perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/117410... · Halaman i Pengembangan pedoman teknis dan prototype SIKLLAJ Angkutan Orang Daftar Isi

Halaman i

Pengembangan pedoman teknis dan prototype SIKLLAJ Angkutan Orang Daftar Isi

PT. Pusparaya Karsa Perdana

Kata Pengantar

Dengan mengucap Puji Syukur atas Rahmat dan berkahNya, kami telah

menyelesaikan Laporan Akhir Studi Pengembangan Pedoman Teknis Dan

Prototype Sikllaj Angkutan Orang, bersama ini kami memenuhi kewajiban untuk

menyampaikan progress pekerjaan, laporan ini merupakan laporan akhir yang

berisikan final secara keseluruhan ruang lingkup pekerjaan yang diharapkan

dalam pekerjaan ini.

Tim Konsultan menyadari laporan ini tentunya masih memiliki kekurangan, untuk

itu saran dan kritik atas isinya kami sangat hargai sebagai masukan dalam

pengembangan dan implementasi SIK LLAJ Angkutan Orang ini.

Jakarta, Nopember 2011


Halaman ii



Daftar Isi

Halaman Kata Pengantar i Daftar Isi ii Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 - 1 1.2 Maksud dan Tujuan 1 - 3 1.3 Lingkup Kegiatan 1 - 3 1.4 System Informasi Yang Diharapan/Output System 1 - 4 1.5 Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan 1 - 6 Bab 2 DASAR TEORI SYSTEM INFORMASI MANAJEMEN 2.1 Pengenalan Sistem Informasi 2 - 1 2.1.1 Data Warehouse/Gudang Data 2 - 2 2.1.2 Pengolahan data Menjadi Informasi 2 - 3 2.1.3 Penyajian Informasi 2 - 3 2.2 Pengertian System Informasi Manajemen 2 - 4 2.3 Karakteristik Sistem Informasi 2 - 5 2.4 Teori Analisis dan Perancangan System 2 - 6 2.5 Teori Struktur Data 2 – 10 2.6 Model-Model Evaluasi System Informasi 2 - 11 Bab 3 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN 3.1 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan 3 - 1 3.1.1 Inventarisasi Sistem Informasi Angkutan

Orang 3 – 3

3.1.2 Inventarisasi Kebijakan Angkutan Orang 3 – 3 3.1.3 Menyusun Program Aplikasi Sistem

Informasi Angkutan Orang 3 - 4

3.1.4 Merumuskan Konsep Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data

3 - 4

3.1.5 Mengevaluasi Implementasi Sistem Informasi Angkutan Orang

3 – 6

3.1.6 Metode Evaluasi 3 – 9 3.1.7 Pemeliharaan dan Optimasi 3 – 9 3.2 Metodologi Pengembangan Aplikasi 3 – 12 3.2.1 Persiapan Proyek 3 – 13 3.2.2 Desain dan Analisis Kebutuhan 3 – 13 3.2.3 Pengembangan Aplikasi 3 – 15 3.2.4 Implementasi Aplikasi 3 - 18 Bab 4 ANALISA REGULASI DAN GAMBARAN EKSISTING SIKLLAJ

BIDANG ANGKUTAN ORANG

4.1 Analisis regulasi UU, PP 4 - 1 4.1.1 Angkutan Orang 4 – 1 4.1.2 Pengembangan Sistem Informasi dan

Komunikasi 4 - 7

Halaman iii



4.2 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 4 - 9 4.2.1 Gambaran Umum Provinsi Selawesi

Selatan 4 – 9

4.2.2 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

4 – 11

4.2.3 Prosedur Sistem Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

4 – 11

4.2.4 Jenis Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang (Tipologi Kendaraan Angkutan Orang)

4 – 15

4.2.5 Peralatan Pendataan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

4 – 15

4.2.6 Petugas Perizinan Kendaraan Angkutan Orang (Struktur Organisasi)

4 – 17

4.2.7 Permasalahan dan Saran 4 – 19 4.3 Dinas Perhubungan Kota Makassar 4 - 19 4.3.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan

Angkutan Orang 4 – 19

4.3.2 Prosedure Sistem Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

4 – 20


4 – 24


4 – 25


4 – 29

4.3.6 Permasalahan dan Saran 4 – 29 4.4 Inas Perhubungan Propinsi Kabupaten Dati Ii Gowa 4 - 30 4.4.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan



4 – 30


4 – 32


4 – 32


4 – 33

4.4.6 Permasalahan dan Saran 4 – 34 4.5 Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah 4 - 34 4.5.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan


4.5.2 Prosedur Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

4 – 35


4 – 41


4 – 42

4.5.5 Petugas Perizinan Kendaraan Angkutan 4 – 43

Halaman iv



Orang (Struktur Organisasi) 4.5.6 Permasalahan dan Saran 4 – 44 4.6 Dinas Perhubungan Kota Semarang 4 - 45 4.6.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan



4 – 45


4 – 47


4 – 47


4 – 48

4.6.6 Permasalahan dan Saran 4 – 49 4.7 Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara 4 - 49 4.7.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan



4 – 50


4 – 52


4 – 52


4 – 53

4.7.6 Permasalahan dan Saran 4 – 54 4.8 Dinas Perhubungan Kota Medan 4 - 54 4.8.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan



4 – 55


4 – 56


4 – 57


4 – 57

4.8.6 Permasalahan dan Saran 4 – 58 4.9 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 4.9.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan



4 – 58


4 – 61

Bab 5 ANALISA KEBUTUHAN SIKLLAJ BIDANG ANGKUTAN

ORANG

Halaman v



5.1 Gambaran Umum Kondisi Eksisting 5 - 1 5.2 Revitalisasi Sistem Perizinan Angkutan Orang 5 - 2 5.3 Kebutuhan SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang 5 - 3 5.3.1 Sistem Input Data 5 – 5 5.3.2 Sistem Komunikasi Data 5 – 6 5.3.3 Sistem Basis Data 5 – 6 5.3.4 Sistem Monitoring data 5 – 6 5.3.5 Konfigurasi Perangkat Keras dan Jaringan 5 – 7 5.3.6 Kebutuhan Personil Dalam Pengelolaan

Sistem 5 – 8

5.4 DFD SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang 5 - 9 5.5 Struktur Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang

Pada Sub Sistem Pengumpulan Data 5 - 11

5.6 Relasi Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Pada Sub Sistem Pengumpulan Data

5 - 14

5.7 Struktur Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Pada Sub Sistem Basis

5 - 15

Bab 6 PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

DAN KOMUNIKASI LLAJ BIDANG ANGKUTAN ORANG

1 Pendahuluan 6 - 1 1.1 Latar Belakang 6 – 1 1.2 Maksut dan Tujuan 6 – 2 1.3 Dasar Hukum 6 – 3 2 Tinjauan Pustaka 6 - 4 2.1 Trayek 6 – 4 2.2 Jaringan Trayek dan Jenis Jaringan

Trayek 6 – 4

2.2.1 Jaringan Trayek 6 – 4 2.2.2 Jenis Jaringan Trayek 6 – 4 2.3 Ketentuan Trayek dan Jaringan Trayek

Angkutan 6 – 5

2.4 Tipologi Trayek 6 – 9 2.5 Pengertian Angkutan Orang dengan

Kendaraan Umum 6 – 10

2.6 Prosedur Sistem Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

6 – 11

2.6.1 Izin Usaha Angkutan 6 – 11 2.6.2 Izin Trayek 6 – 12 2.6.3 Prosedur Izin Trayek 6 – 16 3 Pedoman Perancangan Sistem Informasi dan

Komunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang 6 - 20

3.1 Gambaran Umum 6 – 20 3.2 Perencanaan Sistem Informasi dan

Komunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang Tingkat Input Data (Desktop)

6 – 22

3.3 Perancangan Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang Tingkat Basis Data (Web Bases)

6 – 47

3.3.1 Struktur Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Sub Sistem

6 – 52

Halaman vi



Pengumpulan Data 3.3.1.1 Struktur Data 6 – 52 3.3.1.2 Relasi Tabel 6 – 56 3.3.2 Struktur Data SIKLLAJ Bidang

Angkutan Orang Sub Sistem Basis Data

6 – 57

3.3.3 Rancangan Input, Output dan Antar Muka pada Sub Sistem Pengumpul Data (Desktop)

6 – 57

3.3.3.1 Rancangan Input 6 – 60 3.3.3.2 Rancangan Output 6 – 66 3.3.3.3 Rancangan Antar Muka SIKLLAJ

Angkutan Orang Sistem Desktop 6 – 75

3.3.4 Rancangan Input, Output dan Antar Muka pada Sub Sistem Basis Data (Web Bases)

6 – 57

3.4 Perancangan Kebutuhan Hardware, Software Pendukung dan Koneksi

6 – 85

3.5 Perancangan Sistem Jaringan 6 - 85 3.6 Struktur Organisasi Pengelolaan Sistem

Informasi 6 - 86

3.7 Implementasi Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang

6 - 89

3.7.1 Menerapkan Rencana Implementasi 6 – 89 3.7.2 Kegiatan Implementasi 6 – 89 3.7.3 Pengetesan Sistem 6 – 90 Bab 7 PROTOTYPE SIKLLAJ ANGKUTAN ORANG 7.1 Gambaran Umum 7 - 1 7.2 Instalasi Aplikasi desktop Perizinan dan Trouble

Shooting

7.3 Sub Sistem Pelayanan Perizinan 7 - 1 7.4 Sub Sistem Basis Data Publik 7 - 25 7.5 Sub Sistem Basis Data Internal 7 - 33 Bab 7 PENUTUP 8.1 Kendala Penerapan Sikllaj Angkutan Orang 8 - 1 8.2 Rekomendasi Penerapan Sikllaj Angkutan Orang 8 - 1

Halaman 1 - 1

Laporan Akhir Penyusunan Pedoman Teknis dan Prototipe SIK LLAJ Angkutan Orang


Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

A. Dasar Hukum

Landasan hukum pengawasan dan pengoperasian jembatan timbang

adalah sebagai berikut :

· UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan · UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional · UU No. 14 Tahun 2008 tetang keterbukaan informasi public · PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah · PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

· KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

· KM No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum

· Dirjendat No. SK.674/AJ.003/DRJD/2001 tanggal 27 Juli 2000 tentang Hasil Evaluasi Jumlah Bus AKAP

Kami tidak menjelaskan secara detail bab atau pasal yang mengatur

permasalahan yang sedang dibahas dalam pekerjaan ini.

B. Gambaran Umum

Perkembangan dan pembangunan ekonomi yang meningkat pesat di

Indonesia secara langsung akan meningkatkan kebutuhan transportasi.

Salah satu kebutuhan transportasi yang perlu dikaji dan telah

mendapat perhatian yang serius adalah angkutan orang, sampai-

sampai penanganan ini membutuhkan sistem dan teknologi yang

memadai. Dewasa ini dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai

dibidang Teknologi Informasi(TI) telah menjadi bagian tak terpisahkan

dari kehidupan sehari-hari. TI tidak hanya membantu proses otomasi

dan manajemen informasi, tetapi memungkinkan terjadinya aktivitas,

Halaman 1 - 2



fasilitas atau cara kerja baru yang tidak mungkin terjadi sebelumnya.

Dengan kata lain, TI telah menjadi enabler dari suatu kegiatan dan

pelayanan suatu organisasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi,

elektronik trading dan jasa perbankan adalah beberapa contoh kasus

dari peran teknologi informasi sebagai enabler dari suatu aktivitas

ekonomi.

Namun demikian, kunci keberhasilan penerapan TI di lingkungan

Ditjen Perhubungan Darat tetap terletak pada wawasan dan

kemampuan para pengelola (SDM) baik di tingkat pengambil kebijakan

ataupun di tingkat operasional tentang teknologi informasi dan

manfaatnya untuk mendukung kegiatan pembangunan sektor

perhubungan darat.

Akibat dari berbagai keterbatasan yang ada, Teknologi Sistem

Informasi (TSI) yang digunakan saat ini di lingkungan Ditjen

Perhubungan Darat masih belum dikembangkan secara maksimal.

Namun di saat yang bersamaan perkembangan pemanfaatan teknologi

oleh berbagai pihak yang terlibat di sub sektor transportasi darat

seperti pengusaha dan pengguna sarana transportasi telah mulai

memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam membantu mereka

menjalankan aktivitasnya masing-masing. Kondisi ini menuntut

dilakukannya pembenahan teknologi di lingkungan Perhubungan Darat

agar dapat menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat

luas.

Seiring dengan semakin kompleksnya tugas dalam membantu

pelaksanaan tugas-tugas di sub sektor perhubungan darat yang

semakin banyak dan kompleks disamping itu adanya otonomi daerah

yang semakin berkembang. Hal-hal tersebut memerlukan alat bantu

yang mampu mengatasi kendala jarak dan waktu yang akan timbul,

dan meminimalkan peluang terjadinya kesalahan dalam koordinasi

Halaman 1 - 3



serta memudahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas di sub sektor

perhubungan darat.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam KM 43 tahun 2005 tentang

struktur organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Ditjen

Perhubungan Darat mempunyai tugas selaku pembina transportasi

darat dipusat dan di daerah yang dijabarkan di dalam berbagai

kebijakan teknis dan administratif.

Guna mendukung pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan angkutan

orang yang ada saat ini dipandang perlu untuk dikembangkan suatu

pedoman teknis dan prototype SIKLLAJ bidang angkutan orang yang

terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat yang user friendly.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pekerjaan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam perumusan

kebijakan transportasi darat.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

· Terbangunnya Prototipe Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ

bidang Perlengkapan Orang yang berbasis jaringan dan user

friendly.

· Tersediannya pedoman teknis pengembangan Sistem Informasi dan

Komunikasi LLAJ bidang Angkutan Orang.

1.3 Lingkup Kegiatan

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah melakukan penyusunan pedoman

teknis dan prototipe SIK LLAJ angkutan orang.

B. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan konsultan adalah :

Halaman 1 - 4



· Melakukan survai pengumpulan data dan kajian literatur mengenai

Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang angkutan orang yang

ada saat ini.

· Melakukan survai, identifikasi dan perbandingan dengan sistim

informasi dan komunikasi lain terhadap kebutuhan dan

kemampuan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang

angkutan orang yang ada di Kab/Kota, Propinsi dan Nasional.

· Menyusun kajian kebutuhan pengembangan Sistem Informasi dan

Komunikasi LLAJ bidang angkutan orang.

· Melakukan identifikasi dan analisis hambatan dalam pelaksanaan

pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang

angkutan orang.

· Membangun Prototipe Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ

bidang angkutan orang yang terdiri atas modul administrasi, dan

modul operasional.

· Melakukan ujicoba, perbaikan dan implementasi Sistem Informasi

dan Komunikasi LLAJ bidang angkutan orang yang terpadu dengan

Sistem Informasi dan Komunikasi lain yang ada di lingkungan

Perhubungan Darat.

· Menyusun paduan/petunjuk teknis pengunaan Sistem Informasi dan


· Merumuskan kebutuhan pengadaan software, hardware dan

brainware yang sesuai standar bagi Sistem Informasi dan


· Menyusun pedoman teknis pengembangan Sistem Informasi dan


1.4 System Informasi Yang Diharapan/Output System

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah terbangunnya sebuah sistem

informasi angkutan orang yang handal untuk mendukung TUPOKSI dari

Direktorat LLAJ.

Halaman 1 - 5



Sistem Informasi Angkutan Orang yang dibangun harus dapat

berfungsi sebagai pengumpul, pengolah dan penyaji informasi

mengenai kondisi semua jenis angkutan orang yang ada,

berkaitan dengan upaya peningkatan, pemeliharaan, pencegahan

dan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas

layanan perijinan dan layanan terhadap konsumen.

Ditinjau dari aspek kegunaan, Sistem Informasi ini harus

memiliki 2 level kegunaan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu

policy level dan service level. Pada policy level berada pada

tataran pemegang otoritas kebijakan, dalam hal ini adalah

Direktorat LLAJ. Sedangkan Sistem Informasi pada service level

berada pada tingkatan yang bersentuhan langsung dengan

operator dan pengguna jasa semua jenis angkutan orang. Pada

policy level harus mempunyai 4 komponen fungsi , yaitu :

1. Decision Support System

Yaitu dimana Sistem Informasi ini harus memuat informasi yang

tepat, akurat dan up-to-date. Fungsi ini berkaitan erat dengan

aspek upaya peningkatan dan pemeliharaan layanan perijinan serta

kebijakan transportasi darat lainnya.

2. Early Warning System

Yaitu dimana Sistem Informasi ini harus berkemampuan secara

aktif mendefinisikan dan mengabarkan informasi mengenai

kondisi-kondisi semua jenis angutan orang, seperti status

perijinannya, kondisi fisik, dan lain- lain. Fungsi ini berkaitan erat

dengan aspek pencegahan dan penanganan permasalahan semua

jenis angkutan orang.

3. Executive Information System

Yaitu dimana Sistem Informasi ini harus dapat mengolah dan

menyajikan informasi secara cepat, tepat dan mudah difahami

kepada pemegang otoritas kebijakan.

4. Public Information System

Halaman 1 - 6



Yang disebut public adalah operator angkutan orang, peneliti/pakar

transportasi, stakeholder, dan lain-lain. Sebagai operator angkutan

orang berhak atas informasi yang berkaitan dengan hal ini terkait

dengan regulasi, prosedur pelayanan perizinan bidang angkutan

orang, dan lain-lain. Public lain dapat memperoleh data-data untuk

kepentingan lain seperti penelitian, pengembangan usaha, dan lain-

lain.

Sementara sistem Informasi pada service level memiliki ciri fungsi

pencatatan data serta sifat datanya yang berbasis individu karena level

ini berada pada unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Implementasi Sistem Informasi pada level ini harus ditekankan pada

faktor otomasi load, unload dan pelaporan data sebagai upaya

mempercepat pelayanan.

1.5 Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan

pelaporan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sanantiasa selalu mengacu

pada ruang lingkup seperti dijelaskan pada sub bab 1.3 yang merupakan

penjabaran lingkup pekerjaan, dengan penyampaian pelaporan secara

bertahap sebagaimana berikut ini :

1. Laporan Pendahuluan (Inception Report)

Merupakan laporan pertama yang harus diserahkan sebagai tanggapan

dan pengembangan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Laporan ini memuat

antara lain

a. Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan;

b. Rencana Kerja

c. Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;

d. Data/informasi awal yang terkait dan akan dibutuhkan;

e. Bahan pengumpulan data/survei/desain questioner;

f. Rencana analisis/metode yang akan digunakan;

g. Jadwal rencana kegiatan.

Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat pada minggu ke 4

(empat) setelah penandatanganan kontrak.

Halaman 1 - 7



2. Laporan Antara (Interim Report)

Laporan Antara (Interim Report) berisi antara lain:

a. Hasil Pembahasan dan perbaikan dari laporan Pendahuluan

(Inception Report);

b. Hasil pengumpulan dan pengolahan data baik dari hasil survei

langsung dilapangan maupun data lainnya yang terkait dan

relevan;

c. Telah memuat perubahan yang disarankan dalam evaluasi Laporan

Pendahuluan (Inception Report).

d. Berisikan hasil kompilasi data dan berisi lanjutan bahan diskusi/

konsultasi dan hasil-hasil diskusi dan konsultasi ditambahkan

metode yang digunakan, DCD (Data Context Diagram), DFD (Data

Flow Diagram), Struktur Database, ERD (Entity Relationship

Diagram), serta Flowchart setiap proses dalam SIK LLAJ Bidang

Angkutan Orang.

Laporan Antara Harus diserahkan paling lambat pada minggu ke 4

(empat) bulan ke 3 (tiga) setelah penandatanganan kontrak.

3. Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report)

Merupakan konsep laporan akhir yang telah memuat antara lain :

a) Hasil pengembangan prototype SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang

serta rekomendasi;

b) Berisi hasil analisis dan sintesis, abstraksi yang memuat

kesimpulan dan rekomendasi serta dilengkapi manual-manual

penggunaan system SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang.

c) Hasil analisis menyeluruh yang bersifat sementara (draft/konsep)

disajikan dalam laporan ini;

d) Konsep rekomendasi yang berisi apa yang menjadi tujuan dan

ruang lingkup pekerjaan ini;

e) Telah memuat perubahan apa yang disaran dalam evaluasi Laporan

Antara (Interm Report).

Halaman 1 - 8



Konsep Laporan Akhir harus diserahkan paling lambat pada minggu ke

4 (empat) bulan ke 6 (enam) setelah penandatanganan kontrak.

4. Laporan Akhir (Final Report)

Laporan ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari draft

laporan akhir setelah melalui serangkaian pembahasan dan perubahan

dengan Tim Pendamping/Tim Pengarah, dan merupakan perumusan

seluruh hasil kajian. Laporan Akhir harus diserahkan paling lambat

pada minggu ke 4 (empat) bulan ke 7(tujuh) setelah penandatanganan

kontrak.

5. Ringkasan Laporan Akhir (Executive Summary)

Laporan ini merupakan ringkasan dari materi-materi yang ada dalam

Laporan Akhir serta menyerahkan seluruh softcopy seluruh laporan

yang akan disampaikan (Final Report). Ringkasan Laporan Akhir harus

diserahkan paling lambat pada Akhir bulan ke 7 (tujuh) setelah

penandatanganan kontrak.

Halaman 2 - 1



Bab 2

Dasar Teori Sistem Informasi Manajemen

2.1 Pengenalan Sistem Informasi

Sistem informasi pada saat ini disadari merupakan aset yang sangat

berharga untuk mendukung kinerja suatu organisasi. Sistem informasi yang

baik dan lengkap dapat menjadi faktor keunggulan kompetitif suatu

organisasi. Tidak sedikit pula organisasi yang mengkhususkan diri pada

bidang sistem informasi ini. Perkembangan teknologi sistem informasi

secara digital (komputerisasi) baik secara kecepatan, kemampuan

pengolahan data yang besar, harga yang relatif murah serta kemampuan

interkoneksi antara komputer, jaringan komputer bahkan dalam lingkup

internasional (internet) telah secara signifikan membawa perkembangan

sistem informasi. Informasi sekarang tidak hanya sekedar dapat dikelola

dengan secara lebih mudah dan murah tetapi juga dapat diinformasikan

pada semua pengguna dengan jangkauan di seluruh dunia juga dengan

lebih mudah dan murah. Sistem informasi sekarang sudah menjadi bagian

dari perkembangan teknologi global.

SISTEM INFORMASI

USER (PENGGUNA)

Sistem Database

Penyajian Data dan Informasi

Pengolahanan Data dan Informasi

Gambar 2.1 Gambaran Sistem Informasi

Halaman 2 - 2



2.1.1 Data Warehouse/ Gudang Data

Saat ini dalam manajemen sistem informasi dan dengan dukungan

kecanggihan sistem networking menimbulkan suatu pendekatan dimana

data dan informasi yang terpisah-pisah dalam suatu organisasi dapat

digabungkan menjadi suatu gudang data informasi organisasi. Pendekatan

ini dikenal dengan konsep “Data Warehouse”. Pengertian sesungguhnya

dan luas dikenal pada kalangan professional bidang teknologi informasi,

istilah data warehouse tidak hanya terbatas pada penyimpanan atau

gudang data, apalagi jika dibayangkan sebagai penyimpanan secara fisik

(hard disk). Data Warehouse, lebih merupakan konsep menyeluruh yang

meliputi pengumpulan, penyimpanan dan pembuatannya menjadi mudah

diakses, daripada sekedar mekanisme penyimpanan data secara fisik.

Dalam kaitan ini data ware house diasosiasikan sebagai suatu sistem yang

dapat mengumpulkan semua data yang dihasilkan oleh operasional

organisasi, lembaga atau badan, ditambah dengan data eksternal. Dalam

prakteknya, pendekatan atau konsep ini digunakan secara berpasangan

dengan konsep lain yakni data & information repository, dalam kaitan ini

dimanfaatkan sebuah repository tunggal, berbagai data ikelompokkan

sesuai dengan subyeknya (subject oriented). Selanjutnya data tersebut

apat imanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi/lembaga/badan.

Implementasi data warehouse pada dasarnya adalah merupakan sebagian

dari tahapan yang harus dan ebaiknya dilakukan agar diperoleh berbagai

keuntungan yang signifikan melalui aktifitas engelolaan sumberdaya

informasi ini.

Terkait dengan kata manajemen dalam judul pekerjaan, maka pada data

warehouse ini terkait dengan pengelolaan informasi itu sendiri, yaitu

bagaimana ia dikumpulkan, diperbaharui (up-dating), bagaimana data

tersebut dikompilasi/distrukturkan, bagaimana data dan informasi

tersebut disimpan, dan bagaimana memberi nilai tambah terhadapnya.

Halaman 2 - 3



2.1.2 Pengolahan Data Menjadi Informasi

Hal yang menjadi penting pada bagian data ini adalah bagaimana data

tersebut kemudian diolah menjadi informasi yang dibutuhkan oleh para

para pemakainya. Dengan demikian pengolahan data menjadi informasi

ini bersifat ‘subjektif’ dalam arti informasi disiapkan sesuai dengan siapa

yang akan menggunakan informasi tersebut. Terdapat dua pemahaman

yang berbeda terhadap kata ‘data’ dan ‘informasi’. Data merupakan

suatu rangkaian numerik, tekstual maupun grafis yang belum mempunyai

suatu arti tanpa adanya suatu pengolahan baik itu merupakan rangkaian

keterangan/penjelasan lebih lanjut mengenainya. Sedangkan ‘informasi’

adalah data yang telah diberi pengolahan seperti penambahan

keterangan pada data maupun pengolahan keterkaitan antar data

sehingga menghasilkan suatu informasi baru.

Gambar 2.2 Data dan Informasi

Berdasarkan hal tersebut maka serangkaian kriteria akan dilakukan pada

tahap pengolahan data ini agar tercipta suatu informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna. Pemahaman mengenai tugas dan wewenang dari

pengguna akan berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkannya.

2.1.3 Penyajian Informasi

Penyajian informasi/output keluaran ini dapat disajikan dalam berbagai

bentuk. Tampilan ini dapat hanya berupa tampilan di layar monitor untuk

kepentingan temporer maupun dalam bentuk suatu laporan/dokumentasi

baik berbentuk media cetakan maupun berbentuk halaman cetakan (web

Halaman 2 - 4



base) yang dapat dilihat juga pada monitor komputer. Selain media

penyajian informasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian

sebelumnya, format presentasi media penyajian informasi juga menjadi

penting terkait dengan aspek estetis penyajian informasi. Keterkaitan

antara informasi dan teknik penyajian/presentasinya merupakan satu

kesatuan agar informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dimengerti.

2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Pengertian Sistem informasi manajemen yang dikemukakan oleh Davis

(1992:3) adalah :

”Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang

terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi,

manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.”

Sedangkan menurut Gushing (diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih 1989:11)

sistem informasi manajemen adalah :

”Sistem informasi manajemen sebagai suatu kumpulan manusia dan sumber modal

di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk pengumpulan dan lahan

data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi tingkat manajemen dalam

perencanaan dan pengendalian aktivitasaktivitas organisasi”

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

manajemen adalah sistem yang menyajikan informasi untuk pengambilan

keputusan yang dibutuhkan oleh manajemen. Adapun tahapan

pengembangan sebuah sistem informasi manajemen umumnya terdiri atas

:

1. Perencanaan Sistem

2. Desain dan Analisa Sistem

3. Pengembangan Sistem

4. Implementasi Sistem

Halaman 2 - 5



AN

ALI

SIS

SIST

EM d

an M

AN

AJE

MEN

PR

OJE

CT

Team PengembanganSistem (Developers)

Implementasi Sistem mengkontruksi sistem operasi baru,installasi, pengujian, dan menempatkanya ke dalamoperasi.

“ Produk dari Pengembangan Sistem Informasi ”

Perencanaan sistem menentukan lingkup, tujuan danoutput dari sistem yang akan dibangun.

Perencanaan aplikasi studi domain masalah pengembangan aplikasi untuk merekomendasikan dan menetukan kriteria dan menspesifikan kebutuhan dan prioritas pengembangan untuk solusi.

Pembangunan Aplikasi mengembangkan cetak biru dan spesifikasi teknis aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun basis data, coding program, alur aplikasi (antar muka pengguna) dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi.

Implementasi Sistem mengkontruksi sistem operasi baru, installasi, pengujian, dan menempatkanya ke dalam operasi.

Proses PengembanganSistem

MA

NA

JEMEN

PRO

YEK dan PR

OSES

PEREN

CA

NA

AN

SISTEM

PEREN

CA

NA

AN

APLIK

ASI

SISTEM

PEMB

AN

GU

NA

NA

PLIKA

SIIM

PLEMEN

TASI

SISTEMS

YS

TEM

OW

NE

RS

SY

STE

MU

SE

RS

SY

STE

MD

ES

IGN

ER

SS

YS

TEM

BU

ILD

ER

S

Gambar 2.3 Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

2.3 Karakteristik Sistem Informasi

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang tertentu yaitu :

1. Komponen, Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu

kesatuan. Komponen sistem dapat berupa sub sistem atau bagian-bagian

dari sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih

besar lagi.

2. Batas Sistem, Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara

suatu sistem dengan sistem lainnya atau lingkungan luarnya. Batas

sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu

kesatuan.

3. Lingkungan Luar Sistem, Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar

batas sistem yang mempengaruhi sistem. Lingkungan luar sistem dapat

bersifat menguntungkan dan merugikan sistem tersebut. Lingkungan

luar sistemyang menguntungkan merupakan kekuatan dari sistem

dengan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar

Halaman 2 - 6



yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, karena akan

mengganggu kelangsungan hidup sistem.

4. Penghubung Sistem, Penghubung sistem media penghubung antara satu

sub sistem dengan sub sistem yang lainnya. Melalui penghubung ini

memungkinkan sumber daya mengalir dari ke sub sistem yang lain,

dengan kata lain melalui penghubung satu dapat berinteraksi dengan sub

sistem lainnya membentuk satu kesatuan.

5. Masukan (Input), Masukan (input) adalah data yang dimasukkan ke

dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan

sinyal. Masukan perawatan adalah sesuatu yang dimasukkan supaya

sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan sinyal adalah data yang

diproses untuk mendapatkan keluaran (Output).

6. Keluaran (output), Keluaran adalah hasil dari data yang diolah dan

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat berupa

masukan untuk sub sistem yang lain.

7. Sistem (Process), Suatu sistem bisa mempunyai satu bagian pengolah

data yang akan merubah menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem, Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran.

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan

berhasil jika mengenai sasaran atau tujuannya.

2.4 Teori Analisis Dan Perancangan Sistem

Analisis sistem (system analysis) dapat didefinisikan sebagai penguraian

dari suatu proses informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi

setiap permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan

yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Tahap analisis ini

dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain

analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena apabila

Halaman 2 - 7



terjadi dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap

selanjutnya.

Di dalam tahap analisis sistem terdapat 4 tahap yang umum dilakukan

pada saat menganalisis sistem, yaitu:

1. Survey, Tahap ini menjadi penting peranannya jika sistem yang

dikembangkan akan digunakan sebagai pengganti sistem lama.

2. Analisis Sistem, Tahap ini meliputi pengumpulan data mengenai

kebutuhan para user dan tujuan yang ingin dicapai jika system baru

sudah berjalan.

3. System Requirement, Pada tahap ini ditentukan syarat-syarat yang

harus dipenuhi agar sistem baru dapat berjalan umumnya ditentukan

berdasarkan input yang dibutuhkan dan output yang dikehendaki.

4. Pelaporan Hasil Analisis, Laporan hasil analisis sebaiknya berisi

spesifikasi-spesifikasi yang diinginkan oleh para user dan perancangan

sistem secara global. Untuk dapat melakukan pengembangan sistem

secara terstruktur, maka dibutuhkan alat untuk memudahkan dalam

analisis dan pengembangan sistem tersebut. Alat-alat tersebut

umumnya berupa gambar, diagram atau grafik. Penggunaan gambar

atau diagram ini lebih terarah dan lebih dimengerti, tetapi ada juga

yang tak berupa grafik atau diagram. Alat-alat yang berbentuk diagram

diantaranya adalah :

A. Data Flow Diagram (DFD) atau Data Aliran Diagram (DAD)

Alat ini digunakan untuk memetakan aliran data dan informasi yang

berlaku dalam suatu sistem informasi dengan memperlihatkan

keterlibatan sejumlah entitas baik (External Entity) dan entitas

internal (Internal Entity). Terdapat 3 (tiga) tipe DFD, yaitu :

a) Contex Diagram atau Diagram Konteks

Diagram konteks gunanya untuk memberikan gambaran

mengenai data atau informasi yang keluar dan masuk secara

umum serta menunjukkan sistem dengan entitas external.

b) DFD Fisis (Diagram Aliran Data / DAD Fisis)

Halaman 2 - 8



DAD fisis menunjukkan dimana, bagaimana dan oleh siapa

proses-proses dalam system dilakukan, jadi tidak menunjukkan

apa yang dilakukan tetapi keterlibatan entitas internal dalam

sistem. DAD Fisis. menggambarkan infrastruktur yang dimiliki

oleh sebuah sistem.

c) DFD Logis (Diagram Aliran Data / DAD Logis)

DAD Logis menggambarkan representasi grafik dari sebuah

sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut,

dan semua aliran data ke dalam dan keluar dari proses-proses.

DAD Logis menunjukkan kegiatan-kegiatan logis yang dilakukan

oleh sistem, jadi tidak menunjukkan dimana, bagaimana dan

oleh siapa proses-proses dalam sebuah sistem.

B. Flow chart

Flow chart adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari

data yang akan diproses dalam suatu program dari awal sampai

akhir. Flowchart merupakan alat yang berguna bagi programmer

untuk mempersiapkan program yang rumit. Flowchart terdiri dari

simbolsimbol yang mewakili fungsi-fungsi langkah program dan garis

alir (Flow Lines) menunjukkan urutan dari simbol-simboI yang akan

dikerjakan. Flow Chart terdiri dari :

a) Flowchart Systems

Flowchart system adalah suatu bagan yang menggambarkan arus

pekerjaan system secara keseluruhan, menjelaskan uruturutan

dari prosedur yang ada dalam sistem, menunjukkan apa yang

dikerjakan sistem serta menjelaskan dan menyederhanakan

narasi.

b) Flowchart Dokumen / Flow Map

Disebut juga Process Function Chart atau Diagram Sistem

Prosedur atau PaperWork flowchart atau Flow Map. Flow Map

merupakan diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen,

Halaman 2 - 9



aliran data fisik, entitas-entitas system informasi dan kegiatan

operasi yang berhubungan dengan sistem informasi.

c) Flowchart Program

Flowchart Program merupakan diagram yang menjelaskan

secara detil langkah-langkah dari proses program yang terdapat

pada Flowchart Sistem. Simbol yang digunakan antara lain :

Gambar 2.4 Simbol-Simbol Flowchart Sistem

Sedangkan alat yang berbentuk non diagram diantaranya adalah

kamus data (data dictionary) dan Pseudocode. Kamus data

adalah berupa catalog fakta tentang data dan kebutuhan

informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data dibuat

berdasarkan arus data yang ada di data flow diagram, karena

arus data di data flow diagram bersifat global maka perlu

penguraian tentang arus data tersebut yang lebih rinci dalam

bentuk kamus data. Kamus data digunakan untuk

mendeskripsikan struktur dari data atau informasi yang mengalir

(ada) dalam sistem. Pseudo code banyak digunakan untuk

Halaman 2 - 10



mewakili urut-urutan proses dari program. Pseudo code juga

disebut dengan Structured English, karena merupakan kombinasi

elemen-elemen dasar dari pemrograman terstruktur dengan

menggunakan bahasa Inggris serta dapat ditulis dalam bahasa

Indonesia. Pseudo code banyak yang menyebutnya sebagai

algoritma (Algorithm). Sebenamya yang disebut dengan

algoritma adalah suatu perencanaan langkah-langkah instruksi

tertentu untuk pemecahan suatu masalah. Jadi algoritma tidak

saja harus berbentuk Pseudo code, tetapi dapat juga

diwujudkan dalam bentuk flowchart.

2.5 Teori Struktur Data

Seperti umumnya pada penyusunan data base, maka hal-hal yang perlu

diperhatikan dari data adalah mengenai strukturnya. Struktur data adalah

merupakan suatu proses penggolongan data berdasarkan suatu kriteria

yang mencerminkan kelompok data. Dasar klasifikasi data-data tersebut

tergantung pada kebutuhan pengguna dalam tahap analisis dan kemudian

keluaran informasi yang dihasilkan.

DATA

Kriteria CKriteria BKriteria A

Diagram 2.5 Strukturisasi Data

Halaman 2 - 11



Penstrukturan data merupakan dasar dari suatu sIstem data base. Sering

diistilahkan jika meskipun tidak khusus dalam suatu sistem informasi

mengenai GIGO (Gerbage In Gerbage Out). Suatu input data yang tidak

tersestruktur dan tidak lengkap akan membawa suatu dampak bagi tidak

akurat (tidak terpakainya) informasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut

maka dapat dikatakan bahwa awal dari proses data base sistem informasi

ini adalah penstrukturan data. Struktur data ini harus terumuskan dengan

mantap karena akan membawa dampak bagi berbagai tahapan lanjutan

dari penyusunan sistem informasi.

2.6 Model-Model Evaluasi Sistem Informasi

Ada beberapa model yang biasa dan sering digunakan dalam evaluasi

sistem informasi, di antaranya adalah:

a. Technology Acceptance Model (TAM)

Model ini telah banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi

untuk mengetahui reaksi pengguna terhadap sistem informasi. TAM

adalah teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana

pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini

mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan

suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan

mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem

tersebut, khususnya dalam hal usefulness (pengguna yakin bahwa

dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan kinerjanya), ease

of use (di mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem ini akan

membebaskannya dari kesulitan, dalam artian bahwa sistem ini mudah

dalam penggunaannya).

Halaman 2 - 12



Kemampuan Mengoperasikan

Sistem

Pemahaman Terhadap Kemudahan Penggunaan

Hasrat Untuk Menggunakan Pemamfaatan Sistem

Gambar 2.6 Model Evaluasi TAM

TAM yang memiliki elemen yang kuat tentang perilaku (behavioural),

mengasumsikan bahwa ketika seseorang membentuk suatu bagian

untuk bertindak, mereka akan bebas untuk bertindak tanpa batasan

(gambar 1). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memberi bukti

empiris terhadap hubungan yang ada antara usefulness, ease of use

dan system use.

b. End User Computing (EUC) Satisfaction

Pengukuran terhadap kepuasan telah mempunyai sejarah yang panjang

dalam disiplin ilmu sistem informasi. Dalam lingkup end user computing,

sejumlah studi telah dilakukan untuk mengcapture keseluruhan evaluasi

di mana pengguna akhir telah menganggap penggunaan dari suatu

sistem informasi (misalnya kepuasan) dan juga faktor-faktor yang

membentuk kepuasan ini. Evaluasi dengan menggunakan model ini

lebih menekankan kepuasan (satisfaction) pengguna akhir terhadap

aspek teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu dan

kemudahan penggunaan dari sistem. Model ini telah banyak

diujicobakan oleh peneliti lain untuk menguji reliabilitasnya dan hasilnya

menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna meskipun instrument ini

diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang berbeda.

c. Task Technology Fit (TTF) Analysis

Inti dari Model Task Technology Fit adalah sebuah konstruk formal

yang dikenal sebagai Task-Technology Fit (TTF), yang merupakan

kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam

Halaman 2 - 13



pekerjaan yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan

dukungan terhadap pekerjaan. Model TTF memiliki 4 konstruk kunci

yaitu Task Characteristics, Technology Characteristics, yang bersama-

sama mempengaruhi konstruk ketiga TTF yang balik mempengaruhi

variabel outcome yaitu Performance atau Utilization (Gambar 2.7).

Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan

digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung

aktivitas pengguna.

Gambar 2.7 Model Evaluasi TTF

Teori ini berpegang bahwa teknologi informasi memiliki dampak positif

terhadap kinerja individu dan dapat digunakan jika kemampuan

teknologi informasi cocok dengan tugas-tugas yang harus dihasilkan

oleh pengguna.

d. Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model

Dewasa ini telah berkembang suatu kerangka baru yang dapat

digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi yang disebut

Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model. Model ini

menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni

Manusia (Human), Organisasi (Organization) dan Teknologi

(Technology). dan kesesuaian hubungan di antaranya. Komponen

Manusia (Human) menilai sistem informasi dari sisi penggunaan sistem

(system use) pada frekwensi dan luasnya fungsi dan penyelidikan

sistem informasi. System use juga berhubungan dengan siapa yang

menggunakan (who use it), tingkat penggunanya (level of user),

Halaman 2 - 14



pelatihan, pengetahuan, harapan dan sikap menerima (acceptance)

atau menolak (resistance) sistem.

Komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna (user

satisfaction). Kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari

pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan

dampak potensial dari sistem informasi. User satisfaction dapat

dihubungkan dengan persepsi manfaat (usefulness) dan sikap pengguna

terhadap sistem informasi yang dipengaruhi oleh karakteristik

personal. Komponen Organisasi menilai sistem dari aspek struktur

organisasi dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari

tipe, kultur, politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian sistem,

strategi , manajemen dan komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari

top manajemen dan dukungan staf merupakan bagian yang penting

dalam mengukur keberhasilan sistem.

Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan,

pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional dan

komunikasi. Komponen teknologi terdiri dari kualitas sistem (system

quality), kualitas informasi (information quality) dan kualitas layanan

(service quality). Kualitas sistem dalam sistem informasi di institusi

pelayanan perijinan menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem

termasuk performa sistem dan user interface. Kemudahan penggunaan

(ease of use), kemudahan untuk dipelajari (ease of learning), response

time, usefulness, ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan

variabel atau faktor yang dapat dinilai dari kualitas sistem. Kualitas

informasi berfokus pada informasi yang dihasilkan oleh sistem

informasi termasuk rekam medis pasien, laporan dan peresepan.

Kriteria yang dapat digunakan untukmenilai kualitas informasi antara

lain adalah kelengkapan, keakuratan, ketepatan waktu, ketersediaan,

relevansi, konsistensi, dan data entry. Sedangkan kualitas layanan

berfokus pada keseluruhan dukungan yang diberikan dan diterima oleh

service provider sistem atau teknologi. Service quality dapat dinilai

dengan kecepatan respon, jaminan, empati dan tindak lanjut layanan.

Halaman 3 - 1



Bab 3

Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

3.1 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan kepentingan untuk terus meningkatkan pelayanan

perijinan dan peningkatan kemampuan teknis dari aparatur pemerintah

secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu informasi mengenai

angkutan pariwisata, antar jemput dan taksi yang dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi berbagai aspek peningkatan kemampuan

pelayanan, terutama dalam hal perijinan.

Sistem informasi ini yang meliputi pencatatan/pendataaan, penandaan

dan pelaporan yang sangat erat hubungannya dengan informasi

tingkatan kemampunan teknis maupun manajerial yang dimiliki/dikuasai

oleh aparatur daerah dalam ketiga jenis angkutan tersebut. Semua

sumber data dan informasi ini kemudian dikumpulkan maupun diolah

sehingga menjadi bahan keluaran (out put) berbentuk pelaporan dan

informasi (Information Service) yang diperlukan oleh tingkat

manajerial pengambil keputusan dalam ketiga jenis angkutan ini.

Dalam upaya menunjang tugas-tugas tersebut maka diperlukan

perangkat lunak (software) yang mampu merumuskan kebutuhan

perijinan dan kebutuhan para pengambil keputusan pada Direktorat

DLLAJ. Dalam menyusunan sistem informasi tersebut seperti yang

tertuang dalam lingkup kegiatan KAK, maka langkah-langkah yang

dilakukan adalah seperti yang dijelaskan pada Diagram 4.1 yang

kemudian akan dijelaskan pada bagian lebih lanjut pada bagian-bagian

berikut.

Halaman 3 - 2



DitjendatSatuan Kerja Pembinaan

Pengembangan Transportasi Darat

• EVALUASI METODE KERJA / METODOLOGI

• REVIEW FORM SURVEI• REVIEW REGULASI

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ANGKUTAN ORANG

STUDI LITERATUR :• Studi sebelumnya• Sistem Informasi

• Regulasi

PENYUSUNAN FORM SURVEI

DRAFT PEDOMAN PEMBANGUNAN SIK LLAJ

ANGKUTAN ORANG

KOMPILASI DAN ANALISA DATA

PROTIPE SIK LLAJ ANGKUTAN ORANG

PENGUMPULAN DATA/INFORMASI :• Kebijakan Program dan Materi

Pengembangan Angkutan Orang• Survey Berdasarkan Form yang Telah

Disusun

Kerangka Acuan Kerja

METODOLOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN

DISKUSI

Tdk

DISKUSI

Tdk

DISKUSI

LAPORAN AKHIR

ya

tdk

ya

Ya

Gambar 3.1 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 3 - 3



3.1.1 Inventarisasi Sistem Informasi Angkutan Orang

Merupakan langkah awal yang dilakukan. Berbagai sistem informasi

angkutan transportasi yang ada dikumpulkan untuk kemudian dikaji lebih

lanjut. Adapun kajian-kajian terhadap sistem informasi tersebut

akan menyangkut dua hal, yaitu:

1. Software permograman dari aplikasi sistem informasi

2. Kerangka dasar dari sitem informasi

Kajian mengenai aplikasi dari program adalah untuk

menemukenali kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi

angkutan transportasi tersebut serta menjadi dasar pemilihan

software pemrograman. Kajian ini juga berlaku untuk menentukan

platform operating system dari aplikasi sistem informasi tersebut.

Ada banyak software pemrograman data base dengan sistem

operasi yang ditujukan khusus bagi penggunaan data base.

Umumnya bagi perusahaan-perusahan besar dengan volume data

yang juga sangat besar dan kompleks.

Begitu pula halnya dengan kerangka dasar dari sistem informasi

yang diinventarisir akan menggambarkan suatu kerangka umum

baik struktur data maupun bentuk-bentuk keluaran informasi yang

disajikan. Berbagai proses pengolahan data seperti pemasukkan

data, pemutakhiran data (updating), proses pencarian (conditional

searching) dan berbagai operasi dasar dari suatu data base

system akan ditemukenali dalam aplikasi program tersebut.

Inventarisasi mengenai sistem informasi angkutan transportasi

yang telah ada diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan

dan masukan bagi perumusan data base Sistem Informasi Angkutan

Orang.

3.1.2 Inventarisasi Kebijakan Angkutan Orang

Inventarisasi kebijakan tentunya sangat penting untuk

diperhatikan. Berbagai aspek strategis dari program semua jenis

Halaman 3 - 4



angkutan orang yang telah dirumuskan akan menjadi pedoman bagi

penyusunan SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang ini.

Keterkaitan langsung dari aspek kebijakan ketiga jenis angkutan ini

ini adalah dalam struktur data yang akan disusun. Struktur data

merupakan inti dari data base yang kemudian digunakan bagi tahapan

selanjutnya yaitu analisis untuk kemudian disajikan dalam bentuk-

bentuk informasi yang sesuai bagi pengambil keputusan di bidang

transportasi, khususunya untuk bidang angkutan orang.

3.1.3 Menyusun Program Aplikasi Sistem Informasi Angkutan Orang

Pada saat menyusun program aplikasi beberapa hal yang

dipertimbangkan diantaranya mengenai:

A. Pertimbangan Terhadap Platform Sistem Operasi

Platform sistem operasi menjadi penting dikarenakan pada saat

ini telah berkembang berbagai sistem operasi bagi computer

mikro diantaranya dapat disebutkan adalah Windows dengan

berbagai versi, Linux, maupun peninggalan sistem operasi awal

komputer mikro yaitu DOS. Pertimbangan terhadap sistem operasi

yang umum (dominan) digunakan akan sangat berpengaruh bagi

kemudahan pemakaian perangkat lunak (software) pemrograman

Sistem Informasi Angkutan Pariwisata, Antar Jemput dan Taksi.

B. Pertimbangan Terhadap Networking Sistem Informasi

Dalam kerangka acuan kerja dan penjelasan umum

dinyatakan bahwa sistem informasi ini akan terpasang untuk saling

mengkomunikasi data dan informasi dengan berbagai pemakai lain

(multi users) pada masa sekarang maupun masa datang. Sehingga

memiliki kemampuan untuk melakukan networking sehingga

dapat diakses oleh banyak pengguna (multi users).

3.1.4 Merumuskan Konsep Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Setelah tersusun suatu struktur data base maka dapat dilakukan

Halaman 3 - 5



tahapan lebih lanjut pengolahan dan penyajian data. Hal yang

kemudian menjadi umpan balik dari struktur data, in i dapat dibuat

suatu form isian untuk kegiatan pelayanan perijinan atas semua

angkutan jenis angkutan.

1) Formulir Isian

Formulir isian merupakan salah satu output keluaran dari

penilaian sistem informasi terhadap kebutuhan data dan

keluaran informasi. Formulir ini akan menjadi format dasar

pengisian data baik data personal. Data ini kemudian dimasukkan

(entry data) pada computer dan langsung distrukturkan pada masing-

masing kelompok. Formulir isian ini juga dapat menjadi dasar

konversi dari data-data yang telah dilakukan pada tahap sebelum

data base sistem informasi ini disusun meskipun harapannya lebih

pada coverage data base kedepan.

2) Pengolahan Data

Seperti halnya pada penstrukturan data, maka pengolahan data

ini juga akan terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan

oleh pemakai (end user). Suatu perintah-perintah (syntax) akan

disusun untuk menghasilkan suatu informasi tertentu yang

diinginkan. Perintah-perintah tersebut kemudian dikoversikan dalam

suatu menu yang ada dalam program aplikasi sistem informasi.

Dengan menggunakan menu yang ada di dalam program aplikasi

tersebut, komputer akan melaksanakan proses ferifikasi, validasi,

diferensiasi dan hasilnya merupakan data yang siap untuk

dijadikan bahan masukan langsung dalam pencetakan laporan dan

siap ditayangkan pada layar monitor sebagai data informasi.

3) Penyajian Data

Penyajian data hasil pengolahan, disampaikan/disajikan

dengan dua cara, antara lain dalam bentuk dokumen (hard copy

document) dan tayangan informasi di layar monitor computer

dalam bentuk layanan informasi (information service) pada

Halaman 3 - 6



jaringan intranet/internet. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

Laporan resmi dalam berbentuk hard copy hasil pencetakan

(print out). Laporan resmi tersebut dibuat dan disampaikan sesuai

dengan jadual rutin (laporan berkala) yang telah ditetapkan

menjadi suatu standar pelaporan suatu bagian, instansi, dan

lainnya. Laporan ini juga dapat berupa suatu layanan informasi bagi

berbagai kepentingan dan berbagai pengguna. Laporan dalam

bentuk soft copy data digital yang digunakan oleh

bagian, instansi lainnya yang selanjutnya digunakan sebagai data

atau informasi pendukung bagi yang bersangkutan.

3.1.5 Mengevaluasi Implementasi Sistem Informasi Angkutan Orang

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Informasi semua jenis angkutan

orang ditujukan agar semua tujuan dari rencana pembentukan ini

dapat terwujud dengan baik serta agar proses perkembangan Sistem

Informasi Angkutan Orang dapat selalu terarah dan terpantau.

Berdasarkan paparan diatas, maka evaluasi implementasi Sistem

Informasi Angkutan Orang harus dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut :

1) Sejauh mana Sistem Informasi Angkutan Orang dapat mempercepat

proses pelayanan dan manfaatnya terhadap public ?

2) Hal-hal apa sajakah yang mendorong dan menghambat

penerapan Sistem Informasi Angkutan Orang ?

3) Sejauh mana Sistem Informasi Angkutan Orang dapat menjadi

decision support system dengan memberikan informasi yang akurat

dan up-to-date bagi proses pengambilan keputusan?

4) Sejauh mana Sistem Informasi Angkutan Orang dapat berfungsi

sebagai early warning system ?

5) Apakah Sistem Informasi Angkutan Orang yang telah dijalankan

bersifat reliable, flexible dan expandable?

Halaman 3 - 7



Karena Sistem Informasi Angkutan Orang dibangun mulai dari struktur

pelayanan terkecil sampai struktur tertinggi pemberi kebijakan, maka

sistem terbentuk adalah sistem yang besar. Sistem Informasi Angkutan

orang memuat berbagai jenis data yang sangat bervariasi, serta

Sistem Informasi Angkutan orang dipergunakan oleh berbagai level

pemakai. Berdasarkan hal-hal tersebut maka model evaluasi yang

tepat untuk digunakan adalah Human - Organization - Technology

(HOT) Fit Model.

A. Evaluasi Komponen Manusia Evaluasi terhadap komponen manusia akan berangkat dari pemahaman

evaluator terhadap siapa objek dan subjek dari sistem informasi pada

tiap tingkatan hierarki. Setelah pemahaman ini didapat maka barulah

evaluator dapat menurunkan metode evaluasi terhadap komponen

manusia, yaitu pada sisi penggunaan sistem.

B. Evaluasi Komponen Organisasi

Seperti telah diulas bahwa evaluasi terhadap komponen

organisasi akan menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan

lingkungan organisasi. Evaluasi harus dapat menjawab apakah

implementasi Sistem Informasi Angkutan Orang selama ini telah

memberikan kontribusi positif pada proses pengambilan keputusan di

setiap tingkatan hierarki, dan apakah implementasi Sistem Informasi

Angkutan Orang juga berhasil meningkatkan kinerja aparatur

berkaitan dengan aspek pelayanan.

Kontribusi positif bagi pengambilan keputusan pada bidang ketiga

jenis angkutan ini berarti Sistem Informasi Angkutan Orang harus

dapat berfungsi sebagai decision support system dan early warning

system.

Decision support system berarti Sistem Informasi Angkutan Pariwisata,

Antar Jemput dan Taksi harus memuat informasi yang tepat dan akurat

guna membantu proses pengambilan keputusan. Sedangkan Sistem

Informasi Angkutan orang berfungsi early warning system berarti Sistem

Informasi Angkutan Orang harus berkemampuan secara aktif

Halaman 3 - 8



mendefinisikan dan mengabarkan informasi mengenai berbagai kondisi.

C. Evaluasi Komponen Teknologi

Komponen Teknologi yang harus dievaluasi adalah kualitas sistem

(system quality), kualitas informasi (information quality) dan kualitas

layanan (service quality).

D. Kualitas Sistem

Kualitas Sistem Informasi Angkutan Orang sebagai suatu sistem yang

baik harus memenuhi 3 persyaratan utama :

• Keandalan yaitu bahwa sistem dapat diandalkan secara fungsi

dan ketahanannya secara teknis.

• Kelenturan yaitu kemampuan sistem untuk diterapkan atau

digabungkan dengan sistem yang lain.

• Keterkembangan yaitu bahwa sistem harus dapat

dikembangkan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan

subjek atau objek sistem.

E. Sistem Informasi Angkutan Orang ualitas Informasi

Kualitas Sistem Informasi Angkutan Orang dievaluasi berdasarkan

kelengkapan jenis data yang tersedia, seberapa akurat data tersebut,

apakah data-data tersebut konsisten, serta bagaimana data tersebut

dapat diproses menjadi informasi yang berguna dan dapat disajikan

secara cepat dan mudah difahami. Evaluasi terhadap kualitas informasi

dapat dilakukan jika dan hanya jika pihak evaluator memahami

paradigma kebijakan umum angkutan transportasi yang berlaku. Hal

ini perlu ditekankan karena paradigma kebijakan angkutan

transportasi menjadi pondasi bagi perencanaan, penerapan dan

pengembangan Sistem Informasi Angkutan Orang.

F. Kualitas Pelayanan

Yang dimaksud dengan kualitas pelayanan pada komponen teknologi

adalah bagaimana dukungan dapat diberikan dan diterima service

provider sebagai bagian dari proses maintenance dan development

sistem.

Halaman 3 - 9



3.1.6 Metode Evaluasi

Metode yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi ketiga komponen

diatas adalah dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi

dan studi dokumentasi.

A. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan terhadap pengguna baik

pengguna langsung (petugas entri data) ataupun pengguna tidak

langsung misalnya kepala bagian atau bahkan terhadap direktur.

Pertanyaan dapat ditujukan untuk mengetahui manfaat yang

diharapkan untuk perbaikan pelayanan. Pertanyaan yang diajukan

misalnya :

• Apa manfaat yang anda harapkan dari penerapan sistem

komputerisasi ini ?

• Perubahan penting apakah yang telah diakibatkan oleh

sistem komputerisasi ini ?

• Bagaimana komentar anda dengan sistem ini ?

B. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung

pelaksanaan operasional harian dengan sistem komputerisasi,

misalkan dengan mengamati bagaimana proses layanan semua jenis

angkutan orang serta posisi perjinannya dengan menggunakan

fasilitas Sistem Informasi Angkutan orang.

C. Studi Dokumentasi

Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang

dihasilkan oleh sistem komputerisasi, apakah lebih tepat, cepat dan

akurat dibandingkan dengan dokumen yang dihasilkan oleh sistem

sebelumnya.

3.1.7 Pemeliharaan dan Optimasi

A. Pemeliharaan dan Optimasi Infrastruktur Perangkat Keras dan

Jaringan Agar keberlangsungan dari sistem yang telah dibangun

dapat dipertahankan dan ditingkatkan, maka perlu diadakan

Halaman 3 - 10



kegiatan pemeliharaan dan optimasi terhadap infrastruktur

Sistem Informasi Angkutan Orang tersebut. Kegiatan pemeliharaan

yang dimaksud adalah menjaga kondisi fisik dan teknis

infrastruktur. Sedangkan kegiatan optimasi adalah menggali

potensi-potensi infrastruktur sehingga dapat ditingkatkan

keberdaya gunaannya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan

pemeliharaan dan optimasi infrastruktur diantaranya adalah :

• Pemeliharaan Server dan penataan environmentnya

• Pemeliharaan tower dan perangkat jaringan lainnya

• Pembangunan jaringan (LAN) di lokasi yang belum

terbangun

• Pengadan komputer workstation tambahan

B. Pemeliharaan dan Optimasi Komputer Server

Komputer Server (selanjutnya akan disbut sebagai Server)

adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai bank data

sekaligus juga pusat pengolahan data. Berdasarkan definisi

diatas, maka server memegang peranan sangat vital dalam

struktur Sistem Informasi Angkutan Orang. Server harus dapat

menampung berbagai jenis data dan mengolahnya menjadi

informasi. Jika server tidak berjalan dengan baik maka semua

proses dalam Sistem Informasi Angkutan Orang akan terganggu,

terlebih lagi jika server tidak dapat dijalankan, maka proses

Sistem Informasi Angkutan Orang secara keseluruhan akan

juga terhenti. Dengan demikian pemeliharaan server haus menjadi

prioritas.

Pemeliharaan server secara fisik artinya bahwa kondisi fisik

server harus terjaga dengan baik. Tidak boleh ada komponen

hardware server yang terganngu kerjanya. Kegiatan yang dapat

dilakukan dalam upaya pemeliharaan fisik server ini dimulai

dengan pemilihan penempatan tempat server.

Halaman 3 - 11



Tempat server harus dipilih yang bersih dan aman. Aman yang

dimaksud adalah aman dari maling, air, binatang dan benturan, serta

aman dari kemungkinan kehilangan pasokan listrik. Lalu langkah

berikutnya dalam pemeliharaan adalah pengecekan secara berkala

terhadap fungsi-fungsi hardware. Jika ada yang terindikasi rusak

atau berkurang kemampuannya maka harus dilakukan perbaikan.

Optimasi server dimulai dari penataan environment server agar

server siap untuk dikembangkan (expandable) dan di variasikan

(flexible). Optimasi ini penting mengingat bahwa seiring perjalanan

waktu, kondisi teknologi dan aspek sosbudpol, maka

jenis informasi yang dibutuhkan akan juga turut berkembang.

Server harus siap menghadapi berbagai jenis perubahan eksternal

tersebut.

Cakupan environment sistem diantaranya adalah operating system

platform, database platform, networking platform, dll. Kesemua

platform tersebut harus memiliki kriteria kompatibilitas tinggi,

dapat dikembangkan, tingkat sekuritas yang tinggi, ekonomis dan

yang tidak kalah pentingnya adalah mudah dioperasikan.

C. Pemeliharaan dan Optimasi Software Sistem Informasi

Angkutan Orang

Seperti telah diulas pada pembahasan sebelumnya, bahwa

evaluasi terhadap sistem mutlak dilakukan dalam upaya

pembangunan berkelanjutan dari sistem tersebut. Salah satu poin

yang harus dievaluasi adalah features pada software Sistem

Informasi Angkutan Orang. Evaluasi terhadap features Sistem

Informasi Angkutan Orang diharapkan dapat menggali potensi dari

software Sistem Informasi Angkutan Orang sehingga dapat

dilakukan kegiatan optimasi features dalam rangka meningkatkan

keberdaya gunaan Sistem Informasi Angkutan Orang. Optimasi

dalam hal ini berarti penambahan, pengurangan dan modifikasi

features software. Penambahan features dilakukan jika dirasa ada

Halaman 3 - 12



features penting yang belum difasilitasi software tersebut.

Sedangkan pengurangan features dilakukan jika dirasa ada features

yang dapat dihilangkan. Penambahan dan pengurangan features

harus melalui berbagai pertimbangan dari berbagai aspek,

seperti aspek teknis, paradigma kebijakan sampai dengan

pertimbangan aspek sumber daya manusia pengguna software.

Sedangkan modifikasi features akan dilakukan dalam kerangka

kemudahan penggunaan dan penyesuaian terhadap hierarki

organisasi pengguna software.

3.2 Metodologi Pengembangan Aplikasi

Adapun pengembangan aplikasi Sistem Informasi Angkutan Orang

menggunakan metode Waterfall dengan rapid prototyping. Metode ini

dipilih karena diyakini dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi

serta meminimasi resiko kegagalan pengembangan sistem informasi

akibat kesalahan pendefinisian model bisnis/proses. Secara Umum,

metodologi pengembangan aplikasi yang dilakukan dapat dilihat pada

gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Metodologi Pengembangan Sistem

Model ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan

software yang sistematik dan sekuensial yang melingkupi aktivitas-

aktivitas yang dijelaskan di bawah ini.

Halaman 3 - 13



3.2.1 Persiapan Proyek

Tahap ini sebenarnya bukan merupakan bagian tahapan dari

SDLC (Software Development Life Cycle), tapi mutlak dibutuhkan

sebagai inisiasi dari pelaksanaan proyek/pekerjaan. Pada tahap ini

maka perlu dilakukan aktivitas yang bersifat eksternal maupun

internal meliputi:

A. Finalisasi Manajemen Proyek dengan Pengguna Jasa

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini merupakan aktivitas yang

bersifat eksternal, meliputi finalisasi: kontrak kerja, Biaya

pelaksanaan pekerjaan, maksud dan tujuan pekerjaan, definisi

masalah, ruang lingkup pekerjaan, serta output/keluaran yang

diharapkan oleh pengguna jasa, rencana kerja (kerangka kerja dan

perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan)

B. Persiapan Manajemen Proyek Internal

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini merupakan aktivitas internal

konsultan, meliputi: persiapan SDM, Fasilitas pendukung

pelaksanaan pekerjaan, Sosialisasi: maksud & tujuan pekerjaan,

definisi masalah, ruang lingkup pekerjaan, output yang harus

dicapai, rencana kerja kepada SDM yang terkait dalam pekerjaan ini.

3 .2 .2 Desain dan Analisis Kebutuhan

Tahap ini merupakan tahap awal dari SDLC yang bertujuan untuk

mendefinisikan kebutuhan sistem secara umum dan membuat

desain berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan. Aktivitas-

aktivitas yang perlu dilakukan dalam tahap ini terdiri atas analisis

kebutuhan dan desain.

A. Analisis Kebutuhan

Untuk memahami karakteristik (scalability) program yang dibangun,

maka perlu dilakukan studi pendahuluan dengan pihak tim

pelaksana pengguna jasa secara intensif dan didokumentasikan

dengan baik. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan

Halaman 3 - 14



dengan cara melakukan survey ke pihak-pihak terkait, mengumpulkan

data,formulir serta aturan terkait serta wawancara secara

langsung dengan calon pengguna dari sistem yang akan digunakan.

Proses analisis kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, khususnya

pada: (1) data; (2) SDM (pengguna aplikasi dan role yang terlibat

dalam sistem); (3) Proses; dan (4) teknologi informasi meliputi

aplikasi/software, perangkat keras, jaringan dan telekomunikasi.

Pada tahap ini hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

• Survey ke bagian-bagian terkait dengan sistem untuk

melakukan pengumpulan data, formulir dan aturan yang berlaku.

• Analisis kebutuhan sistem yang terdiri atas proses bisnis, data,

informasi, fungsi, dan pelaku.

• Analisis terhadap existing data sebagai acuan dalam

pengembangan basis data dan kebutuhan informasi serta proses

migrasinya ke dalam sistem yang dibangun.

• Dokumentasi analisis kebutuhan sistem.

B. Desain

Desain software sebenarnya adalah proses multi langkah yang berfokus

pada empat atribut sebuah program yang berbeda : struktur data,

arsitektur software, representasi interface, dan detail (algoritma)

prosedural. Proses desain menterjemahkan syarat/kebutuhan ke dalam

sebuah representasi software yang dapat diperkirakan demi kualitas

sebelum dimulai pemunculan kode.


• Melakukan perancangan arsitektur aplikasi.

• Melakukan perancangan sistem basis data untuk informasi yang

akan dikelola oleh sistem, termasuk di dalamnya (namun tidak

terbatas pada) pembuatan Entity Relationship Diagram, Spesifikasi

masing-masing Database Object (Table & Data Definition, Trigger,

Stored Procedure, Job dll).

Halaman 3 - 15



• Melakukan perancangan aliran data untuk fungsi yang akan

dibangun sesuai dengan standar Data Flow Diagram (DFD)

• Perancangan Graphical User Interface (GUI).

• Dokumentasi Desain

3.2.3 Pengembangan Aplikasi


• Pengembangan modul dan fungsi sistem aplikasi

• System Testing, yaitu pengujian atas kompatibiliti dengan

lingkungan implementasi dari software yang telah dikembangkan

• Dokumentasi sistem, meliputi: User Guide, Administrator Guide,

dan Technical Reference.

Dalam proses pengembangan modul dan fungsi Sistem Informasi

yang dilakukan mengadaptasi metodologi pengembangan Rapid

Application Development (RAD). Metode ini dikenal juga dengan

istilah prototyping karena dalam praktek pengembangannya akan

dihasilkan beberapa prototip sistem sebelum sistem

diimplementasikan.

Prototipe sendiri merupakan sistem yang dibangun dengan titik berat

pada fungsionalitasnya, sedangkan reliabilitasnya belum diuji dengan

penuh. Tujuan menghasilkan prototipe ini adalah untuk secara cepat

mengidentifikasikan dan menyamakan persepsi pengguna jasa dengan

penyedia jasa mengenai hasil akhir sistem yang akan dibangun dan

dapat dengan segera melakukan perubahan bila dari prototipe tersebut

ada bagian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Pada

tahap ini umumnya aktivitas pada setiap tahapan prototyping adalah

sebagai berikut:

1) Analisis

Pada tahap ini adalah melakukan penajaman secara teknis atas

desain yang telah dihasilkan sehingga siap untuk diproduksi kode-

kode program sesuai dengan kebutuhan yang telah berhasil

Halaman 3 - 16



diidentifikasikan

2) Revisi Desain

Dari hasil analisis yang dilakukan seringkali mengakibatkan terjadi

perubahan atas desain yang telah dibuat sebelumnya. Karena secara

alami, sangat sulit menghasilkan sebuah desain sistem informasi

yang 100% sempurna dan dapat langsung di-deploy menjadi kode

program dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga pada proses

prototyping perlu dilakukan revisi atas desain yang telah dihasilkan

sebelumnya yang sifatnya spesifik terhadap modul atau

fungsionalitas sistem yang akan dikembangkan pada masing-masing

tahap prototyping.

3) Pemrograman

Produksi kode-kode program dengan menggunakan platform yang telah

dipilih. Pemrograman akan dilakukan secara modular sehingga

terjadi hubungan loose coupling (dimana antar modul memiliki

dependensi yang rendah), sehingga memungkinkan pembagian tugas

pembuatan program dengan lebih baik.

Proses pembuatan kode-kode program ini akan difasilitasi dengan

adanya tools kolaborasi antar programmer berupa source control yang

mampu mencatat semua perubahan, penambahan atau

penghapusan kode program yang dilakukan oleh programmer yang

terlibat dalam pekerjaan ini.

4) Testing

Sekali program dibuat, pengujian program dimulai. Dalam proses

pengembangan juga perlu dilakukan pengujian berfokus pada

logika internal software, memastikan bahwa semua pernyataan

sudah diuji, dan pada eksternal fungsional, yaitu mengarahkan

pengujian untuk menemukan kesalahan–kesalahan dan memastikan

bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang

sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Pengujian ini meliputi:

pengujian secara blackbox, yaitu hanya melihat pada fungsionalitas

aplikasi pada tataran user interface, maupun pengujian secara

Halaman 3 - 17



whitebox, yaitu melihat pada kode-kode program yang dihasilkan.

Pengujian perlu dilakukan untuk mengukur kualitas aplikasi yang

dihasilkan. Kualitas aplikasi dapat dianalisis berdasarkan beberapa

aspek berikut ini:

• Reliability.

Apakah Aplikasi cukup reliable untuk menangani batasan

yang diberikan (1000 akses/menit). Pengujian ini dilakukan

menggunakan aplikasi bantu Apache JMeter untuk mengetahui

tingkat performansi aplikasi jika diakses banyak pengguna

secara konkuren pada saat aplikasi telah terbangun. Validity.

Apakah aplikasi telah memenuhi semua kebutuhan yang

tertuang pada dokumen analisis kebutuhan. Pengujian ini

dilakukan secara black-box untuk setiap modul.

• Integrity Test.

Apakah aplikasi memiliki integritas yang terjaga. Pengujian ini

dilakukan secara black-box dengan entry dan view data.

• Compatibility.

Apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik pada lingkungan

sesungguhnya (operating system, jaringan dan perangkat

keras).

• Correctness.

Apakah aplikasi telah menghasilkan output dari sebuah proses

logika pemrograman yang telah dibuat. Pengujian ini

dilakukan dengan metode white-box yaitu dengan mereview kode

program dan script database untuk menentukan kebenaran

algoritma dan aspek performansinya.

• Unit testing,

yaitu pengujian di setiap unit (basic component) dari sebuah

software akan diuji dan diverifikasi dan divalidasi (berupa class-

class yang terlibat).

• Integration Testing,

Halaman 3 - 18



yaitu pengujian atas integrasi dari modul- modul yang telah

dikembangkan sehingga software akan berjalan sebagai

sebuah aplikasi secara utuh.

• Acceptance Testing,

yaitu pengujian secara black box oleh pengguna sistem yang pada

umumnya difokuskan pada fungsionalitas software.

3.2.4 Implementasi Aplikasi

Setelah aplikasi selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah

mengimplementasikan aplikasi tersebut ke sistem dimana aplikasi

tersebut akan digunakan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini

adalah:

1. Penyiapan Lingkungan Implementasi

Penyiapan Lingkungan ini meliputi persiapan aplikasi pendukung di

sisi server dan klien.

2. Instalasi & Integrasi Sistem dengan lingkungan implementasi

Program yang telah dibangun dan diuji dengan baik akan

diinstalasikan pada sistem yang membutuhkan. Beberapa

penyesuaian juga akan dilakukan pada tahap ini untuk

mendapatkan kecocokan antara software dengan subsistem

pendukung sistem lainnya yang telah ada.

3. Inisiasi, Integrasi & Migrasi Data

Sebagai data awal, maka perlu dilakukan: (i) inisiasi data yaitu

melakukan input data yang belum terdigitalisasi; (ii) migrasi data

dari database yang sudah ada ke database yang akan digunakan,

dan (iii) integrasi data ke dalam database yang telah

dikembangkan.

4. Final Acceptance (User Acceptance Test)

Sebelum dilakukan sosialisasi atau pelatihan, maka perlu dilakukan

final user acceptance test untuk menguji seluruh fungsionalitas

aplikasi yang diberikan kepada pengguna jasa, apakah sudah sesuai

Halaman 3 - 19



dengan ruang lingkup pekerjaan dan sudah dapat berfungsi sesuai

dengan yang telah disepakati bersama.

5. Sosialisasi & Pelatihan

Program yang telah dibangun dan diuji dengan baik harus

disosialisasikan cara penggunaan, pemeliharaan, serta

pengelolaannya kepada pihak pengguna maupun administrator

yang telah ditunjuk oleh pengguna jasa. Hal ini perlu dilakukan

untuk menjaga service level dari sistem setelah system go live.

Pelatihan yang dilakukan meliputi:

• Pelatihan teknis pemeliharaan database kepada

administrator/staff IT

• Pelatihan operasional kepada staff IT

• Pengenalan struktur database kepada Staff IT

• Pengenalan struktur aplikasi kepada staff IT

• Melakukan pendidikan yang berhubungan dengan development

tools yang digunakan kepada staff IT

6. System GO LIVE

Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana aplikasi yang dibangun

dinilai dapat digunakan pada kegiatan sehari-hari pengguna jasa

secara baik sebagaimana maksud dibangunnya aplikasi ini.

Sistem dapat diakses oleh pengguna yang telah diadministrasikan

hak aksesnya terhadap sistem dan dapat menggunakan fungsi-fungsi

yang tersedia untuk mendukung aktivitas harian pengguna sistem

tersebut.

7. Dokumentasi Implementasi Sistem

Proses yang dilakukan pada saat implementasi di dokumentasikan

untuk nantikan akan dikompilasi menjadi laporan akhir.

Halaman 4 - 1



Bab 4

Analisa Regulasi Dan Gambaran Eksisting Sikllaj Bidang Angkutan Orang

4.1. Analisis Regulasi (UU dan PP)

4.1.1. Angkutan Orang

1. Jaringan Trayek

Berdasarkan, Pedoman Teknis Ditjen HubDar, 1996, Jaringan trayek

adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan

angkutan orang. Berdasarkan ciri pelayanannya dan kawasan yang

dihubungkan trayek terbagi atas:

a. Trayek utama melayani angkutan antar kawasan utama, antara

kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri-ciri melakukan

perjalanan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang

bersifat massal.

b. Trayek cabang melayani angkutan antar kawasan pendukung,

antara kawasan pendukung dan kawasan pemukiman

c. Trayek Ranting melayani angkutan dalam kawasan pemukiman

d. Trayek Langsung melayani angkutan antar kawasan secara tetap

yang bersifat massal dan langsung

2. Jenis Jaringan Trayek

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pasal 145-pasal 157

yang mengatur angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek

Tetap dan Teratur dan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak dalam Trayek. Jenis jaringan trayek pelayanan angkutan

orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur

dilakukan dalam jaringan trayek yang terdiri dari:

Halaman 4 - 2



a. Trayek antar kota antar propinsi, yaitu trayek yang melalui lebih

dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

b. Trayek antar kota dalam propinsi, yaitu trayek yang melalui antar

Daerah Tingkat II dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

c. Trayek Kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu

wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II atau trayek dalam Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

d. Trayek lintas batas negara, yaitu trayek yang melalui batas

negara. Jaringan taryek lintas batas antar negara ditetapkan

dengan Keputusan Menteri berdasarkan perjanjian antar negara.

Sedangkan jaringan trayek pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdiri dari :

a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;

c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan

d. angkutan orang di kawasan tertentu.

3. Ketentuan Trayek dan Jaringan Trayek Angkutan

Ketentuan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum ditentukan

berdasarkan Undang-Undang LLAJ RI No. 22 tahun 2009 pasal 145

sampai dengan pasal 149 dan KM No. 38 tahun 2007, PP No. 41 tahun

1993 Pasal 4 dan Pasal 5. Jaringan trayek ditetapkan oleh:

a. Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk, untuk jaringan

trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;

b. Direktur Jenderal, untuk jaringan trayek yang melalui lebih dari

satu daerah propinsi;

Halaman 4 - 3



c. Gubernur, untuk jaringan trayek yang melalui antar daerah

Kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi;

d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk jaringan trayek

yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

e. Bupati, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah

kabupaten;

f. Walikota, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam

daerah Kota.

Untuk perizinan angkutan diatur menurut Undang-Undang LLAJ RI No.

22 tahun 2009, pasal 176 dan pasal 179 tentang izin pelenggaraan

angkutan orang, LLAJ RI No. 14 tahun 1992, pasal 41 mengenai Ijin

Usaha Angkutan dan PP RI No. 41 tahun 1993, Pasal 18 sampai dengan

pasal 25. Sedangkan mengenai perijinan pengeluaran trayek diatur oleh

PP No. 41 tahun 1993, Pasal 26 sampai dengan 34, KM No. 35 tahun

2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan

umum. Bagan jaringan trayek dan perizinan operasional kendaraan

angkutan orang dapat dilihat pada bagan berikut :

Halaman 4 - 4



Gambar : 4.1 Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Menteri

Gubernur

Melebihi satu wilayah propinsi atau lintas Negara.

Antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi

Antarkota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi

Kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi

Kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten

Bupati/ Wali Kota

Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi

Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi

Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota

Halaman 4 - 5



Gambar : 4.2 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pemerintah / Menteri

Propinsi

Dalam trayek

1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara; 2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi

(AKAP); 3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi

(AJAP); dan 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi .

Dalam non trayek

1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau angkutan pariwisata

Dalam trayek

1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi (AKDP);

2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi (ANGKOT); dan

3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi (ANDES).

Dalam non trayek

angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

Kabupaten Dalam trayek

1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten (ANGKOT); dan

2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten (ANDES)

Dalam non trayek


DKI Jakarta penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Walikota penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota

Halaman 4 - 6



4. Tipologi Trayek

Dari berbagai aturan dan penjelasan tentang tipologi trayek, karakteristik

trayek (fungsi, pelayanan, klasifikasi, jenis) dan jenis moda yang

digunakannya dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Jaringan Trayek

Klasifikasi Trayek

Jenis Kawasan yang

Dilayani

Jenis Pelayanan

Moda yang Digunakan

Tipe Terminal yang Disinggahi

AKAP Langsung Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung

Cepat, terjadwal

Bus Besar untuk Kota Raya dan Kota Besar dan Bus Sedang untuk kota sedang dan kecil

Tersedianya terminal penumpang tipe A pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan

AKDP Langsung Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung

Cepat, terjadwal

Bus besar untuk Kota Raya dan Kota Besar dan Bus Sedang untuk kota sedang dan kecil

Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe B pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan

KOTA Utama, cabang, ranting

Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri-ciri

Cepat, lambat, berjadwal

Bus besar sampai Mobil penumpang Umum


Halaman 4 - 7



melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat massal

Pedesaan Cabang, ranting

Lambat, tidak berjadwal

Bus sedang sampai Mobil Penumpang Umum

Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C pada awal pemberangkatan, dan terminal tujuan

Tabel : 4.1 Tipologi Trayek

4.1.2. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

Sama halnya dengan perizinan trayek dan operasional angkutan orang,

pengembangan sistem informasi dan komunikasi perizinan trayek dan

operasional angkutan orang diatur juga dengan Undang-Undang dan

Peraturan-peraturan yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22

tahun 2009 pasal 248 sampai dengan pasal 249 menyatakan bahwa :

1. Sistem tersetruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi dan

pusat data salah satunya dapat merupakan pusat kendali sistem;

2. Pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan

angkutan jalan salah satunya berfungsi sebagai pelayanan

masyarakat;

Halaman 4 - 8



3. Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi pelayanan

kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dan dukungan pengendalaian pergerakan lalu

lintas dan angkutan jalan.

Dari Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tersebut bahwa pusat kendali

sistem informasi dan komunikasi berada di bawah kepolisian RI. Untuk

Kementrian Departemen Perhubungan sebagai sub sistem kendalai

sistem informasi dan komunikasi yang salah satunya adalah sistem

kendalai angkutan orang. Kementrian perhubungan dalam kaitannya

dengan sistem informasi dan komunikasi dapat mengendalikan sub

sistem yang berada di bawahnya yaitu sub sistem propinsi, sub sistem

kabupaten dan sub sistem kota serta sub sistem yang berada di Daerah

Khusus Ibukota (DKI Jakarta). Demikian juga sub sistem yang berada di

tingkat propinsi dapat mengendalikan subsistem yang berada di

bawahnya itu ditingkat kabupaten dan kotamadya (kota). Gambaran

kendalai sub sistem informasi dan komunikasi dapat dilihat paga gambar

berikut :

Halaman 4 - 9



Kepolisian Republik Indonesia(Pusat Kendali)

Kementrian Departemen Perhubungan(sub-sistem kendali) Level - 1

Level - 2

Level - 3

Propinsi

Kabupaten

Kota

Dirtjen Perhubungan

Darat

DKI

Gambaran : 4.3 Kendali sub sistem pada tiap-tiap level

4.2. Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan

4.2.1. Gambaran Umum Propinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan terletak di jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Propinsi

yang Beribukota di Makassar ini, terletak antara 0°12‘ – 8° Lintang

Selatan 116°48‘ – 122°36‘ Bujur Timur. Secara administratif berbatasan :

Sebelah Utara dengan Propinsi Sulawesi Tengah Sebelah Barat dengan

Selat Makassar Sebelah Timur dengan Teluk Bone Sebelah Selatan

dengan Laut Flores Luas wilayahnya, 62.482,54 km2 (42 % dari luas

seluruh pulau Sulawesi dan 4,1 % dari Luas seluruh Indonesia). Posisi

yang strategis di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan Sulawesi

Halaman 4 - 10



Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik bagi Kawasan

Timur Indonesia maupun untuk skala internasional.

Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kotamadya.

Sarana transportasi angkutan orang, barang dan khusus yang dimiliki

oleh Propinsi Sulawesi Selatan rata-rata per tahun berjumlah 42,423

kendaraan. Untuk mengelolan jumlah angkutan tersebut Dinas Propinsi

Sulawesi Selatan membentuk unit kerja bidang angkutan darat, danau

dan penyebarang.

Di unit kerja bidang angkutan darat melayani perizinan untuk angkutan

orang, angkutan barang, angkutan khusus dan angkutan yang insedentil

(angkutan khusus lebaran, carteran/sewa dan travel). Rata-rata per

bulan unit kerja bidang angkutan darat mengeluarkan kartu pengawasan

dan kartu pengedalaian sebanyak 3,535 kartu. Dan rata-rata dalam satu

tahun sebanyak 42,423 kartu dengan rincian untuk angkutan orang rata-

rata 8,164 kartu/tahun; angkutan barang 25,914 kartu/tahun; angkutan

khusus 6,913 kartu/tahun dan isendentil 1,432 kartu/tahun.

Data rekapitulasi penerbitan kartu pengawasan dan kartu pengendalian

dinas perhubungan propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006-tahun 2009

dapat dilihat pada table berikut :

No. Jenis Angkutan Tahun Rata-

rata 2006 2007 2008 2009 1 Angkutan Orang 9,589 8,786 7,633 6,647 8,164

• Taksi

930

• Mobil Penumpang 4,162 3,723 3,507 2,092

• Bus Kecil (9-10 tempat duduk) 4,930 4,562 3,708 3,185

• Bus Sedang (20-40 tempat

duduk) 443 445 323 355

• Bus Besar (tempat duduk 41

keatas) 54 56 95 85

2 Angkutan Barang 23,347 23,825 27,841 28,643 25,914

Halaman 4 - 11



3 Angkutan Khusus 7,892 6,465 6,640 6,655 6,913 4 Insidentil 2,078 1,448 1,738 464 1,432

Total 42,906 40,524 43,852 42,409 42,423 Rata-rata 1 bulan 3,576 3,377 3,654 3,534 3,535

Tabel : 4.2 Data Rekapitulasi Kartu Pengawasan dan Kartu Pengendalian dinas perhubungan propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006-tahun 2009

4.2.2. Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

Dasar pelaksanaan perizinan kendaraan angkutan orang di Propinsi

Sulawesi Selatan adalah Perda 2 tahun 2009 tentang Retribusi Izin

Trayek. Bab VI pasal 9 ayat 2 huruf (a) retribusi angkutan penumpang

dengan mobil bus dan mobil penumpang umum antar kota dalam daerah

dikenakan biaya. (b) Retribusi izin insidentil dan huruf (c) Retribusi izin

angkutan khusus. Bab VIII Masa retribusi dan saat terutangnya retribusi.

4.2.3. Prosedur Sistem Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

Sistem Pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang di propinsi

Sulawesi Selatan telah dilaksanakan dengan sistem komputerisasi.

Dilaksanakan di unit kerja Bidang Angkutan Darat, Danau dan

Penyebarangan.

Unit Kerja bidang angkutan darat ini memberikan pelayanan izin trayek

baru dan perpanjangan. Proses dan syarat-syarat yang diperlukan untuk

memperoleh izin trayek baru adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha sudah memiliki izin usaha angkutan dengan kendaraan

bermotor umum dengan kelengkapan dukumen :

a. NPWP

b. KTP Pimpinan

c. Surat Permohonan (sesuai formulir)

d. Bukti Kepemilikan kendaraan

Halaman 4 - 12



e. Legalitas Badan Usaha

2. Pengusaha sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas

Perhubungan Propinsi. Rekomendasi ini berisikan tentang masih

terbukanya jalur trayek yang diinginkan oleh pengusaha dan

kelayakan perusahaan dalam penyediaan armada angkutan orang.

Setelah pengusaha mendapatkan dua syarat di atas (izin usaha angkutan

dengan kendaraan bermotor dan rekomendasi dari dinas perhubungan

propinsi) , pengusaha akan membawa kedua syarat tersebut ke kantor

kepolisian untuk mendapatkan plat kuning kendaraan bermotor.

Proses selanjutnya, pengusaha akan akan mengajukan permohonan Izin

Trayek baru dengan melampirkan kelengkapan dokumen :

a. Izin Usaha

b. Buku Uji

c. Permohonan dari PO (sesuai formulir)

d. KTP Pimpinan

Izin trayek ini akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Unit

kerja bidang angkutan darat juga akan menerbitkan Kartu Pengawas

yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjangan setiap tahunnya.

Kartu pengawas ini adalah merupakan bentuk turunan dari izin trayek.

Untuk meperoleh Kartu pengawas pengusaha harus mengajukan ke Unit

kerja bidang angkutan darat dengan menyertakan :

a. Izin Trayek

b. Buku Uji


d. STNK dan BPKB

e. KTP Pimpinan PO

Halaman 4 - 13



Untuk pelayanan perpanjangan izin trayek dan kartu pengawas, proses

dan syarat masih sama. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan


1. Perpanjangan izin trayek yang berlaku selama 5 tahun :

a. Izin Trayek Lama

b. Buku Uji


d. KTP Pimpinan PO

2. Kartu Pengawasan berlaku selama satu tahun :

a. Izin Trayek

b. Buku Uji


d. STNK dan BPKB

e. KTP Pimpinan PO

f. KP Lama/sebelumnya

Untuk lebih jelasnya proses izin trayek dan kartu pengawas kendaraan

baru dapat dilihat pada gambar 4.4 dan proses perpanjangan izin trayek

dan kartu pengawas dapat dilihat pada gambar 4.5.

Halaman 4 - 14



Gambar : 4.4 Proses Izin Trayek Dan Kartu Pengawas Kendaraan Baru

Gambar : 4.5 Proses Perpanjangan Izin Trayek Dan Kartu Pengawas Kendaraan

Halaman 4 - 15



4.2.4. Jenis Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang (Tipologi

Kendaraan Angkutan Orang)

Unit kerja Bidang Angkutan Darat, Danau dan Penyebrangan melayani

perizinan kendaraan angkutan orang dalam trayek dan perizinan

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Tipologi

kendaraan angkutan yang ada dalam unit ini adalah sebagai berikut :

1. AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi)

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, trayek antarkota

yang melampui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu)

provinsi. Jenis angkutan yang masuk dalam kategori AKDP adalah

a) bus kecil dengan penumpang duduk antara 12-19 orang;

b) bus sedang dengan penumpang duduk antara 20-40 orang;

c) bus besar dengan penumpang duduk > 41 orang;

2. Angkot/Andes.

• Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek trayek

angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu)

kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

• Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek trayek

perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam

satu provinsi.

3. Taksi

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan

taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

4.2.5. Peralatan Pendataan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

a) Software

Pendataan perizinan kendaraan angkutan orang di unit kerja bidang

angkutan darat propinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan secara

Halaman 4 - 16



komputerisasi. Nama Software pendataan adalah Sistem Administrasi

Perizinan berjalan pada system windows dan multi user.

Software sistem administrasi perizinan berfungsi untuk pendataan

perizinan kendaraan angkutan orang; kendaraan angkutan barang,

kendaraan angkutan khusus dan kendaraan insidentil, dimana pada

pendataan tersebut sekaligus sebagai tempat pengumpulan retribusi

perizinan.

Software ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu program antar muka

yang memungkinkan seorang user memasukkan data untuk kemudian

disimpan, diolah dan diproses untuk menghasilkan suatu laporan.

Bagian kedua berupa file database dengan tipe php dan my SQL.

Contoh pendataan yang dilaksanakan pada unit ini diantaranya :

• Data Kendaraan meliputi :

- Nomor mesin

- No rangka

- Plat nomor

- Tahun

- Jenis

- Daya angkut

• Data pemohon meliputi :

- Perusahaan

- NPWP

- Nama pemohon

- Nomor identitas

- Alamat

Sistem pelaporan yang dijalankan pada unit kerja bidang perizinan

angkutan orang berjalan secara rutin. Karena unit ini sebagian besar

menangani retribusi maka bentuk laporan yang dibuat hanya

Halaman 4 - 17



mencatumkan jumlah kendaraan, jumlah retribusi dan denda yang

diterima. Laporan masih dibuat dengan cara manual. Bentuk laporan

terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan tahunan.

Laporan disampaikan ke pada kepala seksi dan dilanjutkan ke pada

kepala bidang perizinan kendaraan angkutan orang. Laporan ini masih

bersifat internal dan bukan untuk kepentingan umum.

b) Hardware

Spesifikasi peralatan perangkat keras yang dimiliki oleh unit ini

adalah PC-Pentium Dual Core .

4.2.6. Petugas Perizinan Kendaraan Angkutan Orang (Struktur Organisasi)

Sesuai dengan Peraturan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 tahun

2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan structural

pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi

Selatan Pasal 16 menyebutkan tugas pokok dan rincian kepala seksi yang

terkait dengan perizinan kendaraan angkutan orang tertera pada point :

a. Membuat usulan penyusunan jaringan trayek dan penetapan

kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya

melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu propinsi;

b. Melakukan proses pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang

wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam

satu propinsi;

c. Melakukan proses pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam

propinsi;

d. Melakukan proses pemberian izin insidentil angkutan orang dan

angkutan barang;

e. Melakukan proses pemberian izin operasi angkutan taksi yang

melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang

Halaman 4 - 18



memerlukan tingkat pelayanannya tinggi/wilayah operasinya melebihi

wilayah satu kabupaten/kota dalam satu propinsi;

f. Melakukan proses izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang

ditetapkan oleh pemerintah dan pemberian izin operasi angkutan peti

kemas;

g. Melakukan proses pemberian rekomendasi izin operasi angkutan

pariwisata dan angkutan kota antar propinsi (AKAP);

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi angkutan darat,

sungai dan penyebaran dan meberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Bentuk struktur organisasi di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) lalu

lintas dan angkutan jalan pada dinas perhubungan komunikasi dan

informatikan Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar

berikut :

Gambar : 4.6 Struktur Organisasi UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Propinsi Sulawesi Selatan

Kepala UPTD

Kelompok Jabatan

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Operasional Seksi Perizinan

Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor

(UPPKB)

Halaman 4 - 19



4.2.7. Permasalahan dan Saran

Permasalah yang dihadapi unit kerja bidang angkutan darat, danau dan

penyebarangan pada umumnya adalah :

1. Sistem yang ada belum terintegrasi dengan sitem kabupaten atau

kotamadya.

2. Sistem laporan masih bersifat manual, walaupun dalam sistem

sudah tersedia beberapa pelaporan automatik.

3. Sistem belum ada fasilitas penghapusan data.

4. Belum dapat mengakomodir data trayek yang berlaku 5 tahun.

5. Sistem jaringan masih belum stabil.

6. Peralatan yang ada belum memadai.

Berapa saran yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber terkait

dengan permasalahan tersebut adalah :

1. Belum lancarnya aliran laporan dari kabupaten dan kotamadya.

2. Perlu pengembangan pelaporan.

3. Perlu pengembangan software.

4. Dinas perhubungan diharapkan memiliki sistem komputerisasi yang

lebih akurat seperti sistem yang ada di samsat dan juga

ditambahkan sistem SMS gatway atau internet mobile.

5. Diharapkan ada bantuan dari pusat semacam pilot project buat

daerah.

6. Kuota jaringan seharusnya sudah ditentuakan oleh pemerintah

pusat.

4.3. Dinas Perhubungan Kota Makasar

4.3.1. Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

Dasar pelaksanaan perizinan kendaraan Angkutan orang di Kota Makasar

adalah Perda 14 tahun 2002 tentang angkutan jalan dan retribusi

perizinan angkutan dalam wilayah Kota Makasar pada Bab II Angkutan

Halaman 4 - 20



orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur pada

pasal 4 – pasal 10. Untuk perizinan tercantum pada Bab V perizinan

angkutan bagian pertama izin usaha angkutan pasal 17- pasal 44. Hal

penting yang diatur dalam perizinan dari perda ini adalah sebagai

berikut :

1. Pengaturan angkutan orang dengan kendaraan umum.

2. Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan

teratur.

3. Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.

4. Izin Usaha Angkutan.

5. Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum.

6. Pembekuan izin usaha angkutan.

7. Pencabutan izin usaha angkutan.

8. Penolakan izin usaha angkutan.

9. Pengawasan izin trayek.

10. Permohonan Persetujuan Pengalihan Perusahaan.

11. Izin Operasi angkutan taksi/mobil sewa/mobil belajar.

12. Izin operasi angkutan khusus penumpang.

13. Izin Insedentil Keluar Trayek.

14. Izin Keluar Trayek Tujuan Tetap.

15. Izin Mobil Servis Angkutan Terminal.

16. Izin Trayek Khusus Ojek Motor/Becak Motor.

17. Izin Dispensansi (Masa Dispensasi).

4.3.2. Prosedure Sistem Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

Sistem pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang di Dinas

Perhubungan Kota Makasar, dilayani dengan sistem komputerisasi.

Mekanis pelayanan perizinan angkutan Kota Makasar dapat disampaikan

sebagai berikut :

Halaman 4 - 21



1. Pengusaha mengisi formulir yang telah disediakan dengan

melampirkan persyaratan :

a. Memiliki NPWP

b. KTP Pimpinan




2. Pengusahan mendatangi Loket I untuk :

a. Pendaftaran

b. Pemeriksaaan Fisik Kendaraan

c. Penelitian

3. Pengusaha mendatangi ke Loket II untuk menyerahkan kelengkapan

dokumen perizinan selanjutkan akan pembayaran retribusi dan

pengeluaran surat izin angkutan.

Untuk lebih jelasnya pelayanan perizinan Angkutan Kota Makasar dapat

dilihat pada gambar beri berikut :

Halaman 4 - 22



Gambar : 4.7 Pelayanan Perizinan Angkutan Kota Kota Makasar

Pengisian Formulir (melampirkan persyaratan)

Loket I Pendaftaran dan Penelitian

A. Pendaftaran Meneliti berkas pendaftaran dokumen administrasi

permohonan pada database

1. Membuat tanda terima berkas 2. Melampirkan lembar disposisi

Berkas Pemohon

B. Pemeriksaan Fisik Kendaraan 1. Menghadirkan kendaraan permohon 2. Melakukan pemeriksaaan kelaikan fisik kendaraan 3. Membuat berita acara pemeriksanaan kendaraan 4. Memberikan paraf pada lembaran disposisi

C. Penelitian 1. Memeriksa kebenaran persyaratan berkas/dokumen pemohon 2. Memberikan paraf pada lembaran disposisi 3. Menetapkan besarnya retribusi melalui surat STRD

D. Penerbitan / Pembayaran 1. Membuat rekomendasi ke kantor pelayanan perizinan 2. Menerima pembayaran sesuai dengan STRD 3. Membuat surat pengantar pengiriman berkas ke kantor pelayanan perizinan 4. Menerima laporan proses perekaman data dalam bentuk : (a) Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan

Bermotor (SPPKB); (b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah; (c) Surat Tagihan Retribusi Daerah 5. Menetapkan besarnya retribusi melalui surat STRD

Loket II Penyerahan

ya tidak

Halaman 4 - 23



Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan surat izin trayek angkutan

kota adalah sebagai berikut:

a. Izin Usaha

b. Buku Uji


d. KTP Pimpinan

Izin trayek angkutan kota ini akan berlaku selama 5 tahun dan dapat

diperpanjang. Dinas perhubungan kota Makasar juga akan menerbitkan

Kartu Pengawas yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang

setiap tahunnya. Kartu pengawas ini adalah merupakan bentuk turunan

dari izin trayek. Untuk meperoleh Kartu pengawas pengusaha harus

mengajukan ke Dinas Perhubungan Kota Makasar dengan menyertakan :

a. Izin Trayek

b. Buku Uji


d. STNK dan BPKB

e. KTP Pimpinan PO




Perpanjangan izin trayek yang berlaku selama 5 tahun :

a. Izin Trayek Lama

b. Buku Uji


d. KTP Pimpinan PO

Kartu Pengawasan berlaku selama satu tahun :

Halaman 4 - 24



a. Izin Trayek

b. Buku Uji


d. STNK dan BPKB

e. KTP Pimpinan PO


4.3.3. Jenis Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang (Tipologi


Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2002 tentang angkutan jalan dan

retribusi perizinan angkutan dalam wilayah Kota Makasar yang tertuang

dalam Bab II Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek

tetap dan teratur pada pasal 4 – pasal 10. Untuk perizinan tercantum

pada Bab V perizinan angkutan bagian pertama izin usaha angkutan

pasal 17- pasal 44. Maka berdasarkan perda tersebut Dinas Perhubungan

Kota Makasar melayani perizinan kendaraan angkutan orang dalam

trayek dan perizinan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam

trayek. Tipologi kendaraan angkutan yang ada dalam unit ini adalah

sebagai berikut :

1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek Tetap dan

Teratur adalah Angkutan Kota yang terdiri dari :

i. Treyek Utama, yang melayani angkutan antar kawasan utama,

antar kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri

melakukan perjalanan ulang alik secara tetap dengan

pengangkutan yang bersifat masal.

j. Trayek Cabang, yang melayani angkutan antar kawasan

pendukung, antar kawasan pendukung dan kawasan pemukiman.

k. Trayek Ranting, yang melayani angkutan dalam kawasan

pemukiman.

Halaman 4 - 25



l. Trayek Langsung, yang melayani angkutan anatar kawsan secara

tetap yang bersifat masal dan langsung.

m. Trayek Angkutan Pinggiran Kota

n. Trayek Khusus, yang melayani angkutan kawasan yang tidak

dilalui dan atau sebagai pendukung mobilitas penumpang

penumpang angkutan umum pada masing-masing trayek a, b, c,

dan trayek diatas.

2. Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek adalah :

a. Angkutan dengan menggunakan taksi.

b. Angkutan dengan cara sewa mobil dan mobil pelajar.

c. Angkutan untuk keperluan pariwisata.

d. Pengangkutan khusus penumpung.


1. Software

Pendataan perizinan trayek kendaraan angkutan orang di Dinas

Perhubungan Kota Makasar telah dilaksanakan secara komputerisasi.

Nama Software pendataan adalah Sistem Administrasi Perizinan,

berjalan pada system windows dan single user.

Software ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yaitu program antar

muka yang memungkinkan seorang user memasukkan data untuk

kemudian disimpan, diolah dan diproses untuk menghasilkan suatu

laporan. Bagian kedua berupa file database database berupa foxpro.

Halaman 4 - 26



Menu-menu yang terdapat pada software ini diantaranya :

• Master tabel yang berisikan sub

menu :

o Datakendaraan

o Data Becak

o Perusahaan

o Tipe kendaraan

o Jenis kendaraan

o Merk Kendaraan

o Jenis Pleyanan

o Tarif retribusi

o Trayek

o Lokasi

o Bahan Bakar

o Kepemilikan

o Penggunaan

o Hari Lebur Nasiona

o Login

o Keluar dari Sistem

• Pendaftaran yang berisi sub menu :

o Jenis Palaynan

o Wajib Retribusi

o Objek Retribusi

Halaman 4 - 27



• Penetapan

• Penerimaan

• Laporan-laporan berisikan sub menu :

o Permohonan izin Usaha Angkutan

o Izin usaha angkutan dengan kendaraan umum

o Pembekuan izin usaha angkutan

o Pencabutan izin usaha angkutan

o Penolakan izin usaha angkutan

o Permohonan Persetujuan Pengalihan Perusahaan

o Berita Acara Pemeriksaaan Kendaraan

o Izin Operasi angkutan taksi/mobil sewa/mobil belajar

o Izin operasi angkutan khusus penumpang

o Izin Insedentil Keluar Trayek

o Izin Keluar Trayek Tujuan Tetap

o Izin Mobil Servis Angkutan Terminal

o Izin Trayek Khusus Ojek Motor/Becak Motor

o Izin Dispensansi (Masa Dispensasi)

o Rekap Becak

o Rekap Izin Angkutan khusus Penumpang, dll.

Halaman 4 - 28



• Utilitas

Walaupun sistem sudah mengakomodir laporan secara komputerisasi,

namum laporan yang berjalan masih menggunakan semi komputer.

Komputerasi laporan hanya berjalan pada pencetakan surat izin

trayek. Sistem pelaporan berjalan secara mingguan untuk

disampaikan ke : kepala bidang, kepala seksi dan untuk kepala dinas

bersifat insidentil. Laporan ini masih bersifat internal dan bukan

untuk kepentingan umum.

2. Hardware


adalah PC-Pentium dengan sistem operasi windows.

Halaman 4 - 29




Struktur organisasi perizinan kendaraan angkutan orang di Dinas

Perhubungan Kota Makasar di pimpin oleh kepala Dinas Perhubungan

dengan golongan pembina Tk. I (IV/b) dan bantu oleh kepala seksi

angkutan orang.

Untuk pendataan perizinan kendaraan angkutan orang kepala seksi

dibantu oleh petugas bidang pendataan. Selengkapnya struktur

organisasi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 4.8 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makasar

4.3.6 Permasalahan dan Saran

Permasalah yang dihadapi pada pendataan perijinnan adalah :

1. Peralatan pendataan kurang dan yang ada sudah tidak lagi mampu

menangani

2. Sistem informasi yang ada sudah ketinggalan

Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Seksi Angkutan Orang

Bidang Pendataan

Bidang Administrasi

Halaman 4 - 30



Saran yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber terkait dengan

permasalahan tersebut adalah :

1. Penambahan dan penggantian peralatan komputer

2. Sistem informasi perlu diupgrade

3. Perlu penambahan SDM operator komputer.

4.4 Inas Perhubungan Propinsi Kabupaten Dati Ii Gowa


Dasar pelaksanaan perizinan kendaraan Angkutan orang di Kabupaten

Daerah Tingkat II Gowa Propinsi Sulawesi Selatan adalah Perda 08 tahun

1998 tentang Retribusi Izin trayek Bupati Kepala Derah Tingkat II Gowa.

Tercantum dalam Bab VII Perizinan Angkutan bagian Pertama Pasal 8 –

Pasal 12 dan Bab VIII Izin Insidentil Pasal 13 – Pasal 16. Hal penting

yang diatur dalam perizinan dari perda ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberian persetujuan permohonan izin trayek

2. Penolakan permonohan izin trayek

3. Penerbitan Kartu Pengawas

4. Pemberian perizinan insedentil


Sistem Pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang di Dinas

Perhubungan Kabupaten Gowa masih dilaksanakan secara manual. Dinas

perhubungan memberikan pelayanan izin trayek baru dan

perpanjangan. Proses dan syarat-syarat yang diperlukan untuk


1. Pengusahan sudah memiliki izin usaha angkutan dengan kendaraan

bermotor umum dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Memiliki atau mengusai kendaraan bermotor yang laik jalan

yang dibutikan dengan STNK dan Buku Uji

Halaman 4 - 31



b. Memiliki fasilitas atau bekerja sama dengan lain dalam

menjaga kondisi kendaraan tetap lain jalan

c. Memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor

2 Mengajukan permohonan Izin Trayek baru dengan melampirkan

kelengkapan dokumen :

a. Izin Usaha

b. Buku Uji

c. Permohonan pemilik

d. KTP Pimpinan

Izin trayek ini akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Unit

kerja bidang angkutan darat juga akan menerbitkan Kartu Pengawas

yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Kartu pengawas ini adalah merupakan bentuk turunan dari izin trayek.

Untuk meperoleh Kartu pengawas pengusaha harus mengajukan ke Unit

kerja bidang angkutan darat dengan menyertakan :

a. Izin Trayek

b. Buku Uji


d. STNK dan BPKB

e. KTP Pimpinan PO




1. Perpanjangan izin trayek yang berlaku selama 5 tahun :

a. Izin Trayek Lama

b. Buku Uji


d. KTP Pimpinan PO

Halaman 4 - 32



2. Kartu Pengawasan berlaku selama satu tahun :

a. Izin Trayek

b. Buku Uji


d. STNK dan BPKB

e. KTP Pimpinan PO


4.4.3 Jenis Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang (Tipologi


Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Gowa hanya satu jenis angkutan orang yaitu angkutan perdesaan yang

beroperasi di wilayah Kabupaten Gowa. Jenis angkutan desa yang

berapa di wilayah Kabupaten Gowa meliputi :

a. Mikrolet

b. Bis Kecil (10-15 tempat duduk)

c. Bis sedang (16-26 tempat duduk)

d. Bis besar (lebih dari 27 tempat duduk).

Sedangkan angkutan orang non trayek yang bersifat insidentil ketentuan

sama dengan tinkgat kota maupun propinsi.


Pendataan pelayanan perizinan di kabupaten Gowa masih dilaksanakan

secara manual, maka peralatan yang digunakan masih menggunakan

sistem manual yaitu mesin ketik dan penulisan secara manual.

Halaman 4 - 33




Struktur organisasi perizinan kendaraan angkutan orang di Dinas

Perhubungan Kabupaten Gowa dipimpin oleh kepala Dinas Perhubungan

dengan golongan pembina Tk. I (IV/b) dan bantu oleh kepala seksi

angkutan orang.

Untuk pendataan perizinan kendaraan angkutan orang kepala seksi

dibantu oleh petugas bidang pendataan. Selengkapnya struktur

organisasi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 4.9 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Sebagai bentuk tanggung jawab Dinas Perhubungan di Bidang perizinan

membuat laporan ke kepala Dinas Perhubungan kabupaten dalam bentuk

laporan dengan rincian jumlah kendaraan yang mengurus izin dan besar

retribusi yang dikumpulkan setiap bulan sekali.


Kepala Seksi Angkutan Orang

Bidang Perizinan

Bidang Administrasi

Halaman 4 - 34




Permasalah yang dihadapi di Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada

umumnya adalah :

1. Tidak disetujui untuk pembangunan sistem

2. Proses pembangunan sistem memerlukan biaya yang tinggi

3. Belum tersedianya SDM dalam penanganan TI

Berapa saran yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber terkait

dengan permasalahan tersebut adalah :

1. Belum dilakukan syarat khusus untuk Perusahaan Otobus, saat ini

masih bisa dimiliki pribadi

2. Gowa siap menjadi pilot project SIM

4.5 Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah 4.5.1 Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

• UU LLAJ RI No. 14 tahun 1992

• Peraturan Pemerintah PP No. 41 tahun1993

• Kep.Men No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

• Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

• Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan

Kendaraan Umum di Jalan

• Keputusan Kepala Dinas Perhubungan No. 551/574/2007 tentang

petunjuk teknis perijinan angkutan orang dengan kendaraan

umum di jalan.

Dari beberapa Dasar Hukum di atas dasar pelaksanaan perizinan

kendaraan angkutan orang di Propinsi Jawa Tengah mengacu 1)

Halaman 4 - 35



Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2007

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan

Barang dengan Kendaraan Umum di Jalan dan 3) Keputusan Kepala

Dinas Perhubungan No. 551/574/2007 tentang petunjuk teknis perijinan

angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan. Pasal-pasal utama

dari ketiga peraturan yang terkait dengan perizinan angkutan orang


1. Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek.

2. Angkutan orang dengan kendaraan khusus dalam trayek.

3. Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.

4. Perizinan angkutan orang dengan kendaraan umum.

5. Peremajaan kendaraan.

6. Pencabutan izin trayek dan izin operasi.

7. Perizin insidentil.


Sistem Pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang di Propinsi Jawa

Tengah mengacu pada Perda, Peraturan Gubernur dan Kepala Dinas.

Pelayanan perizinan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Propinsi. Jenis

pelayanan perizinan di Dinas Perhubungan Propinsi meliputi :

1. Surat Persetujuan Izain Trayek (SPIT) baru dengan syarat-syarat :

a. Telah memiliki syarat administrasi yaitu :

• Surat izin usaha

• Surat pernyataan

• Memiliki atau mengusai kendaraan dengan melampirkan

STNK dan buku uji

• Menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan

• Memiliki atau kerjasama fasilitas pemeliharaan

• Surat keterangan kondisi perusahaan

Halaman 4 - 36



• Surat rekomendasi dari kepala dinas perhubungan/kota

b. Telah memiliki syarat teknis yaitu masih tersedianya

penambahan jumlah kendaraan dalam trayek tersebut.

c. Telah mendapat pertimbangan dari kepala dinas/kantor

perhubungan kabupaten/kota.

Apabila permohonan disetujui kepala dinas lalu lintas dan angkutan

jalan Propinsi Jawa Tengah akan menerbitkan :

1) Surat keputusan izin trayek;

2) Surat pelaksanaan izin trayek;

3) Lampiran surat keputusan izin trayek;

4) Kartu Pengawas;

5) Kartu Jam Perjalan.

Izin trayek ini akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Kartu Pengawas dan Katu Perjalan berlaku 1 tahun dan dapat

diperpanjang setiap tahunnya.

2. Surat Persetujuan Izin Operasi (SPIO)

a. Surat permohonan;

b. Rekomendasi dari dinas/kantor perhubungan kabupaten/kota;

c. Foto copy STNK, Buku Uji, Izin Usaha, Lunas Jasa Raharja,

Keanggotaan Organda (yg masih berlaku);

d. SPIO Asli;

e. Komitment perusahaan.



1) Surat keputusan izin operasi;

2) Surat pelaksanaan izin operasi;

Halaman 4 - 37



3) Lampiran surat keputusan izin operasi;

4) Kartu Pengawas.

Izin operasi ini akan berlaku selama 5 tahun dan dapat

diperpanjang.

3. Perizinan Perpanjangan trayek/izin operasi dengan syarat-syarat

sebagai berikut :

a. Rekomendasi dari dinas/kantor perhubungan kabupaten/kota;

b. Surat permohonan;

c. Foto copy KTP, STNK, Buku Uji, Izin Usaha, Lunas Jasa

Raharja.

4. Tukar Kompoiisi Kendaraan (dalam 1 perusahaan) dengan syarat-

syarat :


b. Foto copy STNK, Buku Uji, Izin usaha, lunas Jasa raharja;

c. Foto copy surat keputusan izin trayek.



1) Surat keputusan izin trayek;

2) Surat pelaksanaan izin trayek;

3) Lampiran surat keputusan izin trayek;

4) Kartu Pengawas;

5) Kartu Jam Perjalan.

5. Perpanjangan Kartu Pengawas (KP) dan Kartu Jam Perjalanan (KJP)

dengan syarat sebagai berikut :


Halaman 4 - 38



b. Foto copy STNK, Buku Uji, Izin usaha, lunas Jasa raharja;

c. Foto copy surat keputusan izin trayek/izin operasi;

d. Foto copy Kartu pengawas dan Katu Jam Perjalanan.

6. Rekomendasi/Advice (trayek antar kota antar propinsi dan

Pariwisata) dengan syarat-syarat :

a. Rekomendasi dari dinas/kantor perhubungan kabupaten/kota;

b. Surat permohonan;

c. Foto copy KTP, STNK, Buku Uji, Izin Usaha, Lunas Jasa

Raharja.

7. Permohonan izin insidentil dengan syarat-syarat :


b. Foto copy KTP, STNK, Buku Uji, lunas Jasa raharja;

c. Foto copy Kartu pengawas dan Katu Jam Perjalanan.

8. Penggantian dokumen yang hilang dengan syarat-syarat :


b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

c. Bukti pengumuman kehilangan;

d. Foto copy STNK, Buku Uji, Izin usaha, lunas Jasa raharja;

e. Foto copy surat keputusan izin trayek/izin operasi;

f. Foto copy Kartu pengawas dan Katu Jam Perjalanan.

Untuk lebih jelasnya proses surat persetujuan izin trayek (SPIT) dan

surat persetujuan izin operasi (SPIO) dapat dilihat pada gambar 4.10 dan

dan mekanisme perpanjangan kartu pengawas (KP) dan kartu jam

perjalanan (KJP) dapat dilihat pada gambar 4.11. Untuk mekanisme

pelayanan permohonan izin insidentil dapat dilihat paga gambar 4.12.

Halaman 4 - 39



PEMOHON

Rekomengasi Dinas/Kantor Perhubungan Setempat

Persyaratan Lengkap

• SURAT PERSETUJUAN IZIN TRAYEK (SPIT)

• SURAT PERSETUJUAN IZIN OPERASI (SPIO)

Surat Penolakan

Dinas LLAJ Propinsi Jateng(Sub Dinas Angkutan)

Persyaratan Lengkap

tidak

tidak

ya

ya

Gambar : 4.10 Mekanisme Permohonan Penerbitan Izin Trayek/izin Operasi

Halaman 4 - 40



PEMOHON


Persyaratan Lengkap

• KARTU PENGAWASAN (KP)

• KARTU JAM PERJALANAN (KJP)

Surat Penolakan

Dinas LLAJ Propinsi Jateng(Sub Dinas Angkutan)

Persyaratan Lengkap

tidak

tidak

ya

ya

Gambar 4.11 Mekanisme Perpanjangan Kartu Pengawas (KP) dan Kartu Jam Perjalan (KJP)

Halaman 4 - 41



Gambar : 4.12 Mekanisme Pelayanan Permohonan izin Insidentil 4.5.3 Jenis Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang (Tipologi


Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan

Daerah No: 9 Tahun 2004 perizinan kendaraan angkutan orang dalam

trayek dan perizinan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam

trayek. Tipologi kendaraan angkutan orang yang ada dalam Dinas

Perhubungan adalah :

1. Angkutan Dalam Trayek

a. Trayek AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi)

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, trayek

antarkota yang melampui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota

dalam 1 (satu) provinsi.

PEMOHON

UP LLAJ WILAYAH SETEMPAT

Berkas Lengkap

PENERBITAN IZIN INSIDENTIL

Surat Penolakan

tidak

ya

Halaman 4 - 42



b. Trayek Angkutan Perbatasan

c. Trayek Angkutan Khusus

Yang termasuk dalam trayek angkutan khusus yaitu :

• Angkutan antar jemput (travel);

• Angkutan karyawan;

• Angkutan permukiman;

• Angkutan pemandu moda

2. Angkutan tidak dalam trayek.

Yang termasuk dalam kendaraan umum angkutan orang tidak dalam

trayek yaitu :

a. Angkutan Taksi;

b. Angkutan Sewa;

c. Angkutan Pariwisata;

d. Angkutan Lingkungan.


1. Software

Pendataan perizinan kendaraan angkutan orang di Dinas Perhubungan

Propinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan secara komputerisasi. Nama

Software adalah Sistem Perizinan Angkutan Umum, berjalan pada

system windows dan multi user.

Software sistem Perizinan Angkutan Umum berfungsi untuk

pendataan perizinan kendaraan angkutan orang dalam trayek dan

tidak dalam trayek. Sistem Perizinan Angkutan Umum ini sekaligus

sebagai tempat pengumpulan retribusi perizinan.



Halaman 4 - 43




Bagian kedua berupa file database.



menangani retribusi maka bentuk laporan yang dibuat berisikan

jumlah izin kendaraan, jumlah KP dan KJP; jumlah retribusi dan

denda yang diterima. Laporan masih dibuat dengan cara manual.

Bentuk laporan terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan

laporan tahunan. Laporan disampaikan ke pada kepala seksi dan

dilanjutkan ke pada kepala bidang perizinan kendaraan angkutan

orang.

Laporan ini masih bersifat internal dan bukan untuk kepentingan

umum.

2. Hardware


adalah PC-Pentium Dual Core .


Bentuk struktur organisasi di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perhubungan Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

Halaman 4 - 44



Gambar : 4.13 Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Propinsi Jawa Tengah


Permasalah yang dihadapi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi

Jawa Tengah pada pendataan perizinan adalah apabila ada kerusakan di

program perizinan tidak dapat berjalan.

Sedangkan untuk saran-saran yang berhasil dihimpun dapat disampaikan

sebagai berikut :

1. Laporan perlu diinformasikan ke publik salah satunya melalui

website resmi;

2. Perlu adanya sistem informasi dari pemerintah pusat ke daerah

secara on line sehingga data-data yang ada di pusat dapat diakses

dari daerah.

Kepala Dinas LLAJ

Pengelolaan Data Bagian Penerimaan Berkas Perijinan,

Verifikasi dan Pemrosesan

Perizinan

Kepala Seksi Perizinan

Halaman 4 - 45



4.6 Dinas Perhubungan Kota Semarang


Dalam pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang di Kota Semarang

berpedoman pada :

1. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di

Jalan dengan Kendaraan Umum.

2. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan

Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang.

3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1997 tentang retribusi trayek

kendaraan umum di wilayah Kota Semarang.

4. SK Walikota No. 551.2/53/2001 tentang trayek kendaraan

angkutan penumpang umum di wilayah Kota Semarang.

5. Keputusan Wali Kota Semarang No. 551.2/53/Th. 2001 tentang

trayek kendaraan angkutan penumpang umum dalam kota.


Untuk mendapatkan izin trayek di wilayah Kota Semarang, pengusaha,

badan hukum atau perorangan dapat mengajukan ke Walikotamadya

kepala daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi Kota Semarang

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sesuai dengan Perda No. 4

tahun 1984, Kota Semarang hanya mengeluarkan satu jenis izin trayek

yaitu bus angkutan kota. Prosedur untuk memperoleh izin trayek bus

umum angkutan orang adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha, badan hukum atau perorangan mengisi formulir yang

telah disediakan dengan melampirkan persyaratan :

a. Memiliki NPWP;

b. KTP Pimpinan;

Halaman 4 - 46



c. Surat Permohonan (sesuai formulir);

d. Bukti Kepemilikan kendaraan;

e. Legalitas Badan Usaha.

2. Bila seluruh syarat-syarat terpenuhi dan kendaraan dalam trayek

yang diinginkan masih memungkinkan ditambah maka Walikota akan

mengeluarkan izin trayek disertai dengan Kartu Pengawasan.

Izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan

Kartu pengawas berlaku 1 tahun dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Prosedur alur perizinan di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar

berikut :

PEMOHONDinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Semarang

Persyaratan LengkapSurat Penolakan

WALIKOTA SEMARANG

tidak

ya

SURAT IZIN TRAYEK

Surat Persetujuan

Gambar : 4.14 Alur Permohonan Penerbitan Izin Trayek Kota Semarang

Halaman 4 - 47





Dinas Perhubungan Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah No:

4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Tipologi kendaraan

angkutan orang yang ada dalam Dinas Perhubungan adalah angkutan

perkotaan yang terbagi menjadi dua jenis angkutan yaitu angkutan

penumpang umum dengan tempat duduk >16 orang dan angkutan

penumpang umum dengan tempat duduk di bawah 16 orang.


1. Software


Propinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan secara komputerisasi.

Software adalah Sistem Perizinan Angkutan Umum, berjalan pada

system windows single user. Software ini terbagi menjadi dua bagian,

yaitu program antar muka yang memungkinkan seorang user

memasukkan data untuk kemudian disimpan, diolah dan diproses

untuk menghasilkan suatu laporan. Bagian kedua berupa file

database (foxbase).


angkutan orang berjalan secara rutin mingguan dan bulanan. Karena

unit ini sebagian besar menangani retribusi maka bentuk laporan

yang dibuat berisikan jumlah izin kendaraan, jumlah KP dan KJP;

jumlah retribusi dan denda yang diterima. Laporan masih dibuat

dengan cara manual. Laporan disampaikan ke pemerintah kota , ke

Ditlantas Polda Jateng dan kepala disbub kemeninfo Jawa Tengah.

Laporan ini masih bersifat internal dan bukan untuk kepentingan

umum.

Halaman 4 - 48



2. Hardware

Spesifikasi peralatan perangkat keras yang dimiliki unit ini adalah PC-

Pentium 3.


Bentuk struktur organisasi di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas

Perhubungan Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 4.15 Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kota Semarang

Kepala Dinas LLAJ

Kasi Angkutan

Staft Pemeriksaan permohonan

perpanjangan angkutan kota

Kepala Bidang Angkutan Darat

Staft penglolaan Data Staft administrasi

Halaman 4 - 49




Permasalah yang dihadapi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota

Semarang khusunya di bagian pendataan adalah :

1. Aplikasi single user

2. SDM terbatas baik jumlah dan kemampuan

3. Anggaran terbatas.


sebagai berikut :

1. Pelayanan sistem informasi yang langsung bisa akses oleh

masyarakat.

2. Pengolah data yang komputerisasi

3. Standar pelayan yang optimal.

4.7 Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara


• UU LLAJ RI No. 14 tahun 1992

• Kep.Men No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

• Peraturan Daerah No. 15 tahun 2007 tentang retribusi izin

penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan

umum.

Dasar hukum yang mengatur perizinan kendaraan angkutan orang

berdasarkan peraturah daerah No. 15 tahun 2007 tertuang dalam pasal

3 dan pasal 4. Dalam pasal mengatur tentang :

a. Perizinan trayek,

b. Perizinan operasi,

Halaman 4 - 50



c. Perizinan insidentil dan

d. Perizinan operasi angkutan pariwisata.


Seluruh perizinan angkutan orang antar kota dalam propinsi yang

beroperasi di jalan dengan kendaraan umum di Propinsi Sumatera Utara

harus harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Perhubungan atas nama Gubernur.

Jenis pelayanan perizinan di Dinas Perhubungan Propinsi meliputi :

1. Surat Persetujuan Izin Trayek dengan syarat-syarat :

a. Telah memiliki syarat administrasi yaitu :

• Surat izin usaha

• Surat pernyataan

• Memiliki atau mengusai kendaraan dengan melampirkan

STNK dan buku uji

• Menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan

• Memiliki atau kerjasama fasilitas pemeliharaan

• Surat keterangan kondisi perusahaan

• Surat rekomendasi dari kepala dinas perhubungan/kota

b. Telah memiliki syarat teknis yaitu masih tersedianya

penambahan jumlah kendaraan dalam trayek tersebut yang

diberikan oleh Dinas Perhubungan Propinsi.

c. Telah mendapat pertimbangan dari kepala dinas/kantor

perhubungan kabupaten/kota.

Apabila permohonan di setujui kepala dinas lalu lintas dan angkutan

jalan Propinsi Sumatera Utara akan menerbitkan :

a. Surat keputusan izin trayek;

b. Surat pelaksanaan izin operasi;

Halaman 4 - 51



c. Surat izin insidentil;

d. Surat rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;

e. Kartu Pengawas;

Izin trayek ini akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang,

sedangkan kartu Pengawas berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang

setiap tahunnya. Untuk izin insidentil adalah 14 (empat belas) hari

perjalanan tanpa dapat diperpanjang. Prosedure permohonan

perizinan di Dinas Propinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada

gambar berikut :

PEMOHON


Persyaratan Lengkap

• SURAT KEPUTUSAN IZIN TRAYEK• SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASI• SURAT IZIN INSIDENTIL• SURAT REKEMENDASI IZIN OPERASI

ANGKUTAN PARIWISATA• KARTU PENGAWAS

Surat Penolakan

Dinas LLAJ Propinsi Sumatera Utara

Persyaratan Lengkap

tidak

tidak

ya

ya

Gambar : 4.16 Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Dinas Perhubungan Sumatera Utara.

Halaman 4 - 52





Dinas Perhubungan Sumatera Utara atas nama gubernur melayani

perizinan kendaraan angkutan orang dalam trayek dan perizinan

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Tipologi

kendaraan angkutan yang ada di Dinas Perhubungan adalah :

1. Angkutan antar kota dalam provinsi;

2. Angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan antar jemput;

3. Angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan karyawan;

4. Angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan pemukiman;

5. Angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan antarpemadu

moda;

6. Angkutan taksi ke dan dari bandara serta antar kota dalam

provinsi;

7. Angkutan sewa; dan

8. Angkutan pariwisata.


o. Software


Propinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan secara komputerisasi.

Software sistem Perijinan Angkutan orang berfungsi untuk pendataan

perizinan kendaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam

trayek. Sistem Perijinan Angkutan orang ini sekaligus sebagai tempat

pengumpulan retribusi perizinan. Sistem berjalan pada sistem operasi

Windows.



Halaman 4 - 53




Bagian kedua berupa file database dengan field yang tersimpan

berupa :

• Nama perusahaan

• Nomor uji kendaraan • Nomor STNK • Nomor SK Izin Trayek • Masa berlaku izin trayek • Jalur trayek. Sistem pelaporan yang dijalankan pada unit kerja bidang perizinan


menangani retribusi maka bentuk laporan yang dibuat berisikan

jumlah izin kendaraan dan jumlah retribusi serta denda yang

diterima. Laporan dibuat dan disampaikan setiap bulan dan tahunan.

Laporan disampaikan ke pada kepala seksi dan dilanjutkan ke pada

kepala kasi angkutan dan kasudit angkutan darat. Laporan ini masih

bersifat internal dan bukan untuk kepentingan umum.

p. Hardware


adalah PC-Pentium Core 2 .


Bentuk struktur organisasi di Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara

dapat dilihat pada gambar berikut :

Halaman 4 - 54



Gambar : 4.17 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera

Utara


Permasalah yang dihadapi Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara

pada pendataan perizinan adalah peralatan masih belum memadai.

Sedangkan saran yang berhasil dihimpun dapat disampaikan sebagai

berikut :

Khusus untuk angkutan AKAP dan antar jemput antar propinsi, sebaiknya

setiap tahun perkembangan datanya disampaikan kepada propinsi

dengan data asal dan tujuan maupun domisili perusahaanya. Sehingga

propinsi memiliki data konkrit terhadap angkutan orang yang beroperasi

diwilayahnya. Dengan demikian propinsi mudah dalam melakukan

evaluasi kebutuhan angkutan orang yang sebenarnya.

4.8 Dinas Perhubungan Kota Medan


Dalam pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang di Kota Medan

berpedoman pada Perda No. 33 Tahun 2002 tentang retribusi dan izin

bidang perhubungan yang tertuang pada bab III pelayanan dan perizinan

yang berkaitan dengan angkutan orang adalah :


Staff Seksi Angkutan

Kepala Seksi Angkutan

Halaman 4 - 55



a. Pelayanan daftar ulang kartu pengawas (KPS);

b. Pelayanan daftar ulang izin usaha angkutan;

c. Izin trayek;

d. Izin operasi;

e. Izin usaha angkutan;

f. Izin tempat insidentil;

g. Izin memasuki inti kota selaian angkutan kota.


Untuk mendapatkan izin trayek di wilayah Kota Medan, pengusaha,

badan hukum atau perorangan dapat mengajukan ke Walikotamadya

kepala daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi Kota Medan

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Prosedur untuk

memperoleh izin angkutan perkotaan dan perdesaan adalah sebagai

berikut :

1. Pengusaha, badan hukum atau perorangan mengisi formulir yang

telah disediakan dengan melampirkan persyaratan :

a. Memiliki NPWP

b. KTP Pimpinan




2. Bila seluruh syarat-syarat terpenuhi dan kendaraan dalam trayek

yang diinginkan masih memungkinkan ditambah maka Walikota akan

mengeluarkan izin trayek, izin operasi disertai dengan Kartu

Pengawasan.

Izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan

Kartu pengawas berlaku 1 tahun dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Halaman 4 - 56



Prosedure alur perizinan di Kota Medan dapat dilihat pada gambar

berikut :

PEMOHON Dinas Perhubungan Kota Medan

Persyaratan LengkapSurat Penolakan

PEMERINTAH KOTA MEDAN

tidak

ya

• SURAT IZIN TRAYEK• SURAT IZIN OPERASI• SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN

Surat Persetujuan

Gambar : 4.18 Alur Permohonan Penerbitan Perizinan Kota Medan



Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah No: 33

tahun 2002 tentang retribusi pelayanan dan izin bidang perhubungan

memberikan pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengujian dan

pemberian izin dalam bidang angkutan orang dengan kendaraan umum.

Jenis pelayanan perizinan dibidang angkutan orang dengan kendaraan

umum yang diberikan meliputi :

1. Mobil bus (tempat duduk di atas 26)

2. Mobil bus (16-25 tempat duduk)

3. Mobil bus (10-15 tempat duduk)

4. Mobil penumpang (1-9 tempat duduk)

Halaman 4 - 57



5. Taxi

6. Angkutan penumpang khusus/secara sewa

7. Angkutan cara sewa

8. Angkutan Pariwisata

9. Antar Kota dalam Propinsi (AKDP)


1. Software


Kota Medan masih manual.

2. Hardware

Mesin ketik dan tulis tangan.


Bentuk struktur organisasi di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas

Perhubungan Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 4.19 Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Kota Medan

Kepala Dinas Bidang LLAJ & Angkutan

Darat

Pengelola Data

Seksi Angkutan Darat

Halaman 4 - 58




Permasalah yang dihadapi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota

Medan khusunya di bagian pendataan adalah :

1. Peralatan pendataan masih manual (komputer belum ada)

2. Terbatasnya SDM yang ada.

3. Anggaran terbatas.


sebagai berikut :

1. Pembinaan harus terus menerus.

2. Pengembangan kapasitas SDM

3. Perlu pengadaan peralatan pendataan.

4.9 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat


Untuk perizinan angkutan diatur menurut Undang-Undang LLAJ RI No. 22

tahun 2009, pasal 176 dan pasal 179 tentang izin pelenggaraan angkutan

orang, LLAJ RI No. 14 tahun 1992, pasal 41 mengenai Ijin Usaha

Angkutan dan PP RI No. 41 tahun 1993, Pasal 18 sampai dengan pasal 25.

Sedangkan mengenai perijinan pengeluaran trayek diatur oleh PP No. 41

tahun 1993, Pasal 26 sampai dengan 34. KM No. 35 tahun 2003

penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.


Prosedur pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang di Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk


Halaman 4 - 59



1. Pengusaha sudah memiliki izin usaha angkutan dengan kendaraan

bermotor umum dengan kelengkapan dukumen :

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang

berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon

yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon

perorangan;

c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5

(lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di

pulau Jawa, Sumatera dan Bali;

f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas

penyimpanan kendaraan.

2. Pengusaha membawa atau memiliki syarat-syarat administrasi

yaitu :

a. memiliki surat izin usaha angkutan;

b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk

memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;

c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan

yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi

Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor

yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta

surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor

sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam

kondisi laik jalan;

Halaman 4 - 60



f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan

sumber daya manusia;

g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan

yang akan dilaksanakan

h. dan standar pelayanan yang diterapkan;

i. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota,

dalam hal ini Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang

membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Pengusaha membawa atau memiliki syarat-syarat teknis berupa :

a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk

penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan;

a. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu

memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Bila seluruhnya persyaratan lengkap maka Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat akan mengeluarkan izin trayek yang dapat berupa :

1. Izin bagi pemohon baru (izin trayek baru);

2. Izin pembaharuan masa berlaku izin (perpanjangan);

3. Perubahan izin.

Izin trayek ini akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan menerbitkan Kartu

Pengawas yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjangan setiap

tahunnya. Kartu pengawas ini adalah merupakan bentuk turunan dari

izin trayek.

Untuk lebih jelasnya proses izin trayek baru dapat dilihat pada gambar 4.20.

Halaman 4 - 61



PEMOHON

DIRJEN HUBDAT

Advis Gubernur dan Persyaratan Administrasi

DITOLAK

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PENOLAKAN

SURAT PERSETUJUAN

(Ijin Prinsip)

SURAT KEPUTUSAN IZIN ANGKUTAN ORANG DENGAN

KENDARAAN UMUM

KAJIAN

PERSYARATAN LENGKAP

tidak

ya

tidak

ya

Gambar : 4.20 Prosedur Proses Perizinan Trayek Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Pelayanan jaringan trayek dan perizinan operasional kendaraan angkutan

yang dilaksanakan di tingkat kementrian perhubungan (Direkturat

Jendaral Perhubungan Darat) adalah :

Halaman 4 - 62



1. Trayek antar kota antar propinsi (AKAP), yaitu trayek yang melalui

lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

2. Trayek lintas batas negara, yaitu trayek yang melalui batas negara.

Jaringan taryek lintas batas antar negara ditetapkan dengan

Keputusan Menteri berdasarkan perjanjian antar negara.

3. Trayek kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah propinsi.

4. Trayek perdesaan yang melampui satu daerah propinsi.

5. Trayek Angkutan Pariwisata atau angkutan dengan tujuan tertentu.

6. Treyek Taxi yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah propinsi.

Halaman 5 - 1



Bab 5

Analisis Kebutuhan SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang

5.1 Gambaran Umum Kondisi Eksisting

Sebagaimana informasi awal yang diperoleh kondisi unit-unit kerja yang

berkaitan dengan angkutan orang dalam pemanfaatan sistem informasi

cukup beraneka ragam, secara garis besar dapat dikelompokan sebagai

berikut :

1. Golongan yang memanfaatan sistem informasi yang terkontrol

Untuk kategori ini sistem informasi hanya digunakan untuk pelayanan

dan pengendalian pelayanan perizinan angkutan orang pada satu

wilayah. Output yang dikeluarkan dari sistem ini adalah pelaporan dari

unit kerja kepada Dinas Perhubungan setempat berupa hard copy data

kendaraan yang mengurus perizinan, data kendaraan yang tidak

mengurus perizinan setelah habis masa berlakunya dan data pendapat

restribusi daerah perperiode waktu tertentu.

2. Golongan yang memanfaat sistem informasi semi manual

Untuk kategori ini sistem informasi hanya sebagai alat cetak surat izin

tanpa fitur pengecekan data dan pelaporan data kegiatan perizinan

yang dilakukan oleh instansi tersebut, sehingga memungkinkan

penyimpangan tetap terjadi.

3. Tidak memanfaatkan sistem informasi

Untuk kategori ini sama sekali tidak memanfaatkan sistem informasi

cenderung untuk semua manual, sehingga penyimpangan/kesalahan

peluangnya sangat besar sekali.

Sistem informasi angkutan orang saat ini masih bersifat lokalisir, dimana

masing-masing unit mempunyai model sistem dan flatform data yang

berbeda-beda. Hampir semua unit atau Daerah tidak memiliki sistem

mekanisme pelaporan ke pusat sehingga selama ini data-data terkait

Halaman 5 - 2



angkutan orang yang mencover semua daerah di pusat tidak ada bank

datanya.

Dari data hasil survei belum ada mekanisme pelaporan ke Pusat dan

bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pusat terhadap unit kerja daerah

yang menangani perizinan angkutan orang. Oleh karena itu unit kerja

tersebut tidak melaporkan data dan kinerjanya pada Pemerintah Pusat.

5.2 Revitalisasi Sistem Perizinan Angkutan Orang

Tujuan pelaksanaan perizinan angkutan orang adalah pengaturan dan

pengawasan penyelenggaraan angkutan orang sehingga bisa memberikan

pelayanan kebutuhan angkutan orang nyaman, aman dan sesuai dengan

kebutuhan. Tentu untuk memenuhi hal tersebut perlu dilakukan

pengaturan dengan sistem yang tepat oleh regulator dan pengawasan

kesesuaian dengan regulasi yang ditetapkan.

1. Sistem perizinan angkutan orang

Dalam hal ini sebagaimana hasil penelaah aturan/regulasi yang telah

ada adalah birokrasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Panjangnya prosedur dan kompleksnya perizinan angkutan orang

membuat prosesnya menjadi tidak transparan, sehingga dibutuhkan

perubahan aturan yang membuat birokrasi perizinan angkutan orang

menjadi lebih singkat dan transparan serta pembekuan izin angkutan

trayek dan kartu pengawasan. Untuk menjawab hal tersebut SIKLLAJ

Angkutan Orang yang dikembangkan menjawab birokrasi yang tidak

menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan transparansi.

2. Pengawasan Kesesuaian

Sebagaimana apa yang terjadi dilapangan terkait perizinan angkutan

orang untuk angkutan yang beroperasi adalah :

- Jumlah armada dalam satu trayek tidak sesuai dengan kebutuhan

- Izin sudah mati bertahun-tahun

Halaman 5 - 3



- Izin palsu

Permasalahan diatas belum ada metode pengawasan atau kontrol untuk

mencegah hal tersebut. Sehingga cakupan SIKLLAJ Angkutan Orang

sampai pada kontrol keterlambatan dan pemberian sanksi sesuai dengan

regulasi yang ada.

Apabila master data kendaraan sudah baik dan terbangun basis data baik

tingkat regional atau nasional, pengawasan dapat dilakukan lebih mudah

dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan dapat dilakukan

pada jalur trayek atau pada terminal-terminal penumpang yang

terkoneksi dengan basis data kendaraan angkutan orang, sedangkan

untuk memudahkan identifikasi dapat digunakan RFID atau Smart Card.

5.3 Kebutuhan SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang

Untuk membangun suatu sistem informasi komunikasi yang baik, maka

sistem tersebut harus terdiri dari beberapa sub sistem yang mempunyai

tugas tertentu dan bersama-sama membentuk suatu sistem yang utuh. Sub

sistem utama yang harus ada dalam sistem informasi komunikasi adalah

sub sistem input data, sub sistem komunikasi data dan sub sistem basis

data.

Untuk memudahkan dalam membangun sistem informasi komunikasi LLAJ

angkutan orang yang baik, maka sistem informasi komunikasi LLAJ

angkutan orang ini akan terdiri dari beberapa sub sistem yaitu :

1. Sistem Input data 2. Sistem komunikasi data 3. Sistem basis data 4. Sistem monitoring data

Masing-masing sub sistem yang akan dibangun memerlukan sistem

perangkat keras dan sistem perangkat lunaknya.

Halaman 5 - 4



Gambar 5.1 Skema hubungan antar sub sistem dalam

SIK LLAJ angkutan orang

Dalam skema sistem informasi dan komunikasi diatas dapat dilihat bahwa

sistem terdiri dari beberapa sub sistem dimana dari masing-masing sub

sistem tersebut terhubung sehingga menjadi suatu sistem informasi dan

komunikasi yang besar dan utuh.

Sistem informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini merupakan

sistem informasi komunikasi yang besar, yang mencakup daerah yang

sangat luas dimana instalasi atau pemasangan sistemnya mencakup lokasi

secara nasional.

Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya maka sub sistem – sub sistem dalam

sistem informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini diletakan atau di

jalankan pada lokasi yang berbeda. Adapun lokasi penempatan dari sub

sistem sub sistem tersebut adalah sebagai berikut:

Sub Sistem Lokasi Tempat

1. Sistem Input data 2. Sistem komunikasi data 3. Sistem Basis Data

4. Sistem Monitoring Data

Daerah, Pusat Daerah,Pusat Daerah, Pusat

Daerah, Pusat

Kab, Prov dan Pusat Kab, Prov dan Pusat

Dishub Provinsi, Ditjendat

Dishub Provinsi, Ditjendat

Tabel 5.1 Lokasi Penempatan Sub Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Angkutan Orang

Halaman 5 - 5



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penempatan dari beberapa sub

sistem ini terdapat didaerah yaitu di dinas perijinan daerah (Dishub

Kabupaten/Kota), dinas perizinan provinsi (Dishub Provinsi) dan perizinan

pusat oleh karena itu peran serta daerah dalam membangun sistem

informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini menjadi sangat penting

terutama dalam hal penyediaan anggaran untuk pembangunan sistem

informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini.

5.3.1 Sistem Input Data

Sistem input data merupakan modul sistem yang berfungsi untuk media

pemasukan data yang disimpan atau dioperasikan pada titik-titik sumber

data, yaitu di setiap bidang perizinan angkutan orang sehingga data yang

dicatat dapat diseragamkan untuk semua bidang perizinan angkutan

orang.

Sub sistem input data akan mencatat data kendaraan yang melakukan

pembuatan atau perpanjangan surat-surat ijinnya, sub sistem ini juga

akan melakukan pengujian terhadap masa berlaku surat-surat ijin

kendaraan tersebut.

Konfigurasi Perangkat Keras :

• Komputer Desktop Multi User

• Server Local

• Hub 16 Port

• Modem GSM/CDMA, modem HDSL, DSL

• IP Kamera (jika perlu monitoring)

Kemampuan Perangkat Lunak:

ü Pendataan data kendaraan

ü Pendataan data PO

ü Pencatatan proses perijinan

ü Pencatatan penerbitan surat ijin

ü Monitoring dan sanksi Aktifitas Perizinan

Halaman 5 - 6



ü Pengiriman data ke basis data

ü Laporan sesuai dengan kebutuhan unit/departemen masing-masing

5.3.2 Sistem Komunikasi Data

Sistem komunikasi data merupakan modul sistem yang berfungsi untuk

mengirimkan data-data dalam database sub sistem input data kedalam

database sub sistem basis data.

Perangkat keras menggunakan modem HDSL, DSL kecepatan pengiriman

data sesuai dengan kebutuhan dan lebar bandwith sesuai paket corporate

dari provider yang digunakan. Bentuk data yang dikirim berupa data text

dan gambar (jika diperlukan).

5.3.3 Sistem Basis Data

Sistem pusat data merupakan modul sistem yang berfungsi untuk

menampung data-data transaksi dan master data dari sub sistem input

data dalam satu database yang terpusat. Sub sistem basis data ini dapat

diletakan baik di Dishub Provinsi dan Ditjendat ataupun diletakan hanya

di Ditjendat. Sistem basis data harus didukung dengan infrastruktur yang

sangat memadai baik database dan Hardwarenya.

Dengan mempertimbangkan jumlah record jika semua detail kendaraan

kita tampung pada basis data, disarankan dalam basis data hanya

memuat rekap per trayek, per Po dan per jenis angkutan untuk masing

unit perizinan.

5.3.4 Sistem Monitoring Data

Sistem monitoring data merupakan modul sistem yang berfungsi untuk

menampilkan informasi yang terdapat pada database basis data. Untuk

memudahkan mencari informasi yang terdapat pada database basis data,

maka sub sistem monitoring data ini sebaiknya dibangun dalam platform

aplikasi WEBBASE.

Aplikasi WEBBASE ini berfungsi untuk melakukan monitoring data untuk

internal lingkungan Dishub, internal lingkungan Ditjendat dapat juga

Halaman 5 - 7



digunakan untuk media informasi publik. Informasi mengenai jumlah

kendaraan angkutan orang yang beroperasi di suatu daerah, jenis

kendaraan yang beroperasi di suatu daerah dan sebagainya dapat dibuka

menggunakan Web browser dimanapun terdapat koneksi internet.

Aplikasi WEBBASE ini dapat dibuka oleh jumlah pengguna yang besar

tidak hanya dari lingkungan Dishub ataupun Ditjendat tetapi juga dapat

dibuka atau dilihat oleh lapisan masyarakat yang lebih luas, maka dapat

dimasukan informasi untuk kepentingan publik, misalnya Informasi

mengenai prosedure pengurusan perijinan, biaya yang mungkin harus

dikeluarkan, syarat-syarat pengurusan surat ijin, waktu yang dibutuhkan

dalam proses pengurusan perijinan dan sebagainya.

Kemampuan dari aplikasi WEB ini diantaranya sebagai berikut:

1. Fasilitas Publik

• Prosedur pengurusan perijinan

• Syarat-syarat pengurusan perijinan

• Waktu proses pengurusan perijinan

• Jumlah kendaraan angkutan orang

• Biaya pengurusan perijinan

• Informasi tempat pengurusan perijinan

2. Fasilitas Internal

• Master data kendaraan sesuai dengan unit pelayanan perizinan

• Analisa data kendaraan sesuai dengan unit pelayanan perizinan

• Update informsdi publik

• Fitur untuk update atau edit admin webbase ini

5.3.5 Konfigurasi Perangkat Keras dan Jaringan

Konfigurasi perangkat keras dan jaringan dalam sistem informasi

komunikasi LLAJ angkutan orang ini akan mengacu pada skema hubungan

antar sub sistem seperti yang terlihat pada gambar 5.1 diatas.

Halaman 5 - 8



Kunfigurasi perangkat keras terkait erat dengan pusat pengumpulan data

(pelayanan perizinan), basis data dan masyarakat luas/publik.

Gambar 5.2 Skema perangkat keras SIKLLAJ Angkutan Orang

5.3.6 Kebutuhan Personil Dalam Pengelolaan Sistem

Untuk dapat berjalannya suatu sistem informasi dan komunikasi dengan

baik selain ditentukan oleh infrastruktur perangkat keras dan jaringannya

juga ditentukan oleh kemampuan dari perangkat lunaknya, disamping itu

tidak kalah penting adalah kemampuan dari pelaksananya.

Sistem informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini memerlukan

pelaksana harian untuk menjalankannya dimana jumlah dari pelaksana

harian sistem informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini

tergantung pada model dari sistem informasi komunikasi LLAJ angkutan

orang yang dipilih.

Agar pelaksana harian dari sistem informasi komunikasi LLAJ angkutan

orang ini dapat bekerja dengan baik sehingga sistem informasi

komunikasi LLAJ angkutan orang ini dapat menyajikan informasi yang

baik, akurat dan up todate maka perlu dibuat struktur organisasi

Halaman 5 - 9



pelaksana yang sesuai dengan model sistem informasi komunikasi LLAJ

angkutan orang yang dipilih. Adapun kebutuhan personil pengelola sistem

tersebut adalah sebagai berikut :

Unit Pelayanan Perizinan Pusat data Dishub

Pusat data Ditjendat

1 org operator loket verifikasi 1 org operator loket restribusi

1 org operator loket pencetakan 1 org bagian penyerahan surat

1 org teknisi jaringan

admin database teknisi

jaringan

admin Web teknisi jaringan

Tabel 5.2 Struktur organisasi pelaksana SIK LLAJ angkutan orang

5.4 DFD SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang

Sebagaimana penjelasan diatas data flow diagram SIKLLAJ Bidang

Angkutan Orang secara keseluruhan sistem dapat digambarkan seperti

gambar berikut ini :

Dishub ProvinsiData Transaksi

Aplikasi Perijinan

DatabaseDishub Propinsi

Dishub Kota/KabupatenData Transaksi

Aplikasi Perijinan

Data Transaksi

Data Transaksi

1Pengiriman Data

2Pengiriman Data

Data Transaksi

Data Transaksi

DatabaseDitjendat

Data Transaksi

Data Transaksi

Kementerian PerhubunganData Transaksi

Aplikasi PerijinanData Transaksi3

Pengiriman DataData Transaksi

Gambar 5.3 Data Flow Diagram SIK LLAJ angkutan orang

Dari gambar diatas jelas tergambar jelas tergambar database dipusat data

Ditjendat mendapat input data dari tiga kelompok aplikasi yaitu perizinan

disetiap provinsi, setiap kab/kota dan kementerian. Sedang database

Halaman 5 - 10



Dishub Provinsi mendapat input data dari perizinan tingkat provinsi

tersebut dan perizinan kab/kota dibawah provinsi tersebut.

Sedangkan data flow diagram untuk proses perizinan diketiga komponen

input data adalah sebagai berikut :

PEMOHON

Data Kendaraan

Bundel Persyaratan

1Pendaftaran

No KendData

Kendaraan

Berkas 2Verifikasi

Permohonan Baru

3Verifikasi

Perpanjangan

4Pembayaran

RetribusiNota Pembayaran

PEMOHON

PengembalianBerkas

PengembalianBerkas

Berkas BerkasLengkap

BerkasLengkap

PEMOHON

Pembayaran

Nota

5Pencetakan

Surat Ijin

6Penyerahan

Surat Ijin

PEMOHON

SuratIjin

Data Retribusi

Data Kendaraan

Transaksi

No KendJenis Surat Ijin

Masa Berlaku Ijin

Tgl CetakNo Kend

Jenis Surat IjinMasa Berlaku Ijin

No NotaNo Kend

Jml Retribusi

Gambar 5.4 Data Flow Diagram Proses Penerbitan Perizinan Angkutan Orang

5.5 Struktur Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Pada Sub Sistem Pengumpulan Data

Struktur Data Sik Angkutan Orang TBL JENIS_ANGKUTAN

FIELD TIPE PANJANG Id_ang Jns_Ang

Text Text

10 20

Halaman 5 - 11



TBL JENIS_LAYANAN FIELD TIPE PANJANG Jns_Ang Jns_Layanan

Text Text

20 20

TBL TRAYEK

Fields Tipe Data Panjang ID_Trayek Trayek Rute

Text Text Memo

20 50

TBL QUOTA

Fields Tipe Data Panjang Id_ang ID_Trayek Qouta

Text Text Number

10 20 4

TBL PO

Fields Tipe Data Panjang ID_PO Nama_PO Alamat Kota Provinsi Tlp Email Pimpinan NPWP

Text Text Text Text Text Text Text Text Text

20 50 100 35 20 20 30 30 25

TBL IZIN_PO

Fields Tipe Data Panjang ID_PO ID_Izin_Tr Id_ang Quota

Text Text Text Number

20 20 10 4

TBL PENDAFTARAN

Fields Tipe Data Panjang Tg_Daftar ID_Daftar Tanda_Kendaraan Kepentingan

Date Text Text Text

8 10 10 20

TBL VERIFIKASI

Fields Tipe Data Panjang ID_Daftar ID_Verifikasi

Text Text

10 10

Halaman 5 - 12



Status Persyaratan

Text Text

10 10

TBL RETRIBUSI

Fields Tipe Data Panjang ID_Verifikasi ID_Retribusi

Text Text

10 10

TBL BIAYA

Fields Tipe Data Panjang ID_Retribusi Nm_Retribusi Biaya

Text Text Number

10 20 4

TBL BAYAR

Fields Tipe Data Panjang Tgl_Bayar ID_Verifikasi Biaya Pembayaran

Date Text Number Number

8 10 4 4

TBL TRANSAKSI_BARU

Fields Tipe Data Panjang Tgl_Cetak ID_Verifikasi Tanda_Kendaraan No_Mesin No_Rangka No_STNK Nama_STNK STUK Tg_Akhir_STUK Tahun_Pembuatan Daya_Angkut_Org Daya_Angkut_Brg Jns_Layanan ID_Izin_Tr Tg_Akhir_TR ID_Trayek ID_KP_TR Tg_Awal_KP Tg_Akhir_KP

Date Text Number Text Text Text Text Text Date Number Number Number Text Text Date Text Text Date Date

8 10 10 20 20 20 30 10 8 4 4 4 30 20 8 20 20 8 8

TBL TRANSAKSI_PERPANJANG

Fields Tipe Data Panjang Tgl_Cetak ID_Verifikasi Tanda_Kendaraan

Date Text Number

8 10 10

Halaman 5 - 13



ID_Izin_Tr Tg_Akhir_TR ID_KP_TR Tg_Awal_KP Tg_Akhir_KP

Text Date Text Date Date

20 8 20 8 8

TBL DATA_KENDARAAN

Fields Tipe Data Panjang Tanda_Kendaraan No_Mesin No_Rangka No_STNK Nama_STNK STUK Tg_Akhir_STUK Tahun _Pembuatan Daya_Angkut_Org Daya_Angkut_Brg Jns_Layanan ID_Izin_Tr Tg_Akhir_TR ID_Trayek ID_KP_TR Tg_Awal_KP Tg_Akhir_KP

Text Text Text Text Text Text Date Number Number Number Text Text Date Text Text Date Date

10 20 20 20 30 10 8 4 4 4 30 20 8 20 20 8 8

Halaman 5 - 14



5.6 Relasi Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Pada Sub Sistem Pengumpulan Data

RELASI ANTAR TABEL

Tbl Data_Kendaraan

Tanda_KendaraanNo_MesinNo_RangkaNo_STNKNama_STNKSTUKTg_Akhir_STUKDaya_Angkut_OrgDaya_Angkut_BrgJns_LayananID_Izin_TrTg_Akhir_TRID_TrayekID_KP_TRTg_Awal_KPTg_Akhir_KP

Tbl Izin_PO

ID_POID_Izin_TrId_angQuota

Tbl PO

ID_PONama_POAlamatKotaProvinsiTlpEmailPimpinanNPWP

Tbl Trayek

ID_TrayekTrayekRute

Tbl Quota

Id_angID_TrayekQouta

Tbl Jenis_Angkutan

Id_angJns_Ang

Tbl Jenis_Pelayanan

Jns_AngJns_Layanan

Tbl Pendaftaran

Tg_DaftarID_DaftarTanda_KendaraanKepentingan

Tbl Verifikasi

ID_DaftarID_VerifikasiStatusPersyaratan

Tbl Retribusi

ID_VerifikasiID_Retribusi

Tbl Biaya

ID_RetribusiNm_RetribusiBiaya

Tbl Bayar

Tgl_BayarID_VerifikasiBiayaPembayaran

Tbl Transaksi_Baru

Tgl_CetakID_VerifikasiTanda_KendaraanNo_MesinNo_RangkaNo_STNKNama_STNKSTUKTg_Akhir_STUKDaya_Angkut_OrgDaya_Angkut_BrgJns_LayananID_Izin_TrTg_Akhir_TRID_TrayekID_KP_TRTg_Awal_KPTg_Akhir_KP

Tbl Transaksi_Perpanjang

Tgl_CetakID_VerifikasiTanda_KendaraanID_Izin_TrTg_Akhir_TRID_KP_TRTg_Awal_KPTg_Akhir_KP

Halaman 5 - 15



5.7 Struktur Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Pada Sub Sistem Basis

Struktur data pada sub sistem basis data terdiri dari 3 database sesuai

dengan struktur pemerintah. Secara detail masing-masingnya adalah

sebagai berikut :

1. Sub sistem basis data kementerian, adalah database yang menampung

data khusus dari perizinan angkutan orang ditingkat pusat, terdiri dari

:

- Kabupaten/kota

Field Type id_kota/kab varchar Id_Provinsi varchar nama_kota varchar

- Tabel provinsi

Field Type id_provinsi varchar Nama_Provinsi varchar

- Jenis Angkutan, Quota dan Realisasi

Field Type Id_angkutan varchar Jns_angkutan varchar Quota int Jumlah_armada_realisasi int

- Tabel Po, Quota dan Realisasi

Field Type id_kota/kab varchar id_prov varchar jenis varchar jenis_angkutan varchar Quota int Jumlah_armada_realisasi int

- Tab

- el Trayek, Quota da Realisasi

Field Type id_trayek varchar trayek varchar rute varchar jenis_angkutan varchar

Halaman 5 - 16



Quota int Realisasi int

2. Sub sistem basis data provinsi, adalah database yang menampung data

khusus dari perizinan angkutan orang ditingkat provinsi, terdiri dari :

- Tabel kab/kota

Field Type id_kota varchar Id_Provinsi varchar nama_kota varchar

- Tabel provinsi


- Tabel Po, quota dan realisasi

Field Type id_po varchar nama_po varchar NPWP varchar alamat varchar id_kab varchar id_prov varchar telp varchar email varchar pimpinan varchar jenis_angkutan varchar Quota int Realisasi int

- Tabel jenis angkutan, quota dan realisasi

Field Type id_provinsi varchar Id_angkutan varchar Jns_angkutan varchar Quota int Realisasi int

- Tabel trayek, quota dan realisasi

Field Type id_provinsi varchar

Halaman 5 - 17



id_trayek varchar trayek varchar rute varchar jenis_angkutan varchar Quota int Realisasi int

3. Sub sistem basis data kabupaten, adalah database yang menampung

data khusus dari perizinan angkutan orang ditingkat kabupaten, terdiri

dari :

- Tabel kab/kota

Field Type id_kab/kota varchar Id_Provinsi varchar nama_kota varchar

- Tabel provinsi



Field Type id_po varchar nama_po varchar NPWP varchar alamat varchar id_kab/kota varchar id_prov varchar telp varchar email varchar pimpinan varchar jenis_angkutan varchar Quota int Realisasi int


Field Type id_provinsi varchar id_kab/kota varchar Id_angkutan varchar Jns_angkutan varchar

Halaman 5 - 18





Field Type id_provinsi varchar id_kab/kota varchar id_trayek varchar trayek varchar rute varchar jenis_angkutan varchar Quota int Realisasi int

Halaman 6 - 1



Bab 6

Pedoman Teknis Pengembangan Sistem Informasi Dan Komunikasi Llaj Bidang Angkutan Orang

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Di era globalisasi, teknologi informasi dan

komunikasi memegang peranan penting dalam berbagi aspek kehidupan manusia.

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat positif dalam

berbagai hal, di antaranya : pendukung pengambilan keputusan; peningkatan efisiensi

dan produktivitas; penunjang aktivitas pekerjaan dan belajar; dan bahkan dapat

meningkatkan mutu hidup manusia. Peranan teknologi informasi dan komunikasi akan

semakin meningkat seiring perkembangan jaman dan hingga akhirnya menjadi elemen

dasar dalam kehidupan mahluk penghuni bumi ini.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di Departemen Perhubungan penting dan

mempunyai peranan yang sangat besar, khususnya dalam bidang perizinan kendaraan

angkutan orang baik yang ditingkat pusat maupun daerah. Departemen Perhubungan

dan Dinas Perhubungan sebagai salah satu institusi penerbitan surat perizinan

angkutan orang sudah selayaknya mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi dalam menunjang berbagai aktivitasnya. Penetrasi dan implementasi

teknologi informasi dan komunikasi di Departemen Perhubungan dan Dinas

Perhubungan diharapkan akan memberikan dampak yang sangat positif serta

memberikan efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam bidang teknis dan

administratif. Selain itu, dengan implementasi dan adaptasi teknologi informasi dan

komunikasi diharapkan juga agar Departemen Perhubungan dan Dinas Perhubungan

mampu terus meningkatkan diri dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Halaman 6 - 2



Namum demikian, implementasi teknologi dan komunikasi disetiap lembaga

pemerintah baik ditingkat pusat sampai daerah semenjak era reformasi memiliki

berbagai jenis sistem informasi yang berjalan sendiri-sendiri atau berbeda dalam

penerapan dan kebijakan. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, diperlukan suatu

upaya nyata untuk dalam rangka menuju sistem informasi yang terintegrasi, mulai

dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Pemerintah pusat sebagai pengendali

atau pengambil kebijakan harus memiliki rencana pengembangan sistem informasi

yang terencana dan terukur.

Rencana-rencana yang dapat diupayakan dalam rangka menyatukan persepsi,

menyamakan kebijakan dan pengitegrasian sistem informasi khususnya Sistem

Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang Angkutan Orang menjadi hal yang sangat

penting untuk mencapai tahap pematangan, pemantapan dan pemanfaatan sebagai

langkah lebih lanjut dalam penerapan Sistem Informasi. Strategi pengintegrasian

sistem informasi (Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang Angkutan Orang)

merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas layanan publik sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan kewenangan setiap departemen/dinas perhubungan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai landasan guna menyusun pembangunan

Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang Angkutan Orang di lingkungan

departemen dan dinas perhubungan di tingkat Pusat sampai dengan Daerah Tingkat II.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan pembangunan Sistem Informasi dan

Komunikasi LLAJ bidang Angkutan Orang akan mempunyai persamaan dalam hal jenis

pelayanan perizinan, struktur data dan jenis pelaporan.

Harapan lebih jauh dari dikeluarkannya pedoman ini adalah terbambangunnya Sistem

Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang Angkutan Orang yang dapat menyediakan dan

mensistimatisasikan informasi yang diperlukan manajemen dalam pengelolaan

kegiatan perizinan, agar informasi yang diperoleh dari sistem tersebut dapat dikelola

dan diolah secara baik dan akurat, sehingga setiap keadaan dan perkembangannya

Halaman 6 - 3



selalu tercermin dengan benar, tepat waktu dan terpercaya bagi pengambil keputusan

maupun masyarakat pengguna.

1.3 Dasar Hukum

Buku Pedoman pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang Angkutan

Orang didasarkan pada peraturan-peraturan yang diterbitkan di pusat (pemerintah,

kementrian perhubungan) dan pemerintah daerah (propinsi dan

kabupaten/kotamadya). Secara garis besar dasar peraturan yang dipergunakan

sebagai referensi dalam penyusunan pedoman ini adalah :

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. UU No. 14 Tahun 2008 tetang keterbukaan informasi public.

4. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

5. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

6. KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.

7. KM No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan

Kendaraan umum.

8. Dirjendat No. SK.674/AJ.003/DRJD/2001 tanggal 27 Juli 2000 tentang Hasil

Evaluasi Jumlah Bus AKAP.

Halaman 6 - 4



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan

mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan

jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

2.2 Jaringan Trayek dan Jenis Jaringan Trayek

2.2.1 Jaringan Trayek

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan

jaringan pelayanan angkutan orang. Berdasarkan ciri pelayanannya dan kawasan yang

dihubungkan trayek terbagi atas:

a. Trayek utama melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama

dan kawasan pendukung dengan ciri-ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara

tetap dengan pengangkutan yang bersifat massal.

b. Trayek cabang melayani angkutan antar kawasan pendukung, antara kawasan

pendukung dan kawasan pemukiman

c. Trayek Ranting melayani angkutan dalam kawasan pemukiman

d. Trayek Langsung melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat

massal dan langsung.

2.2.2 Jenis Jaringan Trayek

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pasal 145-pasal 157 yang mengatur

angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur dan

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Jenis

jaringan trayek pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek

tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek yang terdiri dari:

a. Trayek lintas batas negara, yaitu trayek yang melalui batas negara. Jaringan

taryek lintas batas antar negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri

berdasarkan perjanjian antar negara.

Halaman 6 - 5



b. Trayek antar kota antar propinsi, yaitu trayek yang melalui lebih dari satu

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

c. Trayek antar kota dalam propinsi, yaitu trayek yang melalui antar Daerah

Tingkat II dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

d. Trayek Kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II atau trayek dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e. Trayek Perdesaan, yaitu trayek yang seluruhnya melayanai kawasan perdesaan.

Sedangkan jaringan trayek pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak dalam Trayek terdiri dari :

a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;

c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan

d. angkutan orang di kawasan tertentu.

2.3 Ketentuan Trayek dan Jaringan Trayek Angkutan

Ketentuan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum ditentukan berdasarkan

Undang-Undang LLAJ RI No. 22 tahun 2009 pasal 145 sampai dengan pasal 149 dan KM

No. 38 tahun 2007, PP No. 41 tahun 1993 Pasal 4 dan Pasal 5. Jaringan trayek

ditetapkan oleh :

1. Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk, untuk jaringan trayek lintas

batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara.

2. Direktur Jenderal, untuk jaringan trayek yang melalui lebih dari satu daerah

propinsi.

3. Gubernur, untuk jaringan trayek yang melalui antar daerah Kabupaten/kota dalam

satu daerah propinsi.

4. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk jaringan trayek yang seluruhnya

berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Bupati, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten.

6. Walikota, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota.

Halaman 6 - 6



Untuk perizinan angkutan diatur menurut Undang-Undang LLAJ RI No. 22 tahun 2009,

pasal 176 dan pasal 179 tentang izin pelenggaraan angkutan orang, LLAJ RI No. 14

tahun 1992, pasal 41 mengenai Ijin Usaha Angkutan dan PP RI No. 41 tahun 1993,

Pasal 18 sampai dengan pasal 25. Sedangkan mengenai perijinan pengeluaran trayek

diatur oleh PP No. 41 tahun 1993, Pasal 26 sampai dengan 34, KM No. 35 tahun 2003

penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Bagan jaringan

trayek dan perizinan operasional kendaraan angkutan orang dapat dilihat pada bagan

berikut :

Halaman 6 - 7



Gambar : 1

Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Menteri

Gubernur

Melebihi satu wilayah propinsi atau lintas Negara.

Antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi

Antarkota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi

Kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi

Kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten

Bupati/ Wali Kota

Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi

Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi

Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota

Halaman 6 - 8



Gambar : 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pemerintah / Menteri

Propinsi

Dalam trayek

1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara; 2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi

(AKAP); 3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi

(AJAP); dan 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi .

Dalam non trayek

1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau angkutan pariwisata

Dalam trayek

1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi (AKDP);

2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi (ANGKOT); dan

3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi (ANDES).

Dalam non trayek


Kabupaten Dalam trayek

1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten (ANGKOT); dan

2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten (ANDES)

Dalam non trayek


DKI Jakarta penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Walikota penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota

Halaman 6 - 9



2.4 Tipologi Trayek

Dari berbagai aturan dan penjelasan tentang tipologi trayek, karakteristik trayek

(fungsi, pelayanan, klasifikasi, jenis) dan jenis moda yang digunakannya dapat

ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel : 1

Tipologi Trayek

Jaringan Trayek

Klasifikasi Trayek

Jenis Kawasan yang Dilayani

Jenis Pelayanan Moda yang Digunakan

Tipe Terminal yang Disinggahi

AKAP Langsung Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung

Cepat, terjadwal

Bus Besar untuk Kota Raya dan Kota Besar dan Bus Sedang untuk kota sedang dan kecil

Tersedianya terminal penumpang tipe A pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan

AKDP Langsung Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung

Cepat, terjadwal

Bus besar untuk Kota Raya dan Kota Besar dan Bus Sedang untuk kota sedang dan kecil


KOTA Utama, cabang, ranting

Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri-ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat massal

Cepat, lambat, berjadwal

Bus besar sampai Mobil penumpang Umum


Pedesaan Cabang, ranting

Lambat, tidak berjadwal

Bus sedang sampai Mobil Penumpang Umum

Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C pada awal pemberangkatan, dan terminal tujuan

Halaman 6 - 10



2.5 Pengertian Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

1. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain

yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah

Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

2. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain

yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan

menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

3. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu

daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang

terikat dalam trayek.

4. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu

daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada

wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil

penumpang umum yang terikat dalam trayek.

5. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang

memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau

kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.

6. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap,

yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan,

permukiman, dan simpul yang berbeda.

7. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum

yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani

angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

8. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum

yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi,

dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

9. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang

dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan

Halaman 6 - 11



lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga

dan sosial lainnya.

10. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang

umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

11. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan

ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk

pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

12. Bus Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan

ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk

pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.

13. Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran

dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi

dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.

14. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

2.6 Prosedur Sistem Pelayanan Perizinan Kendaraan Angkutan Orang

Sistem Pelayanan perizinan kendaraan angkutan orang perpedoman pada UU No. 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan

Kep.Men.Hub. No. 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan

Dengan Kendaraan Umum.

2.6.1 Izin Usaha Angkutan

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, penyelenggaraan angkutan orang dengan

kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

b. badan usaha milik swasta nasional;

Halaman 6 - 12



c. koperasi;

d. perorangan warga negara Indonesia.

Perizinan dapat dipergunakan dalam penguasaan angkutan orang dalam trayek atau

angkutan orang tidak dalam trayek. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha

angkutan adalah :

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha,

akte

c. pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi

d. pemohon perorangan;

e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

f. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

g. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan

bermotor

h. untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;

i. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Izin usaha angkutan orang dikeluarkan oleh :

a. Bupati atau Walikota sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun

kantor cabang;

b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.6.2 Izin Trayek

Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek,

penyelenggara angkutan harus mempunyai :

a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

Halaman 6 - 13



3) nomor induk perusahaan;

4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;

5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;

6) masa berlaku izin;

b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :


2) nama perusahaan;

3) kode trayek yang dilayani;

4) jumlah kendaraan yang diizinkan;

5) jumlah perjalanan per hari;

6) sifat pelayanan;


c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya

memuat :


2) nama perusahaan;

3) nomor induk kendaraan;

4) tanda nomor kendaraan;

5) nomor uji;

6) merk pabrik;

7) tahun pembuatan;

8) daya angkut orang;


10) kode pelayanan;

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :


2) nomor induk kendaraan;

Halaman 6 - 14



3) nama perusahaan;


5) trayek yang dilayani;

6) tanda nomor kendaraan;

7) nomor uji;

8) daya angkut orang;

9) daya angkut bagasi;


11) jenis dan sifat pelayanan;

12) jadwal perjalanan;

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin

trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Izin trayek dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada pejabat pemberi

izin disertai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan

administratif izin trayek meliputi :

a. memiliki surat izin usaha angkutan;

b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh

kewajiban sebagai pemegang izin trayek;

c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan

dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili

perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan

dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan

atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas

pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk

tetap dalam kondisi laik jalan;

f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;

Halaman 6 - 15



g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan

dan standar pelayanan yang diterapkan;

h. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas

Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan

jalan.

Sedangkan persyaratan teknis meliputi :

a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah

kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hasil penetapan

kebutuhan kendaraan;

b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan

angkutan yang terbaik.

Selain persyaratan administrasi dan teknis pemohon izin trayek pemadu moda wajib

melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun

kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke

kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Penyelenggara angkutan dapat mengajukan permohonan izin trayek, dapat berupa :

a. izin bagi pemohon baru;

b. pembaharuan masa berlaku izin;

c. perubahan izin, terdiri dari :

1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;

2) pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan

frekwensi;

3) perubahan jam perjalanan;

4) perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau

perpendekan rute);

5) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

6) pengalihan kepemilikan perusahaan;

Halaman 6 - 16



7) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas

kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

2.6.3 Prosedur Izin Trayek

Izin trayek dapat diperoleh di departemen perhubungan, gubernur, bupati dan

walikota.

A. Departemen perhubungan di tingkat pusat (Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat), izin trayek yang dilayani meliputi :

a. izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek yang terdiri dari :

§ trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;

§ trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi

(AKAP);

§ trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi

(AJAP); dan

§ trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi

b. izin Penyelenggaraan Angkutan Orang non trayek yang terdiri dari :

§ angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

§ angkutan dengan tujuan tertentu; atau angkutan pariwisata

Prosedur peroleh izin trayek adalah pemohon mengajukan ke pejabat pemberi izin

dengan membawa persyaratan administrasi dan teknis. Bagan alur prosedur

permohonan izin trayek dapat dilihat pada gambar berikut :

Halaman 6 - 17



Gambar : 3

Prosedure Permohonan Izin trayek di Departemen Perhubungan

PEMOHON

DIRJEN HUBDAT

Masukan/pertimbangan

Gubernur/Walikota dan Persyaratan

Administrasi

DITOLAK

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PENOLAKAN

SURAT PERSETUJUAN

(Ijin Prinsip)

SURAT KEPUTUSAN IZIN

TRAYEK

KAJIAN

PERSYARATAN LENGKAP

tidak

ya

tidak

ya

B. Jenis perizinan di tingkat propinsi (Gubernur), dapat berupa :


§ trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1

(satu) provinsi (AKDP);

§ trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu)

kabupaten/kota dalam satu provinsi (ANGKOT); dan

§ trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu

provinsi (ANDES).


Halaman 6 - 18



§ angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu)

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.




Gambar : 4

Prosedur Permohonan Izin trayek di Dinas Perhubungan Propinsi

PEMOHON

DINAS PERHUBUNGAN

PROPINSI

GUBERNUR

DITOLAK

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PENOLAKAN

SURAT PERSETUJUAN

(Ijin Prinsip)


TRAYEK

Izin Usaha

KAJIAN

PERSYARATAN LENGKAP

tidak

ya

tidak

ya

PermohonanIzin Usaha

Rekomendasi

C. Jenis perizinan di tingkat Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota), dapat berupa :


Halaman 6 - 19



§ trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten (ANGKOT);

dan

§ trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten (ANDES).


§ angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu)

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.




Gambar : 5

Prosedur Permohonan Izin trayek di Dinas Perhubungan Kabupaten/Walikota

PEMOHON

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN/KOTA

BUPATI/WALIKOTA

DITOLAK

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PENOLAKAN

SURAT PERSETUJUAN

(Ijin Prinsip)


TRAYEK

Izin Usaha

KAJIAN

PERSYARATAN LENGKAP

tidak

ya

tidak

ya

PermohonanIzin Usaha

Rekomendasi

Halaman 6 - 20



3. PEDOMAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ BIDANG ANGKUTAN ORANG

3.1 Gambaran Umum

Untuk membangun suatu sistem informasi komunikasi yang baik, maka sistem tersebut

harus terdiri dari beberapa sub sistem yang mempunyai tugas tertentu dan bersama-

sama membentuk suatu sistem yang utuh. Sub sistem utama yang harus ada dalam

sistem informasi komunikasi adalah sub sistem input data, sub sistem komunikasi data

dan sub sistem basis data.

Sistem informasi dan Komunikasi LLAJ bidang Angkutan orang terdiri dari beberapa

sub sistem yaitu :

1. Sistem Input data

2. Sistem komunikasi data

3. Sistem basis data

4. Sistem monitoring data

Masing-masing sub sistem yang akan dibangun memerlukan sistem perangkat keras dan

sistem perangkat lunaknya.

Gambar : 6 Skema hubungan antar sub sistem dalam SIK LLAJ angkutan orang

Halaman 6 - 21



Dalam skema sistem informasi dan komunikasi diatas dapat dilihat bahwa sistem

terdiri dari beberapa sub sistem dimana dari masing-masing sub sistem tersebut

terhubung sehingga menjadi suatu sistem informasi dan komunikasi yang besar

dan utuh.

Sistem informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini merupakan sistem

informasi komunikasi yang besar, yang mencakup daerah yang sangat luas

dimana instalasi atau pemasangan sistemnya mencakup lokasi secara nasional.

Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya maka sub sistem – sub sistem dalam

sistem informasi dan komunikasi LLAJ angkutan orang ini diletakan atau di

jalankan pada lokasi yang berbeda. Adapun lokasi penempatan dari sub sistem

sub sistem tersebut adalah sebagai berikut:

Sub Sistem Lokasi Tempat

1. Sistem Input data

2. Sistem komunikasi data

3. Sistem Basis Data

4. Sistem Monitoring Data

Daerah, Pusat

Daerah,Pusat

Daerah, Pusat

Daerah, Pusat

Kab, Prov dan Pusat

Kab, Prov dan Pusat

Dishub Provinsi,

Ditjendat

Dishub Provinsi,

Ditjendat

Tabel 2. Lokasi Penempatan Sub Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Angkutan Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penempatan dari beberapa sub sistem ini

terdapat didaerah yaitu di dinas perijinan daerah (Dishub Kabupaten/Kota),

dinas perizinan provinsi (Dishub Provinsi) dan perizinan pusat oleh karena itu

peran serta daerah dalam membangun sistem informasi dan komunikasi LLAJ

angkutan orang ini menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan

anggaran untuk pembangunan sistem informasi dan komunikasi LLAJ angkutan

orang ini.

Halaman 6 - 22



3.2 Perancangan Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang

Tingkat Input Data (Desktop)

A. Diagram Konteks

Diagram konteks merupakan diagram paling atas dari sistem informasi yang

menggambarkan aliran-aliran data kedalam dan keluar entitas-entitas eksternal.

Proses-proses dan aliran data yang terjadi dalam Sistem Informasi dan

Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang (SIK LLAJ) digambarkan secara logik

dalam bentuk diagram alir data atau DAD. Konteks diagram adalah suatu diagram

yang menggambarkan hubungan kegiatan yang saling terkait dalam proses

pengolahan data, antara pengolah data, pemberi data, dan pengguna data.

Kegiatan satu dengan lainnya saling berhubungan secara langsung.

Diagram konteks Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang

dapat dilihat sebagai berikut :

Halaman 6 - 23



Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ bidang Angkutan

Orang

Bagian Pendaftaran


Petugas Penanggung Jawab

Perizinan

Petugas Pengelolaan Data

• Data ID (Dishub, Prop, Kab,Kota)• Data Perusahaan Angkutan• Data Kendaraan• Data Trayek• Data jenis angkutan• Data jenis pelayanan• Data biaya perizinan

• Izin Trayek baru • Kartu pengawas kendaraan• Perpanjangan masa berlaku izin• penggantian Izin Trayek (hilang dan

rusak)• penggantian kendaraan (peremajaan)

Data Perizinan

• Laporan Jumlah Retribusi Perizinan• Laporan Izin Trayek Baru• Laporan Kartu Pengawas (Baru)• Laporan perpanjangan izin trayek• Laporan perpanjangan Kartu Pengaas• Laporan perubahan izin trayek

(Penambangah, Pengurangan, Hilang, Rusak, Peremajaan)

• Laporan Penolakan Perizinan

Proses yang terjadian pada Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang

Angkutan Orang (diagram konteks diatas) adalah :

a) Pendataan adalah pencatatan data master yang terdiri dari :

1) Data Perusahaan Angkutan

2) Data izin perusahaan

3) Data Kendaraan

4) Data Trayek

5) Data Quota

6) Data jenis angkutan

7) Data jenis pelayanan

Halaman 6 - 24



b) Transkasi adalah pencatatan data dari pengelola data dan penanggung jawab

perizinan

c) Pelaporan meliputi laporan yang meliputi :

1) Laporan jumlah retribusi perizinan

2) Laporan izin trayek baru

3) Laporan Kartu Pengawas

4) Laporan perpanjangan izin trayek

5) Laporan perpanjangan kartu pengawas

6) Laporan penambahan izin trayek

7) Laporan pengurangan izin trayek

8) Laporan penggantian kartu hilang

9) Laporan penggantian kartu rusak

10) Laporan peremajaan kendaraan

11) Laporan penolakan perizinan

d) Pengiriman data

B. DFD ( Diagram Flow Data ) Level 0

Data Flow Data (DFD) adalah detail dari Diagram Konteks yang menggambarkan

aliran proses data pada Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan

Orang.

DFD level 0 pada Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang

menggambarkan antar muka, antar organisasi atau unit. Untuk lebih jelasnya

DFD Level 0 SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang dapat dilihat pada gambar berikut :

Halaman 6 - 25



Bagian Pendaftaran



1

Pendataan

Data Permohon

Tbl Trayek

Tbl Izin_PO

Tbl PO

Tbl Jenis_Angkutan

Tbl Quota

Tbl Jenis_Pelayanan

Tbl Pendaftaran

Penanggung Jawab Perijinan

4

Pencetakan Perizinan

Tbl Transaksi_Baru

Tbl Transaksi_Perpanjangan

Data permohonan izin baru

Data permohonan perpanjangan izin

Data verifikasi

5

Pelaporan

Data penolakan

PEMOHON

Data di tolak

Tbl Data_Kendaraan

3

Pembayaran

Surat Penolakan

Tbl Verifikasi

2

Verifikasi

6

Pengiriman Data

DataRealisasi Perizinan

Ditolak

Tbl Bayar

Tbl Retribusi

Tbl Biaya

Data permohonan

izin baru

Data permohonan

Perpanjangan izin

Data Penolakan

Surat permohonan izi baruSurat permohonan perpanjangan izin

Kwitansi

Data izin baru

Data perpanjangan izin

Data jumlah retribusi

Laporan Rutin

Tbl Transaksi_Perubahan Data permohonan Perubahan izin

Data permohonan

perubahan izin

Surat Perubahan Izin

Data Kwitansi

• Data ID (Kementrian, Prop, Kab/Kota)

• Data Perusahaan Angkutan• Data izin perusahaan• Data Kendaraan• Data Trayek• Data Quota• Data jenis angkutan• Data jenis pelayanan

Tbl Kode_Lokasi

Halaman 6 - 26



DFD Level 0 SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang pada gambar di atas, terdapat 6

proses yaitu :

1) Proses Pendataan

Proses pendataan dilaksanakna oleh petugas pendataan dengan input master

data dan input data pemohon.

2) Proses Verifikasi

Proses verifikasi adalah proses verifikasi dokumen yang di laksanakan oleh

petugas penangung jawab perizinan berdasarkan data dari petugas pendataan.

Proses verifikasi dapat menghasilkan persetujuan perizinan dan penolakan

perizinan.

3) Proses Pembayaran

Proses perhitungan pembayaran dilaksanakan oleh petugas retribusi

berdasarkan tabel retribusi (data retribusi) yang telah ditetapkan.

4) Proses Percetakan

Proses percetakan Surat keputusan perizinan dan kwitansi pembayaran.

5) Proses Pelaporan

Proses pembuatan laporan perizinan, penolakan dan laporan retribusi.

6) Proses Pengiriman data

Proses pengiriman data dari collecting data ke pusat data.

C. DFD ( Diagram Flow Data ) Level 1

1) DFD (Diagram Flow Data) Level 1 Proses Pendataan

Data Flow Data (DFD) level 1 proses pendataan adalah detail dari DFD level 0

pada proses pendataan. DFD level 1 proses pendataan pada Sistem Informasi dan

Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang terdapat 8 proses. Untuk lebih jelasnya

DFD Level 1 proses pendataan SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang dapat dilihat pada

gambar berikut :

Halaman 6 - 27




Data Perusahaan Angkutan

Tbl Izin PO

Tbl Trayek

Tbl Quota

Tbl Jenis_Angkutan

Tbl Jenis Pelayanan

Tbl PendaftaranBagian

Pendaftaran Data Permohon

1.1

InputData Pemohon

1.2

Input Data Perusahaan Angkutan Tbl PO

1.3

Input Data Izin UsahaData izin perusahaan

1.6

Input Data Trayek

1.7

Input Data Quota

1.8

Input Data Jenis Angkutan

1.9

Input Data Jenis Pelayanan

Data Trayek

Data Quota

Data Jenis Angkutan

Data Jenis Pelayanan

Tbl_Data_Kendaraan

1.5

Input Data kendaraan

Data kendaraan

Proses yang terjadi pada DFD Level 1 proses pendataan adalah sebagai

berikut :

1) Rincian proses input data pemohon

Nomor 1.1

Nama Input data pemohon

Halaman 6 - 28



Input Mengisi data administrasi dan teknis pemohon

Output Data pemohon

Keterangan proses Mengisi data permohon perizinan, dapat berupa

permohonan izinan baru baru, pembaharuan masa

berlaku trazek dan perubahan izin trayek. Data

disimpan di tabel pendaftaran

2) Rincian proses input data Perusahaan Angkutan

Nomor 1.2

Nama input data Perusahaan Angkutan

Input Mengisi Master data Perusahaan Angkutan

Output Master Data Perusahaan Angkutan

Keterangan proses Mengisi master data perusahaan angkutan yang berasal

dari pemohon dan disimpan di tabel PO

3) Rincian proses input data Izin Usaha

Nomor 1.3

Nama input data Izin Usaha

Input Mengisi Master data Izin Usaha

Output Master Data Izin Usaha

Keterangan proses Mengisi master data perusahaan angkutan yang berasal

dari pemohon dan disimpan di tabel izin PO

4) Rincian proses input data kendaraan

Nomor 1.4

Nama input data kendaraan

Input Mengisi Master data kendaraan

Output Master Data kendaraan

Keterangan proses Mengisi master data kendaraan yang berasal dari

Halaman 6 - 29



pemohon dan disimpan di tabel trayek

5) Rincian proses input data trayek

Nomor 1.6

Nama input data Quota

Input Mengisi Master Quota

Output Master Data Quota

Keterangan proses Mengisi master data Quota yang berasal dari Dinas

Perhubungan setempat dan disimpan di tabel Quota

6) Rincian proses input data Jenis Angkutan

Nomor 1.7

Nama input data jenis angkutan

Input Mengisi Master data jenis angkutan

Output Master Data jenis angkutan

Keterangan proses Mengisi master data jenis angkutan yang berasal dari

Dinas Perhubungan Setempat dan disimpan di tabel

data jenis angkutan

7) Rincian proses input data jenis pelayanan

Nomor 1.8

Nama input data jenis pelayanan

Input Mengisi Master data jenis pelayanan

Output Master Data jenis pelayanan

Keterangan proses Mengisi master data jenis pelayanan yang berasal dari

Dinas Perhubungan Setempat dan disimpan di tabel

jenis pelayanan

Halaman 6 - 30



2) DFD (Diagram Flow Data) Level 1 Proses Verifikasi/Proses Transaksi

Data Flow Data (DFD) level 1 proses verfikasi adalah detail dari DFD level 0 pada

proses verifikasi atau pada tahap proses transaksi. Proses verifikasi dilaksanakan

oleh petugas penangung jawab perizinan. DFD level 1 proses verifikasi pada

Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang terdapat 10

proses. Untuk lebih jelasnya DFD Level 1 proses verifikasi SIK LLAJ Bidang

Angkutan Orang dapat dilihat pada gambar berikut :

Tbl Transaksi_Baru

tbl Transaksi_ Perpanjangan

tbl Transaksi Perubahan

Tbl Izin_PO

Tbl PO

Tbl_Kendaraan

Tbl Trayek

tbl Jenis_Pelayanan

Tbl Quota

Tbl Jenis_Angkutan

Data Permohonanizin Trayek

Data Perpanjangan

Trayek

Data PenambahanTrayek

Data PerpanjanganKartu Pengawas

Penanggung Jawab

Perizinan

2.3; 2.4; 2.5

Verifikasi PerpanjanganIzin Trayek &

Kartu Pengawas

tbl ditolak

Data Kartu Pengawas

Tbl Verifikasi

Data Verifikasi

Tbl Kendaraan

2.1; 2.2; 2.3

VerifikasiIzin Trayek

Baru

Data ditolak

Data PenguranganTrayek

Data Hilang/RusakTrayekData Peremajaan

2.6; 2.7; 2.8; 2.9, 2.10

Verifikasi Perubahan Izin Trayek

(Penambahan, Pengurangan, Hilang/RusakPeremajaan)

tbl pendaftaran

Data kendaraan

Data kendaraan

Halaman 6 - 31



Proses yang terjadi pada DFD Level 1 proses verifikasi adalah sebagai berikut :

a. Rincian proses verifikasi izin trayek baru

Nomor 2.1

Nama Verifikasi Izin Trayek Baru

Input Mengisi/verifikasi data permohonan izin trayek baru

Output Data Izin Trayek Baru

Keterangan proses Verifikasi permohon izin trayek baru, dilaksanakan oleh

petugas perizinan. Data berasal dari tbl Quota, tbl

jenis pelayanan, tbl izin_PO, tbl PO, tbl_kendaraan, tbl

trayek, tbl jenis angkutan, tbl kendaraan, tbl

pendaftaran. Hasil verifikasi/transaksi disimpan pada

tbl transaksi_Baru dan tbl_Verifikasi.

b. Rincian proses verifikasi kartu pengawas baru

Nomor 2.2

Nama Verifikasi Kartu Pengawas

Input Mengisi/verifikasi data permohonan Kartu Pengawas

Output Data Kartu Pengawas

Keterangan proses Verifikasi permohon Kartu Pengawas baru yang

dilaksanakan oleh petugas perizinan. Data berasal dari

tbl Quota, tbl jenis pelayanan, tbl izin_PO, tbl PO,

tbl_kendaraan, tbl trayek, tbl jenis angkutan, tbl

kendaraan, tbl pendaftaran. Hasil verifikasi/transaksi

disimpan pada tbl transaksi_Baru dan tbl_Verifikasi.

c. Rincian proses verifikasi penolakan permohonan

Nomor 2.3

Nama Verifikasi Data ditolak

Input Mengisi/verifikasi data permohonan

Halaman 6 - 32



Output Data Penolakan

Keterangan proses Verifikasi permohon Kartu Pengawas Baru dilaksanakan

oleh petugas perizinan. Data berasal dari tbl


tbl ditolak.

d. Rincian proses verifikasi Perpanjangan Kartu Pengawas

Nomor 2.4

Nama Verifikasi Perpanjangan Kartu Pengawas

Input Mengisi/verifikasi data permohonan Perpanjangan

Kartu Pengawas

Output Data Perpanjangan Kartu Pengawas

Keterangan proses Verifikasi permohon perpanjangan Kartu Pengawas

dilaksanakan oleh petugas perizinan. Data berasal dari

tbl jenis pelayanan, tbl izin_PO, tbl PO, tbl_kendaraan,

tbl trayek, tbl jenis angkutan, tbl kendaraan, tbl


tbl transaksi_perpanjangan dan tbl_Verifikasi.

e. Rincian proses verifikasi Perubahan Izin Trayek (Penambahan Trayek)

Nomor 2.5

Nama Verifikasi Penambahan Izin Trayek

Input Mengisi/verifikasi data Penambahan izin trayek

Output Data Penambahan Trayek

Keterangan proses Verifikasi penambahan trayek dilaksanakan oleh

petugas perizinan. Data berasal dari tbl jenis

pelayanan, tbl izin_PO, tbl PO, tbl_kendaraan, tbl



tbl transaksi_perpanjangan dan tbl_Verifikasi.

Halaman 6 - 33



f. Rincian proses verifikasi Perubahan Izin Trayek (Pengurangan Trayek)

Nomor 2.6

Nama Verifikasi Pengurangan Izin Trayek

Input Mengisi/verifikasi data Pengurangan izin trayek

Output Data Pengurangan Trayek

Keterangan proses Verifikasi pengurangan trayek dilaksanakan oleh





tbl transaksi_perubahan dan tbl_Verifikasi.

g. Rincian proses verifikasi Penggantian Izin Trayek Hilang

Nomor 2.7

Nama Verifikasi Penggantian Izin Trayek Hilang

Input Mengisi/verifikasi data Penggantian izin trayek

Output Data Pengganti Karu Hilang

Keterangan proses Verifikasi kartu trayek hilang dilaksanakan oleh petugas

perizinan. Data berasal dari tbl jenis pelayanan, tbl

izin_PO, tbl PO, tbl_kendaraan, tbl trayek, tbl jenis

angkutan, tbl kendaraan, tbl pendaftaran. Hasil

verifikasi/transaksi disimpan pada tbl

transaksi_perubahan dan tbl_Verifikasi.

h. Rincian proses verifikasi Penggantian Izin Trayek Rusak

Nomor 2.7

Nama Verifikasi Penggantian Izin Trayek Rusak

Input Mengisi/verifikasi data Penggantian izin trayek

Output Data Pengganti Kartu Rusak

Halaman 6 - 34



Keterangan proses Verifikasi penggantian kartu rusak dilaksanakan oleh






i. Rincian proses verifikasi Perubahan Izin Trayek (Peremajaan Kendaraan)

Nomor 2.8

Nama Verifikasi Peremajaan Kendaraan

Input Mengisi/verifikasi data Kendaraan

Output Data Peremajaan Kendaraan

Keterangan proses Verifikasi penambahan trayek dilaksanakan oleh






3) DFD (Diagram Flow Data) Level 1 Proses Pembayaran

Data Flow Data (DFD) level 1 proses pembayaran adalah detail dari DFD level 0 pada

Pembayaran. Proses pembayaran dilaksanakan oleh petugas penangung jawab

pengumpulan retribusi (Kasir). DFD level 1 proses pembayaran pada Sistem Informasi

dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang terdapat 8 proses. Untuk lebih jelasnya

DFD Level 1 proses pembayaran SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang dapat dilihat pada

gambar berikut :

Halaman 6 - 35



tbl transaksi_Baru

Tbl Transaksi_ Perpanjangan

Tbl Transaksi Perubahan

3.1 s/d 3.8

Pembayaran

Data izin trayek baru

Data KartuPengawas


Data Pengganti Kartu Hilang /

Rusak

tbl Retribusi

Data Perpanjangan Trayek

Data Kartu Pengawas

Data Peremajaan Kendaraan


tbl biaya

tbl Verifikasi

Data verifikasi

tbl bayarData bayar

Data BesarRetribusi

Data biaya

a. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan izin trayek baru

Nomor 3.1

Nama Pembayaran Izin Trayek Baru

Input Mengisi Pembayaran data permohonan izin trayek baru

Output Data bayar

Keterangan proses Pelayanan pembayaran permohon izin trayek baru

dilaksanakan oleh Kasir. Data berasal dari tbl

Halaman 6 - 36



transaksi_baru, tbl verifikasi, tbl retribusi, tbl biaya.

Hasil Pembayaran disimpan di tbl bayar.

b. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan kartu pengawas

Nomor 3.2

Nama Pembayaran Kartu Pengawas Baru

Input Mengisi Pembayaran data permohonan Kartu Pengawas

Output Data bayar

Keterangan proses Pelayanan pembayaran pengurusan kartu pengawas


transaksi_baru, tbl verifikasi, tbl retribusi, tbl biaya.

Hasil Pembayaran disimpan di tbl bayar.

c. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan perpanjangan izin trayek

Nomor 3.3

Nama Pembayaran Perpanjangan Izin Trayek

Input Mengisi Pembayaran data permohonan perpanjangan

izin trayek

Output Data bayar

Keterangan proses Pelayanan pembayaran permohon perpanjangan izin

trayek yang dilaksanakan oleh Kasir. Data berasal dari

tbl transaksi_perpanjangan, tbl verifikasi, tbl retribusi,

tbl biaya. Hasil Pembayaran disimpan di tbl bayar.

d. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan perpanjangan kartu pengawas

Nomor 3.4

Nama Pembayaran Perpanjangan Kartu Pengawas

Input Mengisi Pembayaran data permohonan Perpanjangan

Kartu Pengawas

Output Data bayar

Halaman 6 - 37



Keterangan proses Pelayanan pembayaran perpanjangan kartu pengawas


transaksi_perpanjangan, tbl verifikasi, tbl retribusi, tbl

biaya. Hasil Pembayaran disimpan di tbl bayar.

e. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan perubahan izin trayek

(penambangan trayek)

Nomor 3.5

Nama Pembayaran Penambahan Izin Trayek

Input Mengisi Pembayaran data Penambahan izin trayek

Output Data bayar

Keterangan proses Pelayanan pembayaran penambahan trayek


transaksi_perubahan, tbl verifikasi, tbl retribusi, tbl


f. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan perubahan izin trayek

(pengurangan trayek)

Nomor 3.6

Nama Pembayaran Pengurangan Izin Trayek

Input Mengisi Pembayaran data Pengurangan izin trayek

Output Data bayar

Keterangan proses Pelayanan pembayaran pengurangan izin trayek

dilaksanakan oleh Kasir . Data berasal dari tbl



g. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan penggantian karu izin trayek

(hilang/rusak)

Nomor 3.7

Halaman 6 - 38



Nama Pembayaran Penggantian Izin Trayek Hilang atau Rusak

Input Mengisi Pembayaran data Penggantian izin trayek

Output Data bayar

Keterangan proses Pelayanan pembayaran pengurusan izin (kartu

pengawas atau izin trayek) yang hilang atau rusak




h. Rincian proses pembayaran biaya pengurusan peremajaan kendaraan

Nomor 3.8

Nama Pembayaran Peremajaan Kendaraan

Input Mengisi Pembayaran data Kendaraan

Output Data bayar

Keterangan proses Pelayanan pembayaran pengurangan peremajaan

kendaraan dilaksanakan oleh Kasir. Data berasal dari

tbl transaksi_perubahan, tbl verifikasi, tbl retribusi, tbl


Halaman 6 - 39



4) DFD (Diagram Flow Data) Level 1 Proses Pencetakan

Data Flow Data (DFD) level 1 proses pencetakan adalah detail dari DFD level 0 pada

pencetakan. Proses pencetakan dilaksanakan oleh petugas penangung jawab

pengumpulan retribusi (Kasir). DFD level 1 proses pencetakan pada Sistem Informasi

dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang terdapat 11 proses. Untuk lebih jelasnya

DFD Level 1 proses pencetakan SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang dapat dilihat pada

gambar berikut :

tbl transaksi_Baru



4.1 s/d 4.11

Pencetakan


Data KartuPengawas



Rusak


Data Kartu Pengawas



tbl ditolakData ditolak

tbl bayarData bayar

PE

MO

HO

N

Kwitansi Pembayaran

Surat Keputusan Izin Trayek Baru

Surat Keputusan Kartu Pengawas

Surat Keputusan Perpanjangan Izin Trayek

Surat Keputusan Perpanjangan Kartu Pengawas

Surat Keputusan Penambahan Izin Trayek

Surat Keputusan Pengurangan Izin Trayek

Surat Keputusan Penggantian Kartu Hilang

Surat Keputusan Penggantian Kartu Rusak

Surat Keputusan Peremajaan

Surat Keputusan Penolakan

Halaman 6 - 40



a. Rincian proses pencetakan pengurusan izin trayek baru

Nomor 4.1

Nama Pencetakan Izin Trayek Baru

Input -

Output Surat Keputusan Izin Trayek Baru

Keterangan proses Pelayanan Pencetakan Surat Keputusan izin trayek

baru dilaksanakan oleh Kasir. Data berasal dari tbl

transaksi_baru

b. Rincian proses pencetakan pengurusan perpanjangan izin trayek

Nomor 4.2

Nama Pencetakan Perpanjangan Izin Trayek

Input -

Output Surat Keputusan Perpanjangan Izin Trayek

Keterangan proses Pelayanan Pencetakan Surat perpanjangan izin trayek

dilaksanakan oleh Kasir . Data berasal dari tbl

perpanjangan.

c. Rincian proses pencetakan pengurusan kartu pengawas

Nomor 4.3

Nama Pencetakan Kartu Pengawas Baru

Input -

Output Surat Keputusan Kartu Pengawas

Keterangan proses Pelayanan Pencetakan Surat Keputusan kartu pengawas

dilaksanakan oleh Kasir . Data berasal tbl

transaksi_baru

d. Rincian proses pencetakan pengurusan perpanjangan kartu pengawas

Nomor 4.4

Nama Pencetakan Perpanjangan Kartu Pengawas

Halaman 6 - 41



Input -

Output Surat Keputusan Perpanjangan Kartu Pengawas

Keterangan proses Pelayanan Pencetakan Surat Keputusan perpanjangan

kartu pengawas dilaksanakan oleh Kasir . Data berasal

tbl transaksi_perpanjangan.

e. Rincian proses pencetakan pengurusan perubahan izin trayek (penambangan

trayek)

Nomor 4.5

Nama Pencetakan Penambahan Izin Trayek

Input -

Output Surat Keputusan Penambahan Izin Trayek

Keterangan proses Pelayanan pencetakan surat keputusan penambahan

trayek dilaksanakan oleh Kasir . Data berasal dari

tabel transaksi pengurusan penambahan trayek.

f. Rincian proses percetakan biaya pengurusan perubahan izin trayek

(pengurangan trayek)

Nomor 4.6

Nama Pencetakan Pengurangan Izin Trayek

Input -

Output Surat Keputusan Pengurangan Izin Trayek

Keterangan proses Pelayanan pencetakan surat keputusan pengurangan

trayek dilaksanakan oleh Kasir . Data berasal dari tbl

transaksi perubahan.

g. Rincian proses pencetakan pengurusan penggantian karu izin trayek hilang

Nomor 4.7

Nama Pencetakan Penggantian Izin Trayek Hilang

Input -

Halaman 6 - 42



Output Surat Keputusan Penggantian Izin Trayek Hilang

Keterangan proses Pelayanan Percetakan Surat Keputusan Penggantin izin

trayek yang hilang dilaksanakan oleh Kasir. Data

berasal dari tbl transaksi perubahan.

h. Rincian proses pencetakan pengurusan penggantian karu izin trayek rusak

Nomor 4.8

Nama Pencetakan Penggantian Izin Trayek Rusak

Input -

Output Surat Keputusan Penggantian Izin Trayek Rusak

Keterangan proses Pelayanan Percetakan Surat Keputusan Penggantin izin

trayek yang rusak dilaksanakan oleh Kasir . Data

berasal dari tbl transaksi perubahan.

i. Rincian proses Pencetakan pengurusan peremajaan kendaraan

Nomor 4.9

Nama Pencetakan Peremajaan Kendaraan

Input -

Output Surat Keputusan Peremajaan Kendaraan

Keterangan proses Pelayanan Pencetakan surat keputusan peremajaan

kendaraan dilaksanakan oleh Kasir. Data berasal dari

tbl transaksi perubahan.

j. Rincian proses Percetakan surat penolakan

Nomor 4.10

Nama Pencetakan penolakan

Input -

Output Surat Keputusan Penolakan Izin

Keterangan proses Pelayanan Pencetakan surat keputusan penolakan izin

dilaksanakan oleh Kasir . Data berasal dari tbl ditolak.

Halaman 6 - 43



k. Rincian proses Percetakan Kwitansi

Nomor 4.11

Nama Pencetakan kwitansi

Input -

Output Bukti pembayaran atau Kwitansi

Keterangan proses Pelayanan Pencetakan bukti pembayara dilaksanakan

oleh Kasir . Data berasal dari tbl bayar.

5) DFD (Diagram Flow Data) Level 1 Proses Pelaporan

Data Flow Data (DFD) level 1 proses pelaporan adalah detail dari DFD level 0 pada

pelaporan. Proses pelaporan dilaksanakan oleh petugas penangung jawab perizinan.

DFD level 1 proses pelaporan pada Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang

Angkutan Orang terdapat 4 proses. Untuk lebih jelasnya DFD Level 1 proses pelaporan

SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang dapat dilihat pada gambar berikut :

Halaman 6 - 44



tbl transaksi_Baru



5.1 s/d 5.4

Pelaporan


Data KartuPengawas



Rusak


Data Kartu Pengawas



tbl ditolakData ditolak

tbl bayarData bayar

Kep

ala

Din

as P

erhu

bung

anLaporan Jenis Angkutan

Laporan Trayek

Laporan Data Per PO

Laporan Detail per Angkutan

a. Rincian proses pelaporan jenis angkutan

Nomor 5.1

Nama Laporan Jenis Angkutan

Input -

Output Laporan Jenis Angkutan

Keterangan proses Laporan Jenis Angkutan dilaksanakan oleh petugas

penanggung jawab perizinan. Data berasal dari tbl

transaksi_baru, tbl transaksi_perpanjangan dan tbl


b. Rincian proses pelaporan trayek

Nomor 5.2

Nama Laporan trayek

Input -

Halaman 6 - 45



Output Laporan trayek

Keterangan proses Laporan trayek dilaksanakan oleh petugas penanggung

jawab perizinan. Data berasal dari tbl transaksi_baru,

tbl transaksi_perpanjangan dan tbl transaksi

perubahan.

c. Rincian proses pelaporan pengurusan data per PO

Nomor 5.3

Nama Pelaporan Data per PO

Input -

Output Laporan Data per PO

Keterangan proses Laporan Data per PO dilaksanakan oleh petugas

penanggung jawab perizinan. Data berasal dari tbl PO

dan Quota PO.

d. Rincian proses pelaporan Detail per Angkutan

Nomor 5.4

Nama Pelaporan Detail per Angkutan

Input -

Output Laporan Detail per Angkutan

Keterangan proses Laporan Detail per Angkutan dilaksanakan oleh petugas

penanggung jawab perizinan. Data berasal dari tbl

transaksi_baru, tbl transaksi_perpanjangan dan tbl


6) DFD (Diagram Flow Data) Level 1 Proses Pengiriman Data

Data Flow Data (DFD) level 1 proses pengiriman data adalah detail dari DFD level 0

pada pengiriman data. Proses pengiriman dilaksanakan oleh petugas penanggung

jawab perizinan atas persetujuan kepala dinas Propinsi (ditingkat Propinsi), kepala

Dinas Perhubungan kabupaten/kota (tingkat kabupaten/kota) atau kementrian

Halaman 6 - 46



(pengurusan perizinan ditingkat kementrian). DFD level 1 proses pengiriman data pada

Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang terdapat 1 proses.

Untuk lebih jelasnya DFD Level 1 proses pengiriman data SIK LLAJ Bidang Angkutan

Orang dapat dilihat pada gambar berikut :

Tbl PO

Tbel Izin PO

Tbl Quota

Data PO

Data Trayek

Data Izin PO

Data Kendaraan

Data Quota

Tbl Jenis_Angkutan Data jenis angkutan

Tbl Trayek

Sistem Basis Data

Rekap Data perizinan

Tbl Kendaraan

Tbl ID_Lokasi Data ID Lokasi

6

Pengiriman Data :- Kementrian- Propinsi- Kabupaten/Kota

Rincian proses pelaporan pengurusan izin trayek baru

Nomor 6

Nama Pengiriman Data / Sinkronisasi

Input -

Output Rekap Data Perizinan

Keterangan proses Pengiriman data/sinkronisasi ini adala proses

pengiriman rekap data perizinan ke sistem basis data

yang berada di serveri kementrian perhubungan.

Dilaksanakan oleh petugas penanggung jawab perizinan

tingkat propinsi atau di tingkat kabupaten/kota atau

ditingkat kementrian perhubungan. Data berasal dari

sebagian field tabel software desktop. Tabel (field)

tersebut adalah tbl jenis_angkutan, tbl PI, tabel izin

PO, tbl kendaraan, tbl quota, tbl trayek dan tbl

Halaman 6 - 47



id_lokasi. Field dari tabel tersebut akan disimpan di

sistem basis data (web bases) pada tabel :

• Sub sistem basis data kementrian : pada tabel :

tabel kabupaten/kota, tabel provinsi, tabel jenis

angkutan, tabel PO dan tabel trayek.

• Sub sistem basis data provinsi : pada tabel : tabel

kabupaten/kota, tabel provinsi, tabel jenis


• Sub sistem basis data kabupaten/kota : pada tabel :



3.3 Perancangan Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang

Tingkat Basis Data (Web Bases)

Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk menampung rekapituasi perizinan dari

tingkat pengumpul data (Desktop) yang berada di tingkat kementrian, tingkat propinsi

dan tingkat kabupaten kota. Disamping harus mampu menampung data rekap, sistem

ini juga mampu menampilkan laporan-laporan data-data perizinan masing-masing

pengumpul data (tingkat kementrian, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten kota).

Data Flow Data (DFD) adalah detail dari Diagram Konteks yang menggambarkan aliran

proses data pada Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang.

DFD level 1 pada Sistem Informasi dan Kumunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang

menggambarkan antar muka, antar organisasi atau unit. Untuk lebih jelasnya DFD

Level 1 SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang pada desain web bases dapat dilihat pada

gambar berikut :

Halaman 6 - 48



Rekap Data Perizinan Tingkat Kobupaten/

Kotamadya

1

Sinkronisasi Data

Tabel Jenis Angkutan

Tabel PO

Tabel Trayek

Data Trayek

Data PO

Data JenisAngkutan

ID Propinsi

ID Kab/Kota

ID Kab/Kota

Tabel Propinsi

Tabel Kabupaten/Kota

Rekap Data Perizinan Tingkat Propinsi

Rekap Data Perizinan Tingkat Kementrian

2

Hapus Data Perizinan

3

Perbaharui Data Perizinan

4

Manipulasi Data Perizinan

5

Laporan Data Perizinan

Data PerizinanKementrian

Data PerizinanPropinsi



ID lokasi sub sistem


Data PerizinanKab./Kota

ID Propinsi

Data JenisAngkutan

Data PO

Data Trayek





DFD Level 1 SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang pada web bases pada gambar di atas,

terdapat 5 proses yaitu :

1) Proses Sinkronisasi Data

Nomor 1

Nama Sinkronisasi Data

Input 1. ID lokasi sub sistem

2. Rekap Data Perizinan dari masing-masing sub sistem

Output 1. ID lokasi sub sistem 2. Hapus Data perizinan masing-masing sub sistem 3. Perbaharui Data perizinan masing-masing sub sistem

Halaman 6 - 49



Keterangan proses Setelah sistem web bases menerima data dari

kementrian atau propinsi atau kabupaten/kota, sistem

akan mengsinkronisasi data perizinan berdasarkan key

ID lokasi.

Data berasal dari sebagian field tabel software

desktop. Tabel (field) tersebut adalah tbl

jenis_angkutan, tbl PI, tabel izin PO, tbl kendaraan, tbl

quota, tbl trayek dan tbl id_lokasi. Field dari tabel

tersebut akan disimpan di sistem basis data (web

bases) pada tabel :

• Sub sistem basis data kementrian : pada tabel :



• Sub sistem basis data provinsi : pada tabel : tabel



• Sub sistem basis data kabupaten/kota : pada tabel :



2) Proses Hapus Data Perizinan

Nomor 2

Nama Hapus Data Perizinan

Input -

Output 1. ID lokasi sub sistem 2. Data perizinan masing-masing sub sistem yang

kosong Keterangan proses Setelah sistem web bases berhasil mengidentifikasi ID

lokasi masing-masing sub sistem, sistem akan

mengambil data perizinan yang disimpan di :

Halaman 6 - 50



• basis data kementrian : pada tabel : tabel



• basis data provinsi : pada tabel : tabel



• basis data kabupaten/kota : pada tabel : tabel



Selanjutkan sistem akan menyimpan field-field

tersebut di tabel temporary (manipulasi data) untuk

dihapus. Field-field yang telah kosong selanjutkan akan

disimpan kembali ke tabel masing-masing basis data.

3) Proses Perbaharui Data Perizinan

Nomor 3

Nama Perbaharui Data Perizinan

Input -

Output 1. ID lokasi sub sistem 2. Data perizinan masing-masing sub sistem

Keterangan proses Setelah sistem web bases berhasil mengidentifikasi ID

lokasi masing-masing sub sistem, sistem akan

menyimpan data perizinan masing-masing sub sistem

pada :







Halaman 6 - 51






4) Proses manipulasi data perizinan

Nomor 4

Nama Manipulasi data perizinan

Input -

Output 1. ID lokasi sub sistem 2. Manipulasi data perizinan masing-masing sub sistem

Keterangan proses Proses manipulasi data adalah proses sistem

menghapus dan menyimpan data hasil dari proses

sistem web bases memalui perantara tabel sementara.

Data yang akan dihapus berasal dari data yang

tersimpan pada web bases. Sedangkan data yang akan

disimpan berasal dari pengiriman data masing-masing

sub sistem.

5) Proses Pelaporan

Nomor 5

Nama Hapus Data Perizinan

Input ID lokasi sub sistem

Output Laporan masing-masing sub sistem perizinan

Keterangan proses Laporan pada web bases ini berdasarkan input dari user

(pemakai). Key yang dipakai pada laporan ini adalah ID

lokasi (kementrian, propinsi, kabupaten/kota). Data

berasal dari tabel :




Halaman 6 - 52









3.3.1 Struktur Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Sub sistem pengumpul data

(desktop)

3.3.1.1 Struktur Data

Berdasarkan DAD diatas SIKLLAJ Bidang Angkutan orang minimal tabel database yang

dibutuhkan adalah :

1. TBL JENIS_ANGKUTAN

FIELD TIPE PANJANG Id_ang Jns_Ang

Text Text

10 20

Quota Number

2. TBL JENIS_LAYANAN FIELD TIPE PANJANG

Jns_Ang Jns_Layanan

Text Text

20 20

3. TBL TRAYEK

Fields Tipe Data Panjang ID_Trayek Trayek Rute

Text Text Memo

20 50

4. TBL QUOTA

Fields Tipe Data Panjang Id_ang ID_Trayek Qouta

Text Text

Number

10 20 4

Halaman 6 - 53



5. TBL PO Fields Tipe Data Panjang

ID_PO Nama_PO Alamat Kota Provinsi Tlp Email Pimpinan NPWP

Text Text Text Text Text Text Text Text Text

20 50 100 35 20 20 30 30 25

6. TBL IZIN_PO

Fields Tipe Data Panjang ID_PO ID_Izin_Tr Id_ang Quota

Text Text Text

Number

20 20 10 4

7. TBL PENDAFTARAN Fields Tipe Data Panjang

Tg_Daftar ID_Daftar Tanda_Kendaraan Kepentingan

Date Text Text Text

8 10 10 20

8. TBL VERIFIKASI

Fields Tipe Data Panjang ID_Daftar ID_Verifikasi Status Persyaratan

Text Text Text Text

10 10 10 10

9. TBL RETRIBUSI

Fields Tipe Data Panjang ID_Verifikasi ID_Retribusi

Text Text

10 10

10. TBL BIAYA

Fields Tipe Data Panjang ID_Retribusi Text 10

Halaman 6 - 54



Nm_Retribusi Biaya

Text Number

20 4

11. TBL BAYAR

Fields Tipe Data Panjang Tgl_Bayar ID_Verifikasi Biaya Pembayaran

Date Text

Number Number

8 10 4 4

12. TBL TRANSAKSI_BARU

Fields Tipe Data Panjang Tgl_Cetak ID_Verifikasi Tanda_Kendaraan No_Mesin No_Rangka No_STNK Nama_STNK STUK Tg_Akhir_STUK Tahun_Pembuatan Daya_Angkut_Org Daya_Angkut_Brg Jns_Layanan ID_Izin_Tr Tg_Akhir_TR ID_Trayek ID_KP_TR Tg_Awal_KP Tg_Akhir_KP

Date Text

Number Text Text Text Text Text Date

Number Number Number

Text Text Date Text Text Date Date

8 10 10 20 20 20 30 10 8 4 4 4 30 20 8 20 20 8 8

13. TBL TRANSAKSI_PERPANJANG

Fields Tipe Data Panjang Tgl_Cetak ID_Verifikasi Tanda_Kendaraan ID_Izin_Tr Tg_Akhir_TR ID_KP_TR Tg_Awal_KP Tg_Akhir_KP

Date Text

Number Text Date Text Date Date

8 10 10 20 8 20 8 8

Halaman 6 - 55



14. TBL DATA_KENDARAAN Fields Tipe Data Panjang

Tanda_Kendaraan No_Mesin No_Rangka No_STNK Nama_STNK STUK Tg_Akhir_STUK Tahun _Pembuatan Daya_Angkut_Org Daya_Angkut_Brg Jns_Layanan ID_Izin_Tr Tg_Akhir_TR ID_Trayek ID_KP_TR Tg_Awal_KP Tg_Akhir_KP

Text Text Text Text Text Text Date

Number Number Number

Text Text Date Text Text Date Date

10 20 20 20 30 10 8 4 4 4 30 20 8 20 20 8 8

Halaman 6 - 56



3.3.1.2 Relasi Tabel

RELASI ANTAR TABEL

Tbl Data_Kendaraan

Tanda_KendaraanNo_MesinNo_RangkaNo_STNKNama_STNKSTUKTg_Akhir_STUKDaya_Angkut_OrgDaya_Angkut_BrgJns_LayananID_Izin_TrTg_Akhir_TRID_TrayekID_KP_TRTg_Awal_KPTg_Akhir_KP

Tbl Izin_PO

ID_POID_Izin_TrId_angQuota

Tbl PO

ID_PONama_POAlamatKotaProvinsiTlpEmailPimpinanNPWP

Tbl Trayek

ID_TrayekTrayekRute

Tbl Quota

Id_angID_TrayekQouta

Tbl Jenis_Angkutan

Id_angJns_Ang

Tbl Jenis_Pelayanan

Jns_AngJns_Layanan

Tbl Pendaftaran

Tg_DaftarID_DaftarTanda_KendaraanKepentingan

Tbl Verifikasi

ID_DaftarID_VerifikasiStatusPersyaratan

Tbl Retribusi

ID_VerifikasiID_Retribusi

Tbl Biaya

ID_RetribusiNm_RetribusiBiaya

Tbl Bayar

Tgl_BayarID_VerifikasiBiayaPembayaran

Tbl Transaksi_Baru

Tgl_CetakID_VerifikasiTanda_KendaraanNo_MesinNo_RangkaNo_STNKNama_STNKSTUKTg_Akhir_STUKDaya_Angkut_OrgDaya_Angkut_BrgJns_LayananID_Izin_TrTg_Akhir_TRID_TrayekID_KP_TRTg_Awal_KPTg_Akhir_KP

Tbl Transaksi_Perpanjang

Tgl_CetakID_VerifikasiTanda_KendaraanID_Izin_TrTg_Akhir_TRID_KP_TRTg_Awal_KPTg_Akhir_KP

Halaman 6 - 57



3.3.2 Struktur Data SIKLLAJ Bidang Angkutan Orang Sub sistem Basis Data

Struktur data pada sub sistem basis data terdiri dari 3 database sesuai dengan struktur

pemerintah. Secara detail masing-masingnya adalah sebagai berikut :

1. Sub sistem basis data kementerian, adalah database yang menampung data khusus

dari perizinan angkutan orang ditingkat pusat, terdiri dari :

- Kabupaten/kota

Field Type id_kota/kab varchar Id_Provinsi varchar nama_kota varchar

- Tabel provinsi


Nama_Provinsi varchar

- Tabel Jenis Angkutan, Quota dan Realisasi

Field Type Id_angkutan varchar

Jns_angkutan varchar Quota int

Jumlah_armada_realisasi int

- Tabel Po, Quota dan Realisasi

Field Type id_kota/kab varchar

id_prov varchar ID Jenis PO varchar

jenis_angkutan varchar Quota int

Jumlah_armada_realisasi int

- Tabel Trayek, Quota da Realisasi

Field Type id_trayek varchar

trayek varchar rute varchar


Halaman 6 - 58



Realisasi int

2. Sub sistem basis data provinsi, adalah database yang menampung data khusus dari

perizinan angkutan orang ditingkat provinsi, terdiri dari :

- Tabel kab/kota

Field Type id_kota varchar

Id_Provinsi varchar nama_kota varchar

- Tabel provinsi




Field Type id_po varchar

nama_po varchar NPWP varchar alamat varchar id_kab varchar id_prov varchar

telp varchar email varchar

pimpinan varchar jenis_angkutan varchar




Id_angkutan varchar Jns_angkutan varchar



Field Type

Halaman 6 - 59



id_provinsi varchar id_trayek varchar

trayek varchar rute varchar


Realisasi int

3. Sub sistem basis data kabupaten, adalah database yang menampung data khusus

dari perizinan angkutan orang ditingkat kabupaten, terdiri dari :

- Tabel kab/kota

Field Type id_kab/kota varchar Id_Provinsi varchar nama_kota varchar

- Tabel provinsi




Field Type id_po varchar

nama_po varchar NPWP varchar alamat varchar

id_kab/kota varchar id_prov varchar

telp varchar email varchar

pimpinan varchar jenis_angkutan varchar




Halaman 6 - 60



id_kab/kota varchar Id_angkutan varchar

Jns_angkutan varchar Quota int

Realisasi int


Field Type id_provinsi varchar id_kab/kota varchar

id_trayek varchar trayek varchar rute varchar


Realisasi int

3.3.3 Rancangan input, output dan Antar Muka pada Sub Sistem Pengumpul Data

(Desktop)

3.3.3.1 Rancangan Input

Untuk memasukkan data ke dalam SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang, diperlukan alat-

alat input. Alat yang dipakai sebagai alat input data pada Sistem ini adalah Keyboard

dan mouse. Desain input dalam proses input secara langsung yang terdiri dari dua

tahapan utama yaitu : penangkapan data menggunakan dokumen dasar (form) dan

pemasukan data kedalam komputer (antar muka atau interface).

Rancangan input SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang minimal berisikan :

Rancangan Input SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang

No. Nama Input Format Input

1. Data Izin Trayek Baru Form

2. Data Kartu Pengawas Baru Form

3. Data Perpanjangan izin trayek Form

4. Data Perpanjangan Kartu Hilang Form

Halaman 6 - 61



5. Data Perpanjangan Kartu Rusak Form

6. Data Mutasi Izin Trayek Form

7. Data Pengalihan Izin Trayek Form

8. Data Peremajaan Izin Trayek Form

9. Data Perusahaan Angkutan -

10. Data Izin Usaha -

11. Data Kendaraan -

12. Data Trayek -

13. Data Quota -

14. Data Jenis Angkutan -

15. Data Retribusi -

16. Data Biaya -

Flow chart Input SIK LLAJ Bidang Angkutan Orang dapat dilihat sebagai berikut :

Halaman 6 - 62



§ Rancangan Input Data Perizinan Baru

ID Izin Usaha

If Quota Trayek dan Id Izin Usaha

Penuh Permohonan di tolak

Disetujui

End

Di tolak

Baru

Di setujui

Tidak ada

ID Layanan

ID trayek

If 1. Surat permohonan

2. Izin trayek3. Buku uji

4. KTP pimpinan5. STNK & BPKB

ada

Di tolak

Tidak ada

Rancangan input pada proses perizinan baru pada flow chart di atas adalah

petugas perizinan akan menginput ID Izin usaha, ID Layanan dan ID Trayek.

Selanjutnya sistem akan memproses izin baru. Pada flow chart ini sistem akan

menerima atau menolak perizinan.

Halaman 6 - 63



§ Rancangan Input Data Perpanjangan Perizinan

ID KP


2. Izin trayek3. Kp Lama4. Buku uji


Disetujui

End

Di tolak

Perpanjang

Tidak ada

ada

Rancangan input data pada proses perpanjangan perizinan pada flow chart di

atas adalah petugas perizinan akan menginput ID KP. Selanjutnya sistem akan

memproses perpanjangan izin. Pada flow chart ini sistem akan menerima atau

menolak perpanjangan perizinan.

Halaman 6 - 64



§ Rancangan Input Data Perpanjangan Perizinan

ID KP




Disetujui

End

Di tolak

Peremajaan

Tidak ada

ada

Rancangan input data pada proses peremajaan perizinan pada flow chart di

atas, petugas perizinan akan menginput ID KP. Selanjutnya sistem akan

memproses perpanjangan izin. Pada flow chart ini sistem akan menerima atau

menolak peremajaan perizinan.

§ Rancangan Input Data Mutasi/Penghitaman Perizinan

ID KP




Disetujui

End

Di tolak

Mutasi/penghitaman

Tidak ada

ada

Halaman 6 - 65



Rancangan input data pada proses mutasi/penghitaman perizinan pada flow

chart di atas, adalah petugas perizinan akan menginput ID KP. Selanjutnya

sistem akan memproses mutasi/penghitaman izin trayek. Pada flow chart ini

sistem akan menerima atau menolak mutasi/penghitaman perizinan.

§ Rancangan Input Data Pengalihan Perizinan

ID KP




Disetujui

End

Di tolak

Pengalihan

If Pindah trayek

Pindah layanan

Pindah layanan




7.Trayek Pengganti

Disetujui

End

Di tolak

Pindah trayek

adaada

Tidak adaTidak ada

Rancangan input data pada proses pengalihan perizinan pada flow chart di atas,

adalah petugas perizinan akan menginput ID KP dilanjutkan dengan input jenis

pengalihan. Pengalihan dapat berupa pengalihan pindah trayek atau pindah

layanan. Pada flow chart ini sistem akan menerima atau menolak pengalihan

pindah trayek/pindah layanan perizinan.

Halaman 6 - 66



3.3.3.2 Rancangan Output

Output dari SIKLLAJ Bidang Angkutan orang terdiri dari 2 output yaitu Output ke

pemohonan dan output yang diperuntukan ke penanggungjawab perizinan (Laporan).

A. Rancangan output ke pemohon

Output ke pemohon adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh petugas perizinan

dalam bentuk keputusan dan mempunyai landasan hukum. Surat keputusan ini

dibuat dengan kop surat dinas dan minimal berisikan tujuan surat, nomor dan

perihal surat, isi surat dan penutup surat. Surat ini ditanda tangani oleh

penanggung jawab perizinan. Bentuk surat-surat untuk pemohon terdiri dari :

1) Surat Penolakan pemohon Contoh surat penolakan :

KOP SURAT INSTANSI PERIZINAN TERKAIT

Nomor :……………………………. ………….., ………………………………………. Lampiran :…………………………… Kepada Perihal :…………………………… Yth. ……………………………………….. di- …………………………………..

Menunjuk surat permohonan saudara No…………………. tanggal ………………………. Perihal ………….. Jenis Angkutan : ……………………… Jenis Layanan : …………………….. ID Trayek : ……………………. PO : ………………………… bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) ……………………………………………… b) ……………………………………………… c) ………………………………………………

Demikian informasi ini disampaikan menjadi maklum.

Dikeluarkan di …………………………… Pada tanggal …………………………… An. ………………………………………

Tanda tangan dan stempel Dinas

(………………Nama.....………)

Nip …………………………..

Halaman 6 - 67



2) Surat Penetapan Izin Trayek Angkutan Orang Dalam Trayek.

Contoh surat izin trayek untuk dalam trayek :


Surat Izin Trayek Angkutan Orang Dalam Trayek No : ………………………………………………………….

Nama PO : Alamat PO : Tlp : Jenis Angkutan : Jenis Layanan : Trayek : ………………………………………………………. Rute : ………………………………………………………. Merek Kend : ………………………………………………………. No Mesin : ……………………………………………………….. No Uji : ………………………………………………………. Merk : ………………………………………………………. Daya Angkut : …… Org …… Brg Belaku S/D : ………………………………….

Ditetapkan di …………………………… Pada tanggal …………………………… An. ………………………………………

Tanda tangan dan stempel Dinas

(………………Nama.....………) Nip …………………………..

Halaman 6 - 68



3) Surat Penetapan Izin Trayek Angkutan Orang Diluar Trayek.

Contoh surat izin operasi untuk luar trayek :

KOP SURAT INSTANSI PERIZINAN TERKAIT Surat Izin Operasi Angkutan Orang Luar Trayek No : ………………………………………………………….

Nama PO : Alamat PO : Tlp : Jenis Angkutan : Merek Kend : ………………………………………………………. No Mesin : ……………………………………………………….. No Uji : ………………………………………………………. Merk : ………………………………………………………. Daya Angkut : …… Org …… Brg Belaku S/D : ………………………………….


(………………Nama.....………) …………………………..

Halaman 6 - 69



4) Surat Penetapan Kartu PengawasTrayek Angkutan Orang Dalam Trayek.

Contoh Surat Kartu Pengawasan untuk dalam trayek


Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek No : ………………………………………………………….

Nama PO : Alamat PO : Tlp : Jenis Angkutan : Jenis Layanan : Trayek : ………………………………………………………. Rute : ………………………………………………………. Merek Kend : ………………………………………………………. No Mesin : ……………………………………………………….. No Uji : ………………………………………………………. Merk : ………………………………………………………. Daya Angkut : …… Org …… Brg Belaku S/D : ………………………………….


(………………Nama.....………) …………………………..

Halaman 6 - 70



5) Surat Penetapan Kartu PengawasTrayek Angkutan Orang Diluar Trayek.

Contoh Surat Kartu Pengawasan untuk luar trayek


Kartu Pengawasan Angkutan Orang Luar Trayek No : ………………………………………………………….

Nama PO : Alamat PO : Tlp : Jenis Angkutan : Merek Kend : ………………………………………………………. No Mesin : ……………………………………………………….. No Uji : ………………………………………………………. Merk : ………………………………………………………. Daya Angkut : …… Org …… Brg Belaku S/D : ………………………………….


(………………Nama.....………) …………………………..

Halaman 6 - 71



6) Surat Penetapan Peremajaan Kendaraan

Contoh surat peremajaan :


Surat Peremajaan Angkutan Orang No : ………………………………………………………….

Peremajaan kendaraan angkutan orang dengan data-data sebagai berikut : Jns Angkutan ID Izin Trayek / Operasi Masa Berlaku ID Kartu Pengawasan Masa Berlaku

Data Kendaraan Lama Data Kendaraan Baru No. Kendaraan No. Kendaraan No. Rangka No. Rangka No. Mesin No. Mesin Merk Merk Tahun Pembuatan Tahun Pembuatan No STNK No STNK Nama STNK Nama STNK STUK STUK Masa Berlaku STUK Masa Berlaku STUK

Ditetap di …………………………… Pada tanggal …………………………… An. ………………………………………

(………………Nama.....………) …………………………..

Catatan : Pada saat peremajaan izin trayek/operasi dan kartu pengawasan juga dicetak sesuai dengan jenis angkutan

Halaman 6 - 72



7) Surat Penetapan Pindah Daerah Contoh surat pindah daerah :



Menunjuk surat permohonan saudara bahwa kami menyetujui pindah ke ………………………………………..dengan data kendaraan sebagai berikut : Jns Angkutan : ID Izin Trayek / Operasi : Masa Berlaku : ID Kartu Pengawasan : Masa Berlaku : No. Kendaraan : No. Rangka : No. Mesin : Merk : Tahun Pembuatan : Demikian informasi ini disampaikan menjadi maklum.


(………………Nama.....………) …………………………..

Halaman 6 - 73



8) Surat Penetapan Pindah Trayek Contoh surat pindah trayek :



Menunjuk surat permohonan saudara bahwa kami menyetujui permohonan pindah trayek Dari Trayek Asal :

ID Trayek

Rute Ke Trayek Baru :

ID Trayek

Rute dengan data kendaraan sebagai berikut : Jns Angkutan : No. Kendaraan : ID Izin Trayek / Operasi : Masa Berlaku : ID Kartu Pengawasan : Masa Berlaku : No. Rangka : No. Mesin : Merk : Tahun Pembuatan : Demikian informasi ini disampaikan menjadi maklum.


(………………Nama.....………) …………………………..

Catatan : Pada saat pindah trayek dikeluarkan izin trayek dan kartu pengawasan juga dicetak sesuai trayek barunya

Halaman 6 - 74



B. Rancangan output laporan

Output laporan adalah berisikan laporan hasil dari kegiatan perizinan. Laporan

dapat dibuat harian, mingguan dan bulanan bahkan tahunan. Output SIK LLAJ

Angkutan Orang dapat terdiri dari :

1) Laporan Jenis Angkutan, berisikan jenis angkutan, quota, realisasi dan

selisih. Layout dari laporan adalah sebagai berikut :

2) Laporan Trayek, berisikan data trayek (asal-tujuan perjalanan), quota,

realisasi dan selisih. Layout dari laporan adalah sebagai berikut :

3) Laporan Data per PO, berisikan data id PO, Nama PO, Jenis Angkutan,

quota, realisasi dan selisih.

4) Laporan Detail per Angkutan berisikan data id kp, akhir kp, plat nomor

kendaraan, nama PO, Alamat dan Tlpn PO. Layout dari laporan adalah

sebagai berikut :

Halaman 6 - 75



3.3.3.3 Rancangan antar muka SIK LLAJ Angkutan Orang sistem desktop

Rancangan struktur menu SIK LLAJ Angkutan Orang harus dibuat jelas dan mudah

dimengerti oleh pengguna. Fasilitas dan struktur menu terdiri dari :

§ Halaman Utama

Halaman utama merupakan halaman yang tampil pertama kali. Pada halam

utama ini pada header dapat berisi menu diantaranya :

o File

o Data Kendaraan

o Transaksi

o Report

o Penghapusan

o Singkronisasi Data

Gambar Layout rancangan antar muka secara lengkap dapat dilihat pada Bab 7

Prototype SIKLLAJ Angkutan Orang.

§ Menu File

Menu file ini berisikan sub menu : 1) Jenis Angkutan; 2) Jenis Layanan; 3) Biaya

perizinan. Pada menu diperuntukan untuk petugas entri data untuk menginput

data master yang terdiri dari :

o Master jenis angkutan

o Master jenis layanan

o Master biaya perizinan

o Master Kodefikasi

Halaman 6 - 76





§ Menu Data Kendaraan

Menu kendaraan adalah menu untuk menginput data kendaraan yang berasal

dari pemohon. Dalam menu kendaraan ini termasuk data master dan terdiri

dari:

o Master data PO (data perusahaan)

o Master data trayek kendaraan

o Master data kendaraan



§ Menu Transaksi

Menu transaksi dipakai petugas pemberi izin untuk memverifikasi data pemohon

(check kelengkapan data pemohon). Bila data lengkap meka pada menu ini akan

memberi izin untuk diproses lebih lanjut. Bila data tidak lengkap maka akan

memberikan data penolakan perizinan. Dalam menu transaksi terdapat sub

menu yang terdiri dari :

o Menu verifikasi kendaraan

o Menu retribusi

o Pencetakan kartu izin

o Penggantian Dokumen



§ Menu Report

Menu laporan adalah berisikan laporan hasil dari kegiatan perizinan. Laporan

dapat dibuat harian, mingguan dan bulanan bahkan tahunan. Dalam menu

laporan terdapat sub menu yang terdiri dari :

Halaman 6 - 77



o Jenis Angkutan

o Trayek

o Data Per-PO

o Detail per Angkutang



§ Menu Penghapusan

Menu Penghapusan adalah berisikan menu penghapusan data per trayek dan

penghapusan trayek per tahun bila data-data tersebut tidak dipergunakan lagi.

Dalam menu laporan terdapat sub menu yang terdiri dari :

o Penghapusan per Trayek

o Penghapusan per Tahun



§ Menu Singkronisasi Data

Suatu menu yang dipakai untuk mengirim data ke basis data di pusat

(Kementrian Perhubungan). Gambar Layout rancangan antar muka secara

lengkap dapat dilihat pada Bab 7 Prototype SIKLLAJ Angkutan Orang.

3.3.4 Rancangan input, output dan Antar Muka pada Sub Sistem Basis Data (Web

Bases)

A. Rancangan Input

Rancangan input pada sub sistem basis data merupakan key (kunci) filter untuk

menyaring tampilan pada output. Key yang dipakai input adalah ID lokasi dari

masing-masing sub sistem (kementrian, propinsi atau kabupaten/kota). Pada

Sub sistem basis data yang dipakai key adalah id propinsi dan id

kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya desain input dapat dilihat pada bagan

berikut :

Halaman 6 - 78



ID Lokasi

If ID Lokasi Kementrian

ID Lokasi PropinsiID Lokasi Kabupaten

ID Lokasi Kota

End

Input ID Lokasi

Tidak ada

ada

Display Rekap Data Perizinan

Basis Data Perizinan ;Tingkat KementrianAtai tingkat Propinsi

atauKabupaten/Kota

B. Rancangan Output

Rancangan ouput pada sistem basis data ini adalah menampilkan rekap

perizinan hasil dari data-data dari sub sistem yang berada di tingkat

kementrian, propinsi atau kabupaten/kota. Output minimal dapat menampilkan

jenis angkutan, trayek dan jumlah armada dan data perusahaan angkutan dari

masing-masing sub sistem (desktop).

• Output jenis angkutan minimal berisikan jenis angkutan, quota trayek dan

realisasi trayek.

• Output trayek dan jumlah armada minimal berisikan trayek, rute quota dan

realisasi.

Halaman 6 - 79



• Output data perusahaan angkutan minimal berisikan No. PO, Alamat, Tlp,

email, Pimpinan Perusahaan dan Jenis Angkutan.

C. Rangan Antar Muka

Rancangan antar muka pada sistem basis data dibuat semenarik mungkin

dikarenakan basis data (web bases) ini akan di publish untuk umum. Mininal

yang terdapat pada rancangan antar muka adalah :

1) Halaman utama

Pada halaman utama minimal terdapat menu utama yaitu Visi & Misi, Dasar

Hukum, Proses Pelayanan Perizinan, Kabupaten/Kota, Provinsi,

Kementria, Instansi Perizinan, Ang Orang, dan Logi.

2) Menu Kabupaten/Kota

Pada menu ini minimal terdapat 3 sub menu yaitu: Jenis Angkutan, Trayek

dan Armada, Perusahaan Angkutan. Pada menu ini akan menampilkan

data-data jenis angkutan, data trayek dan armada serta data perusahaan

angkutan yang berada di tingkat kabupaten/kota. Data yang telah tampilkan

dapat di konversi (eksport) ke file excel. Layout Menu kabupaten/kota

dapat dilihat pada gambar berikut :

• Jenis Angkutan

Halaman 6 - 80



• Trayek dan Armada

• Perusahaan Angkutan

3) Menu Propinsi




Halaman 6 - 81



angkutan yang berada ditingkat propinsi. Data yang telah tampilkan dapat

di konversi (eksport) ke file excel. Layout Menu kabupaten/kota dapat

dilihat pada gambar berikut :

• Jenis Angkutan


Halaman 6 - 82




4) Menu Kementrian




angkutan yang berada ditingkat kementrian perhubungan. Data yang telah

tampilkan dapat di konversi (eksport) ke file excel. Layout Menu

kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut :

• Jenis Angkutan

Halaman 6 - 83





5) Instansi Perizinan Angkutan Orang per propinsi

Pada menu ini akan menampung informasi Instansi Perizinan Angkutan

berdasarkan. Data berasal dari pengelola basis data ditingkat pusat. Data

minimal berisikan instansi perizinan angkutan orang, kabupaten/kota dan

penanggung jawab perizinan. Data ditampilkan berdasarkan kunci id

propinsi. Data juga dapat di eksport ke excel.

Halaman 6 - 84



6) Login

Untuk menjaga keamanan sistem basis data, sistem dilengkapi dengan login

bagi admin dan password.

Halaman 6 - 85



3.4 Perancangan Kebutuhan Hardware, Software Pendukung dan Koneksi

Dalam pedoman ini kebutuhan akan hardware dan software pendukung serta

koneksi untuk masing-masing sub sistem adalah sebagai berikut :

No Lokasi Hardware Software Bandwidth 1 Sub Sistem

Perizinan Kementerian

Komputer Server Komputer desktop

Modem ADSL Switch

IP Camera Pengeras Suara

Win Server Win Xp,Win 7

SQL Server, MySQL, Ms Access

>= 1 Mbps share

2 Sub Sistem Perizinan Dinas Perhubungan

Provinsi


Modem ADSL Switch

IP Camera



>= 1 Mbps share

3 Sub Sistem Perizinan Dinas Kabupaten Kota

Komputer desktop Modem CDMA/GSM

Win Xp,Win 7 MySQL, Ms Access

>= 1 Mbps share

6 Sub Sistem Basis Data Kementerian


Router Switch



>= 1 Mbps dan IP Publik

3.5 Perancangan Sistem Jaringan

Konfigurasi perangkat keras dan jaringan dalam sistem informasi komunikasi

LLAJ angkutan orang ini akan mengacu pada skema hubungan antar sub sistem

seperti yang terlihat pada gambar 2 diatas.

Kunfigurasi perangkat keras terkait erat dengan pusat pengumpulan data

(pelayanan perizinan), basis data dan masyarakat luas/publik.

Halaman 6 - 86



Gambar 3 Skema perangkat keras SIKLLAJ Angkutan Orang

3.6 Struktur Organisasi Pengelolaan Sistem Informasi

SIKLLAJ Angkutan orang yang dibangun akan terdiri dari sub sistem di tingkat pusat,

propinsi dan kabupaten/Kota.

1. Struktur Organisasi Pengelola SKLLAJ Angkutan orang (Pusat Data)

Pengelolan sistem di pusat data minimal terdiri dari Kepala Pusat data dan

dibantu oleh tenaga ahli teknik informatik dan teknisi jaringan.

2. Struktur Organisasi Pengelola SKLLAJ Angkutan orang di tingkat Pusat

(Pengumpul data)

Pengelolan sub sistem di tingkat pusat dishubat sebagai sistem pengumpul data,

minimal terdiri dari Kasi Perizinan (Unit Pelayanan Perizinan) dan dibantu oleh

Tenaga Kasir, Tenaga Ahli Teknik Informatikan dan Teknisi Jaringan.

3. Struktur Organisasi Pengelola SKLLAJ Angkutan orang di tingkat Propinsi

(Pengumpul data)

Halaman 6 - 87



Pengelolan sub sistem di tingkat Dinas Perhubungan Propinsi sebagai sistem

pengumpul data, minimal terdiri dari Kasi Perizinan (Unit Pelayanan Perizinan)

dan dibantu oleh Tenaga Kasir, Tenaga Ahli Teknik Informatikan dan Teknisi

Jaringan.

4. Struktur Organisasi Pengelola SKLLAJ Angkutan orang di tingkat Kabupaten/Kota

(Pengumpul data)

Pengelolan sub sistem di tingkat Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagai

sistem pengumpul data, minimal terdiri dari Kasi Perizinan (Unit Pelayanan

Perizinan) dan dibantu oleh Tenaga Kasir, Tenaga Ahli Teknik Informatikan dan

Teknisi Jaringan.

Struktur Organisasi SIKLLAJ Angkutan orang dapat dilihat pada gambar berikut :

Halaman 6 - 88



Dinas Perhubungan Propinsi

Kasi Perizinan(Unit Pelayanan Perizinan)

Pendataan Tenaga Ahli Tehnik Informatika

Teknisi

Kasir

Dinas Perhubungan Kabupaten



Teknisi

Kasir

Departemen Perhubungan

Dishubdat


Teknisi

Kasir


Tenaga Ahli Tehnik Informatika

Teknisi

Garis Komando

Garis Pelaporan

Halaman 6 - 89



3.7 Implementasi Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Bidang Angkutan Orang

Tahapan implementasi sistem dapat terdiri dari langkah-langkah berikut ini :

• Menerapkan rencana implementasi

• Melakukan kegiatan implementasi

• Tindak lanjut implementasi

3.7.1 Menerapkan rencana implementasi

Agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan suatu

rencana implementasi yang merupakan kegiatan awal dari tahap implementasi sistem.

Rencana implementasi dimaksudkan untuk mengatur biaya, waktu dan sumber daya

yang dibutuhkan.

3.7.2 Kegiatan Implementasi

Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang sudah direncanakan

dalam rencana implementasi. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan implementasi

adalah :

• Pemilihan dan pelatihan personil

• Pemilihan tempat dan instalasi perangkat lunak dan perangkat keras.

• Pemrograman dan pengetesan program

• Pengetesan sistem

• Konversi sistem

A. Pemilihan dan pelatihan personil

Personil yang dipilih dapat berasal dari 2 sumber yaitu karyawan yang telah ada

atau calon karyawan yang berasal dari luar. Terdapat beberapa pendekatan

pelatihan yaitu:

• Ceramah/seminar

• Pelatihan prosedural

• Pelatihan tutorial

• Simulasi

Halaman 6 - 90



• Latihan langsung di pekerjaan (on-the-job-training)

B. Pemilihan tempat dan instalasi perangkat lunak dan perangkat keras.

Jika peralatan baru akan dimiliki, maka tempat atau ruangan untuk hardware baru

harus juga dipersiapkan. Sistem yang besar membutuhkan tempat dan lingkungan

yang harus diperhitungkan, misalnya dengan pemasangan AC, penerangan,

pendeteksi kebakaran, UPS, telepon dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya

adalah menginstall hardware dan softwarenya.

3.7.3 Pengetesan Sistem

A. Filosofi testing

Sangat berbahaya hanya mengetes modul-modul awal tanpa perencanaan testing

secara keseluruhan.

Akan cukup sulit untuk menghasilkan serangkaian urutan kejadian yang

menyebabkan error. Testing harus dilakukan secara sistematis dan hasilnya

didokumentasikan dengan cermat.

B. Kategori testing

1) Stub testing

Tes struktur kendali sebelum semua modul dituliskan.

Halaman 6 - 91



2) Unit testing

Tes setiap modul untuk menjamin setiap modul menjalankan fungsinya

dengan baik. Ada 2 metode untuk melakukan unit testing yaitu :

a. Black Box Testing

Terfokus pada apakah unit program memenuhi requirement yang

disebutkan dalam spesifikasi.

b. White-Box Testing

Melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang

ada, dan menganalisa apakah ada kesalahan atau tidak.

C. Integration testing

Tes interaksi dari modul-modul untuk menjamin bahwa mereka bekerja dengan

baik. Integration test terdiri dari serangkaian tes sebagai berikut:

• Ujicoba Antarmuka, ujicoba setiap fungsi dari interface;

• Ujicoba skenario pengguna, memastikan setiap skenario berjalan

dengan baik;

• Ujicoba aliran data, uji setiap proses dalam langkah per-langkah;

• Ujicoba interface sistem, memastikan data mengalir antar proses.

D. System testing

Tes untuk menjamin softare bekerja dengan baik sebagai bagian dari keseluruhan

sistem.

E. Requirements Testing

Pastikan bahwa integrasi sistem tidak menyebabkan kesalahan. Tes ini terdiri dari

serangkaian testing yaitu :

• Usability Testing

Uji bagaimana sistem sudah bebas dari kesalahan dan mudah digunakan

Halaman 6 - 92



• Security Testing

Pastikan fungsi-fungsi keamanan berjalan dengan baik

• Performance Testing

Pastikan bahwa sistem bekerja dengan baik pada aktivitas pekerjaan

dengan volume besar

• Documentation Testing

Uji apakah dokumen yang dihasilkan sudah benar dan sesuai dengan yang

dibutuhkan Tes untuk menjamin bahwa sistem telah melayani kebutuhan

Organisasi

F. Acceptance testing

• Alpha Testing

Tes ini dilakukan oleh user untuk menjamin bahwa mereka menerima sistem,

tes dilakukan dengan menggunakan data tes .

• Beta Testing

Pengujian dengan menggunakan data riil, bukan data tes. User sesungguhnya

memonitor kesalahan yang terjadi atau perbaikan yang dibutuhkan.

Halaman 7 - 1



Bab 7

Prototype SIKLLAJ Angkutan Orang

7.1 Gambaran Umum

Pada bab ini disampaikan prototype aplikasi sub sistem pengumpulan data

dan sub sistem basis data. Modul masing-masing sub sistem akan disajikan

sesuai dengan tupoksi masing-masing sub sistem. Dengan terbangunnya

protipe ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit

dalam pengembangan sistem informasi angkutan orang, dan sistem yang

dibangun dapat menjadi sistem kontrol terhadap pengaturan dan

pengawasan angkutan orang. Modul-modul aplikasi masing-masing sub

sistem seperti dijelaskan sub bab 7.3 sampai 7.5.

7.2 Instalasi Aplikasi Sub Sistem Pelayanan Perizinan dan Trouble Shooting

Aplikasi Data Pelayanan Perizinan merupakan aplikasi desktop yang dapat

dipasang pada komputer tunggal (single user) maupun pada jaringan lokal

komputer (LAN).

Aplikasi data terminal ini memerlukan aplikasi tambahan untuk dapat

menjalankannya yaitu:

Aplikasi Fungsi

Visual basic 6 MS Access

Crystal Report

Runtime, driver, ocx Database

Running File report

Untuk Instalasi pada komputer tunggal maka setelah instalasi aplikasi

tambahan seperti pada tabel diatas maka baik database, file report

maupun aplikasi dapat di pasang pada komputer tersebut.

Untuk instalasi atau pemasangan aplikasi pada jaringan komputer lokal

(LAN) maka database harus diletakan pada komputer server sedangkan

Halaman 7 - 2



aplikasi dan file report dapat diletakan pada masing-masing komputer

klien.

Untuk menhubungkan aplikasi dekstop pada komputer client dengan

database yang terdapat pada komputer server yaitu dengan cara

mensetting path con dengan IP dan directori penyimpanan database pada

server, ini dapat kita lihat pada contoh di bawah ini:

Pada server kita meletakan database pada directori E:\database\ dan IP

server 192.168.1.1 maka pada settingan file path con.txt kita setting

dengan

“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=192.168.1.1\E:\database\

sik.mdb;Jet OLEDB:Database Password=; “ jika pada file path con telah

kita setting maka aplikasi sik angkutan orang siap kita gunakan dan untuk

settingan reportnya hampir sama yaitu kita tinggal membuka file

reportnya dan pada menu Database pilih Set Location pilih Set Location

lagi dan selajutnya pilih databasenya lalu klick Open dan yang terahir

klick tombol Done maka database telah terhubung report, dapat kita lihta

seperti pada gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 3



7.3 Sub Sistem Pelayanan Perizinan

Aplikasi SIK Angkutan Orang adalah aplikasi yang di peruntukan untuk

mengetahui dan melakukan proses perpanjangan, pembaharuan,

penggantian dokumen, pindah layanan, pindah trayek, dan pembuatan izin

yang baru. Dan adapun cara atau panduan penggunaan software ini dapat

kita lihat seperti yang dibawah ini:

Pengenalan Aplikasi

1. Ini adalah tapilan awal dari software SIK Angkutan Orang yang

mempunyai 6 menu utama yaitu File, Data Kendaraan, Transaksi,

Report, Penghapusan, dan Singkronisasi Data.

2. Dan pada interface juga terdapat 5 buah shorcut yaitu Verifikasi,

Retribusi, Pencetakan Krt Izin, Penggantian Dok, dan Close

3. Pada menu file terdapat 4 Sub menu yaitu Jenis angkutan, Jenis

layanan, Biaya, dan Kodefikasi ini dapat kita lihat pada gambar di

bawah ini:

Halaman 7 - 4



4. Pada menu data kendaraan terdapat 3 Sub menu yaitu PO, Trayek,

dan Kendaraan seperti pada gambar di bawah ini:

5. Pada menu transaksi terdapat 4 Sub menu yaitu Verifikasi, Retribusi,

Pencetakan Kartu Izin, dan Penggantian Dok ini dapat kita lihat

seperti gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 5



6. Pada menu report terdapat 5 Sub menu yaitu R Jenis Angkutan, R

Trayek, R Data Per-PO, R Data Per-Angkutan seperti gambar dibawah

ini:

7. Pada menu penghapusan terdapat 2 Sub menu yaitu Penghapusan

Pertrayek dan Penghapusan Pertahun seperti gambar dibawah ini:

8. Pada menu singkronisasi data terdapat Sub menu yaitu Singkronisasi

seperti pada gambar dibawah ini:

Halaman 7 - 6



Cara Pemakaian Software

1. FILE

Pada menu file terdapat sub menu Jenis angkutan, Jenis layanan,

Biaya, dan Kodefikasi adapun cara pemakaiannya seperti berikut :

Jenis Angkutan

Ini adalah tampilan form jenis angkutan ketika sub menu Jenis

Angkutan kita click, pada form terdapat beberapa tombol yaitu ADD,

EDIT, SAVE, UNDO, dan CLEAR.

Ø Jika kita mau menambah data isilah textbox yang disediakan lalu

click ADD data akan otomatis masuk ke database dan dapat kita

lihat pada table Data Jenis Angkutan seperti yang tampak pada

gambar diatas.

Ø Jika kita mau mengedit atau merbah data yang sudah ada click EDIT

dan pilih data yang mau di rubah pada table Data Jenis Angkutan

jika sudah dirubah click SAVE maka data sudah otomatis terupdet.

Halaman 7 - 7



Ø Jika anda ingin menghapus data pilihlah data yang ingin di hapus

pada table Data Jenis Angkutan lalu click CLEAR.

Ø Tombol UNDO digunakan untuk membatalkan dan mengosongkan

textbox.

Ø Textbox yang berwarna hijau yang ada diatas table data jenis

angkutan berfungsi untuk mencari jenis angkutan yang anda ingin

kan carabya masukan ID Angkutan yang anda cari lalu tekan enter.

Jenis Layanan

Ø Ini adalah form tampilan jenis layanan dan cara pemakaiannya

hampir sama dengan jenis angkutan yang membedakan hanya pada

textbox jenis angkutan yang menngunakan pilihan artinya data tidak

di ketik tetapi dipilih dengan cara mengclick tanda panah kebawah

lalu pilih data yang anda inginkan seperti pada gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 8



Biaya

Ø Pada form biaya terdapat 3 buah textbox yang akan anda isi dimana

textbox nama retribusi tidak di ketik melainkan kita pilih dengan

cara mengclick tanda panah yang ada di samping textbox lalu pilih

nama retribusi yang akan ada input.

Ø Dan untuk mengedit data yang sudah ada caranya sama dengan

form jenis angkutan yaitu dengan mengclick data yang ingin di

rubah pada table Data Retribusi.

Halaman 7 - 9



Kodefikasi

Ø Pada form ini akan menunjukan kode Kabupaten/Kota dan kode

Provinsi, untuk mensetup dimana aplikasi ini digunakan.

sebagaimana pada tampilan di bawah ini:

2. DATA KENDARAAN

Pada menu data kendaraan terdapat sub menu PO, Trayek, dan

Kendaraan adapun cara pemakaiannya seperti berikut :

PO

Ø Untuk cara pemakaian form PO tidak ada bedanya dengan form-

form lainnya yang telah kita bahas sebelumnya dimana pada form

ini terdapat ADD, EDIT, SAVE, UNDO, dan CLEAR begitu juga

dengan fungsi-fungsinya sama dengan dengan form lainnya, untuk

tampilan formnya sendiri dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 10



Trayek

Ø Cara penggunaan form Trayek sama saja dengan form PO yang

berbeda hanya pada textbox Trayek dan Rute yang terdapat pada

form Trayek, dimana pada form ini textbox trayek dan rute mampu

menampung data yang berupa paragrap yang berfunsi untuk

mengimput/editing jenis trayek dan rute kendaraan.

Ø Dan pada textbox Masukan ID Trayek berfungsi untuk mencari data

trayek dan rute kendaraan. Adapun caranya sebagai berikut ketik ID

trayek yang anda inginkan lalu tekan enter maka data akan di

tampilkan di table Data Trayek dan jika data yang dicari tidak ada

maka table Data Trayek akan kosong.

Kendaraan

Ø Untuk pemakaian form Kendaraan sama saja dengan form-form

yang lainnya yang berbeda hanya tidak ada fasilitas ADD untuk

menambahkan data, tetapi secara fungsi tidak ada perbedaan,

adapun tampilan formnya seperti dibawah ini:

Halaman 7 - 11



3. TRANSAKSI

Pada menu Transaksi terdapat sub menu Verivikasi, Retribusi,

Pencetakan Kartu Izin, dan Penggantian Dok adapun cara

pemakaiannya seperti berikut :

Verifikasi

Pada form verifikasi terdapat 5 tap yaitu: Perpanjangan, Baru,

Pengalihan, Peremajaan, dan Mutasi/Hitam yang mempunyai fungsi

sesuai dengan nama tap itu sendiri dapat kita lihat seperti pada gambar

di bawah ini:

Halaman 7 - 12



Adapun cara pemakaiannya sebagai berikut:

Ø Perpanjang :

• Pada tap ini digunakan untuk memperpanjang masa berlaku

kendaraan dengan cara mengisi textbox ID KP lalu tekan enter

maka secara otomatis data kendaraan akan muncul pada textbox

yang sudah disiapkan ini dapat kita pada gambar di bawah ini:

• Jika telah terisi maka berikan tanda ceklist pada data persyaratan

jika semua persaratan telah terpenuhi selanjutnya click tombol Di

Setujui maka data otomatis masuk ke form retribusi, ini dapat kita

lihat pada gambar dibawah ini:

Halaman 7 - 13



Ø Baru

• Pada tap ini berbeda dengan tap yang pertama, pada tap ini anda

tidak akan mengetik data id melainkan memilih ID Izin Usaha,

Jenis Layanan, ID Trayek jika data itu telah terpilih maka berikan

tanda ceklist pada Data Persyaratan jika data persyaratan

terpenuhi click Di Setujui dan jika tidak click Di Tolak, jika

disetujui maka data secara otomatis masuk ke form Retribusi. Ini

dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:

Ø Pengalihan

• Pada tab ini berbeda dengan tap-tap yang lainnya karena pada tap

ini anda harus mengisi textbox ID KP lalu tekan enter untuk

melihat data kendaraan setelah itu pilihlah Satatus yang di

inginkan pemohon ini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 14



• Pada textbox Status terdapat 2 pilihan yaitu : Pindah Layanan

dan Pindah Trayek jika pemohon meminta pindah layanan maka

anda langsung di arahkan untuk mengisi Data Persyaratan jika

data persayaratan terpenuhi maka click Di Setujui jika tidak click

Di Tolak ini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

• Jika pemohon meminta Pindah Trayek maka anda akan diarahkan

untuk memilih trayek pada frame Cek Trayek jika trayek yang

diminta Penuh maka permohonan akan di tolak tetapi jika quota

trayek masih ADA maka anda akan di arahkan untuk membrikan

tanda ceklist pada data persayaratan jika persyaratan terpenuhi

maka permohonan disetujui lalu click Di Setujui untuk lebih jelas

lihatlah gambar dibawah:

Jika persyaratan tidak terpenuhi makan click DI Tolak.

Halaman 7 - 15



Ø Peremajaan

• Pada tap Peremajaan Cara pemakaiannya sama dengan tap

Perpanjang jika persyaratan telah terpenuhi maka click Di

Setujui maka data akan secara otomatis dikirim ke form Retribusi,

ini dapat kita lihat pada tampilan di bawah ini:

Ø Mutasi/Hitam

• Pada tab mutasi/hitam tidak jauh berbeda dengan tab peremajaan

yang membedakan hanya textbox Status, pada tap ini anda harus

memilih status yang diinginkan pemohon dimana pada textbox

status terdapat 2 pilih yaitu Mutasi dan Penghitaman. Jika status

telah di pilih ada langsung di arahkan untuk mengisi data

persyaratan jika persaratan telah terpenuhi makan click Di Setujui

jika tidak click Di Tolak ini dapat kita lihat pada gambar di bawah

ini:

Halaman 7 - 16



Retribusi

Ø Pada form ini akan di tampilkan data-data yang telah di setujuai

pada form verifikasi yang selanjutnya akan di eksekusi untuk

menentukan berapa biaya yang harus pemohon keluarkan untuk

membayar surat izin yang di ajukan. Pada tampilan awal dapat kita

lihat pada tabel di bawah ini dan angka yang dilingkari adalah

jumlah antrian pemohon yang belum di proses.

Ø Untuk mengetahui berapa besar biaya yang harus dibayarkan anda

mengclick PROSES maka textbox retribusi akan otomatis terisi

karena jenis-jenis biaya sudah anda kodefikasikan pada form Biaya,

dengan demikian botten Bayar akan otomatis aktif, selanjutnya

anda tinggal menclick Bayar maka data secara otomatis dikirim

pada table Data Antrian Pencetakan yang terdapat pada form

Pencetakan Surat Izin. Ini dapat kita lihat padagambar diwah ini:

Halaman 7 - 17



Pencetakan Surat Izin

Ø Pada form ini anda tidak akan melakukan entry atau pilih data

melainkan langsung mengeksekusi atau melakukan pecetakan surat

yang di inginkan sepertiyang kita lihat gambar diatas terdapat

beberapa botten pada form Pencetakan Surat Izin seperti

Mutasi/Hitam, Peremajaan, Penggantian, Perpanjangan, dan

Permohonan Baru. Botten ini akan otomatis sesuai dengan textbox

Kepentingan yang diinginkan ini dapat kita lihat pada gambar

dibawah ini:

Ø Selanjutnya anda tinggal click botten yang aktif dan akan

tampilkan form seperti dibawah ini :

Halaman 7 - 18



Ø Jika botten yang aktif anda click maka aplikasi akan menampikan

bentuk surat yang akan anda print seperti pada gambar dibawah ini:

1. Surat Izin trayek

2. Kartu Pengawasan

Ø Secara fungsi pencetakan surat Perpanjang, Baru, Mutasi/Hitam,

Pengalihan, dan Peremajaan itu sama saja hanya pada pencetakan

surat untuk pemohon Baru yang aka sedikit ada perbedaan karena

disini anda diminta untuk mengisi textbox data-data kendaraan

pemohon. Dan pada pada pencetakan surat untuk pemohon baru

akan di print dua buah surat yaitu Surat Izin Trayek dan Surat

Pengawasan bentuk surat dapat kita lihat pada gambar diatas.

Halaman 7 - 19



Untuk bentuk atau gambar form pencetakan surat izin yang baru

dapa kita lihat pada gambar di bawah ini:

Pada gambar diatas anda diminta untuk mengisi textbox yang kosong

dengan data-data kendaraan cika telah terisi maka botten Print

akan otomatis aktiv dan selanjutnya tinggal di click maka surat akan

di cetak.

Penggantian Dok

Ø Pada form ini anda hanya memasukan ID KP lalu tekan enter maka

data secara otomatis akan muncul dan tahap selanjutnya anda

tinggal mengisi ceklist jenis surat yang akan di print/di cetak,

bentuk formnya dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:

Halaman 7 - 20



Ø Adapun bentuk surat yang akan di cetak sama dengan bentuk yang

di cetak pada from Pencetakan Surat Izin, gambarnya dapat kita


1. Surat Izin trayek

2. Kartu Pengawasan

4. REPORT

Pada menu Report terdapat sub menu R Jenis Angkutan, R Trayek, R

Data Per-PO, dan R Detail Per-Angkutan adapun cara pemakaiannya

seperti berikut :

R Jenis Angkutan

Ø Pada form ini anda tidak akan melakukan proses input anda hanya

tinggal click botten PRINT maka laporan akan di cetak.

Halaman 7 - 21



Ø Adapun bentuk laporan yang di cetak dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

R Trayek

Ø Form ini sama dengan form R Jenis Angkutan dimana pengguna

hanya tingal mencetak rekap realisasi quota trayek, ini dapat kita


Halaman 7 - 22



R Data Per-PO

Ø Form ini tidak ada bedanya dengan form R Jenis Angkutan dan R

Trayek pengguna hanya tinggal mengclick botten PRINT untuk

mencetak Rekap Data Per-PO adapun bentuk formnya dapat kita


R Detail Per-Angkutan

Ø Pada form ada sedikit perbedaan yaitu pada form memiliki fasilitas

pencarian Jenis Angkutan yang akan mau di print jika pencarian

telah selesai maka data siap di PRINT, ini dapat kita lihat pada

gambar di bawah ini:

Ø Adapun bentuk Rekap yang akan di seperti di bawah ini:

Halaman 7 - 23



5. PENGHAPUSAN

Pada menu Penghapusan terdapat 2 Sub menu yaitu Penghapusan

Pertrayek dan Penghapusan Pertahun adapun cara pemakaiannya

dapat kita lihat pada gambar dibwah ini:

Penghapusan Pertrayek

Ø Cara penggunaan form Penghapusan Trayek yaitu pada tahap awal

pengguna harus mengisi textbox Kode Krayek setelah itu tekan

enter, maka pengguna langsung diarahkan pada textbox Tahun

Perakitan setelah itu click botten Cari maka data yang di inginkan

akan di tampilkan pada table Review Data Kendaraan Pertrayek ini

dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

Ø Jika data telah ditampilkan selanjutnya pengguna hanya tinggal

memilih data yang ingin di hapus dengan cara click row data yang

ingin dihapus maka botten Hapus akan secara otomatis aktiv dan

pengguna hanya tinggal mengclick data botten Hapus untuk

menghapus data tersebut.

Penghapusan Pertahun

Ø Untuk form penghapusan pertahun cara pemakaiannya sama dengan

Penghapusan Pertrayek hanya data yang pencarian yang berbeda ini

dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:

Halaman 7 - 24



6. Singkronisasi Data

Pada menu Singkronisasi Data hanya terdapat satu sub menu yaitu

Singkronisasi Data adapun cara pemakaiannya:

Singkronisasi Data

Ø Pada form ini diperuntukan untuk mengirim data-data kendaraan ke

web dengan cara mengkonecsikan aplikasi ini ke web server

menlului proses pembacaan IP server

Ø Cara penggunaan form ini sangan sederhana yaitu pengguna hanya

tinggal mengclick botten SAMBUNG maka secara otomatis aplikasi

ini akan mencari posisi database pada server jika posisi di temukan

maka aplikasi akan memberitahukan bahwa koneksi berhasil

demikan juga jika gagal, ini dapat kita lihat pada gambar di bawah

ini:

Gambar info koneksi jika berhasil

Gambar info koneksi jika gagal

Halaman 7 - 25



Ø Jika koneksi telah berhasil maka anda click botten LANJUTKAN

maka akan tampil detail data kendaraan seperti pada gambar di

bawah ini:

Ø Maka tahap ahir proses ini adalah pengguna hanya tinggal menclick

botten SEND maka data akan secara otomatis akan di kirim ke

server, dan jika pengiriman telah selesai maka akan ada info

seperti dibawah ini, info ini menandakan bahwa pengiriman telah

selesai.

7.4 Sub Sistem Basis Data Publik

Pada tapimpilan public terdapat beberapa bagian yaitu bagian Menu, List

berita dimana pada bagian menu terdapat menu utama yaitu Visi & Misi,

Dasar Hukum, Proses Pelayanan Perizinan, Kabupaten/Kota, Provinsi,

Kementria, Instansi Perizinan, Ang Orang, dan Logi.

Halaman 7 - 26



1. Dasar Hukum

Pada menu ini pengunjung dapat mendonwload data Dasar Hukum yang

dinginkan seperti pada gambar di bawah ini:

2. Kabupaten/Kota

Baik kita lansung saja menuju pada menu Kabupaten/Kota diamana

pada menu ini terdapat 3 sub menu yaitu: Jenis Angkutan, Trayek dan

Armada, Perusahaan Angkutan. Pada sub menu Jenis Angkuta anda

Halaman 7 - 27



dapat mengetahui data dan quota jenis angkutan pada setiap

kabupaten/kota pada suatu propvinsi dan pada bagian bawah table

terdapa 2 icon yaitu icon print dan convert ke excel, adapun

carapemakaiannya pilih provisi yang anda inginkan dan jika anda mau

mencetak hanya tinggal click icon print pada bawah table.

Ø Trayek dan Armada pada sub menu ini anda dapat mengetagui

trayek dan armada yang ada pada suatu kabupaten/kota pada suatu

provinsi, dengan cara anda pilih provinsi yang anda ingin ketahui

lalu pilih kota yang ada ingin ketahui trayek dan armadanya dan

disini anda juga bisa mencetak atau mengkonvert data.

Halaman 7 - 28



Ø Perusahaan Angkutan pada sub menu ini anda dapat mengetahui

data atau jumlah pengusahaan yang ada pada disetiap provinsi

dengan cara, anda pilih provinsi yang anda ingin ketahui dan pilih

data pada table maka detail data PO akan anda ketahui dan bisa

anda cetak secara langsung.

3. Provinsi

Pada menu Provinsi terdapat 3 sub menu yaitu Jenis Angkutan,

Trayek dan Armada, dan Perusahaan Angkutan. Baiklah kita lansung

saja menuji pada sub menu yang pertama yaitu Jenis Angkutan dimana

Halaman 7 - 29



fungsinya gak jauh berbeda dengan jenis angkutan pada menu

kabupaten\kota, hanya perbedaannya terletak pada data yang di

tampilkan merupakan data-data yang terdapat pada setiap provinsi dan

pada bagian bawah terdapat booten print dan convert to excel.

Ø Trayek dan Armada cara penggunaannya sama saja yaitu dengan

memilih provinsi yang anda ingin ketahu, data yang disajikan adalah

realisasi dan quota jumlah berdasarkan kriteria Jenis Angkutan ini

dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 30



Ø Perusahaan Angkutan pada sub menu ini sama halnya dengan

perusahaan angkutan yang ada pada menu kabupaten/kota yang

berbeda hanya penyajian data karena pada sub menu ini data yang

ditampilakan adalah data PO perprovinsi disni para pengungjung di

berikan kebebasan untuk mencetak dan menkonvert data ke format

excel dengan cara mengklick botten yang ada di bawah table.

4. Kementrian

Pada menu Kementrian terdapat 3 sub menu Jenis Angkutan, Trayek

dan Armada, dan Perusahaan Angkutan. Dan secara fungsi semua

sebmenu ini sama halnya dengan sub menu yang ada pada menu

provinsi dan kabupaten/kota. Baiklah kita langsung saja masuk pada sub

menu yang pertama yaitu Jenis Angkutan dimana pada sub menu ini

data yang ditampilkan adalah data jenis angkutan dan quota serta

ralisasinya dan disini semua pengunjung mendapat kebebasan untuk

mencetak dan menkonvert data-data yang ada, ini dapat kita lihat pada

gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 31



Ø Trayek dan Armada pada sub menu ini akan menyajikan informasi

Realisasi dan quota jumlah berdasarkan kriteria Trayek dan Armada.

Ø Perusahaan Angkutan dimana pada sub menu ini akan menyajikan

informasi jumlah Perusahaan Angkutan seperti pada gambar di

bawah ini:

Halaman 7 - 32



Disini semua pengunjung bisa mencetak dan monkonvert data

kedalam exel dengan menggunakan botten yang depat berada pada

di bawah table.

5. Instansi Perizinan Ang Orang

Dimana pada menu ini akan menyajikan informasi Instansi Perizinan

Angkutan berdasarkan seleksi Provinsi tertentu, dengan cara anda pilih

provinsi yang ada ingin ketahui maka data akan secara otomatis di

tampilkan, seperti gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 33



6. Login

Dimana pada menu ini digunakan untuk jalur akses kita untuk masuk ke

data admin, yaitu dengan cara kita masukan data nama pengguna dan

password kita jika kita berhasil masuk makan akan muncul tampilan

seperti di bawah ini :

Gambar menu login

Gambar menu admin

Halaman 7 - 34



7.5 Sub Sistem Basis Data Internal

Pada tampilan admin terdapa beberapa menu utama yaitu Home, Guest

Book, About, Contact, Visi & Misi, Dasar Hukum Terkait, Proses

Pelayanan Perizinan, Instansi Perizinan Ang Orang, Logout. Dimana

secara umum menu-menu diatas mampu melakukan proses editing dan

penambahan data-data sesuai dengan kriteria yang telah disediakan pada

proses input data.

1. Home

Pada menu ini terdapat 3 sub menu yaitu Berita Berjalan, Berita &

Artikel, Link Web, baiklah kita langsung saja masuk pada sub menu

yang pertama yaitu berita berjalan, sub menu ini digunakan membuat

berita berjalan yang ada di bagian publik disini anda dapat membuat

baru atau membahkan berita baru seperti pada gambar di bawah ini:

Halaman 7 - 35



2. Berita & Artikel pada sub menu ini kita bisa membuat berita atau

merubah berita yang sudah ada karena pada sub menu ini sudah

disediakan botten untuk edit,hapus, dan buat baru berita/artikel


3. Link Web pada sub menu ini anda dapat membuat link ke web yang

lainnya dan akan di publis pada template publis disini juga anda bisa

membuat baru atau mengedit yang sudah ada, seperti pada gambar

dibawah ini:

Halaman 7 - 36



4. Guest Book merupakan pesan/informasi yang dikirim oleh pengunjung

dan disini anda dapat melihat nama, email, IP, dan pesan yang dikirim

oleh pengunjung seperti pada gambar di bawah ini:

5. About disini anda dapat mengedit/merubah isi dari about seperti pada

gambar dibawah ini :

Halaman 7 - 37



6. Contact pada menu ini anda bisa membuat atau merubah data alamat,

no telp sesuai dengan alamat yang sebenarnya.

7. Visi & Misi hampirsama dengan menu contact dan about disini anda bisa

merubah visi dan misi sesuai dengan hasil perubahan yang terjadi,


8. Dasar Hukum Terkait pada menu ini anda bisa merubah/menanbah

baru data-data yang berhubungan dengan dasar hukum dan juga anda

Halaman 7 - 38



bisa mengapload data tersebut agar bisa di donwload oleh pengunjung

seperti pada gambar dibawah ini:

View data dasar hukum

Buat baru

Halaman 7 - 39



9. Proses Pelayanan Perizinan disini anda dapat membuat urutan proses

dalam permohonan/pembuatan izin. Seperti pada gambar di bawah ini:

10. Instansi Perizinan Ang Orang disini akan ditampikan data-data tempat

pengurusan perizinan dan anda juga bisa mengedit/mengubah data-

datanya serta anda juga bisa menambahkan jika memang ada

penambahan data seperti pada gambar di bawah ini:

View data alamat tempat perijinan

Halaman 7 - 40



Buat baru alamat tempat perijinan

11. Logout yaitu digunakan untuk akses keluar dari data Admin.

Halaman 8 - 1



Bab 8

Penutup

8.1 Kendala Penerapan SIK LLAJ Angkutan Orang

Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan bidang perizinan angkutan orang

kendala yang mungkin terjadi ada beberapa hal :

1. Keengganan unit pelayanan perizinan dalam peningkatan pelayanan

dengan menggunakan sistem informasi yang terbuka terhadap publik.

2. Pembiayaan pembangunan sistem dan pemeliharaan secara kontinyu

dari unit pelayanan perizinan yang terkadang tidak memadai.

Dua hal ini penting menjadi perhatian para pemangku kebijakan baik

ditingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penggunaan

sistem perizinan angkutan orang.

8.2 Rekomendasi Penerapan SIK LLAJ Angkutan Orang

Mengukur kinerja teknologi informasi harus merupakan salah satu

perhatian utama dari para pemimpin teknologi informasi untuk mencapai

efektivitas dan nilai tambah bisnis atas teknologi informasinya. Banyak

metode, alat, dan praktik terbaik yang ada untuk mendukung para

pimpinan dengan tanggung jawab pengelolaan kinerja ini. Metode

pengukuran kinerja yang tradisional seperti Return on Investment (ROI)

mengukur sisi keuangan dari sistem dan proyek teknologi informasi, namun

hanya merefleksikan bagian terukur dari teknologi informasi saja. Metode

yang lebih lengkap, yaitu mengukur faktor terukur (tangible) dan tidak

terukur (intangible), adalah IT balanced scorecard (BSC). IT BSC dapat

bergerak dalam sistem manajemen untuk mempersatukan teknologi

informasi dengan bisnis, dan juga dapat membantu manajemen teknologi

informasi untuk berkomunikasi dan melaporkan pada dewan direksi dan

manajemen eksekutif tentang nilai bisnis dari teknologi informasi.

Halaman 8 - 2



Investasi pada teknologi informasi semakain meningkat, dan para manajer

bisnis sering kali menkwatirkan bahwa mamfaat teknologi informasi tidak

setinggi yang mereka harapkan. Sering dengan hal tersebut, kekwatiran

akan naiknya total biaya dari departemen teknologi informasipun

meningkat, tanpa bukti yang jelas atas nilai yang di hasilkannya.

Fenomena tersebut dinamakan sebagai ‘IT Black Hole’. Oleh sebab itu,

untuk mendapatkan nilai bisnis dari teknologi informasi dan mengukur

besaran nilainya, merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam tata

kelola teknologi informasi.

Ada tanggung jawab atas biaya bisnis dan teknologi informasi, baik biaya

yang terukur maupun yang tidak terukur. Dalam hal ini, manajemen

kinerja teknologi informasi yang baik harus dapat menyatukan bisnis dan

teknologi informasi untuk bersama-sama memahami bagaimana teknologi

informasi memberi kontribusi pada pencapaian tujuan bisnis dimasa

lampau maupun di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain,

mengukur dan mengelola kinerja teknologi informasi harus dapat

menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

• Jika saya mengeluarkan dana tambahan pada teknologi informasi,

apakah saya akan memperoleh dananya kembali ?

• Bagaimana teknologi informasi saya jika dibandingkan dengan para

pesaing?

• Apakah saya akan memperoleh hasil yang dijanjikan oleh teknologi

informasi ?

• Bagaimana saya dapat memahami kinerja masa lalu untuk

mengoptimalkan organisasi saya ?

• Apakah strategi implementasi teknologi informasi sejalan dengan

strategi bisnis ?

Berdasarkan penjelasan diatas pembangunan sistem informasi secara

bisnis harus dapat memberikan manfaat secara ekonomi, karena

mempengaruhi tingkat kinerja suatu unit kerja. Hal ini tentu berbeda

dengan instansi pemerintah keuntungan yang diperoleh bukan secara

Halaman 8 - 3



ekonomi tetapi pengambilan kebijakan yang tepat dan sistem pelayanan

untuk menciptakan sistem transportasi khususnya angkutan orang karena

didukung dengan data yang tepat dan kemudahan akses informasi bagi

public.

Jadi sangat diperlukan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam hal :

1. Komitmen mewujudkan pelayanan prima, sebagaimana dalam undang-

undang pelayanan publik. Hal ini sangat terkait dengan perbaikan

birokrasi baik secara surat-surat perizinan dan proses pengurusan

perizinan, yang saat ini menyebabkan birokrasi menjadi semakin

panjang. Perizinan kendaraan angkutan penumpang umum secara

prinsif cukup izin trayek/operasi yang diterbit/masa berlakunya lima

tahun dan kartu pengawasan yang diperpanjang setiap tahun.

2. Komitmen pembiayaan dalam pembangunan sistem dan pemeliharaan

sistem. Sering terjadi diinstansi Pemerintah pembangunan sistem

informasi setelah diserahkan ke pihak terkait tidak mampu berjalan

baik karena tidak ada biaya pemeliharaan secara rutin.

3. Komitmen melakukan sistem monitoring terhadap implementasi sistem

dan memberikan reward and punishment terhadap hasil monitoring

baik secara online atau kunjungan ke unit pelayanan perizinan.

Pengawasan sangat penting untuk memberikan tekanan kepada unit

kerja pengguna sistem untuk menggunakan sistem secara konsisten,

karena sebaik apapun sistem jika tidak digunakan secara konsisten

tetap tidak memberikan manfaat yang maksimal. Perlu diketahui

sistem adalah alat bantu untuk mempercepat proses kerja dan

mempermudah kontrol kinerja.

4. Perizinan angkutan orang sudah harus lebih simple, dimana sebaiknya

hanya terdiri dari surat izin operasi/trayek dan kartu pengawasan yang

melekat pada kendaraan bukan pada PO. Surat izin trayek

diperpanjang setiap lima tahun tetapi harus legalisir setiap tahun

bersamaan dengan perpanjangan kartu pengawasan. Dan ditetapkan

Halaman 8 - 4



suatu aturan untuk kendaraan yang tidak memperpanjang atau tidak

beroperasi selama dalam kurun waktu tertentu harus dimatikan izinnya

operasi angkutan orang kendaraan tersebut.

5. Perlu dibuat suatu perjanjian/regulasi kerjasama antara daerah dan

kementerian untuk melakukan sinkronisasi data secara periodik,

sehingga bisa dilakukan pengawasan secara nasional dan penggunaan

data secara bersama untuk bahan evaluasi kebijakan transportasi

angkutan orang.

















Documents

perpustakaan.bappenas.go.idperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/117410... · Halaman i Pengembangan pedoman teknis dan prototype SIKLLAJ Angkutan Orang Daftar Isi