I.            Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

 

1. Bagaimana akibat hukum ketidakhadiran penggugat atau tergugat di

persidangan ?

Jawab :

-     Akibat hukum ketidakhadiran penggugat di persidangan yaitu Majelis

Hakim akan menyuruh untuk penggilan kedua dan apabila tidak datang

juga maka dipanggil untuk ketiga kalinya dan jika penggugat tidak hadir

kembali maka pengadilan akan menggugurkan gugatan.

-    Akibat hukum ketidakhadiran tergugat yaitu apabila pada panggilan

pertama tidak hadir maka dipanggil lagi untuk kedua kalinya dan apabila

pada siding kedua dan ketiga tidak hadir maka majelis meminta kepada

kantor atau atasannya

 

  2.  Apakah gugagatan bisa dilakukan perubahan atau bisa dicabut dan

apakah jawaban bisa dirubah ?

Jawab :

-   Gugatan bisa dilakukan perubahan karena :

a.  Karena, Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan

hanya sampai dengan replik, asal disertai yang cukup serta tidak

merugikan kepentingan tergugat,dan hal tersebut harus dipertimbangkan

dengan seksama oleh Hakim. Dan tergugat dapat mengubah alasan yang

mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan

yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal

tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

b.  Karena, Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya

sebelum tergugat memberikan jawaban, dan apabila tergugat sudah

memberikan jawaban atas gugatan itu, penggugat mencabut gugatannya,

maka pengadilan akan mengabulkannya apabila disetuji oleh tergugat.

                    

3.  Bagaimana masuknya pihak ketiga dalam pemeriksaan atau intervensi

?

Jawab :

-   Intervensi khusus,

Dalam masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa Tata

Usaha Negara yang berjalan adalah atas prakarsa hakim yang memeriksa

sengketa tersebut. Disini pihak ketiga ditarik dalam proses pemeriksaan

suatu sengketa  Tata Usaha Negara yang sedang berjalan, bergabung

dengan tergugat sebagai tergugat II intervensi. Sifat khusus dari

intervensi ini adalah karena ikut sertanya pihak ketiga dalam sengketa

yang sedang berjalan tersebut adalah perintah hakim,  guna

mempermudah penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

-          Tussenkomst

      Dalam hal ini pihak ketiga dengan kemauan sendiri dapat

mengajukan   permohonan kepada pengadilan untuk ikut serta dalam

proses pemeriksaan  sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan,

guna mempertahankan atau  membela hak dan kepentingan sendiri, agar

ia jangan sampai dirugikan oleh  putusan pengadilan. jika permohonan ini

dikabulkan, pihak ketiga tersebut   berkedudukan sebagai penggugat

intervensi, sebagai pihak yang mandiri dalam  proses pemeriksaan

sengketa tersebut dan disebut intervenient.

-          Voeging

      Dalam hal ini ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan

sengketa Tata   Usaha Negara yang sedang berjalan adalah permintaan

salah satu pihak yang   bersengketa, yaitu tergugat dan penggugat.

Permohonan diajukan oleh pihak yang  berkepentingan kepada

pengadilan agar pihak ketiga yang dimaksud agar dapat   diikut sertakan

dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang  sedang

berjalan, untuk bergabung dengan pihak pemohon guna

memperkuat  posisi hukum pihak yang memohon.

4. Hapertun apakah memungkinkan adanya diajukan gugatan rekopensi ?

Jawab :

            Dalam Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya

gugat balik atau   gugat rekovensi, atau dengan kata lain seorang pejabat

Tata Usaha Negara yang   merasa dirugikan baik moril maupun materiil

karena adanya gugatan dari warga    masyarakat atau badan hukum

perdata, tidak dapat mengajukan gugat balik atau   gugat rekovensi, hal

ini disebabkan karena sengketa Tata Usaha Negara tersebut  adalah

berkenaan dengan masalah sah atau tidaknua suatu Keputusan Tata

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara.

 

 

 5.  Apa yang dimaksud dengan Eksepsi dan tentang apa saja yang dapat

diajukan ?

Jawab :

-          Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok

perkara. Suatu eksepsi di susun dan di ajukan berdasarkan kepada

gugatan yang di buat oleh penggugat dengan mencari kelemahan

kelemahan atau hal hal lain di luar gugatan yang ada hubunganya dengan

gugatan yasng di maksud. Yang dapat menjadi alasan menolak atau tidak

di terimanya gugatan tersebut.

-          Macam-macam eksepsi :

a.       Eksepsi kompetensi absolut

      Yaitu  eksepsi yang dapat atau tidak ada pihak – pihak yang

mengajukan dan kebetulan hakim mengetahui tentang hal itu, karena

jabatannya, hakim berhak  menyatakan bahwa pengadilan tidak

berwenang memeriksa dan memutus  sengketa yang bersangkutan.

b.      Eksepsi kompetensi relatif

      Yaitu eksepsi yang dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas

pokok  

 sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa

diputus,   eksepsi kompetensi relatif dapat disebut juga dengan distribusi

kekuasaan  menyangkut masalah pembagian kekuasaan antara badan –

badan pengadilan dari  tiap jenis pengadilan.

c.       Eksepsi prosesual

      Yaitu eksepsi yang tidak termasuk dalam mengadili, antara lain :

*        Eksepsi nebis in idem

Bahwa perkara yang sama telah pernah diputus dan putusan tersebut

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sengketa yang

bersangkutan sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara lain

atau masih dalam proses banding atau kasasi atau eksepsi yang

menyatakan salah satu pihak tidak mempunyai kualifikasi untuk

bertindak.

d.      Eksepsi materiil

      Yaitu eksepsi yang didasarkan pada hukum materiil, dapat berupa :

*      Eksepsi declatoir

Yaitu eksepsi yang mengenai tuntutannya yang diajukan dalam gugatan

sebenarnya telah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

1.      Eksepsi tentang kekhusussan surat kuasa istimewa :

-          Disebutkan para pihak ( nama , alamat, dll ),

-          Diajukan diajukan ke Pengadilan mana,

-          Perihal apa,

-          Memakai kertas,

-          Materai, dan di tulis tanggal, bulan, dan tahunnya di kertas materai

tersebut,

-          Ditanda tangani

-          Stempel

2.      Eksepsi tentang tentang penggunaan materai diatur dalam UU NO.

13Tahun 1985, dan Peraturan Menteri Keuangan.

*       Eksepsi prematur:

Yaitu digugat belum pada waktunya

e.       Eksepsi kadarluwarsa:

      Yaitu eksepsi yang diajukan telah lampau waktu atau lewat waktu

yang      ditetapkan ( kadarluwarsa ).

f.       Eksepsi yang dilihat apakah gugatan ini memenuhi aturan hukum

atau tidak , sesuai dengan dasar hukumnya : ada hubungan hukum antara

penggugat dan obyek gugatan ( putusan Tata Usaha Negara ).

g.      Eksepsi yang gugatannya harus berhubungan dengan petitum yang

harus berdasarkan dengan posita.

h.      Eksepsi obcuurlibe:

      Yaitu eksepsi yang dakwaannya ngawur atau kabur atau tidak jelas.

i.       Eksepsi atau gugatan yang bertentangan dengan hukum yang

berlaku dan asas kepatutan dan melanggar hak asasi manusia.

 

6.         Uraikan jalannya proses pemeriksaan sengketa atau gugatan !

1.      Proses pemeriksaan sengketa :

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kekhusussan dalam memeriksa

sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

A.    Pemeriksaan Pendahuluan :

a)    Rapat Permusyawaratan ( Pasal 62 UUPTUN )

Yaitu disebut dengan Dismissel process, atau tahap penyaringan. Ketua

Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang

dilengkapi dengan pertimbangan – pertimbangan bahwa gugatan yang

diajukan itu dinyatakan tidak diterima tau tidak mendasar, yaitu dalam

hal :

-          Pokok gugatan tersebut nyata – nyata tidak termasuk kedalam

wewenang peradilan.

-          Syarat – syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56

tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan

diperingatkan.

-          Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan – alasan yang

layak.

-          Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi

oleh keputusan  Tata Usaha Negara yang digugat.

-          Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat

waktunya ( pasal 62 ayat ( 1 )).

Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai hal ini

diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan

ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak ( dengan surat tercata

oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ) untuk

mendengarkannya.

b)       Rapat persiapan

Mengenai pemeriksaan persiapan ini diatur dalam pasal 63 Undang –

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

1)      Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib

mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang

kurang jelas.

2)      Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

( 1 ) :

-          Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki

gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka

waktu 30 hari.

-          Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang bersangkutan.

-          Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2

) huruf a, penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim

menyatakan dengan putusan bahwa gugatannya tidak dapat diterima;

-          Terhadap putusan sebagaimana diatur dalam ayat ( 3 ) tidak dapat

digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan yang baru.

B.     Pemeriksaan di tingkat pertama

Pemeriksaan ditingkat pertama pada umumnya dilakukan di Pengadilan

Tata Usaha Negara, kecuali untuk sengketa yang menurut peraturan

perundang – undangan diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya

administratif, maka pemeriksaan ditingkat pertama ini dapat dilakukan

dengan melalui dua cara yaitu :

a)       Pemeriksaan dengan acara biasa

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa pengadilan memeriksa dan

memutus sengketa tata usaha negara dengan suatu majelis yang terdiri

dari tiga orang hakim dan salah seorang diantaranya sebagai hakim ketua

sidang yang bertugas memimpin sidang dan wajib menjaga supaya tata

tertib persidangan tetap ditaati setelah orang dan segala perintahnya

dilaksanakan dengan baik. Apabila pada hari sidang pertama ternyata

penggugat atau kuasanya tidak hadir, maka dilakukanlah pemanggilan

kedua, setelah pemanggilan kedua disampaikan secara patut ternyata

penggugat atau kuasanya tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan, gugatan dinyatakan gugur penggugat berhak

mengajukan gugatannya sekali lagi dengan membayar uang muka biaya

perkara ( pasal 71 UUPTUN ).

Apabila tergugat atau kuasanya berturut – turut dua kali sidang tidak

hadir walaupun dipanggil secara patut atau tidak menanggapi gugatan

tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hakim ketua

sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk hadir dan

menanggapi gugatan. Setelah lewat waktu 2 bulan sejak dikirimkannya

penetapan tersebut, ternyata tidak ada berita, baik dari tergugat maupun

dari atasan tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang

berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa

tanpa hadirnya tergugat ( in absensia). Dalam persidangan in absensia ini

putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan

mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas ( pasal 71 UUPTUN

).

Setelah sidang dibuka oleh hakim ketua sidang, pemeriksaan sengketa

dimulai dengan membacakan gugatan dan surat yang memuat

jawabannya oleh hakim ketua sidang.

Apabila belum ada jawaban dari tergugat, maka pihak tergugat diberi

kesempatan untuk mengajukan jawaban secara langsung.

Selanjutnya hakim ketua sidang memberi kesempatan kedua belah pihak

untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan masing – masing ( pasal

74 UUPTUN ). Dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara

perubahan gugatan dan jawaban gugatan masih dapat dilakukan sampai

dengan replik dan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup dan

tidak merugikan pihak lawan.

b)       Pemeriksaan dengan acara cepat

Dalam ada hal kepentingan penggugat yang cukup mendesak,penggugat

dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya pemeriksaan

sengketa di percepat baik proses pemeriksaan dan keputusannya.

Kepentingan yang cukup mendesak ini dapat mengyimpulkan alasan -

alasan penggugat yang dikemukakan dalam permohonannnya ( pasal 98

UUPTUN ).

2.      Proses  gugatan perkara Tata Usaha Negara :

a.       Pada sidang pertama ( pembacaan gugatan ) :

*        Apabila kedua belah pihak ( penggugat dan tergugat ) hadir , “ tidak

perlu membacakan isi gugatan cukup menganggap tergugat sudah

memahami atau mengerti. Setelah itu meminta tergugat memberikan

jawaban atas gugatan, ( apabila tergugat belum membuat jawaban, maka

hakim ketua sidang akan memberikan waktu 1 minggu ).

*        Apabila tergugat sudah mempunyai jawaban , maka jawaban

tersebut tidak hanya menjawab pokok – pokok perkara tetapi harus ada

eksepsinya.

*        Setelah itu sidang replik ;

Yaitu sangkalan terhadap dalil – dalil tergugat :

1.      Mempertahankan atau mendukung dalil – dalil gugatan.

2.      Membatah dalil – dalil jawaban.

*       Tanggapan terhadap replik yaitu duplik ialah sangkalan atau

sanggahan dari dalil – dalil replik :

1.      Membantah dalil – dalil replik dengan menguatkan dalil – dalil duplik.

*       Setelah itu sidang selanjutnya yaitu sidang pembuktian dari

penggugat ;

a.       Surat – surat ( lembaran – lembaran kertas surat ) atau dokumen

baik berupa obyek atau tambahan yang berkaitan atau yang mendukung

obyek yang akan menjadi bukti.

b.      Berupa fotokopyan dan diberi materai

( dicocokkan bukti yang telah di fotokopy dengan  bukti yang asli ).

c.       Saksi yang melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri.

d.      Ahli atau keterangan ahli : hanya mendasarkan pada keahlianya.

( keterangan ahli tidak mengikat hakim )

e.       Pengakuan para pihak

f.       Pengetahuan hakim

*        Kesimpulan yaitu segala proses dari awal pemeriksaan di

persidangan sampai akhir pemeriksaan mengenai pembuktian.

-        Sidang hakim membuat putusan

-       Menang / kalah.

-       Bagi yang kalah dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara.

 7.   Sebutkan ada berapa alat pembuktian ? apa saja jenisnya dan

jelaskan surat,ahli,pengakuan makna dalam bukti-bukti tersebut !

Jawab :

Beberapa alat pembuktian :

a.       Surat – surat ( lembaran – lembaran kertas surat ) atau dokumen

baik berupa obyek atau tambahan yang berkaitan atau yang mendukung

obyek yang akan menjadi bukti.

b.      Berupa fotokopyan dan diberi materai

( dicocokkan bukti yang telah di fotokopy dengan  bukti yang asli ).

c.       Saksi yang melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri.

d.      Ahli atau keterangan ahli : hanya mendasarkan pada keahlianya.

( keterangan ahli tidak mengikat hakim )

e.       Pengakuan para pihak

f.       Pengetahuan hakim

Yaitu hak yang olehnya diketahui dan diyakini kebenaran

 

8.   Apa yang dibuat dalam kesimpulan para pihak ?

Jawab :

-          Kesimpulan yaitu segala proses dari awal pemeriksaan di

persidangan sampai akhir pemeriksaan mengenai pembuktian yang di

tuliskan atau dicatat di kertas.

                     

9.  Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif,jelaskan apa yang

dimaksud dengan asas keaktifan hakim !

Jawab :

-    Asas keaktifan hakim ( dominus litis ). Keaktifan hakim dimaksudkan

untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang .

-    Pasal 58 UUPTUN :

“ Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah

pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan,

sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa “.

-   Pasal 63 aya ( 1 ) UUPTUN :

“ Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib

mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang

kurang jelas “

-   Pasal 63 ayat ( 2 ) UUPTUN :

“ Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )

Hakim :

a.  Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan

dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30

hari.

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang bersangkutan. “

 

-    Pasal 80 UUPTUN :

“ Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di

dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa

mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka

dalam sengketa “.

-   Pasal 85 UUPTUN :

“ Untuk kepentingan pemeriksaan apabila Hakim Ketua Sidang

memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat

yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang

menyimpann surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang

sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa “.

 

               II.            Pemeriksaan Dengan Acara Cepat dan

Acara Singkat

 

 1.  Apa yang dimaksud pemeriksaan dengan acara cepat ? Uraikan tata

caranya atau proses pemeriksaannya !

Jawab :

- ) Pemeriksaan dengan acara cepat

Dalam ada hal kepentingan penggugat yang cukup mendesak, penggugat

dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya pemeriksaan

sengketa di percepat baik proses pemeriksaan dan keputusannya.

Kepentingan yang cukup mendesak ini dapat menyimpulkan alasan -

alasan penggugat yang dikemukakan dalam permohonannnya ( pasal 98

UUPTUN ).

Apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Ketua Pengadilan dalam

jangka waktu 14 hari mengeluarkan penetapan berisi dikabulkannya

permohonan tersebut.

Pemeriksaan dengan acara cepat diperiksa dan diputus oleh hakim,

tinggal dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya

penetapan tersebut menentukan hari dan tempat sidang dan tidak harus

melalui acara pemeriksaan persiapan.

Sedangkan jawab – menjawab pembuktian dan bagi para pihak hanya

dibatasi masing – masing pihak tidak melebihi 14 hari.

 2. Apa yang dimaksud pemeriksaan dengan acara singkat ? Uraikan atau

jelaskan tata caranya !

Jawab :

- ) Pemeriksaan dengan acara biasa

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa pengadilan memeriksa dan

memutus sengketa tata usaha negara dengan suatu majelis yang terdiri

dari tiga orang hakim dan salah seorang diantaranya sebagai hakim ketua

sidang yang bertugas memimpin sidang dan wajib menjaga supaya tata

tertib persidangan tetap ditaati setelah orang dan segala perintahnya

dilaksanakan dengan baik. Apabila pada hari sidang pertama ternyata

penggugat atau kuasanya tidak hadir, maka dilakukanlah pemanggilan

kedua, setelah pemanggilan kedua disampaikan secara patut ternyata

penggugat atau kuasanya tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan, gugatan dinyatakan gugur penggugat berhak

mengajukan gugatannya sekali lagi dengan membayar uang muka biaya

perkara ( pasal 71 UUPTUN ).

Apabila tergugat atau kuasanya berturut – turut dua kali sidang tidak

hadir walaupun dipanggil secara patut atau tidak menanggapi gugatan

tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hakim ketua

sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk hadir dan

menanggapi gugatan. Setelah lewat waktu 2 bulan sejak dikirimkannya

penetapan tersebut, ternyata tidak ada berita, baik dari tergugat maupun

dari atasan tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang

berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa

tanpa hadirnya tergugat ( in absensia). Dalam persidangan in absensia ini

putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan

mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas ( pasal 71 UUPTUN

).

Setelah sidang dibuka oleh hakim ketua sidang, pemeriksaan sengketa

dimulai dengan membacakan gugatan dan surat yang memuat

jawabannya oleh hakim ketua sidang.

Apabila belum ada jawaban dari tergugat, maka pihak tergugat diberi

kesempatan untuk mengajukan jawaban secara langsung.

Selanjutnya hakim ketua sidang memberi kesempatan kedua belah pihak

untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan masing – masing ( pasal

74 UUPTUN ). Dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara

perubahan gugatan dan jawaban gugatan masih dapat dilakukan sampai

dengan replik dan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup dan

tidak merugikan pihak lawan.

 

           III.            Putusan

 

 1.Bagaimana proses memutuskan sengketa tun oleh majelis hakim ?

Jawab :

a.       Datang ke ke panitera Pengadilan Tata Usaha Negara mendaftarkan

gugatan, setelah itu mendapat 1 ( satu ) salinan No. Registrasi, menunggu

panggilan sidang pertama.

b.      Sidang pertama atau dismissel proses ( Pasal 62 UUPTUN ) ;

c.       Sidang pemeriksaan persiapan ( Pasal 63 UUPTUN ) ;

d.      Pemeriksaan dalam sidang ( Pasal 68 UUPTUN dan Pasal 98 UUPTUN

) ;

e.       Setelah selesai seluruh rangkaian proses pemeriksaan sengketa

Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Sidang pemeriksaan sengketa Tata

Usaha Negara memberikan kesempatan kepada pihak – pihak untuk

menyampaikan kesimpulannya masing – masing.

f.       Sesudah itu Hakim Ketua Sidang menunda sidang untuk

memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk bermusyawarah

dalam ruang tertutup guna mempertimbangkan putusannya. Dalam

musyawarah yang dipimpin Hakim Ketua Sidang putusan merupakan hasil

permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh –

sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan dapat diambil dengan

suara terbanyak dan apabila dalam permusyawarahan tersebut tidak juga

diperoleh putusan melaui suara terbanyak, maka suara Hakim Ketua

Sidang yang akan menentukan ( Pasal 97 UUPTUN ).

                  

2. Jelaskan elemen-elemen yang harus ada dalam putusan tun !

Jawab :

-          Elemen – elemen yang harus ada dalam putusan Tata Usaha

Negara :

·         Pasal 108 UUPTUN :

Ayat ( 1 ) :

“ Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka

untuk  umum “.

Ayat ( 2 ) :

“ Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu

Putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang

salainan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang

bersangkutan “.

·         Pasal 109 ayat ( 1 ) UUPTUN :

a.       Kepala Putusan yang berbunyi :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

b.      Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat

kedudukan para pihak yang bersengketa ;

c.       Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas ;

d.      Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang

terjadi dalam persidangan sengketa itu diperiksa ;

e.       Alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;

f.       Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara ;

g.      Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama panitera,

serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

                  

3.  Apa akibat tidak dipenuhinya elemen-elemen yang harus ada dalam

putusan Tun ?

Jawab :

-   Apabila elemen – elemen yang yang harus ada dalam putusan Tata

Usaha Negara , yang terdapat dalam :

a.   Berdasarkan Pasal 108 AYAT ( 3 )

 “  Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat  ( 1 )   berakibat Putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai

keuatan hukum.

b.  Berdasarkan pasal 109 ayat ( 2 ) :

      “ Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.”

 

        

   IV.  Upaya Hukum Dalam Pengadilan Tun

 

 1.  Ada berapa upaya hukum ?

Jawab :

Upaya hukum ada 2 ( dua ), antara lain :

1.      Upaya hukum biasa, yang terdiri dari :

a.       Perlawanan terhadap dissmisal proses ( Pasal 62 Ayat ( 3 ) Undang

– Undang No. 5 Tahun 1986 ).

b.      Banding ( Pasal 122 sampai dengan Pasal 130 Undang – Undang No.

5 Tahun 1986 ).

c.       Kasasi ( Pasal 131 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 ).

2.      Upaya hukum luar biasa, yang terdiri dari :

a.       Peninjauan kembali.

b.      Kasasi demi kepentingan hukum.

 

 

 2.  Apakah upaya hukum Banding itu ?

Jawab :

-   Pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak

yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama

diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Jadi secara yuridis

formal,undang-undang memberi upaya kepada pihak yang

berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan

peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding.

3.  Apa yang harus dilakukan oleh pemohon banding atau pembanding ?

Jawab :

-   Penerimaan permohonan banding dialukan atas alasan permintaan

memenuhi persyaratan undang-undang. Permohonan banding yang

memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 233 ayat(2) sebagai berikut:

a.  Permohonan diajukan atau disampaikan kepada panitera Pengadilan

Negeri yang memutus perkara tersebut.Sekalipun permintaan banding

diajuka ke Pengadilan Tinggi, namun permohonan dilakukan oleh

pemohon melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara,

tidak dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi

b.      Permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta

banding

c.       Permintaan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

-        Yang berhak mengajukan permohonan banding yaitu:

a.       terdakwa, atau

b.       orang yang khusus dikuasakan terdakwa, atau

c.       penuntut umum, atau

d.      terdakwa dengan penuntut umum sekaligus sama-sama

mengajukan banding.

 

4. Apa yang harus dilakukan oleh termohon banding atau terbanding ?

Jawab :

Kewajiban termohon banding atau terbanding membuat kontra memori

banding. Kontra memori banding adalah dalil-dalil yang berisi sangkalan,

perlawanan, atau bantahan terhadap dalil dalil memori banding.

Isi kontra memori banding

-          Bantahan dalil-dalil memori banding dengan menyatakan antara

lain: bahwa terbanding mendukung putusan yang di mohonkan banding.

-          Dalil-dalil keberadaan dalam memori banding adalah merupakan

pengulangan dari hal-hal atau fakta hukum yang terungkap dipersidangan

dan telah dipertimbangkan oleh majelis dengan cermat menurut

kepentingan hukum.

-          Meminta permohonan banding ditolak dan menguatkan putusan

yang dibanding dan menolak permohonan ba

  5. Apakah upaya hukum kasasi ?jelaskan tata cara mengajukan kasasi !

Jawab :

-   Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun

kepada penuntut umum. Tergantung kepada mereka untuk

mempergunakan hak terrsebut. Seandainya mereka dapat menerima

putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila

keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

-  Tata cara mengajukan kasasi :

Permohonan kasasi diajukan oleh pihak yang bersengketa atau wakilnya

yang khusus dikuasakan untuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang

telah diperikasa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

( Pasal 44 UUMA ).

-          Alasan – alasan yang dapat dipergunakan daam permohonan

kasasi adalah ( pasal 30 UUMA ) :

1.      Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang atau telah

melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus

sengketa yang bersangkutan.

2.      Pengadilan telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah

melanggar hukum yang berlaku.

3.      Pengadilan lalai dalam memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang – undangan, yang mengancam kelalaian itu

dengan pembatalan putusan yang bersangkutan.

-   Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui

panitera.

-   Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan –

alasan, dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari, setelah itu

permohonan tersebut dicatat dalam buku daftar, selanjutnya panitera

akan memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan

menyampaikannya pada pihak lawan dalam waktu selambat – lambatnya

30 ( tiga puluh ) hari.

-          Pihak lawan setelah menerima salinan memori kasasi dari panitera,

membuat surat jawaban atas memoeri kasasi , dan diberikan ke panitera

dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal penerimaan

memori kasasi tersebut ( Pasal 47 UUMA ).

-          Setelah panitera menerima memori kasasi dan jawaban terhadap

memori kasasi tersebut, panitera mengirimkan permohonan kasasi,

memori kasasi, dan  jawaban atas memori kasasi, serta berkas sengketa

ke Mahkamah Agung dalam waktu selambat lambatnya 30 ( tiga puluh )

hari.

-          Setelah permohonan kasasi beserta berkasnya diterima oleh

Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam

buku daftar dengan nomor urut menurut tanggal penerimaannya,

membuat catatan singkat tentang isinya dan melaporkannya pada

Mahkamah Agung.

-          Pemeriksaan ditingkat kasasi dilakukan hanya berdasarkan surat –

surat, hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung dapat mendengar

sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan Tata

Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang

memutus  sengketa tersebut untuk men dengar kembali para pihak atau

para saksi ( Pasal 50 UUMA ).

-   Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan

alasan Pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut telah

salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku atau lalai

memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang –

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus

sendiri sengketa yang dimohonkan kasasi tersebut ( Pasal 51 UUMA ).

-  Salinan putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa yang dimohon

kasasi tersebut dikirimkan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa dan

memutus sengketa tersebut pada tingkat pertama, dan oleh Pengadilan

tingkat pertama tersebut diberitahukan kepada para pihak yang

bersengketa selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan

dan berkas sengketa diterima kembali oleh Pengadilan tingkat pertama

tersebut ( pasal 53 UUMA ).

 6. Apa yang dilakukan oleh pemohon kasasi ?

Yang harus dilakukan oleh pemohon kasasi yaitu :

a.       Permohonan kasasi diajukan oleh pihak yang bersengketa atau

wakilnya yang khusus dikuasakan untuk dalam sengketa Tata Usaha

Negara yang telah diperikasa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara ( Pasal 44 UUMA ).

b.      Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui

panitera.

c.       Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan

– alasan, dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari, setelah itu

permohonan tersebut dicatat dalam buku daftar, selanjutnya panitera

akan memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan

menyampaikannya pada pihak lawan dalam waktu selambat – lambatnya

30 ( tiga puluh ) hari.

 

7. Apa yang harus dilakukan oleh termohon kasasi ?

Yang harus dilakukan oleh termohon kasasi yaitu :

Pihak termohon kasasi, setelah menerima salinan memori kasasi dari

panitera, membuat surat jawaban atas memoeri kasasi , dan diberikan ke

panitera dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal

penerimaan memori kasasi tersebut ( Pasal 47 UUMA ).

 8.  Upaya Hukum luar biasa peninjauan kembali :

a.     sebutkan alasan PK !

b.     berapa lama tenggang waktu untuk mengajukan PK dari masing-

masing enam macam alasan tersebut ?

Jawab :

Menurut pasal 67 :

1)    a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu

muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau

didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan

palsu;

2)      b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang

bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

ditemukan;

3)      c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih

dari pada yang dituntut;

4)      d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus

tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

5)      e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang

sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama

tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang

lain;

6)      f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim

atau suatu kekeliruan yang nyata.

 

Berapa lama tenggang waktu untuk mengajukan peninjauan kembali dari

masing – masing alasan tersebut ?

Jawab :

Menurut pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang

didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah

180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu

muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum

tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari

serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh

kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang

berperkara;

d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan

bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah

diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

          

  V.   EKSEKUSI

 

1. Apa yang dimaksud dengan eksekusi ?

Jawab :

-     Pengertian eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang telah

mempunyai kekuatan   hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tidak

dapat diubah lagi melalui suatu       upaya hukum ( Pasal 115 UUPTUN ).

2.   Bagaimana tata cara mengajukan permohonan eksekusi ?

Jawab :

-      tata cara mengajukan permohonan eksekusi :

1.   Penyampaian salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan yang

mengadilinya pada tingkat pertama kepada para pihak dengan surat

tercatat selambat – lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari.

2.   Setelah 4 ( empat ) bulan sejak salinan putusan Pengadilan tersebut

dikirimkan  kepada tegugat tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat ( 9 ) huruf a, yaitu mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum lagi.

3.   Sesudah 3 ( tiga ) bulan sejak putusan Pengadilan tersebut

diberitahukan kepada tergugat ternyata kewajiban tersebut tidak

dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan yang besangkutan agar Ketua Pengadilan

memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan

tersebut.

4.   sesudah tergugat diperintahkan oleh Ketua Pengadilan untuk

melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, ternyata tidak mau

melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, ternyata tidak

mau  melaksanakan, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada

instansi atasan tergugat menurut jenjang jabatan.

5.    Dua bulan sesudah instansi tersebut menerima pemberitahuan dari

Ketua Pengadilan, harus telah memerintahkan kepada Pejabat

bawahannya ( tergugat ) untuk melaksanakan putusan pengadilan

tersebut. ( Pasal 116 UUPTUN ).

6.   Sesudah melibatkan instansi atasan dari tergugat, ternyata putusan

Pengadilan tersebut belum bisa dilaksanakan, maka dalam hal ini

terpaksa adanya campur tangan dari Presiden sebagai Kepala

Pemerintahan. Apabila kegagalan pelaksanaan putusan Pengadilan

tersebut disebabkan karena instansi atasan dari tergugat setelah lewat

waktu 2 ( dua ) bulan tetap tidak memerintahkan Pejabat bawahannya

( tergugat ) untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, maka

Ketua Pengadilan yang besangkutan mengajukan hal ini kepada Presiden.

7.   Apabila tidak juga dilaksanakan juga maka dapat dikorankan

3.  Bagaimana tatacara ketua pengadilan melaksanakan atau eksekusi

putusan pengadilan ?

Jawab :

-    Tata cara Ketua Pengadilan melaksanakan eksekusi putusan

Pengadilan :

1.      Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk

penyampaian salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, kepada para pihak dengan surat tercatat selambat

– lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari.

2.      Ketua Pengadilan  memrintahkan kepada Panitera untuk

mengirimkan Putusan Pengadilan tersebut kepada tergugat apabila

setelah 4 ( empat ) bulan tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana

yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat ( 9) huruf a.

3.      Apaila setelah 3 ( tiga ) bulan setelah putusan Pengadilan tersebut

diberitahukan kepada tergugat tetapi tergugat tidak juga melaksanakan,

maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan akan memerintahkan trgugat

untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

4.      Ketua Pengadilan akan mengajukan kepada instansi atasan tergugat

menurut jenjang jabatannya.

5.      Apabila masih juga belum dilaksanakan putusan Pengadilan tersebut

oleh tergugat, setelah diajukan kepada instansi atasan tergugat, maka

Ketua Pengadilan akan mengajukan hal ini kepada Presiden.

 

  4.   Bagaimana apabila pejabat TUN tidak melaksanakan putusan

pengadilan ?

Jawab :

 a.       Apabilla Sesudah 3 ( tiga ) bulan sejak putusan Pengadilan tersebut

diberitahukan kepada tergugat ternyata kewajiban tersebut tidak

dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan yang besangkutan agar Ketua Pengadilan

memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan

tersebut.

b.      Sesudah tergugat diperintahkan oleh Ketua Pengadilan untuk

melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, ternyata tidak mau

melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, ternyata tidak

mau melaksanakan, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada

instansi atasan tergugat menurut jenjang jabatan.

c.       Dua bulan sesudah instansi tersebut menerima pemberitahuan dari

Ketua Pengadilan, harus telah memerintahkan kepada Pejabat

bawahannya ( tergugat ) untuk melaksanakan putusan pengadilan

tersebut. ( Pasal 116 UUPTUN ).

d.      Sesudah melibatkan instansi atasan dari tergugat, ternyata putusan

Pengadilan tersebut belum bisa dilaksanakan, maka dalam hal ini

terpaksa adanya campur tangan dari Presiden sebagai Kepala

Pemerintahan. Apabila kegagalan pelaksanaan putusan Pengadilan

tersebut disebabkan karena instansi atasan dari tergugat setelah lewat

waktu 2 ( dua ) bulan tetap tidak memerintahkan Pejabat bawahannya

( tergugat ) untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut, maka

Ketua Pengadilan yang besangkutan mengajukan hal ini kepada Presiden.

e.  Apabila tidak juga dilaksanakan juga maka dapat dikorankan.

5.   Bagaimana eksekusi pembayaran ganti rugi ?

Jawab :

-  Dalam hal putusan Pengadilan berisi kewajiban membayar ganti rugi, 3

( tiga ) hari sesudah putusan memperoleh kekuasaan hukum tetap,

salinan putusan tersebut dikirimkan kepada penggugat dan tergugat,

dalam waktu yang sama salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban ganti

rugi tersebut.

-    Menurut pasal 120 ayat ( 3 ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,

besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat ( 10 ) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah ( Pasal 120 UUPTUN ).

-    Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang ganti rugi ini adalah

Peraturan        Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, :

“ pemerintah menetapkan besarnya ganti rugi yang dapat diberikan,

paling kecil Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ), dan paling

besar Rp. 5.000.000,-  ( lima juta rupiah ).

Ganti rugi yang dibebankan kepada Badan – badan Tata Usaha Negara

Pusat, dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

sedangkan ganti rugi yang dibebankan kepada Badan – badan Tata Usaha

Daerah ( APBD ). Tata cara pembayaran ganti rugi yang dibayar melalui

APBN lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan tata cara

pembayaran ganti rugi yang dibayar melalui APBD, lebih lanjut akan

diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

 

 

 6.   Bagaimana eksekusi rehabilitasi ?

Jawab :

-   Dalam suatu sengketa kepegawaian gugatan dikabulkan dengan

disertai memberikan rehabilitasi, maka dalam waktu 3 ( tiga ) hari, salinan

putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

dikirimkan kepada penggugat dan tergugat, dan salinan putusan

tersebuut dikirimkan ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang akan

melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 ( tiga ) hari setelah

putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

-    Rehabilitasi ini diberikan dengan tujuan untuk memulihkan hak

penggugat dalam     kemampuan, harkat dan martabatnya sebagai

Pegawai Negeri seperti semula dan dalam hal ini termasuk hak yang

menyangkut suatu jabatan ( Pasal 121 UUPTUN).