I. DEFINISI KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ... · Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20

6 | INVESTOR DAILY SELASA 15 OKTOBER 2019

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32/2014”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN TAMBAHAN INFORMASI PENTING LAINNYA, JIKA ADA, SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (HARI) KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB PERSEROAN (“INFORMASI TAMBAHAN”). KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI TAMBAHAN MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

PT Indosat TbkBerkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor PusatJl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat, 10110.

Website: www.indosatooredoo.com

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

(“RUPSLB”)Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK 32”), dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Indosat Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan RUPSLB yang diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 21 November 2019Tempat : Gedung Indosat Ooredoo Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta 10110

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah :a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”PT KSEI”), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian

atau Perusahaan Efek pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.Pemanggilan untuk RUPSLB akan diumumkan paling tidak pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2019.Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara RUPSLB tersebut wajib disampaikan ke Direksi Perseroan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan POJK 32 yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 23 Oktober 2019.

Jakarta, 15 Oktober 2019PT INDOSAT TBK

Direksi

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PERSEROAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN RENCANA TRANSAKSI DALAM WAKTU DEKAT ATAU DALAM JUMLAH YANG SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI. WAKTU PELAKSANAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN DARI TRANSAKSI AKAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA PADA KONDISI PASAR DI INDONESIA DAN DI LUAR INDONESIA PADA WAKTU RENCANA TRANSAKSI DILAKSANAKAN.

I. DEFINISIAkuntan Publik : Kantor Akuntan Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan selaku auditor

independen, yang melakukan penelaahan terbatas atas Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

Bapepam – LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal.

Biro Administrasi Efek

: PT EDI Indonesia yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.

Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

DPS : Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 29 Oktober 2019.

Grup Ooredoo : Ooredoo dan termasuk Ooredoo Q.P.S.C dan seluruh entitas anak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ooredoo Q.P.S.C.

Keterbukaan Informasi

: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan OJK No. 32/2014.

Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

Laporan Keuangan Perseroan

: Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang telah ditelaah secara terbatas (limited review) oleh Akuntan Publik.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Menara Yang Dijual

: 3.100 menara telekomunikasi milik Perseroan (“Tower”).

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang telah melaksanakan tugas secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ooredoo : Ooredoo Asia Pte., Ltd. dahulu Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte., Ltd.Para Pemenang : Para pemenang lelang terbuka atas Rencana Transaksi (sebagaimana

didefinisikan dibawah) yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) dan PT Dayamitra Telekomunikasi (“Dayamitra”).

Pemegang Saham Perseroan

: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.

Penilai Independen

: Martokoesoemo Pakpahan & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik, yang berdiri secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1310/KM.1/2009 tanggal 20 November 2009 yang terakhir mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 440/KM.1/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-34/PM.2/2018.

Peraturan No. IX.E.2

: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan OJK No. 31/2015

: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan : PT Indosat Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Gambir, Jakarta Pusat.

Rencana Transaksi

: Rencana Perseroan untuk menjual Tower Yang Dijual kepada Para Pemenang dengan nilai transaksi sebesar Rp 6.393.861.000.000,00, untuk menyewa kembali Tower Yang Dijual dari Para Pemenang secara berkelanjutan dan meyewakan bidang-bidang tanah Perseroan kepada Para Pemenang.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.Perjanjian Jual Beli Protelindo

: Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Protelindo pada tanggal 14 Oktober 2019.

Perjanjian Jual Beli Dayamitra

: Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Dayamitra pada tanggal 14 Oktober 2019.

Perjanjian Induk Sewa Tower Protelindo

: Perjanjian Induk Sewa Tower (Master Tower Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Protelindo pada tanggal 14 Oktober 2019.

Perjanjian Induk Sewa Tower Dayamitra

: Perjanjian Induk Sewa Tower (Master Tower Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Dayamitra pada tanggal 14 Oktober 2019.

Perjanjian Induk Sewa Tanah Protelindo

: Perjanjian Induk Sewa Tanah (Master Land Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Protelindo pada tanggal 14 Oktober 2019.

Perjanjian Induk Sewa Tanah Dayamitra

: Perjanjian Induk Sewa Tanah (Master Land Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Dayamitra pada tanggal 14 Oktober 2019.

II. PENDAHULUANKeterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Protelindo, Perjanjian Jual Beli Dayamitra, Perjanjian Induk Sewa Tower Protelindo, Perjanjian Induk Sewa Tower Dayamitra, Perjanjian Induk Sewa Tanah Protelindo dan Perjanjian Induk Sewa Tanah Dayamitra.Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar-besarnya Rp 6.393.861.000.000,00 atau lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp 5.887.597.710.263,00 sehingga Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 yang pelaksanaannya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan.Pelaksanaan Rencana Transaksi didasarkan pada beberapa syarat-syarat pendahuluan, diantaranya para pihak diwajibkan mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Transaksi. Syarat-syarat pendahuluan ini harus dipenuhi oleh para pihak paling lambat pada saat penutupan Rencana Transaksi, yang dijadwalkan paling lambat pada tanggal 16 Desember 2019.Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSIA. RENCANA TRANSAKSI1. Alasan dan Latar Belakang Rencana TransaksiPerseroan menginisiasi rencana investasi yang signifikan pada tahun 2018-2019, untuk mendukung pertumbuhan pasar dan tujuan transformasi.Untuk mempercepat rencana investasi Perseroan menginisiasi proyek untuk mengevaluasi kontribusi yang dapat dapat dicapai dari penjualan tower untuk memenuhi persyaratan ini, dengan tujuan untuk menyelesaikan transaksi selama tahun 2019. Setelah evaluasi yang ekstensif, Perseroan mengadopsi model transaksi Sale & Leaseback untuk 3.100 tower yang terbagi menjadi dua paket yang seimbang (2.100 dan 1.000 tower) dengan tujuan untuk memanfaatkan nilai tower, menghasilkan uang tunai secara anorganik, dan meningkatkan kemampuan peminjaman dengan mengendurkan persyaratan keuangan.2. Manfaat Rencana Transaksi bagi PerseroanTujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Rencana Transaksi, antara lain adalah untuk:(a) Meningkatkan dana yang tersedia untuk mendukung persyaratan investasi Perseroan;(b) Mempercepat tujuan Perseroan memberikan layanan pelanggan yang ditingkatkan; dan(c) Mengoptimalkan struktur modal Perseroan.Dengan mempertimbangkan manfaat yang tercantum di atas, yang diharapkan akan dicapai oleh Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, dan Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen untuk menilai kewajaran dari Transaksi Material ini (disediakan pada bagian B dari Pengungkapan Informasi ini), maka Perseroan bermaksud untuk menjalankan Rencana Transaksi ini.3. Proses Lelang KompetitifRencana Transaksi tercapai sebagai kesimpulan dari proses penawaran kompetitif yang diikuti oleh beberapa perusahaan yang berpartisipasi4. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi a. Obyek

3.100 tower telekomunikasi milik Perseroan. b. Nilai Rencana Transaksi

Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar-besarnya Rp 6.393.861.000.000,00 atau setara dengan 54,30% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 30 June 2019.

c. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi(i) Perseroan• Keterangan Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.55 tanggal 10 November 1967 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24.Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.3, tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-0028544.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 24 Mei 2019.Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “ISAT”.Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha bidang informasi dan komunikasi; perdagangan besar; aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya; dan/ atau aktivitas keuangan.

• Struktur Permodalan dan Kepemilikan PerseroanPada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:Modal Dasar : 2.000.000.000.000Modal Ditempatkan : 543.393.350.000Modal Disetor : 543.393.350.000 Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut.

Keterangan Persentase (%)(a) Ooredoo Asia Pte Ltd 65,00(b) Negara Republik Indonesia 14,29(c) Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) 20,71

Total 100,00

• Pengurusan dan Pengawasan PerseroanPada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:Dewan KomisarisKomisaris Utama : Waleed Mohamed Ebrahim AlsayedKomisaris : Hans Anthony KuropatwaKomisaris : Hilal Suleiman MalawiKomisaris : Heru PambudiKomisaris : Afini BoerKomisaris : Andrew Tor Oddvar KvålsethKomisaris : Chris KanterKomisaris Independen : Syed Maqbul QuaderKomisaris Independen : Elisa LumbantoruanKomisaris Independen : Wijayanto SamirinDireksiDirektur Utama : Ahmad Abdulaziz A A Al-NeamaDirektur : Eyas Naif Saleh AssafDirektur : Arief Musta’inDirektur : Vikram SinhaDirektur Independen : Irsyad Sahroni

(ii) Para PemenangProtelindo• Keterangan Umum

Protelindo merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 2, tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003, dan Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang UUWDP dengan TDP No. 10.11.1.52.09017 dan Agenda Pendaftaran No. 025/BH.10.11/1/2003 tanggal 15 Januari 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095. Anggaran Dasar Protelindo telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Protelindo berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat dan memiliki kantor cabang di Menara BCA, Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia, dengan nomor telepon (62-21) 2358 5500 dan nomor faksimili (62-21) 2358 6446.

• Struktur Permodalan dan Kepemilikan

KeteranganNilai Nominal Rp100 Setiap Saham

%Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhPT Sarana Menara Nusantara Tbk 3.322.620.186 332.262.018.600 99,9997Ferdinandus Aming Santoso 1 100 0,0003Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.322.620.187 333.262.018.700 100

• Pengurusan dan Pengawasan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo adalah sebagai berikut:Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo adalah sebagai berikut:Dewan Komisaris:Komisaris Utama : Ario WibisonoKomisaris : Kenny HarjoKomisaris Independen : Kusmayanto Kadiman

Direksi:Direktur Utama : Ferdinandus Aming SantosoWakil Direktur Utama : Adam GifariWakil Direktur Utama : Stephen Duffus WeissDirektur : Eko Santoso HadiprodjoDirektur : Indra GunawanDirektur Independen : Rinaldy Santosa

Dayamitra• Keterangan Umum

PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Sampai dengan saat ini, Mitratel telah mengelola lebih dari 13.700 tower telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah dan melayani semua operator seluler di Indonesia.

• Struktur Permodalan dan Kepemilikan - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 99,99%- Danang Baskoro Dwinugroho 0,01%

• Pengurusan dan Pengawasan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Dayamitra adalah sebagai berikut:Dewan Komisariso Edwin Aristiawan (Komisaris Utama)o Setyanto Hantoro (Komisaris)o Bastian Sembiring (Komisaris)Direksio Herlan Wijanarko (Direktur Utama)o Rakhmad Tunggal Afifuddin (Direktur Bisnis)o Theodorus Ardi Hartoko (Direktur Operasi & IT)o Ian Sigit Kurniawan (Direktur Keuangan)

B. Dokumen Rencana Transaksia. Perjanjian Jual Beli Protelindo(i) Para Pihak:

(a) Perseroan sebagai penjual; dan(b) Protelindo sebagai pembeli.

(ii) Kewajiban Para Pihak:(a) Kewajiban Protelindo: membayar harga pembelian kepada Perseroan pada saat

penutupan Rencana Transaksi, yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2019.(b) Kewajiban Perseroan: menjual sejumlah 1.000 dari Tower Yang Dijual kepada

Protelindo.(iii) Syarat Pendahuluan:

Diantaranya, para pihak untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Transaksi.

(iv) Penyelesaian Transaksi:Penyelesaian Rencana Transaksi akan dilaksanakan pada hari kerja ke-3 sesudah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi atau dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan.

(v) Pengakhiran:Perjanjian Jual Beli Protelindo dapat diakhiri kapanpun sebelum penutupan antara lain:(a) berdasarkan persetujuan tertulis dari penjual dan pembeli sebelum Tanggal Batas

Waktu Akhir (sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dibawah ini); (b) dengan sendirinya, jika penutupan tidak terjadi pada atau sebelum tanggal

16 Desember 2019 atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak (dalam setiap hal, disebut sebagai “Tanggal Batas Waktu Akhir”);

(c) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika suatu badan pemerintahan yang berkompeten menolak memberikan persetujuan yang wajib diperoleh agar dapat melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini atau mengeluarkan suatu penetapan, perintah atau keputusan pelarangan/pelaksanaan tertentu, atau mengambil tindakan lain yang, dalam hal itu, membuat tidak sah atau melarang atau mencegah terlaksananya transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini;

(d) oleh penjual, jika pembeli gagal untuk mematuhi, atau pembeli dianggap oleh setiap lembaga pemerintahan sebagai tidak mematuhi Peraturan Tower dan setiap kegagalan atau ketidakpatuhan oleh pembeli yang dapat menghalangi penutupan; atau

(e) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap salah satu dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jamlnan, perjanjian-perjanjian atau janji-janji yang tercantum dalam perjanjian ini oleh pihak yang lain.

(vi) Hukum yang Berlaku:Hukum negara Republik Indonesia.

(vii) Penyelesaian Perselisihan:Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI).

b. Perjanjian Jual Beli Dayamitra(i) Para Pihak:

(a) Perseroan sebagai penjual; dan(b) Dayamitra sebagai pembeli.

(ii) Kewajiban Para Pihak:(a) Kewajiban Perseroan: menjual sejumlah 2.100 dari tower Yang Dijual kepada

Dayamitra.(b) Kewajiban Dayamitra: membayar harga pembelian kepada Perseroan pada saat

penutupan Rencana Transaksi, yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2019.(iii) Syarat Pendahuluan:

Diantaranya, para pihak untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Transaksi.

(iv) Penyelesaian Transaksi:Penyelesaian Rencana Transaksi akan dilaksanakan pada hari kerja ke-3 sesudah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi atau dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan.

(v) Pengakhiran:Perjanjian Jual Beli Dayamitra dapat diakhiri kapanpun sebelum penutupan antara lain:(a) berdasarkan persetujuan tertulis dari penjual dan pembeli sebelum Tanggal Batas

Waktu Akhir (sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dibawah ini); (b) dengan sendirinya, jika penutupan tidak terjadi pada atau sebelum tanggal

16 Desember 2019 atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak (dalam setiap hal, disebut sebagai “Tanggal Batas Waktu Akhir”);

(c) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika suatu badan pemerintahan yang berkompeten menolak memberikan persetujuan yang wajib diperoleh agar dapat melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini atau mengeluarkan suatu penetapan, perintah atau keputusan pelarangan/pelaksanaan tertentu, atau mengambil tindakan lain yang, dalam hal itu, membuat tidak sah atau melarang atau mencegah terlaksananya transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini;

(d) oleh penjual, jika pembeli gagal untuk mematuhi, atau pembeli dianggap oleh setiap lembaga pemerintahan sebagai tidak mematuhi, Peraturan Tower dan setiap kegagalan atau ketidakpatuhan oleh pembeli menghalangi penutupan; atau

(e) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap salah satu dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jamlnan, perjanjian-perjanjian atau janji-janji yang tercantum dalam perjanjian ini oleh pihak yang lain.

(vi) Hukum yang Berlaku:Hukum negara Republik Indonesia.

(vii) Penyelesaian Perselisihan:Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI).

c. Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo(i) Para Pihak:

(a) Perseroan sebagai penyewa; dan(b) Protelindo sebagai pemberi sewa.

(ii) Obyek Sewa:1.000 dari Tower Yang Disewa (“Obyek Sewa”).

(iii) Ruang Lingkup:Protelindo telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Perseroan, dan Perseroan telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo dan dalam perjanjian sewa tower yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tower”).

(iv) Jangka Waktu:Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal penutupan Perjanjian Jual Beli Protelindo dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

(v) Kewajiban Para Pihak:(a) Kewajiban Perseroan: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka

waktu sewa.(b) Kewajiban Protelindo: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Perseroan selama

jangka waktu sewa.(vi) Pengakhiran:

Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Tower yang relevan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Protelindo dalam hal terjadi salah satu peristiwa berikut ini:(a) Protelindo telah secara material melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan

Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo dan/atau Perjanjian Sewa Tower dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran material tersebut;

(b) Penundaan pelaksanaan Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo dan/atau Perjanjian Sewa Tower dalam hal terjadi keadaan kahar yang berkelanjutan dalam waktu lebih dari 2 bulan;

(c) Jika peralatan yang ada harus dibongkar karena berakhirnya masa sewa sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa Tower dan pembaruannya tidak dapat diperoleh; atau

(d) Jika terjadi kerusakan pada ruang sewa. (vii) Hukum yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia.(viii) Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI).

d. Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra(i) Para Pihak:

(a) Perseroan sebagai penyewa; dan(b) Dayamitra sebagai pemberi sewa.

(ii) Obyek Sewa:2.100 dari Tower Yang Disewa (“Obyek Sewa”).

(iii) Ruang Lingkup:Dayamitra telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Perseroan, dan Perseroan telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra dan dalam perjanjian sewa tower yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tower”).

(iv) Jangka Waktu:Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal penutupan Perjanjian Jual Beli Dayamitra dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

(v) Kewajiban Para Pihak:(a) Kewajiban Perseroan: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka

waktu sewa.(b) Kewajiban Dayamitra: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Perseroan selama

jangka waktu sewa.

(vi) Pengakhiran:Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Tower yang relevan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Dayamitra dalam hal terjadi salah satu peristiwa berikut ini:(a) Dayamitra telah secara material melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan

Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra dan/atau Perjanjian Sewa Tower dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran material tersebut;

(b) Penundaan pelaksanaan Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra dan/atau Perjanjian Sewa Tower dalam hal terjadi keadaan kahar yang berkelanjutan dalam waktu lebih dari 4 bulan;

(c) Dayamitra menjadi subyek dari suatu peristiwa kepailitan;(d) Jika peralatan yang ada harus dibongkar karena berakhirnya masa sewa sebelum

berakhirnya Perjanjian Sewa Tower dan pembaruannya tidak dapat diperoleh; atau(e) Jika terjadi kerusakan pada ruang sewa.

(vii) Hukum yang Berlaku:Hukum negara Republik Indonesia.

(viii) Penyelesaian Perselisihan:Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI).

e. Perjanjian lnduk Sewa Tanah Protelindo(i) Para Pihak:

(a) Perseroan sebagai pemberi sewa; dan(b) Protelindo sebagai penyewa.

(ii) Obyek Sewa:178 bidang tanah milik Perseroan (“Obyek Sewa”).

(iii) Ruang Lingkup:Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Protelindo, dan Protelindo telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tanah Protelindo dan dalam perjanjian sewa tanah yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tanah”).

(iv) Jangka Waktu:Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa Tanah dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

(v) Kewajiban Para Pihak:(a) Kewajiban Protelindo: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka

waktu sewa.(b) Kewajiban Perseroan: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Protelindo selama


(a) Oleh Protelindo, jika Perseroan melakukan pelanggaran material;(b) Oleh Perseroan, jika Protelindo melakukan pelanggaran material;(c) Berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah;(d) Berakhirnya jangka waktu sertifikat tanah; atau(e) Keadaan kahar.



f. Perjanjian lnduk Sewa Tanah Dayamitra(i) Para Pihak:

(a) Perseroan sebagai pemberi sewa; dan(b) Dayamitra sebagai penyewa.

(ii) Obyek Sewa:369 bidang tanah milik Perseroan (“Obyek Sewa”).

(iii) Ruang Lingkup:Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Dayamitra, dan Dayamitra telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tanah Dayamitra dan dalam perjanjian sewa tanah yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tanah”).

(iv) Jangka Waktu:Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa Tanah dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

(v) Kewajiban Para Pihak:(a) Kewajiban Dayamitra: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka

waktu sewa.(b) Kewajiban Perseroan: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Dayamitra selama


(a) Oleh Dayamitra, jika Perseroan melakukan pelanggaran material;(b) Oleh Perseroan, jika Dayamitra melakukan pelanggaran material;(c) Berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah;(d) Berakhirnya jangka waktu sertifikat tanah; atau(e) Keadaan kahar.



C. Rencana Transaksi Merupakan Transaksi MaterialNilai Rencana Transaksi adalah sebesar-besarnya Rp 6.393.861.000.000,00 atau lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu sebesar Rp 5.887.597.710.263,00 sehingga Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 yang pelaksanaannya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan.Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

IV. DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Rencana Transaksi memiliki dampak positif terhadap keuangan Perseroan dimana pelaksanaan Rencana Transaksi dapat menaikkan tingkat likuiditas dan solvabilitas keuangan Perseroan yang kemudian meningkatkan kemampuan pinjaman Perseroan.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

DARI PENILAI INDEPENDENSebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah meminta Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan (“KJPP-MPR”), penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Opini Kewajaran No.00042/0070-00/BS/06/00036/1/X//2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Pendapat Kewajaran Penilai Independen Atas Rencana Transaksi yaitu transaksi Sales and Lease Back sebanyak-banyaknya 3.100 Tower diluar equipment yang dimiliki Perseroan yang melekat pada Tower dan diluar tanah termpat berdirinya Tower yang dimiliki Perseroan dimana Tower dibangun yang diindikasikan sebagai transaksi material sebagaimana kriteria pada peraturan Bapepam LK IX.E.2.A. Ringkasan Laporan Penilaian Tower Yang DijualBerikut adalah ringkasan laporan penilaian adalah sebagai berikut:(A1) Ringkasan 2.100 Site TowerIdentifikasi Obyek PenilaianObyek penilaian dalam proposal ini meliputi 2.100 site Tower Telekomunikasi yang terletak di beberapa daerah wilayah Indonesia, diantaranya adalah : DKI Jakarta, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.Maksud dan Tujuan PenilaianPenugasan ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar atas obyek penilaian dimaksud per tanggal 30 Juni 2019 yang akan dipergunakan untuk Keperluan Jual-Beli. Sesuai dengan syarat pembatas dalam laporan ini oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.Standar PenilaianPenilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - Tahun 2018.Pendekatan PenilaianSesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), secara umum ada 3 (tiga) pendekatan di dalam melalukan penilaian aset dan liabilitas yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.Pemilihan pendekatan penilaian yang akan diterapkan sangat tergantung dari jenis property ketersediaan data. Mengingat obyek penilaian yang telah disebutkan di atas, maka pendekatan yang memungkinkan untuk digunakan adalah Pendekatan Pasar (Market Approach), Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach).1. Pendekatan PasarPendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.1).Dalam pendekatan pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.2).2. Pendekatan PendapatanPendekatan pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.1).Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak; misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.2).3. Pendekatan BiayaPendekatan biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari pada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.1).Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayar pembeli di pasar untuk aset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk aset yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, risiko atau faktor lainnya. Umumnya aset yang dinilai akan kurang menarik dikarenakan faktor usia atau sudah usang, dibandingkan dengan aset alternatif yang baru dibeli atau dibangun. Untuk hal ini, diperlukan penyesuaian karena adanya perbedaan biaya dengan aset alternatif, tergantung pada Dasar Nilai yang diperlukan. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.2).

Sesuai dengan jenis objek penilaian, tujuan penilaian dan ketersediaan data, maka dalam penilaian ini kami mengaplikasikan 3 (tiga) pendekatan tersebut di atas.Proses PenilaianProses penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:1. Membuat Lingkup Penugasan, yaitu merupakan dasar dalam pengaturan kesepakatan

penugasan penilaian, tingkat kedalaman investigasi, penentuan asumsi dan batasan penilaian (SPI 103-3.1).

2. Melaksanakan Implementasi, yaitu merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh Penilai meliputi tahapan Investigasi, penerapan pendekatan penilaian dan penyusunan kertas kerja penilaian (SPI 104-3.1).

3. Membuat Laporan Penilaian, yaitu suatu dokumen yang mencantumkan instruksi penugasan, tujuan dan dasar penilaian, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai (SPI 105-3.1).

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas1. Kami tidak melakukan verifikasi atas dokumen kepemilikan properti yang dinilai, maka kami

berasumsi bahwa status properti dalam kondisi kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa, dan tidak dijadikan jaminan hutang atau hipotik.

2. Dalam menyusun laporan kami mendasarkan pada data dan informasi lainnya yang diberikan manajemen Perseroan. Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari data dan informasi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Kami berasumsi bahwa semua data dan keterangan yang disampaikan oleh pemberi tugas adalah benar, tidak menyesatkan dan tidak ada yang disembunyikan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan direksi (surat representasi).

3. Dalam penilaian ini kami menggunakan pendapat konsultan independen untuk menentukan umur ekonomis dan kondisi Tower Telekomunikasi yang dinilai. Kebenaran dan keakuratan perhitungan umur ekonomis dan kondisi Tower yang dinilai merupakan tanggungjawab konsultan independen tersebut. (laporan konsultan independen mengenai umur ekonomis untuk masing-masing tower telekomunikasi yang dinila, terlampir).

4. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaanya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.

5. Operator tower mampu bekerja dan mengelola tower secara optimal seperti lazimnya operator tower pada umumnya.

6. Tidak ada perubahan peraturan pemerintah untuk usaha tower secara signifikan;7. Proyeksi pendapatan tower dibuat sesuai dengan sisa umur ekonomis yang ditetapkan oleh

konsultan independen.8. Proyeksi telah disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang berlaku untuk industri

sejenis.9. Tower telekomunikasi serta peralatan penunjang lain yang tercakup dalam penilaian berada

pada kondisi berjalan (going concern).10. Tower telekomunikasi yang dinilai merupakan satu kesatuan.11. Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan

pemberi tugas.12. Analisis, opini dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh

asumsi dan kondisi pembatas serta pernyataan dan catatan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen.

13. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak, berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

14. Kompensasi yang kami terima dari penugasan penilaian ini tidak dikaitkan dengan nilai yang dilaporkan atau didasarkan pada hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.

15. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, kami tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya sehubungan dengan properti yang dinilai.

16. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dan stempel perusahaan (corporate seal) dari KJPP MPR.

Kesimpulan Nilai Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4 point 20c ayat 1 dan 2 mengenai rekonsiliasi nilai yang menggunakan lebih dari satu pendekatan, kami menggunakan Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) yaitu dengan menetapkan faktor tertimbang (Weighting Factor) berdasarkan besarnya Indikasi Nilai yang didapatkan dari pendekatan yang digunakan, dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan dan membagi Indikasi Nilai masing-masing pendekatan dengan jumlah keseluruhan Indikasi Nilai yang didapatkan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan. Nilai dari Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) diperoleh dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan, maka didapatkan nilai sebagai berikut :

KETERANGAN JUMLAHIndikasi Nilai :- Pendekatan Pasar Rp 3.318.465.000.000- Pendekatan Pendapatan Rp 2.892.840.000.000- Pendekatan Biaya Rp 1.944.498.000.000

Rp 8.155.803.000.000Pembobotan- Pendekatan Pasar 40,69%- Pendekatan Pendapatan 35,47%- Pendekatan Biaya 23,84%

Bobot Nilai :- Pendekatan Pasar Rp 1.350.230.008.771- Pendekatan Pendapatan Rp 1.026.082.075.008- Pendekatan Biaya Rp 463.605.174.378

Nilai Pasar Setelah Pembobotan Rp 2.839.917.258.157Pembulatan Rp 2.839.917.000.000

Berdasarkan praktek penilaian yang normal dan berdasarkan perhitungan serta analisa yang di lakukan serta faktor lain yang berkaitan dengan penilaian dan berpedoman pada kondisi pembatas dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa representasi Nilai Pasar setelah pembobotan dari properti tersebut pada tanggal 30 Juni 2019 adalah :

Rp 2.839.917.000.000, -(DUA TRILIUN DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR

SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH)(A2) Ringkasan 1.000 Site TowerBerikut adalah ringkasan laporan penilaian adalah sebagai berikut:Identifikasi Obyek PenilaianObyek penilaian dalam proposal ini meliputi 1.000 site Tower Telekomunikasi yang terletak di beberapa daerah wilayah Indonesia, diantaranya adalah: DKI Jakarta, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.Maksud dan Tujuan PenilaianPenugasan ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar atas obyek penilaian dimaksud per tanggal 30 Juni 2019 yang akan dipergunakan untuk Keperluan Jual-Beli. Sesuai dengan syarat pembatas dalam laporan ini oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.Standar PenilaianPenilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - Tahun 2018.Pendekatan PenilaianSesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), secara umum ada 3 (tiga) pendekatan di dalam melalukan penilaian aset dan liabilitas yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.Pemilihan pendekatan penilaian yang akan diterapkan sangat tergantung dari jenis property ketersediaan data. Mengingat obyek penilaian yang telah disebutkan di atas, maka pendekatan yang memungkinkan untuk digunakan adalah Pendekatan Pasar (Market Approach), Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach).1. Pendekatan PasarPendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.1)Dalam pendekatan pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.2).2. Pendekatan PendapatanPendekatan pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.1).Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak; misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.2).3. Pendekatan BiayaPendekatan biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari pada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.1).Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayar pembeli di pasar untuk aset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk aset yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, risiko atau faktor lainnya. Umumnya aset yang dinilai akan kurang menarik dikarenakan faktor usia atau sudah usang, dibandingkan dengan aset alternatif yang baru dibeli atau dibangun. Untuk hal ini, diperlukan penyesuaian karena adanya perbedaan biaya dengan aset alternatif, tergantung pada Dasar Nilai yang diperlukan. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.2).Sesuai dengan jenis objek penilaian, tujuan penilaian dan ketersediaan data maka dalam penilaian ini kami mengaplikasikan 3 (tiga) Pendekatan tersebut di atas.Proses PenilaianProses penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:1. Membuat Lingkup Penugasan, yaitu merupakan dasar dalam pengaturan kesepakatan

penugasan penilaian, tingkat kedalaman investigasi, penentuan asumsi dan batasan penilaian (SPI 103-3.1).

2. Melaksanakan Implementasi, yaitu merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh Penilai meliputi tahapan Investigasi, penerapan pendekatan penilaian dan penyusunan kertas kerja penilaian (SPI 104-3.1).

3. Membuat Laporan Penilaian, yaitu suatu dokumen yang mencantumkan instruksi penugasan, tujuan dan dasar penilaian, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai (SPI 105-3.1).

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas1. Kami tidak melakukan verifikasi atas dokumen kepemilikan properti yang dinilai, maka kami

berasumsi bahwa status properti dalam kondisi kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa, dan tidak dijadikan jaminan hutang atau hipotik.

2. Dalam menyusun laporan kami mendasarkan pada data dan informasi lainnya yang diberikan manajemen Perseroan. Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari data dan informasi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Kami berasumsi bahwa semua data dan keterangan yang disampaikan oleh pemberi tugas adalah benar, tidak menyesatkan dan tidak ada yang disembunyikan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan direksi (surat representasi).

3. Dalam penilaian ini kami menggunakan pendapat konsultan independen untuk menentukan umur ekonomis dan kondisi Tower Telekomunikasi yang dinilai. Kebenaran dan keakuratan perhitungan umur ekonomis dan kondisi Tower yang dinilai merupakan tanggungjawab konsultan independen tersebut. (laporan konsultan independen mengenai umur ekonomis untuk masing-masing tower telekomunikasi yang dinila, terlampir).

4. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaanya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.

5. Operator tower mampu bekerja dan mengelola tower secara optimal seperti lazimnya operator tower pada umumnya.

6. Tidak ada perubahan peraturan pemerintah untuk usaha tower secara signifikan;7. Proyeksi pendapatan tower dibuat sesuai dengan sisa umur ekonomis yang ditetapkan oleh

konsultan independen.8. Proyeksi telah disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang berlaku untuk industri

sejenis.9. Tower telekomunikasi serta peralatan penunjang lain yang tercakup dalam penilaian berada

pada kondisi berjalan (going concern).10. Tower telekomunikasi yang dinilai merupakan satu kesatuan.11. Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan

pemberi tugas.12. Analisis, opini dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh

asumsi dan kondisi pembatas serta pernyataan dan catatan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen.

13. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak, berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

14. Kompensasi yang kami terima dari penugasan penilaian ini tidak dikaitkan dengan nilai yang dilaporkan atau didasarkan pada hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.

15. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, kami tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya sehubungan dengan properti yang dinilai.

16. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dan stempel perusahaan (corporate seal) dari KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan.

Kesimpulan Nilai Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4 point 20c ayat 1 dan 2 mengenai rekonsiliasi nilai yang menggunakan lebih dari satu pendekatan, kami menggunakan Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) yaitu dengan menetapkan faktor tertimbang (Weighting Factor) berdasarkan besarnya Indikasi Nilai yang didapatkan dari pendekatan yang digunakan, dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan dan membagi Indikasi Nilai masing-masing pendekatan dengan jumlah keseluruhan Indikasi Nilai yang didapatkan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan. Nilai dari Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) diperoleh dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan, maka didapatkan nilai sebagai berikut :

KETERANGAN JUMLAHIndikasi Nilai :- Pendekatan Pasar Rp 1.580.222.000.000- Pendekatan Pendapatan Rp 1.371.062.000.000- Pendekatan Biaya Rp 852.523.700.000

Rp 3.803.807.700.000Pembobotan- Pendekatan Pasar 41,54%- Pendekatan Pendapatan 36,04%- Pendekatan Biaya 22,41%

Bobot Nilai :- Pendekatan Pasar Rp 656.474.187.505- Pendekatan Pendapatan Rp 494.191.914.024- Pendekatan Biaya Rp 191.070.820.710

Nilai Pasar Setelah Pembobotan Rp 1.341.736.922.240Pembulatan Rp 1.341.737.000.000

Berdasarkan praktek penilaian yang normal dan berdasarkan perhitungan serta analisa yang di lakukan serta faktor lain yang berkaitan dengan penilaian dan berpedoman pada kondisi pembatas dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa representasi Nilai Pasar setelah pembobotan dari properti tersebut pada tanggal 30 Juni 2019 adalah :

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK

Rp 1.341.737.000.000, -(SATU TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU MILIAR

TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH)B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran adalah sebagai berikut:a) Pihak-pihak dalam Rencana TransaksiPT. Indosat TbkJl Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan PT. Indosat Tbk : Jl Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Sesuai dengan

Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang informasi dan komunikasi; pedagangan besar; aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya; dan/atau aktivitas keuangan dengan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut: Menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi; menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar; menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas ketenagakerjaan, dan penunjang usaha lainnya; menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan; dan melakukan kegiatan usaha penunjang untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama.

PT Dayamitra Telekomunikasi

: PT Dayamitra Telekomunikasi (“Mitratel”) merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi untuk menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi di wilayah Kalimantan. Pada awalnya, saham Mitratel dimiliki oleh beberapa perusahaan swasta nasional dan asing. Tetapi sejak 3 Desember 2004 seluruh saham Mitratel dimiliki oleh PT Telkom Tbk.Saat ini Mitratel memiliki 6 portofolio utama, yaitu tower portfolio, service solutions, dan digital services. Dengan dukungan dan kerjasama dari pelanggan dan mitra strategis, Mitratel terus berupaya mengembangkan layanannya selaras dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri telekomunikasi terkini dan bertransformasi melalui digital bisnis Mitratel untuk selalu memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.Alamat kantor: RT.06/RW.01, West Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jakarta 12710Dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi Mitratel bertindak sebagai “Pembeli I” dan “Pemberi Sewa I” untuk total 2100 Tower atau Batch 1.

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) didirikan pada tahun 2003 di Bandung, Jawa Barat. Perseroan merupakan pemilik dan operator tower independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia.Sampai dengan 31 Desember 2018, Protelindo telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 17.437 lokasi tower. Kegiatan usaha utama Protelindo adalah penyewaan ruang untuk lokasi tower yang dapat digunakan bersama kepada seluruh operator nirkabel besar di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang.Pada akhir 2018, Protelindo memiliki dan mengoperasikan sekitar 17.437 lokasi tower di Indonesia dengan lebih dari 28.319 penyewa. Portofolio tower Protelindo tersebar di seluruh Indonesia, terutama di area Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.Protelindo beroperasi secara independen dari operator komunikasi nirkabel dan memiliki pelanggan yang beragam yang mencakup para operator telekomunikasi besar di Indonesia:PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”), PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata”), PT Indosat Tbk (“Indosat”), dan PT Hutchison 3 Indonesia (“H3I”). Alamat kantor: Menara BCA 55th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 – Indonesia, Tel 02123585500, Fax 02123586446Dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi, Protelindo bertindak sebagai “Pembeli II” dan “Pemberi Sewa II” untuk total sebanyak 1.000 Tower atau batch 2.

b) Obyek Analisis Pendapat KewajaranRencana Perseroan melakukan penjualan sebanyak 3.100 Tower termasuk equipment yang melekat pada Aset Tower (diluar aset tanah tempat berdirinya Tower yang dimiliki Perseroan) kepada Pihak Ketiga yaitu Pembeli I sebanyak 2.100 Tower dan Pembeli II sebanyak 1.000 Tower serta melakukan penyewaan kembali sebanyak 3.100 Tower dari Pihak Ketiga sebagai pembeli Tower tersebut.c) Sifat Rencana Transaksi A. Transaksi Afiliasi dan Benturan KepentinganPenjualan Tower sebanyak 3.100 Tower tersebut dilakukan melalui proses tender yang sangat panjang dan dikoordinasikan oleh pihak penasehat keuangan dan atas dua pembeli berbeda yaitu Pembeli I sebanyak 2.100 Tower dan Pembeli II sebanyak 1.000 Tower yang keduanya merupakan pihak ketiga dan manajemen memastikan bahwa tidak adanya hubungan berelasi baik dari sisi kepemilikan saham, manajemen atau kepengurusan ataupun hubungan tidak langsung dalam struktur manajemen Perseroan dengan struktur manajemen dari Pembeli I dan Pembeli II secara vertikal dan horisontal. Selain itu dipastikan oleh manajemen bahwa Rencana Transaksi tersebut tidak memiliki unsur benturan kepentingan, dimana proses pelaksanaanya telah melalui prosedur sesuai prinsip good corporate governance, sebagaimana standar operasional dan prosedur Perseroan, sehingga proses penentuan pembeli dari calon pembeli diyakini telah melalui prosedur tender yang langsung diawasi oleh manajemen, sehingga manajemen memastikan tidak terdapat unsur benturan kepentingan atas hasil penentuan pembeli yang lolos seleksi. Dengan demikian, Rencana Transaksi penjualan dan penyewaan kembali Tower tersebut, disampaikan oleh Manajemen Perseroan dikategorikan sebagai bukanTransaksi Afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.I lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.B. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha UtamaRencana Transaksi yaitu penjualan Tower sebanyak-banyak 3.100 Tower yang dilakukan dalam waktu yang kurang lebih bersamaan (dalam bulan yang sama) terbagi atas a) penjualan sebanyak 2.100 Tower kepada Pembeli I dengan nilai penjualan sebesar Rp4.443.861.000.000 (empat triliun empat ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta Rupiah); dan b) penjualan sebanyak 1.000 Tower kepada Pembeli II dengan nilai penjualan sebesar Rp1.950.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), sehingga total nilai penjualan kotor yaitu sebesar Rp6.393.861.000.000 (enam triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta Rupiah). Rencana Nilai Transaksi sebesar Rp6.393.861.000.000 mencapai 54,30% dari total ekuitas Perseroan yang tercatat sebesar Rp11.775.196 juta (sebelas triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tidak Diaudit Perseroan per 30 Juni 2019 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sehingga Rencana Transaksi Perseroan dikategorikan sebagai Transaksi Material (diatas 50%), yang memerlukan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2.d) Tanggal Penilaian30 Juni 2019e) Tujuan Pendapat KewajaranMemberikan Pendapat Kewajaran terkait rencana penjualan sebanyak 3.100 Tower termasuk equipment yang melekat pada Aset Tower (diluar aset tanah tempat berdirinya Tower yang dimiliki Perseroan) kepada Pihak Ketiga yaitu Pembeli I sebanyak 2.100 Tower dan Pembeli II sebanyak 1.000 Tower serta melakukan penyewaan kembali sebanyak 3.100 Tower dari Pihak Ketiga sebagai pembeli Tower tersebut yang diindikasikan sebagai transaksi material sebagaimana kriteria pada peraturan Bapepam LK IX.E.2 sebagai transaksi material yang berkelanjutan.f) Tingkat kedalaman InvestigasiDalam hal proses investigasi yang akan dilakukan sebagaimana alur pengerjaan di atas dan informasi terkait Objek Pendapat Kewajaran, terdapat beberapa batasan yang digunakan :o KJPP MPR tidak melakukan uji tuntas (penuh) atas Objek Pendapat Kewajaran,

namun hanya uji kaji terbatas sesuai metodologi penyusunan Pendapat Kewajaran;

o Tidak melakukan Penilaian Saham Perseroan maupun Entitas Anak;o Tidak melakukan Studi Kelayakan Bisnis dan Keuangan;o Tidak melakukan Analisis dampak pajak;o Tidak melakukan penilaian properti tanah milik Perseroan, termasuk tanah di

lokasi Tower yang ditransaksikan;o Uji tuntas terbatas terhadap legalitas Perseroan; o Pengumpulan informasi dan data Perseroan untuk memperoleh kelengkapan

yang disesuaikan untuk keperluan analisis, termasuk proyeksi keuangan Perseroan (non linked).

g) Metodologi Analisis Rencana TransaksiAnalisis kewajaran Rencana Transaksi meliputi beberapa aspek sebagai metodologi penyusunan laporan Pendapat Kewajaran meliputi antara lain:o Analisis terhadap Rencana Transaksi, yang meliputi identifikasi dan hubungan

antara pihak – pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan;

o Analisis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek Perseroan, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan. Juga analisis kuantitatif yang meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan dan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan. Dalam analisis kuantitatif juga dilakukan analisis inkremental seperti kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan Perseroan serta melakukan analisis sensitivitas (sensitivity analysis) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan;

o Analisis terhadap nilai Rencana Transaksi;o Analisis atas faktor-faktor yang relevan, seperti analisis biaya dan pendapatan

yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain.

h) Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis KewajaranAsumsi o Tidak ada kejadian luar biasa, terkait peraturan pemerintah, makroekonomi

dan industri, dimasa yang akan datang yang bisa berpengaruh terhadap Objek Pendapat Kewajaran. Hasil uji kaji tuntas terbatas dengan maksud dan tujuan penugasan, sudah dapat memenuhi kebutuhan analisis secara kuantitatif;

o Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen terkait Objek Pendapat Kewajaran adalah benar;

o Tidak ada dispute pajak dan dispute hukum yang mungkin berpengaruh secara material terhadap opini yang disampaikan pada Laporan Pendapat Kewajaran.

o Bahwa warranty akan Wajib dicadangakan oleh Perseroan, dikarenakan adanya kemungkinan besar wajib dikembalikan kepada pembeli sesuai dengan Sales and Purchase Agreement.

Asumsi Khususo Dalam hal ini, tidak terdapat asumsi khusus yang digunakan dalam penyusunan

Pendapat Kewajaran terkait Objek Pendapat Kewajaran, kecuali dalam pelaksanaannya ditemukan kemudian sebagai asumsi yang dikategorikan sebagai asumsi khusus, sehingga akan dilakukan perubahan atau amandemen terhadap proposal ini.

i) Kesimpulan NilaiAnalisis kewajaran Nilai Rencana Transaksi adalah perbandingan antara Nilai Rencana Transaksi dengan hasil Penilaian atas Nilai Pasar Properti ditambah Nilai Pasar Wajar Kontrak Sewa ISAT untuk masing-masing Pembeli I dan Pembeli II adalah sebagai berikut:Untuk Pembeli IRencana Nilai Transaksi 2.100 Tower Rp 3.798.227.000.000Nilai Pasar Properti dan Nilai Pasar Wajar Kontrak Sewa ISAT – 2.100 Tower Rp 3.640.074.766.369

Perbandingan Nilai Rencana Transaksi (A) terhadap Hasil Penilaian Rencana Transaksi (B) = [A/B-1] % 4,34%

Untuk Pembeli IIRencana Nilai Transaksi 1.000 Tower Rp 1.750.300.000.000Nilai Pasar Properti dan Nilai Pasar Wajar Kontrak Sewa ISAT – 1.000 Tower Rp 1.728.758.623.311

Perbandingan Nilai Rencana Transaksi (A) terhadap Hasil Penilaian Rencana Transaksi (B) = [A/B-1] % 1,25%

j) Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana TransaksiDengan mempertimbangkan analisis kualitatif dan kuantitatif yaitu : o Alasan manajemen atas dilakukannya Rencana Transaksi; o Syarat dan kondisi dalam kesepakatan perjanjian penjualan dan penyewaan

kembali Tower;o Kajian atas Nilai Rencana Transaksi dengan hasil Penilaian atas Rencana Transaksi;o Kajian atas inkremental bagi Perseroan; o Analisis atas faktor - faktor yang relevan dalam memberikan pendapat kewajaran,maka Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah wajar

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan di Gedung Indosat Ooredoo Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019. Pemanggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.Tanggal 29 Oktober 2019, pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham (“Tanggal DPS”) untuk menetapkan pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB. Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut di atas.Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa TanggalPemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar 15 Oktober 2019Tanggal DPS 29 Oktober 2019Panggilan RUPSLB melalui surat kabar 30 Oktober 2019RUPSLB Perseroan 21 November 2019

VII. INFORMASI TAMBAHANUntuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikan permintaannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Indosat TbkKantor Pusat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir Jakarta Pusat, 10110Jakarta, 15 Oktober 2019Up. Corporate Secretary

Email: [email protected] pemegang saham/kuasanya yang akan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas diminta dengan hormat menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham atau Surat Bukti Kepemilikan saham yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek atau bank kustodian sebagai bukti kepemilikan sahamnya serta fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.

Ukuran : 10 kolom x 540 mmMedia : Investor DailyTerbit : 15 Oktober 2019File : D1

SELASA 15 OKTOBER 2019

7 AGRIBUSINESS

Oleh Tri Listiyarini

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa aktivitas kejahatan perikanan yang terjadi di Indonesia dan banyak negara lainnya telah mengancam berbagai aspek kemanusiaan. Untuk itu, ke-jahatan perikanan harus segera diatasi secara global. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya memperkuat kolaborasi dengan Interpol dalam rangka mengatasi kejahatan perikanan tersebut.

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menya-takan bahwa selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pembangunan pertanian telah berjalan sesuai jalur yang ditetapkan (on track). Hal itu di antaranya tercermin dari kenaikan ekspor produk per-tanian/pangan dan harga pangan khususnya beras yang stabil.

Mentan Amran belum lama ini memaparkan tentang kemajuan pertanian di Indonesia selama masa pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai cukup menggembira-kan karena petani lebih sejahtera. "Kondisi pertanian terkini adalah gudang beras penuh. Untuk wilayah Bulog yang sudah sewa gudang adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dari Dirut Bulog juga disebutkan Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Sela-tan. Kami terima laporan Komisi IV DPR, Papua, Merauke, gu-dang penuh. Itu prestasi petani kita semua, luar biasa petani kita," kata Mentan Amran.

Stok beras di gudang Bulog mencapai 2,50 juta ton, produksi padi/beras jauh lebih tinggi dari konsumsi. Indonesia saat ini bukan saja telah swasembeda tapi telah berdaulat pangan ka-rena beras sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri. "Tidak ada impor, hari ini nol, gudang beras penuh. Kekuatan pertanian kita luar biasa, sejak pemerintahan Jokowi-JK kita memang rancang tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa olah, tiada hari tanpa panen. Caranya, kita ubah per-tanian tradisional jadi modern, kita bangun sistem, embung, sumber air. Kuncinya, jangan biarkan air hujan yang jatuh di bumi Indonesia mengalir ke lau-tan tanpa dimanfaatkan petani,” ujar Amran.

Amran menambahkan, ekspor pertanian di Indonesia juga men-

unjukkan kenaikan cukup baik. Pada 2014, ekspor pertanian 33 juta ton, saat ini menjadi 42,50 juta ton atau naik 9 juta ton den-gan nilai Rp 400 triliun. "Inflasi rendah, kemudian investasi dan seterusnya naik. Harga beras, gabah, cukup bagus, stabil, dan aman," kata dia saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kemarin.

Mentan Amran berharap, ban-tuan alat mesin pertanian ke petani bisa bermanfaat. Jika petani menggunakan traktor, bisa menekan biaya sampai 60% bahkan 70%. Petani juga bisa menekan waktu di lapangan. “Jika dahulu untuk tanam dari 1 hektare (ha) lahan, membutuh-kan tenaga 20 orang, dengan alat pertanian bisa lebih cepat hanya lima jam selesai. Bahkan, petani juga bisa ber tani dari bawah pohon dengan teknologi remote control,” ujar Mentan seperti dilansir Antara.

Amran juga berharap pem-bangunan embung bisa berman-faat. Semua air hujan yang jatuh di bumi Indonesia diharapkan bisa ditampung di embung, sehingga tidak langsung masuk ke lautan. Dengan embung, air bisa dimanfaatkan untuk sarana pertanian.

Namun Mentan Amran men-gakui, saat ini perusahaan besar banyak yang sudah untung besar tapi petani kesulitan. Dirinya juga mendengar harga cabai rendah. Namun, ia berharap tidak dikata-kan bahwa menteri diam. Selama ini pihaknya langsung mengurus ke pabrik jika ada masalah. "Jan-gan katakan menteri diam. Kami urus sampai ke pabrik. Kita cari, berupaya keras," kata Menteri Amran.

Lebih jauh Amran mencon-tohkan, di Kediri, total anggaran untuk Kabupaten Kediri dari APBN, DAK, Dana Desa itu Rp 1,20 triliun. Sedangkan alat sintan

(mesin pertanian) ke Jatim yang dikirim total 39 ribu unit, jum-lah terbesar sepanjang sejarah. Kementan memang berupaya melakukan mekanisasi perta-nian dengan membelikan traktor untuk petani. Anggaran untuk membeli peralatan pertanian diu-tamakan, mengingat kebutuhan petani menjadi hal yang didahu-lukan. "Dahulukan petani kita. Kalau petani produksi negara ini kuat dan jaya. Ingat ketahanan negara identik dengan ketahanan pangan. Jadi, jangan heran, kami bersama TNI, polisi. Kalau go-yah, negara bisa kesulitan. Tidak ada yang bisa tahan tujuh hari tanpa makan, jadi petani harus dimuliakan," kata dia.

M e n t a n A m r a n s e n d i r i berkomitmen tak akan berhenti bekerja hingga masa tugasnya sebagai pembantu Presiden RI Joko Widodo berakhir dalam waktu dekat ini. "Kami hanya pembantu Presiden dan tugas kami bekerja. Kalau ditanya lagi mau ke mana, ya bekerja. Hobi kami bekerja," ujarnya. Selama lima tahun menjabat sebagai Menteri Pertanian, ia mengaku memiliki banyak kesan baik saat bekerja bersama Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Presiden Jokowi merupakan sosok pekerja keras, sederhana, dan jujur, bahkan memberikan kepercayaan pe-nuh kepada menterinya untuk mengambil keputusan. "Kami berdiri bebas mengambil kepu-tusan terbaik untuk rakyat In-donesia," kata Amran. Tak itu saja, terhadap persoalan sektor per tanian, Amran menyebut Presiden Jokowi sangat mem-berikan perhatian penuh. "Kalau sektor pertanian harga turun, kami ditelepon beliau dan kalau harga naik juga ditelepon. Tapi kalau harga pangan strategis bergejolak, biasanya ditelepon tiga kali sehari," tutur dia. (tl)

MADIUN – PT Petrokimia Gresik menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 787.280 ton untuk menghadapi musim tanam periode Oktober 2019 hingga Maret 2020 (Okmar 2019-2020). “Stok pupuk ber-subsidi yang disiapkan tersebut jumlahnya mencapai empat kali lipat dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah se-banyak 188.018 ton," ujar Mana-jer Humas Petrokimia Gresik Muhammad Ihwan di Madiun, Jawa Timur (Jatim), kemarin.

Menurut dia, stok yang dis-iapkan tersebut mer upakan bagian dari 1,26 juta ton stok pupuk bersubsidi yang dise-diakan Pupuk Indonesia pada musim tanam Okmar 2019-2020. Dari sebanyak 787.280 ton yang disediakan tersebut, terinci un-tuk pupuk Urea 47.776 ton, ZA 138.690 ton, SP-36 197.814 ton, NPK Phonska 342.834 ton, dan Organik Petroganik 60.168 ton. Peningkatan stok hingga empat kali lipat tersebut untuk mengan-tisipasi kemungkinan lonjakan permintaan dari para petani saat musim tanam tiba. "Meski stok

meningkat tiga hingga empat kali lipat, kami pastikan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut lancar sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah," kata dia.

Distribusi Pupuk Indonesia maupun Petrokimia Gresik ber-pedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No-mor 15 tahun 2013 tentang Pen-gadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Perta-nian. Salah satu ketentuan dalam Permendag itu adalah stok pupuk bersubsidi harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan petani hingga dua minggu ke depan.

Dalam penyaluran pupuk ber-subsidi tersebut, perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 47 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tert-inggi pupuk bersubsisi tahun anggaran 2019. "Dalam peraturan itu alokasi pupuk bersubsidi 2019 yang harus disalurkan oleh Pupuk Indonesia mencapai 8,87 juta ton, dan dari jumlah itu Petrokimia mendapat alokasi 5,24 juta ton," kata dia seperti dilansir Antara. (tl)

JAKARTA – Pemerintah masih menyelidiki penyebab kasus kematian ternak babi yang ter-jadi di Sumatera Utara (Sumut), termasuk laporan kematian pu-luhan ternak babi di Kabupaten Dairi. Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil uji laboratorium, yang pasti kewaspadaan harus ditingkatkan karena saat ini sedang merebak virus ASF (Af-rican Swine Fever) atau demam babi Afrika di sejumlah negara di dunia, termasuk Asia Tenggara.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Keseha-tan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Fadjar Sumping Tjatur Rasa menga-takan, kasus kematian babi di Dairi sudah dilaporkan dan su-dah diturunkan tim dari pusat, balai, dan dinas. “Untuk semen-tara, kasus itu diduga karena hog cholera, tapi harus diwaspadai karena sedang merebak ASF di dunia dan Asia Tenggara. Saat ini, masih sedang konfirmasi hasil uji laboratorium," kata Fad-jar, kemarin.

Porcine Reproctive and Res-piratory Syndrome (PRRS), ASF, dan Hog Cholera adalah penyakit pada babi yang disebabkan oleh virus. Untuk itu, telah diupaya-kan peningkatan biosekuriti dan desinfeksi, serta pengawasan lalu lintas babi dan produknya. "Upaya yang bisa dilakukan adalah bi-osekuriti dan vaksinasi. Kecuali, jika ASF suda masuk, tidak ada vaksinnya. Sampai saat ini, kita belum bisa menyatakan akibat ASF karena dari hasil pengujian masih ada positif Hog Cholera.

Seperti kejadian di Minahasa, ternyata karena Hog Cholera. Namun, meski demikian, kita harus waspada karena ASF sudah masuk di Filipina, yang dekat ke Sulawesi Utara," kata Fadjar.

Ditjen PKH Kementan masih terus melakukan pemantauan dan telah mengirim bantuan tambahan disinfektan, alat sem-prot, alat pelindung diri (APD), serta membentuk tim di lapa-ngan. "Kami masih menunggu konfirmasi hasil laboratorium dan nanti rapat dengan komisi ahli kesehatan hewan. Intinya terhadap kasus kematian babi ini harus segera dilakukan upaya biosekuriti dan pengawasan lalu lintas ternak babi dan produknya, juga menjaga tidak ada penye-baran penyakit ke daerah lainnya, sambil mewaspadai ASF yang sulit dikendalikan karena belum ada vaksinnya,” ujar dia.

Apalagi, virus ASF sangat ta-han dan bisa terbawa oleh hewan, produk hewan segar dan olahan, terbawa sepatu, baju dan alat alat peternakan, serta alat angkut/kendaraan yang keluar masuk peternakan atau daerah tertular ASF. Terkait angka, belum ada data final yang bisa dirilis resmi. "Angkanya masih berubah-ubah karena informasi dari peternak berbeda-beda. Ada yang menghi-tung kumulatif 1 bulan, ada yang dalam 2 minggu dan ada yang kejadian hari terakhir saja. Juga, ada yang menghitung yang mati karena penyakit. Tapi ada yang digabung dengan yang dipotong paksa karena takut keburu tertu-lar penyakit," kata Fadjar. (eme)

Menteri Susi Pudjiastuti menje-laskan, salah satu kejahatan peri-kanan yang marak di Indonesia adalah praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing). "IUU fishing adalah ancaman besar, bukan hanya kepada stok ikan tetapi juga kepada pere-konomian dan kemanusiaan," kata Menteri Susi dalam acara Regional Investigative and Ana-lytical Case Meeting (RIACM)

di Jakarta, Senin (14/10).Menurut Menteri Susi, ak-

tivitas penangkapan ikan secara ilegal akan mengancam kemanu-siaan global antara lain karena terkait pula dengan kejahatan keji lainnya seperti perbudakan. “Selain itu, terdapat pula tindak pencurian ikan yang juga terkait dengan perdagangan satwa lang-ka serta hingga penyelundupan senjata api dan narkoba,” ungkap dia.

Menteri Susi juga berpenda-pat bahwa tindak pidana sektor perikanan merupakan aktivitas kejahatan yang dinilai mengun-tungkan karena kerap dapat menghindari pajak seperti den-gan melakukan alih muatan di tengah laut, sehingga bisa men-gurangi beban biaya lebih besar lagi. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menekankan pentingnya pula untuk berkolab-orasi secara internasional dengan berbagai negara dalam rangka mengatasi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

Menteri Susi menuturkan, KKP ber upaya memperkuat kolaborasi dengan Interpol dalam rangka mengatasi illegal fishing yang telah merambah banyak kawasan perairan di berbagai negara. Pada 13-15 Oktober ini, Satgas 115 dan Interpol bersa-ma-sama menyelenggarakan Regional Investigative and Ana-lytical Case Meeting (RIACM). Per temuan regional tersebut adalah pertemuan antara sesama aparat penegak hukum baik di dalam negeri maupun dengan unsur dari internasional dalam rangka membahas berbagai kasus-kasus tertentu.

Menteri Susi menyatakan, RI-ACM bersifat sangat penting ka-rena menghubungkan berbagai

pihak penegakan hukum lintas negara serta bertindak seperti tindakan kolaborasi legal ber-sama. Kolaborasi ini adalah kali kedua pihaknya bersama-sama Interpol mengadakan pertemuan serupa. Per temuan per tama telah digelar pada Juli 2019 lalu. Pada pertemuan kali ini, kasus yang dibahas adalah mengenai penangkapan kapal ikan STS-50 dan MV Nika, yang juga men-gundang sejumlah perwakilan negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Panama.

Harapan IndonesiaSusi Pudjiastuti juga menguta-

rakan harapannya agar berbagai negara juga bisa menegakkan penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perai-ran negara mereka, sebagaimana telah dilakukan Indonesia se-lama ini. “Kita, saya, sendiri telah menyuarakan pentingnya pemberantasan illegal fishing sedari dulu. Bahkan, sebelum jadi menteri, sejak tahun 2005," kata Menteri Susi. Apalagi, ia menyatakan telah berprofesi sebagai pedagang ikan yang tel-ah mengekspor komoditasnya hingga ke negara seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Menteri Susi seperti dilansir Antara menilai, sejak sekitar tahun 2000, nelayan Nusan-tara sudah sukar lagi menangkap produksi ikan seperti kondisi pada beberapa dekade sebe-lumnya. Selain itu, kebijakan pemerintah yang pada 2001 yang membuka izin penangkapan ikan bagi kapal perikanan asing dinilai juga semakin menurunkan jumlah stok perikanan nasional. Untuk itu, sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 maka dia me-mutuskan untuk melakukan moratorium perizinan kapal ikan asing dan eks-asing. Susi juga fokus dalam memberantas penangkapan ikan ilegal yang hasilnya telah terlihat saat ini yang mana ikan tuna berukuran besar tidak hanya ditangkap oleh kapal besar, tetapi juga nelayan kecil.

Menteri Susi pernah menya-takan bahwa penangkapan ikan secara ilegal harus dijadikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir karena melibat-kan banyak kewarganegaraan. Indonesia, terus berupaya meng-galang dukungan negara-negara lain untuk membentuk komuni-tas yang menyetujui menjadikan kejahatan perikanan ini sebagai transnational organized crime.

Harga Gabah KeringPetani memanen padi di sawah garapannya di Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (13/10/2019). Pada panen padi saat musim kemarau ini, harga gabah kering di tingkat petani mencapai Rp6 ribu per kilogram atau meningkat dibanding tiga bulan sebelumnya yang hanya Rp5 ribu per kilogram.

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.

Documents

I. DEFINISI KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ... · Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20