22
HUKUM PAJAK BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE- UII Jogjakarta 2009 Pertemuan 1 sesi 2

HUKUM PAJAK

  • Upload
    cameo

  • View
    194

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pertemuan 1 sesi 2. HUKUM PAJAK. BAMBANG KESIT Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009. TOPIK BAHASAN 2. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Pajak Subjektif dan Pajak Objektif Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Hukum Pajak sebagai Hukum Publik - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: HUKUM  PAJAK

HUKUM PAJAK

BAMBANG KESITProgram Studi Akuntansi FE-

UIIJogjakarta

2009

Pertemuan 1 sesi 2

Page 2: HUKUM  PAJAK

TOPIK BAHASAN 2

• Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

• Pajak Subjektif dan Pajak Objektif• Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan• Pajak Pusat dan Pajak Daerah• Hukum Pajak sebagai Hukum Publik• Hukum Pajak Materiil dan Formal• Hukum Pajak dan Administrasinya

Page 3: HUKUM  PAJAK

PAJAK LANSUNG dan PAJAK TIDAK LANGSUNG

• PENGERTIAN ADMINISTRATIF DAN• PENGERTIAN EKONOMIS

Page 4: HUKUM  PAJAK

PAJAK LANGSUNG

• Arti Administratif• Pajak yang pengenaannya

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ( Pajak berkohir/ber-SKP) dan secara periodik setiap waktu tertentu dalam jangka waktu yang tetap setiap tahun takwim

• Contoh : PPh

Page 5: HUKUM  PAJAK

PAJAK LANGSUNG

• Arti Ekonomis• Pajak yang pengenaannya

dibebankan kepada wajib pajak sendiri langsung atau harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

• Contoh : PPh

Page 6: HUKUM  PAJAK

PAJAK TIDAK LANGSUNG

• Arti Administratif• Pajak yang pengenaannya tidak

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ( Pajak berkohir/ber-SKP) dan tidak secara periodik, tetapi dikena-kan hanya apabila terjadi hal-hal atau perbu-atan atau peristiwa yang mengakibatkan tim-bulnya utang pajak

• Contoh : PPN, P.Restoran, Cukai tembakau, Bea Meterai, Bea Balik Nama

Page 7: HUKUM  PAJAK

PAJAK TIDAK LANGSUNG

• Arti Ekonomis• Pajak yang pengenaannya atau

pembe-banannya dilimpahkan kepada orang lain.

• Contoh : Cukai Tembakau, PPN, Bea Meterai, Bea Balik Nama, Pajak Restoran

Page 8: HUKUM  PAJAK

PAJAK SUBJEKTIF

• Pajak yang dasar pengenaannya memperha-tikan keadaan pribadi dari wajib pajak dan untuk menetapkan besarnya pajak didasar-kan keadaan material objektif wajib pajak.

• Contohnya : Subjek PPh– Orang Pribadi dan warisan yang

belum terbagi– Badan

Page 9: HUKUM  PAJAK

PAJAK OBJEKTIF

• Pajak yang dasar pengenaannya mem-perhatikan objeknya (selain benda) dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak dan tidak memandang keadaan subjek pajaknya.

• Contohnya: Objek PPh

Page 10: HUKUM  PAJAK

Contoh Pajak Objektif

• Dipungut karena keadaan: PBB, PKB

• Dipungut karena perbuatan: Bea Mete-rai, Bea Masuk, Cukai, PPh Undian

Page 11: HUKUM  PAJAK

PAJAK PRIBADI

• Pajak yang pengenaannya dititikberatkan pada diri wajib pajak.

• Contoh : PPh, Pajak Kekayaan (dahulu)

Page 12: HUKUM  PAJAK

PAJAK KEBENDAAN

• Pajak yang dasar pengenaannya ti-dak melihat keadaan wajib pajak, tetapi hanya melihat kepada objek-nya.

• Contoh: PPN, PBB

Page 13: HUKUM  PAJAK

PEMUNGUTAN PAJAK DAN ADMINISTRASINYA

•Bertujuan membuat adanya ra-sa keadilan dalam pemungutan pajak baik dalam prinsip perun-dang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari

Page 14: HUKUM  PAJAK

SKEMA PUNGUTAN DI INDONESIA

PUNGUTAN

Pajak

Bea dan Cukai

Lain-lain

Pajak Negara

Pajak Daerah

Bea

Cukai

Berasal dari Negara

Asli Daerah

Sumbangan

Retribusi

Lain-lain pungutan

Page 15: HUKUM  PAJAK

PAJAK PUSAT

• Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan diselengga-rakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta hasilnya digunakan sebagai biaya atau belanja rumah tangga negara (APBN)

• Contoh: PPh, PPN, PBB, dsb

Page 16: HUKUM  PAJAK

PAJAK DAERAH

• Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi,Kota Madya, Kabupaten) dan digunakan untuk membia-yai keperluan rumah tangga daerah/APBD.

• Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, PKB,

Page 17: HUKUM  PAJAK

BEA• Pungutan yang dikenakan atas suatu

kejadian atau perbuatan yang berupa lalu-lintas barang dan perbuatan lainnya berdasar suatu ketentuan undang-undang

• Contoh :

Bea Masuk Pabean, Bea Keluar Pabean, Bea Meterai, Bea Balik Nama

Page 18: HUKUM  PAJAK

CUKAI• Pungutan yang dikenakan atas barang-

barang tertentu biasanya barang konsumsi berdasarkan suatu peraturan tertentu.

• Contoh :

Cukai tembakau, cukai rokok, gula, bensin, alkohol, minuman keras dsb.

Page 19: HUKUM  PAJAK

RETRIBUSI

• Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipak-sakan (secara ekonomis) dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk

• Contoh :

Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, Retrbusi Sampah, Retribusi Parkir dsb.

Page 20: HUKUM  PAJAK

RETRIBUSI dan PAJAK

• Perbedaan Pokok antara Retribusi dengan Pajak adalah : Kontra prestasinya Sifat Pemungutannya Sifat Pelaksanaannya Badan Pemungutnya

Page 21: HUKUM  PAJAK

SUMBANGAN

• Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipak-sakan (secara yuridis dan ekonomis) yang ditujukan dan dimaksudkan untuk golongan tertentu

• Contoh : SWP3D (Sumbangan Wajib Pem-bangunan dan Pemeliharaan Prasarana Dae-rah)

Page 22: HUKUM  PAJAK

Terima kasih