HUKUM PAJAKOleh: Ikomatussuniah

September 2012

PENGERTIAN HUKUM PAJAKProf.Dr. Rochmat Soemitro, SH:

“Pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investement”.

Dr. Soeparman Soemahamidjadja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Prof.Dr.P.J.A.Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah”

Psl 1 angka 1 UU No. 28/2007 (KUP):

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hukum pajak materiil adalah:

“Hukum pajak yang mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya”.

Hukum pajak materiil menjelaskan pengertian tentang:

a) Subjek dan objek pajakb) Tarif dan batasan pengenaan pajakc) Dasar pengenaan pajakd) Utang pajak dan piutang pajake) Kredit pajakf) Pemotongan dan pemungutan pajak

Hukum pajak formil adalah: “hukum pajak yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara untuk menjalankan ketentuan pada hukum pajak materiil”.

Hukum pajak formil mengatur antara lain persayaratan permohonan NPWP, persyaratan permohonan PKP, tata cara pemeriksaan pajak, persyaratan keberatan, banding, gugatan.

RETRIBUSIDasar hukum:

1. UU No.34 Tahun 20002. Peratutan Pemerintah RI No.26/20013. UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 1 PP No.66/2001. Retribusi adalah:

“Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Restribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi pasal 1 angka 46 UU Pajak Daerah No.28/2009 adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengenaan retribusi dibedakan sebagai berikut”

1. Retribusi jasa usaha2. Retribusi jasa umum3. Retribusi perizinan tertentu

Perda tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

1. Nama, objek dan subjek retribusi2. Golongan retribusi3. Caramengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya

tarif retribusi5. Struktur dan besarnya tarif retribusi6. Wilayah dan tata cara pemungutan 7. Sanksi administrasi8. Tata cara penagihan9. Tanggal mulai berlakunya

SUMBANGANR. Santoso Brotodihardjo:

“Sumbangan adalah biaya- biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, tetapi hanya untuk sebagian tertentu saja.

JENIS PAJAK Jenis pajak berdasarkan pihak yang

menanggung:1. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya     harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak     dapat dialihkan kepada pihak lain.    Contoh : PPh, PBB.2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang     pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain.    Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPn-BM, Bea Materai                    dan Cukai.

. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut:1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang     dipungut oleh pemerintah pusat.    Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan     negara.     Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh     pemerintah daerah.     Pajak daerah merupakan salah satu sumber     penerimaan pemerintahan daerah.     Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak                    Kendaraan Bermotor) PBB, Iuran kebersihan,                    Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi                    galian pasir.

. Jenis pajak berdasarkan sifatnya:1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi     keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak     harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat     dengan kemampuan membayar wajib pajak.    Contoh : PPh.2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya     tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.     Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

Objek pajakObjek pajak (tatbestand)atau sasaran

pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan , peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.

Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak).

SUBJEK PAJAKSubjek pajak adalah orang atau badan yang

telah memenuhi syarat subjektif. Menurut UU PPh, sujek pajak dapat berupa:

1. Orang pribadi2. Badan3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan4. Bentuk usaha tetap

WAJIB PAJAKWajib pajak adalah subjek pajak yang telah

memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif.

Menurut UU No 28/2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut tempatnya, subjek pajak/wajib pajak dapt dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri2. Subjek pajak/wajib pajak luar negeri.

FUNGSI PAJAKFungsi Anggaran (budgeter): merupakan

fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Fungsi mengatur (regulerend): pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang kan mempengaruhi pertumuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Mari’e Muhammad, fungsi pajak dinegara berkembang :

a. Pajak merupakan alat instrumen penerimaan negara

b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi

c. Pajak merupakan alat redistribusi

ASAS PEMUNGUTAN PAJAKADAM SMITH (1723-1790) DALAM BUKUNYA AN

INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF

THE WEALTH OF NATIONS , ASAS THE FOUR

MAXIMS:

1. EQUALITY

2. CERTAINTY

3. CONVENEINCE OF PAYMENT

4. EFISIENSI

LANJUTANASAS ASAS MENURUT FALSAFAH HUKUM:1. ASAS KEADILAN2. ASAS YURIDIS3. ASAS EKONOMIS4. ASAS FINANSIAL

LANJUTANTEORI PAJAK YANG DIDENGUNGKAN

UNTUK MELANGGENGKAN ASAS KEADILAN:

1. TEORI ASURANSI2. TEORI KEPENTINGAN3. TEORI GAYA PIKUL4. TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK ATAU

TEORI BAKTI5. TEORI ASAS GAYA BELI

TARIF PAJAKTARIF PAJAK PROPORSIONAL ATAU SEBANDING

adalah tarif yang merupakan persentasi yang tetap.TARIF PAJAK PROGRESIF

adalah suatu tarif yang persentasenya semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak, semakin menjadi lebih besar.

TARIF TETAPadalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada nilai objek yang dikenakan pajak

TARIF DEGRESIFadalah tarif yang besar persentasenya semakin menurun bila semakin besar jumlahnya yang harus dikenakan pajak.

PENGADILAN PAJAKADALAH BADAN PERADILAN YANG MELAKSANAKAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN BAGI WAJIB PAJAK ATAU PENANGGUNG PAJAK YANG MENCARI KEADILAN TERHADAP SENGKETA PAJAK (pasal 2 UU No. 14/2002)

SENGKETA PAJAK ADALAH SENGKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG PERPAJAKAN ANTARA WAJIB PAJAK ATAU PENANGGUNG PAJAK DENGAN PEJABAT YANG BERWENANG, SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKANNYA BANDING ATAU GUGATAN KEPADA PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, TERMASUK ATAS GUGATAN PELAKSANAAN PENAGIHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. (PASAL 1 HURUF 5 UU NO.14/2002)

TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SESUAI PASAL 3 UU PENGADILAN PAJAK ADALAH PADA IBU KOTA NEGARA.

SUSUNAN PENGADILAN PAJAK (PASAL 6 UU NO. 14/2002:1. PIMPINAN PENGADILAN PAJAK2. HAKIM PENGADILAN PAJAK3. SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK4. PANITERA PENGADILAN PAJAK

PENGADILAN PAJAK MERUPAKAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PAJAK. TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN PAJAK ADALAH MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PAJAK, YAN GDAPAT DIBEDAKAN MENURUT SENGKETANYA MENJADI SEPERTI BERIKUT:1. KEKUASAAN DALAM BANDING2. KEKUASAAN DALAM GUGATAN3. KUASA HUKUM