KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
POKOK POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DIREKTORAT DIREKTORAT
RESERSE NARKOBA POLDA NTB
Mataram,
Nopember 2011
TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DIREKTORAT
RESERSE NARKOBA POLDA NTB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA NTB Menimbang : a. Bahwa Direktorat
Reserse Narkoba Polda NTB merupakan alat Negara dengan fungsi
utamanya yang berperan dalam Pencegahan,Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); b. Bahwa dalam
rangka menyelengarakan tugas , fungsi dan peran Direktorat Reserse
Narkoba dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai
sasaran / tujuan yang telah ditetapkan diperlukan piranti lunak
yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Direktorat
Reserse Narkoba Polda NTB; c. Bahwa hubungan tata cara kerja di
Lingkungan Direktorat Reserse narkoba Polda NTB diharapakna dapat
tercipta makanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel bagi
terselenggaranya tugas-tugas di bidang operasional dan pembinaan
sesuai dengan tata kerja yang telah ditetapkan; d. Bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurup
b, huruf c perlu menetapkan tentang Pokok-pokok hubungan Tata cara
Kerja di Lingkunag Direktorat Reserse narkoba Polda NTB. Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8
Jaunari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12
Oktober 2009 tentang Narkotika; 3. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1997 tanggal 11 maret 1997; 4. Peraturan ...
2. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010
tanggal 14 Agustus 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Kapolri Nomor 22
Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 477 ) ; dan 6. Peraturan Kapolri Nomor
23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478 ) .
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA
NTB TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
RESERSE NARKOBA POLDA NTB.
Dalam Paraturan ini yang dimaksud dengan :
1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA
BARAT DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DIT RESNARKOBA POLDA NTB
BAB I PENDAHULUAN 1. UMUM a. Direktorat Reserse Narkoba Polda
NTB adalah unsur pelaksana utama Polda NTB, yang tugas pokoknya
adalah menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Obat Bahan
Bahaya lainya (NARKOBA), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam
rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
b. Dalam Struktur Dit Resnarkoba berdasarkan perubahan atas
keputusan Kapolri, maka diperlukan suatu penjabaran tugas serta
suatu mekanisme kerja yang teratur dan tertata dengan baik c. Agar
tercapai sasaran yang diharapkan maka di dalam pelaksanaannya
diperlukan penjabaran tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta
hubungan tata kerja dalam lingkungan Dit Resnarkoba dengan fungsi
dan instansi terkait.
2. DASAR a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Peraturan Kapolri Nomor :
22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. c. Keputusan Kapolri
Nomor : Kep / 699 / XI / 2010 tentang Pokok pokok Hubungan dan Tata
Cara Kerja di lingkungan Polri.1. Direktorat Reserse Narkoba Polda
NTB yang selanjutnya disingkat Dit Resnakoba POLDA NTB adalah alat
negara
1. PENGERTIAN
a. Organisasi adalah organisasi Polri dimana terdapat interaksi
antara manusia (Anggota Polri dan PNS), materiil, anggaran, dan
metode kerja, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan yang
berlaku. b. Manajemen adalah salah satu disiplin ilmu pengetahuan
yang berorientasi kepada pengetahuan tentang sumber daya untuk
kepentingan organisasi dengan melalui proses proses perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. c.
Fungsi adalah kegiatan - kegiatan yang sejenis dan dikelompokkan
serta merupakan penjabaran dari tugas pokok organisasi, terdiri
dari fungsi utama fungsi organik, fungsi pembinaan, fungsi teknis
dan fungsi khusus.
d. Hubungan dan cara kerja adalah uraian tentang keterkaitan
antara kegiatan, fungsi atau antara pejabat dalam organisasi tugas,
wewenang tugas dan tanggung jawab masing masing, dan merupakan
ketentuan yang mengatur prosedur dan mekanisme kerja yang harus
dilakukan, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kondisi kerja yang
tertib, teratur, dan harmonis secara berdaya dan berhasil guna. e.
Satuan pelaksana adalah satuan setingkat dibawah komando utama yang
melaksanakan kegiatan organisasi fungsi, penawaran personil,
pemeliharaan material, program operasi, dan kegiatan - kegiatan
yang dilaksanakan tersebut didukung anggaran keuangan. f.
Koordinasi Vertikal adalah keterkaitan antara kemampuan dalam
organisasi atau satuan kerja dalam rangka komando dan pengendalian
yang bersifat berjenjang dari atas ke bawah atau sebaliknya.
g. Koordinasi Horizontal adalah keterkaitan antara komponen
dalam satuan organisasi atau satuan kerja dalam rangka koordinasi,
sifatnya sejajar dan atau setingkat serta dapat meliputi fungsi. h.
Hubungan antara instansi adalah hubungan kerja sama dengan satuan
kerja di dalam maupun diluar Polri dalam rangka kelancaran kegiatan
dan pelaksanaan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DIT RESNARKOBA
Susunan organisasi Dit Resnarkoba Polda NTB terdiri dari :
1.
Unsur Pimpinan a. b. Dir Resnarkoba Wadir Resnarkoba
2.
Unsur Pembantu Pimpinan / Pelayanan a. b. c. Subbag Renmin Bag
Wassidik Bag Binopsnal
3.
Unsur Pelaksana Tugas Pokok a. b. c. Subdit I Subdit II Subdit
III
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
1.
UNSUR PIMPINAN a. Dir Resnarkoba bertugas : 1) Memimpin
penyelenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan
personel Dit Resnarkoba Polda NTB. Melaksanakan tugas lain atas
perintah Kapolda NTB sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.
2)
b.
Wadir Resnarkoba bertugas : 1) Membantu Dir Resnarkoba dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksana tugas sehari
hari seluruh staf Dit Resnarkoba Polda NTB. Memimpin Dit Resnarkoba
Polda NTB sesuai dengan tugasnya dalam hal Dir Resnarkoba
berhalangan. Melaksanakan tugas lain atas perintah Dir Resnarkoba
sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
2)
3)
2.
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN / PELAYANAN a. Subbag Renmin 1) Tugas :
Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran , manajemen sarana
dan prasarana, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan
pelayanan ketata usahaan dan urusan dalam di lingkungan Dit
Resnarkoba.
2)
Fungsi : a. Penyusunan perencanaan jangka pendek, dan jangka
sedang antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan
sarana prasarana, personel dan anggaran. b. Pemeliharaan,
perawatan, dan administrasi personel.
c. Pengelola sarana prasarana dan penyusunan laporan SIMAK
BMN.
d. Pelayanan fungsi keuangan dan meliputi pembiayaan,
pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI
serta pertanggung jawaban. e. Pengelolaan dan pelayanan ketata
usahaan dan urusan dalam. f. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan
akuntabilitasi kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis
target pencapaian kinerja, program, dan anggaran. 3) Dalam
melaksanakan tugas Subbag Renmin dibantu oleh : a. Ur Ren, yang
bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA KL,DIPA,
Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP satker,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang resnarkoba
di lingkungan polda. b. Ur Min, yang bertugas menyelenggarakan
kegiatan administrasi umum, personel, dan materiil logistik. c. Ur
TU, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan dan
urusan dalam. b. Bag Wassidik 1) Tugas : Melakukan koordinasi dan
pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Dit
Resnarkoba, serta menindak lanjuti terhadap pengaduan masyarakat
yang terkait dengan proses penyidikan.
2)
Fungsi : a. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana yang dilakukan oleh subdit pada Dit Resnarkoba. b.
Pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana narkoba. c. Pengkajian efektifitas
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba
melalui penyelenggaraan gelar perkara.
d. Pemberian saran dan masukan kepada Dir Resnarkoba terkait
dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan
masyarakat.
e. Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada subdit Dit Resnarkoba. 3)
Dalam melaksanakan tugas Bag Wassidik dibantu sejumlah unit dan
sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas
dan fungsi Bag Wassidik.
c.
Bag Binopsnal 1) Tugas : a. Melaksanakan pembinaan Dit
Resnarkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta
penanganannya. b. Mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan
tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Dit
Resnarkoba. c. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan
rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. d. Melaksanakan latihan
fungsi serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah
selesai diproses dan bahan literatur yang terkait. e. Mengumpulkan
dan mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi
program kegiatan Dit Resnarkoba. 2) Fungsi : a. Penganalisisan
penanganan kasus dan pelaksanaan gelar perkara.
b. Pengkajian efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana narkoba. c. Penyuluhan tentang bahaya
penyalahgunaan narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi. d.
Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan
penyidikan serta pengarsipan berkas perkara. e. Pengumpulan dan
pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program
kegiatan Dit Resnarkoba.
3)
Dalam melaksanakan tugas Bag Binopsnal dibantu oleh : a. Sub
Bagian Administrasi Operasional (Subbag Minopsnal), yang bertugas
menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan
pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan
mengenai penyalahgunaan narkoba dalam rangka pencegahan dan
rehabilitasi. b. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi (Subbag ANEV),
yang bertugas menganalisis kasus, melaksanakan gelar perkara, dan
mengkaji serta mengevaluasi efektifitas pelaksanaan penyelidikan
dan penyidikan.
3.
UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
Subdit subdit
1)
Tugas : Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda NTB.
2)
Fungsi : a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba
yang terjadi di daerah hukum Polda NTB. b. Pemberkasan dan
penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. c. Penetapan
manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana narkoba.
3)
Dalam melaksanakan tugas, subdit dibantu oleh sejumlah unit,
yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit.
BAB IV
POKOK POKOK HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA
1.
BENTUK VERTIKAL Hubungan tata kerja Dir Resnarkoba dengan para
kepala satuan fungsi di lingkungan Polda NTB bersifat vertikal : a.
Kepala Satuan Fungsi Tingkat Polda NTB 1) 2) 1) 2) Setiap Kepala
Satuan Fungsi saling memberi masukan atau informasi. Menerima
arahan / petunjuk dari Kapolda / Wakapolda. Para Kapolres
melaporkan setiap pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tindak
pidana narkoba. Sebagai pembina fungsi memberikan arahan kepada
para Kapolres dalam penanganan tindak pidana narkoba.
b. Kepala Satuan Tingkat Kewilayahan
2.
BENTUK HORIZONTAL a. Unsur Pembantu Pimpinan / Pelayanan 1)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Itwasda, Ro Rena, Ro Ops,
Ro SDM, Ro Sarpras, Bid Propam, Bidkum, Bid Humas, BidKeu, Setum,
diantaranya : a. b. c. d. e. f. g. Melaksanakan perintah Kapolda
yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan pemeriksaan (wasrik)
baik yang bersifat operasional maupun pembinaan. Berkoordinasi
dengan Biro Rena dalam penyusunan Renstra Polda, Renja Polda , dan
LAKIP Polda, serta melaporkan DIPA / RKA - KL Dit Resnarkoba.
Berkoordinasi dengan Biro Ops Polda guna mengetahui operasional
Polri dan Polda. Berkoordinasi dengan Biro SDM Polda dalam
pembinaan dan perawatan personel pada Dit Resnarkoba Polda NTB.
Berkoordinasi dengan Biro Sarpras Polda dalam pelaksanaan dan
pengadaan sarana dan prasarana serta sertifikasi. Berkoordinasi
dengan Bid Propam Polda NTB dalam penanganan penyimpangan dan
penyelewengan yang dilakukan oleh personel Dit Resnarkoba Polda
NTB. Berkoordinasi dengan Bidkum Polda NTB dalam memberikan saran
pendapat terhadap tindakan dan keputusan apa yang akan diambil oleh
ankum.
h. i. j. b.
Berkoordinasi dengan Bid Humas Polda NTB dalam penyampaian
informasi kepada personel Polda maupun publik. Berkoordinasi dengan
BidKeu Polda NTB dalam melaksanakan review laporan keuangan Dit
Resnarkoba Polda NTB. Berkoordinasi dengan Setum Polda NTB dalam
bidang tata tulisan dinas.
Unsur Pelaksana Tugas Pokok 2) Hubungan horizontal antara para
Karo, Dir, dan Kabid, diantaranya :
a. b. c. d. e. f. c.
Berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan program
kerja di bidang operasional. Berkoordinasi dan kerja sama dalam
penyampaian informasi masalah operasional. Berkoordinasi dan kerja
sama dalam penanggulangan tindak pidana narkoba baik di tingkat
Polda maupun di kewilayahan. Berkoordinasi dalam menyiapkan bantuan
tenaga instruktur / penceramah. Berkoordinasi dalam memberikan
bimbingan teknis serta penelitian dan pengembangan fungsi
kepolisian di lingkungan Polda NTB. Berkoordinasi dalam memberikan
pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.
Unsur Pendukung Hubungan horizontal antara SPN, Bidkeu,
Biddokkes, diantaranya : a) b) c) d) Berkoordinasi dan kerja sama
dalam pelaksanaan tugas di lingkungan unsur pendukung.
Berkoordinasi dalam menyiapkan bantuan tenaga instruktur /
penceramah dalam rangka mengajar baik kepada siswa / peserta maupun
kegiatan lainnya. Berkoordinasi dalam penggunaan keuangan di
lingkungan Polda NTB dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
Dit Narkoba Polda NTB. Berkoordinasi dalam memberikan pelayanan
kedokteran dan kesehatan.
d.
Unsur Kewilayahan Hubungan horizontal antara para Kapolres,
diantaranya : a) b) c) Berkoordinasi dan bekerja sama dalam
penanganan permasalahan yang melibatkan satu polres dengan polres
lainnya. Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian.
Berkoordinasi dalam menjabarkan kebijakan Kapolda.
3.
BENTUK DIAGONAL a. Hubungan Tata Kerja dalam bentuk diagonal
dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antar unsur
dalam struktur organisasi. Hubungan kerja sama / koordinasi ini
terjadi dalam semua bentuk pelaksanaan tugas kepolisian baik yang
bersifat pembinaan maupun operasional. Hasil pelaksanaan hubungan
kerja sama / koordinasi dilaporkan kepada Kapolda. Uraian kegiatan
Hubungan dan Tata Cara Kerja Dit Resnarkoba Polda NTB :
b.
c. d.
1)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Itwasda Polda NTB,
diantaranya : a. Koordinasi dan kerja sama hasil temuan Wasrik baik
Wasrik Itwasum Polri maupun Wasrik Itwasda Polda NTB. b. Mengadakan
perbaikan / penyempurnaan penyempurnaan dan pemutakhiran data
berdasarkan temuan temuan Wasrik. c. Menginformasikan tentang
adanya gelar perkara yang sifatnya menonjol guna memperoleh arahan
dan petunjuk.
2) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Ro Ops Polda NTB,
diantaranya : a. Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian
dan kegiatan rutin Kepolisian yang mengedepankan Dit Resnarkoba. b.
Menyelenggarakan gelar perkara dalam rangka operasi mengetahui
kemajuan penyidikan perkara hasil operasi. Kepolisian guna
c. Berkoordinasi dan bekerja sama dalam hal penyiapan personel,
logistik, dan anggaran dukungan operasi Kepolisian mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan laporan hasil
operasi.
3) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Ro Rena Polda NTB,
diantaranya : a. Menjabarkan produk produk penyelenggaraan Program
dan Anggaran (Renja, DIPA / RKA KL, dan lainnya) selanjutnya
diteruskan ke Satker di lingkungan Dit Resnarkoba Polda NTB. b.
Meminta bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam rangka peningkatan
kemampuan pengembangan fungsi perencanaan. 4) Hubungan Dit
Resnarkoba Polda NTB dengan Ro SDM Polda NTB, diantaranya : a.
Berkoordinasi dalam pelaksanaan pembinaan personel baik karir
maupun kesejahteraan personelnya. b. Berkoordinasi dalam penerbitan
Surat Keputusan Penyidik Struktural dan Fungsional sesuai dengan
ketentuan yang ada. c. Berkoordinasi dalam mendukung tugas
penyidikan khususnya pemeriksaan psikologi terhadap saksi /
tersangka yang dalam penanganan Dit Resnarkoba Polda NTB. 5)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Ro Sarpras Polda NTB,
diantaranya : a. Berkoordinasi dalam penyusunan rencana kebutuhan
alsus / alut Resnarkoba Polda NTB dan menyusun spesifikasi teknis
alsus / alut Resnarkoba Polda NTB. b. Berkoordinasi dalam rangka
pelaksanaan pemeliharaan dan penghapusan materiil logistik Dit
Resnarkoba Polda NTB. c. Berkoordinasi dalam menyertakan personel
Resnarkoba Polda NTB untuk mengikuti pelatihan sertifikasi dan tim
pelelangan dalam pengadaan alsus / alut Resnarkoba Polda NTB. d.
Berkoordinasi dalam menyusun rencana distribusi alsus / alut
Resnarkoba Polda NTB serta proses penyalurannya.
6) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Bid Propam Polda
NTB, diantaranya : a. Berkoordinasi dalam penanganan permasalahan
menyangkut anggota Resnarkoba Polda NTB termasuk pengamanan
materiil, kegiatan, dan bahan keterangan. b. Berkoordinasi dalam
hal penanganan personel Dit Resnarkoba Polda NTB yang bermasalah.
c. Meminta penerbitan SKHP untuk kepentingan UKP, pendidikan, dan
keperluan lainnya.
7) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Bidkum Polda NTB,
:
diantaranya
a. Berkoordinasi dalam penyelenggaraan gelar perkara guna
memperoleh bahan masukan berupa pendapat hukum, serta pemberian
bantuan hukum. b. Meminta bantuan hukum dalam menghadapi pra
peradilan. c. Memberikan masukan dalam rangka penyusunan produk
produk hukum perundang undangan atau produk hukum lainnya terutama
yang menyangkut bidang tugas penyidikan. d. Berkoordinasi dalam
membuat pendapat hukum untuk Kapolri dalam hal penanganan perkara
pidana yang merupakan atensi pimpinan. e. Berkoordinasi dalam hal
pembuatan produk produk hukum dan sosialisasi peraturan perundang
undangan secara terpadu. 8) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB
dengan Bid Humas Polda NTB, diantaranya : a. Memberikan informasi
hasil proses penyidikan perkara untuk disampaikan kepada pers /
mass media. b. Meminta bantuan dalam mendukung penyidikan yang
memerlukan pembuktian dari hasil rekaman gambar, terutama kasus
kasus yang melibatkan massa. c. Berkoordinasi dalam hal menyiapkan
dan menyajikan produk produk perkembangan penanganan perkara
menyangkut pemberitaan mass media dan disesuaikan dengan arah
kebijakan Kapolri.
9)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan BidKeu Polda NTB, :
diantaranya
a. Berkoordinasi dalam rangka pencairan dana sesuai dengan
otorisasi yang diterima oleh Dit Resnarkoba Polda NTB. b. Meminta
bantuan teknis akuntansi kepada BidKeu Polda NTB, dalam hal
penanganan dan pengungkapan perkara / kasus penyimpangan keuangan
negara. 10) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Bid Dokkes
Polda NTB, diantaranya : a. Berkoordinasi dalam pemeriksaan
kesehatan saksi / tersangka.
b. Berkoordinasi dalam mendukung proses penyidikan yang terkait
dengan fungsi kedokteran Kepolisian.
11) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Dit Reskrim Polda
NTB, diantaranya : a. Berkoordinasi dan mendukung dalam hal
penanganan perkara kejahatan transnasional, dan kegiatan hubungan
internasional lainnya. b. Berkoordinasi, kerja sama, dan saling
tukar menukar informasi dan modus operandi kejahatan sesuai
perkembangan iptek. c. Menyelenggarakan gelar perkara dalam rangka
operasi kepolisian guna mengetahui kemajuan penyidikan perkara
hasil operasi. d. Berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyampaikan
produk produk pembinaan sistem Bareskrim Polri untuk dikaji atau
diteliti melalui seminar, diskusi panel, dan lain lain. 12)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Dit Intelkam Polda NTB,
diantaranya : a. Berkoordinasi guna memperoleh masukan referensi
aktual terutama yang berhubungan dengan permasalahan fungsi untuk
dipakai sebagai bahan cross check ataupun pemberian alternatif
solusi permasalahan. b. Berkoordinasi dan menyampaikan kirka intel
dan resintel dalam penyiapan rencana operasi kepolisian. 13)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Dit Lantas Polda NTB,
diantaranya : a. Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian
yang mengedepankan fungsi narkoba. b. Berkoordinasi dan kerja sama
dalam pelaksanaan operasi kepolisian yang bersifat khusus dan dalam
kegiatannya melibatkan fungsi lantas. 14) Hubungan Dit Resnarkoba
Polda NTB dengan Dit Shabara Polda NTB, diantaranya : a.
Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang mengedepankan
fungsi narkoba. b. Berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan
operasi kepolisian yang bersifat khusus dan dalam kegiatannya
melibatkan fungsi sabhara. 15) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB
dengan Dit Binmas Polda NTB, diantaranya : a. Berkoordinasi dan
mendukung dalam hal P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalah
gunaan, Peredaran Gelap Narkoba). b. Berkoordinasi dan kerja sama
dalam penyampaian penyuluhan / ceramah dalam hal pencegahan.
16) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Sat Polair Polda
NTB, diantaranya : a. Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas
kepolisian yang mengedepankan fungsi narkoba. b. Berkoordinasi dan
kerja sama dalam pelaksanaan operasi kepolisian yang bersifat
khusus dan dalam kegiatannya melibatkan fungsi polair.
17) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Sat Brimob Polda
NTB, diantaranya : a. Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi
yang berskala tinggi dengan mengedepankan fungsi brimob. b.
Berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi kepolisian dan dalam
kegiatannya melibatkan fungsi brimob. 18) Hubungan Dit Resnarkoba
Polda NTB dengan Bid TI Polda NTB, diantaranya : Hubungan Dit
Resnarkoba Polda NTB dengan Bid TI Polda NTB berkoordinasi dalam
penyelenggaraan kegiatan teknologi informasi dalam mendukung tugas
Dit Narkoba. 19) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Setum
Polda NTB, diantaranya : a. Berkoordinasi dalam rangka pengelolaan
administrasi dan kearsipan dokumen dokumen Polri. b. Berkoordinasi
dalam rangka pengelolaan surat surat biasa dan rahasia. 20)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Yanma Polda NTB,
diantaranya : Berkoordinasi dengan Yanma terutama dalam hal
pendistribusian BBM dinas, pinjam pakai gedung dan fasilitas untuk
acara acara kedinasan. 21) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan
Koorspripim Polda NTB, diantaranya : a. Meneruskan arahan, perintah
lisan / tertulis Kapolda kepada Dir Resnarkoba. b. Berkoordinasi
mengenai kegiatan Kapolda yang akan diwakili Dir Resnarkoba Polda
NTB ataupun mendampingi Kapolda dalam acara yang terkait dengan
bidang resnarkoba. c. Mengajukan bahan amanat, surat surat yang
akan ditanda tangani kepada Kapolda melalui Koorspripim terutama
yang berkaitan dengan tugas operasi narkoba. 22) Hubungan Dit
Resnarkoba Polda NTB dengan Crime Justice System (Kejaksaan,
Pengadilan, dan Advokasi), diantaranya menindak lanjuti
pengungkapan kasus dalam visi yang sama dalam penerapan pasal
pasal. Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Rumah Sakit Jiwa,
diantaranya berkoordinasi dalam hal pemeriksaan urine dan
pemeriksaan kejiwaan tersangka narkoba.
23)
24) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Balai POM,
diantaranya berkoordinasi dalam hal pemeriksaan Barang Bukti (BB)
narkotika yang kandungannya dicurigai termasuk golongan Narkob) dan
penggolongannya,
25)
Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Laboratorium Kesehatan
Daerah (Labkesda), diantaranya berkoordinasi dalam pemeriksaan
spesimen tersangka pengguna narkotika. Hubungan Dit Resnarkoba
Polda NTB dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi),
diantaranya berkoordinasi dalam pengungkapan jaringan narkoba.
26)
27) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Universitas
Mataram, diantaranya berkoordinasi dalam penelitian / pengembangan
(bedah kasus) atau seminar akan penegakan hukum dalam penerapan
pasal. 28) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Perbankan,
diantaranya berkoordinasi dalam pemblokiran rekening yang diduga
berkaitan dengan TP Narkoba.
29) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan ASDP, diantaranya
berkoordinasi dalam pemeriksaan penumpang. Barang pelaku TP Narkoba
yang dicurigaia menggunakan jasa penyeberangan laut. 30) Hubungan
Dit Resnarkoba Polda NTB dengan Angkasa Pura, diantaranya
berkoordinasi dalam pemeriksaan para penumpang yang dicurigai
melakukan TP Narkoba lewat Bandara. 31) Hubungan Dit Resnarkoba
Polda NTB dengan Bea Cukai, diantaranya berkoordinasi dalam rangka
pemeriksaan kedatangan penumpang/ Barang yang dicurigai membawa
narkotika baik di Bandra maupun di Penyeberangan laut.
32) Hubungan Dit Resnarkoba Polda NTB dengan jasa pengirman
Barang , diantaranya berkoordinasi dalam rangka pemeriksaan
Barang/paket yang dicurigai ada Narkoba .
4.
HUBUNGAN LINTAS SEKTORAL a. Hubungan lintas sektoral adalah
hubungan kerja sama dengan instansi / lembaga di luar Polda NTB
dalam rangka pelaksanaan kegiatan fungsi teknis yang menjadi
tanggung jawabnya. Hubungan ini dapat dilakukan oleh semua satuan
fungsi di lingkungan Polri baik tingkat Polda maupun kewilayahan
dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, guna menciptakan mekanisme
kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel bagi terselenggaranya
tugas tugas baik di bidang operasional maupun pembinaan sesuai
dengan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan.
b.
c.
Setelah melaksanakan koordinasi dan kerja sama hubungan lintas
sektoral ini, diwajibkan bagi semua Kepala Satuan fungsi untuk
melaporkan hasilnya kepada Kapolda / Wakapolda NTB. Khusus untuk
tingkat kewilayahan hubungan lintas sektoral dapat dilakukan oleh
para Kapolres dengan Bupati, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua
Pengadilan Negeri, dan pejabat pemerintah setingkat kabupaten,
dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dan turut mendukung program pembangunan daerah.
d.
BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI
1.
Pengawasan
Dalam pengawasan Hubungan Tata Cara Kerja, Satfung baik tingkat
Polda NTB maupun kewilayahan perlu mempedomani hal hal sebagai
berikut : a. b. c. Setiap Kasatfung wajib melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK. Setiap Kasatfung menyusun
hasil temuan pengawasan dan pengendalian untuk bahan pelaporan dan
evaluasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh : 1)
Pengawasan secara struktural dilakukan oleh pimpinan setingkat di
atas. 2) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Itwasda untuk
tingkat Polda. d. Pengawasan dilakukan secara periodik dan
berkelanjutan oleh para pimpinan atau Kasatfung masing masing.
2.
Evaluasi
a.
Setiap Kasatfung baik tingkat Polda maupun kewilayahan
mengevaluasi permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaan HTCK di
dalam lingkungan satuan fungsinya. Melakukan penyempurnaan dan
perbaikan terhadap HTCK Satfungnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas pada Satfungnya.
b.
3.
Kewajiban dan Tanggung Jawab
a.
Setiap Kasatfung baik tingkat Polda NTB maupun kewilayahan,
berkewajiban menyusun dan mengesahkan HTCK di lingkungan
Satfungnya. Setiap Kasatfung baik tingkat Polda NTB maupun
kewilayahan bertanggung jawab atas pelaksanaan HTCK yang telah
disusun.
b.
BAB VI
PENUTUP
Demikian Pokok pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Dit
Resnarkoba Polda NTB ini disusun untuk dijadikan pedoman.
Ditetapkan di : Mataram pada tanggal : Nopember 2011 DIREKTUR
RESERSE NARKOBA POLDA NTB
Drs. RICKY SIMON PAAY AKBP NRP 63060851
II.
TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DILINGKUNGAN DIT
RESNARKOBA
Dalam melaksanakan tugas Dit Resnarkoba menyelenggarakan fungsi,
pembinaan fungsi penyelidikan / penyidikan tindak pidana 'Narkoba
penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban.
penyalahgunaan Narkoba.
6. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan Dit Resnarkoba
dipimpin oleh Direktur Narkoba, disingkat Dir Narkoba, yang
bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam. peiaksanaan tugas
sehari - hari dibawah kendali Waka Polda.
7. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pembantu Pimpinan. a. Sub
bagian Perencanaan dan Administrasi, disingkat Sub Bag Renmin,
bertugas kewajiban : 1. Subbag Renmin adalah unsur pembantu
pimpinan dan pelayanan staf pada Dit Resnarkoba yang- berada
dibawah Dir Narkoba. 2. Subbag Renmin bertugas merumuskan /
menyiapkan rencana /program kerja dan anggaran termasukk rencana
dan administrasi operasional dan
pelatihan dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi dan
logistik, urusan ke tata usahaan dan urusan dalam dan pelayanan
keoangan Dit Resnarkoba
personel
3. Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbag Renmin disingkat
Kasubbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dit Resnarkoba. b.
Bagian Analisi disingkat Bag Analisis 1. Bag Analisis adalah unsur
pembantu pimpinan dan staf pada Dit Resnarkoba yang berada dibawah
Dit Resnarkoba. 2. bag analisis bertugas melakukan analisis dan
gelar perkara setiap kasus dan isu-isu yang berkaitan dengan
rangkaian kasus-kasus menonjol beserta penanganannya mempelajari /
mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan / penyidikan
tidak pidana Narkoba oleh satuan satuan fungsi Dit Resnarkoba dalam
lingkungan Polda NTB, termasuk penghimpunan dan pemeliharaan berkas
perkara yang telah selesai diproses dan bahan literature yang
terkait. 3. Bag analisis dipimpin oleh kepala Baganalis, disingkat
kabaganalisis yang bertanggung jawab kepada Dir Narkoba dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali oleh Wadir Narkoba 4.
Kabag analisis dalam melaksanakan tugas kewajibannya di bantu oleh
: a) Kepala sub bagian produksi,disingkat kasubbag produk. b)
Kepala sub bagian dokumentasi dan literature,disingkat kasubbag
doklit.
8. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Unsur Pelaksanaan Pada Dit
Resnarkoba 1. Satops Narkoba adalah unsur pelaksanaan pada Dit
Resnarkoba yang berada dibawah Dir Narkoba. 2. Satops Narkoba
bertugas melakukan penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana
narkoba yang terjadi dalam Wilaya Polda NTB, termasuk penyuluhan
dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan membatasi korban
penyalagunaan narkoba. 3. Satops Narkoba dipimpin oleh Kepala
Satopsnal, disingkat Kasar Opsnal yang bertanggung jawab kepada Dir
Narkoba. 4. Satops Narkoba terdiri dari sejumlah Unit, yang
masing-masing dipimping oleh kepala unit, disingkat Kanit. 5.
Junlah Satopnal disesuaikan dengan tipe dari masing-masing polda
dan pembagian petugas diatur lebih lanjut oleh dir narkoba sesuai
arahan Kapolda. III. POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DIT
RESNARKOBA 9. Bidang perencanaan a. Perencaan operasi 1.
berdasarkan proj polda serta penjabaranya dilakukan Dit Resnarkoba,
Direktur Narkoba polda memberikan petunjuk dan pengarahan program
kegiatan dalam rangka operasi kepolisian dengan pola khusus baik
terpusat maupun mandiri kewilayahan yang mengendapkan fungsi
Narkoba baik yang dilksanakan pada tingkat poldamaupun polres,
dengan memperhatikan bimbingan teknis dari kabareskrim polri. 2.
Dalam rangka pelaksanan operasi terpadu terpadu Direktur Narkoba
Polda menjabarkan rencana operasi tersebut serta memberikan
petunjuk dan pengarahan pefaksanaannya dilingkungan Dit Resnarkoba
dan berkoordinasi dengan Karo Ops serta melaporkan hasilnya kepada
Kapolda melalui Waka Polda. 3. Dengan pengarahan/petunjuk Direktur
Narkoba, Wadir Narkoba menyiapkan program kegiatan serta rencana
operasi dan melaporkankan rencana tersebut kepada Kapolda melalui
Waka Polda. 4. Direktur Narkoba menyiapkan kebijaksanaan Kapolda
dalam pelaksanaan operasi dibidang Narkoba. b. Perencanaan
Administrasi 1. Berdasarkan Renja Polda serta penjabarannya
dilingkungan Dit Resnarkoba, Direktur Narkoba memberikan petunjuk
dan pengarahan pelaksanaan Aministrasi Narkoba dengan memperhatikan
petunjuk/ bimbingan dari Kabareskrim Polri. 2. Petunjuk dan
pengarahan pelaksanaan Administrasi memuat arah dan kegiatan-untuk
mendukung program-program kegiatan operasi dijajaran Dit Resnarkoba
Polda. 3. Masing-masing Kabag, Kasubbag dan Kasat Opsnal dapat
menjabarkan petunjuk / pengarahan pelaksanaan tersebut sesuai
dengan bidang tugasnya. 4. Dalam pelaksanaan latihan baik yang
diprogramkan oleh Polda maupun yang diprogramkan oleh Dit
Resnarkoba, Dir Narkoba dapat mengadakan koordinasi dengan Karo
Pers, Karo Ops Polda sesuai wewenang dan tanggung jawab
masingmasing Indo Dinamitra.
10. Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis. a. Menyelenggarakan
operasi baik yang bersifat operasi mendiri Kewilayahan maupun
operasi Kepolisian terpusat. b. Membantu menyelenggarakan dan
melaksanakan operasi Kepolisian khusus yang diselenggarakan secara
trpadu beik berupa operasi mandiri kewilayahan maupun operasi
Kepolisian terpusat. c. Memberikan bantuan operasional atas
pelaksanaan fungsi Narkoba kepada kesatuan. kewilayahan dalam
lingkungan Polda yang membutuhkan keamanan yang prinsipnya
disesuaikan berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dengan penjabaran
terperind oleh Direktur Narkoba. Penyiapan personil dilaksanakan
oleh Direktur Narkoba dan
berkoordinasi dengan Kasat Narkoba untuk kewilayahan. d.
Pelaksanaan Penyidikan perkara mengikuti ketentuan hukum yang
berlaku, serta mengikuti prosedur sebagai berikut : 1)
Perkara-perkara yang dapat disidik oleh Polsek, berkas perkara
langsung dilimpahkan ke Kejasaan Negeri / PU setempat untuk
diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Tambusan surat penyerahan
berkas perkara diberikan kepada Polres. 2) Perkara yang tidak dapat
disadik oleh Pofsek dilimpahkan ke polres. 3) Perkara-perkara yang
dapat disidik deh Polres, berkas perkaranya langsung dilimpahkan ke
Kejaksaan Negari / PU setempat untuk diajukan ke sidang Pengadilan
Negeri. Tambusan surat penyerahan berkas perkara diberikan kepada
Direktur Narkoba. 4) Perkara-perkara yang tidak dapat disidik oleh
Polres atau menyangkut beberapa Pokes ditangani Polda Cq. Dit
Resnarkoba. 5) Perkara-perkara yang dapat disidik deh Polda, berkas
perkaranya langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negari / PU setempat
untuk diajukan ke Jaksa Penuntut Umum. 6) Perkara-perkara yang
tidak dapat disidik di tingkat Polda atau yang menyangkut beberapa
Po!da den mempunyai jaringan Internasional ditangani oleh Mabes
Pdri Cq. Badan Reskrim Polri. 7) Direktur Narkoba menyefenggar-akan
rapat koordinasi dilingkungan Dit Resnarkoba setiap seat untuk
membahas masalah yang dihadapi atau sekurang-kurangnya dilaksanakan
satu kali dalam satu minggu. 8) Direktur Narkoba menyelenggarakan
Rapat Keda antar Kabag / Kasat Narkoba Polda dengan Kasat Narkoba
unsur- kewilayahan sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulari
den dapat sewaktu-waktu dilaksanakan apabila diperlukan. 9) Dir
Narkoba mengusulakan pengisian personil dikesatua-kesatuan
kewilayahan Polres sampai Polsek terutama dalam rangka pemantapan
Jajaran Narkoba, berkoordinasi dengan Kapolres. 10) Keterampilan
di{apangan difokuskan dalam latihan satuan dengan prioritas kepada
teknik dan taktik yang tepat sesuai dengan anatomi crime wilayah
masing-masing. 11) Dalam pemenuhan kebutuhan kemampuan personel
Narkoba baik kwalitatif maupun kwanitatif, Direktur Narkoba
memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengikuti Kejuruan
Narkoba dan pendidikan Identifikasi / Labkrim. 12) Meningkatkan
pemeliharaan dan perawatan terhadap semua jenis materiil logisak
Dit Resnarkoba secara baik dan teratur sesuai dengan dukungan dana
yang tersedia sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin. 11.
Hubungan Antar Instansi. a. Dalam menyelenggarakan pembinaan;
pemeliharaan dan pelaksanaan fungsi Narkoba Dit Resnarkoba
melaksanakan koordinasi dan saling menukar informasi dengan para
Direktur Opoerasional gunu mendapatkan hasil yang ortimal dalam
menunjang tugas pokok Narkoba yang meliputi segala kegiatan untuk
meniadakan dan menindak segala macam bentuk kriminalitas, ancaman
dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. b. Kegiatan
penyidikan dan penyelidikan diarahkan secara maksimal, cepat, teat
serta mengadakan kerja sama antar fungsi Kepolisian hingga dapat
meningkatkan penyelesaian perkara dan menghindari pra paradilan. c.
Bila satuan fungsi Narkoba sedang menangani kasus berat atau yang
tersabgka Anggeta Polri dapat membantu penyidikan yang dikoordinir
oleh Waka Polda NTB. d. Dalam menangani kasus menonjol atau
kasus-kasus tertentu lainnya para Kasat Narkoba dan Kasat Opsnal
atas petunjuk dan pengarahan Direktur Narkoba dapat mengadakan
koordinasi dengan Kajari dan Pengadilan yang telah diatur dalam
KUHP dan KUHAP. e. Direktur Narkoba atas pelimpahan kewenangan
Kapolda dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, antara
lain : 1) Direktorat Narkoba berkoordinasi dan bekerja sama dengan
Balai POM dalam rangka pengujian laboraturium dan personel /
petugasnya dapat dijadikal sebagai saksi ahli. 2) Direktorat
Narkoba berkoordinasi dan bekerja sama dengan Lembaga
Pemasyarakatan dalam rangka penitipan sementara para tahanan demi
keamanan. 3) Direktorat Narkoba berkoordinasi dan bekerja sama
dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
dalam rangka pemeriksaan urine dan personel / petugasnya dapat
dijadikari sebagai saksi ahli. 4) Direktorat Narkoba berkoordinasi
dan bekerja sama dengan BAPAS (balai Pemasyarakatah ) dalam rangka
sebagai bahan penelitian apabila tersangka masih dibawah umur. 5)
Direktorat Narkoba berkoordinasi dan bekerja sama dengan RUPBASAN (
Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara ) dalam rangka penitipan dan
perawatan barang sitaan. 6) Direktorat Narkoba berkoordinasi dan
berkerja sama dengan BNP - NTB( Badan Narkotika Propinsi NTB )
dalam rangka memberikan data dan informasi , pelatihan dan
penyuluhan Hukum. 7) Direktorat Narkoba berkoordinasi dan bekerja
sama dengan POM TNI dalam rangka keterlibatan anggota TNI dalam
kasus Narkotika dan Psikotopika. 8) Direktorat Narkoba
berkoordinasi dan bekerja sama dengan DIKNAS Kota Mataram dalam
rangka Ceramah, ceramah dan penyuiuhan disekolah -sekolah. 9)
Direktorat Narkoba berkoordinasi dan bekerja sama dengan LSM GRANAT
dan GERAM dalam rangka memberikan informasi Peredaran Narkoba dan
penyuluhan hukum. 12. Pengawasan dan Pengendalian.
a. Direktur Narkoba adalah pengawas dan pengendali
kegiatan-kegiatan operasional. Dit Resnarkoba Polda yang
pelaksanaanya didelegasikan pada para "Kasat Opsenal masingmasing
b. Direktur Narkoba berkewajiban meningkatkan kemampuan pengawasan
dan pengendalian dengan sistem pengawasan melekat atas semua Kasat
Opsenal dan Kasat Narkoba kewilayahan dengan mengutamakan tindakan
pencegahan dan pengadaan tindakan terhadap penyalahgunaan jabatan
dan wewenang. c. Dir Narkoba berkewajiban melaksanakan Supervisi
terhadap pelaksanaan kegiatan Opsnal fungsi Narkoba dan
Administrasi Penyidikan pada waktu-waktu tertentu dan hasilnya
diteruskan kepada Irwasda. 13. Penataan Jalur Adminisirasi. a.
Direktur Narkoba membantu Kasetum Polda dalam menyelenggarakan
pembinaan kesekretariatan umum dilingkungan Dit Resnarkoba Polda.
b. Baik Administrasi maupun Administrasi penyidikan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Jukminu dan Juknis yang telah
dikeluarkan dengan cermat pada setiap pelaksanaannya. c. Jafur
surat menyurat dinas menggunakan sistem satu pintu yang diatur
sebagai berikut : 1) Surat menyurat dinas yang keluar Polda
mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Kasetum Polda. 2) Surat
menyurat dinas keluar Dit Resnarkoba dalam lingkungan Polda ditanda
tangani Direktur Narkoba. 3) Surat yang telah dibuat oieh Kabag /
Kasat Opsenal / Kasubbag disiapkan oleh satuan yang bersangkutan
disampaikan kepada Kasubbag Renmin untuk ditandatangani oleh
Direktur. 4) Surat tersebut harus diparaf ofeh Kabag Kasat yang
bersangkutan. 5) Penomoran surat dan cap jabatan diberikan dan
disiapkan di Kasubbag Renmin. d. Guna kelancaran dan ketertiban
Administrasi dilingkungan Dit Resnarkoba Polda, penandatanganan
surat-surat oleh Dir Narkoba diatur sebagai berikut : 1) Semua
Surat yang berhubungan dengan Administrasi Penyidikan (B1 s/d B16)
2) Surat / Laporan kejadian penting kepada Kapolda. 3) Surat / ND /
STR keluar Dit Resnarkoba. 4) Surat Keputusan Penyidi.k Pembantu.
5) Surat yang berhubungah dengan keuangan.
e. Kasat Opsnal / Kabag / Kasubbag berwenang menandatangani.Nota
Dinas yang, didistribusikan pada lingkungan Dit Resnarkoba.
IV.
PENUTUP Demikian Tugas, Wewenang, Tanggung jawab dan Pokok-Pokok
Hubungan Tata Cara Kerja dilingkungan Dit Resnarkoba Polda NTB ini
disusun, untuk dijadikan pedoman guna memperoleh kondisi kerja yang
tertib dan harmonis serta keteraturan.
Mataram,
Pebruari 2011
DIREKTUR NARKOBA POLDA NTB
Drs. AGUS WIYONO KOMBES POL NRP 63080875
