HUKUM ACARA PENYELESAIAN HASIL PEMILU – PILIHAN PRESIDEN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

Di sajikan oleh:1. Sigit Riono 8111411115 (Ketua Kelompok)2. Musa Ridho 81114112323. Muhamad Umar B. 81114112334. Muhammad Fikhri 8111411104 (Moderator)5. Boby Anteng S.BSP 81114112426. Syamsul Ma’arif 81114111657. Bisyri Hakim 81114112998. Ferry 9. erwin10. Soritua Manalu 8111411250

PEMILUberasal dr

kata General Election

bermakna sbg sebuah pemilihan yg dilaksanakan dlm periode waktu ttt dn dilakukan

tuk mengisi seluruh kursi (legislatif / eksekutif)

Mnrt UU No. 8 tahun 2012 Pasal 1 :Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MEKANISME PEMILU PILPRES DI INDONESIA

menggunakan Two Round System

Artinya, jika pada putaran pertama tidak terdapat

pasangan yang menang 50 plus 1 atau merata

persebaran suara di lebih dari setengah daerah pemilihan maka konsekuensinya harus

diadakan putaran kedua

PERSELISIHAN PEMILU DI

INDONESIA

Tindak Pidana Pemilu Pelangga

ran Administ

rasi Pemilu

Sengketa dalam

Penyelenggaraan Pemilu

Perselisihan Hasil Pemilu(klik)

Macam macam

Perselisihan Hasil Pemilu

PHPU-Legislatif

PHPU-Kada

PHPU-Pilpres(klik)

- Ada 2 syarat untuk pengajuan PHPU :- 1. Syarat Formil, terdiri dari - a. identitas pemohon dan termohon yang dituju- b. posita / pundamentum ptendu- c. petitium- 2. Syarat Materiil, - a. adanya pokok persoalan- b. alasan keberatan terhadap hasil pemilu

Ketetapan Hasil

Pemilu oleh KPU(klik)

Pengajuan permohonan 3x24 jam (klik)

Permohonan Di-

Registrasi

Penetapan Hari Persidangan

Sidang Panel Pemeriksaan

Pendahuluan oleh 3 Hakim

Konstitusi(klik)

Pembuktian, Sidang Pleno(klik)

Rapat Permusyawarat

an

Putusan

(klik)

Panitera MK

(klik)

Pemeriksaan

Lanjutan

Sidang harus diselesaikan 17 hari bagi PHPU Pilpres

(end)

PROSEDUR BERPERKARA