Upload
emmly
View
168
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
HUKUM KELUARGA & PERKAWINAN 2 SKS. Oleh: Trusto Subekti, SH, MHum. 0811281033 atau 0281638542 Hj. Siti Muflichah, SH, MH Rochati, SH, MHum. KONTRAK PEMBELAJARAN. Tata tertib: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
HUKUM KELUARGA & PERKAWINAN
2 SKSOleh:
Trusto Subekti, SH, MHum.
0811281033 atau 0281638542
Hj. Siti Muflichah, SH, MH
Rochati, SH, MHum
KONTRAK PEMBELAJARAN
• Tata tertib: Berpakaian rapi, bersepatu, sepatu sandal yang sopan dan difungsikan,
tidak memakai kaos oblong, dihimbau mahasiswa masuk kelas sebelum dosen.
• Metode kuliah diskusi 1. Mahasiswa wajib memilki diktat. 2. Patisipasi aktif dalam proses perkuliahan. 3. Pengembangan penalaran dengan analisis.• Metode Ujian 1. Soal ujian open book dan jawablah yang ditanyakan serta tidak boleh jadi BEO. 2. Penilaian PAP. 3. Nilai 50% Ujian Sisipan dan 50% ujian utama. 4. Apabila ada tugas terstruktur Nilai 10% Tugas dan 40% ujian.
KONSEPHUKUM KELUARGA & PERKAWINAN
• HUKUM
1. Sebagai seperangkat kaedah yang mengatur mengenai keluarga dan perkawinan.
2. Sebagai alat Social Control.
3. Sebagai alat Social Engineering.
4. Sebagai alat Social Empowering.
5. Sebagai bentuk Akomodasi sosial.
• KELUARGA• Sebagai ruang lingkup materi, dalam pengertian sebagai kesatuan kemasyarakatan yang
organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya.
• PERKAWINAN• Sebagai suatu hubungan hukum antara dua individu lain jenis yang sah dan sebagai dasar
pembentuk keluarga, dan selanjutnya Keluarga sebagai BASIC SOCIAL STRUCTURE sistim sosial Indonesia.
MOTIF PERKAWINANMENGAPA ORANG MESTI KAWINARTI PENTINGNYA PERKAWINAN
PERKAWINAN PERLU DIATUR
PERKAWINANBIOLOGIS
RELIGIUS
POLITIS
EKONOMIS
SOSIOLOGIS
PSIKOLOGIS
GENETIS
ARAH POLITIK HUKUM PERKAWINAN
PERKAWINANPembentuk susunan masyarakat beradab
Politik Hukum Tap MPR IV/1973
Kesadaran hukum rakyat
Ide pembaharuan Ide unifikasi hukum
Perubahan sosial yang hakiki
harus dilakukanDengan “regeling”
Masyarakatheterogin
Typologi sosial
Variasi sistemkemasyarakatan
Pluralisme hukum
Pergolonganrakyat
IDE PEMBAHARUAN
IDE-IDE PEMBAHARUAN
ASAS ASASHUKUM
• Hukum perkawinan lebih mendekati sifat Publik daripada privaat semata. • Hukum perkawinan erat kaitannya dengan ketertiban umum (public orde).• Hukum perkawinan menampung aspirasi emansipasi.• Hukum perkawinan menempatkan kedudukan suami isteri sederajat.• Hukum perkawinan memperbaiki kepincangan -kepincangan yg terdapat dalam tatacara perkawinan perceraian dan mempersempit poligami.• Hukum perkawinan melibatkan campur tangan negara dalam perkasinan, poligami dan perceraian.• Hukum perkawinan memberikan landasan mengenai konsep keluarga yang ideal.
• Menampung unsur-unsur dari ketentuan hukum agama dan kepercayaan.• Menampung aspek aspirasi emansipasi kaum wanita dan perkembangan sosial dan ekonomi serta teknologi.• Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.• Prinsip yang menjadi asas UU No. 1 Th. 1974: harus berdasar hukum agama dan kepercayaan serta harus memenuhi administrasi negara dengan pencatatan perkawinan.• Menganut asas monogami dengan pengecualian poligami apabila hukum agamanya membolehkan.• Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi yang sudah matang jiwa dan raganya.• Kedudukan antara suami-isteri adalah seimbang.
IDE UNIFIKASI HUKUM
SEBELUM UU NO. 1 TH 1974
SETELAH UU NO. 1 TH. 1974
ARTI & KONSEKUENSI
UNIFIKASI HUKUM
KETENTUAN HUKUM YG
TIDAK BERLAKU
LAGI
SIFAT UNIFIKASI
HUKUM
PERMASALAHAN UNIFIKASI HUKUM
Ada pergolon
gan rakyat,
pluralism hukum
dan memisah
kan antara hukum negara dengan hukum agama
Tdk ada pergolongan rakyat, unifikasi hukum
dan mengkaitkan antara
hukum negara dg
hukum agama
Politik unifikasi hukum
(bagi WNI berlaku
satu hukum
perkawinan)
ditegaskan pada
pasal 66 UU No. 1 Th. 1974
KUHPdt. HOCI,
Perkawinan Campuran
dan peraturan-peraturan
lainnya sejauh
sudah diatur dalam UU No. 1 Th.
1974
Unifikasi hukum yg
unik, artinya mengandung
pluralisme hukum pd
sahnya perkawinan
Pandangan hukum pada pasal 67 UU
No. 1 Th. 1974, empiris
dan sehubungan dg adanya
otonomi khusus NAD
SISTEMATIKA UU NO. I TH. 1974
I. DASAR-DASAR PERKAWINAN
II. SYARAT SYARATPERKAWINAN
Tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat
Pelaksanaan & akibat perkawinan
V. Perjanjian Perkawinan
X. Hak & KewajibanOrang tua & Anak
XII. Ketentuan-Ketentuan Lain
VIII. PutusnyaPerkawinan &
Aibatnya
XIII. KetentuanPeralihan
XIV. Ketentuan Penutup
IX. Kedudukan anak
VII. Harta BendaPerkawinan
VI. Hak & KewajibanSuami-Isteri
IV. Pembatalanperkawinan
III. Pencegahan Perkawinan
XI. Perwalian
PENGERTIAN PERKAWINAN (1)MENURUT SISTIM HUKUM YANG BERLAKU SEBELUM UU NO. 1 TAHUN 1974
Pengertian Perkawinan
KUHPerdata
• Tidak memberi definisi• Rujukan pada Pasal 26 KUHPerdata• Perkawinan merupakan Hubungan perdata (perjanjian)• Perkawinan harus diakui negara• Perkawinan bertujuan hidup bersama• Perkawinan mengikuti• sistim keluarga bilateral
• Perkawinan bersumber Al Qur’an• Perkawinan merupakan suatu aqad (ijab & kabul)• Perkawinan dilakukan oleh wali calon mempelai Wanita• Perkawinan memiliki beberapa aspek: Hukum, Sosial, Agama• Perkawinan membentuk rumah tangga
• Perkawinan merupakan “rite de passage” Tahapan circle of live• Perkawinan merupakan Perikatan perdata, adat, Kekerabatan & Ketetanggaan• Perkawinan banyak ragamnya,sesuai sistim masyarakatnya : Patrilineal, Matrilineal, Parental• Tujuan perkawinan ada yang bentuk brayat dan Tidak bentuk brayat
Hukum IslamHukum Adat
PENGERTIAN PERKAWINAN (2)
• Ikatan lahir batin Ikatan: suatu perjanjian (persetujuan)
aspek hubungan keperdataan (formil)
harus dilandasi salin cinta (fundamen)
• Antara seorang pria dengan seorang wanita
seorang: Monogami bilateral
Pria-wanita: konsep sosial jenis kelamin berbeda (menolak lesbi dan homo)
• Sebagai suami isteri Seabagai: bentuk penegasan perjanjian
di lapangan hukum keluarga
Suami-isteri: obyek perjanjian menimbulkan status
• Bertujuan membentuk keluarga kedatuan kemasyarakatan yang terkecil
yang organisasinya didasarkan perkawinan sah, idealnya tediri atas bapak, ibu dan anak-anak
• Rumah tangga kehidupan dalam satu rumah (kesatuan
ekonomi)
• Yang bahagia Kehidupan harmonis atas dasar cinta
• Kekal tidak untuk sesaat (kontinuitas)
• Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
berdasar keimanan (religieus)
Pengertian Perkawinan Tujuan Perkawinan
SAHNYA PERKAWINAN
KUHPerdata Hukum Islam Hukum Adat
• Calon suami dan calon steri menyatakan saling menerima satu kepada lainnya sebagai suami/ isteri
• Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Catatan Sipil
• Dibuktikan dengan Akta Perkawinan (dicatatkan di Kantor Catatan Sipil)
• Perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum fikh
• Rukun perkawinan harus dipenuhi: Calon Suami-isteri, Wali nikah, dua orang saksi dan ijab - kabul
• Perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan
• Perkawinan adalah tahapan circle of live
• Perkawinan merupakan upacara rite de passage (krisisrites)
• Perkawinan harus ada pengakuan atau penerimaan masyarakat
• Perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan
PENAFSIRAN PASAL 2 UU NO. 1 TAHUN 1974
Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974(1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Alternatif KumulatifKumulatifAlternatif
• Kata DAN merupakan kata Penghubung antara dua kata yang setara dan merupakan tipe yang sama (alternatif).
• Perkawinan sah dilakukan menurut agamanya
• Perkawinan juga sah yang Dilakukan menurut kepercayaannya.
• Kata DAN merupakan Kumulatif artinya merupakan kesatuan antara agamanya dengan kepercayaannya.
• Perkawinan hanya bisa dilakukan menurut hukum agama.
• Kata DAN merupakan kumulatif – alternatif.
• Pengertian kepercayaan- nya adalah madzab dalam Agama.
• Perkawinan menurut agama dengan tolerans sementara bagi yang belum beragama (pedalaman).
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANTAR PEMELUK YANG
BERBEDA AGAMA
• Membolehkan
1. Islam mengijinkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan ahli kitab (tidak mutlak).
a. Islam melarang laki-laki muslim kawin dengan perempuan musrik. b. Islam tidak membolehkan perempuan muslim kawin dengan laki-laki non muslim.
2. Agama Islam bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia, tapi mengutamakan agama. Kawinilah perempuan atas dasar pertimbangan keyakinan agamanya.
• Tidak membolehkan
Merupakan pandangan yang ekstrim yang melarang
perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.
PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAMENGENAI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK YANG
BERBEDA AGAMA
• Pasal 7 ayat (2) Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dinyatakan bahwa “perbedaan agama, bangsa atau asal-usul” itu sama sekali tidak merupakan penghalang untuk melangsungkan perkawinan, jadiketentuan ini membuka seluas-luasnya kemungkinan untuk mengadakan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, sekalipun dalam hal tertentu akan mengesampingkan ketentuan hukum agama. (Bandingkan dengan prinsip yang dikandung dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).
YURISPRUDENSI M.A.R.I. No. 382/Pdt/’89/PW/Jak.Pus.Kptsn. M.A.R.I. No. 400/K/Pdt/’89/PW/Jak.Pus.
UU No. 1 Th. 1974Perbedaan agamaBukan larangan
kawin
Pasal 27 UUD 1945Setiap warganegara
Kedudukannya sama dalam hukum dan
pemerintahan
UU No. 1 Th. 1974Tidak diatur perkawinan
Bagi yang berbedaAgama
Terdapat kekosongan hukum, maka harus
Ditentukan hukumnya
Peristiwa itu dapatdigolongkan sebaga
Perkawinan GHR
Pasal 29 UUD 1945Setiap warganegara
Dijamin kemerdekaannyaUntuk memeluk
agama
PERKAWINAN DAN PENCATATANBAGI ALIRAN KEPERCAYAAN
YANG BERAGAMA
1. Beragama Islam mengikuti peraturan perkawinan
dan pencatatan yang berlaku bagi yang beragama Islam.
2. Beragama Non Islam mengikuti peraturan perkawinan dan
pencatatan bagi agama yang dianutnya.
YANG TIDAK BERAGAMA
• Tidak ada tatacara perkawinan yang berlaku bagi mereka.
• Perkawinan dan penvatatanya tidak bisa dilaksanakan.
SAHNYA PERKAWINAN
MateriilHanya berdasarkan penafsiran gramatical terhadap bunyi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 saja
tanpa memperhatikan syarat-syarat perkawinan dan ketentuan lainnya.
FormilBerdasar atas penafsiran Sistematis
menurut Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta syarat-syarat perkawinan, dan
juga ketentuan PP 9 Tahun 1975.
Permasalahan yang timbul apabila sahnya perkawinan hanya merujuk secara materiil saja adalah ketentuan pada
syarat-syarat perkawinan tidak bisa dilaksanakan, danakan terjadi penerobosan persyaratan perkawinan, poligami,pencegahan dan pembatalan perkawinan, dan bahkan dapat
diartikan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi tidak bisa dilaksanakan.
TATACARA PERKAWINAN MENURUT PASAL 10 AYAT (1,2 dan 3) PP 9 TAHUN 1975
SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974
Pasal 10 ayat 1 PP 9 Tahun 1975.
• Perkawinan dilaksanakan setelah 10 hari sejak pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
• Kurang dari 10 hari harus ada ijin dari Camat atas nama Bupati (Walikota).
Pasal 10 ayat 2 PP 9 Tahun 1975
• Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (sesuai bunyi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).
Pasal 10 ayat 3 PP 9 Tahun 1975
• Perkawinan dilak- sanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi• Muslim dilakukan oleh Pejabat KUA• Non Muslim di- lakukan oleh Peja- bat Catatan Sipil.
SKEMA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974
1974 1983 1992 2006
• Penafsiran Alternatif• Perkawinan bagi pemeluk agama yang berbeda dan aliran kepercayaan masih bisa dilakukan seperti sebelum diterbitkannya UU No. 1 Th. 1974
• Penafsiran Alternatif• Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak bisa dilakukan (Catatan Sipil tidak lagi ber- wenang untuk melaksanakan perkawinan
• Penafsiran Kumulatif Perkawinan bagi aliran kepercayaan tidak bisa lagi dilaksanakan (KHC masih ter- masuk aliran kepercayaan)
KonghucuSudah diakui
sebagai agama
Perjalanan interpretasi istilah “dan” pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974
• Tahun 1974/1975 UU No. 1 Th. 1974/PP No. 9 Th. 1975 Interpretasi altrenatif (masih terpisah antara Agama dan kepercayaan) dan
masih belum ada perubahan mengenai kewenangan Catatan Sipil untuk menikahkan, sehingga perkawinan kepercayan dan beda agama masih dapat dilakukan
• Tahun 1983 Keppres No. 12 Th. 1983 Catatan Sipil Catatan Sipil tidak lagi berwenang untuk menikahkan, dan akta Catatan Sipil
berlaku untuk semua WNI, kecuali bagi orang Islam akta perkawinan di KUA, kawin beda agama tidak bisa lagi
• Tahun 1992 Keputusan Bersama Mendagri dan Menag interpretasi kumulatif, kepercayaan agama, jadi kepercayaan yang bukan
agama dinyatakan tidak ada tatacaranya, maka tidak bisa menikahkan
• Tahun 2006 Pengakuan Khonghucu sebagai agama Agama Khonghucu diakui sebagai agama, dari tahun ini mulai muncul lagi
wacana interpretasi alternatif dan wacana pasal 66 UU No.1 Tahun 1974
PRINSIP PERKAWINAN
MONOGAMI POLIGAMI
Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Th. 1974“seorang suami HANYA BOLEH……
seorang isteri, ……(sebaliknya)
Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Th. 1974Pengadilan dapat memberi ijin kepada
Seorang suami utk beristri lebih dari satu …
• Ijin Pengadilan• wajib hukumnya
• memenuhi alasan dan syarat
Prinsip BilateralKedudukan suami dan isteri seimbang, dan
cakap bertindak dalam hukum
Alasan Poligami• Td dapat jalankan kewajiban suami isteri, cacat badan, td dapat melahirkan
Syarat-syarat Poligami• persetujuan isteri, mampu ekonomi dan berlaku adil
TAHAPAN PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974
DAN PP.9 TAHUN 1975
TAHAPAN PELAKSANAAN PERKAWINAN
TAHAPAN PEMBERITAHUAN
KEHENDAK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN
PENYERAHAN DAN
PEMERIKSAANSYARAT-SYARAT
PERKAWINAN
TAHAPANPENGUMUMAN
KEHENDAKMELANGSUNGKAN
PERKAWINAN
TAHAPANPELAKSANAANPERKAWINAN
PERKAWINANDAN
PENCATATANPERKAWINAN
UJIPUBLIK
SYARAT-SYARAT PERKAWINANMENURUT UU NO.1 TAHUN 1974
Syarat-syaratperkawinan
Syaratmateriil
Syarat formil
PemberitahuanKe PPP
Penelitian syarat
dan kelengkapan lainnya
Berlaku khususBerlaku umum
Waktu tungguBatas umur kawinIzib OT yang
Belum 21 tahun
10 haripengumunan
Lesan atautertulis
Persetujuanmempelai
Larangan kawin
LARANGAN KAWINMENURUT UU NO.1 TAHUN 1974
LARANGANKAWIN
ANTARAKELUARGASEDARAH,
GARIS KE ATAS,KE BAWAH,
MENYAMPING,HUBUNGANSEMENDA,
DAN SAUDARAISTERI BILABERISTERILEBIH DARI
SATU
ANTARA YANG
BERHUBUNGANSUSUAN ANTARA
YANG MENURUTAGAMA
DILARANGKAWIN
ANTARAORANG
SAMA KE-3 KALINYAATAU LEBIH
LARANGAN KAWIN INIMERUPAKAN PERSYARATAN PERKAWINAN
DALAM KATEGORI RELATIF
SYARAT-SYARAT PERKAWINANMENURUT HUKUM ISLAM
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN
CALONMEMPELAI
WALINIKAH SAKSI-SAKSI
IJABKABUL
BALIGH
BERAKALSEHAT
TIDAK KARENAPAKSAAN
TIDAK HARAMDIKAWIN
KEDUDUKANWALI
MUKALAF
WALIHAKIM
WALI MUHAKAM
SYARATWALI
BERAKAL SEHAT
MUSLIM
PRIA
ADIL
ISLAM
DUA ORANG
MUKALAF
ADIL
WALINASAB
ARTI PENTING PENGUMUMANKEHENDAK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
ARTI PENTING PENGUMUMAN
TUJUANPENGUMUMAN
KEBENARANOBYEKTIF
SOSIAL KONTROL
URUSANINDIVIDU
URUSANKELUARGA
URUSANMASYARAKAT
URUSANNEGARA
UJIPUBLIK
HILANGKANKERAGUAN
UNTUK DITINDAKLANJUTISESUAI KETENTUAN
HUKUM YANG BERLAKU
PENCEGAHANPERKAWINAN
PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT PP. NO.9 TAHUN 1975
PELAKSANAANPERKAWINAN
10 HARISETELAH
PENGUMUMAN
DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA DIHADAPAN PEGAWAI
PENCATAT SERTA DIHADIRI 2 ORANG SAKSI
PENANDATANGANAN AKTA PERKAWINANOLEH KEDUA MEMPELAI, PARA SAKSI, DAN PEGAWAI PENCATAT
(BAGI ORANG ISLAM JUGA OLEH WALI NIKAH)
PELANGGARAN TERHADAP PASAL 3, PASAL 10 DAN PASAL 40MENURUT PASAL 45 PP. NO.9 TAHUN 1975 MERUPAKAN TINDAKPIDANA PELANGGARAN, DENGAN ANCAMAN DENDA SETINGGI-
TINGGINYA SEBESAR Rp 7.500,-
CATATAN SIPILBurgerlijke Stand
Lembaga yang diadakan Pemerintah yang bertugas mencatat atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami warga masyarakat, setelah ada laporan yang dimulai sejak lahir
sampai meninggal, seperti : kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, kematian, dsb
Riwayat catatan sipilBerasal dari CODE CIVILConcordansi
BW BELANDAConcordansi
BW HINDIA BELANDA
Pasal II AP UUD 1945KUHPdt, Buku Titel II Pasal 4 - 16
PERGOLONGANRAKYAT
EROPAOrdonansi CatatanSipil S. 1849 No. 25
TIONGHOAOrdonansi Catatan
Sipil S. 1917 No. 130Jo. S. 1919 No. 81
INDONESIA ASLI NASRANIOrdonansi Catatan Sipil
S. 1933 No. 75 jo. S1936 No. 607
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA NO. 31/U/IN/12/1966TERBUKA UNTUK SELURUH WNI
TIDAK ADA PERGOLONGAN RAKYAT UNTUK CATATAN SIPIL
JENIS-JENIS AKTA CATATAN SIPILBerdasarkan Ordonansi Catatan Sipil
PERGOLONGAN RAKYAT
Gol. Eropa Gol. Tionghoa Gol. Ind. Asli
• Kelahiran• Pemberitahuan Perkawinan• izin perkawinan• Perkawinan• Perceraian• Kematian
• Kelahiran• izin perkawinan• perkawinan•perceraian
• Kelahiran• Pemilihan nama• Perkawinan• Perceraian• Kematian
• Kelahiran• Pemilihan Nama• Kematian
Jawa & MaduraJawa & Madura,
AmboinaBeragama
Nasrani
Keppress 12 Tahun 1983 sbg tindak lanjutInstruksi Presidium Kabinet Ampera 1966
Td. mengenal pergolongan rakyat
• Kelahiran• Perkawinan• Perceraian• Pengakuan dan pengesahan anak• Kematian
PERATURAN CATATAN SIPILKHUSUS PERKAWINAN BAGI WNI TIONGHOA
DAN WNI ASLI YANG BERAGAMA KATOLIK DAN BUDHA
SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974
MENCATAT, MENDAFTARKAN SECARA LENGKAP PERISTIWAPERKAWINAN, JUGA MENSAHKAN PERKAWINAN
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974
PERATURANPERKAWINANCAMPURAN S.1898 NO. 158
H.O.C.IS. 1933 NO. 74
KITABUNDANG-UNDANGHUKUM
PERDATA
UU NO. 32TAHUN 1954
TENTANGNTR LN. 1954
NO. 98
UU CATATAN SIPIL NASIONAL BELUM ADA OLEH KARENA ITU MASIH MENGGUNAKANSTAATSBLAD DAN DITEGASKAN DENGAN S.E. MENDAGRI MENKEH. NO. J.A. 2/2/2/5
Pemdes 51/1/3 tanggal 29 Januari 1967 tentang pelaksanaan keputusan IPK No. 127/u/Kep/12/1966 dan IPK No. 31/U/IN/12/1966
Isinya:Di dalam kutipan akta perkawinan perkataan “golongan” pada “kepala” ikhtisar kutipan akta
Catatan sipil, diganti dengan istilah “Warga Negara Indonesia” dan untuk orang asing Menggunakan “Warga Negara ….” Atau “Tanpa Kewarganegaraan”
TIDAK ADA LAGI PERGOLONGAN RAKYAT
PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN
PERSAMAAN PERBEDAAN
SISTEM KONTROL PERKAWINAN
PROSES MELALUI PENGADILAN
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
PENARIKAN KEMBALI DENGANPUTUSAN PENGADILAN
PENCEGAHAN PERKAWINAN SEBAGAITINDAKAN KONTROL SEBELUM
PERKAWINAN
PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAGAITINDAKAN KONTROL SETELAH
PERKAWINAN
PENCEGAHAN PERKAWINAN TIDAKTERKAIT AKIBAT PERKAWINAN
PEMBATALAN PERKAWINAN TERKAITPADA AKIBAT PERKAWINAN
TATACARA PENCEGAHAN PERKAWINAN DENGAN ACARA PERMOHONAN
TATACARA PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINANDENGAN ACARA GUGATAN
AKIBAT PENCEGAHAN PERKAWINAN PROSES PERKAWINAN MENJADI TERHENTI
AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN, STATUS PERKAWINANMENJADI TIDAK SAH SEJAK SAAT DIBATALKAN
PENCEGAHAN PERKAWINAN
ORANG-ORANGYANG BERHAK
MENCEGAHPERKAWINAN
1. Para keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah2. Saudara3. Wali nikah4. Wali5. Pengampu dari salah satu calon mempelai6. Pihak-Pihak yang berkepentingan7. Suami atau isteri8. Pejabat yang ditunjuk
TATA CARAPERMOHONANPENCEGAHANPERKAWINAN
DENGAN ACARAPERMOHONAN
BUKANACARA
GUGATAN
PENGADILAN
PENGADILANAGAMA
PENGADILANNEGERI
NONMUSLIM
MUSLIM
YANG PERLU DICERMATIPASAL 63 AYAT (2) UU NO. 1 TAHUN 1974 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA HARUS
DIKUKUHKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMILIKI KEKUATANEKSEKUTORIAL
HUBUNGAN DENGAN DIUNDANGKANNYA UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PENGADILAN AGAMA
PEMBATALANPERKAWINAN
ORANG-ORANGYANG BERHAKMENGAJUKANPEMBATALANPERKAWINAN
TATACARAPERMOHONANPEMBATALANPERKAWINANPARA
KELUARGAGARIS LURUSKEATAS DARISUAMI ATAU
ISTERI
SUAMI ATAUISTERI
PEJABAT YANG BERWENANGSELAMA PERKAWINAN BELUM PUTUS
SETIAPORANG YANG
BERKEPENTINGAN
JAKSA(PENUNTUT UMUM)
KEPENGADILAN
DENGANACARA
GUGATAN
PENGADILANNEGERI
BAGI NON MUSLIM
PENGADILANAGAMA
BAGI MUSLIM
PERJANJIANPERKAWINAN
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974
ISTILAHPERJANJIAN
PERKAWINAN
KAPANDIBUAT
SEBELUMPERKAWINAN
PADA SAATPERKAWINAN
DISAHKAN OLEHPEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN
PRINSIPNYA TIDAK BISADIUBAH KECUALI
ATAS PERSETUJUANSUAMI-ISTERI & TIDAK
MERUGIKAN PIHAK KETIGA
DIBUATOLEH
CALONSUAMIDAN
CALONISTERI
1. SDH 18 TH (SENDIRI)2. BLM 18 TH (DIWAKILI- DIDAMPINGI OT/WALI3. DISPENSASI UMUR KAWIN PASAL 47 & PASAL 50 (WALI) UU 1/74
BENTUKPERJANJIAN
KAWIN
AKTADIBAWAHTANGAN
AKTAAUTHENTIK
ISIPERJANJIAN
KAWIN
1. PEMISAHAN SELURUHNYA2. PERSATUAN BULAT HARTA3. MENAMPUNG NILAI-NILAI SISTEM PATRILINEAL/ MATRILINEAL
PERJANJIAN KAWINMENURUT PASAL 119-167 K.U.H. PERDATA
PRINSIP HARTA BENDA PERKAWINANMENURUT K.U.H. PERDATA
PERSATUAN BULAT HARTA PERKAWINANDENGANBEHEER
ATAS HARTA DIJALANKAN OLEH SUAMI(PASAL 119-124 K.U.H. PERDATA
PENYIMPANGAN THD PERSATUAN BULAT HARTA TERJADI DG ADANYAPERSETUJUAN CALON SUAMI-ISTERI DISEBUT
PERJANJIAN KAWIN
MANFAAT DAN TUJUANPERJANJIAN KAWIN
MENGHADAPITINDAKANBEHEER
SUAMI ATAS HARTAYANG DIBAWA
ISTERI
MELINDUNGI HARTAISTERI/SUAMI ATASTANGGUNG JAWAB
TERHADAPHUTANG-HUTANG
SUAMI/SEBALIKNYA
SYARAT-SYARATPERJANJIAN KAWIN
1. MENGENAI DIRI SUAMI-ISTERI2. PEMBUATAN AKTA DAN MULAI BERLAKUNYA3. ISI PERJANJIAN KAWIN
BENTUK-BENTUK PERJANJIAN KAWIN
PERSATUAN UNTUNG RUGI PERSATUAN HASIL & PENDAPATAN
• Antara suami-istri tidak ada persatuan bulat.
• Antara suami-istri ada persatuan terbatas (harta bersama).
• Untung dan rugi menjadi hak dan tangungan suami-istri.
• Harta yang dibawamasuk menjadi harta pribadi masingmasing suami-istri.
• Terdapat lebih dari kelompok harta, yaitu: harta persatuan untung rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri.
• Antara suami-istri tidak ada persatuan.
• Terdapat kelompok harta, yaitu: harta kekayaan suami-istri persatuan hasil dan pendapatan, harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.
• Kerugian menjadi tanggungjawab suami.
• Istri tidak turutnbertangungjawab.
TERJADINYA PERSATUAN UNTUNG DAN RUGI
Pasal 144 KUHPerdata1. Para pihak secara tegas memperjanjikan dalam perjanjian kawin mereka.2. Para pihak hanya memperjanjikan dalam perjanjian kawin bahwa antar mereka tak ada persatuan harta.
PITLO: Pengertian untung rugi:1. Saldo yang ada pada akhir perkawinan.2. Keuntungan (wins) berupa semua activa dan kerugian adalah pasiva atas harta persatuan (harta bersama)
Tabungan pendapatan-pendapatan yang tidak terhabiskan, yang
Telah dikurangi dengan berbagaipengeluaran
Hasil Harta kekayaan mereka: sewa rumah, bunga, deviden, saham, dsb. Serta pendapatan
Mereka masing-masing sbg hasil usaha dan kerajinan mereka
PASAL 157 KUHPERDATADimasukkan sebagai keuntungan karena ada tambahan harta kekayaan
Suami-istri yang dimiliki sebelum perkawinan
Pendapat Ali Afandi• Keuntungan adalah tiap bertambahnya kekayaan sepanjang perkawinan
karena hasil harta kekayaan dan pendapatansuami-istri, hasil harta kekayaan dan pendapatan suami atau istri.
• Kerugian adalah tiap berkurangnya kekayaan karena pengeluaran yang melebihi pendapatan (saldo negatif).
• Laba (activa) tanpa dikurangi pengeluaran-pengeluaran.
• Saldo perhitungan jumlah kelebihan pada saat persatuan berakhir dibandingkan pada saat perkawinan dilangsungkan.
kesimpulanAkibat persatuan untung dan rugi adalah bahwa
semua keuntungan yang dperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan, menjadi
bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama b esarnya. Dengan demikian dalam persatuanUntung dan rugi ada persatuan yang terbatas, yaitu: bahwa hanya untung dan rugi (bersama) suami-istri
AKIBAT PERKAWINAN
HAK DAN KEWAJIBANSUAMI ISTERI
(Pasal 30 – Pasal 34UU No. 1 Tahun 1974)
HARTA BENDAPERKAWINAN
(Pasal 35-Pasal 37UU No. 1 Tahun 1974)
KEDUDUKAN ANAK(Pasal 43-44 UU
No. 1 Tahun 1974)
HUBUNGAN ANTARAORANG TUA
DENGAN ANAK(Pasal 45-Pasal 49 UU
No. 1 Tahun 1974)
AKIBAT PERKAWINAN
MERUPAKAN KONSEKUENSI YURIDIS ATAU MERUPAKAN HUBUNGAN PERIKATAN
(MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN)YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG PENYIMPANGAN
DAPAT DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN PERKAWINANKHUSUS TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN
HAK DAN KEWAJIBANSUAMI - ISTERI
ASPEK MAKROKEWAJIBAN LUHUR
MENEGAKKAN RUMAHTANGGA YANG MENJADI
SENDI DASAR DARISUSUNAN
MASYARAKAT(PASAL 30 UU NO. 1
TAHUN 1974)
ASPEK MIKROKEDUDUKAN
SUAMI DAN ISTERIDI DALAM KELUARGA
PRINSIP HAK DANKEDUDUKAN
ISTERI SEIMBANGDENGAN HAK DAN
KEDUDUKANSUAMI
(Pasal 312 ayat (1)UU No.1 Th. 1974
PRINSIPMASING-MASING
SUAMI-ISTERICAKAP
MELAKUKANPERBUATAN HUKUM(Pasal 31 ayat (2) UU
No. 1 Tahun 1974)
PRINSIPSUAMI SEBAGAI
KEPALA KELUARGADAN
ISTERI SEBAGAIIBU RUMAH TANGGA(Pasal 31 ayat (3) UU
No. 1 Th.1974)
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI(PASAL 30 – 34 UU NO. 1 TH. 1974)
HUBUNGANSUAMI ISTERI
KEDUDUKANSUAMI ISTERI
SUAMI ISTERIWAJIB SALING
CINTAMENCINTAI
HORMATMENGHORMATIDAN MEMBERI
BANTUANLAHIR BATINYANG SATU
KEPADAYANG LAINNYA
(Pasal 33 UUNo. 1 Th. 1974)
SUAMI WAJIBMELINDUNGIISTERI DAN
MEMBERIKANSEGALA
KEPERLUANHIDUP
RUMAH TANGGA(Pasal 34 ayat(1) UU No. 1
Th. 1974)
ISTERI WAJIBMENGATUR
URUSANRUMAH TANGGA
DENGANSEBAIK-BAIKNYA
(Pasal 34 ayat(2) UU No. 1
Th. 1974)
SUAMI ISTERIHARUS
MEMPUNYAIKEDIAMAN
YANGTETAP
(Pasal 32 ayat (1)UU No. 1Th. 1974)
JIKA SUAMIISTERI
MELALAIKANKEWAJIBAN
MASING-MASINGDAPAT
MENGAJUKANGUGATAN KEPENGADILAN
(Pasal 34 ayat (3)UU No.1 Th. 1974)
SUAMI SBGKEPALA
KELUARGA
ISTERISBG
IBU RUMAHTANGGA
CAKUPAN MATERIHARTA BENDA PERKAWINAN
PENAFSIRAN HARTA BENDAPERKAWINAN
MENURUT UU NO. 1TAHUN 1974
PENAFSIRAN BERLAKUNYAMENGENAI
HARTA BENDAPERKAWINAN
PEMBAHASAN MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINANINI MENGHADAPI KESULITAN UU POKOK YANG
UNTUK BERLAKUNYA MEMERLUKAN PERATURANPELAKSANAAN
(PASAL 66 DAN 67 UU NO. 1 TAHUN 1974)DISISI LAIN PP NO. 9 TAHUN 1975 TIDAK MENGATUR
LEBIH LANJUT MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINANTERDAPAT PENAFSIRAN YANG BERBEDA MENGENAI
PERLU TIDAKNYA DIKELUARKANNYA PERATURANPELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 SELAIN PP
NO. 9 TAHUN 1975
PENAFSIRAN HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN (PASAL 35-37 UU NO. 1 TAHUN 1974)
KELOMPOKHARTA BENDAPERKAWINAN
WEWENANGSUAMI ISTERI
ATAS HARTA BENDAPERKAWINAN
TANGGUNG JAWABSUAMI-ISTERI
ATAS HUTANG-HUTANG DG PIHAK KETIGA
HARTABERSAMAPs. 35(1)
HARTAPRIBADI
SUAMI/ISTERIPs. 35(2)
HARTAPRIBADI
SUAMI/ISTERI
HARTABERSAMA
HUTANGPRIBADI
SUAMI/ISTERI
HUTANGBERSAMA
Indikator-Diperoleh selama perkawinan-Bukan bawaan, hadiah, warisan
-Harta bawaan-Harta hadiah-Harta warisan
PenafsiranPara pihakPs. 35(2)UU 1/74
Beheer,Beschikking
Masing-masing
Penguasaandan hakpenuh
Beheer,Beschikking
bersama
Persetujuansuami isterisbg asas
BebanMasing-masing
Suami isteriMenanggung
Hutang pribadiAtas harta
PribadiDan apabilaTidak cukupDari hartaBersama(Hk. Adat)
Beban suamiIsteri bersama
Atas hartaBersamaBila tidak
CukupHarta pribadi
Hukum adattidak
membedakanHutang pribadi
dan hutangbersama
UU No. 1 Th. 1974Berdasar atas dan berpolakan pada hukum adat
(Soebekti dan Purwoto S. Gandasubrata)
PENAFSIRAN BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 TENTANG HARTA BENDA PERKAWINAN
Berlakunya UU No. 1 Th. 1974khusus mengenai Harta Benda Perkawinan
PENAFSIRAN BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (UU POKOK)
ATAS DASAR PASAL 66 UU NO. 1 TH. 1974 ATAS DASAR PASAL 67 UU NO. 1 TH. 1974
Sejauh sudah diaturBerlaku ketentuan baru
Sejauh belumdiatur
Belum adaP.P nya
Ada P.P nyaBerlaku ketentuan baru
BERLAKUPERATURAN LAMA
DITENTUKAN SECARA TEGAS YANG MEMERLUKAN PERATURAN PELAKSANAAN ATAU PERATURANPEMERINTAH
Tenggang waktu tunggu (Ps. 11 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974); Tatacara Perkawinan (Ps. 12 UU No.1 Th 1974);Tatacara Perceraian dan Tatacara Mengajukan Gugatan (Ps. 39 ayat (3) & Ps. 40 ayat (2)
UU No. 1 Th. 1974; Kedudukan Anak (Ps. 43 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974)SELEBIHNYA TIDAK TEGAS MEMERLUKAN PERATURAN PELAKSANAAN ATAU TIDAK WALAU
SEBETULNYA MASIH MEMERLUKAN PENJELASAN
KESIMPULANUU NO. 1 TH. 1974 SEBAGAI KENYATAAN ADA DAN SUDAH DIBERLAKUKAN SECARA NASIONAL
PENAFSIRAN BERLAKUNYA HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN
MENURUT UU NO. 1 TH. 1974 DALAM PRAKTEK
PERLU PERATURANPELAKSANAAN
BERLAKUSEPENUHNYA
Petunjuk MARI No. MA/Pemb/0807/75Tanggal 10 Agustus 1975
UU No. 1 th. 74 belum efektif, maka berlaku peraturan lama
Pts. MARI No. 681/K/Sip/’75Tgl. 18 Agst ’79
UU No. 1 Th. 1974 khususnya dilapanganHarta perkawinan telah berlaku sepenuhnya
Gol. Cina berlakuK.U.H. Perdata
Gol. Indonesia asliBerlaku Hukum Adat
Pts. MARI No. 2690/K/Pdt/’85Menyatakan bahwa UU No. 1 Th. 1974 sebagai
Hukum nasional mengikuti sistem Hk. Adat
Pts. MARI No. 726/Sip/76Tgl. 15 Feb ’76
UU No. 1 Th. 1974 belumAda PP yang mengganti
KUHPerdata, makaDiberlakukannya peraturan
lama
Pts. MARI No. 263/Sip/76Tgl. 13 Nop. ’78
Penjualan harta bersamaHarus dengan
Persetujuan isteri atauHadir waktu jual beli
diadakan
Pendapat SoebektiUU No.1 Th. 1974 mendasarkan atas asas
Hukum Adat, walau peraturan pelaksanaannyaBelum ada
Pendapat Tahir TungadiUU No.1 Th. 1974 dilaksanakan secara terbatas
Hanya bagi mereka yang menikah setelahBerlakunya UU No.1 Th. 1974
KEDUDUKAN ANAKStatus atau posisi anak dalam keluargaPasal 42,43 dan 44 UU No.1 Th. 1974
PENGERTIANANAK YANG SAHPasal 42 UU No. 1
Th. 1974
KEDUDUKANANAK YANG LAHIR
DILUARPERKAWINAN
Pasal 43 ayat (1)UU No. 1 Th. 1974
HAK PENYANGKALAN
SUAMI ATAS ANAKYANG DILAHIRKAN
OLEH ISTRINYAKARENA ZINA
Pasal 44 ayat (1) danAyat (2) UU No. 1
Th. 1974
KEDUDUKANANAK ANGKAT
Pasal 66 UU No. 1Th. 1974
Berlaku peraturanlama
PEMBUKTIANASAL-USUL ANAK
Pasal 55 (1)-(3)UU N. 1 Th. 1974
LOGIKA SISTEMNYAANAK SAH PENYANGKALAN SUAMI
ANAK LUAR KAWIN PENGAKUAN ANAKKEPASTIAN HUKUMNYA DENGAN PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK
SKEMALOGIKA SISTEM KEDUDUKAN ANAK
KEDUDUKAN ANAKANTARA KONSEP BIOLOGIS DAN KONSEP YURIDIS
ANAK YANGSAH
Anak kandung
ANAK ANGKAT
Hukum IslamMemandang
HanyaMerupakanSolidaritas
sosial
ANAK LUARKAWIN
Anak yangTidak sah
PENYANGKALANANAK YANG SAH
OLEH SUAMI IBUNYA
PENGAKUANANAK LUAR KAWIN
OLEH BAPAKBIOLOGISNYA
ANAK HASILOVERSPEL
TIDAK DAPATDIAKUI
PEMBUKTIANASAL-USUL ANAK
Pasal 255 KUHPerdata
Diukur dari anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan putus adalah tidak sah, logika sebaliknya
sebelum 300 hari anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan putus adalah anak yang sah
Hukum Islam
Diukur dari anak yang dilahirkan 6 bulan setelah perkawinan atau dalam tenggang
Masa iddah adalah anak yang sah
Hukum Adat
Tidak diperhatikan jangka pendeknya perkawinan, hanya ditentukan anak yang dilahirkan
Dalam tenggang kehamilan adalah anak yang sah
PENGERTIAN ANAK YANG SAHPasal 42 UU No. 1 Th. 1974
INDIKATOR
PERKAWINANYANG SAH
Berdasar atas UUNo. 1 Th. 1974 jo
PP. No. 9 Th. 1975Sah menurut hukumTidak sekedar hanya
Sah menurutagama
YANGDILAHIRKAN
MenunjukPeristiwa proses
Kelahiran seorangAnak secaraAlamiah dari
Kandungan atauMuncul ke dunia
DALAMArtinya adalah dalam
Perkawinan yangSah diukur sejak
PerkawinanDilangsungkan
SampaiPerkawinan putus
SEBAGAI AKIBATPERKAWINAN
YG SAHAnak yg lahir diluar
Perkawinan yg sah tpProses pembuahannya
Terjadi pd masaPerkawinan yg sah
Atau menjadi dianggapLahir dalam
Perkawinan yg sah
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWINPasal 43 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974
SINGLE PARENTHANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN
DENGAN IBUNYA DAN KELUARGA IBUNYA SAJA
HUBUNGAN HUKUM DENGAN BAPAK BIOLOGISNYA DAPATTERJADI MELALUI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN
Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 kedudukan anak luar kawinini akan diatur lebih lanjut dalam PP, oleh karena itu untuk saatini diberlakukan peraturan lama antara lain seperti yang diatur
dalam KUHPerdata
DUA TEORI PENGAKUAN ANAK
DUA CARAPENGAKUAN ANAK
TEORIPEMBUKTIAN
(declaratif)
TEORIMATERIIL(constitutif)
SECARASUKARELA
SECARA PAKSAANMELALUI
PENGADILAN
KUHPerdata-Pengakuan anak dibolehkan apabila si ibu memberikan persetujuan (Ps. 284)
-Hasil dari overspel tidak dapat diakui (Ps. 283)
HAK PENYANGKALAN SUAMI ATAS SAHNYA ANAK YANGDILAHIRKAN OLEH ISTERINYA KARENA ZINA
Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
Dapat dilakukan denganMembuktikan bahwa isterinya
Telah melakukanZina (overspel) di muka
pengadilan
Pengadilan memberikanKeputusan mengenai sah atau
Tidaknya anak yangDilahirkan oleh isteri atas
Permintaan si suami
AKIBAT HUKUMNYA SI ANAK HANYA MEMILIKI HUBUNGANHUKUM KEPERDATAAN DENGAN IBUNYA ATAU KELUARGA
IBUNYA SAJA, TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUMKEPERDATAAN DENGAN SUAMI IBUNYA.
MENURUT HUKUM ISLAMAPABILA TIDAK CUKUP BUKTI DAPAT DILAKUKAN DENGAN
SUMPAH LI’ANAkibat hukumnya:
-Anaknya tidak sah (anak haram)-Perkawinan menjadi putus selama-lamanya
-Suami atau isteri tidak mendapatkan hukuman
KEDUDUKAN ANAK ANGKATTIDAK DIATUR DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974
DIBERLAKUKAN PERATURAN LAMABERDASARKAN ATAS PASAL 66 UU NO. 1 TH. 1974
HUKUM ADATKEDUDUKAN ANAK
ANGKAT SAMA DENGANANAK KANDUNG
(Yurisprudensi MahkamahAgung R.I No.
578/K/Sip/1974Tertanggal 7 Januari 1976
HUKUM ISLAMPsl. 171 dan 209 KHI
S. 1917-129 jo. S. 1925 – 92Tentang ADOPSI bagi anakLaki-laki keturunan Cina,
Anak adopsi dianggapDilahirkan dari perkawinan
Orang tua angkatnya berartiSama dengan anak kandung
KONSEP SOLIDARITASSOSIAL
(Pemeliharaan,Pertumbuhan dan Pendidikan)
TD. HASILKANPERALIHAN HUBUNGAN
PERDATA DARI OTKKE OTA.
KEDUDUKAN ANAKANGKAT TIDAK SAMA
DENGAN ANAK KANDUNG
TIDAK MEWARISHARTA ORANG TUA
ANGKAT
APABILA ANAKANGKATNYAPEREMPUAN
WALINYA TETAPORANG TUA
PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAKPasal 55 UU No. 1 Tahun 1974
HARUS DIBUKTIKAN DENGANAKTA KELAHIRAN YANG
OTENTIKPasal 55 ayat (1) UU No. 1
Th. 1974
APABILA AKTAKELAHIRAN YANG OTENTIK
TIDAK ADA, MELALUIPENETAPAN PENGADILAN
Pasal 55 ayat (2) UUNo. 1 Th. 1974
ATAS DASARPENETAPAN PENGADILAN
DITERBITKAN AKTAKELAHIRAN YANG
OTENTIK OLEH KANTORCATATAN SIPIL SETEMPAT
Pasal 55 ayat (3) UUNo. 1 Th. 1974
PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAKMENURUT PASAL 55 UU NO. 1 TAHUN 1974 SEOLAH-OLAH DIRUMUSKAN SECARA LIMITATIF,
YAITU HANYA DIBUKTIKAN DENGAN AKTA KELAHIRAN YANG OTENTIK, ARTINYATIDAK DENGAN ALAT BUKTI LAINNYA SEPERTI AKTA-AKTA LAINNYA ATAU KETERANGAN SAKSI
PASAL 261 K.U.H. PERDATAPEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK DIBUKTIKAN DENGAN AKTA-AKTA KELAHIRAN MEREKA SEKEDAR
DILAKUKAN DALAM REGISTER CATATAN SIPIL, APABILA TIDAK ADA AKTA-AKTA TERSEBUTMAKA JIKA ANAK-ANAK TERUS MENERUS MENIKMATI SUATU KEDUDUKAN SEBAGAI ANAK-ANAK
YANG SAH, KEDUDUKAN ATAU KEADAAN SEBAGAI SUATU KENYATAAN TERSEBUT ADALAHBUKTI YANG CUKUP SEBAGAI PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK.
• Anak belum berumur 18 th atau belum kawin di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua mewakili anak di dalam dan di luar Pengadilan (Ps. 47 UU No. 1 Th. 1974).
• Orang tua menguruskan harta anak-anaknya oleh karena itu mereka dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa, kecuali bila kepentingan anak itu menghendaki (Ps. 48 UU No. 1 Th. 1974)
• Salah satu atau kedua-duanya dari orang tua dapat dicabut kekuasaan orang tuanya, bila ia lalai atau berlaku buruk sekali, dan walau telah dicabut kekuasaan orang tuanya, tetap wajib memberi nafkah dan memelihara anak-anaknya.
RUANG LINGKUP
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAKPASAL 45-49 UU NO. 1 TAHUN 1974
KEWAJIBAN ORANG TUADisisi lain sbg hak anak
Pasal 45 UU No. 1 Th. 1974
KEWAJIBAN ANAKDisisi lain
Sbg. Hak orang tuaPasal 46 UU No. 1 Th 1974
Memelihara & Mendidik anak sebaik-Baiknya, sampai Anak-anak kawin atau
Sampai mandiri, walau kekuasaanOrang tua dicabut
KEKUASAAN ORANG TUAAtas diri dan harta anak
ANAK BELUM DEWASA ANAK SUDAH DEWASA
Menghormati & mentaatiKehendak orang tua yang
baik
Memelihara orang tua &Keluarga dalam garis lurus
Ke atas yangMembutuhkan bantuan
KEWAJIBAN ORANG TUAPasal 45 (1) dan (2) UU No. 1/’74
Kewajiban memelihara danMendidik anak sebaik-baiknya
Juga kekuasaan orang tua
Sampai anakMelangsungkan
perkawinanSampai anakDapat berdiri
sendiri
Walau perkawinan kedua orang tuanya putus dan
Putusnya perkawinan tidakMenghentikan kewajiban
Orang tua
Kekuasaan orangtua sebagai suatu
hak
Kekuasaan orangtua atas diriPribadi anak
Kekuasaan orangtua atas harta
Benda milik anak
MEMELIHARAASPEK LAHIRIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PERTUMBUHAN ANAK (ASPEK KEHIDUPAN)
MENDIDIKASPEK NON LAHIRIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN
MENTAL DAN KUALITAS ANAK-ANAKNYA
KEWAJIBAN ANAKPASAL 46 AYAT (1) DAN AYAT (2)
UU NO. 1 TAHUN 1974
INDIKATOR DEWASAUU No. 1 Th. 1974
KUHPerdata,Hukum Islam,Hukum Adat
BELUMDEWASA
TELAHDEWASA
MENGHORMATIORANG TUA
MENTAATIKEHENDAKORANG TUA
ASPEK SIKAPSEBAGAI DASAR
DARIPERILAKU
ASPEKPERILAKU SBGFUNGSI DARI
SIKAP
WAJIB MEMELIHARAMENURUT
KEMAMPUANNYA
KEPADAORANG TUA
KPD KELUARGAGARIS LURUS
KE ATAS
APABILA MEREKAMEMBUTUHKAN BANTUAN
RUANG LINGKUPPUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
Pasal 38-41 UU No.1 Th. 1974 jo. Pasal 14-38PP. No. 9 Th. 1975 jo. Pasal 113-162 KHI
KARENA KEMATIANSALAH SATU ATAU
KEDUA-DUANYA DARISUAMI ISTERI
Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974Jo. Pasal 113 KHI
KARENA PERCERAIANPasal 38-41 UU No. 1
Th. 1974 jo. Pasal 14-38PP. No. 9 Th. 1975 jo.
Pasal 113-162 KHI
ATAS KEPUTUSANPENGADILAN
Pasal 38 UU No. 1Th. 1974 jo. Pasal 113 KHI
AKIBAT HUKUMNYA1. TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTERI2. TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN (Harta bersama)3. TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK-ANAKNYA (Kekuasaan Orang Tua)4. TERHADAP HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA
PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA
Harus diperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 sebagaiAturan pelaksanaannya bersifat umum berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia sedangkan
KHI merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus berlaku bagi Warga Negara IndonesiaSedangkan KHI merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus berlaku bagi
Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIANPASAL 38-PASAL 41 UU NO. 1 TAHUN 1974
PENGERTIANPERCERAIAN
ALASAN-ALASANPERCERAIAN
ACARA PERCERAIAN & BENTUK-BENTUK PERCERAIANMenurut Hukum Islam
Perceraian atas gugatan olehSuami atau isteri melalui dan
Dengan keputusanPengadilan
Ps. 39 ayat (1) UU No. 1/1974
Perceraian terjadi karena talak dari suamiAtau gugat cerai dari isteri melalui danDengan keputusan pengadilan agama
Ps. 114 KHI
Talak darisuami
Gugat ceraiDari isteri
Artian umum
Yg dijatuhkan suami (Ikrar)
Artian khusus
Karena kematian
Penetapan Hakim
Dijatuhkan suami
ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIANPasal 38 – Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudidan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
Salah satu pihak melakukan kekeaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hdup rukun lagi sebagai suami stri
Suami melanggar tak’lik talakPeralihan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga
ACARA PERCERAIAN DI PENGADILANPasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 115 KHI
Pengadilan NegeriBagi non Muslim
Pengadilan AgamaBagi Muslim
Prosedur gugat Cerai
Lesan / tertulisDisertai
Surat keteranganTempat tinggalDari kelurahan
Laporan ke Peg. Penc. Perkawinan (Catatan Sipil)Utk mendapatkan kutipan buku pendaf. perceraian
Eksekusi mengenai harta benda perkawinan
PutusanPerceraian
TahapanSidang
Pengadilan
PersidanganPerceraian
Persidangan, Putusan & PengurusanKe PPP utk dptkan kutipan buku cerai
Pemeriksaan Berkas
Permohonantertulis
• Talak Radj’I• Talak ba’in Shughraa• Talak ba’in Kubraa• Talak Sunny• Talak bid’i
Izin talak dari suami
Dugat Ceraidari Istri
ajukan gugat cerai secara tertulis
Tahapan SidangPengadilan
• Pts.INKRACHT• Pengurusan ke PPP• Salinan kutipan Buku daft. cerai
BENTUK-BENTUK PERCERAIAN DAN SEBAB LAINMENURUT HUKUM ISLAM
TALAKIkrar suami sbg salah satu sebab putusnya perkawinan
KHULUKTalak tebus,perceraian atas dasar persetuajuan suami-istri dg disertai tebusan harta/uang dari istri
SYIQAQPerselisihan suami-istri yg diselesaikan dua HAKAM pihak suami/istri
FASAKHatas permintaan salah satu pihak oleh Hakim karena salah satu pihak ada cela atau tertipu
TAK’LIK TALAKJanji talak yg digantungkan pd keadaan tertentu dimasa datang
ILA’Suami bersumpah utk tdk mencampuri istrinya (td. Talak atau cerai)
ZHIHARSuami bersumpah bahwa Istrinyaitu baginya sama dg punggung ibunya, dg sumpah itu berarti
Telah menceraikan istrinya
LI’ANLaknat atau sumpah, suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti cukup
MURTAD
KEMATIAN
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANKARENA KEMATIAN
BAGI SUAMI ISTRI YANG HIDUP
• Istri yang hidup dapat menikah lagi setelah lewat masa iddah
• Suami yang hidup dapat menikah lagi
KEWAJIBAN ORANG TUA KPD ANAK
• Orang tua yang tinggal hidupmeneruskan kewaibannya sbg orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil
HARTA BENDA PERKAWINAN
• Timbul pewarisan terhadap harta peninggalan si mati• wajib bereskan hutang-hutang si mati atas beban harta peninggalan
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANKARENA PERCERAIAN
HUBUNGANSUAMI ISTRI• Suami thd istri
(biaya hidup dan lannya psl. 41 UU 1/74): mut’ah,nafkah, maskan & kiswah selama iddah, mahar yang terutang,nafkah iddah kecuali istri nusyuz, nafkah lampau yang terutang
• Istri thd suami: td. menerima pinangan pria lain selama masa iddah
TERHADAPPIHAK KETIGA• Utang setelah
cerai menjadi utang pribadi yang berhutang
• Utang sebelum cerai Utang pribadi tanggung jawab pribadi dan utang bersama tanggung jawab bersama
HATA BENDAPERKAWINAN• Harta pribadi suami/istri tetap dikuasai masing masing• Harta bersama suami-istri dibagi masing-masing separuh
HUB. ORANGTUA DG ANAK• Hubungan spt tidak terjadi perceraian• KHI: Anak yg belum atau sudah mumayiz• Yang berhak atas hadhanah • Yang wajib atas biaya hadhanah dan nafkah• Kalau ada Perselisihan hal diatas dengan keputusan pengadilan
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINANATAS KEPUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP ANAK
• Tetap sbg. Anak sah dan memiliki hubungan hukum dengan bapak dan ibunya.
TERHADAP PIHAKKETIGA
• Tidak berlaku surut bagi pihak ketiga dan persetujuan yang dibuat tetap sah
• Prinsip aktiva dan pasiva dalam pelunasan hutang
• Hutang pribadi menjadi tanggungjawab pribadi yang berhutang
HAK-HAK SUAMI & ISTRI YANG BERIKTIKAD BAIK
• Ada iktikad (subyektif) baik ada akibat hukum seperti pada perceraian (ada harta besama)• Tidak ada iktikad baik (Perkawinan rangkap) tidak ada harta bersama.• Tidak ada iktikad baik, maka kerugian yang timbul, jadi tanggung jawab yang beriktikad baik
PERWALIAN & PENUNJUKANNYATerjadinya saat orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaan orang tua
atas anak yang belum dewasaPasal 50 - Pasal 54 UU No. 1 Tahun 1974
Wali dan perwalian Penunjukan waliPencabutan
Kekuasaan waliKewajiban wali
ASPEK PERWALIAN
• atas diri pribadi anak• atas harta benda milik anakPerwalian ini tidakMeliputi sbg waliNikah (tetap padaOrang tua Kandungnya)
YANG BERHAKMENUNJUK WALI :
• orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua• pengadilan karena pencabutan kekuasaan orang tua atau wali
CARA PENUNJUKAN WALI :
• Oleh orang tua sblm meninggal• Wasiat tertulis atau lisan• Di hadapan 2 orang saksi
YANG DPT DITUNJUK SBG WALI :
• Di utamakan dari kerabat• Setiap orang (dan badan hukum)
Syarat : dewasa,Pikiran sehat, adil,Jujur, kelakuan baik.
HAK & KEWAJIBAN WALI
KEWAJIBAN WALIDAN HAK
PENCABUTANKEKUASAAN WALI
Kewajiban wali Hak wali
• Urus pribadi dan harta anak• Hormati & bimbing agama, pendidikan dan ketrampilan• Daftar harta anak dan perubahannya• Tanggung jawab atas kerugian• Karena kesalahan/ kelalaian
• Menikmati hasil atas pengurusan harta anak
• Dapat dipergunakan harta anak untuk kepentingannya apabila wali fakir
SYARAT-SYARAT
YGMENGAJUKAN
DENGANKEPUTUSANPENGADILAN
• Lalai• Kelakuan buruk• Pemabuk• Penjudi• Pemboros• Gila• Salah gunakan hak dan wewenang sbg wali
Permohonankerabat
PenunjukanWali
Pengganti(Lain)
DiwajibkanGanti
KerugianAtas dasarPembukuanTutup buku
Setiaptahun