HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

MODUL PRAKTIK

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

LABORATORIUM ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

i

MODUL PRAKTIK

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Penerbit : Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY

Alamat : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Penyusun : Nasrullah, S.H., S. Ag., MCL.

Afriansyah Tanjung, S.H.

Rizqi Musrifah, S.H.

Satria Sukananda, S.H.

Amalia Trianing Kusuma, S.H.

Layout : Hamdan Faishal Ismail, S.H.

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan

hidayah-Nya juga kami telah menyelesaikan Modul Praktik Hukum Acara Peradilan Tata

Usaha Negara yang nantinya akan dipakai dalam proses belajar mengajar mata kuliah

yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

Modul Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini disajikan dengan

tujuan agar dapat digunakan sebagai pegangan dan petunjuk bagi mahasiswa/i Fakultas

Hukum UMY yang mengambil mata kuliah Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara, dan agar tercapai target penguasan materi baik secara teoritis maupun praktis.

Harapannya mahasiswa/i yang menempuh mata kuliah tersebut dapat terbekali dalam

menghadapi dunia kerja setelah mencapai derajat kesarjanaannya.

Atas tersusunnya Modul Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini,

Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penyusun modul ini. Akhir

kata, semoga modul ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Koordinator Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Wiratmantio, S.H., M.Hum.

1

MODUL PRAKTIK

Peradilan Tata Usaha Negara

Dosen : 1. Nasrullah, S.H., S. Ag., MCL.

2. Nur Ismanto S.H., M.Si

3. Andriyani Masyitoh, S.H.,M.H

4. Shinta Savitriana K D, S.H.

Instruktur : 1. Abidin A.K.E. Julianto, S.H.

2. Rizqi Musrifah, S.H

3. Nisa Fitria, S.H.

4. Farah Asmajasmine I, S.H.

5. Rama Cahyo Wicaksono

I. PENDAHULUAN

A. MATA KULIAH : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

B. BOBOT SKS : 3 SKS

C. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN PRODI

1. VISI : Menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan ilmu

hukum berwawasan syariah.

2. MISI :

a. Berperan aktif dalam proses pengembangan dan peningkatan

kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu hukum

2

melalui upaya internalisasi dan disintegrasi nilai-nilai Islam dalam

kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

b. Mencetak sarjana yang cakap, percaya diri, dan tangguh serta

mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktek penegakan

hukum dan pengembangan ilmu hukum di masyarakat pada

umumnya dan di dunia kerja pada khususnya

c. Aktif berperan serta dalam proses pembangunan hukum nasional

pada umumnya dan lebih khusus lagi pada pembangunan dan

pengembangan hukum nasional yang lebih mengintegrasikan

nilai-nilai Islam.

3. TUJUAN :

a. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan

syariah dengan sebagai basis kajian dan pengembangan ilmu

hukum.

b. Mengahasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dasar untuk

mengaplikasikan ilmu hukum kedalam praktik hukum di

masyarakat.

c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu

hukum dalam peraturan global dan memecahkan permasalahan

secara interdisipliner.

d. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam kompetisi

profesi hukum, seperti advokat, jaksa, hakim, konsultan hukum dan

sebagainya.

3

e. Menghasilkan lulusan yang memiliki keberanian menegakan nilai

keadilan dan kebenaran berdasarkan syariah Islam dalam dunia

profesi hukum dan kehidupan sehari-hari.

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTOME)

Capaian Pembelajaran Prodi Ilmu Hukum berdasarkan Profil

Lulusan sebagai berikut:

UNSUR SNPT &

KKNI

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

SIKAP

1. Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

mampu menunjukkan sikap religious;

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam

menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral, dan etika;

3. Menginternalisasikan nilai, norma, dan

etika akademik;

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga

dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme

serta rasa tanggung jawab pada negara dan

bangsa;

5. Menghargai keanekaragaman budaya,

pandangan, agama, dan kepercayaan, serta

pendapat atau temuan orisinil orang lain;

4

6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban

berdasarkan Pancasila;

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial

serta kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan;

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara;

9. Menginternalisasi semangat kemandirian,

kejuangan dan kewirausahaan;

10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas

pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri;

11. Kemampuan sebagai fasilitator, motivator,

mediator, dan inspiratory secara sistemik

dan efektif;

12. Kemampuan memimpin (leadership)

13. Kemampuan memahami dan merespon

aspirasi, kebutuhan & kepentingan

masyarakat dan stakeholder untuk

penyelesaian masalah, penyusunan

kebijakan dan pengembangan pengetahuan;

5

14. Mengamalkan tata cara beribadah yang

benar berdasarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah maqbullah;

15. Berakhlaqul karimah dalam bermuamalah

yang bermanfaat bagi diri, masyarakat,

bangsa, dan Negara.

UNSUR SNPT &

KKNI


PENGUASAN

PENGETAHUAN

a. Kemampuan menguasai logika hukum dan

syariah

b. Kemampuan berpikir analitis dan sintetis

dengan memperhitungkan dampak

c. Kemampuan menganalisis dan mengambil

keputusan

d. Kemampuan menganalisis masalah dalam

perspektif syariah

e. Kemampuan menguasai Bahasa Indonesia

dan bahasa asing

f. Mengetahui dan memahami hakikat Tuhan,

manusia dan kehidupan sesuai dengan

tuntutan Al Qur’an, Hadits shahih dan ilmu

pengetahuan

6

g. Memahami teknologi informasi.

UNSUR SNPT &

KKNI


KETERAMPILAN

UMUM

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,

sistematis, dan inovatif dalam konteks

pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai

humaniora yang sesuai dengan bidang

keahliannya;

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri,

bermutu, dan terukur;

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan

atau implementasi ilmu pengetahuan

teknologi yang memperhatikan dan

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara

dan etika ilmiah dalam rangka

menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau

kritik seni;

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian

tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau

7

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya

dalam laman perguruan tinggi;

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat

dalam konteks penyelesaian masalah di

bidang keahliannya, berdasarkan hasil

analisis informasi dan data;

f. Mampu memelihara dan mengembangkan

jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar

lembaganya;

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian

hasil kerja kelompok dan melakukan

supervise dan evaluasi terhadap

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan

kepada pekerja yang berada di bawah

tanggungjawabnya;

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri

terhadap kelompok kerja yang berada

dibawah tanggungjawabnya, dan mampu

mengelola pembelajaran secara mandiri;

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan,

mengamankan, dan menemukan kembali

8

data untuk menjamin kesahihan dan

mencegah plagiasi

KETRAMPILAN

KHUSUS

a. Kemampuan membuat dokumen hukum;

b. Kemampuan menemukan hukum dan strategi

dalam penyelesaian masalah hukum;

c. Kemampuan bernegosiasi dan

berkomunikasi secara efektif;

d. Kemampuan menerapkan hukum dan syariah

dalam penyelesaian masalah hukum;

e. Kemampuan melakukan inovasi dan

pengembangan metode problem solving;

f. Kemampuan melakukan inovasi dalam

pengembangan kebijakan publik;

g. Kemampuan mengaktualisasikan potensi diri

untuk kerjasama;

h. Kemampuan memahami dan merespon

aspirasi masyarakat untuk penyusunan

kebijakan;

i. Mampu melakukan penelusuran bahan

hukum.

9

E. KETERCAPAIAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN SIKAP,

PENGUASAAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN UMUM DAN

KETERAMPILAN KHUSUS MELALUI MATA KULIAH YANG

BERSANGKUTAN

Capaian Pembelajaran yang dimiliki oleh Mahasiswa setelah

mengikuti Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

HARDSKILL

PENGUASAAN

PENGETAHUAN

1. Kemampuan menguasai logika hukum dan

syariah.

2. Kemampuan berpikir analitis dan sintetis

dengan memperhitungkan dampak.

3. Kemampuan menganalisis dan mengambil

keputusan

KETRAMPILAN

UMUM

1. Mampu menerapkan pemikiran logis,

kritis, sistematis dan inovatif dalam

konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai

humaniora yang sesuai dengan

keahliannya.

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri,

bermutu, dan terukur.

10

3. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian

hasil kerja kelompok dan melakukan

supervise dan evaluasi terhadap

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan

kepada yang berada di bawah

tanggungjawabnya.

4. Mampu melakukan proses evaluasi diri

terhadap kelompok kerja yang berada di

bawah tanggungjawabnya, dan mampu

mengelola pembelajaran secara mandiri.

SOFTSKILL

SIKAP

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika

akademik.

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas

pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri.

3. Mengelola pembelajaran secara mandiri.

KETRAMPILAN

KHUSUS

1. Kemampuan mengidentifikasi sengketa

TUN.

2. Membuat dokumen hukum dalam

penyelesaian sengketa TUN (surat kuasa,

gugatan, jawaban, replik, duplik,

pembuktian, kesimpulan).

11

3. Bernegosiasi dan berkomunikasi secara

efektif.

4. Kemampuan mengaktualisasikan potensi

diri untuk kerjasama.

5. Kemampuan penelusuran bahan hukum.

F. ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM

1. Kasus dalam perkara/sengketa Peradilan Tata Usaha Negara

Dosen dan/atau instruktur dapat memberikan contoh kasus dengan

catatan bahwa kasus yang sudah diberikan akan digunakan sebagai

kasus tetap dalam setiap tahap penyusunan tugas membuat dokumen

hukum selanjutnya.

2. Peraturan perundang-undangan yang relevan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam Peradilan Tata

Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang relevan.

3. Contoh-contoh dokumen beracara dalam perkara di Peradilan Tata

Usaha Negara

Contoh dokumen akan diberikan oleh Dosen/instruktur pada saat

praktikum.

4. Alat tulis dan kertas

Alat tulis dan kertas akan diberikan oleh instruktur pada saat praktikum.

12

G. PROSEDUR UMUM

1. Mata Kuliah ini diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi

persyaratan dan terdaftar sebagai peserta Hukum Acara Peradilan Tata

Usaha Negara melalui Program Studi Ilmu Hukum dan Laboratorium

Fakultas Hukum UMY;

2. Seluruh Peserta mata kuliah Praktek Peradilan Tata Usaha Negara

dipandu oleh seorang dosen kelas, Hakim PTUN dan instruktur

praktikum;

3. Setiap mahasiswa harus memiliki dan mempelajari petunjuk praktikum

secara cermat, dengan dibimbing oleh instruktur praktikum;

4. Setiap praktikum, mahasiswa harus membawa/menyiapkan alat dan

bahan praktikum. Khusus untuk alat/bahan praktikum selain alat tulis

dapat berkoordinasi dengan instruktur praktikum/Lab Hukum FH

UMY;

5. Setiap praktikum mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang telah

ditentukan oleh dosen/instruktur praktikum sesuai dengan petunjuk

praktikum;

6. Hasil tugas praktikum harus diserahkan kepada dosen/instruktur

praktikum sebagai bahan penilaian praktikum;

7. Setiap praktikum mahasiswa peserta praktikum harus mengisi lembar

kerja praktikum yang telah disediakan oleh Lab Hukum, dan diserahkan

kepada dosen/instruktur praktikum;

13

8. Penyelenggaraan praktikum dan jadwal kegiatan praktikum akan

dilaksanakan dan ditentukan lebih lanjut oleh Lab Hukum FH UMY.

H. EVALUASI

Semua hasil tugas/kertas kerja praktikum serta keaktifan dan kedisiplinan

peserta praktikum akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian

akhir yang selanjutnya dikoordinasikan dan diserahkan kepada Dosen kelas

untuk diakumulasikan dengan nilai kelas dengan bobot 50% nilai teori dan

50% nilai praktikum, kemudian menjadi nilai mata kuliah Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara secara keseluruhan.

I. MATRIK PEMBELAJARAN

1. Teori

Pertemuan Bahan Kajian

Pokok

Pembahasan

Keterangan

1 a. Kontrak Belajar

b. Penjelasan

RPS

2 BAB I Negara

Hukum dan

Peradilan

Administrasi

• Negara

Hukum

• Negara

Hukum dan

Peradilan

Administrasi

Negara

• Negara

Hukum

Pancasila dan

Tugas Resume

5%

14

Peradilan

Administrasi

Negara

3 Pengertian, Asas,

dan Kompetensi

PTUN

• Pengertian

Hukum Acara

PTUN

• Asas-Asas

Hukum Acara

PTUN

• Kompetensi

PTUN

Tugas Resume

5%

4 Persamaan dan

Perbedaan Hukum

Acara PTUN

dengan Hukum

Acara Perdata

• Persamaan

Hukum Acara

PTUN dengan

Hukum Acara

Perdata

• Perbedaan

Hukum Acara

PTUN dengan

Hukum Acara

Perdata

15

5 Evaluasi Capaian

Pembelajaran

(UK-1)

• Negara Hukum

dan PTUN

• Negara

Pancasila dan

Hukum Acara

Peradilan TUN

• Asas Hukum

Acara Peradilan

Tata Usaha

Negara

• Persamaan dan

Perbedaan

Hukum Acara

PTUN dengan

Hukum Acara

Perdata

25%

6 Penyelesaian

Sengketa TUN

• Pengertian

Sengketa TUN

• Pangkal

Sengketa

• Kedudukan para

pihak dalam

sengketa

16

• Alur

penyelesaian

sengketa TUN

7 Gugatan ke PTUN • Alasan

Mengajukan

Gugatan

• Tenggang

Waktu

Mengajukan

Gugatan

• Syarat-Syarat

Gugatan

• Tuntutan dalam

Gugatan

• Permohonan

Beracara dengan

Cuma-Cuma

8 Acara

Pemeriksaan di

PTUN

• Pemeriksaan

dengan Acara

Singkat

• Pemeriksaan

Persiapan

17

• Pemeriksaan

Permohonan

Penangguhan

Pelaksanaan

KTUN

• Pemeriksaan

dengan Acara

Cepat

• Pemeriksaan

Dengan Acara

Biasa

8 Evaluasi Capaian

Pembelajaran

(UK – 2)

1. Penyelesaian

sengketa

2. Gugatan ke

PTUN

3. Acara

Pemeriksaan

4. Pembuktian

25%

9 Putusan dan

Pelaksanaan

Putusan

A. Pengertian

Putusan

B. Putusan PTUN

C. Isi Putusan

1. gugatan

ditolak

2. gugatan

dikabulkan

18

3. gugatan tidak

diterima

D. Susunan Isi

Putusan

1. kepala

Putusan

2. Identitas Para

Pihak

3. Pertibangan

Hukum

4. Amar

5. Biaya Perkara

E. Pelaksanaan

Putusan

10 Upaya-upaya

Hukum

1. Perlawanan

2. Banding

3. Kasasi

4. Perlawanan

Pihak Ketiga

5. Peninjauan

Kembali

11 Evaluasi Capaian

Pembelajaran

(UK – 3)

&

Penugasan Studi

Kasus

1. Putusan dan

Pelaksanaan

Putusan

2. Upaya-upaya

Hukum

25%

12 Studi Kasus

(Putusan Perkara

TUN di PTUN)

1. Kasus antar

orang dengan

Pejabat TUN\

10%

19

2. Kasus Badan

Hukum Privat

dengan

Pejabat TUN

13 Overview

Dokumen2

Hukum dalam

Perkara TUN di

PTUN &

Penugasan

menyiapkan

dokumen2

persidangan

1. Surat Kuasa

2. Surat Gugatan

3. Jawaban/Ekse

psi

4. Replik

5. Duplik

6. Pengantar Alat

Bukti

7. Kesimpulan

8. Putusan

14 Observasi Proses

Persidangan di

PTUN

Memantau

lingkungan ruang

sidang dan

mengikuti proses

persidangan

20%

15 Review &

Penilaian Tugas

Membuat

Dokumen-

Dokumen Hukum

dalam Perkara

TUN di PTUN

A. Surat Kuasa

B. Surat Gugatan

C. Jawaban/Ekse

psi

D. Replik

E. Duplik

F. Pengantar Alat

Bukti

G. Kesimpulan

H. Putusan

20%

20

16 Praktik Beracara

Sengketa TUN di

PTUN (Peradilan

Semu)

1. Para Pihak

dalam

Sengketa

TUN

2. Para petugas

dalam

persidangan

sengketa TUN

3. DokumenHuk

um dalam

persidangan

20%

17 Evaluasi Capaian

Pembelajaran

(UK –4)

Dokumen hukum:

Surat Kuasa dan

Gugatan

30%

2. Praktikum

MATA

KULIAH

PERTEMUAN MATERI PEMBAHASAN

Hukum

Acara

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

1

Kontrak Belajar & Penjelasan

Mengenai Negara Hukum dan Proses

Peradilan Administrasi (Pengantar

Praktek PTUN)

2

Penjelasan Materi Teknik Pembuatan

Surat Kuasa Khusus (Pembagian

Kelompok, Pembagian Kasus Perkara

21

dan Penugasan Pembuatan Surat

Kuasa Khusus)

3

Review & Evaluasi tugas surat Kuasa

Khusus dilanjutkan penjelasan materi

teknik pembuatan gugatan serta

penugasan pembuatan gugatan

(perkelompok sesuai kasus posisi).

4

Review & Evaluasi tugas pembuatan

gugatan dilanjutkan penjelasan materi

teknik pembuatan jawaban gugatan

serta penugasan pembuatan jawaban

gugatan (perkelompok sesuai kasus

posisi).

5


jawaban gugatan dilanjutkan

penjelasan materi teknik pembuatan

replik serta penugasan pembuatan

replik atas jawaban gugatan

(perkelompok sesuai kasus posisi).

6


replik atas jawaban gugatan

dilanjutkan penjelasan materi tentang

duplik serta penugasan pembuatan

22

duplik atas replik (perkelompok

sesuai kasus posisi).

7


duplik dilanjutkan penjelasan materi

tentang pengantar alat bukti

(Pembuktian) serta penugasan

pembuatan alat bukti (Pembuktian)

dalam PTUN, dibuat pekelompok

sesuai kasus posisi

8


alat bukti (pembuktian) dalam PTUN

dilanjutkan penjelasan teknik

pembuatan kesimpulan dalam PTUN

serta penugasan pembuatan

kesimpulan dalam PTUN

perkelompok sesuai kasus posisi

9

Review & Evaluasi Kesimpulan

dilanjutkan dengan penjelasan

mengenai berkas-berkas dan proses

beracara di persidangan peradilan tata

usaha negara serta penugasan

pembuatan berkas persidangan

23

10

Penugasan Pembuatan Berkas

Persidangan Peradilan Tata Usaha

Negara (Gugatan/

Jawaban/Replik/Duplik/Alat

Bukti/Kesimpulan)

KRITERIA PENILAIAN

a. Penilaian Hard Skills

GRADING SCHEME

GRADE SKOR DESKRIPSI

A ≥80

1. Format dokumen sempurna

2. Kedalaman substansi sempurna

3. Tata tulis (bahasa) sempurna

AB 75-79

1. Format dokumen sangat baik

2. Kedalaman substansi sangat baik

3. Tata tulis (bahasa) sangat baik

B 65-74

1. Format dokumen baik

2. Kedalaman substansi baik

3. Tata tulis (bahasa) baik

BC 60-64

1. Format dokumen cukup baik

2. Kedalaman substansi cukup baik

3. Tata tulis (bahasa) cukup baik

C 50-59

1. Format dokumen cukup

2. Kedalaman substansi cukup

3. Tata tulis (bahasa) cukup

24

D 35-49

1. Format dokumen kurang

2. Kedalaman substansi kurang

3. Tata tulis (bahasa) kurang

E <35

1. Format dokumen sangat kurang

2. Kedalaman substansi sangat kurang

3. Tata tulis (bahasa) sangat kurang

b. Penilaian Soft Skills

KRITERIA : Ketepatan cara komunikasi

GRADE SCORE DESKRIPSI

Sempurna ≥80 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan sempurna oleh pendengar

Sangat

Baik

75-79 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan sangat baik oleh pendengar

Baik 65-74 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan baik oleh pendengar

Cukup

Baik

60-64 Informasi yang disampaikan cukup baik untuk

diterima isi dan maknanya

Cukup 50-59 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan cukup oleh pendengar

Kurang 35-49 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan kurang oleh pendengar

Sangat

Kurang

<35 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan sangat kurang oleh pendengar

25

KRITERIA : Berani mengemukakan pendapat


Sempurna ≥80 Mengemukakan pendapat dengan sempurna

Sangat Baik

75-79 Mengemukakan pendapat dengan sangat baik

Baik 65-74 Mengemukakan pendapat dengan baik

Cukup Baik 60-64 Mengemukakan pendapat dengan cukup baik

Cukup 50-59 Mengemukakan pendapat dengan cukup

Kurang 35-49 Mengemukakan pendapat dengan kurang

Sangat

Kurang

<35 Mengemukakan pendapat dengan sangat kurang

KRITERIA : Menghargai pendapat orang lain


Sempurna ≥80 Menghargai pendapat orang lain dengan sempurna

Sangat Baik

75-79 Menghargai pendapat orang lain dengan sangat

baik

Baik 65-74 Menghargai pendapat orang lain dengan baik

Cukup Baik 60-64 Menghargai pendapat orang lain dengan cukup

baik

Cukup 50-59 Menghargai pendapat orang lain dengan cukup

Kurang 35-49 Menghargai pendapat orang lain dengan kurang

26

Sangat

Kurang

<35 Menghargai pendapat orang lain dengan sangat

kurang

KRITERIA : Kerjasama


Sempurna ≥80 Kerjasama kelompok sempurna

Sangat Baik

75-79 Kerjasama kelompok sangat baik

Baik 65-74 Kerjasama kelompok baik

Cukup Baik 60-64 Kerjasama kelompok cukup baik

Cukup 50-59 Kerjasama kelompok cukup

Kurang 35-49 Kerjasama kelompok kurang

Sangat

Kurang

<35 Kerjasama kelompok sangat kurang

27

RENCANA TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN

Nama Mata

Kuliah

: Hukum

HA PTUN

SKS : 1 SKS

Program

Studi

: Ilmu

Hukum

Pertemuan : 10

Fakultas : Hukum Bobot

Nilai

: 70% dari total nilai tugas

Materi : Pembuatan Dokumen Hukum dalam Penyelesaian

Sengketa PTUN

1. Surat Kuasa

2. Surat Gugatan

3. Jawaban

4. Replik

5. Duplik

6. Pembuktian (Pengantar Alat Bukti)

7. Kesimpulan

1. TUJUAN TUGAS

Mampu membuat dokumen-dokumen hukum dalam beracara di PTUN

2. URAIAN TUGAS

a. Obyek Garapan

Membuat dokumen Surat Kuasa, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,

Pengantar Alat Bukti dan Kesimpulan.

28

b. Batasan yang harus dikerjakan

1) Membagi kelompok

2) Mencari Putusan PTUN yang sudah Inkracht

3) Membuat dokumen Surat Kuasa, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,

Pengantar Alat Bukti dan Kesimpulan

c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan)

1) Mahasiswa dibagi kedalam beberapa kelompok

2) Masing-masing kelompok mendiskusikan kasus TUN yang ada

3) Hasil diskusi, masing-masing membuat dokumen hukum dalam

beracara di PTUN (Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Replik,

Duplik, Pembuktian, dan Kesimpulan)

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan

Dokumen berupa : Surat Kuasa, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,

Pengantar Alat Bukti dan Kesimpulan.

e. Bobot dan sistem penilaian praktikum

Bobot tugas membuat dokumen hukum dalam penyelesaian perkara di

PTUN 70% dari total nilai tugas (masing-masing 10% untuk setiap tugas

dengan rincian 5% untuk penilaian hard skills dan 5% untuk penilaian soft

skills). Sedangkan nilai Ujian Kompetensi Praktikum (UK-3) memiliki

bobit nilai 30% dari total nilai praktikum

29

3. KRITERIA PENILAIAN

a. Penilaian Hard Skills

GRADING SCHEME

GRADE SKOR DESKRIPSI

A ≥80

4. Format dokumen sempurna

5. Kedalaman substansi sempurna

6. Tata tulis (bahasa) sempurna

AB 75-79

4. Format dokumen sangat baik

5. Kedalaman substansi sangat baik

6. Tata tulis (bahasa) sangat baik

B 65-74

4. Format dokumen baik

5. Kedalaman substansi baik

6. Tata tulis (bahasa) baik

BC 60-64

4. Format dokumen cukup baik

5. Kedalaman substansi cukup baik

6. Tata tulis (bahasa) cukup baik

C 50-59

4. Format dokumen cukup

5. Kedalaman substansi cukup

6. Tata tulis (bahasa) cukup

D 35-49

4. Format dokumen kurang

5. Kedalaman substansi kurang

6. Tata tulis (bahasa) kurang

E <35

4. Format dokumen sangat kurang

5. Kedalaman substansi sangat kurang

6. Tata tulis (bahasa) sangat kurang

30

b. Penilaian Soft Skills

KRITERIA : Ketepatan cara komunikasi


Sempurna ≥80 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan sempurna oleh pendengar

Sangat

Baik

75-79 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan sangat baik oleh pendengar

Baik 65-74 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan baik oleh pendengar

Cukup

Baik

60-64 Informasi yang disampaikan cukup baik untuk

diterima isi dan maknanya

Cukup 50-59 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan cukup oleh pendengar

Kurang 35-49 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan kurang oleh pendengar

Sangat

Kurang

<35 Informasi yang disampaikan dapat diterima

dengan sangat kurang oleh pendengar

KRITERIA : Berani mengemukakan pendapat


Sempurna ≥80 Mengemukakan pendapat dengan sempurna

Sangat Baik

75-79

Mengemukakan pendapat dengan sangat baik

Baik 65-74 Mengemukakan pendapat dengan baik

31

Cukup Baik 60-64 Mengemukakan pendapat dengan cukup baik

Cukup 50-59 Mengemukakan pendapat dengan cukup

Kurang 35-49 Mengemukakan pendapat dengan kurang

Sangat

Kurang

<35 Mengemukakan pendapat dengan sangat kurang

KRITERIA : Menghargai pendapat orang lain


Sempurna ≥80 Menghargai pendapat orang lain dengan sempurna

Sangat Baik

75-79 Menghargai pendapat orang lain dengan sangat

baik

Baik 65-74 Menghargai pendapat orang lain dengan baik

Cukup Baik 60-64 Menghargai pendapat orang lain dengan cukup

baik

Cukup 50-59 Menghargai pendapat orang lain dengan cukup

Kurang 35-49 Menghargai pendapat orang lain dengan kurang

Sangat

Kurang

<35 Menghargai pendapat orang lain dengan sangat

kurang

KRITERIA : Kerjasama


Sempurna ≥80 Kerjasama kelompok sempurna

Sangat Baik

75-79 Kerjasama kelompok sangat baik

32

Baik 65-74 Kerjasama kelompok baik

Cukup Baik 60-64 Kerjasama kelompok cukup baik

Cukup 50-59 Kerjasama kelompok cukup

Kurang 35-49 Kerjasama kelompok kurang

Sangat

Kurang

<35 Kerjasama kelompok sangat kurang

PENILAIAN AKHIR

A. NILAI TEORI

No Elemen Penilaian Bobot Nilai Total Nilai Akhir

1 2 Tugas Resume 10 %

100 % 50 %

2 1 Tugas Makalah 15 %

3 UK-1 25 %

4 UK-2 25 %

5 UK-3 25 %

B. NILAI PRAKTIK

No Elemen

Penilaian

Bobot Nilai Total Nilai Akhir

1 7 Tugas Harian 70 %

100 % 50 %

2 UK-4 (praktik) 30 %

C. GABUNGAN NILAI

33

No Rincian Nilai Total Nilai

1 Nilai Teori 50 %

100 %

2 Nilai Praktik 50 %

D. KONVERSI NILAI AKHIR

Interval Nilai Nilai Huruf

80-100 A

75-79 AB

65-74 B

60-64 BC

50-59 C

35-49 D

<35 E

34

II. MATERI POKOK BAHASAN

A. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TUN

Sengketa

TUN

Upaya

Administrasi

Keberatan

Banding

AdministratifBeracara

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TUN

35

B. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI

PTUN

C. KASUS

Kasus Acara TUN Perijinan

Abid Ecla Kadhafi seorang karir yang tinggal di Kota Surabaya. Ia memiliki

keluarga yang bahagia. Pada tahun 2018 Abid ingin membangun rumah lagi yang

rencananya akan dihadiahkan kepada putrinya, Amalia Rama Suyati. Abid telah

berkeliling dan akhirnya menemukan lokasi yang cocok yang bertempat di Jalan

Simohilir Barat No. 20 Surabaya.

Ia berniat melihat dahulu Gambar Revisi Rencana Lingkungan, Peruntukan

dan Pemetakan Tanah Angkatan Laut yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Kota

Surabaya pada tanggal 16 Mei 1977. Dalam peta Perencanaan Tata Kota telah

tergambar peruntukan tanah untuk perumahan, untuk jalan umum, untuk saluran air

dan fasilitas umum lainnya.

Akhirnya ia mengajukan izin pemakaian meskipun belum ada fasilitas umum

yang dibangun. Pemerintah Kota Surabaya menyarankan agar Abid tetap

36

menjalankan pembangunan saja dahulu (tanpa IMB dan akses jalan). Akhirnya ia

mendapatkan surat berikut:

Surat Izin Pemakaian Nomor: 188/200P/400/2012 tanggal 03 Agustus 2012

dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20 Surabaya atas nama

Abid Ecla Kadhafi.

Lambat laun karena Abid tidak mendapatkan fasilitas umum seperti jalan

akses ke lokasi, ia tidak bisa memanfaatkan bidang tanah itu. Akhirnya oleh

Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Surabaya, bu Dhea Nisa Sahaja, dianggap

tidak memanfaatkan tanah dan menelantarkan tanah. Maka izin pemakaian tanah di

Jalan Simohilir Barat No. 20 Surabaya atas nama Abid Ecla Kadhafi dicabut oleh

Pemerintah Kota Surabaya dengan dikeluarkannya:

Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 190/2800/436/2018, tertanggal 30

April 2018 tentang “Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor

188/200P/400/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan

Simohilir Barat Nomor 20 Surabaya atas nama Abid Ecla Kadhafi.

Pencabutan Izin Pemakaian Tanah terhadap Surat Keputusan Walikota

Surabaya Nomor 190/2800/436/2018 atas nama Abid Ecla Kadhafi ini adalah

berkaitan dengan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 dan

Peraturan Daerah No. 13 tahun 2010 jo Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang

Ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh Pemegang Izin Pemakaian Tanah.

Ketika Abid melakukan konfirmasi pada bu Dhea Nisa Sahaja, Abid

menerima pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan Dhea Nisa Sahaja ini sudah

sesuai dengan Perda-perda tersebut.

Kasus Acara TUN Kepegawaian

PT. Musrifah Pakan adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan

perdagangan umum dan memiliki produksi ransum makanan hewan, beralamat di

Kawasan Industri Candi Blok XI C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang. Perusahaan ini telah menjalankan produksi sejak tahun

37

2015. Dokumen-dokumen yang diperlukan telah dilengkapi oleh perusahaan ini.

Diantaranya:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Nomor: 517/1800/11.01/PM/V/2014 tanggal 14 Mei

2014, untuk barang/jasa/dagangan utama : Bahan pakan ternak/hewan.

2. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota

Semarang tanggal 31 Juli 2015 Nomor: 660.1/1164/B.II/VII/2015 Hal :

Rekomendasi UKL-UPL

3. Keputusan Walikota Semarang tanggal 31 Juli 2015 Nomor :

660.1/1165/B-II/VII/2015 tentang Izin Lingkungan Kepada PT.

Musrifah Pakan Atas Usaha dan/atau Kegiatan Industri Ransum

Makanan Hewan di Kawasan Industri Candi Blok XI C, Kelurahan

Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Dua tahun sejak PT Musrifah Pakan beroperasi, Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang menerima pengaduan bertanggal 12 Mei 2017 dari PT. Petropack

Agro Industries yang dikirim sendiri oleh Direktur Utamanya, yakni Uswatun

Anindita Lituhayu. PT Petropack mendalilkan PT Musrifah telah menyebabkan

pencemaran lingkungan. Laporan ini membuat Walikota Semarang, Rama Priyo

Kusuma, mengeluarkan:

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/3183/B.IV/VI/2017

tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup kepada pimpinan PT

Musrifah Pakan di jalan Gatot Subroto Blok XI - C Kawasan Industri Candi Kota

Semarang Tanggal 8 Juni 2017.

Nyonya Rizqi Septia Trianing selaku Direktur PT Musrifah Pangan mabuk

kepayang atas sikap Uswatun dan bapak Rama. Meski begitu ia tetap

melaksanakannya dengan baik seperti melakukan fumigasi, pengujian udaha dan

air, dan mengisolasi bahan baku produksi. Di tengah pelaksanaan Surat

sebelumnya, justru Rizqi Septia menerima:

Keputusan Walikota Semarang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor:

660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan

38

Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan kepada pimpinan PT Musrifah Pakan

di Jalan Gatot Subroto Blok Xi - C Kawasan Industri Candi, Kota Semarang.

D. DOKUMEN BERACARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dokumen beracara yang diperlukan oleh Pemberi Jasa Hukum dalam

penyelesaian perkara di Peradilan Tata Usaha Negara melaui jalur

peradilan adalah:

1. Materi Praktikum I : Surat Kuasa Khusus

a. Pengertian

Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa

dan penerima kuasa yang berisi tentang pemberian wewenang

kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan yang

dilakukan untuk dan atas nama pemberi kuasa khususnya dalam

perkara perdata, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Unsur-Unsur Surat Kuasa Khusus

1) Judul (Surat Kuasa Khusus);

2) Identitas pemberi kuasa (nama lengkap, kewarganegaraan,

tempat tinggal, dan pekerjaan);

3) Pernyataan pemberi kuasa;

4) Identitas penerima (nama lengkap, kewarganegaraan, tempat

tinggal, dan pekerjaan);

5) Kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada

penerima kuasa disebutkan secara rinci dan jelas;

39

6) Wewenang substitusi dari penerima kuasa kepada orang lain;

7) Tempat dan tanggal pembuatan dan penandatangan surat

kuasa;

8) Tanda tangan pemberi kuasa yang disertai materai cukup dan

tanda tangan penerima kuasa.

c. Alat dan Bahan Praktikum

1) Deskripsi kasus Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan

contoh identifikasi kasus Peradilan Tata Usaha Negara (Dosen

dan Instruktur dapat melakukan improvisasi dalam identifikasi

kasus atau memberikan contoh kasus lain. Kasus yang sudah

diambil digunakan untuk membuat tugas selanjutnya

disesuaikan dengan materi praktikum)

2) Lembar Kerja Praktikum (disediakan oleh instruktur)

d. Tugas Praktikum

1) Overview Teknik Membuat Surat Kuasa Khusus

2) Penugasan Membuat Surat Kuasa Khusus

e. Referensi

1) Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan

Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

2) Reni Anggriani, Modul PLKH Penyelesaian Perkara Perdata,

Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

40

3) Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,

PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014.

2. Materi Praktikum II : Surat Gugatan

a. Pengertian

Mengenai pengertian gugatan dijelaskan dalam Pasal 1

angka 5 UU PTUN sebagai berikut: “Gugatan adalah permohonan

berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan

diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.

b. Pengajuan Gugatan

Menurut Pasal 54 ayat (1) UU PTUN gugatan sengketa TUN

diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan

yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan

menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama

pemeriksaan.

Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha

negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum

Pengadilan TUN, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau

pejabat tata usaha negara. Dalam hal tempat kedudukan tergugat

tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman

penggugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat

kedudukan penggugat untuk diteruskan ke pengadilan yang

41

bersangkutan. Adapun bila penggugat dan tergugat berada di luar

negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan TUN Jakarta, dan apabila

tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat berada di

luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan TUN di tempat

kedudukan tergugat.

c. Hal-Hal Penting Dalam Gugatan

1) Subjek Gugatan Tata Usaha Negara (Pihak-Pihak yang

Berperkara)

Pihak Penggugat adalah orang atau Badan Hukum

Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan

tata usaha negara. Pihak Tergugat adalah badan/pejabat tata

usaha negara yang mengeluarkan putusan tata usaha negara

(Surat Keputusan).

2) Objek Gugatan Tata Usaha Negara

Sesuai bunyi Pasal 1 UU PTUN : “Penetapan tertulis

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkret,

individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut ada beberapa kriteria

pada objek gugatan yang harus termuat yaitu:

a) Adanya penetapan tertulis

b) Berisi tindakan hukum tata usaha negara

42

c) Berdasarkan perundang-undangan

d) Bersifat konkret, individu dan final

e) Menimbulkan akibat hukum

d. Syarat-Syarat Dalam Gugatan

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan:

1) Gugatan Harus Memuat

a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan

penggugat atau kuasanya, jika badan hukum maka nama

badan hukum, tempat kedudukan badan hukum dan dasar

berdirinya badan hukum serta yang berhak bertindak dalam

badan hukum tersebut disebutkan.

b) Nama, jabatan tergugat dan tempat tinggalnya

c) Dasar-dasar gugatan dan hal yang diminta untuk

diputuskan oleh pengadilan

2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa

penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha

negara disertakan oleh penggugat

Syarat-syarat gugatan untuk sengketa TUN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) di atas, untuk perkara perdata

di dalam HIR atau RBg tidak ada ketentuannya, sehingga

terpaksa syarat-syarat gugatan untuk perkara perdata

berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

43

Pasal 8 angka 3 Rv. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal

56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat

diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat

gugatan adalah sebagai berikut:

a) Identitas Diri

(1) Penggugat

(2) Tergugat

b) Dasar Gugatan (fundamentum petendi, posita atau dalil

gugatan)

c) Hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan

(petitum)

e. Alat dan Bahan Praktikum

1) Deskripsi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan

contoh identifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara

2) Lembar Kerja Praktikum (disediakan oleh instruktur jika

pengerjaan dengan tulis tangan.

f. Tugas Praktikum

1) Presentasi Surat Kuasa

2) Evaluasi/Review

3) Overview Elemen Surat Gugatan

4) Overview Teknik Menyusun Surat Gugatan

5) Penugasan Kelompok Membuat Surat Gugatan berdasarkan

kasus TUN yang ada.

44

3. Materi Praktikum III : Jawaban Gugatan (dalam Eksepsi dan

dalam Pokok Perkara

a. Pengertian Jawaban Gugatan

Ketentuan pada Pasal 74 UU PTUN pada dasarnya

memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban

atas gugatan berikut memberikan penjelasan tentang jawaban

tersebut. Jawaban tergugat umumnya berisi tangkisan terhadap

gugatan penggugat. Jawaban tergugat terdiri dari dua bentuk yaitu:

(a) jawaban eksepsi, (b) jawaban atas pokok perkara.

1) Jawaban Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan hal-hal di luar dari pokok

perkara, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi dalam perkara TUN diatur dalam Pasal 77 UU PTUN

yaitu:

a) Eksepsi tentang kewenangan mengadili atau kompetensi

absolut

b) Eksepsi tentang kewenangan relatif

c) Eksepsi lain-lain, selain tentang kewenangan absolut dan

relatif.

2) Jawaban Tanpa Eksepsi

Setelah mengemukakan eksepsi (tangkisan), selanjutnya

disampaikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang

45

diajukan oleh penggugat. Adapun, secara umum satu jawaban

biasanya berisikan:

a) Bantahan

b) Pengakuan/pembenaaran

c) Fakta-fakta lain.

b. Unsur-Unsur Jawaban Gugatan

1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan jawaban gugatan

2) Pejabat dan Lembaga atau Instansi yang dituju (Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara…)

3) Perihal;

4) Identitas Para Pihak (jika para pihak diwakili kuasa hukum

dijelaskan kuasanya)

5) Dalam Eksepsi

6) Dalam Pokok Perkara (berisi tentang uraian/ulasan,

sanggahan/penolakan dalil-dalil/posita gugatan dengan disertai

argumentasinya)

7) Permohonan/Petitum

8) Penutup

9) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan jawaban gugatan

10) Tanda tangan dan nama terang tergugat atau kuasa hukumnya

(tanpa materai)

46

c. Contoh Format Jawaban Gugatan

Tempat, tanggal pembuatan

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomo:…/G/../PTUN-…

Pengadilan Tata Usaha Negara……….

Jalan……No…….

Di……..

Hal : Jawaban Gugatan Nomor….atas

Surat Keputusan Nomor………..

Tertanggal 23 Maret 1994 tentang

Kutipan akta kelahiran atas nama

…..yang dikeluarkan Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan

Sipil…...

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Identitas Diri (Nama, pekerjaan/jabatan, kewarganegaraan, dan

tempat tinggal)

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1) Identitas Diri (Nama, pekerjaan/jabatan, kewarganegaraan, dan

tempat tinggal)

47

2) Identitas Diri (Nama, pekerjaan/jabatan, kewarganegaraan, dan

tempat tinggal)

Melalui surat ini hendak menyampaikan jawaban atas

Gugatan Dalam Sengketa Tata Usaha Negara dari Penggugat

sebagai berikut (Tergugat dengan ini menyampaikan Eksepsi dan

Jawaban sebagai berikut):

I. Tentang Eksepsi

A. Eksepsi Absolut (kalau ada)

B. Eksepsi Relatif (uraikan)

1. Kadaluwarsa (uraikan)

2. Guagatan nebis in idem (uraikan)

3. Dan lain-lain (uraikan)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon PTUN

menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini

(kalau menyangkut eksepsi absolut) dan karenanya/atau

menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Tentang Pokok Perkara

a. Bahwa tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-

dalil gugatan penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara

tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini.

b. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi,

secara mutatis mutandis juga masuk kedalam jawaban

48

terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi

lagi.

c. Bahwa…(dan seterusnya) merupakan bantahan terhadap

dalil-dalil gugatan penggugat poin demi poin.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon majelis hakim

yang memeriksa dan memutus perkara ini yang memberikan

putusan yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat

diterima.

Hormat Kami / Saya

(Tergugat/Kuasa Hukumny

(............................)

d. Alat dan Bahan Praktikum


contoh identifikasi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara


pengerjaan dengan tulis tangan).

e. Tugas Praktikum

1) Presentasi Surat Gugatan

2) Evaluasi/Review

3) Overview Teknik Menyusun Jawaban

4) Penugasan Membuat Jawaban Gugatan

49

4. Materi Praktikum IV : Replik

a. Pengertian

Replik adalah surat yang berisi tanggapan atau sanggahan

dari penggugat (konvensi) atas jawaban gugatan dari tergugat.

b. Unsur-Unsur Replik

1) Perihal;

2) Instansi atau Pejabat yang dituju;

3) Identitas Para Pihak;

4) Tanggapan dan/atau sanggahan dari Penggugat atas jawaban

gugatan dari Tergugat, dalam hal ini pada prinsipnya isinya

adalah merupakan penegasan dari surat gugatan dan bantahan

atau sanggahan terhadap jawaban gugatan yang disampaikan

oleh Tergugat.

5) Permohonan;

Permohonan atau petitum dalam suatu replik pada umumnya

berisi tentang penolakan atas dalil-dalil dan

permohonan/petitum yang diajukan penggugat dalam gugatan.

6) Penutup;

7) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan Replik;

8) Tanda tangan dan nama terang penggugat konvensi atau kuasa

hukumnya (tanpa materai)

50



identifikasi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara



d. Tugas Praktikum

1) Presentasi Jawaban Gugatan

2) Evaluasi/Review

3) Overview Teknik Membuat Replik

4) Penugasan Membuat Replik

5. Materi Praktikum V : Duplik

a. Pengertian

Duplik adalah surat yang berisi tanggapan atau sanggahan

dari Tergugat atas Replik yang diajukan oleh Penggugat.

b. Unsur-Unsur Duplik

1) Perihal;

2) Instansi atau Pejabat yang dituju;

3) Identitas Para Pihak;

4) Tanggapan dan/atau sanggahan dari Tergugat atas Replik yang

diajukan oleh Pengugat, dalam hal ini pada prinsipnya isinya

adalah merupakan penegasan dari jawaban gugatan dan

51

bantahan atau sanggahan terhadap Replik yang disampaikan

oleh Penggugat.

5) Permohonan;

Permohonan dalam suatu Duplik pada prinsipnya memuat

penolakan dalil-dalil dan permohonan/petitum yang termuat

baik dalam gugatan maupun Replik yang diajukan oleh

Penggugat, serta permohonan untuk mempertahankan dalil-

dalil permohonan yang sudah diajukan dalam jawaban dan/atau

gugatan rekonvensi (apabila ada)

6) Penutup;

7) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan Duplik;

8) Tanda tangan dan nama terang tergugat atau kuasa hukumnya

(tanpa materai)



identifikasi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara.



d. Tugas Paraktikum

1) Presentasi Replik

2) Evaluasi/Review

3) Overview Teknik Membuat Duplik

4) Penugasan Membuat Duplik

52

6. Materi Praktikum VI : Pembuktian (Format Pengajuan Bukti

Tertulis)

a. Pengertian

Pembuktian berasal dari kata “Bukti” yang berarti fakta yang

dikemukakan di persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatan

Penggugat atau dalil-dalil bantahan tergugat atau untuk

membantah keterangan pihak lawan. Dalam arti luas membuktikan

adalah suatu upaya meyakinkan hakim kebenaran dalil atau posita

yang di kemukakan dalam suatu perkara yang pada hakikatnya

mmpertimbangkan secara kemasyarakatan mengapa dalil posita

tertentu dianggap benar.

Tujuan dari pembuktian adalah meyakinkan hakim akan

peristiwa-peristiwa tertentu. Hal ini dilakukan secara langsung

oleh hakim dengan menetapkan hukum suatu peristiwa,

mengkualifikasikannya dan kemudian membuktikannya.

b. Macam-Macam Alat Bukti

Alat Bukti dalam PTUN diatur dalam Pasal 100 UU PTUN,

yaitu:

1) Alat Bukti ialah:

a) Surat atau tulisan

b) Keterangan ahli

c) Keterangan saksi

d) Pengakuan para pihak

53

e) Pengetahuan hakim.

2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu

dibuktikan.






d. Tugas Praktikum

1) Presentasi Duplik

2) Evaluasi/Review dari tugas yang dikerjakan mahasiswa/i

3) Overview tentang Pembuktian

4) Penugasan Membuat Pengantar Alat Bukti

7. Materi Praktikum VII : Kesimpulan

a. Pengertian

Setelah acara jawab menjawab dan pembuktian selesai,

kepada para pihak di berikan kesempatan untuk menyampaikan

konklusi (kesimpulan) di akhir persidangan, namun demikian

kesimpulan ini bukanlah merupakan suatu keharusan bagi para

pihak. Menurut Pasal 97 ayat (1) UU PTUN, bahwa konklusi

disusun dalam bentuk kesimpulan dari masing-masing pihak,

secara sistematis mulai dari Eksepsi, tentang pokok perkara,

54

tentang pembuktian yang kemudian di tutup dalam kesimpulan

apakah gugatan terbukti atau tidak. Dalam konklusi juga ada

kesempatan dari masing-masing pihak untuk menyampaikan

pendapatnya yang terakhir tentang perkara.

b. Unsur-Unsur Kesimpulan

1) Perihal dan nomor perkara;

2) Pejabat dan Instansi yang di tuju

3) Identitas para pihak

4) Butir-butir kesimpulan

a) Posedur beracara yang tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku (apabila ada)

b) Dalil-dalil posita (baik dalam konvensi maupun dalam

rekonvensi) yang sangat prinsip dan dapat menjamin

kepentingan/hak dari pihak yang mengajukan;

c) Penilaian tentang bukti-bukti yang telah terungkap dalam

persidangan.

5) Permohonan/petitum

Dalam hal ini tidak perlu menyebutkan secara rinci lagi

dari keseluruhan petitum sebagaimana dalam gugatan atau

jawaban gugatan, replik atau duplik apabila tidak terdapat

perubahan tuntutan, sehingga tidak terjadi pengulangan akan

tetapi hanya bersifat mempertegas dari tuntutan-tuntutan yang

pernah dikemukakan/diajukan sebelumnya.

55

6) Tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan kesimpulan;

7) Tanda tangan dan nama terang yang mengajukan kesimpulan

atau kuasa hukumnya (tanpa materai).

c. Contoh Format Kesimpulan (konklusi)

KESIMPULAN PENGGUGAT/TERGUGAT

DALAM PERKARA NOMOR………………….

ANTARA

……………….

MELAWAN

…………………

Tempat, tanggal pembuatan

Hal: Kesimpulan Penggugat/Tergugat

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:…/G/../PTUN-…

Pengadilan Tata Usaha Negara……….

Jalan……No…….

Di……..

Dengan Hormat,

(Identitas Penggugat/Tergugat beserta Kuasa Hukumnya jika ada)

Penggugat/ Tergugat dengan ini menyampaikan konklusi

sebagai berikut:

56

1) Tentang Eksepsi

(Di sini masing-masing pihak membuat

kesimpulan/konklusi tentang eksepsi, artinya apakah eksepsi

tersebut terbukti atau tidak terbukti/ kalau terbukti apa

dasarnya? Kalau tidak terbukti apa dasarnya? Ini harus

diuraikan secara singkat dan jelas)

2) Tentang Jawab Menjawab

(Berdasarkan jawab menjawab yang dilakukan,

uraikan hal-hal yang dapat dibuktikan secara jelas, tegas dan

apa dasar hukumnya masing-masing)

3) Tentang Alat Bukti

A. Bukti Tertulis

B. Bukti Saksi

4) Lain-Lain

(Maksudnya kalau ada bukti-bukti lainnya, maka itu

dibahas secara perinci, jelas, dan singkat. Misalnya hasil

sidang lapangan, dan lain-lain).

5) Kesimpulan

6) (Berdasarkan poin I, II, III dan IV hal apa yang terjadi

terbukti dan hal-hal yang tidak terbukti).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon majelis hakim

yang terhormat mengabulkan gugatan penggugat untuk

seluruhnya (penggugat). Atau menolak gugatan penggugat

57

untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak

dapat diterima (tergugat).

Hormat Kami / Saya

(Tergugat/Kuasa

Hukumnya)

(............................)

d. Alat dan Bahan Praktikum





e. Tugas Praktikum

1) Presentasi Alat Bukti

2) Evaluasi/Review

3) Overview Teknik Membuat Kesimpulan

4) Penugasan Membuat Kesimpulan

58

DAFTAR PUSTAKA

W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta,

Universitas Atma Jaya, 2002.

A. Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama,

Bandung,2011.

R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta,

2013.

R.O.B. Siringoringo dan Kawan-kawan, Menjawab Permasalahan Teori dan

Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Titik Triwulan T, Hukum Tata Usaha Negara dan HukumAcara Peradilan Tata

Usaha Negara Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014.

Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajagrafindo

Persada, Jakarta,2014.

Documents

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA