. Selanjutnya BI dan OJK akan berkoordinasi sehingga data yang

diperoleh dari kegiatan pelaporan perbankan tersebut akan digunakan bersama oleh kedua

lembaga.

Saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia memiliki tugas dalam memastikan terciptanya

kelancaran dalam hal penyampaian laporan oleh Perbankan yang beroperasi di wilayah Papua

& Papua Barat. Adapun beberapa jenis laporan Perbankan yang masih ditangani oleh Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Prov. Papua & Papua Barat diantaranya adalah Laporan Bulanan

Bank Umum (LBU), Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (LBBUK), Sistem Informasi

Debitur (SID), Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (LBBPR), Laporan Bulanan Bank

Perkreditan Rakyat Syariah (LBBPRS), Laporan Harian Bank Umum (LHBU), dsb.

Page 81: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 61

BAB 5

PERKEMBANGAN

SISTEM PEMBAYARAN

Terciptanya suatu sistem pembayaran yang aman, handal dan efisien merupakan salah

satu prasyarat mutlak guna mendukung kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Semakin

tinggi frekuensi dan nilai transaksi melalui sistem pembayaran di suatu daerah dapat

menggambarkan tingginya aktivitas maupun kapasitas perekonomiannya. Berkaitan dengan

hal tersebut, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas sistem pembayaran di Indonesia

diharapkan dapat menyediakan serta menjaga kondisi sistem pembayaran dapat berjalan

dengan baik guna mendukung kebutuhan sistem perekonomian. Secara umum, sistem

pembayaran terbagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Dalam sistem pembayaran tunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi

Papua dan Papua Barat senantiasa berupaya menjaga ketersediaan alat pembayaran tunai

(uang kartal) baik dalam jumlah, denominasi, maupun tingkat kelayakan edar uang di seluruh

wilayah kerjanya. Adapun terkait penyelenggaraan sistem pembayaran tunai, KPw BI Provinsi

Papua & Papua Barat melakukan pelayanan kas dalam kantor dan pelayanan kas luar kantor

melalui kas keliling dan kas titipan.

Terkait penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai, KPw BI Provinsi Papua dan

Papua Barat berupaya membantu kelancaran penyelesaian transaksi pembayaran non tunai

dengan menyediakan alat penyelesaian transaksi melalui sistem Bank Indonesia Real Time

Gross Settlement (BI-RTGS) Gen II yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

transaksi dengan jumlah yang besar serta tingkat urgensi yang tinggi. Selain itu, KPw BI

Provinsi Papua & Papua Barat juga berlaku sebagai operator dalam penyelenggaraan kliring

melalui Sistem Kliring Nasional (SKN) untuk mendukung transaksi yang dilakukan melalui

kliring. Kedua sistem aplikasi ini termasuk sebagai aplikasi kritikal di Bank Indonesia. Sebagai

aplikasi kritikal, prinsip keamanan, kehandalan dan efisiensi tentunya sangat ditekankan

didalam pelaksanaannya.

I. Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Pada triwulan II-2014, nilai transaksi keluar (outflow) melalui BI-RTGS di Wilayah Papua

mencapai nilai Rp 7,44 trilliun atau turun sebesar -6,87% (yoy) jika dibandingkan dengan nilai

transaksi pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Masih relatif tingginya nilai transaksi

keluar dari wilayah Papua ke wilayah lain disinyalir terjadi karena masih besarnya

ketergantungan wilayah Papua terhadap daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan barang

dan jasa. Disisi lain, jumlah dana yang masuk ke wilayah Papua atau transaksi masuk (inflow)

Page 82: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 62

mencapai Rp 11,62 triliun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,24% (yoy) jika

dibandingkan dengan nilai transaksi pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya.

Meningkatnya jumlah dana yang masuk ke wilayah Papua melalui sarana RTGS disinyalir

terjadi seiring selain adanya peningkatan nilai dana alokasi umum dan dana otonomi khusus

yang berasal dari pemerintah pusat, alokasi dana tersebut juga baru terealisasi secara

maksimal mulai pertengahan tahun 2014. Adapun nilai transaksi keuangan antar bank

melalui sarana BI-RTGS di wilayah Papua selama periode triwulan II-2014 tercatat sebesar Rp

1,57 triliun atau naik sebesar 6,15% (yoy) dibandingkan dengan tahun lalu. Adanya tren

kecenderungan selalu meningkatnya nilai transaksi intra Papua mencerminkan bahwa

intesitas transaksi perekonomian di wilayah Papua semakin berkembang setiap waktunya.

Tabel 43. Transaksi RTGS Wilayah Papua

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat * Data bulan belum termasuk bulan Maret

Grafik 51. Nilai Transaksi RTGS

Dengan demikian, pada triwulan II-2014 transaksi masuk bersih (net inflow) tercatat

sebesar Rp 4,18 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 19,83% (yoy) jika

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meningkatnya pertumbuhan net inflow pada

triwulan II-2014, menandakan bahwa adanya peningkatan jumlah dana yang masuk wilayah

Papua akibat adanya peningkatan jumlah penyaluran dana alokasi umum dan dana otonomi

khusus yang berasal dari pemerintah pusat bagi Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten)

yang ada di wilayah Papua. Namun demikian perlu ditekankan kembali bahwa tingginya jumlah

dana yang keluar dari wilayah Papua menunjukkan bahwa ketergantungan wilayah Papua

I II III IV I II III IV I II

Outflow (from) Nominal (Rp.milliar) 12,831 7,194 9,006 13,220 12,831 7,991 9,930 13,739 8,248 7,442 -6.87%

Lembar Warkat 10,342 7,366 12,730 13,917 10,342 12,183 11,764 13,586 10,882 10,887 -10.64%

Inflow (to) Nominal (Rp.milliar) 11,545 11,004 13,486 14,764 11,545 11,476 14,716 18,411 9,654 11,618 1.24%

Lembar Warkat 12,090 13,374 16,177 17,372 12,090 14,890 15,230 16,698 13,699 14,785 -0.71%

Net Inflow Nominal (Rp.milliar) (1,285) 3,810 4,480 1,543 (1,285) 3,485 4,786 4,671 1,406 4,176 19.83%

Lembar Warkat 1,749 6,008 3,447 3,455 1,749 2,707 3,466 3,112 2,817 3,898 44.00%

Intra Papua Nominal (Rp.milliar) 996 1,914 1,764 3,968 996 1,476 3,060 5,199 1,166 1,567 6.15%

Lembar Warkat 1,574 1,646 1,966 2,304 1,574 2,009 2,092 2,197 1,780 1,813 -9.76%

Growth

(YoY)RTGS

2012 2013 2014

Sumber: KpwBI Papua & Papua Barat * Data bulan belum termasuk bulan Maret

Page 83: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 63

terhadap daerah lain masih cukup tinggi, terutama dari segi pasokan kebutuhan barang dan

jasa.

.

II. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Selain menyelenggarakan BI-RTGS, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua &

Papua Barat juga memfasilitasi terjadinya kegiatan kliring antar bank melalui Sistem Kliring

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di wilayah Jayapura, Biak dan Sorong. Kliring adalah jasa

penyelesaian hak dan kewajiban antar peserta kliring (bank) dengan cara saling menyerahkan

warkat-warkat yang didukung oleh data elektronik yang penyelesaiannya dilakukan oleh

sebuah sistem (penagihan warkat seperti cek atau bilyet giro yang berasal dari dalam kota).

Penyelesaian transaksi melalui SKNBI adalah untuk transaksi dengan nilai nominal yang

relatif rendah dan memiliki tingkat urgensi yang rendah. Terdapat perbedaan jeda waktu

settlement antara kiliring dan RTGS. Transaksi melalui kliring (SKNBI) membutuhkan proses

settlement yang sedikit lebih lama (adanya jeda waktu) dibanding transaksi melalui RTGS

yang penyelesaiannya dilakukan seketika (real time).

Tabel 44. Transaksi Kliring Wilayah Papua

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Perkembangan transaksi kliring selama periode triwulan II-2014 di wilayah kerja KPw BI

Prov. Papua & Papua Barat secara nominal mencapai angka Rp 1,34 triliun, angka tersebut

meningkat sebesar 2,41% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun

sebelumnya. Dari sisi volume, jumlah warkat tercatat sebanyak 33.757 lembar, menurun

sebesar -30,28% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Adanya

fenomena yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai nominal yang tidak diikuti

dengan peningkatan volume kliring pada triwulan II-2014 menunjukan bahwa terjadi

peningkatan nilai dana untuk setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, hal tersebut juga

menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Papua masih dikuasai oleh pelaku usaha tertentu

yang berskala besar serta belum merata.

Secara proporsional, adanya peningkatan nilai transaksi kliring yang terjadi pada

triwulan II-2014 diiringi dengan peningkatan rata-rata harian perputaran kliring sebesar Rp

22,39 milliar/hari, angka tersebut naik sebesar 3,17% (yoy) dibandingkan dengan triwulan

I II III IV I II III IV I II

Total Volume (lembar) 46,393 47,305 39,427 45,039 49,407 48,419 44,343 32,208 30,825 33,757 -37.61%

Total Nominal Kliring (Rp Miliar) 1,206 1,203 1,337 1,655 1,214 1,312 1,617 1,204 1,288 1,343 6.09%

Rata-Rata Perputaran Kliring(per hari)

Rata-Rata Volume (lembar) 801 813 692 806 849 832 703 517 526 562 -38.09%

Rata-Rata Nominal Perputaran Kliring Perhari

(Rp Milliar) 26.62 20.71 23.46 29.55 23.59 21.70 25.67 19.29 21.95 22.39 -6.95%

Nisbah Rata-Rata Penolakan

Volume (lembar) 1.49 1.12 1.45 1.95 2.19 1.18 1.92 2.03 1.01 1.69 -54.16%

Nominal Nisbah Rata-Rata Penolakan(Rp

Milliar) 1.25 1.40 1.86 1.07 2.50 1.45 2.12 2.81 1.76 4.02 -29.56%

Growth

(YOY)Kliring

2012 2013 2014

Page 84: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 64

Sumber: KBI Jayapura

yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata harian warkat yang digunakan tercatat sebanyak

562 lembar/hari, atau turun sebesar 32,43% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama

pada tahun sebelumya. Sementara itu, nisbah rata-rata penolakan pada triwulan II-2014

mencapai sebesar Rp 4,02 milliar dengan rata rata penolakan warkat sebesar 1,69 lembar.

Grafik 52. Perkembangan Kliring Wilayah Papua

Sumber:KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

III. Perkembangan Uang Kartal

Untuk mendukung aktivitas transaksi secara tunai, KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

menyediakan alat pembayaran berupa uang kartal yang cukup untuk menjamin

terselenggaranya transaksi tunai secara aman dan lancar. Ketersediaan uang di masyarakat

diupayakan dapat memenuhi kebutuhan jumlah, pecahan/denominasi maupun tingkat

kelayakan edar.

Pada triwulan II-2014, jumlah uang kartal yang masuk (inflow) ke kas KPwBI Papua &

Papua Barat mencapai Rp 1,22 triliun atau menurun sebesar -2,84% (yoy) dibanding periode

yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, total uang keluar (outflow) mencapai sebesar

Rp1.87 triliun atau menurun sebesar -17,07% (yoy) dibanding periode yang sama tahun

sebelumnya. Secara keseluruhan, pada triwulan II-2014 Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Papua & Papua Barat mengalami posisi net outflow sebesar Rp 646.37 miliar, yang

artinya selama periode triwulan II-2014 jumlah uang yang keluar/diedarkan lebih banyak dari

jumlah uang yang masuk/ditarik oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua & Papua

Barat. Namun begitu, jumlah netoutflow tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 995,77 Milyar.

Penurunan netoutflow tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah

semakin banyaknya uang kartal yang masuk ke wilayah Papua dari daerah lain, semakin

meningkatnya transaksi non tunai serta dapat juga disinyalir sebagai indikator awal dalam

perlambatan ekonomi sebagaimana yang diprediksi pada sepanjang tahun 2014 ini untuk di

wilayah Papua.

Page 85: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 65

Tabel 45. Perkembangan Perkasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua & Papua Barat

Sumber : KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Grafik 53. Perkembangan Uang Kartal

Sementara itu, untuk memastikan bahwa uang yang dipegang masyarakat tetap dalam

kondisi layak edar, KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat melakukan berbagai upaya

diantaranya: mencabut uang yang sudah habis masa edar, memusnahkan uang tidak layak

edar, dan mengedarkan uang layak edar kepada masyarakat. Adapun dalam rangka

mewujudkan tujuan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua & Papua

Barat telah melaksanakan kas keliling di beberapa wilayah di Papua serta membuka

pelayanan kas titipan melalui perbankan di 4 (empat) kota yakni: Sorong, Merauke, Timika

dan Biak. Saldo kas titipan sampai dengan posisi Juni 2014 dilaporkan mencapai Rp 700.02

miliar, atau meningkat 95,46% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

sebelumnya.

I II III IV I II III IV I II

Inflow (Rp Miliar) 2,171.39 1,179.91 1,664.51 1,628.75 2,702.12 1,260.27 3,894.13 5,391.32 2,853.48 1,224.47 -2.84%

Outflow (Rp Miliar) 1,006.40 2,374.08 1,820.59 6,234.39 1,020.06 2,256.04 2,273.13 5,772.50 893.21 1,870.83 -17.07%

Net Inflow (Rp Miliar) 1,164.99 (1,194.16) (156.08) (4,605.64) 1,682.06 (995.77) 1,621.00 (381.17) 1,960.27 (646.37) -35.09%

Saldo Persediaan Kas (Rp Miliar) 1,968.74 1,347.28 1,903.90 1,364.45 2,806.80 1,606.50 2,816.45 2,160.46 3,725.24 2,878.30 79.17%

- Saldo Kas BI Jap (Rp Miliar) 1,580.98 835.09 1,424.06 1,134.24 2,305.21 1,248.36 1,216.45 1,859.04 3,202.60 2,178.28 74.49%

- Saldo Kas Titipan (Rp Miliar) 387.77 512.19 479.84 230.22 501.59 358.14 1,600.00 301.42 522.64 700.02 95.46%

Pemusnahan Uang kertas-TLE (Rp Miliar) 274.43 55.84 43.30 57.96 107.59 327.13 529.66 274.82 395.49 200.57 -38.69%

Growth

(YOY)Uang Kartal

2012 2013 2014

Page 86: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 66

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Page 87: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 67

BAB 6.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

I. Ketenagakerjaan Provinsi Papua

Walaupun dalam beberapa periode terkahir ekonomi Provinsi Papua mengalami

pertumbuhan yang cukup baik, namun kondisi ketenagakerjaan pada periode laporan belum

menunjukan perkembangan yang cukup signigfikan. Hal ini dapat terlihat dari masih

bertumbuhnya angka tingkat pengangguran terbuka serta masih relatif rendahnya angka

tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua.

1.1. Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Papua6

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua pada Februari 2014 mencapai 1.689.030

orang, mengalami pertumbuhan sebesar 2,66% (yoy) dibandingkan periode tahun laporan

sebelumnya. Sementara itu, tingkat partisipasi kerja di Provinsi Papua mencapai 80,54% atau

mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,56% dibandingkan dengan peride laporan tahun

sebelumnya. Disamping itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dari 0,62%

pada Februari 2014 menjadi 3,48% pada Februari 2014. Hal tersebut merupakan suatu

sinyalemen yang tidak terlalu baik mengingat adanya peningkatan jumlah angkatan kerja

tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang mengakibatkan terjadinya

peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua. Angka tersebut juga

menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Papua yang

cukup layak masih terbatas.

Tabel 46. Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan Utama

Jika kita membandingkan pertumbuhan pendapatan perkapita diantara beberapa sektor

ekonomi, maka sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan nilai pendapatan perkapita

yang paling rendah diantara sektor lainnya yang mana nilainya hanya berada pada level Rp.

910,048.83,-. Sementara itu, sektor industri pengolahan menempati urutan tertinggi dengan

nilai pendapatan perkapita sebesar Rp 12.825.621,20,-.

6

Sumber: BPS Provinsi Papua

Page 88: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 68

Tabel 47. Pendapatan Menurut Lapangan Kerja

Sumber: BPS Provinsi Papua Diolah

1.2. Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap pada Februari 2014 mengalami sedikit

peningkatan sebesar 2,00% dibandingkan dengan periode tahun laporan sebelumnya. Sektor

yang mengalami peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja diantaranya adalah

sektor pertanian (3,10%), dan sektor perdagangan (6,00%). Sedangkan sektor lainnya

(pertambangan, listrik dan PHR) mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar

3,80%.

Sektor pertanian masih tetap mendominasi penyerapan tenaga kerja. Pada Februari

2014, tenaga kerja yang berhasil diserap oleh sektor pertanian mencapai 73,43% diikuti oleh

sektor jasa-jasa yang menyerap tenaga kerja sebesar 9,40%. Namun demikian jika

dibandingkan dengan pendapatan per kapita yang masih rendah pada sektor ini maka sektor

ini masih perlu pembenahan, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik.

Tabel 48. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut

Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2012 – Februari 2014 Provinsi Papua

2014

Februari Agustus Februari Agustus Februari

Pertanian 828,924.89 973,396.77 832,646.86 960,748.24 910,048.83

Industri Pengolahan 10,027,966.80 8,847,901.50 6,256,633.96 7,359,492.08 12,825,621.20

Perdagangan, Hotel & Restoran 3,393,281.50 4,496,168.34 3,924,976.65 4,926,237.00 4,073,028.75

Jasa - jasa 4,061,706.95 4,563,158.36 4,622,615.19 5,244,089.86 5,842,682.57

2012 2013PDRB Papua Per Kapita

2014

Februari Agustus Februari Agustus Februari

Pertanian 1,119,729 1,086,559 1,161,204 1,140,787 1,197,105

Industri 14,852 17,003 23,383 21,496 12,929

Perdagangan 140,242 114,830 137,808 113,899 146,072

Jasa-Jasa 150,928 156,278 159,301 156,594 153,189

Lainnya 122,260 125,597 116,500 126,899 120,924

TOTAL 1,548,011 1,500,267 1,598,196 1,559,675 1,630,219

Pertanian 8.0% -3.0% 6.9% -1.8% 4.9%

Industri -25.3% 14.5% 37.5% -8.1% -39.9%

Perdagangan 7.2% -18.1% 20.0% -17.3% 28.2%

Jasa-Jasa 2.0% 3.5% 1.9% -1.7% -2.2%

Lainnya -13.4% 2.7% -7.2% 8.9% -4.7%

TOTAL 4.9% -3.1% 6.5% -2.4% 4.5%

Pertanian 2.5% 4.8% 3.7% 5.0% 3.1%

Industri -39.7% -14.5% 57.4% 26.4% -44.7%

Perdagangan 18.7% -12.2% -1.7% -0.8% 6.0%

Jasa-Jasa -5.9% 5.7% 5.5% 0.2% -3.8%

Lainnya 19.5% -11.0% -4.7% 1.0% 3.8%

TOTAL 3.3% 1.6% 3.2% 4.0% 2.00%

Pertumbuhan Tenaga Kerja Semester

Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun

2013Lapangan Pekerjaan Utama

2012

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah)

Page 89: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 69

II. Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat

2.1. Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat

Sampai dengan periode bulan Februari 2014, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua

Barat mencapai 407.707 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 8,67% dibandingkan

periode tahun laporan sebelumnya. Meningkatnya jumlah angkatan kerja diikuti secara positif

oleh peningkatan pastisipasi angkatan kerja dari 67,44% pada Februari 2013 menjadi

71,05% pada Februari 2014. Hal itu mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan lapangan

kerja di Propinsi Papua Barat meskipun secara perekonomian pertumbuhannya hingga

semester I-2014 relatif melambat. Selain itu, meningkatnya partisipasi angkatan kerja juga

turut menekan tingkat pengangguran terbuka dari 4,47% pada Februari 2013 menjadi 3,70%

pada Februari 2014.

Ke depan diharapkan daya serap lapangan kerja akan semakin meningkat baik dari

segi kuantitas maupun kualitasnya seiring dengan masih terus digiatkannya kegiatan

pembangunan di wilayah di Papua Barat. Pembangunan yang dilakukan di Provinsi Papua

Barat diharapkan dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya sehingga jumlah

lapangan usaha juga turut bertambah.

Tabel 49. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama

Februari 2012– Februari 2014 Provinsi Papua Barat

2.2 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Pada Februari 2014 seluruh sektor menyerap tenaga kerja yang lebih besar jika

dibandingkan dengan posisi Februari 2013. Sektor Pertanian masih menjadi sektor yang

paling banyak menyerap tenaga kerja (48,71%) dikuti oleh sektor jasa-jasa (19,86%). Namun

pertumbuhan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor industri pengolahan yang mengalami

pertumbuhan tahunan sebesar 38.63%

Penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada seluruh sektor jika dibandingkan dengan

kondisi pada pada Agustus 2013. Dimana sektor industri pengolahan juga menjadi

pertumbuhan terbesar dibandingkan sektor lainnya. Hal ini memang sejalan dengan rencana

realisasi investasi kedepan di Provinsi Papua Barat yang lebih menekankan pada sektor

industri pengolahan seiring dengan akan dikembangkannya industri kimia dan semen di

Provinsi Papua Barat

2014

Februari Agustus Februari Agustus Februari Angkatan Kerja 384,092 361,597 375,189 370,750 407,707 - Bekerja 358,846 341,741 358,430 353,619 392,634 - Penganggur 25,246 19,856 16,759 17,131 15,073 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72.27 67.12 67.44 67.20 71.05 Tingkat Pengangguran terbuka (%) 6.57 5.49 4.47 4,62 3.70

2013 2012 Keterangan

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Page 90: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 70

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka penyerapan tenaga kerja yang

terjadi menunjukkan perkembangan ekonomi di Provinsi Papua Barat menjadi lebih

berkualitas..

Tabel 50. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

III. Kemiskinan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pada awal tahun 2014, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah dengan

presentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pada dasarnya, setiap kebijakan yang

ditempuh oleh Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, Pemerintah Pusat telah memberikan

otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian juga diikuti

dengan adanya pemekaran wilayah/daerah tingkat II. Namun demikian, berbagai kebijakan

tersebut dinilai masih belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Masalah kemisikinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Perlu adanya

suatu koordinasi antara Pemerintah Daerah maupun Pusat, pengusaha/pemilik modal, tokoh

adat, perbankan serta stakeholder lainnya yang mana hal tersebut diharapkan dapat

mempermudah penanaman modal maupun pendirian perusahaan di wilayah Papua. Sehingga

kedepan, ketersediaan lapangan kerja maupun peluang usaha bagi masyarakat Papua akan

semakin meningkat .

4.75 -6.98 9.18 -0.76 11.30

38.59 9.99 -34.64 11.61 24.21

0.48 -8.35 -1.68 0.24 5.06

6.68 -3.23 14.91 0.82 11.35

12.50 -0.04 0.08 -10.49 12.46

6.61 -4.77 4.88 -1.34 11.03

-1.66% -2.57% 1.55% 8.35% 10.46%

57.22% 52.44% -28.11% -27.05% 38.63%

35.83% -7.91% -9.89% -1.44% 5.31%

0.20% 3.24% 11.20% 15.85% 12.26%

8.13% 12.45% 0.04% -10.42% 0.66%

7% 2% 0% 3% 10%

Pertumbuhan tenaga kerja per semester

Pertumbuhan tenaga kerja per tahun

Page 91: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 71

3.1. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua hingga Maret 2014 tercatat sebanyak

924.410 Jiwa atau sebanyak 30,05% dari jumlah penduduk Provinsi Papua, angka tersebut

mengalami penurunan dibandingkan posisi Maret 2013 yang tercatat sebesar 1.017.400

Orang atau sebanyak 31,13% dari jumlah penduduk Provinsi Papua. Sementara itu, angka

garis kemiskinan di Provinsi Papua pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 355.380 per kapita

per bulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp 40.355 per kapita per bulan jika

dibandingkan dengan posisi per Maret 2013 yang tercatat sebesar Rp 315.025 per kapita per

bulan.

Masih rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) jika dibandingkan dengan angka

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Papua menjadi salah satu faktor yang dapat

mengurangi kesejahteraan masyarakat. Namun begitu, peningkatan UMR tidak semena-mena

dapat dilakukan. Sehingga kedepan, pemerintah perlu menerapkan suatu kebijakan yang

komprehensif guna menghilangkan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Papua.

Tabel 51. Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Di Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua diolah

2014

Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar

Jumlah Penduduk Miskin 944,800 946,400 966,600 976,400 1,017,400 1,057,980 924,410

Presentase Penduduk Miskin 31.98% 31.24% 31.11% 30.66% 31.13% 31.53% 30.05%

Garis Kemiskinan 276,116 280,302 284,388 297,502 315,025 339,096 355,380

Perkotaan 314,606 320,321 321,228 344,415 362,401 387,789 404,944

Pedesaan 262,626 266,271 271,431 281,022 298,395 322,079 338,206

Kemiskinan2011 2012 2013

Grafik 55. Perkembangan UMR Prov. Papua Grafik 54. Perkembangan Penduduk Miskin Prov. Papua

Page 92: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 72

3.2. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat hingga Maret 2014 tercatat sebanyak

229.430 Jiwa atau sebanyak 27,13% dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barat, angka

tersebut mengalami kenaikan dibandingkan posisi Maret 2013 yang tercatat sebanyak

224.273 Jiwa atau sebanyak 26,67% dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barat.

Peningkatan ketersediaan lapangan kerja di Provinsi Papua Barat ternyata belum mampu

menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat Provinsi Papua Barat masih banyak yang bekerja di tingkat buruh kasar dimana

penghasilannya masih lebih rendah dari angka garis kemiskinan yang ditetapkan. Oleh karena

itu, program peningkatan kualitas SDM di Provinsi Papua Barat mutlak diperlukan.

Sementara itu, angka garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat pada bulan Maret 2014

sebesar Rp 397.662 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp 33.732 per

kapita per bulan jika dibandingkan dengan posisi per Maret 2013 yang tercatat sebesar Rp

363.930 per kapita per bulan. Meningkatnya angka garis kemiskinan yang cukup signifikan

disinyalir disebabkan oleh meningkatnya harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) jika dibandingkan dengan angka

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi

kesejahteraan masyarakat.

Tabel 52. Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Di Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat diolah

2014

Maret September Maret September Maret September Maret

Jumlah Penduduk Miskin 249,838 227,118 229,989 223,241 224,273 234,230 229,430

Presentase Penduduk Miskin 31.92% 28.53% 28.20% 27.04% 26.67% 27.14% 27.13%

Garis Kemiskinan 318,796 334,449 333,485 354,626 363,930 397,003 397,662

Perkotaan 342,709 356,222 349,678 374,382 382,905 414,900 416,158

Pedesaan 311,737 325,128 326,613 346,157 355,839 389,163 389,812

2012 2013Uraian

2011

Grafik 56. Perkembangan Penduduk Miskin Papua Barat Grafik 57. Perkembangan UMR Papua Barat

Page 93: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 73

BAB 7.

OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN INFLASI

I. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua

Berdasarkan perkembangan informasi serta indikator terkini, sepanjang tahun 2014

perekonomian Provinsi Papua diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif

sebesar 5,52%±1% (yoy), angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan

pertumbuhan selama tahun 2013 sebesar 14,83% (yoy). Adapun pada triwulan III-2014

pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,93% (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi yang masih positif didorong oleh tingginya

kontribusi dari komponen konsumsi (khususnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah) dan

investasi. Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi yang positif didorong oleh

kontribusi dari sektor jasa-jasa, pertanian, dan angkutan & komunikasi.

Tabel 53. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua

1.1.1 Sisi Permintaan

Pada triwulan III-2014, tingkat konsumsi (rumah tangga dan Pemda) diperkirakan akan

meningkat seiring dengan pelaksanaan pilpres 2014 serta memasuki bulan suci ramadhan

dan perayaan hari idul fitri bagi umat muslim yang merayakan., Sementara untuk konsumsi

Pemda juga diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan semakin mendekatnya

akhir tahun dimana secara seasonal, realisasi pembayaran proyek ataupun belanja

pemerintah lainnya juga akan mengalami peningkatan pada triwulan __-IV setiap tahunnya.

Selain itu, pencairan gaji ke 13 bagi PNS, TNI dan Polri pada bulan Juli-Agustus 2014 juga

dapat turut mendorong tingginya angka konsumsi pada triwulan III-2014. Di sisi lain,

persiapan dan pelaksanaan sail raja ampat serta penyaluran dana perimbangan yang berasal

dari Pemerintah Pusat kepada seluruh Pemda yang terdapat di wilayah Papua diperkirakan

mayoritas akan disalurkan pada triwulan III-2014. Hal tersebut diprediksi juga dapat

mendorong bertumbuhnya kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan yang akan datang.

1 2 3 4 1 21. Pertanian 4.96 6.76 3.63 10.0 6.34 11.3 8.21 7.55 - 8.05 5.95 - 6.45 8.02 - 8.52

2. Pertambangan & Penggalian 31.83 -24.61 43.04 64.24 29.77 -28.52 0.44 -5.06 - -4.56 1.47 - 1.97 -7.4 - -6.9

3. Industri Pengolahan -1.77 0.94 5.16 4.91 2.33 13.34 11.57 8.42 - 8.92 8.78 - 9.28 10.32 - 10.82

4. Listrik, Gas & Air Bersih 6.58 8.08 9.26 8.41 8.10 10.37 7.22 9.14 - 9.64 10.38 - 10.88 9.14 - 9.64

5. Bangunan 7.30 9.84 4.76 -1.11 4.79 11.09 7.39 5.60 - 6.10 11.18 - 11.68 8.68 - 9.18

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 13.66 11.82 8.68 7.41 10.25 9.87 10.82 8.42 - 8.92 11.40 - 11.90 10.00 - 10.50

7. Angkutan & Komunikasi 9.58 9.07 7.64 8.26 8.61 13.24 12.04 9.66 - 10.16 10.05 - 10.55 11.05 - 11.55

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 17.43 12.32 14.92 23.08 16.97 17.77 14.81 13.85 - 14.35 14.75 - 15.25 15.06 - 15.56

9. Jasa - jasa 19.77 15.07 15.15 10.44 14.67 18.89 19.14 16.60 - 17.10 15.66 - 16.16 17.27 - 17.77

PDRB 16.22 -0.05 17.98 23.86 14.83 0.13 9.09 4.63 - 5.13 7.36 - 7.86 5.22 - 5.72

20132013

2014Sektor Ekonomi

3P 4P2014P

PA

PU

A

yo

y (

%)

Page 94: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 74

Komponen Investasi di triwulan III-2014 diperkirakan juga akan mengalami pertumbuhan

yang cukup signifikan. Adanya realisasi proyek investasi baik yang sedang berjalan maupun

yang baru akan mulai dilaksanakan pada triwulan III-2014, dinilai mampu memberi kontribusi

yang besar bagi kinerja investasi pada triwulan yang akan datang. Selain itu, dengan

disahkannya Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan

kegiatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) pada tahun 2020, diperkirakan juga akan

mendorong kegiatan investasi dalam beberapa waktu kedepan.

Tabel 54. Daftar Proyek Investasi yang Sedang dilakukan di Provinsi Papua

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua

1.1.2 Sisi Penawaran

Dari sisi Sektoral, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2014 diperkirakan akan

ditopang oleh kontribusi dari sektor jasa-jasa seiring tingginya kinerja perusahaan disektor

jasa-jasa serta adanya realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akibat

adanya kenaikan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sebagai informasi, pada tahun

2014 Pemerintah Provinsi menargetkan belanja daerah senilai Rp 11,21 triliun atau

mengalami peningkatan sebesar 24,70% (yoy) dibandingkan tahun 2013, hal tersebut

menjadi suatu pemacu utama bagi sektor jasa-jasa di Papua untuk dapat tumbuh lebih tinggi

dari tahun sebelumnya.

Sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor usaha utama di Provinsi Papua

akan kembali mulai menggeliat.Hal ini sejalan dengan.telah diperolehnya izin untuk

melakukan ekspor bagi salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia setelah pada

semester I sempat terhenti. Namun demikian, pada triwulan III-2014, kinerja sektor

pertambangan Papua diprediksi masih akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal

tersebut dapat terjadi karena aktivitas ekspor baru diizinkan pada bulan Agustus, sehingga

kegiatan produksi perusahaan sepanjang dinilai belum beroperasi secara optimal karena

masih adanya akumulasi persediaan yang cukup besar dari periode sebelumnya. Selain itu,

Page 95: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 75

tingginya pencapaian kinerja sektor pertambangan pada triwulan yang sama tahun

sebelumnya mengakibatkan pertumbuhan tahunan pada triwulan III-2014 terlihat kecil.

Pada triwulan yang akan datang, sektor pertanian diprediksi akan tetap tumbuh seiring

beberapa sentra produksi pertanian di wilayah Papua yang sudah memasuki masa panen

serta semakin membaiknya kondisi cuaca untuk mendukung usaha tersebut. Sementara itu,

Sektor angkutan & komunikasi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah

dibandingkan dengan periode sebelumnya akibat telah berlalunya penyelenggaraan Pemilu

Legislatif maupun Presiden. Kontribusi yang positif dari kinerja sektor angkutan & komunikasi

akan tetap berlanjut di triwulan III seiring dengan masuknya periode high season di sektor

transportasi menyambut libur sekolah dan libur lebaran. Sementara itu, sektor PHR pada

triwulan yang akan datang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang melambat dari

triwulan sebelumnya seiring belum adanya event maupun acara lain yang memiliki skala yang

cukup besar pada triwulan III-2014.

1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2014, perekonomian Provinsi Papua Barat diperkirakan masih akan

mengalami pertumbuhan tahunan yang positif sebesar 6,91%±1% (yoy), angka tersebut lebih

rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan selama tahun 2013 sebesar 9,30%

(yoy). Adapun pada triwulan III-2014 pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua Barat

diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,96% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi

yang masih positif didorong oleh tingginya kontribusi dari komponen konsumsi (khususnya

konsumsi rumah tangga dan pemerintah), komponen investasi dan ekspor. Sedangkan dari

sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh tingginya kontribusi dari sektor industri

pengolahan, jasa-jasa dan bangunan.

Tabel 55. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat

Ekspektasi lebih tingginya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2014 dibandingkan

dengan pencapaian pada beberapa triwulan sebelumnya didorong oleh beberapa faktor. Dari

1 2 3 4 1 21. Pertanian 2.41 3.78 5.84 2.12 3.52 0.97 1.36 1.76 - 1.96 2.82 - 3.32 1.58 - 2.08

2. Pertambangan & Penggalian -3.88 -0.93 2.84 2.99 0.19 1.78 2.25 1.67 - 1.87 0.78 - 1.28 1.47 - 1.97

3. Industri Pengolahan 13.41 -0.79 9.58 28.23 12.19 -3.25 9.86 10.89 - 11.09 10.17 - 10.67 6.71 - 7.21

4. Listrik, Gas & Air Bersih 8.67 9.65 9.45 8.33 9.02 8.33 8.65 8.28 - 8.48 8.60 - 9.10 8.32 - 8.82

5. Bangunan 12.03 11.51 11.31 10.73 11.37 15.75 14.45 12.60 - 12.80 13.73 - 14.23 13.95 - 14.45

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 12.51 12.78 11.11 10.75 11.76 9.39 9.11 11.23 - 11.43 11.91 - 12.41 10.29 - 10.79

7. Angkutan & Komunikasi 10.27 11.12 10.65 8.91 10.22 9.30 9.29 10.14 - 10.34 10.11 - 10.61 9.57 - 10.07

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 10.91 13.20 9.57 14.84 12.16 2.14 1.11 6.15 - 6.35 7.72 - 8.22 4.24 - 4.74

9. Jasa - jasa 10.71 10.94 7.43 6.19 8.69 5.75 7.54 8.98 - 9.18 13.21 - 13.71 8.86 - 9.36

PDRB 9.54 3.47 8.52 15.74 9.29 1.40 7.79 8.66 - 8.86 9.03 - 9.53 6.61 - 7.11

20132013

2014Sektor Ekonomi

3P 4P2014P

PA

PU

A B

AR

AT

yo

y (

%)

Page 96: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 76

Sisi Permintaan, kinerja ekspor Papua Barat diprediksi akan mengalami perbaikan yang

signifikan jika dibandingkan pencapaian kinerja pada periode sebelumnya. Hal tersebut

terjadi seiring mulai meningkatnya ekspor Migas dari Papua Barat pasca dicapainya

kesepakatan negosiasi kontrak penjualan gas alam ke salah satu konsumen di China. Selain

itu, permintaan masyarakat yang semakin meningkat selama bulan ramadhan dan

menyambut idul fitri, juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi penawaran, sektor industri pengolahan diprediksi akan menunjukan

pertumbuhan kinerja yang signifikan. Hal tersebut terjadi seiring sudah dimulainya kembali

ekspor migas kepada salah satu konsumen besarnya di Fujian (China) yang dapat memacu

perusahaan untuk meningkatkan hasil produksinya. Sektor jasa-jasa diprediksi dapat tumbuh

cukup signifikan seiring adanya kenaikan APBD Provinsi Papua Barat yang cukup signifikan

pada tahun 2014. Sektor Bangunan juga diprediksi akan tumbuh signifikan seiring dengan

adanya beberapa proyek seperti: dimulainya pembangunan pabrik semen di Manokwari,

persiapan pembangunan fasilitas produksi migas baru, pembangunan gedung kantor

pemerintahan seiring adanya pemekaran beberapa kota/kabupaten baru, dan dimulainya

pembagunan beberapa proyek pemerintah di Papua Barat serta pembangunan infrastruktur

mendukung menyambut sail raja ampat.

Tabel 56. Daftar Proyek Investasi yang Sedang dilakukan di Provinsi Papua

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua

II. PROSPEK INFLASI

2.1. Inflasi Provinsi Papua

Pada triwulan III-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua diperkirakan berada level 4,53 ±

1% (yoy). Pencapaian inflasi di Provinsi Papua pada triwulan mendatang disinyalir akan lebih

rendah dibanding pencapaian pada triwulan sebelumnya seiring dengan telah hilangnya

pengaruh kenaikan bbm bersumbsidi pada inflasi tahunan yang didukung oleh relatif

membaiknya kondisi cuaca serta terjaganya kelancaran distribusi barang maupun produksi

beberapa komoditas bahan makanan. Namun demikian, pada triwulan III-2014, terdapat

beberapa potensi ancaman yang dapat meningkatkan inflasi ke level yang lebih tinggi dari

prediksi sebelumnya seperti adanya dampak dari adanya pembatasan penjualan bahan bakar

bersubsidi yang terjadi di kota-kota besar, adanya kenaikan TDL serta potensi terjadinya

kemarau parah “el nino” yang dapat menyebabkan terhambatnya pasokan maupun produksi

Page 97: Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua ... · Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA

Kajian Ekonomi Regional Triwulan II-2014

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT 77

beberapa komoditas bahanan ke wilayah Papua.

Sampai dengan akhir tahun 2014, Provinsi Papua diperkirakan akan mengalami inflasi

tahunan sebesar 4,55% (yoy). Pencapaian inflasi Provinsi Papua pada tahun 2014 secara

optimis berada dalam rentang target yang telah ditetapkan, tentunya dengan catatan bahwa

seluruh harga barang yang diatur oleh Pemerintah (administred price) serta kelancaran

pasokan distribusi barang ke Papua tidak mengalami perubahan maupun gangguan yang

signifikan.

2.2. Inflasi Provinsi Papua Barat

Pada triwulan III-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua Barat diperkirakan berada level

4,28 ± 1% (yoy). Pencapaian inflasi di Provinsi Papua Barat pada triwulan mendatang dinilai

cukup moderat seiring semakin lancarnya aktivitas pendistribusian barang-barang kebutuhan

ke wilayah Papua Barat. Disamping itu, adanya program Pemerintah Daerah yang

menggalakan sektor pertanian di Papua Barat (khususnya Manokwari) menjadi salah satu

faktor yang dapat menekan inflasi pada triwulan yang akan datang.

Sampai dengan akhir tahun 2014, Provinsi Papua Barat diperkirakan akan mengalami

inflasi tahunan sebesar 4,63% (yoy). Akan dibukanya salah satu retailer besar di wilayah

Papua Barat juga diprediksi dapat mempengaruhi pencapaian inflasi di Provinsi Papua Barat

pada tahun 2014. Namun demikian, adanya potensi hambatan seiring adanya wacana untuk

meningkatkan fasilitas pelabuhan di beberapa daerah di Papua Barat tetap perlu diwaspadai

sebagai suatu faktor yang mengganggu kelancaran distribusi selama proses pembangunan

dilakukan.