Embed Size (px)
Citation preview
MODUL PLKH
HUKUM ACARA PRAKTEK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI
LABORATORIUM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
MODUL PLKH
HUKUM ACARA PRAKTEK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Penerbit : Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Penyusun : 1. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.
2. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D.
3. Imtiyaz Hanafiyah, S.H.
4. Amalia Trianing Kusuma, S.H.
Layout : Hamdan Faishal
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr Wb
Assalamu’alaikum Wr Wb
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah,
rahmat dan hidayah-Nya juga kami telah menyelesaikan Modul Praktik Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan dipakai dalam proses belajar
mengajar mata kuliah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Modul Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini disajikan dengan
tujuan agar dapat digunakan sebagai pegangan dan petunjuk bagi mahasiswa/i
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengambil mata
kuliah Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan agar tercapai target
penguasan materi baik secara teoritis maupun praktis. Harapannya adalah
mahasiswa/i yang menempuh mata kuliah ini dapat mengetahui bagaimana cara
pembuatan dokumen beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara
yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Atas tersusunnya modul Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini,
Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penyusun
dan tim. Akhir kata, semoga modul ini dapat bermanfaat. Amiin YRA….
Yogyakarta, Januari 2019
Laboratorium Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
MODUL PLKH
Hukum Acara Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi
Dosen : 1. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.
2. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D.
3. Tanto Lailam, S.H., L.LM.
Instruktur : 1. Abidin A Kurnia Ecla Julianto, S.H.
2. Amalia Trianing Kusuma, S.H.
3. Dhea Septia Ramadhita Ibrahim
I. PENDAHULUAN
A. MATA KULIAH : Hukum Acara Praktik Peradilan Mahkamah
Konstitusi
B. BOBOT SKS : 1 SKS
C. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN PRODI
1. VISI : Menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan
ilmu hukum berwawasan syariah.
2. MISI :
a. Berperan aktif dalam proses pengembangan dan peningkatan
kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu hukum
melalui upaya internalisasi dan disintegrasi nilai-nilai Islam dalam
kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
b. Mencetak sarjana yang cakap, percaya diri, dan tangguh serta
mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktek penegakan
hukum dan pengembangan ilmu hukum di masyarakat pada
umumnya dan di dunia kerja pada khususnya
c. Aktif berperan serta dalam proses pembangunan hukum nasional
pada umumnya dan lebih khusus lagi pada pembangunan dan
pengembangan hukum nasional yang lebih mengintegrasikan
nilai-nilai Islam.
3. TUJUAN :
a. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu hukum
dan syariah dengan sebagai basis kajian dan pengembangan ilmu
hukum.
b. Mengahasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dasar untuk
mengaplikasikan ilmu hukum kedalam praktik hukum di
masyarakat.
c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu
hukum dalam peraturan global dan memecahkan permasalahan
secara interdisipliner.
d. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam kompetisi
profesi hukum, seperti advokat, jaksa, hakim, konsultan hukum
dan sebagainya.
D. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTOME)
Capaian Pembelajaran Prodi Ilmu Hukum berdasarkan Profil
Lulusan sebagai berikut:
UNSUR SNPT &
KKNI CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
SIKAP
a. Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan sikap religious;
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika;
c. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika
akademik;
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa;
e. Menghargai keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinil orang lain;
f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila;
g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial
serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;
i. Menginternalisasi semangat kemandirian,
kejuangan dan kewirausahaan;
j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
k. Kemampuan sebagai fasilitator, motivator,
mediator, dan inspiratory secara sistemik
dan efektif;
l. Kemampuan memimpin (leadership)
m. Kemampuan memahami dan merespon
aspirasi, kebutuhan & kepentingan
masyarakat dan stakeholder untuk
penyelesaian masalah, penyusunan
kebijakan dan pengembangan pengetahuan;
n. Mengamalkan tata cara beribadah yang
benar berdasarkan Al-Qur’an dan
As-Sunnah maqbullah;
o. Berakhlaqul karimah dalam bermuamalah
yang bermanfaat bagi diri, masyarakat,
bangsa, dan Negara.
UNSUR SNPT &
KKNI
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
PENGUASAN
PENGETAHUAN
a. Kemampuan menguasai logika hukum dan
syariah
b. Kemampuan berpikir analitis dan sintetis
dengan memperhitungkan dampak
c. Kemampuan menganalisis dan mengambil
keputusan
d. Kemampuan menganalisis masalah dalam
perspektif syariah
e. Kemampuan menguasai Bahasa Indonesia
dan bahasa asing
f. Mengetahui dan memahami hakikat Tuhan,
manusia dan kehidupan sesuai dengan
tuntutan Al Qur’an, Hadits shahih dan ilmu
pengetahuan
g. Memahami teknologi informasi.
UNSUR SNPT &
KKNI
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
KETERAMPILAN
UMUM
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri,
bermutu, dan terukur;
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan
atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara
dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau
kritik seni;
d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian
tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;
e. Mampu mengambil keputusan secara tepat
dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data;
f. Mampu memelihara dan mengembangkan
jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya;
g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian
hasil kerja kelompok dan melakukan
supervise dan evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
h. Mampu melakukan proses evaluasi diri
terhadap kelompok kerja yang berada
dibawah tanggungjawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran secara mandiri;
i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan,
mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi
KETRAMPILAN
KHUSUS
a. Kemampuan membuat dokumen hukum;
b. Kemampuan menemukan hukum dan strategi
dalam penyelesaian masalah hukum;
c. Kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi
secara efektif;
d. Kemampuan menerapkan hukum dan syariah
dalam penyelesaian masalah hukum;
e. Kemampuan melakukan inovasi dan
pengembangan metode problem solving;
f. Kemampuan melakukan inovasi dalam
pengembangan kebijakan publik;
g. Kemampuan mengaktualisasikan potensi diri
untuk kerjasama;
h. Kemampuan memahami dan merespon
aspirasi masyarakat untuk penyusunan
kebijakan;
i. Mampu melakukan penelusuran bahan
hukum.
E. KETERCAPAIAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN SIKAP,
PENGUASAAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN UMUM DAN
KETERAMPILAN KHUSUS MELALUI MATA KULIAH YANG
BERSANGKUTAN
Capaian Pembelajaran yang dimiliki oleh Mahasiswa setelah
mengikuti Mata Kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Mahkamah
Konstitusi adalah:
HARDSKILL
PENGUASAAN
PENGETAHUAN
1. Kemampuan menguasai logika hukum dan
syariah.
2. Kemampuan berpikir analitis dan sintetis
dengan memperhitungkan dampak.
3. Kemampuan menganalisis dan mengambil
keputusan
KETRAMPILAN
UMUM
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri,
bermutu, dan terukur;
3. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian
hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri
terhadap kelompok kerja yang berada
dibawah tanggungjawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran secara mandiri;
SOFTSKILL
SIKAP
1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika
akademik;
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab
atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri;
3. Mengelola pembelajaran secara mandiri.
KETRAMPILAN
KHUSUS
1. Kemampuan mengidentifikasi perkara di
Mahkamah Konstitusi;
2. Membuat dokumen hukum (legal
document) dalam penyelesaian sengketa
di Mahkamah Konstitusi (surat kuasa
khusus, permohonan, jawaban
termohon/keterangan pihak terkait,
pembuktian, kesimpulan);
3. Bernegosiasi dan berkomunikasi secara
efektif;
4. Kemampuan mengaktualisasikan potensi
diri untuk kerjasama;
5. Kemampuan penelusuran bahan hukum
(law material).
F. DESKRIPSI SINGKAT
Praktikum mata kuliah ini merupakan suatu rangkaian dari mata kuliah
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Praktek penyelesaian perkara di
Mahkamah Konstitusi (constitutional adjudication) memuat materi
bagaimana cara menyelesaikan perkara di Mahkamah Konstitusi secara
praktis di lapangan (in action) terutama penyelesaian perkara yang
diselesaikan melalui jalur peradilan (litigasi/ajudikasi).
G. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:
Dengan dilaksanakannya praktikum mata kuliah ini, diharapkan
mahasiswa mampu memahami, menguasai bagaimana cara menyelesaikan
perkara di Mahkamah Konstitusi (constitutional court) secara praktis (in
action) dan dapat memahami peranannya sebagai pemberi jasa hukum
(lawyer/advocaat) di dalam menyelesaikan perkara di Mahkamah
Konstitusi melalui jalur peradilan (litigasi/ajudikasi).
H. ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM
1. Kasus dalam perkara peradilan Mahkamah Konstitusi
Kasus akan diidentifikasi dari contoh yang diberikan dalam modul
ini atau dari dosen (lecture) maupun instruktur dapat memberikan
contoh kasus lain atau melakukan improvisasi kasus dengan catatan
bahwa kasus yang sudah diberikan akan digunakan sebagai kasus
tetap dalam setiap tahap penyusunan tugas membuat dokumen-
dokumen hukum (legal documents) selanjutnya.
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan
Peraturan perundang-undangan (wettelijk regeling) yang digunakan
dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang pedoman
beracara dalam perkara pengujian undang-undang, Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 08 tahun 2006 tentang pedoman
beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara,
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang
perselihan hasil pemilihan umum kepala daerah, Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam
perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD,
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang
pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden
dan wakil presiden, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun
2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan
pemeriksaan persidangan jarak jauh, Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan, Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2009 tentang pedoman
penulisan putusan dan berbagai peraturan perundang-undangan
(wettelijk regeling) lainnya yang relevan.
3. Contoh-contoh dokumen beracara dalam perkara di peradilan
Mahkamah Konstitusi;
Contoh dokumen (berkas) yang digunakan untuk beracara pada
peradilan Mahkamah Konstitusi akan diberikan secara langsung oleh
instruktur pada saat perkuliahan praktikum.
4. Alat tulis dan kertas
Alat tulis dan kertas akan diberikan oleh instruktur pada saat
praktikum.
I. PROSEDUR UMUM
1. Mata Kuliah ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai peserta Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi melalui Progam Studi Ilmu Hukum dan
Laboratorium Fakultas Hukum UMY;
2. Seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Praktek Peradilan
Mahkamah Konstitusi akan dipandu dan didampingi oleh seorang
dosen kelas dan instruktur praktikum;
3. Setiap mahasiswa harus memiliki serta mempelajari petunjuk
praktikum secara cermat, dengan dibimbing oleh instruktur
praktikum;
4. Pada saat pelaksaan praktikum, setiap mahasiswa diharuskan
membawa/menyiapkan alat dan bahan praktikum. Khusus untuk
alat/bahan praktikum selain alat tulis dapat berkoordinasi dengan
instruktur praktikum/Laboratorium Ilmu Hukum FH UMY;
5. Setiap pelaksanaan praktikum, mahasiswa wajib mengerjakan tugas-
tugas yang telah ditentukan oleh instruktur praktikum sesuai dengan
petunjuk praktikum;
6. Setiap mahasiswa wajib menyerahkan hasil tugas praktikum kepada
instruktur praktikum sebagai bahan penilaian praktikum tersebut;
7. Setiap pelaksanakan praktikum, mahasiswa harus mengisi lembar
kerja praktikum yang telah disediakan oleh Laboratorium Ilmu
Hukum FH UMY dan diserahkan kepada instruktur praktikum;
8. Penyelenggaraan praktikum dan jadwal kegiatan praktikum akan
dilaksanakan dan ditentukan lebih lanjut oleh Laboratorium Ilmu
Hukum FH UMY.
J. EVALUASI
Semua hasil tugas/kertas kerja praktikum serta keaktifan dan
kedisiplinan peserta praktikum akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan
penilaian akhir yang selanjutnya dikoordinasikan dan diserahkan kepada
Dosen kelas untuk diakumulasikan dengan nilai kelas dengan bobot 50%
nilai teori dan 50% nilai praktikum, kemudian menjadi nilai mata kuliah
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi secara holistik.
L. RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN
Nama Mata
Kuliah :
Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi SKS : 1 SKS
Program Studi : Ilmu Hukum Pertemuan : 10
Fakultas : Hukum Bobot nilai : 50% dari total
nilai tugas
Materi :
Pembuatan Dokumen Hukum dalam Penyelesaian Sengketa di
Mahkamah Konstitusi
1. Surat Kuasa Khusus (beberapa kewenangan MK)
2. Permohonan Pengujian UU
3. Permohonan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
4. Permohonan Perkara Hasil Pemilu Legislatif
5. Permohonan Perkara Hasil Pemilu Kepala Daerah
6. Permohonan Perkara Pembubaran Partai Politik
7. Putusan
M. TUJUAN TUGAS
Mampu membuat dokumen-dokumen hukum (legal documents) untuk
beracara di Mahkamah Konstitusi
N. URAIAN TUGAS
1. Obyek Garapan
Membuat dokumen di antaranya:
Pertemuan Ke- Obyek Garapan
Pertama Membuat Surat Kuasa Khusus yang secara khusus
membahas kewenangan MK
Kedua Membuat dokumen Permohonan Pengujian
Undang-undang
Ketiga Membuat dokumen Permohonan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara
Keempat Membuat dokumen Permohonan Perkara Hasil
Pemilihan Umum legislative atau eksekutif ke MK
2. Batasan yang harus dikerjakan:
a. Membagi kelompok;
b. Mencari Putusan Mahkamah Konstitusi
c. Membuat resume perkara
d. Membuat dokumen di antaranya:
1) Surat Kuasa Khusus;
2) Permohonan(Pengujian Undang-undang,Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara, Perkara Hasil Pemilihan Umum, Perkara
Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pembubaran Partai Politik);
3) Putusan; dan
4) Simulasi Praktek Peradilan Semu.
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
a. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok, masing-masing
kelompok terdiri minimal 7-8 orang;
b. Masing-masing kelompok mendiskusikan perkara ketatanegaraan
yang ada;
c. Membuat dokumen di antaranya:
1) Surat Kuasa Khusus;
2) Permohonan (Pengujian Undang-undang,Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara, Perkara Hasil Pemilihan Umum, Perkara
Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pembubaran Partai Politik);
3) Putusan; dan
Kelima Membuat dokumen Permohonan Perkara Hasil
Pemilihan Kepala Daerah
Keenam Membuat dokumen Permohonan Pembubaran
Partai politik
Ketujuh Membuat dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi
Kedelapan Membuat dokumen Simulasi Peradilan Semu
Mahkamah Konstitusi
Kesembilan Mempersiapkan dokumen untuk Simulasi
Peradilan Semu di Mahkamah Konstitusi
Kesepuluh Menyelenggarakan Praktek Peradilan Semu pada
Mahkamah Konstitusi
4) Simulasi Praktek Peradilan Semu.
Pada pertemuan terakhir maka, masing-masing kelompok
wajib mengikuti dan melakukan Ujian Kompetensi Praktikum
berupa Praktek Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi.
4. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
Setiap kelompok mahasiswa mampu membuat dokumen-dokumen
hukum (legal documents) beracara di Mahkamah Konstitusi di
antaranya, berupa: Surat Kuasa Khusus, Permohonan, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi.
5. Bobot dan Sistem Penilaian
Sistem Penilaian Praktikum sebesar 100% dengan komposisi:
Pembuatan Dokumen 70% dan Ujian Kompetensi Praktikum 30%.
Bobot tugas membuat dokumen hukum dalam penyelesaian perkara di
Mahkamah Konstitusi 70% dari total nilai tugas (masing-masing 10%
untuk setiap tugas dengan rincian 5% untuk penilaian hard skills dan
5% untuk penilaian soft skills).
PENILAIAN AKHIR
A. NILAI TEORI
No Elemen Penilaian Bobot
Nilai Total Nilai Akhir
1 1 tugas Makalah 10%
100% 50%
2 UK – 1 30%
3 UK – 2 30%
4 UK – 3 30%
B. NILAI PRAKTIK
No Elemen Penilaian Bobot
Nilai Total Nilai Akhir
1 8 Dokumen Tugas 80% 100% 50%
2 UK 20%
C. GABUNGAN NILAI
No Rincian Nilai Total Nilai
1 Nilai Teori 50% 100%
2 Nilai Praktik 50%
D. KONVERSI NILAI AKHIR
Grading Scheme
Nilai Skor Deskripsi Kemampuan
A ≥80 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa
AB 75-79 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik
B 65-74 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik
BC 60-64 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup baik
C 50-59 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup
D 35-49 Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat kurang
E <35 Gagal mencapai capaian pembelajaran
II. MATERI POKOK BAHASAN:
A. ALUR PRAKTEK ACARA PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Pendaftaran Permohonan Langsung
Pendaftaran Permohonan Online
ALUR PENYELESAIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
ALUR PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
ALUR PENYELESAIAN PERKARA MEMUTUS PENDAPAT DPR DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA
B. IDENTIFIKASI SENGKETA PERADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
1. Pengujian Undang-Undang (PUU)
Aisyah Mochtar adalah seorang ibu rumah tangga. Dulu sewaktu
muda, ia menikah secara siri dengan seorang pejabat hingga memiliki
seorang anak. Namun, karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana di dalam Pasal 43 ayat 1
menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Ketentuan tersebut dianggap oleh Aisyah Mochtar telah merugikan
hak konstitusionalnya (constitutional right) sehingga ia mengalami
kerugian konstitusional (constitutional loss).
Berdasar alasan tersebut, maka ia beranggapan bahwa pasal dalam
aturan hukum (rechtsregel) a quo bertentangan (tegengesteld) dengan
hukum dasar (basic law), yakni Undang-Undang Dasar 1945.
Akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan pengujian (toetsing)
undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Perlu diingat, di antara
beberapa kewenangan (authority/gezag) yang dimiliki Mahkamah
Konstitusi, pengujian undang-undang adalah perkara yang paling
mendominasi.
2. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN)
Pada tahun 2012 yang lalu, daerah Papua melaksanakan pemilihan
umum kepala daerah (local election), dalam hal ini Pemilihan
Gubernur. Dalam menjalankan kewenangannya untuk
menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah tersebut, ternyata
Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua tidak bisa menjalankan
kewenangannya secara maksimal karena Dewan Perwakilan Rakyat
Papua (DPRP) dan Gubernur Papua ikut mengintervensi dalam
pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Baik DPRP maupun
Gubernur Papua berdalih bahwa itu bagian dari pelaksanaan
“kekhususan Papua”.
Merasa kewenangan KPUD tergerus, maka Komisi Pemilihan
Umum (KPU) merasa bahwa ia punya kewenangan untuk ikut andil
agar pelaksanaan tahapan pemilihan umum kepala daerah di Papua
kembali berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu KPU menganggap
punya kewenangan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala
daerah di Papua dan menganggap DPRP dan Gubernur Papua
mengambil kewenangannya. Disinilah sengketa kewenangan
konstitusional terjadi antara KPU dengan DPRP dan Gubernur Papua.
3. Pembubaran Partai Politik
Sejak pengadilan bertiang sembilan ini dibentuk hingga tahun 2016
ini, belum pernah ada perkara yang diajukan berkaitan dengan
pelaksanaan kewenangan pembubaran partai politikini.
Beranjak dari hal itu, maka dalam contoh yang diberikan sebagai
tamsil (perumpamaan) dalam modul ini, hanya diberikan contoh yang
sifatnya fiktif namun secara substansi atau esensi sifatnya adalah
(benar) sebagaimana yang di maksud dengan kewenangan Mahkamah
Konstitusi terkait pembubaran partai politik. Contohnya adalah sebagai
berikut:
Pada tahun 2011, ada sekumpulan orang yang memiliki pandangan
dan kepentingan yang sama, kemudian lantas mendirikan sebuah partai
bernama Partai Jaya Bersatu. Setelah beberapa tahun didirikan, ternyata
partai ini disinyalir berhaluan dan berideologi ajaran
Marxisme/Leninisme. Mengingat dari hari ke hari, Partai Jaya Bersatu
ini sangat ekstrem dan cenderung anarki dalam berbagai kegiatan
politik dan ajarannya tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
Pemerintah bisa membuat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
agar membubarkan Partai Jaya Bersatu tersebut.
Yang menjadi catatan penting, dalam kaitan kewenangan
permohonan pembubaran partai politik ini, hanya pemerintah saja yang
memiliki otoritas untuk mengajukan permohonan pembubaran partai
politik, hal ini dimaksudkan untuk menjaga alam demokrasi tetap sehat
dan tidak saling menjatuhkan.
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Pada Tahun 2014 yang lalu, negara Indonesia melaksanakan pesta
demokrasi dengan melaksanakan pemilihan umum tingkat nasional
(national election) berupa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden dengan kandidat Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.
Setelah pemilihan dilaksanakan, ternyata hasil dari perhitungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan kubu pasangan
Jokowi-JK.Namun, dari kubu pasangan Prabowo-Hatta mensinyalir
bahwa dari kubu pasangan Jokowi-JK banyak melakukan pelanggaran
dan kecurangan.
Atas premis itu, kubu pasangan Prabowo-Hatta lantas mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait adanya perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) tersebut.
Untuk sementara waktu, terkait kewenangan perselisihan hasil
pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi juga menangani perselisihan
hasil pemilihan umum kepala daerah. Sampai nanti terbentuk undang-
undang yang baru, maka kewenangan ini tidak lagi menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, yang mana sebelumnya pendapat DPR tersebut
telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan limitasi alasan-
alasan apa saja yang dapat berakibat diberhentikannya Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yakni sebagai berikut:
a). pengkhianatan terhadap negara;
b). korupsi (corruption);
c). penyuapan (bribery);
d). tindak pidana berat lainnya,
e). perbuatan tercela;
f). tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
Sepanjang perjalanan sejarah, dari terbentuknya Mahkamah Konstitusi
hingga saat ini, belum pernah ada Presiden dan/atau Wakil Presiden
diajukan proses pemakzulan (impeachment) oleh DPR.
C. DOKUMEN BERACARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI JALUR
PERADILAN (LITIGASI).
Dokumen beracara yang diperlukan oleh Pemberi Jasa Hukum
(lawyer/advocaat) dalam penyelesaian perkara diperadilan Mahkamah
Konstitusi melalui jalur peradilan (litigasi/ajudikasi), yakni:
1. Materi Praktikum I : Surat Kuasa Khusus (Pertemuan ke-1)
a. Pengertian
Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa (power of
attorney/lastgeving) yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan
tertentu atau lebih (vide Pasal 1795 KUHPerdata). Dalam surat kuasa
khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan (handelingen) apa
saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa (lasthebber). Jadi,
karena ada tindakan-tindakan (handelingen) yang dirinci dalam surat
kuasa (power of attorney letter) tersebut, maka surat kuasa (power of
attorney letter) tersebut menjadi surat kuasa khusus.
Surat Kuasa Khusus dalam kaitannya dengan dokumen beracara
di Mahkamah Konstitusi (constitutional court), maka dapat diartikan
sebagai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa
(lastgever) dan penerima kuasa (lasthebber) yang berisi tentang
pemberian wewenang (bevoegdheid) kepada penerima kuasa
(lasthebber) untuk melakukan suatu tindakan yang dilakukan untuk
dan/atau untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa (lastgever)
khususnya dalam perkara ketatanegaraan, menurut ketentuan hukum
yang berlaku.
b. Unsur-Unsur Surat Kuasa Khusus
1) Judul (Surat Kuasa Khusus);
2) Identitas pemberi kuasa (lastgever), di antaranya seperti: nama
lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan alamat
lengkap;
3) Pernyataan pemberian kuasa; (dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya memberikan kuasa kepada);
4) Identitas penerima kuasa (lasthebber), di antaranya seperti: nama
lengkap, umur atau tanggal lahir, pekerjaan dan alamat lengkap);
5) Kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (lastgever)
kepada penerima kuasa (lasthebber) disebutkan secara rinci dan
jelas;
6) Wewenang substitusi dari penerima kuasa (lasthebber) kepada
orang lain;
7) Tempat dan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa
(power of attorney letter);
8) Tanda tangan pemberi kuasa (lastgever) dan penerima kuasa
(lasthebber) dengan dibubuhi materai cukup.
c. Referensi
1) Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan
Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek,
Staatsblad 1847 Nomor 23).
3) Contoh-contoh Surat Kuasa Khusus.
2. Materi Praktikum II: Permohonan Perkara ke Mahkamah
Konstitusi; (Pertemuan ke-2 sd 6)
a. Pengertian
Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis
kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
1) Pengujian undang-undang (act/wet/gezag) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Sengketa kewenangan lembaga negara (state institution/staats
organen) yang kewenangannya (authority/gezag) diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3) Pembubaran partai politik(political party);
4) Perselisihan tentang hasil pemilihan umum (disputed election);
atau
5) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. (vide Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi)
6) Putusan MK
b. Pengajuan Permohonan
Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau
kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di atas,
ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas)
rangkap.
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan wajib dibuat dengan
uraian yang jelas mengenai:
1) Pengujian undang-undang (act/wet/gezag) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Sengketa kewenangan lembaga negara (state institution/staats
organen) yang kewenangannya (authority/gezag) diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3) Pembubaran partai politik (political party);
4) Perselisihan tentang hasil pemilihan umum (disputed election);
atau
5) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6) Putusan MK
c. Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Permohonan:
Sebagaimana telah ditandaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
1) Nama dan alamat pemohon;
Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(posita/fundamentum petendi); dan
2) Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusidi atas, harus disertai dengan alat bukti
yang mendukung permohonan tersebut.
d. Referensi
1) Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat
jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitsi.
3) Contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi.
3. Materi Praktikum VIII: Putusan (Pertemuan ke-7)
a. Pengertian
Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim
(judge/rechter) sebagai pejabat negara yang berwenang yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis
untuk mengakhiri sengketa (dispute) yang dihadapkan para pihak
kepadanya.
b. Syarat bentuk dan isi putusan Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 juncto Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06 Tahun 2005. Syarat Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat
antara lain sebagai berikut:
1) Kepala Putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”
2) Identitas Para Pihak
3) Ringkasan Permohonan
4) Pertimbangan terhadap fakta (feiten) yang terungkap dalam
persidangan
5) Amar Putusan
6) Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim konstitusi
(constitutional judge) serta panitera
7) Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim (judge/rechter)
8) Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi
(constitutional judge) serta Panitera
c. Referensi
1) Abdul Muktie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta, 2006.
2) Badriyah Khaleed, Mekanisme Judicial Review, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2015.
3) Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh
Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,
2005.
4) Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai
Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.
5) Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
6) Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
4. Materi Praktikum IX (Pertemuan ke-8 dan 9)
Penyusunan Dokumen Simulasi Praktek Peradilan Semu.
5. Materi Praktikum X (Pertemuan ke-10)
Ujian Kompetensi Praktikum: Prakrek Peradilan Semu di Mahkamah
Konstitusi.
Daftar Pustaka
A. Buku
Abdul Muktie Fadjar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Badriyah Khaleed, 2015, Mekanisme Judicial Review, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta.
Fatmawati,2005,Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam
Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2005,Kemerdekaan berserikat pembubaran Partai Politik dan
Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta.
_________, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika,
Jakarta.
_________, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,
Konstitusi Press, Jakarta.
_________, 2005, Sengeketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konstitusi
Press, Jakarta.
Maruarar Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta.
Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang pedoman
beracara dalam perkara pengujian undang-undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 tahun 2006 tentang pedoman beracara
dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang perselihan hasil
pemilihan umum kepala daerah
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman
beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD,
dan DPD
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman
beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil
presiden
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman
pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib
persidangan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2009 tentang pedoman
penulisan putusan
C. Website
www.mahkamahkonstitusi.go.
