HUKUM KELUARGA & PERKAWINAN2 SKSOleh: Trusto Subekti, SH, MHum.0811281033 atau 0281638542Hj. Siti Muflichah, SH, MH, Rochati, SH, MHumBambang Haryanto, SH, MH, Haedah Faradh, SH, MHSELAMAT IDUL FITRI 1429 HW %"OBHU MN WMNKUM SYMN WSYYNKUMW MN DN WFZNW MOHON MF HR DN B%NW Y H SEMOG SUDRKU N, DMFKN DOSNY, DKBUKN SE%! DONY, D!EHR KESEH%NNY, MN Y RBB 'MN.KONTRAK PEMBELAJARANW Tata tertib:Berpakaian rapi, bersepatu, sepatu sandaI yang sopan dan difungsikan, tidak memakai kaos obIong, dihimbau mahasiswa masuk keIas sebeIum dosen.W Metode kuIiah diskusi1.Mahasiswa wajib memiIki diktat.2.Patisipasi aktif daIam proses perkuIiahan.3.Pengembangan penaIaran dengan anaIisis.W Metode Ujian1.SoaI ujian open book dan jawabIah yang ditanyakan serta tidak boIehjadi BEO.2.PeniIaian PAP.3.NiIai 50% Ujian Sisipan dan 50% ujian utama.4.ApabiIa ada tugas terstruktur NiIai 10% Tugas dan 40% ujian.KONSEPHUKUM KELUARGA & PERKAWINANW HUKUM1. Sebagai seperangkat kaedah yang mengatur mengenai keluarga dan perkawinan.2.Sebagai alat Social Control.3.Sebagai alat Social Engineering.4.Sebagai alat Social Empowering.5.Sebagai bentuk komodasi sosial.6.Sebagai organisasi niIai-niIai antinomiW KELUARGAW Sebagai ruang lingkup materi, dalam pengertian sebagai kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya.W PERKAWINANW Sebagai suatu hubungan hukum antara dua individu lain jenis yang sah dan sebagai dasar pembentuk keluarga, dan selanjutnya Keluarga sebagai BASIC SOCIAL STRUCTUREsistim sosial ndonesia.stilah kawin dan nikahW stilah kawin dan nikah memiliki pengertian sama atau tidak sama W UU No. 1 %ahun 1974 menggunakan nama !ERKWNNartinya apa dilihat secara ilmiah (terminologi yuridis)MOTIF PERKAWINANMENG! ORNG MES% KWNARTI PENTINGNYA PERKAWINAN!ERKWNN !ERU D%UR!ERKWNNBOOGSREGUS!O%SEKONOMSSOSOOGS!SKOOGSGENE%SRH !O%K HUKUM !ERKWNN!ERKWNN!embentuk susunan masyarakat beradab!olitik Hukum %ap M!R V/1973Kesadaran hukum rakyatde pembaharuan de unifikasi hukum!erubahan sosialyang hakiki harus dilakukanDengan "regelingMasyarakatheterogin%ypologi sosialVariasi sistemkemasyarakatan!luralismehukum!ergolonganrakyatIDE PEMBAHARUANDE-DE !EMBHRUNSS SSHUKUMW Hukum perkawinan Iebihmendekati sifatPubIik daripada privaat semata.W Hukum perkawinan erat kaitannya denganketertiban umum (pubIic orde).W Hukum perkawinan menampung aspirasi emansipasi.W Hukum perkawinan menempatkan kedudukan suami isteri sederajat.W Hukum perkawinan memperbaiki kepincangan-kepincangan yg terdapat daIam tatacaraperkawinan perceraian dan mempersempit poIigami.W Hukum perkawinan meIibatkan campur tangannegara daIam perkawinan, poIigami dan perceraian.W Hukum perkawinan memberikan Iandasanmengenai konsep keIuarga yang ideaI.W Menampung unsur-unsur dari ketentuan hukum agama dan kepercayaan.W Menampung aspek aspirasi emansipasi kaum wanita dan perkembangan sosiaI dan ekonomi serta teknoIogi.W Tujuan perkawinan membentuk keIuarga bahagia yang kekaI.W Prinsip yang menjadi asas UU No. 1 Th. 1974:harus berdasar hukum agama dan kepercayaanserta harus memenuhi administrasi negaradengan pencatatan perkawinan.W Menganut asas monogami dengan pengecuaIian poIigami apabiIa hukum agamanya memboIehkan.W Perkawinan dan pembentukan keIuarga diIakukan oIeh pribadi yang sudah matang jiwadan raganya.W Kedudukan antara suami-isteri adaIah seimbang.IDE UNIFIKASI HUKUMSEBEUM UU NO. 1 %H 1974SE%EH UU NO. 1 %H. 1974R% & KONSEKUENS UNFKS HUKUMKE%EN%UN HUKUM YG %DK BERKU GSF% UNFKS HUKUM!ERMSHN UNFKS HUKUMda pergolongan rakyat, pluralism hukum dan memisahkan antara hukum negara dengan hukum agama%dk ada pergolongan rakyat, unifikasi hukum dan mengkaitkan antara hukum negara dg hukum agama!olitik unifikasi hukum (bagi WN berlaku satu hukum perkawinan) ditegaskan pada pasal 66 UU No. 1 %h. 1974 KUH!dt. HOC, !erkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lainnya sejauh sudah diatur dalam UU No. 1 %h. 1974Unifikasi hukum yg unik, artinya mengandung pluralisme hukum pd sahnya perkawinan!andangan hukum pada pasal 67 UU No. 1 %h. 1974, empiris dan sehubungan dg adanya otonomi khusus NDSISTIMATIKA UU NO. I TH. 1974. DSR-DSR !ERKWNN. SYR% SYR%!ERKWNN%idak memenuhi syarat Memenuhi syarat!elaksanaan & akibat perkawinanV. !erjanjian!erkawinanX. Hak & KewajibanOrang tua & nakX. Ketentuan-Ketentuan ainV. !utusnya!erkawinan &kibatnyaX. Ketentuan!eralihanXV. Ketentuan!enutupX. Kedudukan anakV. Harta Benda!erkawinanV. Hak & KewajibanSuami-steriV. !embatalanperkawinan. !encegahan!erkawinanX. !erwalianPENGERTIAN PERKAWINAN (1)MENURU% SS%M HUKUM YNG BERKU SEBEUM UU NO. 1 %HUN 1974!engertian !erkawinanKUH!erdataW %idak memberi definisiW Rujukan pada !asal 26KUH!erdataW !erkawinan merupakanHubungan perdata (perjanjian)W !erkawinan harus diakuinegaraW !erkawinan bertujuan hidup bersamaW !erkawinan mengikutiW sistim keluarga bilateralW !erkawinan bersumberl "ur'anW !erkawinan merupakan suatu aqad (ijab & kabul)W !erkawinan dilakukanoleh wali calon mempelai WanitaW !erkawinan memiliki beberapa aspek: Hukum, Sosial, gamaW !erkawinan membentuk rumah tanggaW!erkawinan merupakan"rite de passage %ahapan circle of liveW !erkawinan merupakan!erikatan perdata, adat, Kekerabatan & KetetanggaanW !erkawinan banyakragamnya,sesuai sistimmasyarakatnya :!atrilineal, Matrilineal,!arentalW %ujuan perkawinan adayang bentuk brayat dan%idak bentuk brayatHukum slamHukum dat!asal 1 UU No. 1 %ahun 1974W !erkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.PENGERTIAN PERKAWINAN (2)W Ikatan Iahir batinkatan: suatu perjanjian (persetujuan)aspek hubungan keperdataan (formil)harus dilandasi salin cinta (fundamen)W Antara seorang pria dengan seorang wanitaseorang: Monogamibilateral!ria-wanita: konsep sosial jenis kelamin berbeda (menolak lesbi dan homo)W Sebagai suami isteriSeabagai: bentuk penegasan perjanjian di lapangan hukum keluargaSuami-isteri: obyek perjanjian menimbulkan statusW Bertujuan membentuk keIuargakedatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan perkawinan sah, idealnya tediri atas bapak, ibu dan anak-anakW Rumah tanggakehidupan dalam satu rumah (kesatuan ekonomi)W Yang bahagiaKehidupan harmonis atas dasar cintaW KekaItidak untuk sesaat (kontinuitas)W Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esaberdasar keimanan (religieus)!engertian !erkawinan %ujuan !erkawinanpertanyaanW da berapa konsep yang dikandung dalam pasal 1 UU No. 1 %h. 1974 ?W elaskan bahwa pengertian perkawinan dimulai dengan suatu ikatan dan ikatan tersebut untuk menjadi suami istri ?W elaskan pula mengapa tujuan perkawinan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga ?W pa maksud dari tujuan perkawinan yaitu bahagia dan kekal dilihat dari konsekuensi sistim hukum perkawinan ?W pa konsekuensi logis dalam pasal 1 UU No. 1 %h. 1974 diakhiri dengan kalimat "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ?W UU No. 1 %h. 1974 bersifat monogami tetapi pada pasal 3 ayat 2 UU No. 1 %h. 1974 suami boleh poligami bagi yang memenuhi syarat sesuai UU, apakah berarti telah terjadi kondisi yang unconsisten?W Upaya apa yang dapat digunakan oleh seorang istri terhadap suaminya yang melakukan nikah siri ?W pakah seorang bekas suami yang ingin menikah lagi apakah juga terikat dengan masa tunggu bekas istrinya?W Dilihat dari sudut pandang yuridis, persyaratan poligami sesuai pasal 5 UU No. 1 %h. 1974 merupakan persyaratan yang memenuhi kriteria hukum atau tidak, atau apa maksudnya hal itu dijadikan persyaratan ?Kerjakan utk diskusiW pa konsep Sahnya perkawinan menurut UU No. 1 th. 1974?W Sekarang perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama bisa tidak dilakukan?W !erkawinan antar pemeluk aliran kepercayaan sah tidak menurut anda?W Nikah siri itu sah tidak menurut hukum?W Kasus syekh !ujiono kawin dengan Ulfa yang berumur 12 tahun menurut anda sah tidak dan apa bisa diproses perkawinan poligaminya?W Di Kecamatan Kebalongan Kabupaten ndramayu sejak tahun 1990 telah terjadi kebiasaan kawin kontrak, menurut anda sah tidak?SAHNYA PERKAWINANKUH!erdata Hukum slam Hukum datW CaIon suami dan caIon steri menyatakan saIing menerima satu kepada Iainnya sebagai suami/isteriW Perkawinan diIakukan dihadapan Pegawai Catatan SipiIW Dibuktikan dengan AktaPerkawinan (dicatatkandi Kantor Catatan SipiI)W Perkawinan diIakukan menurut ketentuan hukum fikhW Rukun perkawinan harus dipenuhi:CaIon Suami-isteri, WaIi nikah, dua orang saksi dan ijab - kabuI W Perkawinan tidak mengharuskan adanyapencatatan perkawinanW Perkawinan adaIahtahapan circIe of IiveW Perkawinan merupakanupacara rite de passage(krisisrites)W Perkawinan harus adapengakuan ataupenerimaan masyarakatW Perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinanPENAFSIRAN PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974PasaI 2 UU No. 1 Tahun 1974(1). !erkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.(2). %iap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.lternatif KumulatifKumulatiflternatifW Kata DN merupakan kata !enghubung antara dua katayang setara dan merupakantipe yang sama (alternatif).W !erkawinan sah dilakukanmenurut agamanyaW !erkawinan juga sah yangDilakukan menurutkepercayaannya.W Kata DN merupakanKumulatif artinyamerupakan kesatuanantara agamanyadengan kepercayaannya.W !erkawinan hanya bisa dilakukan menurut hukum agama.W Kata DN merupakan kumulatif alternatif.W !engertian kepercayaan-nya adalah madzab dalamgama.W !erkawinan menurut agamadengan toleranssementara bagi yang belumberagama (pedalaman).PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANTAR PEMELUK YANG BERBEDA AGAMAW MemboIehkan1. IsIam mengijinkan Iaki-Iaki musIim kawin dengan perempuan ahIi kitab (tidak mutIak).a.IsIam meIarang Iaki-Iaki musIimkawin dengan perempuan musrik.b.IsIam tidak memboIehkanperempuan musIim kawin denganIaki-Iaki non musIim.2.Agama IsIam bersifat universaI dan berIaku untuk semua manusia, tapi mengutamakan agama. KawiniIah perempuan atas dasar pertimbangan keyakinan agamanya.W Tidak memboIehkanMerupakan pandangan yang ekstrim yang melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAMENGENAI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK YANG BERBEDA AGAMAW PasaI 7 ayat (2) Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dinyatakan bahwa "perbedaan agama, bangsa atau asaI-usuI" itu sama sekaIi tidak merupakan penghaIang untuk meIangsungkan perkawinan, jadiketentuan ini membuka seIuas-Iuasnya kemungkinan untuk mengadakan perkawinan antar pemeIuk agama yang berbeda, sekaIipun daIam haI tertentu akan mengesampingkan ketentuan hukum agama. (Bandingkan dengan prinsip yang dikandung daIam PasaI 66 UU No. 1 Tahun 1974).YURISPRUDENSI M.A.R.I. No. 382/Pdt/'89/PW/Jak.Pus.Kptsn. M.A.R.I. No. 400/K/Pdt/'89/PW/Jak.Pus.UU No. 1 Th. 1974Perbedaan agamaBukan IarangankawinPasaI 27 UUD 1945Setiap warganegaraKedudukannya sama daIam hukum dan pemerintahanUU No. 1 Th. 1974Tidak diatur perkawinanBagi yang berbedaAgama Terdapat kekosonganhukum, maka harusDitentukan hukumnyaPeristiwa itu dapatdigoIongkan sebagaPerkawinan GHRPasaI 29 UUD 1945Setiap warganegaraDijamin kemerdekaannyaUntuk memeIukagamaPERKAWINAN DAN PENCATATANBAGI ALIRAN KEPERCAYAANYANG BERAGAMA1. Beragama IsIammengikuti peraturan perkawinan dan pencatatan yang berlaku bagi yang beragama slam.2.Beragama Non IsIammengikuti peraturan perkawinan dan pencatatan bagi agama yang dianutnya.YANG TIDAK BERAGAMAW Tidak ada tatacara perkawinan yang berIaku bagi mereka.W Perkawinan dan penvatatanya tidak bisa diIaksanakan.SAHNYA PERKAWINANMateriiIHanya berdasarkan penafsiran gramaticaI terhadap bunyi PasaI 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 saja tanpa memperhatikan syarat-syarat perkawinan dan ketentuan Iainnya.FormiIBerdasar atas penafsiran Sistematis menurut PasaI 2 ayat 1 dan ayat 2 serta syarat-syarat perkawinan, dan juga ketentuan PP 9 Tahun 1975.PermasaIahan yang timbuI apabiIa sahnya perkawinan hanya merujuk secara materiiI saja adaIah ketentuan padasyarat-syarat perkawinan tidak bisa diIaksanakan, danakan terjadi penerobosan persyaratan perkawinan, poIigami,pencegahan dan pembataIan perkawinan, dan bahkan dapatdiartikan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi tidak bisa diIaksanakan.TATACARA PERKAWINAN MENURUT PASAL 10 AYAT (1,2 dan 3) PP 9 TAHUN 1975 SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974PasaI 10 ayat 1 PP 9 Tahun 1975.W Perkawinan diIaksanakan seteIah 10 hari sejak pengumuman oIeh Pegawai Pencatat Perkawinan W Kurang dari 10 hari harus ada ijin dari Camat atas nama Bupati (WaIikota).PasaI 10 ayat 2 PP 9 Tahun 1975W Tatacara perkawinan diIakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (sesuai bunyi PasaI 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).PasaI 10 ayat 3 PP 9 Tahun 1975W Perkawinan diIak-sanakan dihadapanPegawai PencatatPerkawinan dandihadiri oIeh duaorang saksiW MusIim diIakukanoIeh Pejabat KUAW Non MusIim di-Iakukan oIeh Peja-bat Catatan SipiI.Sahnya perkawinanW !asal 2 ayat 1: perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ituW !asal 2 ayat 2; pencatatan perkawinanSKEMA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 19741974 1983 1992 2006W Penafsiran AIternatifW !erkawinan bagipemeluk agamayang berbeda dan aliran kepercayaanmasih bisa dilakukanseperti sebelum diterbitkannyaUU No. 1 %h. 1974W PenafsiranAIternatifW!erkawinan antar pemelukagama yang berbeda tidakbisa dilakukan (Catatan Sipiltidak lagi ber-wenang untukmelaksanakanperkawinanW PenafsiranKumuIatif!erkawinan bagialiran kepercayaantidak bisa lagidilaksanakan(KHC masih ter-masuk alirankepercayaan) KonghucuSudah diakui sebagai agama!erjalanan interpretasi istilah "dan pada !asal 2 ayat (1) UU No. 1 %h. 1974W %ahun 1974/1975UU No. 1 %h. 1974/!! No. 9 %h. 1975nterpretasi alternatif (masih terpisah antara gama dan kepercayaan) dan masih belum ada perubahan mengenai kewenangan Catatan Sipil untuk menikahkan, sehingga perkawinan kepercayan dan beda agama masih dapat dilakukanW %ahun 1983 Keppres No. 12 %h. 1983 Catatan SipilCatatan Sipil tidak lagi berwenang untuk menikahkan, dan akta Catatan Sipil berlaku untuk semua WN, kecuali bagi orang slam akta perkawinan di KU, kawin beda agama tidak bisa lagiW %ahun 1992 Keputusan Bersama Mendagri dan Menaginterpretasi kumulatif, kepercayaan agama, jadi kepercayaan yang bukan agama dinyatakan tidak ada tatacaranya, maka tidak bisa menikahkanW %ahun 2006 !engakuan Khonghucu sebagai agamagama Khonghucu diakui sebagai agama, dari tahun ini mulai muncul lagi wacana interpretasi alternatif dan wacana pasal 66 UU No.1 %ahun 1974PRINSIP PERKAWINANMONOGAMI!OGM!asal 3 ayat 1 UU No. 1 %h. 1974"seorang suami HNY BOEH..seorang isteri, ..(sebaliknya)!asal 3 ayat 2 UU No. 1 %h. 1974!engadilan dapat memberi ijin kepadaSeorang suami utk beristri lebih dari satu .W jin !engadilanW wajib hukumnyaW memenuhi alasan dan syarat !rinsip BilateralKedudukan suami danisteri seimbang, dan cakap bertindak dalam hukumAIasan PoIigamiW %d dapat jalankan kewajiban sbg isteri, cacat badan, td dapat melahirkanSyarat-syarat PoIigamiW persetujuan isteri, mampu ekonomi dan berlaku adilTAHAPAN PELAKSANAAN PERKAWINANMENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN PP.9 TAHUN 1975%H!N !EKSNN !ERKWNN%H!N !EMBER%HUN KEHENDK MENGSUNGKN!ERKWNN!ENYERHNDN !EMERKSNSYR%-SYR%!ERKWNN%H!N!ENGUMUMNKEHENDKMENGSUNGKN!ERKWNN%H!N!EKSNN!ERKWNN!ERKWNNDN!ENC%%N!ERKWNNU!UBKSYARAT-SYARAT PERKAWINANMENURUT UU NO.1 TAHUN 1974Syarat-syaratperkawinanSyaratmateriilSyarat formil!emberitahuanKe !!!!enelitian syarat dan kelengkapanlainnyaBerlaku khusus Berlaku umumWaktu tunggu Batas umur kawinzib O% yangBelum 21 tahun10 haripengumunanesan atautertulis!ersetujuanmempelaiarangan kawinLARANGAN KAWINMENURUT UU NO.1 TAHUN 1974LARANGANKAWINN%RKEURGSEDRH,GRS KE %S,KE BWH,MENYM!NG,HUBUNGNSEMEND,DN SUDRS%ER BBERS%EREBH DRS%UN%R YNG BERHUBUNGNSUSUNN%RYNG MENURU%GMDRNGKWNN%RORNG SM KE-3 KNY%U EBHLARANGAN KAWIN INIMERUPAKAN PERSYARATAN PERKAWINANDALAM KATEGORI RELATIFSYARAT-SYARAT PERKAWINANMENURUT HUKUM ISLAMSYR%-SYR% !ERKWNNCONMEM!EWNKHSKS-SKSBKBUBGHBERKSEH%%DK KREN!KSN%DK HRMDKWNKEDUDUKNWMUKFWHKMW MUHKMSYR%WBERK SEH%MUSM!RDSMDU ORNGMUKFDWNSBARTI PENTING PENGUMUMANKEHENDAK MELANGSUNGKAN PERKAWINANR% !EN%NG !ENGUMUMN%UUN!ENGUMUMNKEBENRNOBYEK%FSOS KON%ROURUSNNDVDUURUSNKEURGURUSNMSYRK%URUSNNEGRU!UBKHNGKNKERGUNUN%UK D%NDKNU%SESU KE%EN%UNHUKUM YNG BERKU!ENCEGHN!ERKWNNPELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT PP. NO.9 TAHUN 1975!EKSNN!ERKWNN10 HRSE%EH!ENGUMUMNDKUKN MENURU% KE%EN%UN GM DN KE!ERCYNNY DHD!N !EGW!ENC%% SER% DHDR 2 ORNG SKS!ENND%NGNN K% !ERKWNNOEH KEDU MEM!E, !R SKS, DN !EGW !ENC%%(BG ORNG SM UG OEH W NKH)!ENGGRN %ERHD! !S 3, !S 10 DN !S 40MENURU% !S 45 !!. NO.9 %HUN 1975 MERU!KN %NDK!DN !ENGGRN, DENGN NCMN DEND SE%NGG-%NGGNY SEBESR Rp 7.500,-CATATAN SIPILBurgerlijke Standembaga yang diadakan !emerintah yang bertugas mencatat atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami warga masyarakat, setelah ada laporan yang dimulai sejak lahirsampai meninggal, seperti : kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, kematian, dsbRiwayat catatan sipilBerasal dari CODE CIVILConcordansiBW BELANDAConcordansiBW HINDIA BELANDA!asal ! UUD 1945KUH!dt, Buku %itel !asal 4 - 16!ERGOONGNRKY%ERO!Ordonansi CatatanSipil S. 1849 No. 25%ONGHOOrdonansi CatatanSipil S. 1917 No. 130o. S. 1919 No. 81NDONES S NSRNOrdonansi Catatan SipilS. 1933 No. 75 jo. S1936 No. 607NS%RUKS !RESDUM KBNE% M!ER NO. 31/U/N/12/1966%ERBUK UN%UK SEURUH WN%DK D !ERGOONGN RKY% UN%UK C%%N S!JENIS-JENIS AKTA CATATAN SIPILBerdasarkan Ordonansi Catatan SipiI!ERGOONGN RKY%Gol. Eropa Gol. %ionghoa Gol. nd. sliW KelahiranW !emberitahuan!erkawinanW izin perkawinanW !erkawinanW !erceraianW KematianW KelahiranW izin perkawinanW perkawinanWperceraianW KelahiranW !emilihan namaW !erkawinanW !erceraianW KematianW KelahiranW !emilihan NamaW Kematianawa & Maduraawa & Madura,mboinaBeragama NasraniKeppress 12 %ahun 1983 sbg tindak lanjutnstruksi !residium Kabinet mpera 1966%d. mengenal pergolongan rakyatW KelahiranW !erkawinanW !erceraianW !engakuan dan pengesahan anakW KematianPERATURAN CATATAN SIPILKHUSUS !ERKWNN BG WN %ONGHODN WN S YNG BERGM K%OK DN BUDHSEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974MENC%%, MENDF%RKN SECR ENGK! !ERS%W!ERKWNN, UG MENSHKN !ERKWNNSETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974!ER%URN!ERKWNNCM!URN S.1898 NO. 158H.O.C.S. 1933 NO. 74K%BUNDNG-UNDNGHUKUM!ERD%UU NO. 32%HUN 1954%EN%NGN%R N. 1954NO. 98UU CATATAN SIPIL NASIONAL BELUM ADA OLEH KARENA ITU MASIH MENGGUNAKANSTAATSBLAD DAN DITEGASKAN DENGAN S.E. MENDAGRI MENKEH. NO. .. 2/2/2/5!emdes 51/1/3 tanggal 29 anuari 1967 tentang pelaksanaan keputusan !K No. 127/u/Kep/12/1966 dan !K No. 31/U/N/12/1966Isinya:Di dalam kutipan akta perkawinan perkataan "golongan pada "kepala ikhtisar kutipan aktaCatatan sipil, diganti dengan istilah "Warga Negara Indonesia" dan untuk orang asing Menggunakan "Warga Negara .." tau "Tanpa Kewarganegaraan"%DK D G !ERGOONGN RKY%PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN!ERSMN!ERBEDNSS%EM KON%RO !ERKWNN!ROSES MEU !ENGDNMENMN KE!S%N HUKUM!ENRKN KEMB DENGN!U%USN !ENGDN!ENCEGHN !ERKWNN SEBG%NDKN KON%RO SEBEUM!ERKWNN!EMB%N !ERKWNN SEBG%NDKN KON%RO SE%EH!ERKWNN!ENCEGHN !ERKWNN %DK%ERK% KB% !ERKWNN!EMB%N !ERKWNN %ERK%!D KB% !ERKWNN%%CR !ENCEGHN !ERKWNN DENGN CR !ERMOHONN%%CR !ENGUN !EMB%N !ERKWNNDENGN CR GUG%NKB% !ENCEGHN !ERKWNN !ROSES !ERKWNN MEND %ERHEN%KB% !EMB%N !ERKWNN, S%%US !ERKWNNMEND %DK SH SEK S% DB%KNPENCEGAHAN PERKAWINANORNG-ORNGYNG BERHKMENCEGH!ERKWNN1. !ara keluarga garislurus ke atas dan ke bawah2. Saudara3. Wali nikah4. Wali5. !engampu dari salah satu calon mempelai6. !ihak-!ihakyang berkepentingan7. Suami atau isteri8. !ejabat yang ditunjuk%% CR!ERMOHONN!ENCEGHN!ERKWNNDENGN CR!ERMOHONNBUKNCRGUG%N!ENGDN!ENGDNGM!ENGDNNEGERNONMUSMMUSMYNG !ERU DCERM%!S 63 Y% (2) UU NO. 1 %HUN 1974 !U%USN !ENGDN GM HRUS DKUKUHKN DENGN !U%USN !ENGDN NEGER UN%UK MEMK KEKU%NEKSEKU%ORHUBUNGN DENGN DUNDNGKNNY UU NO. 7 %HUN 1989 %EN%NG !ENGDN GMPEMBATALANPERKAWINANORNG-ORNGYNG BERHKMENGUKN!EMB%N!ERKWNN%%CR!ERMOHONN!EMB%N!ERKWNN !RKEURGGRS URUSKE%S DRSUM %US%ERSUM %US%ER!EB% YNG BERWENNGSEM !ERKWNN BEUM !U%USSE%!ORNG YNGBERKE!EN%NGNKS(!ENUN%U% UMUM)KE!ENGDNDENGNCRGUG%N!ENGDNNEGERBG NON MUSM!ENGDNGMBG MUSMBB V!ERNN !ERKWNN!asal 29(1) !ada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh !egawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.(2) !erjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.(3) !erjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.!ERNN!ERKWNNMENURU% UU NO. 1 %HUN 1974S%H!ERNN!ERKWNNK!NDBU%SEBEUM!ERKWNN!D S%!ERKWNNDSHKN OEH!EGW !ENC%%!ERKWNN!RNS!NY %DK BSDUBH KECU%S !ERSE%UUNSUM-S%ER & %DKMERUGKN !HK KE%GDBU%OEHCONSUMDNCONS%ER1. SDH 18 %H (SENDR)2. BM 18 %H (DWK-DDM!NG O%/W3. DS!ENSS UMURKWN !S 47 &!S 50 (W)UU 1/74BEN%UK!ERNNKWNK%DBWH%NGNK%U%HEN%KS!ERNNKWN1. !EMSHN SEURUHNY2. !ERS%UN BU% HR%3. MENM!UNG N-NSS%EM !%RNE/M%RNEPERJANJIAN KAWINMENURU% !S 119-167 K.U.H. !ERD%!RNS! HR% BEND !ERKWNNMENURU% K.U.H. !ERD%PERSATUAN BULAT HARTA PERKAWINANDENGN#%S HR% DNKN OEH SUM(!S 119-124 K.U.H. !ERD%!ENYM!NGN %HD !ERS%UN BU% HR% %ERD DG DNY!ERSE%UUN CON SUM-S%ER DSEBU%!ERNN KWNMNF% DN %UUN!ERNN KWNMENGHD!%NDKN#SUM %S HR%YNG DBWS%ERMENDUNG HR%S%ER/SUM %S%NGGUNG WB%ERHD!HU%NG-HU%NGSUM/SEBKNYSYR%-SYR%!ERNN KWN1. MENGEN DRSUM-S%ER2. !EMBU%N K%DN MU BERKUNY3.S !ERNN KWNBENTUK-BENTUK PERJANJIAN KAWINPERSATUAN UNTUNG RUGIPERSATUAN HASIL & PENDAPATANW ntara suami-istri tidak ada persatuan bulat.W ntara suami-istri ada persatuan terbatas (harta bersama).W Untung dan rugi menjadi hak dan tangungan suami-istri.W Harta yang dibawamasuk menjadi harta pribadi masingmasing suami-istri.W %erdapat lebih dari kelompok harta, yaitu: harta persatuan untung rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri.W ntara suami-istri tidak ada persatuan.W %erdapat kelompok harta, yaitu: harta kekayaan suami-istri persatuan hasil dan pendapatan, harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.W Kerugian menjadi tanggungjawab suami.W stri tidak turut bertangungjawab.TERJADINYA PERSATUAN UNTUNG DAN RUGIPasaI 144 KUHPerdata1. Para pihak secara tegas memperjanjikan daIam perjanjian kawin mereka.2. Para pihak hanya memperjanjikan daIam perjanjian kawin bahwaantar mereka tak ada persatuan harta.PITLO: Pengertian untung rugi:1. Saldo yang ada pada akhir perkawinan.2. Keuntungan (38) berupa semua activa dan kerugian adalah pasiva atas harta persatuan (harta bersama)Tabungan pendapatan-pendapatanyang tidak terhabiskan, yangTeIah dikurangi dengan berbagaipengeIuaranHasiI Harta kekayaan mereka: sewa rumah, bunga, deviden, saham, dsb. Serta pendapatanMereka masing-masing sbg hasiIusaha dan kerajinan merekaPASAL 157 KUHPERDATADimasukkan sebagai keuntungan karena ada tambahan harta kekayaanSuami-istri yang dimiliki sebelum perkawinan!endapat li fandiW Keuntungan adalah tiap bertambahnya kekayaan sepanjang perkawinan karena hasil harta kekayaan dan pendapatansuami-istri, hasil harta kekayaan dan pendapatan suami atau istri.W Kerugian adalah tiap berkurangnya kekayaan karena pengeluaran yang melebihi pendapatan (saldo negatif).W aba (activa)tanpa dikurangi pengeluaran-pengeluaran.W Saldoperhitungan jumlah kelebihan pada saat persatuan berakhir dibandingkan pada saat perkawinan dilangsungkan.kesimpuIanAkibat persatuan untung dan rugi adaIah bahwa semua keuntungan yang dperoIeh dan semuakerugian yang diderita sepanjang perkawinan, menjadibagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yangsama b esarnya. Dengan demikian daIam persatuanUntung dan rugi ada persatuan yang terbatas, yaitu: bahwa hanya untung dan rugi (bersama) suami-istriAKIBAT PERKAWINANHK DN KEWBNSUM S%ER(!asal 30 !asal 34UU No. 1 %ahun 1974)HR% BEND!ERKWNN(!asal 35-!asal 37UU No. 1 %ahun 1974)KEDUDUKN NK(!asal 43-44 UUNo. 1 %ahun 1974)HUBUNGN N%RORNG %UDENGN NK(!asal 45-!asal 49 UUNo. 1 %ahun 1974)KB% !ERKWNNMERU!KN KONSEKUENS YURDS %U MERU!KN HUBUNGN !ERK%N(MENMBUKN HK DN KEWBN)YNG D%EN%UKN OEH UNDNG-UNDNG !ENYM!NGND!% DKUKN MEU !ERNN !ERKWNNKHUSUS %ERHD! HR% BEND !ERKWNNHAK DAN KEWAJIBANSUAMI - ISTERIASPEK MAKROKEWBN UHURMENEGKKN RUMH%NGG YNG MENDSEND DSR DRSUSUNNMSYRK%(!S 30 UU NO. 1%HUN 1974)ASPEK MIKROKEDUDUKNSUM DN S%ERD DM KEURG!RNS! HK DNKEDUDUKNS%ER SEMBNGDENGN HK DNKEDUDUKNSUM(!asal 31 ayat (1)UU No.1 %h. 1974!RNS!MSNG-MSNGSUM-S%ERCK!MEKUKN!ERBU%N HUKUM(!asal 31 ayat (2) UUNo. 1 %ahun 1974)!RNS!SUM SEBGKE! KEURGDNS%ER SEBGBU RUMH %NGG(!asal 31 ayat (3) UUNo. 1 %h.1974)HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI(!S 30 34 UU NO. 1 %H. 1974)HUBUNGNSUM S%ERKEDUDUKNSUM S%ERSUM S%ERWB SNGCN%MENCN%HORM%MENGHORM%DN MEMBERBN%UNHR B%NYNG S%UKE!DYNG NNY(!asal 33 UUNo. 1 %h. 1974)SUM WBMENDUNGS%ER DNMEMBERKNSEGKE!ERUNHDU!RUMH %NGG(!asal 34 ayat(1) UU No. 1%h. 1974)S%ER WBMENG%URURUSNRUMH %NGGDENGNSEBK-BKNY(!asal 34 ayat(2) UU No. 1%h. 1974)SUM S%ERHRUSMEM!UNYKEDMN YNG%E%!(!asal 32 ayat (1)UU No. 1%h. 1974)K SUMS%ERMEKNKEWBNMSNG-MSNGD!%MENGUKNGUG%N KE!ENGDN(!asal 34 ayat (3)UU No.1 %h. 1974)SUM SBGKE!KEURGS%ERSBGBU RUMH%NGGdiskusiW UU no. 1 %ahun 1974 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri, mengapa yang diatur lebih ditekankan pada kewajiban suami istri saja ?W Bagaimana kedudukan kaidah hukum slam(KH) dan Hukum adat mengenai hak dan kewajiban suami isteri, dalam hubungannya dengan berlakunya UU No. 1 %ahun 1974 ?W Bagaimana arti pentingnya kualifikasi kelompok harta, wewenang dan tanggungjawab mengenai harta benda perkawinan dalam UU No. 1 %ahun 1974 ?CKU!N M%ERHR% BEND !ERKWNN!ENFSRN HR% BEND!ERKWNNMENURU% UU NO. 1%HUN 1974!ENFSRN BERKUNYMENGENHR% BEND!ERKWNNPEMBAHASAN MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINANINI MENGHADAPI KESULITAN UU POKOK YANGUNTUK BERLAKUNYA MEMERLUKAN PERATURANPELAKSANAAN(PASAL 66 DAN 67 UU NO. 1 TAHUN 1974)DISISI LAIN PP NO. 9 TAHUN 1975 TIDAK MENGATURLEBIH LANJUT MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINANTERDAPAT PENAFSIRAN YANG BERBEDA MENGENAIPERLU TIDAKNYA DIKELUARKANNYA PERATURANPELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 SELAIN PPNO. 9TAHUN 1975PENAFSIRAN HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN(PASAL 35-37 UU NO. 1 TAHUN 1974)KEOM!OKHR% BEND!ERKWNNWEWENNGSUM S%ER%S HR% BEND!ERKWNN%NGGUNG WBSUM-S%ER%S HU%NG-HU%NG DG !HK KE%GHR%BERSM!s. 35(1)HR%!RBDSUM/S%ER!s. 35(2)HR%!RBDSUM/S%ERHR%BERSMHU%NG!RBDSUM/S%ERHU%NGBERSMndikator-Diperolehselamaperkawinan-Bukan bawaan,hadiah, warisan-Harta bawaan-Harta hadiah-Harta warisan!enafsiran!ara pihak!s. 35(2)UU 1/74Beheer,BeschikkingMasing-masing!enguasaandan hakpenuhBeheer,Beschikkingbersama!ersetujuansuami isterisbg asasBebanMasing-masingSuami isteriMenanggungHutang pribaditas harta!ribadiDan apabila%idak cukupDari hartaBersama(Hk. dat)Beban suamisteri bersamatas hartaBersamaBila tidakCukupHarta pribadiHukum adattidakmembedakanHutang pribadidan hutangbersamaUU No. 1 %h. 1974Berdasar atas dan berpolakan pada hukum adat(Soebekti dan !urwoto S. Gandasubrata)PENAFSIRAN BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 TENTANG HARTA BENDA PERKAWINANBerlakunya UU No. 1 %h. 1974khusus mengenai Harta Benda !erkawinan!ENFSRN BERKUNY UU NO. 1 %HUN 1974 (UU !OKOK)%S DSR !S 66 UU NO. 1 %H. 1974 %S DSR !S 67 UU NO. 1 %H. 1974Sejauh sudah diaturBerlaku ketentuan baruSejauh belumdiaturBelum ada!.! nyada !.! nyaBerlaku ketentuan baruBERKU!ER%URN MD%EN%UKN SECR %EGS YNG MEMERUKN !ER%URN !EKSNN %U !ER%URN!EMERN%HTenggang waktu tunggu (Ps. 11 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974); Tatacara Perkawinan (Ps. 12 UU No.1 Th 1974);Tatacara Perceraian dan Tatacara Mengajukan Gugatan (Ps. 39 ayat (3) & Ps. 40 ayat (2)UU No. 1 Th. 1974; Kedudukan Anak (Ps. 43 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974)SEEBHNY %DK %EGS MEMERUKN !ER%URN !EKSNN %U %DK WUSEBE%UNY MSH MEMERUKN !ENESNKESM!UNUU NO. 1 %H. 1974 SEBG KENY%N D DN SUDH DBERKUKN SECR NSONPENAFSIRAN BERLAKUNYA HUKUM HARTA BENDA PERKAWINANMENURU% UU NO. 1 %H. 1974 DM !RK%EK!ERU !ER%URN!EKSNNBERKUSE!ENUHNYPetunjuk MARI No. MA/Pemb/0807/75%anggal 10 gustus 1975UU No. 1 th. 74 belum efektif, maka berlakuperaturan lamaPts. MARI No. 681/K/Sip/'75%gl. 18 gst '79UU No. 1 %h. 1974 khususnya dilapanganHarta perkawinan telah berlaku sepenuhnyaGol. Cina berlakuK.U.H. !erdataGol. ndonesia asliBerlaku Hukum datPts. MARI No. 2690/K/Pdt/'85Menyatakan bahwa UU No. 1 %h. 1974 sebagaiHukum nasional mengikuti sistem Hk. datPts. MARI No. 726/Sip/76%gl. 15 Feb '76UU No. 1 %h. 1974 belumda !! yang menggantiKUH!erdata, makaDiberlakukannya peraturanlamaPts. MARI No. 263/Sip/76%gl. 13 Nop. '78!enjualan harta bersamaHarus dengan!ersetujuan isteri atauHadir waktu jual belidiadakanPendapat SoebektiUU No.1 %h. 1974 mendasarkan atas asasHukum dat, walau peraturan pelaksanaannyaBelum adaPendapat Tahir TungadiUU No.1 %h. 1974 dilaksanakan secara terbatasHanya bagi mereka yang menikah setelahBerlakunya UU No.1 %h. 1974KEDUDUKN NKStatus atau posisi anak dalam keluarga!asal 42,43 dan 44 UU No.1 %h. 1974!ENGER%NNK YNG SH!asal 42 UU No. 1%h. 1974KEDUDUKNNK YNG HRDUR!ERKWNN!asal 43 ayat (1)UU No. 1 %h. 1974HK !ENYNGKNSUM %S NKYNG DHRKNOEH S%RNYKREN ZN!asal 44 ayat (1) danyat (2) UU No. 1%h. 1974KEDUDUKNNK NGK%!asal 66 UU No. 1%h. 1974Berlaku peraturanlama!EMBUK%NS-USU NK!asal 55 (1)-(3)UU N. 1 %h. 1974LOGIKA SISTEMNYANK SH !ENYNGKN SUMNK UR KWN!ENGKUN NKKE!S%N HUKUMNY DENGN !EMBUK%N S-USU NK Kasus!ria lajang dan gadis lajanglahir anak anak ?!ria kawin dan gadis lajanglahir anakanak ?!ria lajang dan wanita kawin anak lahir anak ?!ria kawin dan wanita kawin lahir anak anak ?nak sahanak luar kawinanak zinahanak sah adalah anak yang lahir didalam dan atau sebagai akibat perkawinan sah%ugas1. jelaskan interpretasi struktur hartabendaperkawinanmenurut UUNo. 1tahun 1974 merujuk pada hukum adatparental ?2. apa konsekuensi dari digunakannyakonsep anak secara yuridis dan kapankonsep anak secara biologis digunakan?SKEMALOGIKA SISTEM KEDUDUKAN ANAKKEDUDUKAN ANAKANTARA KONSEP BIOLOGIS DAN KONSEP YURIDISANAK YANGSAHnak kandungANAK ANGKATHukum slamMemandangHanyaMerupakanSolidaritassosialANAK LUARKAWINnak yang%idak sahPENYANGKALANANAK YANG SAHOLEH SUAMI IBUNYAPENGAKUANANAK LUAR KAWINOLEH BAPAKBIOLOGISNYAANAK HASILOVERSPELTIDAK DAPATDIAKUIPEMBUKTIANASAL-USUL ANAKPasaI 255 KUHPerdataDiukur dari anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan putus adalah tidak sah, logika sebaliknyasebelum 300 hari anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan putus adalah anak yang sahHukum IsIamDiukur dari anak yang dilahirkan 6 bulan setelah perkawinan atau dalam tenggangMasa //, adalah anak yang sahHukum Adat%idak diperhatikan jangka pendeknya perkawinan, hanya ditentukan anak yang dilahirkanDalam tenggang kehamilan adalah anak yang sahPENGERTIAN ANAK YANG SAH!asal 42 UU No. 1 %h. 1974INDIKATORPERKAWINANYANG SAHBerdasar atas UUNo. 1 %h. 1974 jo!!. No. 9 %h. 1975Sah menurut hukum%idak sekedar hanyaSah menurutagamaYANGDILAHIRKANMenunjuk!eristiwa prosesKelahiran seorangnak secaralamiah dariKandungan atauMuncul ke duniaDALAMrtinya adalah dalam!erkawinan yangSah diukur sejak!erkawinanDilangsungkanSampai!erkawinan putusSEBAGAI AKIBATPERKAWINANYG SAHnak yg lahir diluar!erkawinan yg sah tp!roses pembuahannya%erjadi pd masa!erkawinan yg sahtau menjadi dianggapahir dalam!erkawinan yg sahKEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN!asal 43 ayat (1) UU No. 1 %h. 1974SINGLE PARENTHANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAANDENGAN IBUNYA DAN KELUARGA IBUNYA SAJAHUBUNGAN HUKUM DENGAN BAPAK BIOLOGISNYA DAPATTERJADI MELALUI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN!asal 43 ayat (2) UU No. 1 %h. 1974 kedudukan anak luar kawinini akan diatur lebih lanjut dalam !!, oleh karena itu untuk saatini diberlakukan peraturan lama antara lain seperti yang diaturdalam KUH!erdataDU %EOR !ENGKUN NKDU CR!ENGKUN NK%EOR!EMBUK%N(declaratif)%EORM%ER(constitutif)SECRSUKRESECR !KSNMEU!ENGDNKUHPerdata-!engakuan anak dibolehkan apabila si ibu memberikan persetujuan (!s. 284)-Hasil dari 4;07850 tidak dapat diakui (!s. 283)HAK PENYANGKALAN SUAMI ATAS SAHNYA ANAK YANGDILAHIRKAN OLEH ISTERINYA KARENA ZINA!asal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 %ahun 1974Dapat dilakukan denganMembuktikan bahwa isterinya%elah melakukanZina (4;07850) di mukapengadilan!engadilan memberikanKeputusan mengenai sah atau%idaknya anak yangDilahirkan oleh isteri atas!ermintaan si suamiKB% HUKUMNY S NK HNY MEMK HUBUNGNHUKUM KE!ERD%N DENGN BUNY %U KEURGBUNY S, %DK MEMK HUBUNGN HUKUMKE!ERD%N DENGN SUM BUNY.MENURUT HUKUM ISLAM!B %DK CUKU! BUK% D!% DKUKN DENGNSUM!H LI'ANAkibat hukumnya:-naknya tidak sah (anak haram)-!erkawinan menjadi putus selama-lamanya-Suami atau isteri tidak mendapatkan hukumanKEDUDUKAN ANAK ANGKAT%DK D%UR DM UU NO. 1 %HUN 1974DBERKUKN !ER%URN MBERDSRKN %S !S 66 UU NO. 1 %H. 1974HUKUM ADATKEDUDUKN NKNGK% SM DENGNNK KNDUNG(Yurisprudensi Mahkamahgung R. No.578/K/Sip/1974%ertanggal 7 anuari 1976 HUKUM ISLAM!sl. 171 dan 209 KHS. 1917-129 jo. S. 1925 - 92Tentang ADOPSI bagi anakLaki-Iaki keturunan Cina,nak adopsi dianggapDilahirkan dari perkawinanOrang tua angkatnya berartiSama dengan anak kandungKONSEP SOLIDARITASSOSIAL(!emeliharaan,!ertumbuhandan !endidikan)TD. HASILKANPERALIHAN HUBUNGANPERDATA DARI OTKKE OTA.KEDUDUKN NKNGK% %DK SMDENGN NK KNDUNG%DK MEWRSHR% ORNG %UNGK%!B NKNGK%NY!EREM!UNWNY %E%!ORNG %UPEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK!asal 55 UU No. 1 %ahun 1974HARUS DIBUKTIKAN DENGANAKTA KELAHIRAN YANGOTENTIK!asal 55 ayat (1) UU No. 1%h. 1974APABILA AKTAKELAHIRAN YANG OTENTIKTIDAK ADA, MELALUIPENETAPAN PENGADILAN!asal 55 ayat (2) UUNo. 1 %h. 1974ATAS DASARPENETAPAN PENGADILANDITERBITKAN AKTAKELAHIRAN YANGOTENTIK OLEH KANTORCATATAN SIPIL SETEMPAT!asal 55 ayat (3) UUNo. 1 %h. 1974PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAKMENURU% !S 55 UU NO. 1 %HUN 1974 SEOH-OH DRUMUSKN SECR M%%F,Y%U HANYA DBUK%KN DENGN K% KEHRN YNG O%EN%K, R%NY%DK DENGN % BUK% NNY SE!ER% K%-K% NNY %U KE%ERNGN SKSPASAL 261 K.U.H. PERDATA!EMBUK%N S-USU NK DBUK%KN DENGN K%-K% KEHRN MEREK SEKEDRDKUKN DM REGS%ER C%%N S!, !B %DK D K%-K% %ERSEBU%MK K NK-NK %ERUS MENERUS MENKM% SU%U KEDUDUKN SEBG NK-NKYNG SH, KEDUDUKN %U KEDN SEBG SU%U KENY%N %ERSEBU% DHBUK% YNG CUKU! SEBG !EMBUK%N S-USU NK.W nakbelumberumur18thataubelumkawindi bawahkekuasaanorangtuadanorangtuamewakili anak di dalam dan di luar!engadilan (!s. 47 UU No. 1%h. 1974).W Orang tua menguruskan harta anak-anaknya oleh karena itu mereka dilarang memindahkan hakatau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa, kecuali bilakepentingan anak itu menghendaki (!s. 48 UU No. 1%h. 1974)W Salah satu atau kedua-duanya dari orang tua dapat dicabut kekuasaan orang tuanya, bila ia lalaiatau berlaku buruk sekali, dan walau telah dicabut kekuasaan orang tuanya, tetap wajib memberinafkah dan memelihara anak-anaknya.RUANG LINGKUPHAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK!S 45-49 UU NO. 1 %HUN 1974KEWAJIBAN ORANG TUADisisi lain sbg hak anak!asal 45 UU No. 1 %h. 1974KEWAJIBAN ANAKDisisi lainSbg. Hak orang tua!asal 46 UU No. 1 %h 1974Memelihara & Mendidik anak sebaik-Baiknya, sampai nak-anak kawin atauSampai mandiri, walau kekuasaanOrang tua dicabutKEKUASAAN ORANG TUAtas diri dan harta anakANAK BELUM DEWASA ANAK SUDAH DEWASAMenghormati & mentaatiKehendak orang tua yangbaikMemelihara orang tua &Keluarga dalam garis lurusKe atas yangMembutuhkan bantuanKEWAJIBAN ORANG TUAPasaI 45 (1) dan (2) UU No. 1/'74Kewajiban memelihara danMendidik anak sebaik-baiknyauga kekuasaan orang tuaSampai anakMelangsungkanperkawinanSampai anakDapat berdirisendiriWalau perkawinan kedua orang tuanya putus dan!utusnya perkawinan tidakMenghentikan kewajibanOrang tuaKekuasaan orangtua sebagai suatuhakKekuasaan orangtua atas diri!ribadi anakKekuasaan orangtua atas hartaBenda milik anak MEMELIHARAASPEK LAHIRIAH YANG BERHUBUNGAN DENGANPERTUMBUHAN ANAK (ASPEK KEHIDUPAN)MENDIDIKASPEK NON LAHIRIAH YANG BERHUBUNGAN DENGANMENTAL DAN KUALITAS ANAK-ANAKNYAKEWAJIBAN ANAKPASAL 46 AYAT (1) DAN AYAT (2)UU NO. 1 TAHUN 1974NDK%OR DEWSUU No. 1 %h. 1974KUH!erdata,Hukum slam,Hukum datBEUMDEWS%EHDEWSMENGHORM%ORNG %UMEN%%KEHENDKORNG %US!EK SK!SEBG DSRDR!ERKUS!EK!ERKU SBGFUNGS DRSK!WB MEMEHRMENURU%KEMM!UNNYKE!DORNG %UK!D KEURGGRS URUSKE %S!B MEREKMEMBU%UHKN BN%UNRUANG LINGKUPPUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA!asal 38-41 UU No.1 %h. 1974 jo. !asal 14-38!!. No. 9 %h. 1975 jo. !asal 113-162 KHKARENA KEMATIANSALAH SATU ATAUKEDUA-DUANYA DARISUAMI ISTERI!asal 38 UU No. 1 %h. 1974o. !asal 113 KHKARENA PERCERAIAN!asal 38-41 UU No. 1%h. 1974 jo. !asal 14-38!!. No. 9 %h. 1975 jo.!asal 113-162 KHATAS KEPUTUSANPENGADILAN!asal 38 UU No. 1%h. 1974 jo. !asal 113 KHAKIBAT HUKUMNYA1. %ERHD! HUBUNGN SUM S%ER2. %ERHD! HR% BEND !ERKWNN(Harta bersama)3. %ERHD! HUBUNGN N%R ORNG %UDENGN NK-NKNY (Kekuasaan Orang %ua)4. %ERHD! HUBUNGN DENGN !HK KE%GPUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYAHarus diperhatikan ketentuan UU No. 1 %ahun 1974 dan !!. No. 9 %ahun 1975 sebagaituran pelaksanaannya bersifat umum berlaku bagi seluruh Warga Negara ndonesia sedangkanKH merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus berlaku bagi Warga Negara ndonesiaSedangkan KH merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus berlaku bagiWarga Negara ndonesia yang beragama slamPUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN!S 38-!S 41 UU NO. 1 %HUN 1974!ENGER%N!ERCERNSN-SN!ERCERNCR !ERCERN & BEN%UK-BEN%UK !ERCERNMenurut Hukum slam!erceraian atas gugatan olehSuami atau isteri melalui danDengan keputusan!engadilan!s. 39 ayat (1) UU No. 1/1974!erceraian terjadi karena talak dari suamitau gugat cerai dari isteri melalui danDengan keputusan pengadilan agama!s. 114 KH%alak darisuamiGugat ceraiDari isterirtian umumYg dijatuhkan suami (krar)rtian khususKarena kematian!enetapan HakimDijatuhkan suamiALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIANPasaI 38 - PasaI 41 UU No. 1 Tahun 1974Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudidan lain sebagainya yang sukar disembuhkanSalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannyaSalah satu pihak melakukan kekeaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainSalah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istrintara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hdup rukun lagi sebagai suami striSuami meIanggar tak'Iik taIakPeraIihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan daIam rumah tanggaACARA PERCERAIAN DI PENGADILANPasaI 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PasaI 115 KHIPengadiIan NegeriBagi non MusIimPengadiIan AgamaBagi MusIimProsedurgugat Ceraiesan / tertulisDisertaiSurat keterangan%empat tinggalDari kelurahanLaporan ke Peg. Penc. Perkawinan (Catatan SipiI)Utk mendapatkan kutipan buku pendaf. perceraianEksekusi mengenai harta benda perkawinanPutusanPerceraianTahapanSidangPengadiIanPersidanganPerceraianPersidangan, Putusan & PengurusanKe PPP utk dptkan kutipan buku ceraiPemeriksaan BerkasPermohonantertuIisW TaIak Radj'IW TaIak ba'in ShughraaW TaIak ba'in KubraaW TaIak SunnyW TaIak bid'iIzin taIak dari suamiDugat Ceraidari Istriajukan gugat ceraisecara tertuIisTahapan SidangPengadiIanW Pts.INKRACHTW Pengurusan ke PPPW SaIinan kutipanBuku daft. ceraiBENTUK-BENTUK PERCERAIAN DAN SEBAB LAINMENURUT HUKUM ISLAMTALAKkrar suami sbg salah satu sebab putusnya perkawinanKHULUK%alak tebus,perceraian atas dasar persetuajuan suami-istri dg disertai tebusan harta/uang dari istriSYIQAQ!erselisihan suami-istri yg diselesaikan dua HKM pihak suami/istriFASAKHatas permintaan salah satu pihak oleh Hakimkarena salah satu pihak ada cela atau tertipuTAK'LIK TALAKanji talak yg digantungkan pd keadaan tertentu dimasa datangILA'Suami bersumpah utk tdk mencampuri istrinya (td. %alak atau cerai)ZHIHARSuami bersumpah bahwa strinyaitu baginya sama dg punggung ibunya, dg sumpah itu berarti%elah menceraikan istrinya LI'ANaknat atau sumpah, suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti cukupMURTADKEMATIANAKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANKARENA KEMATIANBG SUM S%R YNG HDU!W stri yang hidup dapat menikah lagi setelah lewat masa iddahW Suami yang hidup dapat menikah lagiKEWBN ORNG %U K!D NKW Orang tua yang tinggal hidupmeneruskan kewaibannya sbg orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecilHR% BEND !ERKWNNW %imbul pewarisan terhadap harta peninggalansi matiW wajib bereskanhutang-hutang si mati atas bebanharta peninggalanAKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANKARENA PERCERAIANHUBUNGANSUAMI ISTRIW Suami thd istri (biaya hidup dan IannyapsI. 41 UU 1/74): mut'ah,nafkah, maskan & kiswah seIama iddah, mahar yang terutang,nafkah iddah kecuaIi istri nusyuz, nafkah Iampau yang terutangW Istri thd suami: td. menerima pinangan pria Iain seIama masa iddah TERHADAPPIHAK KETIGAW Utang seteIah cerai menjadi utang pribadi yang berhutangW Utang sebeIum cerai Utang pribadi tanggung jawab pribadi dan utang bersama tanggung jawab bersamaHATA BENDAPERKAWINANW Harta pribadi suami/istri tetapdikuasai masingmasingW Harta bersama suami-istri dibagimasing-masingseparuhHUB.ORANGTUA DG ANAKW Hubungan spttidak terjadiperceraianW KHI:Anak yg beIumatau sudahmumayizW Yang berhak atashadhanah W Yang wajib atasbiaya hadhanah dan nafkahW KaIau ada PerseIisihanhaI diatas dengankeputusanpengadiIanAKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANATAS KEPUTUSAN PENGADILANTERHADAP ANAKW Tetap sbg. Anak sah dan memiIiki hubungan hukum dengan bapak dan ibunya.TERHADAP PIHAKKETIGAW Tidak berIaku surut bagi pihak ketiga dan persetujuan yang dibuat tetap sahW Prinsip aktiva dan pasiva daIam peIunasan hutangW Hutang pribadi menjadi tanggungjawab pribadi yang berhutangHAK-HAK SUAMI & ISTRI YANG BERIKTIKAD BAIKW Ada iktikad (subyektif)baik ada akibat hukumseperti pada perceraian(ada harta besama)W Tidak ada iktikad baik (Perkawinan rangkap)tidak ada harta bersama.W Tidak ada iktikad baik, makakerugian yangtimbuI, jadi tanggungjawab yang beriktikad tidakbaik PERWALIAN & PENUNJUKANNYATerjadinya saat orang tua meninggaI dunia atau dicabut kekuasaan orang tuaatas anak yang beIum dewasaPasaI 50 - PasaI 54 UU No. 1 Tahun 1974WaIi dan perwaIian Penunjukan waIiPencabutanKekuasaan waIiKewajiban waIiASPEKPERWALIANW atas diri pribadianakW atas harta bendamilik anakPerwaIian ini tidakMeIiputi sbg waIiNikah (tetap padaOrang tua Kandungnya)YANG BERHAKMENUNJUK WALI :W orang tua yangmenjalankan kekuasaan orang tuaW pengadilan karenapencabutankekuasaan orang tuaatau waliCARA PENUNJUKAN WALI :W Oleh orang tua sblmmeninggalW Wasiat tertulis ataulisanW Di hadapan 2 orangsaksiYANG DPTDITUNJUK SBGWALI :W Di utamakan darikerabatW Setiap orang (danbadan hukum)Syarat : dewasa,!ikiran sehat, adil,ujur, kelakuan baik.HAK & KEWAJIBAN WALI KEWAJIBAN WALIDAN HAKPENCABUTANKEKUASAAN WALIKewajiban wali Hak waliW Urus pribadi danharta anakW Hormati & bimbingagama, pendidikandan ketrampilanW Daftar harta anakdan perubahannyaW %anggung jawabatas kerugianW Karena kesalahan/kelalaianW Menikmati hasil atas pengurusan hartaanakW Dapat dipergunakanharta anak untukkepentingannyaapabila wali fakir SYR%-SYR%YGMENGUKNDENGNKE!U%USN!ENGDNWalaiW Kelakuan burukW!emabukW!enjudiW!emborosW GilaW Salah gunakanhak danwewenang sbgwali!ermohonankerabat!enunjukanWali!engganti(ain)DiwajibkanGantiKerugiantas dasar!embukuan%utup bukuSetiaptahun