HUKUM EMANSIPATORISOleh: Suparman Marzuki

Konsep Emansipatoris

• Emansipatoris adalah Pembebasan• Dalam Konsep Modernisme:

Emansipatoris adalah pembebasan diri dari kungkungan mitos-mitos, ideologi, dan tradisi yang irasional dan sarat tabu-tabu kepada pengembaraan rasioalitas manusia dalam menata kehidupannya.

• Rasionalitas Modernisme menurut Max Weber dicirikan oleh:

• (1) Perluasan bidang-bidang sosial yang berada dibawah norma-norma pengambilan keputusan yang rasional;

• (2) Industrialisasi kerja sosial yang bersifat teknis, yang menyebabkan norma-normatindakan instrumental memasuki bidang yang lain.

• Dengan perantaraan rasionalitas Weber itulah, maka fenomena modern dimengerti sebagai proses perkembangan dan menyebarnya rasionalitas ke segenap segi kehidupan dan perilaku manusia.

• Penyebaran rasionalitas ala Weber ini, mendapat penekanan instrumental ketika eksponen Frankfurter Schule mengaplikasi “epistemologi fungsional” Marx dalam kehidupan sosial.

• Konsekuensi logis dari penganutan epistemologi Marx tersebut telah menyeret eksponen Frankfurter Schule dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pengideologisasi ilmu dan teknologi.

• Akibatnya, modernisasi menjadi emansipasi yang mengalami erosi makna. Artinya, pembebasan diri dari mitos, berubah menjadi pemitosan ilmu dan teknologi lewat dominasi rasio instrumental.

• Dengan lenyapnya aspek makna ini, teori kritis eksponen Frankfurter Schule gagal menjadi teori yang emansipatoris atau membebaskan.

• Teori emansipatoris postmodernisme menekankan pembebasan hukum dari mitos, ideologi, dan tradisi; juga dari dominasi rasionalisme.

• Hukum yang dikungkung oleh mitos dan tradisi pada hakekatnya adalah elitis. Karena pemaknaan atas mitos dan tradisi dilakukan oleh segelintir elite.

• Hukum yang dikungkung rasionalitas, sebagaimana hukum positif, cenderung mengabaikan realitas sosial. Hukum menjadi seperti ilmu pasti. Terikat dengan logika hubungan sebab – akibat.

• Hukum emansipatoris Postmoderisme adalah hukum yang membebaskan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah dan tidak berdaya.

• Produk hukum yang dibuat adalah hukum-hukum yang diperuntukkan bagi penguatan sebagian besar masyarakat yang tidak berdaya.

• Pelaksanaan hukum dimaksudkan untuk keadilan sosial sehingga penerapan hukum tidak sepenuhnya dalam logika sylogisme, tetapi melihat dan mempertimbangkan kenyataan sosial dimana hukum dan untuk siapa hukum itu dibuat.