Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Home /Archives /Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Published: 2018-03-13
Articles
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PRODUSEN DAN BIRO
IKLAN TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN MASYARAKAT
Putu Mita Apsari Dewi, Sagung Putri M.E. Purwani 1-5
• IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM DI KOTA
DENPASAR
Komang Sheby Brahmatantri, A. A. Gde Oka Parwata 1-5
• PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM KEGIATAN KARTEL OBAT DI
INDONESIA
Ni Made Cindhi Duaty Githasmara, Dewa Gde Rudy 1-5
• PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA(KPPU) DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI MELALUI KARTEL
Luh Mita Marhaeni, Anak Agung Gde Oka Parwata 1-5
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-
PAILIT/2016.PN.NiagaMdn.)
I Gede Andi Iswarayana, I Putu Sudarma Sumadi 1-5
• PERANAN DPRD BALI TERHADAP PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DI BALI
Fatema ., Ni Luh Gede Astariyani 1-12
• PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN PADA PEKERJA SUPER MARKET
CAHAYA MELATI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Robin Wiradinata, I Nyoman Mudana 1-5
• PERLINDUNGAN HUKUM DEPOSITOR TERHADAP SIMPANAN PADA BANK YANG
DINYATAKAN PAILIT
I Gede Anci Kusuma Artha, I Putu Sudarma Sumadi 1-5
• KEWAJIBAN MANTAN PEGAWAI BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK
Meilida Hijriyani, I Wayan Windia 1-5
• KEABSAHAN TRANSAKSI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM PERIKATAN
Desak Putu Pradnyamitha, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi 1-5
• LEGALITAS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Ni Kadek Ditha Angreni, I Gusti Ngurah Wairocana 1-5
• AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN KREDIT BANK YANG TIDAK DILEGALISASI OLEH
NOTARIS
Komang Rahayu Nitasari, Suhir man 1-6
• PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari, Anak Agung Gde Oka Parwata 1-5
• PERLINDUNGAN HUKUM TRADITIONAL KNOWLEDGE DALAM SISTEM HAK
KEKAYANAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
Tannia Christianti Sukandar, I Wayan Windia 1-5
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM
HAL TERJADINYA KERUGIAN
Desak Ayu Lila Astuti, A.A. Ngurah Wirasila 1-5
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Bella Citra Ramadhona, Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma 1-5
• UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM
PENJAMINAN KESEHATAN TENAGA KERJA
Mega Rasnawati, Suhirman . 1-5
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK SEBELUM
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Putu Vista Viani, Suhirman . 1-5
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment
Dengan Toko Yolo Concept Store Yang Dirugikan Di Kota Denpasar
Putu Sellya Dani Listiyanti, I Wayan Wiryawan, Anak Agung Sri Indrawati 1-5
• PEMBERLAKUAN PERJANJIAN BAKU (STANDARD CONTRACT) DALAM PRAKTIK
USAHA TRANSPORTASI ONLINE TERKAIT TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Putu Lingga Prabhawati, I Nengah Suantra 1-5
• TANGGUNG JAWAB PRODUSEN AIR MINUM ISI ULANG YANG TERBUKTI TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN PERMENKES NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010
Made Putri Anggreni, I Nyoman Suyatna 1-5
• PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA ANGKUTAN BARANG MELALUI LAYANAN
OJEK ONLINE
Ni Putu Puspa Chandra Sari, I Nyoman Suyatna 1-5
• TANGGUNG JAWAB SEKUTU TERHADAP COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP ( CV )
YANG MENGALAMI PAILIT
Kadek Rima Anggen Suari, I Nengah Suantra 1-5
• PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN ONLINE
Ni Putu Yuniati Suci Dewi, Tjok Istri Putra Astiti 1-5
• PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TERHADAP PEKERJA PADA BALI SAFARI AND MARINE PARK
Kadek Dedy Sanistya, I Ketut Markeling, I Made Dedy Priyanto 1-5
• UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM PERMASALAHAN
KREDIT MACET
Luh Intan Permatasari, I Ketut Markeling 1-5
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA AIR MINERAL
KEMASAN HASIL EKSPLOITASI
I Made Yoga Pratama Putra, A.A. Sri Indrawati 1-5
• EKSEKUSI DAN PENDAFTARAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Ni Putu Theresa Putri Nusantara, A.A. Ngurah Wirasila 1-5
• PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT.PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK
I Gusti Agung Ayu Putri Laksmi, Ngakan Ketut Dunia 1-5
• PERAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI PROVINSI BALI DALAM
MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM
Hendra Gita Dharma, Dewa Gde Rudy, Ni Putu Purwanti 1-5
• PENYELESAIAN PERSELISAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA DEMOSI
KARYAWAN KONTRAK PT.DEWATA SEMINYAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.03/Pdt.Sus-
PHI/2016/PN Dps)
Ida Ayu Desriwulandari, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra 1-5
• PELAKSANAAN LARANGAN KLAUSULA EKSONERASI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA USAHA
LAYANAN JASA DI KOTA DENPASAR
Karin Rimenda, I Ketut Westra, I Made Dedy Priyanto 1-5
• AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN
Kadek Ayu Ratih Indraswari, I Nyoman Suyatna 1-13
• LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) PERSERO TERBATAS DALAM KEGIATAN
BISNIS
Kadek Medina Puspita Devi, A.A. Ngurah Wirasila 1-5
• PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM AKTA PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS
TANAH YANG DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS DENGAN DI BAWAH TANGAN
Luh Putu Novita Sari, I Made Arya Utama 1-6
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KERJA LEMBUR BAGI
PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Anak Agung Ayu Hamara Kamini, I Gusti Ngurah Wairocana 1-6
• PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PASIEN DALAM MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN
OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN
I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha, Ida Bagus Putu Sutama 1-5
• KEBIJAKAN PENYELEMATAN BANK GAGAL SISTEMIK MELALUI MEKANISME BAIL-OUT
DAN BAIL-IN
Ni Nyoman Dianita Pramesti, Dewa Gede Rudy 1-5
• PENYEBAB TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA
TERHADAP PEKERJA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
Ni Komang Sri Intan Amilia, I Gede Yusa 1-5
• KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN
HUKUM DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, Suartra Putrawan 1-10
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE TERKAIT PENDIRIAN USAHA DI BIDANG
YANG SERUPA SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN WARALABA
Tashaekti Fadhila Rahmadany, I Ketut Tjukup 1-13
• PENYELESAIAN KASUS HUKUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA YANG TERKAIT KREDIT
MACET PADA CIMB NIAGA AUTO FINANCE
I Wayan Agus Sima Parimandana, Ida Bagus Putra Atmadja
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN (ANGKOT)
YANG TIDAK DIBERIKAN KARCIS PENUMPANG
I Wayan Dedi Putra, I Nengah Suantra
• PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG PEMBANTU SESETAN
Ni Made Maharatih Prabandari Mastra, A.A. Sri Indrawati
o PDf
• PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MELALUI PEMBERIAN
JAMINAN SOSIAL
Dean Cakra Buana Ginting, I Gusti Ayu Putri Kartika 1-12
• PERLINDUNGAN HUKUM PENJAHIT RUMAHAN YANG BEKERJA SEBAGAI
PEMBORONG PEKERJAAN GARMENT TANPA PERJANJIAN TERTULIS
Dewa Gede Ari Pratama, I Made Pujawan
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN BARANG
BERMEREK PALSU SECARA ONLINE
Indah Prawesti, Suhirman . 1-8
• PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIKOMERSIALISASIKAN MELALUI
SOSIAL MEDIA YOUTUBE
Ida Ayu Savitri, Ibrahim. R
• PELANGGARAN PENETAPAN HARGA OLEH PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA
PESAING (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016)
A.A Ayu Wulan Ratna Dewi, I Made Sarjana, I Nyoman Mudana
• PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH TERJADINYA
PERKAWINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XIII/2015
Putu Ikko Suar Agung Dewi, Ida Bagus Putra Atmadja
• PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP MIRAS TIDAK BERLABEL DI
LIHAT DARI UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Anak Agung Gede Adinanta, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
• PENGATURAN PENENTUAN CALON DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG
BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Ida Ayu Surya Kencana Dewi, Dewa Gde Rudy
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG JASA GROUND HANDLING DALAM ANALISIS
KEPUTUSAN KPPU: 13/KPPU-I/2014
Made Cinthya Puspita Shara, Marwanto .
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SOFTWARE DI
INTERNET (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA)
Ni Putu Sinthya Anjani, Ibrahim R
• TANGGUNG JAWAB PT. PALAPA WISATA INDONESIA TOUR AND TRAVEL DENPASAR
TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI KECELAKAAN
I Gede Agus Ngurah Gede, I Ketut Markeling, I Nyoman Bagiastra
• TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN AKHIR DALAM KEGIATAN
PERDAGANGAN (STUDI PADA TOKO GADGET TREE BALI)
I Nyoman Trisna Yuanda, Ida Bagus Putra Atmadja, A.A Sagung Wiratni Darmadi
• LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI SEKTOR INFORMAL
Ni Putu Lia Fatmawati, Ibrahim R
• ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU
I Putu Dianda Ega Dinanda, I Nyoman Wita 1-6
• PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR
I Made Dedy Darmawan, Ni Putu Purwanti 1-15
• LEGALITAS PERDAGANGAN APLIKASI LEWAT JEJARING SOSIAL MELALUI BISNIS
ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi, I Gusti Ngurah Wairocana
• PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN MELALUI OTORITAS JASA KEUANGAN
Ngakan Putu Surya Negara, I Made Udiana, I Made Pujawan
• PELAKSANAAN PERATURAN PEMUNGUTAN PARKIR PADA MCDONALD’S JALAN KEBO
IWA DI KOTA DENPASAR
I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra, Dewa Gde Rudy, Suatra Putrawan
• PEMENUHAN HAK CUTI HAMIL TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA INNER GLOW
SPA
I Putu Agus Prastika Gunaksa Putra, I Made Udiana, I Made Pujawan
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH SEWAAN AKIBAT PENGAKHIRAN
SEPIHAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KOTA DENPASAR
Kadek Ayu Cintya Paramita, Ida Bagus Putra Atmadja, A.A. Gede Agung Dharma Kusuma
• PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(LPD) “DESA PEKRAMAN BEDHA” KABUPATEN TABANAN
I Made Arief Mahrdyan, Dewa Gede Rudy
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJA (STUDI KASUS : PT. BALI DANA SEJAHTERA DENPASAR)
Kadek Surya Diatmika, I Made Sarjana, I Ketut Markeling
• UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL YANG TIMBUL ANTARA
PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Desak Putu Wulan Purnamasari, I Made Dedy Priyanto, I Nyoman Wita
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA
WANGSUH LOUNDRY DENPASAR TIMUR
I Wayan Maydy Pradana Putra, I Made Dedy Priyanto
• AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT YANG TIDAK
DIIKATKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI
DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN
Made Robby Karna Aditya, I Made Pujawan
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL
BENDA JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA
A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, A.A Gede Agung Dharmakusuma
• IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL (PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN) PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK DI KABUPATEN JEMBRANA
I Putu Agus Tresna Rustiawan, Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Sagung Wiratni Darmadi
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI HAMIL PEKERJA
PEREMPUAN DI INNA SINDHU BEACH HOTEL
Ida Bagus Gede Surya Kumara Yoga, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana
• IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA KOPERASI PADANG SARI ARTA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Antarini Pranatika, I Wayan Wiryawan, I Made U diana
• PPELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN BAGI TENAGA KERJA WANITA PADA
PT. PLN (PERSERO), Tbk. DISTRIBUSI BALI
Agung Made Ayu Suastini Wibawa, Ida Bagus Putra Atmadja, A.A. Sagung Wiratni Darmadi
• PENGATURAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN MELALUI UNDANG-UNDANG HAK
TANGGUNGAN
I Made Agni Prabawa Suryadi, Marwanto .
• HAK WARIS ISTERI YANG BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA KEMATIAN (STUDI DOKUMEN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010)?
Abdullah Dian Triwahyuni, I Nyoman Darmadha
• PENERAPAN ASAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK JAMINAN
SOSIAL PEKERJA PADA PT.SINAR DEWATA DI KABUPATEN JEMBRANA
Ni Kade Ayu Trisna Dewi, I Nyoman Darmadha, I Made Pujawan
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK
ELEKTRONIK TANPA BUKU MANUAL DALAM BAHASA INDONESIA
Made Arie Wiedhayanti, Yohanes Usfunan
• PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PERUSAHAAN PT. SAMSUNG DALAM
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus di PT SAMSUNG Denpasar-Bali)
I Putu Gede Arya Ery Pratama, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Ketut Purwanti 1-11
• PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA
PADANGSAMBIAN KOTA DENPASAR
Kobi Wayan Kariarta, I Made Udiana, I Wayan Novy Purwanto
• KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
ATAS NAMA WARGA NEGARA ASING
Putu Aris Punarbawa, I Made Sarjana
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PERKAWINAN
Brody Made Kariarta, I Wayan Novy Purwanto 1-18
• TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KETERLIBATAN JASA PENAGIH UTANG
I Gede Gumiar Eka Redana, I Made Udiana 1-14
• PENGGANDAAN MUSIK DALAM BENTUKMP3 MELAUI INTERNET DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama 1-6
• PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP SURAT DI BAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI
Putu Silkyamara Nandha Rossana, I Putu Sudarma Sumadi 1-5
• JOINT VENTURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
I Gede Cahya Widiangga, I Putu Sudarma Sumadi 1-6
• PENGABULAN DAN CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP
PEMBERI PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MANDIRI BERDASARKAN
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR
I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya, Dewa Gde Rudy, A.A Sri Indrawati
• PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI
MALPRAKTEK
Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi 1-5
• TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN LAUT
DALAM HAL MENGALAMI KECELAKAAN
I Made Yuda Wiguna, I Made Udiana, A.A. Ketut Sukranatha 1-14
• PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MESARI
DI DENPASAR
I Gede Manik Askare, Dewa Gde Rudy, A.A. Gede Agung Dharmakusuma 1-15
• MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
Ni Putu Rinawati, I Gusti Ngurah Wairocana 1-6
• TANGGUNG JAWAB PT KAI TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Oktaviana Surya Putri, I Made Dedy Priyanto 1-17
• TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN
TRANSIT DALAM PENERBANGAN LANJUTAN
Diva Danica, I Made Dedy Priyanto
• PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN
Kadek Diyah Permatasari, I Made Pujawan 1-7
• PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP PELAKU UMKM YANG DIJAMIN OLEH PT
JAMKRIDA BALI MANDARA (STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR
CABANG UTAMA DENPASAR)?
Luh Putu Prema Shanti Putri Saraswati, I Ketut Markeling 1-15
• KETIDAKSINKRONAN PRINSIP UU BUMN DENGAN UU PUPN MENGENAI PIUTANG
BUMN
Irma Anggi Pratiwi, I Made Dedy Priyanto1-16
• KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Putu Eka Wiranjaya Putra, Putu Tuni Cakabawa Landra 1-17
• KEDUDUKAN UTANG UPAH PEKERJA DALAM KEPAILITAN
Kadek Sutrisna Dewi, I Ketut Markeling
1
PENYELESAIAN KASUS HUKUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA YANG
TERKAIT KREDIT MACET PADA CIMB NIAGA AUTO FINANCE*
Oleh :
I Wayan Agus Sima Parimandana **
Ida Bagus Putra Atmadja***
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana
ABSTRAK
Dimana semakin berkembangnya pembiayaan kredit dengan
jaminan fidusia di Cimb Niaga Auto Finance, namun memiliki beberapa kejaidan wanprestasi yang terjadi terhadap perjanjian tersebut. faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Cimb Niaga Auto Finance Denpasar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini merupakan faktor internal yang terjadi yaitu para tim creditsales yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap staff bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis antara credit sales dan credit auditor mengenai seorang calon debitur, kurangnya kehati-hatian dari tim credit, baik credit sales maupun credit auditor terhadap analisa kredit dari calon debitur dan lemahnya analisa dari credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan esulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Cimb Niaga Auto Finance adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesain kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana Cimb Niaga Auto Finance Denpasar tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur. Kata Kunci : Perjanjian, kredit, fidusia, wanprestasi.
* Makalah ini merupakan tulisan di luar skripsi
** I Wayan Agus Sima Parimandana, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Udayana, [email protected] ***
Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH., adalah Dosen Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
2
ABSTRACT
Where is the growing credit financing with fiduciary guarantee in Cimb Niaga Auto Finance, but has some default wanprestasi happen to the agreement. what factors cause a default in the implementation of installment payments and legal remedies made for settlement in the event of default in the implementation of the financing agreement of Cimb Niaga Auto Finance Denpasar. empirical juridical method. The results of this study are internal factors that occur are creditsales teams are being pursued target loan quota, kinship between debtors to credit audit staff, less synergistic coordination between credit sales and credit auditor about a prospective borrower, lack of prudence from the team credit, both credit sales and credit auditor to credit analysis from prospective borrowers and weak analysis of the credit auditor regarding the credibility of prospective borrowers. While external factors that occur are Counterfeit data conducted by debtors, problems that occur on the source of debtors' finances, bad intentions of the debtor to escape from responsibility in installment payments by moving to other areas, natural disasters that occur in certain areas and difficulty in the search for funds experienced by the debtor. The legal effort taken for settlement in the event of default in the implementation of the financing agreement in Cimb Niaga Auto Finance is against the debtor performing the default with two main solutions, namely credit rescue and credit settlement. Credit rescue is the way in which Cimb Niaga Auto Finance Denpasar retains the credit agreement, but there are some adjustments related to the wanprestasi that has been done by the debtor.
Keywords: Agreement, credit, fiduciary, wanprestasi.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perjanjian memiliki sebuah unsur, dimana dalam perjanjian pasti
minimal terdiri dari dua pihak yang berbeda dan memiliki sebuah
prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika salah satu pihak
tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan isi
perjanjian, maka akan terjadi sebuah wanprestasi. Merujuk pendapat
menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu
prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang harus
dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
Dari uraian diatas yang dimaksud dari wanprestasi itu, bahwa
seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak
memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi,
3
melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan
dalam perjanjian”.
Semakin hari perkembangan Perusahaan Pembiayaan semakin
besar, semakin banyak munculnya perusahaan-perusahaan financial
yang focus terhadap kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan
Konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan
oleh perusahaan financial disamping leasing, factoring, kartu kredit
dan lain sebagainya.1 Dalam Lembaga pembiayaan kredit memperoleh
keuntungan dari tingkat suku bunga, terutama di tingkat suku bunga
yang menetap bukan menurun.
Dalam Peraturan Presiden no 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
pembiayaan, yang memberikan suatu pengertian terhadap lembaga
pembiayaan, yaitu pasal 1 dengan bunyi “Lembaga pembiayaan adalah
badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal”. Selain itu disebutkan juga pada
pasal 2 yang berbunyi “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha
yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak
piutang, pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit”. Keuntungan
dari terbentuknya Lembaga Pembiayaan Konsumen ini, calon
pembelipun mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kendaraan
bermotor baik dalam bentuk roda dua maupun roda empat.
Berdasarkan data dari CIMB Niaga Auto Finance Denpasar,
terdapat sekitar 7% kejadian wanprestasi yang terjadi selama periode
tahun 2017. Kerugian yang dialami pihak debitur membuat pihak
debitur tidak dapat membayar angsuran kredit secara berkala.
Disamping faktor kegagalan bisnis, terdapat juga faktor yang
menyatakan bahwa pihak debitur memang sengaja menghilang keluar
kota untuk menghindari dalam membayar hutang. CIMB Niaga Auto
Finance Denpasar saat ini sudah menerapkan pendaftaran fidusia
secara online dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan
1 Munir Fuady, 1999, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya
Bakti, andung, h.161.
4
bermotor yang pertama kali melaksanakan Fidusia secara online
dibandingankan dengan pesaing lainnya.
Pembiayaan konsumen pada CIMB Niaga Auto Finance Denpasar
ini menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisalnya
motor/mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai
debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur
menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya
debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia
kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek
sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang
mempunyai barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur lalu
kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia
terhadap benda milik debitur.
Sebagai lembaga yang bergerak dalam jaminan atas benda
bergerak, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.2
Jaminan Fidusia digunakan dalam perusahaan pembiayaan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Di dalam pasal
1 Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang fidusia menyebutkan
yang disebut fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat
ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk
dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang
berjudul “Penyelesaian Kasus Hukum Mengenai Jaminan Fidusia
Yang Terkait Kredit Macet Pada CIMB Niaga Auto Finance”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang sudah disebutkan di dalam latar
2 Tan Kamelo, 2004, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni
Bandung, h.2.
5
belakang asalah, maka berikut perumusan masalah penelitian ini :
1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya
wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran?
2. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika
terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian
pembiayaan Cimb Niaga Auto Finance Denpasar?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan mendalami
berbagai upaya penyelesaian hukum yang dilakukan untuk
penyelesaian jika terjadi kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian
fidusia di CIMB Niaga Auto Finance.
II. ISI MAKALAH
2.1 Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan
yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Lokasi
penelitian inia adalah kantor CIMB Niaga Auto Finance yang
beralamat di JL. Raya Niti Mandala Renon No 51, Denpasar, Bali.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data kualitatif.
2.2 Hasil Pembahasan
2.2.1 Syarat dan Prosedur Memperoleh Pembiayaan Konsumen
Dengan Jaminan Fidusia di CIMB Niaga Auto Finance
Syarat – syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen
individu antara lain adalah :
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/istri calon
konsumen
3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4) Pas foto
6
5) Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/
karyawan.
Menurut Collection Section Head dari CIMB Niaga Auto Finance,
Bapak I Wayan Bhudiarta mengatakan “Apabila terjadi keterlambatan
pencairan dana kredit, disebabkan oleh banyaknya peminat yang
hendak menjadi calon debitur dan dalam menyalurkan dananya dan
CIMB Niaga Auto Finance tetap berpegang teguh pada lima prinsip
dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut the five of credit
analysis”, demikian yang disampaikan pada saat wawancara.
Berdasarkan wawancara di kantor CIMB Niaga Auto Finance dan
hasil wawancara lebih lanjut kepada para informan, melalui suatu
perjanjian kredit dilakukan secara bertahap yaitu :
1) Tahap Permohonan Kredit
Dalam menilai permohonan kredit termasuk gadai,
cicilan kendaraan bermotor dan elektronik, CIMB Niaga Auto
Finance memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a. CIMB Niaga Auto Finance hanya memberikan kredit
apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal
ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka
waktu, tambahan kredit, maupun permohonan
perubahan persyaratan kredit,
b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang
lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh CIMB Niaga Auto
Finance,
c. CIMB Niaga Auto Finance akan memastikan kebenaran
data informasi yang disampaikan dalam permohonan
kredit. (wawancara pada tanggal 28 September 2017)
Fasilitas yang disediakan oleh CIMB Niaga Auto
Finance adalah peminjaman dana dengan jaminan fidusia
berupa BPKB maupun sertifikat tanah atau rumah, gadai
kendaraan bermotor maupun logam mulia, kredit
kendaraan bermotor dan kredit barang-barang elektronik.
7
2) Tahap Peninjauan dan Analisis Kredit
CIMB Niaga Auto Finance harus melakukan analisa
kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa
kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh Account Officer
terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah,
kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber
pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk
menjamin permohonan kredit.
Pada tahap ini, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak
CIMB Niaga Auto Finance akan melakukan checking antara
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemohon. Selanjutnya,
CIMB Niaga Auto Finance melakukan penelitian dan
peninjauan langsung kepada calon debitur serta segala
sesuatu yang telah disyaratkan dalam hubungannya dengan
informasi-informasi dan usaha calon debitur.
3) Tahap Pemberian Keputusan Kredit
memberitahukan kesetujuan atau tidaknya
dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan
memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi
kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan
oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.
Tim manajemen kredit dari CIMB Niaga Auto Finance
yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus
mampu memastikan hal-hal berikut:
a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai
dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan
perbankan lainnya,
b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada
analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan
seksama (menggunakan 5C’s principles) serta
independent,
c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi
oleh debitur.
8
4) Tahap Perjanjian Kredit
Pada tahap ini calon debitur datang langsung ke
kantor CIMB Niaga Auto Finance berdasarkan waktu yang
telah ditentukan oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance.
Setelah disetujui, debitur menandatangani lembar
kesepakatan yang telah disediakan oleh pihak CIMB Niaga
Auto Finance. Bersamaan dengan penandatanganan itu
pula, lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
masing-masing pihak.
5) Tahap Pencairan Kredit
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian
kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat
mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada
bagian teller CIMB Niaga Auto Finance. Waktu lamanya
proses permohonan pembiayaan kredit maupun
pinjamandana hingga tahap pencairan dana, mempunyai
batas normal antara 7 sampai 14 hari kerja.
2.2.2 Usaha Yang Dilakukan Untuk Penyelesaian Kredit Macet
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Di CIMB Niaga Auto
Finance
Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur penagihan
kredit di CIMB Niaga Auto Finance, terdapat beberapa proses mediasi
secara baik-baik yang telah dilakukan di CIMB Niaga Auto Finance
kepada debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian
kredit. Salah satu bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah
keterlambatan pembayaran dari debitur.
Usaha mediasi yang dilakukan oleh di CIMB Niaga Auto Finance
terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan
dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesain kredit.
Penyelamatan kredit adalah cara dimana CIMB Niaga Auto Finance
tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa
penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh
9
pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah
dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan
barang jaminan.
Prosedur penyelamatan kredit pada oleh CIMB Niaga Auto
Finance dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:
1) Penjadwalan kembali (rescheduling)
Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut
jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang
memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang
memenuhi persyaratan tertentu antra lain, usaha debitur
memeiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur
menunjukan itikad baik
2) Persyaratan kembali (reconditioning)
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit
yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,
jangka waktu dan persyaratan lainya sepanjang tidak
menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
3) Penataan kembali (restructuring)
Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut
penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi
seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam
perusahaan, yang dapat di serta dengan penjadwalan kembali
atau persyaratan kembali.
Solusi terakhir mengenai proses eksekusi jaminan fidusia oleh
CIMB Niaga Auto Finance adalah dengan membawa ke pengadilan
negeri setempat jika debitur yang bersangkutan bersikukuh atas
jaminan fidusianya Proses eksekusi jaminan pada CIMB Niaga Auto
Finance, nasabah CIMB Niaga Auto Finance tetap mendapatkan
perlakuan yang adil. Hal tersebut karena jika terdapat sisa dana
setelah proses eksekusijaminan fidusia dan pelunasan hutang
10
dilakukan, nasabah tetap mendapatkan sisa dari kelebihan
pembayarannya.
Seperti contoh dengan motor Honda Vario yang senilai Rp
15.000.000 dalam kondisi baru. Jika dalam perjalanannya, nasabah
menunggak pembayaran saat sisa hutang senilai Rp. 10.000.000 dan
tidak terdapat jalan keluar, maka akan dilakukan eksekusi jaminan
fidusia dari motor Vario tersebut. Kondisi bekas dari motor Vario
tersebut akan terjadi penurunan harga saat pihak CIMB Niaga Auto
Finance melakukan penjualan dari motor tersebut kepada public. Jika
motor Vario tersebut laku dengan harga Rp 12.000.000, maka nasabah
akan mendapatkan uang kembali senilai Rp 2.000.000 setelah
dipotong sisa hutang sejumlah Rp 10.000.000 oleh pihak CIMB Niaga
Auto Finance.
III. PENUTUP
3.1 Simpulan
Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus hukum mengenai
jaminan fidusia yang terkait kredit macet pada CIMB Niaga Auto
Finance adalah faktor internal yang terjadi yaitu para tim creditsales
yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara
debitur terhadap staff bagian audit kredit. Sedangkan faktor eksternal
yang terjadi yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur,
masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, niat buruk dari
debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan
dengan cara berpindah ke daerah lain, bencana alam yang terjadi
dalam area tertentu dan esulitan dalam pencarian dana yang dialami
oleh debitur.
Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi
kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di CIMB Niaga
Auto Finance adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi
berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan
penyelesain kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana CIMB
Niaga Auto Finance tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun
11
terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah
dilakukan oleh pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada
intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi
penyitaan barang jaminan. Penyelamatan kredit tersebut dapat
dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah: (1) Penjadwalan
kembali (rescheduling), (2) Persyaratan kembali (reconditioning) dan (3)
Penataan kembali (restructuring).
3.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan beberapa
saran sebagai berikut:
1. Hendaknya bagian sales dari pembiayaan kredit tidak terlalu
tergesa gesa dengan kuota target yang menyebabkan penilaian
nasabah yang kurang tepat.Hal tersebut dilakukan agar bagian
kredit dapat meneliti lebih dalam mengenai calon nasabah
kredit berdasarkan data yang dapat dihimpun, terutama
mengenai penghasilan dari calon nasabah dan keaslian
datanya.
2. Agar CIMB Niaga Auto Finance Denpasar lebih bijak menyikapi
wanprestasi dan tunggakan tagihan yang berujung pada proses
eksekusi jaminan fidusia dengan mendengarkan dan mengerti
keadaan keuangan konsumen, dan pihak CIMB Niaga Auto
Finance Denpasar dapat memberikan solusi terbaik supaya
nasabah masih tetap dapat melanjutkan kreditnya.
12
Daftar Pustaka :
Buku :
Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal.8.
A. Hamzah, 2007, Komponen Pinjaman Finansial, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, hal:151
A H. Salim, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,
Samudra Buku, Jakarta, hal.55
Erland Veda Siringoringo, 2010, Keabsahan Pendaftaran Fidusia
Kendaraan Bermotor Secara Online Oleh PT. Federal International
Finance Group ( PT.FIF GROUP), Skripsi : Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
Firdaus Rahmat, 2012, Tips Mendapatkan Kredit Usaha, Grasindo
Press, Surabaya, hal. 85
H, Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, h.270.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1251/KMK.013/1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan.
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 tahun
1998)