Upload
volien
View
231
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
h2009f
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTONOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHTAHUN 2011 – 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah dan dalam upayamewujudkan dan memantapkan tujuan penyelenggaraanpemerintahan dan pelaksanaan pembangunan perlumembentuk Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 –2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah TingkatII Surabaya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2730);
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 -
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5043);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan Dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
- 4 -
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 5 -
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2006 Nomor 2);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (BeritaDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38Tahun 2009/E1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentangRencana Umum Tata Ruang Kabupaten DaerahTingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15Seri C Tahun 2001);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Pemerintahan Desa (Lembaran DaerahKabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoNomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoNomor 7);
- 6 -
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah kabupaten Mojokerto (Lembaran DaerahKabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoNomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Lembaga Teknis Daerah KabupatenMojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoTahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMojokerto Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah KabupatenMojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupatenMojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoTahun 2010 Nomor 3);
- 7 -
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan LembagaTeknis Daerah Kabupaten Mojokerto (LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3).
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
danBUPATI MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN2011 – 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenMojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah DokumenPerencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah DokumenPerencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah DokumenPerencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8 -
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah SatuanKerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebutRenstra SKPD adalah dokumen perencanaan SatuanKerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untukperiode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yangselanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untukperiode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yangtersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah upaya yangdilaksanakan oleh semua; komponen daerah dalamrangka mencapai tujuan daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangdiinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upayayang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Pasal 2
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programBupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPDKabupaten Mojokerto dan memperhatikan RPJMD PropinsiJawa Timur, memuat arah kebijakan keuangan daerah,strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, danprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SatuanKerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertaidengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dankerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 9 -
Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusundengan sistematika sebagai berikut :BAB I : PENDAHULUAN
a. Latar Belakangb. Dasar Hukum Penyusunanc. Hubungan Antar Dokumend. Sistematika Penulisane. Maksud dan Tujuanf. Prinsip Dasar Menata Pembangunan
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHa. Aspek Geografi dan Demografib. Aspek Kesejahteraan Masyarakatc. Aspek Pelayanan Umumd. Aspek Daya Saing Daerahe. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAHa. Kinerja Keuangan Masa Lalub. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa
Laluc. Kerangka Pendanaan
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGISa. Permasalahan Pembangunanb. Analisis Lingkunganc. Isu Strategis
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANa. Visib. Misic. Tujuan dan Sasaran
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANa. Strategib. Arah Kebijakan Pembangunan
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAMPEMBANGUNAN DAERAHa. Kebijakan Umum Pembangunanb. Program Lintas SKPDc. Program Kewilayahan
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASBAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHBAB X : PENUTUP
a. Kesimpulanb. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman
Transisi
LAMPIRAN
- 10 -
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTONOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011 – 2015
I. UMUMBerdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PeraturanPresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) memuat strategi pokok yang dijabarkandalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaran-sasaranpokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-programpembangunan.
Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 Pasal yang mengaturmengenai pengertian-pengertian serta sistematika dalam penyusunanbeserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun2011-2015 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015.
Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahadalah 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaanpembangunan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dandigunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untukmenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaanpembangunan tahunan.
- 2 -
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Cukup jelas.
Pasal 5Cukup jelas.
Pasal 6Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTONOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2011 - 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO2011
i
DAFTAR ISIDAFTAR ISI ............................................................................................. i
DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv
DAFTAR GRAFIK................................................................................... vii
KATA PENGANTAR................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1
A. Latar Belakang .....................................................................................1
B. Dasar Hukum Penyusunan.................................................................3
C. Hubungan Antar Dokumen ................................................................61. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mojokerto Tahun 2005 - 2025. .........................................................................72. RPJM Nasional. ....................................................................................................93. RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur................................................................. 104. RTRW Kabupaten Mojokerto...........................................................................155. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto............186. RENSTRA SKPD .................................................................................................18
D. Sistematika Penulisan ......................................................................19
E. Maksud dan Tujuan ...........................................................................21
F. Prinsip Dasar Menata Pembangunan ............................................22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH...................................... 25
A. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................251. Aspek Geografi ..................................................................................................252. Aspek Demografi............................................................................................... 29
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..................................................321. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............................................................322. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ......................................................42
C. Aspek Pelayanan Umum...................................................................471. Fokus Layanan Urusan Wajib..........................................................................47
a. Pendidikan ............................................................................................... 47b. Kesehatan ................................................................................................ 48c. Pekerjaan Umum .....................................................................................52d. Penataan Ruang.......................................................................................57e. Perencanaan Pembangunan ....................................................................58f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) .........................................59g. Pemerintahan umum...............................................................................63h. Sosial ........................................................................................................65i. Perpustakaan ...........................................................................................68
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MOJOKERTONOMOR 8 TAHUN 2011TANGGAL 27 MEI 2011
LAMPIRAN :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
ii
D. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................711. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ............................................................. 71
a. Kondisi Ekonomi......................................................................................71b. Pertanian..................................................................................................75
2. Fokus Iklim Berinvestasi ..................................................................................82a. Keamanan dan ketertiban umum ............................................................82
E. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum ........................................84
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.................... 90
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu ...........................................................901. Kinerja Pelaksanaan APBD ..............................................................................912. Neraca Daerah ..................................................................................................96
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ............................ 1031. Proporsi penggunaan anggaran ...................................................................1042. Analisis pembiayaan .......................................................................................105
C. Kerangka Pendanaan ...................................................................... 1071. Analisis pengeluaran periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama
..........................................................................................................................1082. Perhitungan Kerangka Pendanaan ...............................................................110
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .............................................. 115
A. Permasalahan Pembangunan ....................................................... 1151. Akses, kualitas dan kompetensi pendidikan yang masih rendah.............1152. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih kurang. ................1163. Masih tingginya angka penduduk miskin dan akses terhadap pelayanan
sosial dasar. .....................................................................................................1184. Masih tingginya tingkat pengangguran. ......................................................1225. Kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi.
..........................................................................................................................1236. Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. ..................................1247. Kurang optimalnya situasi aman. .................................................................127
B. Analisis Lingkungan ........................................................................ 129
C. Isu Strategis ..................................................................................... 133
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN......................................... 135
A. Visi....................................................................................................... 135
B. Misi...................................................................................................... 138
C. Tujuan dan Sasaran......................................................................... 138
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.......................................... 144
A. Strategi .............................................................................................. 144
B. Arah Kebijakan Pembangunan ..................................................... 144
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
.................................................................................................. 154
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
iii
A. Kebijakan Umum Pembangunan .................................................. 1541. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan .1552. Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan Penegakan Hukum
..........................................................................................................................1633. Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik .............1664. Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu
menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yangunggul, kokoh dan stabil. ..............................................................................171
5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan Lapangan Kerja, danPerbaikan Iklim Ketenagakerjaan .................................................................188
6. Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan Kerukunan Antar UmatBeragama.........................................................................................................189
7. Kebijakan Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasiskinerja. .............................................................................................................191
B. Program Lintas SKPD ...................................................................... 211
C. Program Kewilayahan..................................................................... 213
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN......................................................... 214
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .......................... 232
BAB X PENUTUP ................................................................................. 248
A. Kesimpulan........................................................................................ 248
B. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi .............................. 2481. RPJMD merupakan panduan dalam penyusunan Renstra bagi SKPD .....2482. RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD....................................................2493. Penguatan Peran para Stakeholders sebagai pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan RPJMD ..........................................................................2494. Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD, RKPD .........................2505. Pedoman Transisi ...........................................................................................250
LAMPIRAN.......................................................................................... 251
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan ........................................ 26
Tabel 2.2 Sungai Besar di Kab. Mojokerto ............................................................ 28
Tabel 2.3 Sungai dan luas daerah pengairan di Kab.Mojokerto .............................. 28
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2010 .................................................. 29
Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Tahun 2008 – 2010 ......... 31
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009
............................................................................................................ 32
Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto ............................ 33
Tabel 2.8 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten
Mojokerto Tahun 2006-2010 ................................................................. 35
Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010 ................................... 38
Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006-2010 ................................. 39
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Th 2005 – 2009 ....................................... 40
Tabel 2.12 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2006-
2010 ................................................................................................... 41
Tabel 2.13 PDRB Th 2005 – 2009 ........................................................................ 43
Tabel 2.14 Sumbangan Tiap Sektor Th 2005 – 2009 ............................................. 44
Tabel 2.15 Pendapatan Regional Per Kapita Th 2005 – 2009 ................................. 46
Tabel 2.16 Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid ........................................... 47
Tabel 2.17 Rasio jumlah kelas terhadap murid ..................................................... 48
Tabel 2.18 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Kecamatan
............................................................................................................ 49
Tabel 2.19 Jumlah tenaga medis, paramedis dan kunjungan ke puskesmas ........ 50
Tabel 2.20 Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD dan Puskesmas .............. 51
Tabel 2.21 Kondisi Jalan aspal kabupaten Mojokerto (Km) .................................... 52
Tabel 2.22 Kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (unit) ..................................... 54
Tabel 2.23 Jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto ..................................................... 55
Tabel 2.24 Luas Irigasi Teknis Tahun 2006 – 2010 ............................................... 56
Tabel 2.26 Perkembangan jumlah koperasi .......................................................... 59
Tabel 2.27 Perkembangan jumlah koperasi sehat ................................................. 60
Tabel 2.28 Perkembangan usaha kecil ................................................................. 61
Tabel 2.29 Perkembangan usaha menengah ........................................................ 62
Tabel 2.30 Jumlah produk hukum ....................................................................... 63
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
v
Tabel 2.31 Indeks kepuasan masyarakat ............................................................. 64
Tabel 2.32 Jumlah keluarga miskin ...................................................................... 65
Tabel 2.33 Jumlah PMKS yang dibantu ................................................................ 67
Tabel 2.34 Jumlah perpustakaan dan pengunjung ................................................ 68
Tabel 2.35 Jumlah buku perpustakaan ................................................................ 69
Tabel 2.36 Jumlah judul buku perpustakaan ........................................................ 70
Tabel 2.37 Data Industri Tahun 2006-2010 .......................................................... 72
Tabel 2.38 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) .......... 76
Tabel 2.39 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) ............ 77
Tabel 2.40 Produktivitas Pertanian Tanaman pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha) ... 78
Tabel 2.41 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)............... 80
Tabel 2.42 Produksi Daging dan Telur ................................................................. 81
Tabel 2.43 Keamanan dan ketertiban umum Tahun 2008 – 2010 83
Tabel 2.44 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto 2010 – 2015 .......... 85
Tabel 2.45 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 ......... 88
Tabel 3.1 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006
– 2010 ................................................................................................ 91
Tabel 3.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 –
2010
Tabel 3.3 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007-
2010 ................................................................................................... 97
Tabel 3.4 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Mojokerto ...................................... 100
Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mojokerto
............................................................................................................ 104
Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto ............................................ 105
Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto ................ 106
Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mojokerto ............ 107
Tabel 3.9 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten
Mojokerto ............................................................................................ 108
Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kabupaten Mojokerto ............................................................... 110
Tabel 3.11Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten
Mojokerto ............................................................................................ 112
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto............. 141
Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Mojokerto ............................... 152
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto ...... 195
Tabel 7.2 Program Lintas SKPD ........................................................................... 211
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
vi
Tabel 8.1 MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KEBUTUHAN
PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 – 2015
............................................................................................................ 215
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto ............... 232
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Tren Peningkatan Jumlah penduduk .................................................... 30
Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia ............................................................ 34
Grafik 2.3 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten
Mojokerto Tahun 2006-2010 ................................................................. 37
Grafik 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010 .................................. 39
Grafik 2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) .............................................................. 40
Grafik 2.6 Laju pertumbuhan ekonomi ................................................................ 41
Grafik 2.7 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja .............. 42
Grafik 2.8 Tren Kenaikan PDRB ........................................................................... 43
Grafik 2.9 Komposisi sumbangan sektor PDRB ..................................................... 45
Grafik 2.10 Tren Peningkatan Pendapatan Regional Per Kapita .............................. 46
Grafik 2.11 Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Mojokerto .............................. 53
Grafik 2.12 Perkembangan kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (jembatan) ...... 54
Grafik 2.13 Perkembangan jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto .............................. 55
Grafik 2.14 Perkembangan luas Irigasi Teknis ...................................................... 56
Grafik 2.15 Perkembangan jumlah koperasi ......................................................... 59
Grafik 2.16 Perkembangan jumlah koperasi sehat ................................................ 60
Grafik 2.17 Perkembangan jumlah usaha kecil ..................................................... 61
Grafik 2.18 Perkembangan jumlah usaha menengah ............................................ 62
Grafik 2.19 Jumlah keluarga miskin ..................................................................... 66
Grafik 2.20 Jumlah PMKS yang dibantu ................................................................ 67
Grafik 2.21 Jumlah pengunjung perpustakaan ...................................................... 68
Grafik 2.22 Jumlah buku perpustakaan ................................................................ 69
Grafik 2.23 Jumlah judul buku perpustakaan ........................................................ 70
Grafik 2.24 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) ......... 76
Grafik 2.25 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 .................. 78
Grafik 2.26 Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha) ... 79
Grafik 2.27 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton) ............. 81
Grafik 2.28 Perkembangan Produksi Daging dan Telur .......................................... 82
Grafik 2.29 Tren Proyeksi Pertumbuhan PDRB ...................................................... 85
Grafik 2.30 Jumlah Rumah Tangga Miskin ............................................................ 89
Grafik 3.3 Perbandingan Rasio Komponen Pendapatan Daerah ............................. 102
Grafik 3.4 Perbandingan Rasio Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung . 103
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
viii
Grafik 3.6 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten
Mojokerto ............................................................................................ 109
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011 – 2015.
Rencana Pembangunan Daerah yang disusun dengan
memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, RPJM Propinsi Jawa
Timur Tahun 2009 – 2014 dan RPJP Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 –
2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan
dipergunakan sebagai dasar pedoman bagi penyusunan Renstra dan Renja
SKPD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015, semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap memberikan petunjuk dan
kekuatan iman kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan
pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangEra desentralisasi telah mengembangkan perhatian
mendalam terhadap lahirnya kebijakan terkait peraturan dan
perundang-undangan untuk lebih terfokus pada kepentingan
daerah. Komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan
meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses
perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan
salah satu perangkat yang dilaksanakan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan pembangunan
daerah yang berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan daerah menuntut pertimbangan
secara seksama, sistematis, dan menjadi bagian yang tidak terpisah
dengan rencana pembangunan nasional. Dalam penyusunan
rencana pembangunan, diperlukan adanya pola kombinasi
pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis,
demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.
Pola perencanaan pembangunan daerah tersusun dengan
merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
2
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta
RPJMD Propinsi. RPJMD dipersyaratkan untuk mengarahkan
pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJMD dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci
tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator
dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala
atas implementasinya. Selain itu, RPJMD akan mencerminkan
sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah Terpilih dalam memandu,
mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya
dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan
serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada
akhir masa kepemimpinannya.
RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: 1) kemana
daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak
dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2) bagaimana
mencapainya dan; 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu
dilakukan agar tujuan tercapai.
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good
governance) di Kabupaten Mojokerto merupakan prasyarat bagi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
3
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan
program pembangunan dengan tetap memperhatikan aspirasi
masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, bersih, dan akuntabel. Karenanya RPJMD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 – 2015 mengambil peranan vital dalam
keberhasilan pembangunan daerah.
B. Dasar Hukum PenyusunanPenyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto
menyertakan beberapa landasan hukum, yaitu :
1. Landasan idiil Pancasila.
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
3. Landasan operasional:
a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
4
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
h) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
k) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
l) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota;
m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
5
n) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
o) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Propinsi;
p) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010 – 2014;
q) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m
ppn/04/2010; Nomor: pmk 95/pmk 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
s) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa
Timur Tahun 2005 - 2020;
t) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
6
u) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
v) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto
Tahun 1990/1991 – 2013/2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001);
w) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025.
C. Hubungan Antar DokumenBahwa RPJMD disusun untuk jangkauan perencanaan dalam
5 (lima) tahun atau masa jabatan Bupati. RPJMD disusun
berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD
Propinsi Jawa Timur. Proses penyusunannya diawali dari visi dan
misi kepala daerah terpilih. Pola hubungan ini dapat dilihat pada
diagram sebagai berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
7
Gambar 1.1
Diagram Pola Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Secara substansi pola hubungan ini dijabarkan sebagai
berikut :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025.
Untuk mencapai sasaran pokok RPJPD Kabupaten
Mojokerto secara bertahap, pembangunan jangka panjang
membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi
agenda dalam RPJM Daerah.
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan
mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan
tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu
tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda,
tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode
RPJMDKab. Mojokerto
RPJPDKab. Mojokerto
RKPDKab. Mojokerto
RENSTRA SKPDKab. Mojokerto
RENJA SKPDKab. Mojokerto
RENSTRA SKPDProp. Jawa Timur
RPJMDProp. Jawa Timur
RPJPDProp. Jawa Timur
RKPDProp. Jawa Timur
RENJA SKPDProp. Jawa Timur
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
8
berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 6
(enam) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan
prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-
masing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. Prioritas
utama menggambarkan makna strategis dan urgensi
permasalahan.
Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian hasil
pembangunan serta sebagai wujud keberlanjutan RPJPD, maka
pada RPJMD ke-2 (Tahun 2011-2015) ini diarahkan untuk
memantapkan penataan kembali pembangunan di segala
bidang sehingga kesejahteraan masyarakat dan pemerataan
hasil-hasil pembangunan menjadi semakin baik, jumlah
penduduk miskin terus menurun dan angka pengangguran
juga terus berkurang. Pada tahap ini struktur ekonomi
Kabupaten Mojokerto menjadi semakin mantap yang ditandai
semakin berkembangnya sektor industri, jasa, pariwisata,
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang di
dukung sektor pertanian yang handal.
Untuk mendukung percepatan pembangunan bidang
ekonomi Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus
dilakukan melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan
pendidikan dan kesehatan sehingga etos dan produktifitas kerja
sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto baik aparatur
maupun masyarakat terus mengalami peningkatan.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup semakin baik dan berkembang melalui
penguatan kelembagaan serta meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
9
Kondisi Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur,
tentram, dan beradab menjadi semakin mantap. Hal ini ditandai
dengan semakin meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
serta bidang-bidang sosial-budaya yang lain. Kesetaraan gender
pada berbagai bidang pembangunan juga terus semakin
membaik, demikian juga penegakan hukum, kerukunan antar
anggota masyarakat serta keamanan dan ketertiban
masyarakat juga terus mengalami peningkatan.
2. RPJM Nasional.
RPJM Nasional merupakan strategi pokok yang
dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional yang memuat
sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan
program-program pembangunan. Adapun agenda
pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2010-2014
adalah :
1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat.
Substansi dari agenda ini adalah bahwa program
peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong
sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah
serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro.
2. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan.
Substansi dari agenda ini adalah bahwa reformasi
birokrasi akan dilaksanakan diseluruh Kementrian dan
Lembaga, dan untuk selanjutnya diteruskan di
Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perencanaan dan
Anggaran akan diterapkan sistem anggaran berbasis
kinerja. Hasil positif yang diharapkan adalah perbaikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
10
kualitas pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas
dan penanggulangan korupsi.
3. Penegakan Pilar Demokrasi.
Substansi dari agenda ini adalah adanya penghargaan
terhadap Hak Asasi Manusia, terjaminnya kebebasan
berpendapat, adanya check and balance, jaminan akan
keberagaman yang tercermin dengan adanya
perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa
membedakan paham, asal-usul, golongan dan gender.
4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.
Substansi dari agenda ini adalah adanya proses
pembuatan Undang-Undang, proses penjabarannya,
proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum.
Penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa
tebang pilih, semua warga negara adalah sama
kedudukannya di mata hukum.
5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.
Agenda ini diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam
bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk perbaikan
atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang
tertinggal, orang cacat dan terpinggirkan. Dalam bidang
sosial politik diarahkan pada perwujudan keadilan,
perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan
berpolitik, kesetaraan gender dan penghapusan segala
macam bentuk diskriminasi. Masyarakat dilibatkan sejak
proses perencanaan, pemilihan kegiatan/proyek hingga
tahap evaluasi.
3. RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur.
Dalam RPJM Daerah Propinsi terdapat 9 (Sembilan)
agenda pokok, yaitu Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
11
pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi masyarakat
miskin; Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas
penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat
terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial
rakyat; Meningkatkan percepatan pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
terutama melalui pembangunan agroindustri/agrobisnis serta
pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian
dan perdesaan; Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan
hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya
alam dan penataan ruang; Mewujudkan percepatan reformasi
birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik; Meningkatkan
kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;
Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta
terjaminnya kesetaraan gender dan meningkatkan peran
pemuda serta mengembangkan dan memasyarakatkan
olahraga; Meningkatkan keamanan dan ketertiban, reformasi
hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia; Mewujudkan
percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial
ekonomi dampak lumpur lapindo.
Penjabaran untuk kesembilan agenda tersebut adalah
sebagai berikut :
a) Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama
bagi masyarakat miskin
Dalam rangka untuk meningkatkan akses terhadap
kualitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur, maka
prioritas pembangunan diletakkan pada : Peningkatan
Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan dan Peningkatan
Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang
Berkualitas. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
12
langkah-langkah yang akan ditempuh dan dijabarkan ke
dalam program-program pembangunan dan kegiatan-
kegiatan pokok sebagai berikut :
Pendidikan : Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia
Dini – TK), Program Pendidikan Dasar, Program
Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Luar
Sekolah.
Kesehatan : Program upaya kesehatan masyarakat,
Program upaya kesehatan perorangan, Program
perbaikan Gizi Masyarakat, Program obat dan
perbekalan kesehatan, program pencegahan dan
pemberantasan penyakit serta program lingkungan
sehat.
b) Memperluas lapangan kerja, meningkatkan
efektifitas penanggulangan kemiskinan,
memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong
cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial
rakyat;
Dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan,
Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan
Memacu Kewirausahaan di Jawa Timur, maka prioritas
pembangunan diletakkan pada : Program Penanggulangan
Kemiskinan, Program Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan Bagi Masyarakat Miskin, Program
Pembangunan Daerah Tertinggal, Program
Pengembangan Kawasan Miskin Perkotaan, Program
Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial bagi
Masyarakat Miskin, Program Pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif bagi Masyarakat Miskin, Program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
13
Pemeliharaan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi
Masyarakat Miskin.
c) Meningkatkan percepatan pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkelanjutan terutama melalui pembangunan
agroindustri/agrobisnis serta pembangunan dan
perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan
perdesaan;
Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, berkelanjutan dan pembangunan
infrastruktur, maka prioritas pembangunan diletakkan
pada : Peningkatan Investasi, Perdagangan dan
Pariwisata, Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor, Program Peningkatan Daya Saing, serta Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
d) Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup
serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber
daya alam dan penataan ruang;
Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Sumber Daya
Alam, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
prioritas pembangunan pada : Perbaikan Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan
Hidup serta Penataan Ruang, Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam, Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Sumber Daya Alam, Program Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, dan Program Penataan Ruang.
e) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan
meningkatkan pelayanan publik;
Terkait dengan Revitalisasi proses Desentralisasi dan
Otonomi Daerah, maka prioritas pembangunan diletakkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
14
pada Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi
Daerah, Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan
Bertanggung Jawab
f) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi
terjaganya harmoni sosial;
Pembangunan agama merupakan upaya
mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman
agama serta kehidupan beragama. Selain itu,
pembangunan agama juga mencakup dimensi
peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang
mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi
antar kelompok masyarakat.
Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka
membangun masyarakat yang memiliki kesadaran
mengenai realitas multikulturalisme dan memahami
makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana
kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang
rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup
umat beragama, agenda menciptakan Jawa Timur yang
aman dan damai dapat diwujudkan. Arah kebijakan
peningkatan kualitas kehidupan beragama dijabarkan ke
dalam program-program pembangunan sebagai berikut :
Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Program
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
g) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran
perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender
dan meningkatkan peran pemuda serta
mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga;
Dengan kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan
keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
15
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan
dan program diberbagai bidang kehidupan dan
pembangunan; Terjaminnya perlindungan anak dan
perempuan; Meningkatkan peran serta pemuda dalam
pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan
agama; Meningkatkan upaya pembibitan dan
pengembangan prestasi olahraga secara sistematik,
berjenjang dan berkelanjutan.
h) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, reformasi
hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia;
Dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban,
Supremasi Hukum Dan HAM, prioritas pembangunan
diletakkan pada : Peningkatan Rasa Saling Percaya dan
Harmonisasi Antar Kelompok, Pengembangan Kebudayaan
Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur, Peningkatan
Keamanan, Ketentraman dan Penanggulangan
Kriminalitas, serta Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
i) Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi
dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur
lapindo.
Mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi
dan normalisasi aktifitas investasi ekonomi dan
perdagangan.
4. RTRW Kabupaten Mojokerto.
Dalam mewujudkan rencana tata ruang diperlukan
program yang bersumber dari pemerintah (public investment)
dan program yang bersumber dari masyarakat dan swasta
(private investment). Program yang bersumber dari pemerintah
umumnya melalui mekanisme perencanaan yang ditetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
16
sebagai dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD
dan tahap akhir dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan
Daerah (RAPBD). Program yang bersumber dari masyarakat
dan swasta umumnya sulit diprogramkan tetapi harus selalu
dibina dan diarahkan sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan
pemerintah dan pembangunan di daerah.
Perumusan strategi pengembangan di Kabupaten
Mojokerto sekurang-kurangnya dilakukan hal-hal sebagai
berikut:
a) Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan
ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan
dan arahan pemanfaatan ruang.
b) Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang
wilayah kabupaten.
Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto
dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah
Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut
dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan
lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah serta keserasian antar
sektor.
b) Strategi pemantapan kawasan lindung.
Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan
lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan
pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung
dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.
c) Strategi pengembangan kawasan budidaya.
Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap
kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
17
secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung
lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan
laju pertumbuhan pembangunan daerah.
Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas
program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh
wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan
pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi
pembangunan diarahkan sebagai berikut :
1. Prioritas Pertama
Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto
adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti
industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi
strategis antara lain:
a) Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan
Jetis.
b) Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan
Trowulan.
c) Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai
Brantas.
d) Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah
Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan
Pacet.
e) Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang
dan Kecamatan Jatirejo.
2. Prioritas Kedua
Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara
dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi,
Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan
sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan
kelestarian lingkungan alam.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
18
3. Prioritas Ketiga
Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah
dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada
umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah
Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang,
Jatirejo dan Pungging.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Mojokerto
RKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD mempunyai
fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD
menerjemahkan perencanaan pembangunan jangka menengah
(RPJM Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran
kegiatan tahunan, mengoperasionalkan rencana program prioritas
jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahun yang
bersangkutan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan
tentang RKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
6. RENSTRA SKPD
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan. Karena penyusunan Dokumen Renstra
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
19
SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
dan RPJM Daerah, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan
sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan,
mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan
Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai
TUPOKSI SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan
sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala
Daerah selama masa kepemimpinanya.
D. Sistematika PenulisanSistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011-2015 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Sistematika RPJM Daerah tersebut adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum Penyusunan
C. Hubungan Antar Dokumen
D. Sistematika Penulisan
E. Maksud dan Tujuan
F. Prinsip Dasar Menata Pembangunan
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. Aspek Geografi dan Demografi
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
C. Aspek Layanan Umum
D. Aspek Daya Saing Daerah
E. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
20
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
C. Kerangka Pendanaan
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
A. Permasalahan Pembangunan
B. Analisis Lingkungan
C. Isu strategis
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan dan Sasaran
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Strategi
B. Arah Kebijakan
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
A. Kebijakan Umum Pembangunan
B. Program Lintas SKPD
C. Program Kewilayahan
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
21
E. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto
adalah :
1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke
depan.
2. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintah.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan
datang.
4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antar pelaku pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja
pembangunan daerah.
7. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan
pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-
program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kurun
waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi misi daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten
Mojokerto adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah jangka menengah
yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati
Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam
periode 5 (lima) tahun mendatang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
22
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka
panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap
dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Menjadi pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan
pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun mendatang.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) bagi unit satuan kerja di bawah
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
F. Prinsip Dasar Menata Pembangunan
Koordinasi dan musyawarah secara bertahap serta
berkesinambungan merupakan mekanisme yang ditempuh dalam
proses perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam
RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto. Proses tersebut mempunyai
keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara
satu tahapan dengan tahapan berikutnya yang sifatnya lima
tahunan. Koordinasi perencanaan pembangunan tersebut
diselenggarakan dalam berbagai dimensi, yaitu lintas sektor, lintas
daerah, lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan.
Paradigma pembangunan baru sebagai derivasi atas azas
desentralisasi dan otonomi daerah merupakan landasan yang
ditempuh dalam mengembangkan pola komunikasi intensif proaktif
dan integratif. Semua hal tersebut terlaksana dengan tetap
membawa tanggung jawab atas peran dan fungsi dari tiap elemen.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan
pembangunan yang dianut mencakup lima pendekatan dalam
seluruh rangkaian perencanaan. Pendekatan yang dimaksud
adalah:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
23
1. Pendekatan Politik
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah
proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan
pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan masing-masing calon Bupati. Oleh karena itu,
rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih pada saat
kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Pendekatan Teknokratik
Pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
3. Pendekatan Partisipatif
Pendekatan partisipatif salah satu metode penyusunan
perencanaan dilaksanakan melalui pelibatan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.
Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down)
Pendekatan atas-bawah (top down) dalam perencanaan
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil
proses atas-bawah (top down) diselaraskan melalui musyawarah
yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan
desa.
5. Pendekatan bawah-atas (bottom-up)
Pendekatan (bottom-up) merupakan pendekatan yang
membuka kesempatan bagi elemen dalam strata pemerintahan
bawah maupun masyarakat luas untuk beraspirasi terlibat dalam
perencanaan. Untuk kemudian aspirasi tersebut diangkat dan
dibahas pada hierarki pemerintahan yang lebih tinggi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
24
Perencanaan pembangunan meliputi empat tahapan, yaitu :
a) penyusunan rencana,
b) penetapan rencana,
c) pengendalian pelaksanaan rencana dan
d) evaluasi pelaksanaan rencana.
Empat tahapan tersebut diselenggarakan secara
berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus
perencanaan yang utuh.
Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk
menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk
ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Pertama, penyiapan
rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,
menyeluruh dan terukur. Kedua, masing-masing instansi
pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan
berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah
disiapkan. Ketiga, menjaring aspirasi semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dan menyelaraskan rencana
pembangunan yang dihasilkan oleh masing-masing jenjang
pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk
mewujudkan strategi pengembangan ekonomi daerah dapat
membuat masyarakat ikut serta membentuk struktur ekonomi yang
dicita-citakan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
25
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. Aspek Geografi dan Demografi
1. Aspek Geografi
Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13"
s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47'30"
Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km2
atau sekitar 2,09% dari luas Propinsi Jawa Timur.
- Pemukiman : 132,440 Km2
- Pertanian : 371,010 Km2
- Hutan : 289,480 Km2
- Perkebunan : 170,000 KM2
- Rawa/Waduk : 0,490 Km2
- Lahan Kritis : 0,200 Km2
- Padang Rumput : 1,590 Km2
- Semak/Alang-alang: 0,720 Km2
Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas wilayah
administrasi sebagai berikut :
Sebelah utara : Kabupaten lamongan dan Kabupaten
Gresik
Sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten
Pasuruan
Sebelah selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu
Sebelah barat : Kabupaten Jombang
Sedangkan ditengah-tengah adalah wilayah Kota Mojokerto.
Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung
ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian
selatan merupakan bagian pegunungan yang subur, meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
26
kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah
merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan
daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.
Tabel 2.1Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan
No Kecamatan Tinggi Rata-Ratadari PermukaanLaut (m)
Luas Daerah*)(Km2)
1 Jatirejo 140 107,622 Gondang 240 98,623 Pacet 570 107,984 Trawas 800 58,005 Ngoro 25 70,506 Pungging 30 45,007 Kutorejo 500 43,508 Mojosari 36 28,859 Bangsal 30 25,84
10 Mojoanyar 23 23,3711 Dlanggu 17 35,8212 Puri 70 34,6513 Trowulan 40 45,9314 Sooko 64 19,3015 Gedek 26 26,1816 Kemlagi 22 42,3517 Jetis 35 53,0518 Dawarblandong 75 102,80
Kab.Mojokerto
30 969,36
Keterangan :*) Luas daerah termasuk hutan Negara
Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2010
Sekitar 30% dari wilayah Mojokerto kemiringan tanahnya
lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah
dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Topografi
wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di
bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah
pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, trawas,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
27
Gondang dan jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah
dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan
kapur yang kurang subur.
Pada umumnya
ketinggian di wilayah
Mojokerto rata-rata berada
kurang dari 500 meter
diatas permukaan laut,
dan hanya Kecamatan
Pacet dan Trawas yang
merupakan daerah terluas
yang memiliki daerah
dengan ketinggian lebih
dari 700 meter diatas
permukaan laut.
Secara administratif
wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229
desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah secara keseluruhan
Kabupaten Mojokerto adalah 969,360 km2.
Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 43 buah
yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga
saluran tersier maupun kuarter yang tidak mempunyai nama.
Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto
adalah Sungai Brantas dengan debit air 10.031 liter/detik dan
Sungai Marmoyo dengan debit 262 liter/detik. Sungai-sungai
besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat
sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
28
Tabel 2.2Sungai Besar di Kab. Mojokerto
NO. NAMA SUNGAI HULU MUARA
1.
2.
3.
Sungai Brantas
Kali Porong
Kali Surabaya
KabupatenJombang
KabupatenMojokerto
KabupatenMojokerto
Kecamatan Sooko,Jetis, Ngoro.
KecamatanMojoanyar,Bangsal, Mojosari,Pungging, Ngoro.
Kecamatan Jetis.
Sumber Data : Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto
Tabel 2.3Sungai dan luas daerah pengairan di Kab.Mojokerto
No. Nama Sungai PanjangSungai (Km)
Luas DaerahPengairan (Ha)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.
S. BRANTASS. SADARS. JANJINGS. SUMBER PASINANS. GEMBOLOS. CUMPLENGS. JUBELS. SUMBER WONODADIS. SUMBER KEMBARS. SUMBER GLOGOKS. SUMBER NGRAYUNGS. TEKUKS. BANGSALS. BANYAKS. JUDEGS. SUBONTOROS. KINTELANS. CEMPORATS. CURAH KLENGKENGS. KAMBINGS. SUMBER WARUS. BRANGKALS. RINGKANAL NGOTOKS. PIKATANS. KROMONGS. LANDEAN
47,2523,0018,0010,0025,0013,003,008,00
11,009,006,00
16,0012,0010,5010,256,50
12,0010,008,50
-11,0015,007,00
26,008,00
16,00
-287,41
6.212,501.525,00
607,503.575,002.362,501.362,508.605,001.850,00
837,501.562,507.737,001.337,501.825,00
505,001.125,001.125,00
833,00-
3.675,0019.299,00
1,404.862,502.430,00
912,50
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
29
27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.
S. KALANGS. KLURAKS. JURANGCETOTS. PETUNGS. GALUHS. MANTINGANS. SURABAYAS. MARMOYOS. SIDORINGINS. GEDEGS. WONOAYUS. KEDUNG SUMURS. KWANGENS. KEDUNGSOROS. LAMONG
5,009,00
12,008,00
18,0010,004,50
16,009,504,00
10,508,005,00
15,0011,00
333,001.652,502.975,00
2.3302.457,501.325,005.027,501.215,00
75,00750,00812,20750,00750,00675,00
-J U M L A H 93,66 114.589,15
Sumber data : Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto
2. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
sebesar 1.088.632 jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan
penduduk rata-rata dalam 6 tahun terakhir mencapai 3,16 %.
Jumlah penduduk dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Tahun 2005 - 2010
Tahun
2005
Tahun
2006
Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
Jumlah Penduduk 933.340 936.458 947.217 1.006.529 1.070.579 1.088.632
Laki 462.004 463.987 469.807 503.558 538.115 547.322
Perempuan 471.336 472.471 477.410 502.971 532.464 541.310
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto
Dari tabel tersebut dapat digambarkan tren peningkatan
jumlah penduduk sebagaimana grafik berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
30
Grafik 2.1
Tren Peningkatan Jumlah penduduk
Berdasarkan struktur mata pencaharian maka penduduk
Kabupaten Mojokerto didominasi pekerja dibidang Pertanian,
kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang pada
Tahun 2010 mencapai jumlah 162.199 jiwa, diikuti dengan
penduduk bermata pencaharian dibidang industri pengolahan
yang pada Tahun 2010 mencapai jumlah 133.965 jiwa. Jumlah
penduduk Kabupaten Mojokerto menurut struktur mata
pencaharian adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
31
Tabel 2.5
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
Tahun 2008 - 2010
No Mata Pencaharian
Jumlah
SatuanTahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Pertanian, kehutanan,
perkebunan, peternakan
dan perikanan149.966 159.504 162.199 Orang
2Pertambangan dan
penggalian 4.470 4.754 4.835 Orang
3 Industri pengolahan 123.861 131.739 133.965 Orang
4 Listrik, gas dan air Orang
5 Bangunan 29.187 31.043 31.568 Orang
6
Perdagangan besar,
eceran, rumah makan
dan hotel105.691 112.413 114.313 Orang
7Angkutan, pergudangan
dan komunikasi 30.117 32.032 32.574 Orang
8
Keuangan, asuransi,
usaha sewa bangunan,
tanah dan jasa
perusahaan
4.051 4.309 4.381 Orang
9 Jasa kemasyarakatan 57.893 61.575 62.616 Orang
Jumlah 505.236 537.369 546.451 Orang
Sumber data : BPS Kab. Mojokerto
Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki
lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dalam
Tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Mojokerto
sebesar 538.115 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar
532.464 jiwa. Berikut data jumlah penduduk Kabupaten
Mojokerto menurut jenis kelamin untuk tiap kecamatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
32
Tabel 2.6Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009
NO KECAMATANJENIS KELAMIN JUMLAH
PENDUDUKLAKI-LAKI PEREMPUAN1 JATIREJO 21.124 20.661 41.785
2 GONDANG 21.411 21.259 42.6703 PACET 28.502 28.508 57.0104 TRAWAS 14.958 14.944 29.9025 NGORO 38.857 38.931 77.7886 PUNGGING 37.368 36.955 74.3237 KUTOREJO 31.213 30.570 61.783
8 MOJOSARI 38.957 38.021 76.9789 DLANGGU 27.318 27.121 54.43910 BANGSAL 25.528 24.895 50.42311 PURI 36.736 36.227 72.96312 TROWULAN 37.125 36.421 73.54613 SOOKO 37.194 36.431 73.625
14 GEDEG 30.112 29.782 59.89415 KEMLAGI 29.263 29.335 58.59816 JETIS 41.526 40.999 82.52517 DAWARBLANDONG 25.403 26.113 51.516
18 MOJOANYAR 24.727 24.137 48.864JUMLAH 547.322 541.310 1.088.632
Sumber : BPS Kab. Mojokerto
B. Aspek Kesejahteraan MasyarakatAspek kesejahteraan masyarakat secara umum dapat didekati
melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB).
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human
Development Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan
dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup
layak.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
33
HDI mengukur pencapaian rata-rata suatu wilayah dalam
3 dimensi dasar pembangunan manusia :
a) Hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan
harapan hidup saat kelahiran
b) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis
pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi
pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio
(bobot satu per tiga)
c) Standar kehidupan yang layak dengan GDP (Gross
Domestic Product) / Produk Domestik Bruto per Kapita
dalam paritas kekuatan beli/paritas daya beli (purchasing
power parity)
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar
antara 0 – 100, menurut skala Internasional IPM yang
bergolong tinggi adalah lebih dari 80, skala IPM menengah atas
adalah 66,00 – 79,99 ; skala menengah bawah antara 50,00 –
65,99 ; sedangkan Indeks Pembangunan Manusia skala rendah
adalah kurang dari 50,00. Dalam 3 tahun terakhir IPM
Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto
Keterangan 2007 2008 2009
1 Indeks Kesehatan 70,50 71,20 73,70
2 Indeks Pendidikan 82,19 83,02 83,81
3 Indeks Daya Beli 66,15 64,48 65,04
IPM 72,95 73,03 73,10
Sumber : Bappeda kab. Mojokerto
Cat : Data Tahun 2010 sedang dalam proses analisa perhitungan oleh BPS
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
34
Dari tabel dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Mojokerto
mangalami peningkatan yang pada Tahun 2009 mencapai angka
73,10. IPM tersebut pada konteks regional Jawa Timur ternyata masih
diatas rata-rata IPM Jawa Timur.
Selanjutnya tren peningkatan IPM Kabupaten Mojokerto dapat
digambarkan sebagaimana grafik berikut:
Grafik 2.2
Indeks Pembangunan Manusia
Beberapa urusan yang terkait dengan IPM dapat
disampaikan sebagai berikut:
a) Status Pembangunan Bidang Kesehatan
Faktor kesehatan menjadi satu dari tiga indikator
penting penunjang pembangunan manusia karena tingkat
produktifitas manusia bisa tergali optimal bila kondisi
kesehatan tubuhnya maksimal. Status pembangunan
bidang kesehatan dapat diwakili dengan indikator angka
kematian bayi, Angka Harapan Hidup (AHH), angka
kematian ibu bersalin, angka kematian umum, angka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
35
kesakitan dan angka kelahiran. Indikator tersebut dalam 5
tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.8
Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010
No. U R A I A N Satuan 2006 2007 2008 2009 2010
1. Angka Kematianbayi
Promil 16 6,03 6,78 6,38 7,54
2. Usia HarapanHidup
- Laki-laki Tahun 67 68 68 68 68- Perempuan Tahun 69 69 69 69 69
3. Angka KematianIbu bersalin
Per100.000
KH
115 101,48 107 70,25 98,63
4. Angka KematianUmum
Promil 3,53 3,3 2,58 1,17 1,0
5. Angkakesakitan/kebutuhanberobat
Persen 75,2 71,2 67,87 62,51 72,22
6. Angka kelahiran Promil 17,28 16,08 17,06 16,84 16,91Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto Tahun 2010
Dari tabel tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai
berikut:
1) Angka kematian bayi.
Untuk menilai hasil dari pelayanan kesehatan
terhadap bayi dan balita dilakukan melalui beberapa
standar pelayanan kepada bayi dan balita. Dalam
tahun 2010 angka kematian bayi di Kabupaten
Mojokerto tercatat sebesar 7,54 per 1000 kelahiran
hidup. merupakan angka yang relatif kecil di tingkat
Jawa Timur. Dalam 5 tahun terakhir angka kematian
bayi juga menunjukkan penurunan yang signifikan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
36
2) Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) sangat berkaitan erat
dengan keberhasilan pembangunan sosial ekonomi
suatu wilayah. Semakin tinggi AHH mengindikasikan
pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut
semakin maju. Dari tabel dapat diketahui Angka
Harapan hidup meningkat pada setiap tahunnya
hingga mencapai angka 68 untuk penduduk laki-laki
dan 69 untuk penduduk perempuan pada Tahun
2010.
3) Kematian ibu bersalin
Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu
karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa
nifas. Realisasi angka kematian ibu melahirkan
selama 5 tahun mengalami fluktuasi, terendah pada
tahun 2009 yang tercapai sebesar 70,25 per 100.000
kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian tertinggi
terjadi pada tahun 2006 yang sebesar 115 per
100.000 kelahiran hidup. Namun demikian angka ini
relatif cukup berhasil ditingkat regional Jawa Timur.
4) Angka Kematian umum
Dalam 5 tahun terakhir angka kematian umum
menunjukkan angka yang relatif kecil dan
menunjukkan tren yang menurun. Pada Tahun 2010
angka kematian umum tercatat 1 promil. Hal ini
menggambarkan perkembangan derajat kesehatan
masyarakat ataupun sebagai indikator dalam
penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan.
5) Angka kesakitan / kebutuhan berobat
Angka kebutuhan berobat menunjukkan kesadaran
masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan
kesehatan secara medis. Dalam 5 tahun terakhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
37
angka kebutuhan berobat menunjukkan peningkatan
yang sangat signifikan dan pada Tahun 2010
mencapai angka 72,22 persen.
Dari status / indikator kinerja pembangunan bidang
kesehatan tersebut maka tren perkembangannya dapat
dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.3
Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
38
b) Status Pembangunan Bidang Pendidikan
Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam
penentuan tingkat kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat
pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas
sumber dayanya.
Aspek yang berpengaruh dalam mewujudkan tingkat
pendidikan di masyarakat secara umum adalah melalui 4
sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, kualitas proses
belajar mengajar, relevansi pendidikan dan efisiensi
pengelolaan. Status / indikator kinerja pembangunan
bidang pendidikan secara umum dapat diketahui dari
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar
(APK).
Tabel 2.9
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010
No. Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1. APM SD/ MI 99,61 99,89 99,38 99,88 99,80
2. APMSLTP/MTS
71,08 82,31 96,64 96,7 94,57
3. APMSLTA/MA/SMK
41,04 53,2 67,21 70,63 73,80
Sumber : Dinas Pendidikan
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam 5
tahun terakhir secara umum Angka Partisipasi Murni (APM)
pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs dan
SLTA/MA/SMK mengalami peningkatan, meskipun pada
tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan
adanya penduduk Kabupaten Mojokerto yang bersekolah di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
39
luar wilayah Kabupaten Mojokerto, seperti di Kota
Mojokerto, Jombang maupun Surabaya.
Tabel 2.10
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2006-2010
No Indikator 2006 2007 2008 2009 20101 APK SD/MI 103,84 103,96 100,47 100,46 102,192 APK SLTP/MTs 88,34 92,17 92,52 93,34 94,803 APK SLTA/MA/SMK 52,58 57,39 77,07 77,33 74,12
Sumber : Dinas Pendidikan
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan secara
formal masih cukup tinggi meskipun melalui pendidikan
Kelompok Belajar Paket pada tingkat Paket A, B maupun C.
Tren peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada berbagai jenjang dalam
5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.4
Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2006-2010
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
40
Grafik 2.5
Angka Partisipasi Kasar (APK)
c) Status pembangunan Bidang Ekonomi dan
Ketenagakerjaan
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto
Tahun 2005 sampai 2009 telah menunjukkan indikasi
pemulihan ekonomi cukup signifikan. Hal tersebut tidak
terlepas dari kontribusi masing-masing sektor PDRB yang
menunjukkan peningkatan positif. Sektor sekunder masih
menjadi andalan terhadap pembangunan ekonomi
Kabupaten Mojokerto yang diikuti sektor tersier dan primer.
Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Th 2005 - 2009
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,37 5,47 5,93 5,88 5,06
Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
41
Dari tabel diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi
meningkat dari Tahun 2005 sampai Tahun 2007 namun
menurun kembali hingga Tahun 2009. Memang banyak
faktor yang mempengaruhi pada laju pertumbuhan
ekonomi ini termasuk faktor eksternal diantaranya adalah
adanya kebijakan terkait pasar global. Tren laju
pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.6
Laju pertumbuhan ekonomi
Dari aspek lowongan kerja, pencari kerja dan
penempatan tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.12
Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
No URAIAN Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1. Lowongan kerja 6.068 6.473 7.021 2.236 12.326
2. Pencari kerja terdaftar 5.715 6.629 13.225 3.743 13.306
3. Penempatan tenaga kerja 5.012 5.567 5.602 2.013 12.532
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
42
Grafik 2.7
Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa
jumlah lowongan kerja, pencari kerja terdaftar dan
penempatan tenaga kerja dari Tahun 2006 hingga Tahun
2010 berfluktuasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh
berfluktuasinya lapangan / pasar kerja yang ada di
Kabupaten Mojokerto maupun pada wilayah Regional Jawa
Timur.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, PDRB atas
dasar harga konstan Kabupaten Mojokerto mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Demikian juga PDRB atas dasar
harga berlaku juga mengalami peningkatan yang sangat
signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
43
Tabel 2.13PDRB Th 2005 – 2009
Tahun Produk Domestik Regional Bruto (Jutaan)Harga Konstan Harga Berlaku
2005 4.574.703,71 7.252.945,072006 4.825.150,21 8.479.282,242007 5.111.149,58 9.628.542,872008 5.411.938,53 11.148.068,542009 5.685.782,62 11.832.559,95
Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto
Tren peningkatan PDRB dalam 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.8
Tren Kenaikan PDRB
Sumbangan tiap sektor PDRB secara terperinci adalah
sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
44
Tabel 2.14Sumbangan Tiap Sektor Th 2005 - 2009
SektorTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1. Industri Pengolahan 35,10 33,76 33,25 32,29 31,80
2. Perdagangan, Hotel dan
Restoran23,29 24,30 24,91 25,53 25,72
3. Pertanian 20,45 20,48 20,22 20,22 20,25
4. Jasa-jasa 8,06 8,01 8,08 8,23 8,31
5. Pengangkutan dan
Komunikasi5,93 4,22 4,19 4,15 4,18
6. Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan3,96 4,00 4,02 4,05 4,09
7. Bangunan 2,62 2,68 2,79 2,93 2,95
8. Pertambangan dan
Penggalian1,45 1,47 1,49 1,59 1,62
9. Listrik, Gas dan Air
Bersih1,14 1,09 1,06 1,01 1,08
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto
Secara umum sumbangan sektor PDRB yang paling
dominan adalah dari sektor industri pengolahan yang pada
Tahun 2009 mencapai angka 31,80 % selanjutnya diikuti oleh
sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai angka
25,72 % dan sektor pertanian yang mencapai angka 20,25 %.
Komposisi sumbangan sektor PDRB pada Tahun 2009 dapat
dilihat pada grafik berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
45
Grafik 2.9
Komposisi sumbangan sektor PDRB
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kemakmuran
penduduk maka dipergunakan pendekatan pendapatan regional
per kapita.
Untuk memperoleh nilai riil indikator pendapatan regional
per kapita maka dipergunakan angka pendapatan regional per
kapita atas dasar harga konstan, hal ini untuk menghilangkan
pengaruh tingkat perubahan harga barang dan jasa (inflasi /
deflasi) yang terjadi pada tahun berjalan. Pendapatan regional
per kapita Kabupaten Mojokerto dalam 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
46
Tabel 2.15Pendapatan Regional Per Kapita Th 2005 – 2009
Tahun Pendapatan Regional Per Kapita (jutaan)ADHB ADHK
2005 7.116.118,13 4.488.401,842006 8.239.898,83 4.688.928,672007 9.161.645,82 4.863.305,162008 10.065.881,68 4.886.580,382009 10.161.200,53 4.882.660,86
Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto
Dari tabel dapat diketahui bahwa pendapatan regional per
kapita atas dasar harga konstan dari tahun 2005 mengalami
peningkatan hingga Tahun 2008 dan menurun pada Tahun
2009.
Grafik 2.10
Tren Peningkatan Pendapatan Regional Per Kapita
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
47
C. Aspek Pelayanan Umum
1. Fokus Layanan Urusan Wajib
a. Pendidikan
Selain ketersediaan guru berkualitas dan berkeahlian
yang cukup, ketersediaan sarana yang layak merupakan
modal dasar agar proses belajar mengajar dapat berjalan
dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah:
(1) Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid
Target nasional berdasarkan standar ideal
indikator pemerataan pendidikan yang diterbitkan
Kementerian Pendidikan Nasional adalah SD/MI
sebesar 1:40, SMP/MTs sebesar 1:21 dan
SMA/MA/SMK sebesar 1:21. Perkembangan rasio
jumlah guru dan murid pada masing-masing jenjang
pendidikan tahun 2006 – 2010 adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.16
Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 20101
2
3
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA/SMK
1/12
1/13
1/12
1/12
1/13
1/11
1/10
1/11
1/11
1/10
1/12
1/10
1/12
1/14
1/10
Sumber Data : Dinas Pendidikan
Rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah
ketersediaan guru baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs
maupun jenjang SMA/MA/SMK telah mencukupi
dibandingkan dengan jumlah murid yang ada.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
48
(2) Rasio jumlah kelas terhadap murid
Standar nasional berdasarkan standar ideal
indikator pemerataan pendidikan yang diterbitkan
Kementerian Pendidikan Nasional adalah SD/MI
sebesar 1 : 40, SMP/MTs sebesar 1 : 40 dan
SMA/MA/SMK 1 : 40
Perbandingan jumlah kelas terhadap murid pada
masing-masing jenjang pendidikan untuk tahun 2006
sampai dengan 2010 adalah sebagaimana tabel
berikut ini :
Tabel 2.17
Rasio jumlah kelas terhadap murid
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 20101
2
3
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA/SMK
1/20
1/22
1/39
1/20
1/23
1/38
1/18
1/18
1/31
1/18
1/18
1/30
1/22
1/33
1/35
Sumber Data : Dinas Pendidikan
Berdasarkan rasio tersebut terlihat bahwa
jumlah murid pada semua jenjang pendidikan telah
tertampung pada kelas yang tersedia.
b. Kesehatan
(1) Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan
Rumah Sakit per Kecamatan
Disamping kualitas pelayanan yang baik, maka
ketersediaan dan pemerataan prasarana sarana pusat
pelayanan kesehatan juga sangat diperlukan. Dalam 3
tahun terakhir semua kecamatan di Kabupaten
Mojokerto telah tersedia pusat pelayanan kesehatan
baik berupa puskesmas dan puskesmas pembantu,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
49
serta tersedia pula 2 RSUD dan 7 Rumah Sakit swasta
yang melayani wilayah Kabupaten Mojokerto. Jumlah
puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.18Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Kecamatan
No Kecamatan
Jumlah
PuskesmasPuskesmasPembantu
Rumah sakit
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 JATIREJO 1 1 1 4 4 4 - - -2 GONDANG 1 1 1 4 4 4 - - -3 PACET 2 2 2 3 3 3 1 1 14 TRAWAS 1 1 1 2 2 2 - - -5 NGORO 2 2 2 4 4 4 1 2 26 PUNGGING 2 2 2 3 3 3 - - -7 KUTOREJO 2 2 2 3 3 3 - - -8 MOJOSARI 2 2 2 3 3 3 3 3 39 DLANGGU 1 1 1 3 3 3 - - -10 BANGSAL 1 1 1 2 2 2 1 1 111 PURI 1 1 1 3 3 3 - - -12 TROWULAN 2 2 2 3 3 3 - - -13 SOOKO 1 1 1 3 3 3 1 1 114 GEDEG 2 2 2 3 3 3 2 1 115 KEMLAGI 2 2 2 3 3 3 - - -16 JETIS 2 2 2 3 3 3 - - -17 DAWARBLAND
ONG1 1 1 3 3 3 - - -
18 MOJOANYAR 1 1 1 3 3 3 - - -Jumlah 27 27 27 55 55 55 9 9 9
Sumber : Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
50
(2) Jumlah tenaga medis dan paramedis
Jumlah tenaga medis dan paramedis dalam 3
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.19
Jumlah tenaga medis, paramedis dan kunjungan ke puskesmas
NoTenaga medis / paramedis /kunjungan ke puskesmas
Jumlah
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Dokter spesialis 14 39 82
2 Dokter umum 37 87 102
3 Dokter gigi 29 40 41
4 Ahli gizi 3 41 42
5 Bidan 319 276 282
6 Perawat 153 440 613
Sumber : Dinas Kesehatan
(3) Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD
dan puskesmas
Pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan oleh
masyarakat dalam berobat adalah berbanding linier
dengan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan
kesehatannya. Dalam 5 tahun terakhir jumlah
kunjungan pada pusat pelayanan kesehatan dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
51
Tabel 2.20
Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD dan Puskesmas
No indikator
Jumlah
Tahun
2006
Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
1
kunjungan ke
RSUD Prof. Dr.
Soekandar
37.940 49.606 50.400 85.988 71.544
2kunjungan ke
RSUD RA. Basuni
11.065 20.101 17.977 28.635 26.282
3
Bed Occupancy
Rate (BOR) RSUD
Prof. Dr.
Soekandar (%)
79,09 72,1 67,3 74,3 83
4
Bed Occupancy
Rate (BOR) RSUD
RA. Basuni (%)
61,7 87,35 53,94 67,38 69,3
5
Kunjungan ke
puskesmas
(kali/tahun)
394.086 575.015 596.549 596.855 597.276
Sumber : Dinas Kesehatan
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan oleh
masyarakat ternyata cukup tinggi. Dalam Tahun 2010
jumlah kunjungan ke RSUD Prof. Dr. Soekandar
mencapai angka 71.544 kunjungan dengan BOR
sebesar 83%, sedangkan pada RSUD RA Basuni
tingkat kunjungan mencapai angka 26.282 kunjungan
dengan BOR mencapai 69,3 %.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
52
Dari standar BOR yang ditetapkan untuk setiap
rumah sakit sebesar 75 % - 85 %, maka RSUD Prof.
Dr. Soekandar angka BOR termasuk cukup tinggi,
sedangkan untuk RSUD RA Basuni masih relatif
rendah karena RSUD tersebut relatif baru dibangun
dengan berbagai keterbatasan prasarana dan
sarananya.
Kunjungan terhadap puskesmas dalam Tahun
2010 mencapai angka 597.276 kunjungan yang
berarti 55 % jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto
telah memanfaatkan puskesmas sebagai pelayanan
kesehatan.
c. Pekerjaan Umum
(1) Kondisi Jalan dan Jembatan
Untuk memenuhi kebutuhan prasarana
perhubungan maka pemerintah kabupaten harus
menyediakan jalan dan jembatan tingkat kabupaten
untuk prasarana lalu lintas.
Panjang jalan kabupaten mencapai 864,107 Km
dan secara keseluruhan telah berkonstruksi aspal.
Kondisi jalan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.21
Kondisi Jalan aspal kabupaten Mojokerto (Km)
No Kondisi Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 20101 Baik 580,59 621,747 651,8432 Sedang 269.29 154,225 139,2253 Rusak 74,23 88,135 73,039Jumlah 864,107 864,107 864,107
Sumber data : Dinas PU Bina Marga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
53
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada
Tahun 2010 sebagian besar jalan kabupaten yaitu
651,843 Km adalah berkondisi baik atau 75 % dari
total panjang jalan kabupaten.
Perkembangan kondisi jalan kabupaten dalam 5
tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.11
Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Mojokerto
Dengan dilewatinya jalan kabupaten oleh
kendaraan yang sejak awal pembangunannya tidak
disiapkan untuk kapasitas kendaraan yang cukup
tinggi maka tingkat kerusakan jalan semakin tinggi.
Untuk itu pemerintah kabupaten terus berupaya untuk
memperbaiki kondisi jalan yang ada sehingga kondisi
jalan dapat normal kembali.
Kondisi jembatan yang ada di Kabupaten
Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
54
Tabel 2.22
Kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (unit)
No Kondisi Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
1 Baik 224 258 258 245
2 Sedang 23 17 17 29
3 Rusak 19 12 12 13
Jumlah 266 287 287 287
Sumber : Dinas PU Bina Marga
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
semua jembatan kabupaten kondisinya baik, yaitu
sebanyak 245 unit dari 287 jembatan yang ada atau
sebesar 85,36 %.
Perkembangan kondisi jembatan kabupaten
dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana grafik
berikut:
Grafik 2.12
Perkembangan kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto
(jembatan)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
55
(2) Ketersediaan LPJU bagi masyarakat
Untuk menyediakan kenyamanan dan keamanan
pengguna jalan khususnya pada malam hari maka
diperlukan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
Sampai dengan Tahun 2010 LPJU yang sudah
dicukupi adalah pada beberapa jalan kolektor primer
dan sekunder serta pusat-pusat ibukota kecamatan.
Jumlah LPJU dalam 5 tahun terakhir adalah
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.23Jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah LPJU 2.100 2.160 2.220 3.390 3.833
Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Dari tabel diketahui bahwa secara kuantitatif
jumlah LPJU memang masih belum memadai, namun
pada setiap tahun telah ditingkatkan sesuai dengan
kemampuan anggaran daerah. Perkembangan jumlah
LPJU dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik
berikut:
Grafik 2.13Perkembangan jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
56
(3) Luas areal dengan irigasi teknis
Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010
luas daerah irigasi teknis yang ada relatif tetap. Luas
daerah irigasi teknis dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.24
Luas Irigasi Teknis Tahun 2006 - 2010
No Indikator Tahun
2006
Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
1 Luas Irigasi
Teknis (Ha)
31.965 31.901 31.955 31.951 29.357
Sumber data : Dinas PU Pengairan
Dari tabel dapat diketahui bahwa luas lahan
pertanian yang terlayani irigasi secara teknis adalah
sebesar 29.357 Ha dengan perkembangan yang relatif
tetap bahkan menurun di tahun terakhir.
Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik
berikut:
Grafik 2.14
Perkembangan luas Irigasi Teknis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
57
(4) Air Bersih
Jumlah pelanggan air bersih di wilayah
Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 sebanyak
12.117 pelanggan. Sedangkan volume air yang
disalurkan sebesar 1.867.011 m3 dengan nilai Rp
4.779.364.350,00.
(5) Kelistrikan
Sampai dengan tahun 2009 kelistrikan
di Kabupaten Mojokerto masih mengandalkan sumber
energi listrik dari PLN. Jumlah pelanggan PLN
mencapai 196.581 rumah tangga atau meningkat
11.42% dibandingkan tahun 2006. Konsumsi listrik
terbesar adalah dari kelompok industri sebesar
533.104.061 kwh ( 67.52 % ) dan diikuti kelompok
rumah tangga sebesar 197.275.620 kwh ( 24.99 % ).
d. Penataan Ruang
(1) Jumlah RDTRK
Untuk menjaga keseimbangan peruntukan ruang
daerah perlu disusun dokumen penataan ruang.
Dokumen ini disusun sebagai acuan masyarakat
dalam melakukan aktivitas pemanfaatan lahan dan
ruang di suatu wilayah.
Di tingkat kecamatan peruntukan ruang
ditetapkan dalam dokumen Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan (RDTRK). Dokumen ini
menetapkan secara spesifik peruntukan lahan di
wilayah kecamatan.
Jumlah RDTRK Kabupaten Mojokerto saat ini
adalah 18 buah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
58
e. Perencanaan Pembangunan
(1) Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian
yang dihasilkan
Untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan
yang baik perlu disusun rencana pembangunan agar
terarah, terukur, proporsional dan sesuai dengan
kemampuan anggaran daerah. Sedangkan penelitian
diperlukan sebagai salah satu bahan perencanaan
agar memperoleh produk perencanaan yang tepat
sasaran, optimal dan feasibel.
Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009
dokumen perencanaan yang dihasilkan adalah:
Tahun 2005:
- Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun
(POLDAS)
- Renstra Kabupaten Mojokerto
- Renstra SKPD
- Rencana Pembangunan Tahunan
(REPETADA)
Tahun 2006 s/d 2009 :
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- Prioritas Plafon Anggaran (PPAS)
Sedangkan dokumen penelitian selama lima
tahun yang dihasilkan sebanyak 11 dokumen yaitu
pada bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik
prasarana dengan jumlah tiap tahunnya berfluktuasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
59
f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
(1) Jumlah Koperasi yang ada
Jumlah koperasi yang ada selama lima tahun
meningkat sebesar 140 %, yaitu dari jumlah koperasi
tahun 2006 sebanyak 370 unit menjadi 744 unit di
tahun 2010. Perkembangan jumlah koperasi dalam 5
tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.26
Perkembangan jumlah koperasi
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah Koperasi 370 390 543 577 744
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
disamping jumlah koperasi yang cukup banyak (pada
Tahun 2010 mencapai 744 koperasi), maka
peningkatannyapun relatif besar. Perkembangan
jumlah koperasi dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.15
Perkembangan jumlah koperasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
60
(2) Jumlah Koperasi yang sehat
Jumlah koperasi yang sehat selama lima tahun
terakhir adalah cukup tinggi yang pada Tahun 2010
mencapai 598 koperasi atau sebanyak 80,37 % dari
total jumlah koperasi di kabupaten. Perkembangan
jumlah koperasi sehat rata-rata dalam 5 tahun
terakhir mengalami peningkatan sebesar 20 %.
Perkembangan jumlah koperasi sehat sejak tahun
2006 hingga tahun 2010 dapat dilihat sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 2.27
Perkembangan jumlah koperasi sehat
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah Koperasi
sehat
259 273 380 403 598
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
Perkembangan jumlah koperasi sehat dapat
dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.16
Perkembangan jumlah koperasi sehat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
61
(3) Jumlah usaha kecil
Selama lima tahun jumlah usaha kecil meningkat
sebesar 268,14 % yaitu dari sebanyak 7.846 unit pada
tahun 2006 menjadi sebanyak 28.884 unit pada tahun
2010. Perkembangan jumlah usaha kecil selama lima
tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.28
Perkembangan usaha kecil
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah usaha
kecil (unit)
7.846 9.647 12.537 20.884 28.884
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
Perkembangan jumlah usaha kecil 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.17
Perkembangan jumlah usaha kecil
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
62
(4) Jumlah usaha menengah
Selama 5 tahun jumlah usaha menengah
meningkat sebesar 70,83 % yaitu dari sebanyak 1.882
unit pada tahun 2006 menjadi sebanyak 3.215 unit
pada tahun 2010. Perkembangan jumlah usaha
menengah selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2.29
Perkembangan usaha menengah
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah usaha
menengah
1.882 2.100 3.565 3.209 3.215
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
Perkembangan jumlah usaha menengah selama
5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.18
Perkembangan jumlah usaha menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
63
g. Pemerintahan umum
(1) Jumlah produk hukum yang ditetapkan
Untuk mengukur efektivitas jalannya
pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai
sejauhmana kelengkapan peraturan perundangan
sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang
dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah
keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan.
Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama
tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.30
Jumlah produk hukum
No Produk HukumTahun
2005 2006 2007 2008 2009
1 Peraturan Daerah 6 24 13 19 9
2 Peraturan Bupati 15 28 33 73 543 Keputusan Bupati 1339 1339 2282 1772 12444 Instruksi Bupati - 3 2 2 25 Peraturan / perjanjian
/ Keputusan Bersama 14 19 29 45 221
Sumber: Bagian hukum Setda Kab. Mojokerto
(2) Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Untuk mengukur akuntabilitas pelayanan kepada
masyarakat maka setiap SKPD harus memiliki Standar
pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan acuan
bagi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
64
Selama tahun 2006 – 2009, jumlah SKPD yang
telah menyusun SPM sebanyak 4 SKPD. SKPD
tersebut adalah :
1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2. Badan Lingkungan Hidup
3. Dinas pendidikan
4. RSUD
Dengan adanya SPM tersebut diharapkan
pelayanan pada empat SKPD tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Sedangkan untuk SKPD yang belum menyusun SPM,
pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk segera
melengkapinya dengan SPM sesuai dengan yang
disyaratkan.
(3) Indeks Kepuasan Masyarakat
Untuk menilai kepuasan masyarakat dalam
menerima pelayanan oleh pemerintah kabupaten
maka Kabupaten Mojokerto baru melaksanakan pada
Tahun 2010. Indeks kepuasan masyarakat pada tahun
2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.31
Indeks kepuasan masyarakat
No IndikatorTahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Indeks kepuasan masyarakat di bidang
pendidikan (%)
- - 85,7
2 Indeks kepuasan masyarakat di bidang
birokrasi pemerintahan (Perijinan,
Catatan sipil, Kecamatan) (%)
- - 70,7
Sumber: Bappeda Kab. Mojokerto
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
65
Dari tabel dapat diketahui bahwa indeks
kepuasan masyarakat baik di bidang pendidikan
maupun di bidang birokrasi pemerintahan relatif
cukup tinggi.
h. Sosial
(1) Jumlah penduduk miskin
Untuk menilai tingkat perlindungan sosial
kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya
pengentasan kemiskinan di masyarakat. Jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto relatif masih
tinggi yaitu pada Tahun 2010 mencapai 60.829 Rumah
Tangga Miskin (RTM). Perkembangan jumlah keluarga
miskin tahun 2008 hingga tahun 2010 adalah
sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 2.32
Jumlah keluarga miskin
No IndikatorTahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah keluarga miskin (RTM) 62.763 61.935 60.829
Sumber: BPS Kab. MojokertoCatatan: data tahun 2008 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas), sedangkan Tahun 2009 dan 2010 berdasarkanparameter Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
66
Grafik 2.19
Jumlah keluarga miskin
Catatan: data tahun 2008 berdasarkan Susenas, sedangkan Tahun 2009
dan 2010 berdasarkan parameter PPLS
Terhadap jumlah penduduk miskin tersebut
maka beberapa program yang dilaksanakan untuk
pengentasan kemiskinan antara lain adalah:
Jamkesmas
Jamkesda
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
Program Keluarga Harapan (PKH)
Pemberdayaan anak jalanan
Raskin
(2) Jumlah PMKS yang dibantu
Untuk menilai perlindungan dan penanganan
permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka
pemerintah kabupaten mempunyai tanggungjawab
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
67
untuk mengurangi jumlah PMKS yang ada.
Pengurangan PMKS dilakukan melalui upaya
memberdayakan PMKS dan mengurangi faktor
penyebab meningkatnya PMKS.
Jumlah PMKS yang dibantu sejak tahun 2006 s/d
tahun 2010 adalah sebagaimana data pada tabel
berikut:
Tabel 2.33
Jumlah PMKS yang dibantu
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah PMKS
yang dibantu
(jiwa)
59.352 59.352 60.390 69.727 17.755
Sumber: Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang dibantu pada setiap
tahunnya adalah fluktuatif. Gambaran perkembangan
tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.20
Jumlah PMKS yang dibantu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
68
i. Perpustakaan
(1) Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung
Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima
tahun berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi
tahun 2007 Perkembangan Jumlah pengunjung
perpustakaan selama 5 tahun terakhir sebagaimana
pada tabel berikut:
Tabel 2.34
Jumlah perpustakaan dan pengunjung
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah Perpustakaan 2 2 2 6 11
2 jumlah pengunjung
perpustakaan (orang)
10.728 6.900 7.920 6.528 9.240
Sumber: Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
Dari tabel dapat diketahui bahwa jumlah
perpustakaan mengalami peningkatan, sedangkan
jumlah pengunjung adalah berfluktuatif. Gambaran
perkembangan jumlah pengunjung dalam 5 tahun
terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.21
Jumlah pengunjung perpustakaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
69
(2) Jumlah buku perpustakaan
Realisasi jumlah buku perpustakaan pada tahun
2010 sebanyak 18.517 eksemplar, meningkat 83,85
% dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 10.072
eksemplar. Perkembangan jumlah buku pepustakaan
selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana pada
data tabel berikut:
Tabel 2.35
Jumlah buku perpustakaan
No IndikatorTahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah buku
perpustakaan
10.072 10.965 10.965 11.021 18.517
Sumber: Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
Dari tabel diketahui bahwa jumlah buku
perpustakaan mengalami peningkatan pada setiap
tahunnya. Perkembangan peningkatan jumlah buku
dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.22
Jumlah buku perpustakaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
70
Jumlah buku perpustakaan dari tahun ke tahun
semakin meningkat. Dari grafik terlihat bahwa
penambahan buku secara signifikan terjadi pada
tahun 2010.
(3) Jumlah judul buku perpustakaan
Realisasi jumlah judul buku perpustakaan pada
tahun 2010 sebanyak 11.769 judul, meningkat 85,05
% dibanding tahun 2006 yang sebesar 6.360 judul.
Perkembangan jumlah judul buku perpustakaan
selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada
data tabel berikut ini:
Tabel 2.36
Jumlah judul buku perpustakaan
No Indikator Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Jumlah judul
buku
perpustakaan
6.360 6.768 6.786 6.798 11.769
Sumber: Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
Grafik 2.23
Jumlah judul buku perpustakaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
71
D. Aspek Daya Saing Daerah
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Kondisi Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mampu
menggambarkan aktivitas ekonomi selama kurun waktu
tertentu, tiap daerah memiliki karakteristik tertentu atas
hasil produk unggulan yang diharapkan mampu bersaing
dan diserap oleh pasar, untuk kemudian ikut menopang
pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kondisi bidang industri dan perdagangan yang
menjadi daya saing Kabupaten Mojokerto adalah sebagai
berikut:
1. Industri
Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di
Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2010 mencapai
sejumlah 21.975 perusahaan. Jenis perusahaan
dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu : Industri
logam, elektro dan aneka; Industri kimia, agro dan
hasil hutan; Sentra industri kecil dan Non sentra
industri kecil.
Jumlah industri, jumlah tenaga kerja, nilai
investasi, nilai produksi dan nilai ekspor pada 4 tahun
terakhir dapat dilihat sebagaimana data tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
72
Tabel 2.37
Data Industri Tahun 2006-2010
No URAIAN SAT Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
A. Jumlah Industri
1. Industri Logam Mesin Elektrodan Aneka
Unit 99 102 105 105 210
2. Industri Kimia Agro dan HasilHutan
Unit 189 208 219 258 403
3. Sentra Industri Kecil Unit 2.271 2.271 1.271 2.271 2.310
4. Non Sentra Industri Kecil Unit 17.182 17.526 17.526 17.526 17.853
JUMLAH 19.741 20.107 20.121 20.128 20.776
B. Jumlah Tenaga Kerja
1. Industri Logam MesinElektro dan Aneka
Org 8.046 8.110 8.162 8.214 9.065
2. Industri Kimia Agro dan HasilHutan
Org 21.872 22.075 22.169 29.438 30.608
3. Sentra Industri Kecil Org 13.151 13.151 13.151 15.262 15.440
4. Non Sentra Industri Kecil Org 89.786 89.886 89.886 89.886 89.970
JUMLAH 132.855 133.222 133.336 142.800 145.083
C. Nilai Investasi (Juta)
1. Industri Logam Mesin Elektrodan Aneka
Rp 684.487,55 821.385,06 824.753,00 824.753,00 827.543,00
2. Industri Kimia Agro dan HasilHutan
Rp 578.214,58 584.096,79 586.045,55 587.266,98 592.156,00
3. Sentra Industri Kecil Rp 41.056,04 42.287,72 42.287,72 42.287,72 43.630,00
4. Non Sentra Industri Kecil Rp 336.103,00 352.908,15 352.908,15 352.908,15 367.115,30
JUMLAH 1.639.861,00 1.800.677,72 1.805.994,00 1.807.215,85 1.830.444,00
D. Nilai Produksi (Juta)
1. Industri Logam Mesin Elektrodan Aneka
Rp 1.718.212,66 1.735.394,79 1.742.336,00 1.627.460,11 1.685.677,25
2. Industri Kimia Agro dan HasilHutan
Rp 2.501.698,67 2.530.571,28 3.416.271,23 3.532.503,83 3.645.213,91
3. Sentra Industri Kecil Rp 317.041,50 324.016,41 324.016,41 330.251,00 335.764,00
4. Non Sentra Industri Kecil Rp 265.114,78 274.3393,80 274.393,80 274.396,10 276.428,50
JUMLAH 4.802.067,61 4.864.376,28 5.757.017,00 5.764.791,04 5.943.083,66
E. Nilai Ekspor (Ribu)
1. Industri Logam Mesin Elektrodan Aneka
US $ 136.495.637,39 54.215.182,00 11.923.460,00 11.327.287,00 11.405.315,00
2. Industri Kimia Agro dan HasilHutan
US $ 6.016.904,31 63.534.418,00 73.553.314,00 68.404.582,00 69.117.672,00
3. Sentra Industri Kecil US $ 189.130,43 - - - 575.000,00
4. Non Sentra Industri Kecil US $ - 121.495.891,00 65.760.374,00 63.129.959,00 65.389.135,00
JUMLAH 142.701.672,13 239.245.491,00 151.237.148,00 142.861.828,00 146.487.122,00
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
73
Dari tabel dapat diketahui masing-masing
sebagai berikut:
Jumlah Industri secara umum meningkat rata-
rata sebesar 2,78 % dalam 5 tahun terakhir.
Peningkatan jumlah terbesar pada kelompok jenis
Industri Logam Mesin Elektro dan Aneka yang
meningkat rata-rata sebesar 26,49 % diikuti dengan
kelompok jenis industri kimia, agro dan hasil hutan
yang meningkat rata-rata sebesar 22,34 %.
Jumlah tenaga kerja secara umum meningkat
rata-rata sebesar 2,26 % dalam 5 tahun terakhir.
Peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar pada
kelompok jenis industri industri kimia, agro dan hasil
hutan yang meningkat rata-rata sebesar 9,53 %,
diikuti dengan kelompok jenis sentra industri kecil
yang meningkat rata-rata sebesar 4,30 %.
Nilai investasi perusahaan industri pada Tahun
2010 mencapai Rp 1.830.444,00. Dalam 5 tahun
terakhir nilai investasi perusahaan industri mengalami
peningkatan rata-rata sebesar 2,86 %. Peningkatan
nilai investasi terbesar pada kelompok jenis Industri
Logam Mesin Elektro dan Aneka yang mencapai rata-
rata sebesar 5,19 %.
Nilai produksi perusahaan industri pada Tahun
2010 mencapai Rp 5.943.083,66. Dalam 5 tahun
terakhir nilai produksi perusahaan industri mengalami
peningkatan rata-rata sebesar 5,72 %. Peningkatan
nilai produksi terbesar pada kelompok jenis Non
Sentra Industri Keci yang mencapai rata-rata sebesar
211,38 %, diikuti dengan kelompok jenis Industri
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
74
Kimia Agro dan Hasil Hutan yang mencapai rata-rata
sebesar 10,69 %.
Nilai ekspor perusahaan industri pada Tahun
2010 mencapai US $ 146.487.122,00. Dalam 5 tahun
terakhir nilai ekspor perusahaan industri relatif tetap.
Terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu pada
tahun 2007 yang mencapai nilai ekspor sebesar US $
239.245.491,00.
2. Industri kecil kerajinan
Industri kecil terutama industri kecil kerajinan
yang sebagian besar merupakan produk unggulan di
Kabupaten Mojokerto jumlahnya cukup banyak dan
membentuk sentra-sentra industri kecil. Beberapa
produk unggulan kabupaten Mojokerto dan asal
kecamatan sebagai sentra produksinya adalah sebagai
berikut:
1. Kerajinan Perak di Kec. Kemlagi
2. Kerajinan Bambu di Kec. Kemlagi, Kec.
Dawarblandong
3. Kerajinan tas dan Dompet di Kec. Jetis, Kec.
Sooko
4. Kerajinan Fiberglas di Kec. Trowulan
5. Kerajinan Kayu di Kec. Puri
6. Kerajinan Cor Kuningan di Kec. Trowulan
7. Kerajinan Sepatu di Kec. Trowulan, Kec.
Pungging,
8. Kerajinan Sepatu di Kec. Sooko, Kec. Puri, Kec.
Gedeg
9. Ketan Hitam di Kec. Pacet
10. Pisang Cavendis di Kec. Gondang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
75
11. Madu Lebah di Kec. Pacet, Kec. Puri
12. Kerupuk Rambak di Kec. Trowulan, Kec. Bangsal
13. Mangga Gadung di Kec. Puri, Kec. Dlanggu
14. Industri Kacang Mete di Kec. Ngoro
15. Telur Asin, Bebek Asap di Kec. Mojosari , Kec
Bangsal
16. Industri Jamur di Kec. Pacet, Kec Trawas
3. Pengadaan dan harga dasar gabah/beras
Pengadaan gabah di Kabupaten Mojokerto
mengalami peningkatan. Selama Tahun 2009 realisasi
pengadaan gabah untuk Kabupaten Mojokerto sebesar
120.000 ton. Sementara pada tahun 2008 sebesar
110.000 ton.
Kebijaksanaan harga dasar gabah yang
ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2009 sebesar
Rp. 3000 per kg. Sedangkan pada Tahun 2008 harga
gabah sebesar Rp. 2.800 per kg. Harga pembelian
gabah dan beras oleh KUD juga mengalami
peningkatan yaitu harga untuk gabah dan beras
masing-masing adalah sebesar Rp 3.040 dan
Rp.4.600 per kg.
b. Pertanian
(1) Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan
Luas tanam pertanian tanaman pangan pada
beberapa komoditi tanaman pangan dalam 5 tahun
terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
76
Tabel 2.38
Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha)
No. KOMODITI Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Padi 38.800 51.462 52.793 45.420 59.128
2 Jagung 19.081 20.837 25.277 27.600 24.977
3 Kedele 4.099 3.659 3.595 4.151 3.683
4 Ubi Kayu 1.196 1.230 1.340 378 2.373
5 Ubi Jalar 1.429 1.573 1.526 1.824 1.948
6 Kacang Tanah 2.406 2.340 3.008 2.775 2.388
7 Kacang Hijau 1.871 2.140 2.278 2.035 2.098Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Dari tabel dapat diketahui bahwa secara umum
luas tanam pertanian tanaman pangan untuk berbagai
komoditi tanaman pangan jumlahnya berfluktuatif.
Hal ini semata-mata menyesuaikan pola tanam terkait
dengan musim hujan dan kemarau.
Gambaran perkembangan luas tanam pertanian
tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam
5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.24
Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
77
(2) Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan
Luas Panen pertanian tanaman pangan dalam 5
tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut:
Tabel 2.39Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha)
No. KOMODITI Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Padi 47.909 44.818 48.741 50.074 49.838
2 Jagung 18.928 19.611 23.433 26.948 25.031
3 Kedele 4.089 3.662 3.594 4.155 3.510
4 Ubi Kayu 1.252 1.183 1.359 467 2.051
5 Ubi Jalar 1.033 1.447 1.647 1.682 1.842
6 Kacang Tanah 2.308 2.354 2.913 2.908 2.415
7 Kacang Hijau 1.871 2.140 2.278 2.033 1.991Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Dari tabel dapat diketahui bahwa luas panen
pertanian tanaman pangan untuk komoditi padi
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,7 % yang
pada tahun 2010 mencapai 49.838 Ha. Demikian juga
untuk komoditi jagung mengalami peningkatan
sebesar rata-rata 5,25 % yang pada Tahun 2010
mencapai 25.031 Ha.
Gambaran perkembangan luas panen pertanian
tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam
5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
78
Grafik 2.25Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010
(3) Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan
Produktifitas pertanian tanaman pangan dalam 5
tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut:
Tabel 2.40
Produktivitas Pertanian Tanaman pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha)
No. KOMODITI Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Padi 59,33 60,61 62,75 63,96 63,41
2 Jagung 49,41 54,49 57,36 57,89 66,25
3 Kedele 13,39 12,24 15,29 12,31 17,01
4 Ubi Kayu 207,25 136,13 204,09 190,57 173,59
5 Ubi Jalar 392,33 401,73 409,16 325,80 317,05
6 Kacang Tanah 13,81 12,79 10,21 10,23 11,40
7 Kacang Hijau 9,27 9,21 9,26 9,27 9,08Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
79
Dari tabel dapat diketahui bahwa produktifitas
pertanian tanaman pangan untuk komoditi padi
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,20 %
yang pada tahun 2010 mencapai 63,41 Kw/Ha.
Demikian juga untuk komoditi jagung mengalami
peningkatan sebesar rata-rata 0,75 % yang pada
Tahun 2010 mencapai 66,25 Kw/Ha.
Gambaran perkembangan produktifitas pertanian
tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam
5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.26
Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha)
(4) Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Produksi pertanian tanaman pangan dalam 5
tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
80
Tabel 2.41
Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)
No. KOMODITI Tahun2006
Tahun2007
Tahun2008
Tahun2009
Tahun2010
1 Padi 269.566,54 257.434,50 290.169,30 303.754,28 316.099,012 Jagung 91.097,77 104.103,65 130.607,44 151.701,02 165.838,28
3 Kedele 5.193,36 4.251,07 5.210,20 4.851,72 5.970,76
4 Ubi Kayu 25.886,88 16.088,00 27.584,31 8.809,61 35.596,00
5 Ubi Jalar 38.874,30 55.340,77 64.120,20 52.298,79 58.390,30
6 Kacang Tanah 3.062,38 2.889,15 2.873,69 2.874,42 2.753,18
7 Kacang Hijau 1.644,62 1.869,30 2.001,23 1.787,19 1.808,24Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Dari tabel dapat diketahui bahwa produksi
pertanian tanaman pangan untuk komoditi padi
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,6 % yang
pada tahun 2010 mencapai 316.099,01 ton. Demikian
juga untuk komoditi jagung mengalami peningkatan
sebesar rata-rata 6,70 % yang pada Tahun 2010
mencapai 165.838,28 ton.
Gambaran perkembangan produksi pertanian
tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam
5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
81
Grafik 2.27
Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)
(1) Produksi peternakan
Daging dan Telur
Perkembangan produksi daging dan telur selama
kurun waktu 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2.42
Produksi Daging dan Telur
No IndikatorTahun
2006
Tahun
2007
Tahun
2008
Tahun
2009
Tahun
2010
1 Produksi Daging
(Kg/tahun)
7.721.135 8.527.123 8.843.631 8.861.867 10.216.233
2 Produksi telur
(Kg/tahun)
6.603.834 6.604.577 7.765.579 9.475.082 9.696.219
Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
82
Dari tabel dapat dilihat bahwa produksi daging
dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-
rata sebesar 7,56 % yang pada Tahun 2010 mencapai
angka 10.216.233 Kg/tahun. Sedangkan untuk
produksi telur meningkat rata-rata sebesar 17,75 %
yang pada tahun 2010 mencapai angka 9.696.219
Kg/tahun.
Gambaran perkembangan produksi daging dan
telur dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat
sebagaimana grafik berikut:
Grafik 2.28
Perkembangan Produksi Daging dan Telur
2. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Keamanan dan ketertiban umum
Masuknya investasi ke daerah sangat dipengaruhi
oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum pada daerah
tersebut. Situasi yang aman dan kondusif diikuti dengan
kondisi tatanan peri kehidupan pada berbagai kegiatan
yang tertib akan menarik bagi investor untuk membuka
investasi pada daerah tersebut. Secara umum kondisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
83
keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto dalam 3
tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut:
Tabel 2.43Keamanan dan ketertiban umum
Tahun 2008 – 2010
JENIS DATA TAHUN SATUAN2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5)
KEAMANAN DANKETERTIBAN UMUM
1. Jumlah kriminalitasa. Uang Palsu 2 3 1 Kasusb. Pembunuhan 1 1 3 Kasusc. Perkosaan 4 5 4 Kasusd. Curas 32 30 24 Kasuse. Penganiayaan berat 28 31 23 Kasusf. Curanmor 97 62 35 Kasusg. Narkotika 41 45 62 Kasush. Curat 161 137 76 Kasusi. Curhewan 11 23 11 Kasusj. Pengrusakan tempat ibadah - - - Kasusk. Penimbunan BBM 11 1 1 Kasusl. Unjuk rasa 41 51 48 Kasusm. Curwatpon 18 2 11 Kasusn. Korupsi 1 - -
2. Kasus pemogokan kerja 7 7 14 Kasus/ TK3. Kasus pertikaian antar warga - - -
a. Antar etnis - - - Kasusb. Antar wilayah desa - - - Kasusc. Antar agama - - - Kasusd. Antar simpatisan parpol - - - Kasuse. Antar pelajar - - - Kasus
4. Unjuk rasa - - - Kasusa. Bidang politik 3 3 10 Kasusb. Ekonomi - - - Kasusc. Sosial budaya 38 48 38 Kasus
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara
umum jumlah kriminalitas tidak terlalu tinggi dan
cenderung menurun dalam setiap tahunnya. Kasus
pemogokan kerja jumlahnya relatif sedikit dibandingkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
84
dengan jumlah perusahaan industri, walaupun disisi lain hal
ini juga menunjukkan dinamika dalam berdemokrasi. Kasus
pertikaian antar warga tidak pernah terjadi, hal ini
menunjukkan situasi yang kondusif di Kabupaten
Mojokerto.
E. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum1. Bidang Perekonomian Daerah
Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah
serangkaian usaha dalam bentuk kebijakan yang bertujuan
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan
lapangan kerja, pemerataan pendapatan per kapita masyarakat,
peningkatan hubungan ekonomi antara sektor primer dengan
sektor sekunder dan tersier sesuai dengan kondisi dan potensi
daerah dan lain sebagainya.
Untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak dan cita-cita
masyarakat, tentunya dibutuhkan alat ukur yang relevan yang
bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selama ini
salah satu alat ukur yang dianggap paling relevan adalah
Statistik Pendapatan Regional yang berupa Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB).
Pendapatan Regional berguna untuk memberikan penilaian
hasil pembangunan di masa lalu, keadaan masa kini maupun
kemungkinan di masa yang akan datang. Sehingga Pendapatan
Regional ini sangat bermanfaat untuk perencanan pembangunan
pada umumnya dan bidang ekonomi khususnya.
Berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan regional
bruto, berikut adalah proyeksi tingkat pertumbuhan PDRB ADHB
dan ADHK Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015. Tingkat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
85
pertumbuhan rata-rata ekonomi PDRB Kabupaten Mojokerto
yang didapat melalui perhitungan statistik regresi akan dikalikan
dengan tahun dasar dari nilai PDRB tahun 2009 Kabupaten
Mojokerto.
Tabel 2.44Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto 2010 – 2015
TAHUN ADHB ADHK
2010 Rp 13.206.308.818,050 Rp 606.252.827,265
2011 Rp 13.367.512.587,660 Rp 613.653.096,518
2012 Rp 13.553.516.937,210 Rp 622.191.868,733
2013 Rp 13.813.923.026,580 Rp 634.146.149,834
2014 Rp 14.136.330.565,800 Rp 648.946.688,340
2015 Rp 14.483.538.684,960 Rp 664.885.729,808
Sumber: BPS Kab. Mojokerto
Grafik 2.29
Tren Proyeksi Pertumbuhan PDRB
2. Bidang Pendidikan
Pendidikan mendapatkan perhatian besar dalam program
pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan selain
merupakan perangkat untuk membangun dan mengembangkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
86
kualitas sumber daya manusia, pendidikan juga unsur terpenting
yang mampu mempertegas karakter bangsa dalam pembekalan
persaingan global.
Selama periode pembangunan kedepan terdapat beberapa
kondisi yang dicita-citakan terkait permasalahan pendidikan.
Beberapa diantaranya adalah
a) Rasio masyarakat melek huruf meningkat
b) Peningkatan kualitas pendidikan
c) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
d) Peningkatan Angka Melek Huruf
Penuntasan buta aksara merupakan salah satu
program prioritas pembangunan Jawa Timur, maka
Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya
mensukseskan program tersebut. Angka melek huruf
Kabupaten Mojokerto yang berada pada angka 94,10%
pada tahun 2010 diharapkan tuntas menjadi 100% pada
tahun 2015.
3. Bidang Ketenagakerjaan
Selain menjadikan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) sebagai solusi vital ketenagakerjaan karena dapat
menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan pegawai negeri
dan swasta, beberapa faktor lain yang dipatok dalam upaya
meningkatkan ketangguhan ketenagakerjaan Kabupaten
Mojokerto diantaranya adalah :
a) Menekan angka pengangguran sebesar 0,2% tiap
tahunnya.
b) Meningkatkan Produktivitas dan jumlah lapangan kerja
swadaya masyarakat atau industri rumah tangga.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
87
4. Bidang Prasarana dan Sarana Daerah
Ketersediaan sarana dan prasarana daerah merupakan
salah satu fokus pembangunan. Yang dibentuk bukan hanya
peningkatan dalam sisi kuantitas melainkan juga peningkatan
kualitas beserta pemeliharaan. Selain itu, peningkatan
koordinasi pembangunan antar fungsi dan sektoral yang
mencakup seluruh elemen terkait baik Pemerintah, Masyarakat,
dan Swasta sangat diperlukan.
a) Peningkatan jumlah pasar daerah/desa dalam posisi
strategis sebagai salah satu upaya pengembangan
perputaran ekonomi daerah secara mandiri.
b) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur
energi dan ketenagalistrikan.
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
perumahan – pemukiman.
d) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
serta jaringan irigasi.
5. Bidang Pemerintahan Umum
Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan merupakan
salah satu langkah strategis untuk mencapai pemerintahan yang
kredibel dan mampu menjadi rumah masyarakat dalam mencari
rasa aman dan nyaman dalam pelayanan birokrasi. Untuk itu
beberapa kondisi yang ditonggakkan kedepan, beberapa
diantaranya adalah :
a) Meningkatnya persentase pelayanan publik yang
terjangkau murah dan cepat.
b) Meningkatnya persentase pegawai yang mengikuti
diklat fungsional dan keahlian profesi.
c) Seluruh SKPD diharapkan telah melaksanakan analisa
Jabatan Beban Kerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
88
d) Meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu.
e) Berkurangnya angka golput dalam proses pemilihan.
6. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu langkah dalam membangun kesejahteraan
masyarakat adalah dengan mengatasi kemiskinan. Berbagai
program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan hingga
kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan
sejak krisis ekonomi melanda Indonesia dan berkali-kali
masyarakat harus menanggung beban akibat kenaikan harga
BBM, masyarakat miskin Indonesia semakin banyak jumlahnya.
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur adalah sebesar
3.079.822 RTM.
Sedangkan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten
Mojokerto pada tahun 2010 berjumlah 60.829. Berikut adalah
gambaran Jumlah Rumah Tangga Penduduk Miskin dan Jumlah
Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 beserta
target pengembangan kesejahteraan masyarakat hingga akhir
tahun 2015.
Tabel 2.45Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
Keterangan Jumlah
1 Sangat Miskin 9.316
2 Miskin 23.806
3 Hampir Miskin 27.707
Total JRTM 60.829
Sumber :BPS Kab. Mojokerto
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
89
Grafik 2.30
Jumlah Rumah Tangga Miskin
Berdasarkan data jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten
Mojokerto pada tahun 2010 sebesar 60.829 RTM atau 20,40 %
dari total rumah tangga di Kabupaten Mojokerto. Total
penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada akhir tahun 2015
diharapkan menurun hingga 16,7 %.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
90
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin
pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan
struktur belanja daerah.
Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah
(PAD); 2) Dana Perimbangan; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari
penerimaan negara dan formula dana alokasi umum.
Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah
(DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana
dari Penerimaan Daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber
dari Pemerintah Pusat berupa dana Dekonsentrasi dan dana Tugas
Pembantuan.
A. Kinerja Keuangan Masa LaluGuna dapat merencanakan pengelolaan keuangan pada tahun
depan dan proyeksi 5 tahun berikutnya maka agar lebih realistis perlu
diketahui kinerja keuangan paling tidak selama 5 tahun terakhir,
meskipun masih banyak variabel lain yang mempengaruhi ketepatan
perhitungan proyeksi seperti fluktuasi nilai mata uang, kebijakan
fiskal, pertumbuhan ekonomi terkait pasar global maupun situasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
91
keamanan secara umum. Kinerja keuangan 5 tahun terakhir tersebut
antara lain meliputi kinerja pelaksanaan APBD, Neraca Daerah dan
analisis rasio keuangan.
1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD akan menggambarkan
perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, belanja
langsung, proporsi sumber pendapatan dan gambaran realisasi
belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten
Mojokerto Tahun 2006 -2010 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1
Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2006 - 2010
No. UraianTahun2006(Rp)
Tahun2007(Rp)
Tahun2008(Rp)
Tahun2009(Rp)
Tahun2010(Rp)
Rata-rata
Pertumbuhan(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 PENDAPATAN
555.804.75
8.042,30
666.426.019.
220,51
740.979.832.
379,51
787.722.182.2
06,84
888.294.069.17
6,30
12,54
1.1. Pendapatan Asli Daerah
44.633.684.773,0
2
50.799.369.666,51
55.790.363.612,51
59.633.358.36
6,84
66.927.904.375
,00
10,69
1.1.1. Pajak daerah
21.108.036.25
3,75
22.174.627.856
,09
25.930.987.213
,54
28.996.000.338
,55
28.412.200.000,0
0
7,95
1.1.2. Retribusi daerah
16.821.774.07
1,25
13.800.437.501
,00
17.913.194.002
,35
20.704.236.197
,15
32.670.656.275,0
0
21,30
1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan daerahyang dipisahkan
1.533.090.050,
00
2.340.483.623,
98
2.462.924.669,
76
2.488.675.264,
76
2.792.212.000,00
17,78
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah
5.170.784.398,
02
12.483.820.685
,44
9.483.257.726,
86
7.444.446.566,
38
3.052.836.100,00
9,22
1.2. Dana Perimbangan
473.441.04
4.334,28
560.030.774.
264,00
629.022.905.5
93,00
639.608.198.89
0,00
655.078.218.61
1,30
8,68
1.2.1.
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukanpajak
53.677.044.33
4,28
64.591.774.264
,00
68.525.469.593
,00
72.756.527.890,0
0
86.610.416.611,0
0
12,91
1.2.2. Dana alokasi umum
398.584.000.0
00,00
450.454.000.00
0,00
501.520.436.00
0,00
502.176.671.00
0,00
529.761.802.000,
00
7,49
1.2.3 Dana alokasi khusus 21.180. 44.985. 58.977. 64.675. 38.706.0 28,25
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
92
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
. 000.000,00
000.000,00
000.000,00
000.000,00
00.000,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.676.425.554,00
55.595.875.290,00
56.170.195.536,00
88.480.624.95
0,00
166.287.946.19
0,00
840,70
1.3.1 Hibah - - - - - -
1.3.2 Dana darurat- 9.000.0
00.000,00
- - - -
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya
36.053.603.38
1,00
30.433.580.445
,00
36.757.164.311
,00
45.015.720.819
,00
37.015.747.273,0
0
2,47
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus- 13.681.
379.000,00
18.655.612.198
,00
17.318.400.000
,00
86.055.126.600,0
0
106,52
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atauPemerintah Daerah lainnya
- 2.481.915.845,
00
757.419.027,00
26.146.504.131
,00
43.217.072.317,0
0
836,96
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata
pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun
2007 – 2010 mencapai 12,54%. Dari masing-masing sumber
pendapatan juga diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang
berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
10,69% per tahun. Pada Tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah
mencapai Rp. 66.927.904.375,00.
Dana Perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil
pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,68% per
tahun. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
yang berasal dari dana hibah, dana darurat, Dana bagi hasil
pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana
penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan Keuangan dari
provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 836,96% per tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
93
Pada tabel juga diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan
pendapatan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah
mencapai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu 840,70%,
diakibatkan oleh meningkatnya Bantuan Keuangan dari Propinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya yang mencapai pertumbuhan
sebesar 836,96%. Dana tersebut berasal dari Bantuan Keuangan
dari propinsi. Selain itu, dari tabel tersebut dapat diketahui pula
bahwa proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh
pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan yang pada
Tahun 2010 mencapai Rp 655.078.218.611,30 atau kontribusi
Pendapatan Daerah sebesar 73,75%.
Secara visual fluktuasi dan rata-rata pertumbuhan realisasi
pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:
Gambar 3.1
Grafik pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2006 - 2010
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
94
Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten
Mojokerto Tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto
Tahun 2006 – 2010
No. UraianTahun2006
(Rp) **)
Tahun 2007(Rp)
Tahun 2008(Rp)
Tahun 2009(Rp)
Tahun2010(Rp)
Rata-rataPertumbuh
an(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 Belanja Daerah 590.961.116.468,49
816.670.530.673,20
831.735.043.763,49
964.059.070.408,39
18,65
2.1 Belanja Tidak Langsung 342.156.045.861,49
444.164.935.290,20
532.471.705.361,73
719.247.287.944,09
28,26 *)
2.1.1 Belanja Pegawai 315.436.535.549,50
369.761.784.147,00
438.502.051.932,00
577.725.452.377,00
22,52
2.1.2 Belanja Bunga 48.470.834,99
40.829.850,47 32.955.066,73
56.228.000,00
11,86
2.1.3 Belanja Subsidi 1.577.356.800,00
2.873.587.000,00
0 0,00 -5,94
2.1.4 Belanja Hibah 11.852.651.000,00
7.762.000.000,00
17.332.890.000,00
62.491.635.000,00
116,44
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 11.617.726.100,00
19.874.703.986,73
29.246.175.794,50
28.830.910.767,50
38,93
2.1.6 Belanja Bagi Hasil KepadaPropinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa
2.919.173.086,00
3.658.684.306,00
3.440.159.959,50
4.477.031.256,25
16,50
2.1.7 Belanja Bantuan KeuanganKepada Propinsi/Kab/Kota danPemerintahan Desa
40.193.346.000,00
43.132.097.000,00
43.520.835.989,00
2,74
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.883.366.435,00
775.099.100,00
785.375.609,00
2.145.194.554,34
38,54
2.2 Belanja Langsung 248.805.070.607,00
372.512.024.083,00
299.263.338.401,76
244.811.782.464,30
3,95
2.2.1 Belanja Pegawai 42.973.594.344,00
60.121.307.855,00
55.813.078.617,00
53.522.105.175,00
9,54
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.671.817.042,00
106.897.131.651,00
103.708.867.482,76
100.130.510.264,30
6,11
2.2.3 Belanja Modal 120.159.659.221,00
204.842.212.477,00
139.741.392.302,00
91.159.167.025,00
1,31
Surplus/Defisit 75.457.112.149,02
75.671.064.631,69
(44.012.861.556,65)
(75.765.0001.232,09)
487,85
3 Pembiayaan 136.094.650.933,01
210.243.660.491,03
130.137.952.746,34
75.765.0001.232,09
166,19
3.1 Penerimaan Pembiayaan 147.377.541.875,00
221.149.780.621,03
142.906.938.185,34
92.367.245.219,69
-6,891
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya
142.095.342.736,00
211.559.553.685,03
134.666.860.075,34
86.125.091.189,69
-7,83
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0 0 0 0
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan
5.219.695.030,00
9.549.837.030,00
0,00 6.242.154.030,00
-5,68
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0 0 0 0
3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman
62.504.109.00
40.389.906,00 8.240.078.110,00
0 6733,78
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0 0 0 0
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
95
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 11.282.890.941,99
10.807.120.130,00
12.768.985.439,00
16.602.243.987,60
14,65
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0 0 0 0
3.2.2 Penyertaan modal (investasi)Pemerintah Daerah
11.217.770.841,99
10.742.000.030,00
9.390.164.330,00
7.492.154.030,00
-12,35
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 65.120.100,00
65.120.100,00 3.378.821.109,00
9.110.089.957,60
1752,74***)
Sisa lebih pembiyaan anggarantahun berkenaan(SILPA)
211.559.553.685,03
134.651.962.197,34
86.125.091.189,69
0 -57,46
*) rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung diasumsikan 13% mengingat sejak Tahun 2010 tidakdilaksanakan rekrutmen CPNS sehingga belanja pegawai tidak naik secara signifikan
**) belanja Tahun 2006 tidak bisa ditampilkan mengingat strukturnya berbeda***) pembayaran pokok utang telah habis pada TA 2011 (sisa Rp 500.000.000,00 pada Tahun 2011 dan telah
dianggarkan), selanjutnya setiap tahun akan dicadangkan Rp 5.000.000.000,00 sehingga rata-ratapertumbuhan diasumsikan 0%.
Dari tabel 3.2 rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten
Mojokerto dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Belanja
Daerah Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan rata-rata
sebesar 18,65% per tahun. Pada Tahun 2010 Belanja Daerah
Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 964.059.070.408,39. Rata-rata
pertumbuhan Belanja Tidak Langsung mencapai 28,36% per
tahun. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung mencapai
3,95% per tahun. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan mencapai
166,19% per tahun.
Dari ketiga komponen Belanja Daerah tersebut yang
memiliki kontribusi belanja terbesar adalah Belanja Tidak
Langsung yaitu mencapai 74,61%. Belanja Tidak Langsung ini
pada Tahun 2010 mencapai Rp 719.247.287.944,09.
Secara visual rata-rata pertumbuhan realisasi belanja
daerah dapat dilihat pada grafik berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
96
Gambar 3.2Grafik pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto
Tahun 2006 - 2010
Belanja Langsung yang meliputi Belanja Barang dan Jasa,
dan Belanja Modal tidak mengalami kenaikan yang signifikan
yaitu sebesar 3,95% per tahun. Dari komponen Belanja
Langsung tersebut maka Belanja Barang dan Jasa hanya
mengalami pertumbuhan sebesar 6,11% per tahun. Sedangkan
Belanja Modal hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,31%
per tahun. Pada Tahun 2010 Belanja Langsung realisasinya
sebesar Rp. 244.811.782.464,30.
2. Neraca Daerah
Kinerja lainnya atas keuangan daerah yang berpengaruh
dan perlu diketahui adalah Neraca Daerah yang meliputi Aset,
Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menggambarkan posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada posisi akhir periode. Lebih khusus lagi,
Neraca Pemerintah Daerah memberikan informasi bagi
pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan berupa
aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada akhir periode.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
97
Rata-rata pertumbuhan neraca Kabupaten Mojokerto Tahun
2007 – 2010 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2007-2010
URAIANNeraca Rata-rata
Pertumbuhan(%)Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ASET 1.909.315.132.998,88
2.034.297.803.675,13
2.129.152.336.737,12
2.210.238.145.641,54 5,01
ASET LANCAR 220.960.229.259,21
145.684.275.811,46
101.598.179.894,45
128.347.817.158,87 -12,67
Kas 211.575.597.682,72
137.216.992.291,97
86.273.243.409,69
111.052.922.166,35 -14,52
Kas di Kas daerah 211.469.872.217,03
134.059.322.556,34
86.125.091.189,69
110.980.007.690,35 -14,50
Kas di Bendahara Pengeluaran 105.725.465,69
3.088.043.735,63
148.152.220,00 70.714.476,00 891,11
Kas di Bendahara Penerimaan - 69.626.000,00 -2.200.000,00
Investasi Jangka Pendek - - -
- -Piutang 8.017.850.3
09,494.852.987.872,49
12.105.465.362,76
10.655.578.303,52 32,66
Piutang Pajak 16.670.026,00 11.591.180,00 11.308.604,0095.247.812,00 236,45
Piutang Retribusi 4.349.694,00 1.282.596.770,00
2.980.439.817,24
5.160.254.672,00 9.864,19
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 54.765.213,00 14.375.307,00 -- -
Bagian Lancar Tuntutan Ganti KerugianDaerah
3.122.720.175,49
2.584.347.490,49
2.412.152.134,52
2.417.794.634,52 -7,89
Piutang Lainnya 4.819.345.201,00
960.077.125,00
6.701.564.807,00
2.982.281.185,00 154,15
Persediaan 1.366.781.267,00
3.614.295.647,00
3.219.471.122,00
6.639.316.689,00 86,58
INVESTASI JANGKA PANJANG 26.022.186.934,14
27.214.349.934,14
21.880.032.904,14
21.826.812.904,14 -5,09
Investasi Non Permanen 8.142.154.030,00
7.334.317.030,00
-- -
Investasi Dana Bergulir 8.142.154.030,00
7.334.317.030,00
-- -
Investasi Non Permanen Lainnya - - -- -
Investasi Permanen 17.880.032.904,14
19.880.032.904,14
21.880.032.904,14
21.826.812.904,14 7,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 17.880.032.904,14
19.880.032.904,14
21.880.032.904,14
21.826.812.904,14 7,00
Investasi Permanen Lainnya - - -- -
-ASET TETAP 1.662.328.3
55.655,531.861.399.177.929,53
2.005.674.123.938,53
2.060.063.515.578,53 7,48
Tanah 1.119.076.166.854,00
1.125.007.365.206,00
1.126.061.877.806,00
1.126.061.877.806,00 0,21
Tanah 1.119.076.166.854,00
1.125.007.365.206,00
1.126.061.877.806,00
1.126.061.877.806,00 0,21
Peralatan dan Mesin 89.763.777.065,95
124.323.928.375,95
143.513.907.493,95
164.895.669.336,95 22,95
Alat-alat Berat 4.173.817.000,00
4.179.812.000,00
4.214.612.000,00
4.215.562.000,00 0,33
Alat-alat Angkutan 26.312.360.913,00
35.099.031.913,00
41.277.228.913,00
42.633.523.913,00 18,09
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
98
Alat Bengkel 349.690.429,53
1.154.236.929,53
1.541.422.429,53
1.666.447.429,53 90,58
Alat Pertanian dan Peternakan 1.561.152.107,00
2.471.874.107,00
2.575.286.607,00
2.903.391.607,00 25,09
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 36.389.361.380,23
50.644.271.540,23
56.808.194.264,23
60.616.999.814,23 19,35
Alat Studio dan Alat Komunikasi 2.462.970.064,19
3.390.765.339,19
4.285.051.339,19
4.761.953.979,19 25,06
Alat Ukur 100.037.114,00
1.017.925.489,00
1.033.463.489,00
1.061.763.489,00 307,27
Alat-alat Kedokteran 8.423.284.028,00
12.203.379.528,00
16.500.983.228,00
29.442.313.805,00 52,84
Alat Laboratorium 9.651.560.280,00
13.681.114.780,00
14.506.786.514,00
16.822.834.590,00 21,25
Alat Keamanan 339.543.750,00
481.516.750,00
770.878.710,00
770.878.710,00 33,97
Gedung dan Bangunan 98.271.550.925,58
159.424.592.547,58
212.310.892.610,58
216.397.497.411,58 32,44
Bangunan Gedung 98.086.110.918,58
159.239.152.540,58
212.125.452.603,58
216.212.057.404,58 32,49
Bangunan Monumen 185.440.007,00
185.440.007,00
185.440.007,00
185.440.007,00 0,00
Jalan Irigasi dan Jaringan 326.704.588.285,00
426.782.013.270,00
493.754.093.420,00
519.128.917.993,00 17,15
Jalan dan Jembatan 318.364.442.856,00
382.232.703.756,00
429.049.662.906,00
447.946.510.529,00 12,24
Bangunan Air (Irigasi) (1.257.747.781,00)
22.855.118.904,00
35.029.691.854,00
38.517.050.854,00 -617,97
Instalasi 5.417.641.905,00
5.773.724.905,00
6.584.336.905,00
6.975.482.455,00 8,85
Jaringan 4.180.251.305,00
15.920.465.705,00
23.090.401.755,00
25.689.874.155,00 112,38
Aset Tetap lainnya 16.523.538.030,00
25.621.038.530,00
27.491.038.030,00
28.722.944.130,00 22,28
Buku dan Perpustakaan 14.248.022.840,00
22.832.416.340,00
24.494.700.840,00
25.704.934.340,00 24,16
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1.911.751.290,00
1.972.055.290,00
1.972.055.290,00
1.972.055.290,00 1,05
Hewan/Ternak dan Tanaman 363.763.900,00
816.566.900,00
1.024.281.900,00
1.045.954.500,00 50,68
Konstruksi dalam Pengerjaan 11.988.734.495,00
240.240.000,00
2.542.314.578,00
4.856.608.901,00 317,09
Konstruksi dalam Pengerjaan 11.988.734.495,00
240.240.000,00
2.542.314.578,00
4.856.608.901,00 317,09
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - -- -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - -- -
ASET LAINNYA 4.361.150,00
- -- -
Tagihan Penjualan Angsuran 4.361.150,00 - -- -
Tuntutan Perbendaharaan - - -- -
Tuntutan Ganti Rugi - - -- -
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - - -- -
Aset Tak Berwujud - - -- -
Aset Lain Lainnya - - -- -
JUMLAH ASET 1.909.315.132.998,88
2.034.297.803.675,13
2.129.152.336.737,12
2.210.238.145.641,54 5,01
KEWAJIBAN 960.431.070,35
6.188.275.059,88
7.378.354.801,10
645.032.381,10 157,43
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 587.718.661,47
5.913.637.817,73
7.186.475.426,45
535.715.404,89 278,39
Hutang Kepada Pihak Ketiga3.000.000,00 -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
99
Hutang Perhitungan Pihak III 3.334.784.618,00
6.937.292.510,86 13.849.389,00 -
Hutang Bunga 40.829.850,47 32.253.895,09 24.661.072,3117.068.249,54 -25,11
Hutang Pajak 2.480.778.033,00
158.865.633,00 - -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 65.120.100,00 65.120.100,00 65.120.100,0065.120.100,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka - -- -
Hutang Jangka Pendek Lainnya 481.768.711,00
701.171,64 536.110,28 436.677.666,35 27.076,52
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 372.712.408,88
274.637.242,15
191.879.374,65
109.316.976,21 -33,16
Hutang Dalam Negeri 293.040.450,00
227.920.350,00
162.800.250,00 97.680.150,00 -30,26
Hutang Luar Negeri - -- -
Hutang Jangka Panjang Lainnya 79.671.958,88 46.716.892,15 29.079.124,6511.636.826,21 -46,37
EKUITAS DANA 1.908.354.701.928,53
2.028.109.528.615,25
2.121.773.981.936,02
2.209.593.113.260,44 5,01
Ekuitas Dana Lancar 220.372.510.597,74
139.770.637.993,73
94.411.704.468,00
127.812.101.753,98 -11,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 211.575.597.682,72
134.651.962.197,34
86.114.377.776,69
111.036.872.777,35 -14,49
Pendapatan yang ditangguhkan 84.252.061,63 -2.200.000,00 -
Cadangan Piutang 8.017.850.309,49
4.852.987.872,49
12.105.465.362,76
10.655.578.303,52 32,66
Cadangan Persediaan 1.366.781.267,00
3.614.295.647,00
3.219.471.122,00
6.639.316.689,00 86,58
Dana yg Hrs Disediakan u/ Pembayaran UtangJk Pendek
(587.718.661,47)
(3.432.859.784,73)
(7.027.609.793,45)
(521.866.015,89) 165,41
Ekuitas Dana Investasi 1.687.982.191.330,79
1.888.338.890.621,52
2.027.362.277.468,02
2.081.781.011.506,46 7,31
Diinvestasikan dalam Investasi JangkaPanjang
26.022.186.934,14
27.214.349.934,14
21.880.032.904,14
21.826.812.904,14 -5,09
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.662.328.355.655,53
1.861.399.177.929,53
2.005.674.123.938,53
2.060.063.515.578,53 7,48
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 4.361.150,00 - -- -
Dana yg Hrs Disediakan u/ Pembayaran UtangJk. Panjang
(372.712.408,88)
(274.637.242,15)
(191.879.374,65)
(109.316.976,21) -33,16
Ekuitas Dana Cadangan - - -- -
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan - - -- -
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.909.315.132.998,88
2.034.297.803.675,13
2.129.152.336.737,12
2.210.238.145.641,54 5,01
Sumber : DPPKACatatan : Neraca Tahun 2010 merupakan data sementara, menunggu audit BPK.
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa aset daerah
mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %, sedangkan
kewajiban (utang) mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar
157,43 %, dan ekuitas dana pada akhir periode mempunyai
rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Data neraca Tahun
2007 sampai dengan Tahun 2010 adalah sebagaimana pada
Lampiran III.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
100
Hal lain yang juga perlu diketahui dalam menilai kinerja
daerah adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan
dapat digunakan untuk membuat keputusan atau pertimbangan
tentang pencapaian daerah dan prospek di masa datang. Salah
satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi
akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut
untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu
dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Berikut
adalah beberapa analisis rasio keuangan Kabupaten Mojokerto
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.4Analisis Rasio KeuanganKabupaten Mojokerto
NO Uraian 2007 2008 2009 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Rasio lancar (current ratio) 11,57 7,16 4,77 -2 Rasio quick (quick ratio) 11,50 6,98 4,62 -3 Rasio total hutang terhadap total aset 0,00 0,30 0,35 -4 Rasio hutang terhadap modal 0,00 0,31 0,35 -5 Perputaran Piutang (kali) 6,34 11,50 4,93 -6 Rata-rata umur piutang (hari) 57,61 31,75 74,09 -
7Rasio SILPA terhadap TotalPendapatan Daerah 0,00 28,55 17,09 9,69
8Rasio Ekuitas Dana terhadap TotalAset 99,84 99,95 99,70 99,65
9Rasio Dana Perimbangan terhadapTotal Pendapatan Daerah 84,03 84,89 81,20 73,75
10Rasio Total PAD terhadap TotalPendapatan Daerah 7,62 7,53 7,57 7,53
11Rasio Total DAU thdp TotalPendapatan Daerah 67,59 67,68 63,75 59,64
12Rasio Bantuan Keuangan Provinsithdp Total Pendapatan Daerah 0,37 0,10 3,32 4,87
13Rasio Belanja Tidak Langsungterhadap Belanja Daerah 57,90 54,39 64,02 74,61
14Rasio Belanja Langsung terhadapBelanja Daerah 42,10 45,61 35,98 25,39
Catatan : Analisis rasio keuangan Tahun 2010 belum bisa ditampilkan menunggu hasilpemeriksaan BPK
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
101
Analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko
dan peluang di masa yang akan datang. Pengukuran dan
hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan
yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan
kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan
keuangan suatu daerah.
Secara umum rasio keuangan daerah Kabupaten Mojokerto
mengalami penurunan dalam beberapa akun. Rasio Lancar dari
Tahun 2007 hingga 2009 mengalami penurunan dari
kemampuan ketersediaan dana lancar dari 11,57% pada tahun
2007 dan berturut-turut turun menjadi 7,16% tahun 2008 dan
4,77% tahun 2009.
Penurunan ini juga diikuti Rata-rata umur Piutang Daerah
menjadi 74,09 hari atau lebih dari 2 bulan perolehan tunai dana
berasal dari Piutang. Diperlukan sosialisasi dan upaya intensif
untuk mempercepat perolehan Dana Piutang Daerah tersebut.
Disamping hal tersebut, SILPA pada 2 (dua) tahun terakhir
menyisakan dana cukup signifikan dibanding dengan Total
Pendapatan Daerah, pada tahun 2009 adalah sebesar 17,09%
dan tahun 2010 sebesar 9,69%. Rasio ini menyiratkan makna
bahwa dana yang tidak terserap dalam Belanja Daerah tahun
berjalan dengan besaran cukup signifikan. Harus ada upaya
khusus agar penyerapan dana untuk Belanja Daerah lebih
ditingkatkan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
102
Grafik 3.3
Perbandingan Rasio Komponen Pendapatan Daerah
Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan
Daerah selama 4 (empat) tahun terakhir cukup mendominasi
rata-rata di atas 80% dari Total Pendapatan Daerah. Dana
Perimbangan menyumbang lebih dari 60% total pendapatan
daerah, yang diperoleh dari DAU (Dana Alokasi Umum). PAD
menyumbang sebesar 7,5% per tahun dari Total Pendapatan
Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah yang lain adalah dari
Bantuan Keuangan Provinsi yang mengalami peningkatan dan
pada tahun 2010 menjapai 4,87% dari Total Penerimaan
Daerah.
Tahun
%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
103
Grafik 3.4
Perbandingan Rasio Belanja Langsung dengan Belanja
Tidak Langsung
Tidak kalah penting adalah Rasio Belanja Daerah. Belanja
Tidak Langsung mempunyai alokasi yang cukup besar di atas
54% per tahun dari total Belanja Daerah, bahkan pada 2 (dua)
tahun terakhir sebesar 64,02% pada Tahun 2009 dan 74,61%
Tahun 2010. Ini berarti bahwa dari Pendapatan Daerah yang
diterima, sebesar 2/3 diperuntukkan Belanja Tidak Langsung.
Belanja Langsung sejak tahun 2007 terus mengalami penurunan
hingga pada Tahun 2010 tersisa 1/3 dari Total belanja Daerah.
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kinerja keuangan masa lalu tidak terlepas dari kebijakan
pengelolaan keuangan baik yang menyangkut penggunaan anggaran
maupun pembiayaannya. Kebijakan pengelolaan keuangan dapat
diketahui dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis
pembiayaan.
Tahun
%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
104
1. Proporsi penggunaan anggaran
Proporsi penggunaan anggaran secara garis besar
merupakan perbandingan antara belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur dengan total pengeluaran belanja dan pembiayaan
pengeluaran. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur Kabupaten Mojokerto dalam 3 tahun terakhir adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.5Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Mojokerto
No Uraian
Total belanjauntuk pemenuhan
kebutuhanaparatur (Rp)
Total pengeluaran(Belanja +
PembiayaanPengeluaran)
(Rp)
Prosentase
(a) (b) (a) / (b) x100%
1 Tahun anggaran 2008 429.883.092.002,00 816.670.530.673,20 52,64
2 Tahun anggaran 2009 494.315.130.549,00 831.735.043.763,49 59,43
3 Tahun anggaran 2010 631.247.557.552,00 964.059.070.408,39 65,48
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata penggunaan
anggaran belanja dalam 3 tahun terakhir masih didominasi oleh
belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, bahkan terjadi
tren peningkatan dari Tahun 2008 ke Tahun 2010 yang
mencapai 65,48%. Secara umum hal ini menggambarkan suatu
kondisi manajemen yang belum efisien dalam penyelenggaraan
aktifitasnya. Ditingkat nasional, proporsi belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur dalam 2 tahun terakhir mencapai angka
22%. Merujuk angka tersebut maka proporsi belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
masih belum efisien.
Pada Tahun 2009 dan 2010 proporsi belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur relatif lebih besar dibanding Tahun 2008
dan terjadi tren peningkatan. Hal ini terkait dengan kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
105
rekrutmen CPNS sehubungan dengan tidak diperbolehkannya
penggunaan tenaga Honorer Daerah.
Masih besarnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur ini kiranya merupakan tantangan bagi Pemerintah
Kabupaten Mojokerto untuk lebih berani mengutamakan belanja
langsung terutama pada jenis belanja barang dan jasa serta
belanja modal disamping belanja tidak langsung yang bersifat
non-belanja pegawai. Hal ini telah diawali dengan kebijakan
Bupati Mojokerto bahwa sejak akhir Tahun 2010 Pemerintah
Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan rekrutmen CPNS.
2. Analisis pembiayaan
Analisis pembiayaan antara lain dapat diperhitungkan dari
defisit riil anggaran, komposisi penutup defisit riil anggaran dan
realisasi sisa lebih perhitungan anggaran. Perhitungan ini dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.6Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto
NO Uraian Tahun 2008 (Rp) Tahun 2009 (Rp) Tahun 2010 (Rp)
1.RealisasiPendapatanDaerah
740.979.832.379,51 787.722.182.206,84 888.294.069.176,30
Dikurangirealisasi:
2.RealisasiBelanjaDaerah
816.670.530.673,20 831.735.043.763,49 964.059.070.408,39
3.PengeluaranPembiayaanDaerah
10.807.120.130,00 12.768.985.439,00 75.765.0001.232,09
Defisit riil (64.883.578.163,69) (31.243.876.117,65) (151.530.002.464,18)
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa defisit riil
anggaran Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi yaitu
menurun pada Tahun 2009 yang mencapai nilai sebesar
Rp.31.243.876.117,65 dari Rp.64.883.578.163,69 pada Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
106
2008 namun meningkat drastis pada Tahun 2010 yang mencapai
Rp. 151.530.002.464,18.
Selain defisit riil tersebut maka untuk analisis pembiayaan
perlu diketahui komposisi penutup defisit riil anggaran
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.7Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Mojokerto
No. Uraian
Proporsi dari total defisit riil
Tahun 2008(%)
Tahun 2009(%)
Tahun2010(%)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya 95,66 94,23 -
2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan 4,32 - -
4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
5. Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah 0,02 5,77 -
6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
Pada tabel tersebut perhitungan Tahun 2010 belum dapat
ditampilkan karena belum dilaksanakan audit BPK untuk
penyusunan Nota Perhitungan APBD.
Dari tabel dapat diketahui bahwa SiLPA (Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran) merupakan komponen penutup defisit riil
anggaran yang terbesar diantara komponen penutup defisit
lainnya. Dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2008 dan
2009 maka SiLPA berperan dalam menutup defisit riil anggaran
sebesar 95,66% dan 94,23%. Sedangkan komponen penutup
defisit terendah adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah.
Hal lain yang juga perlu diketahui dalam analisis
pembiayaan adalah realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat
diketahui sebagaimana tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
107
Tabel 3.8Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Mojokerto
No. Uraian
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
Rp%
dariSiLPA
Rp%
dariSiLPA
Rp%
dariSiLPA
1. Jumlah SiLPA 134.651.962.197,34
86.125.091.189,69 - -
2. Pelampauan penerimaanPAD
9.926.282.212,51
7,37 2.732.259.666,84
3,17- -
3. Pelampauan penerimaandana perimbangan
8.044.264.944,87
5,97 (4.656.135.179,30)
-- -
4.Pelampauan penerimaanlain-lain pendapatandaerah yang sah
204.127.903,72 0,15 7.162.060.047,00
8,32- -
5. Sisa penghematan belanjaatau akibat lainnya
105.787.026.300,24
78,56 (62.335.634.641,15)
-- -
6.
Kewajiban kepada pihakketiga sampai denganakhir tahun belumterselesaikan
- -
7. Kegiatan lanjutan 76.880.000,00 0,06 - - -
Pada tabel tersebut perhitungan Tahun 2010 belum dapat
ditampilkan karena belum dilaksanakan audit BPK untuk
penyusunan Nota Perhitungan APBD.
C. Kerangka PendanaanDalam rangka Pembangunan Jangka Menengah maka hal yang
perlu diketahui adalah kemampuan anggaran pada tahun sekarang
dan kemampuan anggaran pada tahun berikutnya yang tren
perkembangannya diproyeksikan berdasarkan perkembangan
pendanaan pada 5 tahun sebelumnya. Kerangka pendanaan ini
meliputi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta
prioritas utama, proyeksi data pada masa lalu, kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
108
1. Analisis pengeluaran periodik, wajib dan mengikat,
serta prioritas utama
Dalam setiap tahun anggaran pasti terdapat pengeluaran
yang bersifat periodik, wajib dan mengikat serta menjadi
prioritas utama. Pengeluaran ini tidak mungkin bisa diabaikan
semata-mata merupakan kebutuhan dasar dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pengeluaran ini harus
diperhitungkan lebih dahulu untuk mengetahui berapa peluang
kemampuan anggaran untuk melaksanakan program dan
kegiatan yang merupakan tugas Pemerintahan Daerah.
Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama
pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.9Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Mojokerto
No UraianTahun 2008
(Rp)Tahun 2009
(Rp)Tahun 2010
(Rp)
Rata-rata
Pertumbuhan(%)
A Belanja Tidak Langsung 413.654.644.303,47
485.107.263.958,23
625.779.547.622,25
23,14
1 Belanja Pegawai 369.761.784.147,00 438.502.051.932,00
577.725.452.377,00
22,52
2 Belanja Bunga 40.829.850,47 32.955.066,73 56.228.000,00 25,67
3Belanja Bagi Hasil KepadaPropinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa
3.658.684.306,00 3.440.159.959,50 4.477.031.256,25 12,08
4 Belanja Bantuan KeuanganKepada Propinsi/Kab/Kotadan Pemerintahan Desa
40.193.346.000,00 43.132.097.000,00
43.520.835.989,00
4,11
B Belanja Langsung 79.350.641.805,00
81.787.778.212,64
79.289.227.165,30
16,49
1 Belanja Pegawai 60.121.307.855,00 55.813.078.617,00
53.522.105.175,00
-5,63
2 Belanja Jasa kantor(komunikasi, SDA dan listrik)
19.229.333.950,00 25.974.699.595,64
25.767.121.990,30
17,1
C Pengeluaran Pembiayaan 65.120.100,00 3.378.821.109,00
9.110.089.957,60
0
1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0
2 Pembayaran Pokok Utang 65.120.100,00 3.378.821.109,00 9.110.089.957,60 0 *)
TOTAL (A+B+C) 473.841.072.258,47
570.273.863.279,87
714.178.864.745,15
10,50
*) pembayaran pokok utang telah habis pada TA 2011 (sisa Rp 500.000.000,00 pada Tahun2011 dan telah dianggarkan), selanjutnya setiap tahun akan dicadangkan Rp 5.000.000.000,00sehingga rata-rata pertumbuhan diasumsikan 0%.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
109
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pengeluaran
Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ternyata
cukup besar, yang pada Tahun 2010 mencapai
Rp.714.178.864.745,15. Pertumbuhan pengeluaran ini dalam 3
(tiga) tahun terakhir mencapai rata-rata 10,50%. Pengeluaran
terbesar adalah berasal dari komponen Belanja Tidak Langsung
yang pada Tahun 2010 mencapai Rp 625.779.547.622,25 atau
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,14% per tahun.
Sedangkan pengeluaran terbesar berikutnya adalah Belanja
Langsung yang pada tahun 2010 mencapai
Rp79.289.227.165,30 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar
16,49% per tahun. Selanjutnya secara visual dapat diketahui
pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta
Prioritas dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana grafik
berikut:
Grafik 3.6Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Kabupaten Mojokerto
10,50%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
110
2. Perhitungan Kerangka Pendanaan
Dari pertumbuhan realisasi pendapatan, sisa lebih riil
perhitungan anggaran, dan belanja pengeluaran pembiayaan
yang wajib/mengikat/prioritas utama maka dapat diproyeksikan
kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam 5 tahun
kedepan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk
mendanai pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto
No. Uraian
ProyeksiTahun2011(Rp)
Tahun2012(Rp)
Tahun2013(Rp)
Tahun2014(Rp)
Tahun2015(Rp)
1.Pendapatan
999.686.145.451
1.125.046.788.091
1.266.127.655.31
7
1.424.900.063.29
4
1.603.582.531.23
1
- PAD 74.082.497.352,69
82.001.916.319,69
90.767.921.174,26
100.471.011.947,79
111.211.363.125,01
- Dana Perimbangan 711.939.007.986,76
773.735.313.880,01
840.895.539.124,80
913.885.271.920,83
993.210.513.523,56
- Lain-lain Pendapatan Yangsah
213.664.640.111,55
269.309.557.891,30
334.464.195.017,94
410.543.779.425,38
499.160.654.582,43
2. Pencairan dana cadangan(sesuai Perda)
- - - - -
3. Sisa Lebih Riil PerhitunganAnggaran *)
86.125.091.189,69
86.125.091.189,69
86.125.091.189,69
86.125.091.189,69
86.125.091.189,69
Total penerimaan1.085.811.
236.6411.211.171.
879.2801.352.252.746.50
7
1.511.025.154.48
4
1.689.707.622.42
1Dikurangi:
4.
Belanja dan PengeluaranPembiayaan yang Wajib danMengikat serta PrioritasUtama
789.167.645.543,39
872.030.248.325,45
963.593.424.399,62
1.064.770.733.961,5
8
1.176.571.661.027,5
4
Kapasitas riilkemampuan keuangan
296.643.591.097,31
339.141.630.954,81
388.659.322.107,19
446.254.420.522,00
513.135.961.393,09
*) SILPA diasumsikan sama dengan nilai terendah yaitu pada Tahun 2009 mengingatTahun 2010 belum ditetapkan
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
111
dalam 5 (lima) tahun kedepan masing-masing adalah sebagai
berikut: Tahun 2011 sebesar Rp 296.643.591.097,31, Tahun
2012 sebesar Rp 339.141.630.954,81, Tahun 2013 sebesar
Rp.388.659.322.107,19, Tahun 2014 sebesar
Rp.446.254.420.522,00 dan pada Tahun 2015
Rp.513.135.961.393,09. Secara visual dapat dilihat pada grafik
berikut:
Gambar 3.3
Grafik Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
Dari Kapasitas riil kemampuan keuangan, Belanja
Langsung, Pembentukan dana cadangan, Belanja langsung yang
wajib dan mengikat serta prioritas utama, Pengeluaran
pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama, total
Belanja Tidak Langsung, serta Belanja tidak langsung yang wajib
dan mengikat serta prioritas utama, maka akan dapat diketahui
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
112
Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Mojokerto
No Uraian
Proyeksi
Tahun2011(Rp)
Tahun2012(Rp)
Tahun2013(Rp)
Tahun2014(Rp)
Tahun2015(Rp)
I Kapasitas riil kemampuan keuangan296.643.591.097,
31
339.141.630.95
4,81
388.659.322.107,
19
446.254.420.522,
00
513.135.961.393,
09Rencana alokasi pengeluaran prioritas I
II.a Belanja Langsung254.481.847.871,
64
264.533.880.86
2,57
274.982.969.156,
64
285.844.796.438,
33
297.135.665.897,
64
II.b Pembentukan dana cadangan0 5.000.0
00.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
Dikurangi:
II.c Belanja langsung yang wajib dan mengikatserta prioritas utama
92.364.020.724,8
6
107.594.847.74
2,39
125.337.238.135,
11
146.005.348.703,
59
170.081.630.704,
81
II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajibmengikat serta prioritas utama
500.000.000,00
3.000.000.000,
00
3.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
II Total rencana pengeluaran prioritas i (II.a+ II.b - II.c - II.d)
161.617.827.146,
78
158.939.033.12
0,18
151.645.731.021,
53
139.839.447.734,
74
127.054.035.192,
83Sisa kapasitas riil kemampuan keuangandaerah setelah menghitung alokasipengeluaran prioritas I (I - II)
135.025.763.950,
53
180.202.597.83
4,63
237.013.591.085,
66
306.414.972.787,
26
386.081.926.200,
25Rencana alokasi pengeluaran prioritas II
III.a Belanja Tidak Langsung895.462.873.490,
39
1.114.851.277.495,54
1.387.989.840.48
1,94
1.728.047.351.40
0,02
2.151.418.952.49
3,03Dikurangi:
III.b Belanja tidak langsung yang wajib danmengikat serta prioritas utama
770.584.934.942,
04
948.898.288.88
7,63
1.168.473.352.93
6,22
1.438.858.086.80
5,67
1.771.809.848.09
2,50
III Total rencana pengeluaran prioritas II(III.a - III.b)
124.877.938.548,
35
165.952.988.60
7,91
219.516.487.545,
72
289.189.264.594,
36
379.609.104.400,
53
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I –II - III)
10.147.825.402,1
7
14.249.609.226
,71
17.497.103.539,9
4
17.225.708.192,9
0
6.472.821.799,72
Dari tabel tersebut dapat diketahui Rencana Penggunaan
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten
Mojokerto masing-masing sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
113
1. Kapasitas riil kemampuan keuangan Tahun 2011 adalah
sebesar Rp 296.643.591.097,31, Tahun 2012 sebesar
Rp.339.141.630.954,81, Tahun 2013 sebesar
Rp.388.659.322.107,19, Tahun 2014 sebesar
Rp.446.254.420.522,00 dan pada Tahun 2015
Rp.513.135.961.393,09.
2. Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2011
adalah sebesar Rp 135.025.763.950,53, Tahun 2012 sebesar
Rp.180.202.597.834,63, Tahun 2013 sebesar
Rp.306.414.972.787,26, Tahun 2014 sebesar
Rp.446.254.420.522,00 dan pada Tahun 2015
Rp.386.081.926.200,25.
3. Surplus anggaran riil atau Berimbang Tahun 2011 adalah
sebesar Rp.10.147.825.402,17, dan Tahun 2015 adalah
sebesar Rp.6.472.821.799,72.
Dari adanya surplus anggaran riil sebesar
Rp.10.147.825.402,17 tersebut maka dapat diketahui bahwa
terjadi ketidakseimbangan dan kekurangkonsistenan dalam
penyusunan APBD pada 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat
dimaklumi mengingat penyusunan APBD relatif sulit dipolakan
karena adanya disparitas atau kesenjangan yang sangat besar
antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran.
Banyak hal-hal yang bersifat unpredictable yang dilatarbelakangi
berbagai kepentingan, mulai dari tingkat prioritas kebutuhan
suatu pembangunan, asumsi penganggaran yang tidak berbasis
pada kinerja, desakan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan
ataupun bargaining, sampai dengan kepentingan politis.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
114
Secara keseluruhan bahwa gambaran pengelolaan keuangan ini ber-
output kerangka pendanaan yang bersifat pendekatan dan bermanfaat
sebagai titik masuk (entry point) desain perencanaan penganggaran
ataupun bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
115
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah
menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh dimasyarakat. Melalui
analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu
mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di
wilayah sebagai bahan rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan
RPJM Daerah.
Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan
semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut
atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang
ada.
A. Permasalahan Pembangunan
Dibalik kemajuan pembangunan yang telah dicapai
Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam 5 tahun ke depan kita
masih dihadapkan beberapa permasalahan dan tantangan
pembangunan antara lain:
1. Akses, kualitas dan kompetensi pendidikan yang masih
rendah.
Pendidikan merupakan salah satu gerbang masuk dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu
pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu,
serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan juga
merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
116
meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai
budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan
sosial.
Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang
dicanangkan pada 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan taraf
pendidikan. Namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat, dan juga rendahnya kualitas pelayanan
pendidikan masih merupakan isu aktual dalam pembangunan
bidang pendidikan. Kondisi tersebut belum memadai untuk
menghadapi persaingan global, dan belum mencukupi sebagai
landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, dan belum
mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik,
terutama disebabkan belum memadainya kualitas tenaga
pendidik; fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara
memadai; dan biaya operasional pendidikan belum disediakan
secara cukup. Isu strategis lainnya dalam pembangunan
bidang pendidikan adalah masih lebarnya kesenjangan
partisipasi pendidikan; belum meratanya fasilitas pendidikan
menengah; masih rendahnya kualitas pendidikan; dan belum
efektif dan efisiennya manajemen pendidikan.
2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih
kurang.
Perkembangan indikator kesehatan di Kabupaten
Mojokerto menunjukkan kecenderungan terus membaik, antara
lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH),
serta persalinan oleh tenaga kesehatan. Namun di sisi lain,
pembangunan kesehatan pada beberapa saat terakhir ini masih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
117
menghadapi masalah tingginya angka kesakitan, yaitu
merebaknya beberapa jenis penyakit misalnya wabah demam
berdarah, flu burung, diare/muntaber, HIV/AIDS, dan kasus gizi
buruk. Demikian juga dirasa masih banyaknya peralatan
kesehatan yang kurang memadai, ketinggalan zaman, serta
prasarana gedung dan sarana penunjang di rumah sakit dan
puskesmas yang juga kurang memadai.
Untuk itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan
produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya
manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan
mengembangkan diri. Pembangunan kesehatan merupakan
upaya memenuhi salah satu hak dasar sosial, yaitu hak
masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan
kesehatan yang murah dan berkualitas.
Isu-isu strategis lima tahun ke depan dalam pembangunan
di bidang kesehatan, antara lain gizi buruk, rendahnya
kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat akibat
terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber air minum yang
bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten, tingginya
penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta
penyebaran HIV/AIDS, dan psikotropika (narkotika),
terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta
sarana prasarana kesehatan masyarakat; Optimalisasi
pemberian dan pelayanan, serta pengawasan jaminan
kesehatan pada masyarakat, dan rendahnya pengawasan dan
pengendalian terhadap makanan dan obat-obatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
118
3. Masih tingginya angka penduduk miskin dan akses
terhadap pelayanan sosial dasar.
Jumlah penduduk miskin dirasa masih cukup tinggi. Tahun
2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto masih
mencapai angka 60.829 RTM atau 180.616 jiwa atau 16,88 %
dari jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto, meskipun
dibandingkan dengan kondisi Tahun 2009 bahwa angka
tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 1,82 %. Aspek
penting yang perlu dilihat dalam mencermati masalah
kemiskinan adalah unsur-unsur penyebab timbulnya kemiskinan
yang bisa menjdi pintu masuk sikap penanganan kemiskinan itu
sendiri.
a) Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan
Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan
memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi
masyarakat miskin, dengan latar belakang rendahnya
daya beli atau justru harga pasar yang kadang terlalu
tinggi. Stabilitas ketersediaan pangan secara merata,
harga tidak terjangkau, ketergantungan yang tinggi
terhadap makanan pokok beras, dan kurangnya
diversifikasi pangan, juga merupakan rangkaian dari
kondisi sulit ini.
Masalah kecukupan pangan bukan hanya terkait
produksi bahan pangan, tapi juga masalah peningkatan
pendapatan, sebab mayoritas petani yang juga miskin
harus membeli bahan makanan mereka dengan harga
yang tak terjangkau pula. Permasalahan kecukupan
pangan antara lain tercermin dari rendahnya asupan kalori
penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak
balita dan ibu.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
119
b) Terbatasnya Akses dan Rendahnya Kualitas Layanan
Pendidikan
Pendidikan menjadi faktor pengungkit bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya
pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan
telah memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat
Kabupaten Mojokerto, antara lain tampak dari
meningkatnya APM dan APK pendidikan, juga makin
meningkatnya angka melek huruf penduduk usia >15
tahun.
Meski demikian pembangunan pendidikan ternyata
belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara
merata kepada seluruh lapisan masyarakat, masih
terdapat kesenjangan cukup tinggi antar-kelompok
masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin,
dan antara pedesaan dan perkotaan.
Keterbatasan masyarakat miskin mengakses layanan
pendidikan dasar, terutama disebabkan tingginya beban
biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak
langsung. Meski SPP untuk pendidikan dasar telah secara
resmi dihapuskan oleh Pemerintah, tetapi pada
kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran
sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti
pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transpor, dan
uang saku, juga menjadi faktor penghambat bagi
masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya.
c) Terbatasnya Akses dan Rendahnya Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan
dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
120
kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat,
dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, merupakan
masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat
kesehatan masyarakat miskin. Meski dari tahun ke tahun
kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat, tetapi
disparitas status kesehatan antar-tingkat sosial ekonomi
relatif masih cukup tinggi.
Tingkat kesehatan masyarakat miskin umumnya
masih rendah. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat
miskin juga disebabkan perilaku hidup yang tidak sehat,
jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dari tempat
tinggal, dan biaya perawatan dan pengobatan yang
mahal. Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan
kesehatan dasar yang disebabkan terbatasnya tenaga
kesehatan, kurangnya peralatan, dan sarana kesehatan.
Masalah mendapatkan pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin adalah kendala biaya, jarak dan
transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh
golongan mampu. Masyarakat miskin juga tidak mampu
mendapatkan layanan kesehatan reproduksi.
d) Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
Masyarakat miskin umumnya menghadapi
permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya
peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan
terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya
perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan
perempuan, seperti buruh migran perempuan dan
pembantu rumah tangga.
Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal, dan
kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya
Rendahnya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
121
memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak, dan terbatas
peluangnya untuk mengembangkan usaha. Pilihan
lapangan pekerjaan yang terbatas sering menyebabkan
mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang berisiko
tinggi dengan imbalan kurang memadai, dan tidak ada
kepastian keberlanjutannya.
Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan
rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan
hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi
tawar masyarakat miskin, dan tingginya kerentanan
terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin
juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang
rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak
yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja
yang berkelanjutan.
e) Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan
Sanitasi
Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin
adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat
dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan
lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan
menghuni perumahan yang layak dan sehat. Demikian
juga dengan kondisi sanitasi yang sering sangat tidak
sehat.
f) Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih
Kesulitan mendapatkan air bersih di kalangan
penduduk miskin, terutama disebabkan terbatasnya akses
pelayanan air bersih baik secara individu maupun
komunal.
Posisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
122
g) Besarnya Beban Tanggungan Keluarga
Beban masyarakat miskin makin berat akibat
besarnya tanggungan keluarga, dan adanya tekanan
hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Secara umum
rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota
keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin.
Dengan beratnya beban rumah tangga, maka peluang
anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan
menjadi terhambat, dan sering mereka harus bekerja
untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga.
4. Masih tingginya tingkat pengangguran.
Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan secara
umum masih ditandai relatif rendahnya kualitas tenaga kerja,
baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya.
Akibatnya, tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah,
sehingga posisi tawar menjadi rendah; tingkat upah yang
rendah; sering terjadinya perselisihan hubungan industrial, dan
pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rendahnya jaminan
kesejahteraan purna-kerja.
Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan
persaingan industri di pasar global, di mana penggunaan
teknologi dan informasi sebagai unggulan di samping faktor
ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang
memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge,
skill dan attitude (KSA), serta keterampilan sosial (social skill).
Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya jaminan
kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan
dialogis, yang melahirkan suasana hubungan industrial yang
untuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
123
ramah, dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan
investasi.
Isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi
dan kependudukan, setidaknya meliputi masalah terbatasnya
kesempatan kerja, sehingga jumlah penganggur kaum
muda/terdidik terus meningkat; Rendahnya kualitas dan
produktivitas sumber daya manusia pencari kerja; Belum
optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan
kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial; Krisis
keuangan global yang berdampak pada meningkatnya
pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pemulangan tenaga
kerja Indonesia (TKI); serta masih rendahnya kesadaran
penduduk dalam upaya pemerataan penduduk (migrasi).
5. Kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang
kegiatan ekonomi.
Prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi antara
lain meliputi prasarana dan sarana perhubungan, listrik, air
bersih, telekomunikasi, perumahan dan permukian, perbankan
dan sebagainya. Namun demikian prasarana dasar yang paling
berpengaruh secara langsung adalah prasarana perhubungan.
Pada saat ini masih banyak permasalahan dalam
penyediaan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, utamanya
prasarana perhubungan. Terbatasnya jumlah dan buruknya
kondisi prasarana perhubungan dan transportasi
mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan
penumpang serta menurunnya keselamatan transportasi.
Kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran pembangunan
dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
124
beberapa wilayah dan perkotaan sehingga terjadi ketimpangan
pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan.
Prasarana yang telah dibangun memerlukan pendanaan
untuk pemeliharaan agar dapat mempertahankan tingkat
pelayanannya. Selama ini pendanaan pemerintah dalam
investasi sarana dan prasarana transportasi masih sangat
dominan, padahal kemampuan pemerintah sangat terbatas.
Tantangan pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan
(LLAJ) adalah: (a) terpenuhinya fasilitas keselamatan LLAJ di
daerah rawan kecelakaan; (b) meningkatnya kondisi prasarana
perhubungan dan transpoprtasi/LLAJ; (c) meningkatnya
keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat
luas di perkotaan dan perdesaan; (d) meningkatnya efektivitas
regulasi dan kelembagaan transportasi jalan termasuk
pelanggaran muatan lebih (overloading).
6. Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
Ada 2 (dua) aspek yang perlu dilihat pada pelayanan
kepada masyarakat atau pelayanan umum. Yang pertama
adalah terkait birokrasi sebagai pelaku, dan aspek pelayanan
prima sebagai sebuah mekanisme.
a) Birokrasi
Reformasi birokrasi masih terus bergulir. Hasilnya
masih belum memenuhi harapan masyarakat, tetapi
perubahan ke arah perbaikan sudah tampak. Reformasi
birokrasi membutuhkan waktu dan tahapan, karena
tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari
solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan
wewenang, banyaknya praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), dan masih lemahnya pengawasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
125
terhadap kinerja aparatur pemerintah, merupakan
cerminan dari kondisi kinerja birokrasi.
Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan
desentralisasi telah membawa dampak pada proses
pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak
tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan
akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta
meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung
jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.
Demikian pula, dari sisi internal birokrasi itu sendiri,
masih banyak berbagai permasalahan yang dihadapi,
antara lain pelanggaran disiplin, rendahnya kinerja SDM
aparatur, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja,
rendahnya kualitas pelayanan umum, rendahnya
kesejahteraan pegawai, dan banyaknya peraturan
perundang-undangan yang sudah tidak sesuai
perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.
Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi
teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan
tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang
bersih dan lebih baik. Hal tersebut terkait makin
meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor
lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi
dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari
mancanegara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya
dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat.
Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur
pemerintah yang memiliki kemampuan pengetahuan dan
keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi,
menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
126
tuntutan perubahan.
b) Belum Tuntasnya Pelayanan Prima
Saat ini tuntutan terhadap pemerintah agar mampu
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
merupakan sebuah keharusan bahkan tuntutan seperti itu
berlaku untuk semua negara di dunia. Berbagai studi
menunjukkan, kemampuan pemerintah meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya, antara lain sangat
ditentukan kemampuan pemerintah menyediakan
pelayanan publik yang prima.
Pelayanan prima merupakan rangkaian kegiatan
terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat,
lengkap, wajar dan terjangkau serta mengandung unsur
kejelasan hak dan kewajiban, sesuai kondisi kebutuhan,
agar dapat memberikan kenyamanan, dan kepastian
dalam kerja sama. Pelayanan publik yang berkualitas
merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan
penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menginginkan agar pelayanan publik
yang baik dapat dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan
kelurahan/desa.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa
Timur ditetapkan pada 6 Desember 2005, dan berlaku
efektif sembilan bulan setelah diundangkan (September
2006). Pada 4 April 2006 telah dikeluarkan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
127
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di
Provinsi Jawa Timur.
Meski demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan
dalam penyelenggaraan sektor pelayanan publik yang
belum sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.
Kelemahan itu dapat diketahui melalui pengaduan dan
keluhan masyarakat, secara langsung maupun melalui
media massa, antara lain menyangkut sistem dan
prosedur pelayanan yang dirasa berbelit-belit, tidak
transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan
tidak konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian
hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktik
percaloan dan pungutan tidak resmi.
Ada beberapa alasan penyebabnya, yakni pertama,
rutinitas tugas dan penekanan berlebihan pada
pertanggungjawaban formal sehingga prosedur menjadi
kaku dan lamban. Kedua, etos kerja yang cenderung
mempertahankan status-quo yang tidak mau menerima
adanya perubahan. Dan ketiga, prosedur yang berbelit
dan biaya pelayanan yang mencekik acapkali ditunggangi
kepentingan pribadi.
7. Kurang optimalnya situasi aman.
Meskipun urusan keamanan bukan merupakan urusan-
pemerintahan yang diserahkan untuk menjadi urusan
pemerintah daerah, namun demikian pemerintah daerah wajib
memperhatikan dan mengupayakan situasi dan kondisi aman
bagi masyarakat di daerah, minimal melalui kerjasama dengan
langsung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
128
lembaga dan aparat keamanan yang ada. Beberapa aspek
menonjol apabila mencermati masalah situasi keamanan yaitu :
a) Kriminalitas
Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi
terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai.
Peningkatan angka kejahatan perlu diwaspadai dan
diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan
kinerjanya untuk memberikan jaminan keamanan bagi
masyarakat. Demikian juga dengan tindak kekerasan,
meskipun ada kecenderungan menurun.
b) Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan
ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa.
Sebagian besar pecandu narkoba adalah generasi muda.
Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan
narkoba mencakup dimensi kesehatan, baik jasmani
maupun mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya
biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya
gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi
kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma
masyarakat secara keseluruhan.
c) Turunnya Kepatuhan terhadap Hukum
Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum
yang berakibat menurunnya rasa aman masyarakat,
secara mendasar disebabkan turunnya kepatuhan dan
disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan
disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat,
sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan
dan ketertiban masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
129
Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman
budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan
penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan
police hazard, yang apabila tidak dikelola secara baik
dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik
horisontal. Faktor ini hanya dapat diredam oleh sikap,
perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin
terhadap hukum.
B. Analisis Lingkungan
Analisis kondisi dalam lingkup internal maupun eksternal
sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan strategi
pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah sangat
diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam
implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan
konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan
misi pembangunan. Berikut adalah analisis kondisi dari Kabupaten
Mojokerto :
1. Analisis Lingkungan Internal
a) Kekuatan (Strenght)
o Kondisi Geografis
a) Letak wilayah yang strategis mendukung sektor
perdagangan.
b) Geografis wilayah yang subur memacu peningkatan
produksi sektor pertanian.
o Kondisi Perekonomian
a) Memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
130
b) Perekonomian yang dominan pada pertanian dan
perdagangan yang relatif tahan terhadap krisis
moneter.
c) Memiliki potensi atas wilayah perlintasan sebagai
jalur transportasi umum penghubung antara ibukota
propinsi dan kota lainnya menyebabkan tingginya
frekuensi perdagangan dan potensi peningkatan
investasi
o Sosial Budaya: Potensi Budaya lokal yang beraneka
ragam dan terbuka terhadap wawasan baru.
o Sarana prasarana: Tingginya partisipasi masyarakat
dalam mengembangkan, menjaga, dan mengawasi
pembangunan infrastruktur.
o Pemerintahan umum
a) Sensibilitas politik masyarakat cukup tinggi.
b) Kompetensi pendidikan aparatur yang memadai.
b) Kelemahan (Weaknesses)
o Kondisi Geografis
a) Belum optimalnya pemanfaatan daerah pertanian
b) Fungsi konservasi kerap terabaikan
c) Banyaknya penyimpangan penggunaan lahan
o Kondisi Perekonomian
a) Pertumbuhan ekonomi belum pesat berkembang.
b) Kemampuan daerah untuk bersaing wilayah pusat
kota belum optimal
c) Transisi dalam kondisi rehabilitasi dan konservasi atas
dampak semburan lumpur belum optimal diatasi.
d) Pengelolaan sumber daya alam belum terukur dan
dimanfaatkan secara optimal
e) Pengelolaan aset wisata yang masih tersendat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
131
o Sosial Budaya
a) Belum meluasnya lapangan kerja bagi seluruh
masyarakat.
b) keseimbangan gender untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan belum optimal
c) Kesejahteraan penduduk masih belum merata.
o Sarana prasarana
a) Pemerataan pembangunan masih menjadi kendala
yang harus segera diatasi.
b) Sarana dan prasarana publik masih sulit untuk
dijangkau secara merata.
o Pemerintahan umum:
a) Pelayanan pemerintah terhadap pelayanan
masyarakat masih tersekat atau belum terintegrasi
atas dinas yang saling terkait. Selain itu
pemanfaatan media elektronik jaringan dalam
penerapan tata kelola yang baik belum optimal.
b) Dinamika politik yang berkembang di masyarakat
cenderung labil
2. Analisis Lingkungan External
a) Peluang (Opportunities)
o Kondisi Geografis: Merupakan jalur aktif arus
transportasi antar kota dan propinsi yang berpeluang
dalam menciptakan perluasan pasar dalam
perdagangan.
o Kondisi Perekonomian
a) Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dalam
kesesuaian program pembangunan khususnya
pariwisata
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
132
b) Meningkatnya iklim perdagangan bebas yang
memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
o Sosial Budaya
a) Peningkatan mutu pendidikan yang menjadi isu
bersama baik pemerintah pusat maupun daerah
b) Kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan
mutu kesehatan masyarakat.
c) Sensibilitas masyarakat terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
berkembang.
d) Kebijakan pemberdayaan dan pengentasan
masyarakat miskin telah menjadi fokus bersama
pemerintah pusat dan daerah.
o Sarana prasarana: Meningkatnya kebijakan terkait
peningkatan sarana dan prasarana sebagai bentuk
upaya perluasan pertumbuhan ekonomi.
o Pemerintahan umum
a) Diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
b) Ancaman (Threat)
o Kondisi Geografis: Pelayanan belum dapat diserap
secara menyeluruh, terutama oleh masyarakat yang
berdiam di daerah pedesaan.
o Kondisi Perekonomian: Perkembangan diberlakukannya
ACFT (Asean China Free Trade) Agreement tidak hanya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
133
berpotensi menghadirkan peluang melainkan juga
ancaman ketika produk lokal tak cukup mampu
bersaing.
o Sosial Budaya: Modernitas gaya hidup luar negeri yang
tidak cocok dengan karakter budaya dalam negeri
begitu mudah tersaji di televisi .
o Sarana prasarana: Potensi bencana alam di negeri ini
yang cukup besar .
o Pemerintahan umum: Ketidakmampuan pemerintah
membaca isu yang hangat jika tidak diantisipasi
memungkinkan munculnya resistensi di kalangan
masyarakat.
C. Isu StrategisBerangkat dari pemahaman yang didasari oleh tinjauan
kondisi melalui analisis SWOT, maka pemerintah Kabupaten
Mojokerto merumuskan 11 isu strategi yang penting untuk
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan kualitas kehidupan politik
4. Peningkatan kualitas penegakan hukum.
5. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
6. Peningkatan pembangunan ekonomi
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur.
8. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat
beragama.
9. Pengentasan kemiskinan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
134
10. Penanganan pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim
ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
11. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis
kinerja.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
135
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. VisiVisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan
citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan
proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh
komponen stakeholders.
Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun
kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten
Mojokerto untuk periode Tahun 2011 – 2015 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri,
Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat “
Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri
maksudnya adalah :
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak
setiap individual / masyarakat untuk menentukan nasibnya
sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.
Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena
mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan
senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun
nilai-nilai yang mendasari / mempengaruhinya.
Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada
ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
136
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan
pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan
aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang
makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah
menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan
pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi
memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan
sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta
mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan
gejolak ekonomi.
2. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Demokratis
maksudnya adalah :
Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 semua anggota
masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan
dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan wujud sebagai berikut :
Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya,
bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang
bertanggungjawab serta HAM.
Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
yang partisipatif.
Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis.
Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa
keadilan.
Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
137
3. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Adil
maksudnya adalah :
Dalam proses pembangunan jangka menengah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011-2015, masyarakat Kabupaten Mojokerto
mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama
dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat
kemampuannya dan perlakuan perundang-undangan yang
berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial dan
budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai
berikut :
Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang
dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat
dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.
4. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Makmur
maksudnya adalah :
Dalam proses pembangunan jangka menengah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011-2015, semua anggota masyarakat
Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan
ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar
masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan, kesehatan,
pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman
dan tentram secara lahir dan batin.
5. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Bermartabat
maksudnya adalah :
Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai
landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina
ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai
kemajemukan agama, sosial dan budaya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
138
B. MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dari Visi tersebut butir A,
maka dijabarkan menjadi Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto
periode 2011-2015 sebagai berikut :
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses
dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis,
bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,
berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi
Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak
mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses
dan kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat
C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin ditempuh dan dicapai,
sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari
suatu program, ataupun keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan. Tujuan dan Sasaran dapat disusun sebagai berikut:
1. Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan
akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
a) Tujuan :
Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan
berkualitas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
139
b) Sasaran :
- Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan,
tenaga pendidik.
- Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit
dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan
paramedis yang kompeten.
2. Misi II : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
a) Tujuan :
Penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak
diskriminatif serta peningkatan keamanan dan ketertiban.
b) Sasaran :
- Terbinanya kesadaran hukum.
- Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali.
3. Misi III : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif,
demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani
masyarakat.
a) Tujuan :
Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan
publik.
b) Sasaran :
- Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan
prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat.
4. Misi IV : Mewujudkan ekonomi Daerah yang mandiri, berdaya
saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan.
a) Tujuan :
Pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
140
b) Sasaran :
- Terciptanya infrastruktur perekonomian dan lingkungan
sosial yang mantab.
- Berkembangnya usaha agroindustri, pariwisata,
perdagangan dan terciptanya lapangan kerja.
5. Misi V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka
Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat,
berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan
Pancasila.
a) Tujuan :
Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya
harmoni sosial.
b) Sasaran :
- Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak) dan
ilmu pengetahuan teknologi (iptek) pada sekolah.
- Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi
kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan tokoh
masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai keagamaan.
- Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa yang
berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
6. Misi VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian
akses dan kesempatan dalam pembangunan.
a) Tujuan :
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
b) Sasaran :
- Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
141
- Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja.
7. Misi VII : Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
a) Tujuan :
Peningkatan Pendapatan dan kemampuan belanja non-
pegawai pada APBD.
b) Sasaran :
- Peningkatan Pendapatan Daerah.
- Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.
- Konsistensi perencanaan pembangunan.
Selanjutnya untuk lebih mudah memperoleh gambaran keterkaitan
antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut maka dapat dilihat matrik
keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten
Mojokerto sebagai berikut:
Tabel 5.1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Mojokerto
(1) (2) (3)
Misi 1:
Mewujudkan SDM yang
berkualitas melalui
peningkatan akses dan
kualitas pendidikan dan
pelayanan kesehatan;
Pelayanan pendidikan
dan kesehatan yang
murah dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas prasarana
dan sarana pendidikan, tenaga
pendidik.
- Meningkatnya kualitas prasarana
dan sarana rumah sakit dan
puskesmas serta peningkatan
tenaga medis dan paramedis
yang kompeten.
Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,dan Bermartabat
Misi Tujuan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
142
Misi 2:
Mewujudkan ketertiban,
supremasi hukum, dan
HAM;
Penegakan hukum secara
adil, konsekuen dan tidak
diskriminatif serta
peningkatan keamanan
dan ketertiban.
- Pembinaan kesadaran hukum.
- Operasional tramtib dan
pencegahan tindak kriminal.
Misi 3:
Mewujudkan pemerintah
daerah yang efektif,
demokratis, bersih,
profesional dan adil dalam
melayani masyarakat;
Pelaksanaan reformasi
birokrasi dan peningkatan
pelayanan publik
- Meningkatnya profesionalisme
aparatur, pelayanan prima,
keterbukaan dan peran serta
masyarakat
Misi 4:
Mewujudkan ekonomi
daerah yang mandiri,
berdaya saing, berkeadilan
dan berbasis pada ekonomi
kerakyatan;
Pemerataan pertumbuhan
ekonomi melalui
pengembangan
Agroindustri,
meningkatkan
pemberdayaan ekonomi
kerakyatan, memperluas
lapangan pekerjaan, dan
meningkatkan industri
pariwisata.
- Meningkatnya infrastruktur
perekonomian dan lingkungan
sosial.
- Pengembangan usaha agribis dan
perdagangan.
Misi 5:
Mewujudkan ketahanan
sosial budaya dalam
kerangka Ingtegrasi
Nasional, pada tatanan
masyarakat yang
bermartabat, berahlak
mulia, beretika, dan
berbudaya luhur
berlandaskan Pancasila;
Peningkatan kualitas
kesalehan sosial demi
terjaganya harmoni sosial
- Muatan pendidikan keimanan dan
ketakwaan (imtak) dan ilmu
pengetahuan teknologi (iptek)
pada sekolah.
- Terjalin hubungan harmonis
dengan organisasi
kemasyarakatan keagamaan,
tokoh agama dan tokoh
masyarakat, sekaligus sosialisasi
nilai-nilai keagamaan.
- Terpeliharanya nilai-nilai luhur
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
143
budaya bangsa yang
berlandaskan Pancasila dan UUD
45.
Misi 6:
Mewujudkan partisipasi
masyarakat melalui
pemberian akses dan
kesempatan dalam
pembangunan;
Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
- Pelibatan masyarakat dalam
proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
- Penyediaan informasi dan
penciptaan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas Sumber
Daya Tenaga Kerja.
Misi 7:
Mewujudkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah yang lebih
mengutamakan
kesejahteraan masyarakat
Peningkatan kemampuan
APBD dan belanja non-
pegawai
- Peningkatan Pendapatan Daerah.
- Perencanaan pembangunan yang
berbasis kinerja.
- Konsistensi perencanaan
pembangunan.
Dari matriks tersebut dapat diketahui pula relevansi keterkaitan
antara isu-isu strategis di Daerah dengan visi dan misi kepala daerah
bahwa visi misi tersebut ternyata justru menjawab kondisi penting,
mendasar dan mendesak di Daerah yang perlu segera ditangani secara
terprogram/terencana.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
144
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. StrategiStrategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Dari visi, misi, tujuan dan sasaran
Pembangunan Daerah yang dirumuskan pada bab sebelumnya maka
strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode
2011-2015 yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan.
2. Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum.
3. Penerapan Konsep Good Governance (Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik)
4. Peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
5. Pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti.
6. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan
7. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis
kinerja.
B. Arah Kebijakan PembangunanBerdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan
Daerah maka arah kebijakan pembangunan disusun sebagai berikut :
1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan
Pendidikan. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal
sebagai berikut:
a) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip
keadilan, efisien, transparan dan akuntabel, untuk upaya
pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang murah
dan berkualitas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
145
b) Menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 Tahun.
Khusus pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12
tahun, merupakan upaya perluasan dan pemerataan
pendidikan menengah, khususnya kejuruan, untuk
penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang
berkualitas.
c) Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka
pembinaan akhlak mulia di kalangan peserta didik pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui
pengembangan kurikulum muatan lokal.
d) Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, terutama
penduduk miskin, melalui peningkatan pendidikan non
formal.
e) Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan dalam
penyelenggaraan pendidikan, terutama peningkatan mutu
layanan pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Juga
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan.
f) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di
bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu
pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi,
penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen
satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan.
g) Mengembangkan budaya baca guna menciptakan
masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri.
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal
sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
146
a) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan
memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk
meningkatkan produktivitas masyarakat.
b) Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat
kesehatan masyarakat.
c) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan
sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan.
d) Mewujudkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
terhadap kesehatan.
e) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat termasuk
penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
f) Pengendalian persebaran penyakit tropis, HIV/AIDS dan
psikotropika serta penanganan dan rehabilitasinya.
3. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan
HAM.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen,
dan tidak diskrimatif.
b) Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan.
c) Meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia.
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah
kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di
lingkungan masing-masing.
b) Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan serta peredaran narkoba.
c) Mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman
masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
147
5. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan
Prima.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan
orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani
masyarakat.
b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif,
inovatif, dan bertanggungjawab serta profesional untuk
menciptakan tata kelola yang baik (good governance) yang
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan
prosedur pada semua tingkat lini dan pemerintahan.
d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan
prima.
e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan
program dan kebijakan layanan publik.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur
yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan,
serta infrastruktur ekonomi strategis.
b) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di
daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur
yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang
menghubungkan dan/ atau melayani antar daerah.
7. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga
pendukungnya.
b) Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah
produk pertanian.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
148
c) Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis
untuk memberdayakan perekonomian rakyat.
d) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.
8. Peningkatan Industri Pariwisata.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Menyederhanakan prosedur perijinan investasi.
b) Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian
usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar
pusat dan daerah serta antar sektor.
c) Menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan
investor untuk mempercepat pembangunan pariwisata.
d) Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang.
e) Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-
produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang
pariwisata daerah.
9. Peningkatan perdagangan
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Menciptakan perlindungan konsumen dan pengawasan
perdagangan.
b) Peningkatan promosi hasil produk unggulan pengusaha kecil
dan menengah.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman
agama serta kehidupan beragama
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan
pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.
b) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan pada semua jalur dan jenis jenjang pendidikan.
c) Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta
pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan
memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
149
d) Peningkatan pembinaan keluarga harmonis.
e) Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial
keagamaan.
11. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat
beragama
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial didalam
kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan
kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan
masyarakat.
b) Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di
dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan
dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi
secara dini terjadinya konflik.
c) Menyelesaikan konflik sosial yang berlatar belakang agama.
12. Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah).
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Pengembangan UKM agar memberikan kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,
dan peningkatan daya saing.
b) Menciptakan dan mengembangkan usaha skala mikro untuk
meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat
berpendapatan rendah.
c) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan
prosedur perijinan.
d) Memperluas akses kepada sumber permodalan.
e) Memperluas basis kesempatan berusaha serta
menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan termasuk
mendorong peningkatan ekspor.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
150
f) Meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada
pasar lokal dan nasional.
g) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan
jati diri koperasi.
h) Menciptakan kerjasama dan promosi antar daerah untuk
memperluas pasar bagi produk-produk unggulan UMKM.
13. Perluasan Lapangan Kerja.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja disektor
informal maupun formal.
b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
c) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan
mengefektifkan lembaga-lembaga tenaga kerja yang ada.
14. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya dan
efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di
wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati,
melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak
atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air
bersih, tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, rasa
aman serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan publik.
15. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat.
Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memberdayakan
kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk anak-
anak terlantar , fakir miskin, manula, penyandang cacat,
masyarakat miskin, dan masyarakat wilayah terpencil,
tertinggal dan wilayah rawan bencana.
16. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan
di Semua Bidang.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
151
a) Menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh
kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan
pembangunan.
b) Meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan gender
(Gender Related Development Index, GDI), dan angka
indeks pemberdayaan gender (Gender Empowerment
Measurement, GEM).
c) Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak serta
perempuan.
d) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan
reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian
pertambahan penduduk.
17. Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Perencanaan yang didasarkan keterpaduan mekanisme
bottom up dan top down.
b) Perencanaan pembangunan yang mempunyai indikator
kinerja dan capaian target yang terukur.
18. Penataan Ruang, pengelolaan Sumber Daya Alam dan
pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
a) Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas
dan fungsi lingkungan hidup.
b) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya atau pencemaran
lingkungan melalui medium, air, udara, maupun tanah.
c) Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan.
d) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan
akibat kegiatan-kegiatan ilegal , serta mencegah meluasnya
area lahan kritis.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
152
e) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang
rusak.
f) Mengembangkan manajemen dan penanggulangan bencana
alam terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor.
g) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu
lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol
sosial terhadap kualitas lingkungan hidup.
h) Mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan
penatagunaan tanah.
i) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
keseimbangan antar fungsi.
j) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang.
Dari strategi dan arah kebijakan ini maka dapat dilihat
rangkaian konsistensi sejak visi, misi, tujuan, sasaran dan arah
kebijakan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 6.1Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Mojokerto
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat
MISI I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanankesehatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Pelayanan pendidikan dankesehatan yang murah danberkualitas
1. Meningkatnya kualitasprasarana dan saranapendidikan dan tenagapendidik.
2. Meningkatnya kualitasprasarana dan sarana rumahsakit dan puskesmas sertapeningkatan tenaga medisdan paramedis yangkompeten.
Peningkatan akses dankualitas pelayananpendidikan dan kesehatan
1. Peningkatan Aksesibilitas danKualitas Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Aksesibilitas danKualitas Pelayanan Kesehatan
MISI II : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Penegakan hukum secaraadil, konsekuen dan tidakdiskriminatif sertapeningkatan keamanan danketertiban.
1. Terbinanya kesadaranhukum.
2. Terciptanya situasi aman,tertib dan terkendali.
Peningkatan kualitaskehidupan politik danpenegakan hukum
1. Penghormatan, Pengakuan danPenegakan Hukum dan HAM
2. Peningkatan Keamanan danKetertiban
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
153
MISI III : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayanimasyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Pelaksanaan reformasibirokrasi dan peningkatanpelayanan publik
1. Meningkatnya profesionalismeaparatur, pelayanan prima,keterbukaan dan peran sertamasyarakat
Penerapan Konsep GoodGovernance (Tata KelolaPemerintahan yang Baik)
Peningkatan Kualitas SDM Aparaturdan Pelayanan Prima
MISI IV : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomikerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Pemerataan pertumbuhanekonomi sesuai potensidaerah
1. Terciptanya infrastrukturperekonomian dan lingkungansosial yang mantab.
2. Berkembangnya usahaagroindustri, pariwisata,perdagangan dan terciptanyalapangan kerja.
Peningkatan pembangunanekonomi dan infrastruktur
1. Pembangunan danPemeliharaan Infrastruktur
2. Revitalisasi Pertanian danPengembangan Agroindustri
3. Peningkatan Industri Pariwisata4. Peningkatan perdagangan
MISI V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yangbermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Peningkatan kualitaskesalehan sosial demiterjaganya harmoni sosial
1. Muatan pendidikan keimanandan ketakwaan (imtak) danilmu pengetahuan teknologi(iptek) pada sekolah.
2. Terjalin hubungan harmonisdengan organisasikemasyarakatan keagamaan,tokoh agama dan tokohmasyarakat, sekaligussosialisasi nilai-nilaikeagamaan.
3. Terpeliharanya nilai-nilai luhurbudaya bangsa yangberlandaskan Pancasila danUUD 45.
Pengamalan nilai-nilaiagama dan budi pekerti
1. meningkatkan kualitaspelayanan dan pemahamanagama serta kehidupanberagama
2. meningkatkan kerukunan intradan antar umat beragama
MISI VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Partisipasi masyarakatdalam pembangunan
1. Pelibatan masyarakat dalamproses perencanaan danpelaksanaan pembangunan.
2. Penyediaan informasi danpenciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan kualitas SumberDaya Tenaga Kerja.
Pemberdayaan masyarakatdalam prosespembangunan
1. Pemberdayaan ekonomiKerakyatan (Koperasi, UsahaMikro, Kecil, dan Menengah)
2. Perluasan Lapangan Kerja3. Peningkatan Efektivitas
Penanggulangan Kemiskinan4. Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Rakyat5. Peningkatan Kualitas Kehidupan
dan Peran Perempuan di SemuaBidang
MISI VII: Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraanmasyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Peningkatan Pendapatandan kemampuan belanjanon-pegawai pada APBD.
1. Peningkatan PendapatanDaerah.
2. Perencanaan pembangunanyang berbasis kinerja.
3. Konsistensi perencanaanpembangunan.
Perencanaan pembangunandan penganggaran yangberbasis kinerja
1. Perencanaan pembangunanyang berbasis kinerja
2. Penataan Ruang, pengelolaanSumber Daya Alam danpelestarian fungsi LingkunganHidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
154
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH
A. Kebijakan Umum PembangunanKebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Arah Kebijakan
Pembangunan maka disusun Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten
Mojokerto. Dalam penyajian ini, pada masing-masing Kebijakan Umum
Pembangunan Daerah disampaikan Urusan-urusan Pemerintahan Daerah
yang mendukung, serta program-program terpilih yang diperlukan untuk
mewujudkan Kebijakan tersebut.
Dari Arah Kebijakan Pembangunan, maka Kebijakan Umum yang
diambil adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan.
2. Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan
Penegakan Hukum.
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik.
4. Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang
mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis
potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil.
5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan Lapangan
Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.
6. Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan Kerukunan Antar
Umat Beragama.
7. Kebijakan Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang
berbasis kinerja.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
155
Selanjutnya dari masing-masing Kebijakan Umum tersebut, maka
program terpilih (dari urusan-urusan yang mendukung) yang diperhatikan
dalam Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan
dan Kesehatan
Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah
(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a) Urusan Pendidikan
(1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program dititikberatkan untuk meningkatkan angka
lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang
SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka
putus sekolah dan mengulang kelas dikalangan peserta
didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia
13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya pendidikan
pada jenjang menengah pertama. Disisi lain Pemerintah
Daerah akan melakukan penyesuaian jumlah sekolah dan
jumlah penduduk usia sekolah yang dilayani sehingga
tercipta kelembagaan yang efisien melalui proses merger.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
(a). Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar
yang berkualitas, termasuk pembangunan unit
sekolah baru (USB) pada tingkat SMP/MTs, ruang
kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan
peralatan peraga pendidikan disertai penyediaan
tenaga pendidik secara lebih merata dan bermutu.
(b). Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi prasarana dan
sarana pendidikan dasar yang rusak.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
156
(c). Penyediaan buku pokok mata pelajaran (termasuk
muatan lokal) yang tepat dari aspek kualitas,
kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah,
dengan harga yang murah.
(2) Program Pendidikan Menengah
Program diarahkan untuk menuntaskan perluasan
program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
dan mengembangkan menjadi 12 tahun. Program ini
dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat,
terutama penduduk miskin. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan
menengah yang berkualitas, ruang kelas baru (RKB),
laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan
peralatan peraga pendidikan.
(b). Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga
pendidik melalui peningkatan kualifikasi, dan
sertifikasi guru.
(c). Penyediaan bantuan operasional sekolah secara
memadai, termasuk meningkatkan sosialisasi,
pembinaan dan pengendalian program Biaya
Operasional Sekolah (BOS).
(d). Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam
penyelenggaraan, pembiayaan, maupun pengelolaan
pembangunan pendidikan dasar, serta peningkatan
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
pendidikan dasar bagi anak.
(e). Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa dan
masyarakat sebagai stakeholders sekolah dalam
mewujudkan manajemen berbasis sekolah melalui
penciptaan iklim kondusif bagi terciptanya sekolah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
157
yang mandiri dan akuntabel, dengan
mengoptimalkan peran komite sekolah.
(3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program diarahkan untuk meningkatkan kecukupan
jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme
pendidik, pada satuan pendidikan formal dan non-formal,
negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan
suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,
kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran,
serta mempunyai komitmen secara profesional dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan rasio pelayanan tenaga pendidik.
(b). Peningkatan kualitas layanan tenaga pendidik
melalui pendidikan dan latihan agar memiliki
kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang
kewenangan mengajar.
(4) Program Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar SMK
Program ditujukan untuk memberikan pelayanan
pendidikan terhadap murid yang dipersiapkan dalam
rangka menciptakan lapangan pekerjaan (siap pakai).
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kejuruan dari
aspek tenaga pendidik dan prasarana dan sarana praktek.
(5) Program Pendidikan Non Formal
Program diarahkan untuk memberikan pelayanan
pendidikan, sebagai pengganti, penambah dan/atau
pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan
potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
158
pengetahuan dan ketrampilan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan,
beserta tenaga pendidik, dan lainnya, yang bermutu
secara memadai, serta menumbuhkan partisipasi
masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan
non-formal.
(b). Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal
yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar,
pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis
taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
(c). Pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan
oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan
belajar secara mandiri dan kelompok.
(d). Penyediaan informasi pendidikan yang memadai
yang memungkinkan masyarakat memilih pendidikan
non-formal sesuai minat, potensi, dan kebutuhan.
b) Urusan Kesehatan
(1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan,
pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan
kesehatan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:
(a). Peningkatan ketersediaan serta pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan, termasuk penyediaan
obat-obat generik/esensial.
(b). Peningkatan mutu obat dan perbekalan kesehatan.
(c). Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit.
(2) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
159
Program dilaksanakan untuk memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan adalah menyediakan tempat untuk
pelayanan berobat yang nyaman.
(3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru
/ Rumah Sakit Mata.
Program dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan,
pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan
kesehatan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:
Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan
prasarana dan sarana kesehatan.
(4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta
fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama
penduduk miskin, melalui pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara
lain :
(a). Peningkatan Pelayanan Pondok Kesehatan Desa
(Ponkesdes).
(b). Pengembangan dan penuntasan pelayanan
kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas
dengan menyederhanakan mekanisme administrasi.
(c). Meningkatkan upaya penanggulangan masalah
kesehatan masyarakat, seperti malaria, TBC,
rendahnya status gizi, busung lapar, demam
berdarah, flu burung, dan akses pelayanan
kesehatan reproduksi, serta HIV/AIDS dan
psikotropika (narkotika).
(d). Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi secara
lintas sektoral.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
160
(5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan
kesehatan terhadap ibu dan anak. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan adalah memberikan pelayanan kesehatan
bagi ibu yang ingin melahirkan di puskesmas rawat inap
dengan sarana dan prasarana yang memadai.
(6) Program Sumber Daya kesehatan
Program diarahkan untuk meningkatkan jumlah, kualitas,
dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan
aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga
kesehatan yang berkualitas, terutama untuk
pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya,
serta rumah sakit.
(b). Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan.
(7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan kesadaran
gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi
masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak balita.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia
gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya, terutama dikalangan penduduk miskin.
(b). Mengadakan pembinaan dan penyuluhan tentang
pentingnya gizi pada ibu hamil, bayi dan anak balita,
serta peningkatan surveilens gizi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
161
c) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(1) Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak
Program ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap
ibu dan anak. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara
lain :
Memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu yang ingin
melahirkan di puskesmas rawat inap dengan sarana dan
prasarana yang memadai.
(2) Program keluarga Berencana
Program ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan pelayanan keluarga berencana (KB), dan
kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk di
dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu,
bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil
berkualitas, termasuk sebagai upaya pengendalian
pertambahan penduduk. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB,
komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta
masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi.
(b). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan
kesehatan reproduksi, terutama bagi masyarakat
miskin.
(c). Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan
memprioritaskan keluarga miskin, serta kelompok
rentan lainnya.
d) Urusan kebudayaan
(1) Program Pengembangan Nilai Budaya
Program ini dititikberatkan untuk memperkuat identitas
daerah sebagai bagian jati diri bangsa dan memantapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
162
budaya daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara
lain :
(a). Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
(b). Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama
di bidang budaya.
(2) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
Program ditujukan untuk menciptakan keserasian
hubungan antar-unit sosial dan antar-budaya. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya.
(b). Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala.
(c). Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
e) Urusan Pemuda dan Olah raga
(1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pembibitan
dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik,
berjenjang dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses
dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pembibitan dan pembinaan olahragawan, dan
olahraga prestasi di daerah.
(b). Pengembangan olahraga prestasi, dan pembinaan
olahraga yang berkembang di masyarakat.
(c). Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia
usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.
(2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta
pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
163
budaya dan agama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
antara lain :
(a). Pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
dan organisasi kepemudaan.
(b). Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan.
f) Urusan Pemberdayaan Perempuan
(1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program ini dititikberatkan untuk memperkuat
kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
(PUG) di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi,
informasi, dan edukasi tentang kesetaraan gender.
(b). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan di daerah.
2. Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan
Penegakan Hukum
Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah
(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
a) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
(1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.
Program ini dititikberatkan untuk menciptakan kehidupan
masyarakat yang aman dan damai agar dapat beraktivitas
sebagaimana seharusnya, serta membangun kesadaran
masyarakat untuk tertib hukum dan tertib sosial. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
164
(a). Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat, dengan meningkatkan kepekaan dan
daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan
yang terjadi di masyarakat.
(b). Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya
penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa
aman masyarakat.
(c). Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat
mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat.
(d). Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja
dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga
ketentraman dan ketertiban umum.
(2) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal.
Program ini dititikberatkan untuk rasa aman, tentram,
tertib dan damai di masyarakat. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya penanggulangan
kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.
(3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman,
penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai
luhur budaya bangsa, dan wawasan kebangsaan bagi
setiap individu, keluarga dan masyarakat. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :
(a). Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial
masyarakat.
(b). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa.
(c). Memfasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
165
(4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat.
Program ini diarahkan untuk menegakkan aturan yang
telah dibuat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara
lain :
(a). Koordinasi penertiban terhadap pelanggaran-
pelanggaran peraturan perundang-undangan.
(b). Fasilitasi penyuluhan dan sosialisasi terhadap
peraturan perundang-undangan.
(5) Program Mendukung Proses Penegakan Hukum dan
Perlindungan HAM.
Program ini dititikberatkan untuk melakukan tindakan
preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah
hukum, norma sosial dan pelanggaran HAM di dalam
proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dan HAM
dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta
konsisten. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan
terhadap setiap warga negara di depan hukum,
melalui keteladanan kepala pemerintahan dan
jajarannya untuk mematuhi dan mentaati hukum
dan HAM secara konsisten dan konsekuen.
(b). Fasilitasi peningkatan berbagai kegiatan operasional
penegakan hukum dan HAM dalam rangka
menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika
masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya.
(c). Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama
yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan
HAM.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
166
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan
Pelayanan Publik
Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah
(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a) Urusan Pemerintahan Umum
(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan.
Program ini diterapkan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah
dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat,
penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan
pemerintahan daerah yang baik. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Optimalisasi pembiayaan daerah.
(b). Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
(c). Peningkatan kualitas pelayanan, penataan dan
pengembangan sistem pengelolaan keuangan
daerah.
(2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan
Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
Program ini diarahkan untuk menyempurnakan dan
mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta
sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur
pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan
pengawasan dan audit internal, eksternal, dan
pengawasan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
167
(b). Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan
secara profesional.
(c). Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif.
(3) Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan.
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan SDM
Aparatur Pengawasan melalui pelatihan-pelatihan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Mengikutsertakan tenaga pemeriksaan dalam pelatihan-
pelatihan dan pendidikan pengawasan.
(4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat.
Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan
terhadap masyarakat yang mempunyai permasalahan dan
memerlukan penyelesaian. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan adalah :
Menerima dan menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan
masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan laporan hasil
pemeriksaan.
(5) Program peningkatan Pelayanan Prima.
Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan
terhadap masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
adalah :
Memberikan petunjuk atau aturan terhadap masyarakat
yang akan menggunakan jasa layanan serta
memperpendek waktu layanan yang merujuk pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(6) Program Pembinaan Mental Spiritual.
Program ini diarahkan untuk memantapkan dasar-dasar
kerukunan intra dan antar-umat beragama, dilandasi nilai-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
168
nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial
menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan keharmonisan hubungan antar-umat
beragama, majelis agama dengan pemerintah
melalui forum dialog.
(b). Peningkatan efektivitas lembaga forum komunikasi
kerukunan antar-umat beragama untuk membangun
dan menciptakan harmoni sosial masyarakat, baik
pada tingkat desa dan kecamatan.
(7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Program ini ditujukan untuk perbaikan Peraturan Daerah
baik perubahan maupun yang baru. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan adalah:
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
b) Urusan Kepegawaian
(1) Program Pendidikan Kedinasan
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan SDM
Aparatur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis serta
penjenjangan struktural bagi PNS dalam rangka
peningkatan SDM Aparatur.
(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sistem
pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur
sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas
kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
169
(a). Penataan kembali sumber daya manusia aparatur
sesuai kebutuhan akan jumlah dan kompetensi,
serta perbaikan distribusi pegawai negeri sipil (PNS).
(b). Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.
(c). Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui
perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan
teknis, fungsional, struktural, dan pendidikan
pelatihan kepemimpinan.
(3) Program Peningkatan Disiplin Pegawai dan Kualitas Personil
Program ini diwujudkan untuk meningkatkan disiplin
pegawai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
(a). Pengawasan melekat
(b). Menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin
pegawai.
c) Urusan Kependudukan dan catatan sipil.
(1) Program penataan Administrasi Kependudukan.
Program ini dititikberatkan untuk administrasi
kependudukan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara
lain :
(a). Penataan administrasi sistem Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
(b). Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu.
(c). Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan
evaluasi kebijakan umum, serta identitas
administrasi kependudukan dan catatan sipil.
d) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Desa
Program ini dititikberatkan untuk membangun kawasan
pedesaan melalui partisipasi masyarakat dan keberdayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
170
masyarakat di pedesaan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
desa dalam pemanfaatan sumber daya setempat.
(b). Pengembangan kelembagaan ekonomi, termasuk
pasar desa dan lembaga keuangan mikro, dan
peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia
jasa pengembangan usaha untuk memperkuat
pengembangan ekonomi lokal.
(c). Pembangunan dan perluasan sistem transportasi,
listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di
pedesaan yang mendukung pengembangan ekonomi
masyarakat pedesaan.
(2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintah desa. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Penguatan dan pengembangan sistem kelembagaan
masyarakat.
(b). Peningkatan dan pengembangan pelatihan
penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan
pemerintahan desa.
(3) Program Peningkatan Peran Perempuan
Program ini ditujukan untuk mewujudkan keserasian
kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka
peningkatan peran perempuan dan anak. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pembinaan, pendidikan dan pelatihan peningkatan
peran serta perempuan (kesetaraan gender).
(b). Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam
mengelola usaha.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
171
e) Urusan Kearsipan
(1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan arus informasi kearsipan kepada dan dari
masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara
lain:
(a). Pengembangan sistem administrasi dan kearsipan
yang efektif dan efisien.
(b). Pengembangan dan pembangunan sarana dan
prasarana kearsipan.
(2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program ini diarahkan untuk penataan arsip. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pengelolaan arsip daerah yang optimal.
(b). Pemeliharaan dokumen arsip daerah.
4. Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan
yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian
berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil.
Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah
(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
a) Urusan Penataan Ruang.
(1) Program perencanaan Tata Ruang.
Program ini dititikberatkan untuk mempersiapkan
dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi
RTRW, RDTRK dan RTRK.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
(b). Evaluasi rencana tata ruang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
172
(2) Program pemanfaatan Ruang.
Program ini dititikberatkan untuk mewujudkan
pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten dan
pemanfaatan kawasan andalan.
(3) Program pengendalian
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan
keterpaduan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam
proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi
program pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi,
sinkron dan sinergis antara sektoral/bidang urusan
pemerintahan dengan aspek spasial, dan antar-tingkatan
pemerintahan dengan mengoptimalkan seluruh sumber
daya pembangunan, baik sumber daya pemerintah,
masyarakat, maupun dunia usaha. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Penyusunan rencana program pembangunan daerah.
(b). Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
perencanaan pembangunan.
b) Urusan Pekerjaan Umum
(1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh.
Program ini dititikberatkan untuk pembangunan
infrastruktur perkotaan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Pemasangan dan Pemeliharaan LPJU.
(b). Pemeliharaan keindahan dan kebersihan kota.
(c). Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan
utilitas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
173
(2) Program Pengembangan Jalan dan Jembatan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya dukung
serta kapasitas jalan dan jembatan untuk memperlancar
lalu lintas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan daya dukung, kualitas, dan kapasitas
jalan dan jembatan untuk mengantisipasi
pertumbuhan lalu lintas.
(3) Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi
Program ini dititikberatkan untuk memberikan pelayanan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pembangunan plengsengan saluran irigasi.
(b). Rehabilitasi saluran irigasi.
(c). Pemeliharaan jaringan irigasi.
(d). Pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi.
(4) Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi
Sungai, Waduk dan Sumber Daya Air lainnya.
Program ini ditujukan untuk pemeliharaan ketersediaan air
tanah dan air permukaan untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan air, baik air bersih, air irigasi, perikanan
maupun kebutuhan air industri.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan
sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat
miskin.
(b). Pembentukan mekanisme penyediaan dan
pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi
lingkungan berbasis komunitas yang berpihak
kepada masyarakat miskin.
(c). Peningkatan kemampuan stakeholders di daerah
dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih serta
sanitasi dasar melalui pendekatan investasi bersama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
174
dalam penyediaan air bersih dan aman untuk
masyarakat miskin.
(d). Konservasi sumber-sumber air (sumber mata air,
sungai dan embung).
(5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah.
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan cakupan
pelayanan air minum dan sanitasi secara optimal, efisien,
dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
antara lain :
(a). Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan
pedesaan, meliputi bangunan produksi sampai
jaringan distribusi.
(b). Pemulihan sarana air minum dan sanitasi yang rusak
akibat bencana alam.
(c). Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk
menunjang peningkatan pemeliharaan guna
pengendalian kebocoran.
(d). Revitalisasi IPAL/IPLT.
(e). Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah
tangga maupun komunal di pedesaan, terutama di
kawasan permukiman masyarakat miskin.
(6) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan.
Program ini ditujukan pada pembangunan, pemeliharaan,
dan perbaikan prasarana jalan lingkungan dan saluran
drainase. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan.
(b). Pembangunan saluran drainase
c) Urusan Perhubungan.
(1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
175
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan
pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana
dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung
tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai .
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan keselamatan transportasi jalan.
(b). Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan
(rambu-rambu lalu lintas).
(2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan
raya, yang aman, murah, dan terjangkau. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan penggelolaan perparkiran.
(b). Penunjang sarana transportasi darat.
d) Urusan Perindustrian
(1) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Program ini ditujukan untuk memperkuat dan
memperbaiki struktur industri potensial daerah, baik
dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun
kedalaman jaringan pemasok bahan baku, dan bahan
pendukung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain
:
(a). Mendorong terjadinya kemitraan industri penunjang
dan industri terkait.
(b). Pengembangan dan pemberdayaan sentra-sentra
potensial industri kecil, dan desa kerajinan.
(c). Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri.
(2) Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Program ini dititikberatkan untuk menjadikan industri kecil
dan menengah (IKM), menghasilkan produk berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
176
tinggi dengan harga kompetitif. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Penguatan dan peningkatan alih teknologi proses
produksi, produk, serta pengembangan desain untuk
industri kecil dan menengah, termasuk industri
rumah tangga.
(b). Peningkatan produktivitas industri kecil, dan
kerajinan (industri rumah tangga), serta
pengembangan pasarnya.
(c). Peningkatan dan pengembangan industri kerajinan
(industri rumah tangga) yang berbasis seni dan
budaya.
(d). Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan
kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen
usaha.
e) Urusan Perdagangan
(1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi
distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang
perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing
produk dalam daerah.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Pemberdayaan pengusaha dagang mikro, kecil dan
menengah melalui peningkatan sumber daya manusia,
akses pasar dan kemitraan usaha.
(2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Inter-
nasional.
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan daya
saing global produk daerah. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan adalah :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
177
Fasilitasi promosi produk komoditas industri yang
berpotensi ekspor.
(3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan.
Program ini ditujukan untuk memberdayakan konsumsi,
penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan
peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta
optimalisasi pengawasan barang beredar terutama
terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan pengelolaan pasar.
(b). Peningkatan perlindungan konsumen.
(c). Intensifikasi kemetrologian daerah.
(d). Evaluasi dan monitoring usaha-usaha daerah.
(4) Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
Program ini dititikberatkan untuk pembinaan dan
penertiban lokasi pedagang kaki lima. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan
asongan.
(b). Peningkatan prasarana dan sarana pedagang kaki
lima.
f) Urusan Pertanian
(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
Program ini ditujukan untuk memfasilitasi peningkatan
dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai di tingkat
desa dan dusun. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
antara lain :
(a). Pemantapan ketersediaan pangan di tingkat dusun,
desa dan daerah, melalui pengembangan cadangan
pangan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
178
(b). Pengamanan ketersediaan pangan antara lain
melalui pencegahan konversi lahan sawah di daerah
irigasi, dan peningkatan mutu intensifikasi pertanian.
(c). Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan
kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan
infrastruktur pertanian dan pedesaan yang
mendukung sistem distribusi pangan, untuk
menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.
(2) Program peningkatan Kesejahteraan Petani.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan
daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang
tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya
usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
antara lain :
(a). Pengembangan kredit usaha berbasis pertanian di
pedesaan, dan pembentukan lembaga keuangan
mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha
petani.
(b). Pemberdayaan usaha rakyat berbasis pertanian
melalui akses permodalan (pinjaman lunak) dengan
agunan aktivitas usaha itu sendiri.
(c). Perbaikan sistem dan mekanisme distribusi pupuk
bersubsidi mengantisipasi secara dini kelangkaan
pupuk berulang pada setiap musim tanam.
(d). Mendorong perkembangan koperasi dan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis
rakyat/komunitas, dan dikelola sebagai usaha
bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui
optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
179
(3) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Program ini dititikberatkan untuk produktivitas dan
produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung
ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil
pertanian dan perkebunan.
(b). Peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi,
dan pengembangan komoditas pertanian bernilai
ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi.
(c). Pengendalian dan penanggulangan hama dan
penyakit.
(4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil
peternakan, untuk meningkatkan ketersediaan bahan
pangan asal hewan dari dalam negeri yang aman dan
sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan ketersediaan pangan hasil ternak
melalui peningkatan populasi ternak, produksi hasil
ternak yang aman dan sehat.
(b). Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
dan hewan lainnya.
(5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan dan
mengembangkan penerapan teknologi peternakan dalam
rangka peningkatan produksi, produktivitas serta efisiensi
usaha melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan
sumber daya manusia, serta penguatan lembaga
pendukungnya untuk meningkatkan posisi peternak.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
180
(a). Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
peternakan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan
spesifik lokasi yang ramah lingkungan.
(b). Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia peternakan.
g) Urusan kehutanan
(1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program ini ditujukan untuk merehabilitasi hutan
(terutama hutan rakyat) yang telah rusak, dan
mempercepat pemulihan hutan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain:
(a). Bantuan penghijauan lingkungan.
(b). Penanaman pohon pada hutan yang rusak.
h) Urusan Kelautan dan Perikanan
(1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program ini dititikberatkan untuk mengelola,
mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya
perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk
meningkatkan nilai tambah budidaya perikanan. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan usaha perikanan skala kecil yang
potensial dan peningkatan pemasaran, standar
mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
(b). Pengembangan kawasan budidaya ikan kolam air
tawar.
i) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(1) Program penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif.
Program ini ditujukan untuk memfasilitasi
terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara
ekonomi dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
181
(a). Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam
formalisasi badan usaha.
(b). Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi
dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM
dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi
terkait.
(c). Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi
UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan
informasinya.
(2) Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM.
Program ini dititikberatkan untuk mengembangkan jiwa
dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya
saing UKM.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Peningkatan kegiatan koperasi siswa.
(b). Fasilitasi keberdayaan KSP/USP/Kopwan.
(3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas
kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi
mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati
dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi
anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga
citra koperasi menjadi semakin baik. Pendukung
pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas;
lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan
mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik semakin
berkembang di kalangan masyarakat luas. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pemberian dukungan dan kemudahan kepada
gerakan koperasi melakukan penataan dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
182
perkuatan organisasi, serta modernisasi manajemen
koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan
pelayanan anggota.
(b). Pemberian dukungan dan kemudahan untuk
pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan, penelitian dan
pengembangan, keuangan dan pembiayaan,
teknologi, informasi, promosi dan pemasaran.
(c). Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan
pengelola koperasi, calon anggota dan kader
koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai
dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan
koperasi, yang mengatur secara jelas adanya
pembagian tugas dan tanggung jawab.
(d). Penyediaan insentif dan fasilitasi pengembangan
jaringan kerja sama usaha antar-koperasi.
(e). Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas
disertai pemasyarakatan contoh-contoh koperasi
sukses yang dikelola sesuai nilai-nilai dan prinsip-
prinsip koperasi.
(f). Mendorong perkembangan koperasi dan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis
rakyat/komunitas, dan dikelola sebagai usaha
bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui
optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.
j) Urusan Pariwisata.
(1) Program pengembangan Destinasi Pariwisata.
Program ini diarahkan untuk pengelolaan destinasi wisata
dan aset-aset warisan budaya menjadi objek daya tarik
wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
183
kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta
memperkuat jaringan kelembagaan, dan mendorong
investasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Mendorong pertumbuhan dan perkembangan
investasi industri pariwisata, melalui
penyederhanaan perijinan bagi investor.
(b). Mendorong pengembangan daya tarik wisata
unggulan, secara bersama dengan pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat, untuk membuka
lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM).
(c). Peningkatan kualitas pelayanan tujuan wisata, dan
aset-aset warisan budaya sebagai objek daya tarik
wisata yang kompetitif.
(d). Pengembangan kawasan ekowisata (agrowisata)
diintegrasikan dengan pengembangan kawasan
agropolitan.
(2) Program pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam
rangka meningkatkan kinerja industri pariwisata. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku
usaha pariwisata dalam membangun produk
pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata),
terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan
untuk memperluas lapangan kerja.
(b). Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat,
baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan.
(c). Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi
perjalanan wisata lokal.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
184
(d). Pengembangan sistem informasi pariwisata yang
efisien dan efektif.
(e). Optimalisasi kegiatan pameran pariwisata pada
tingkat regional, nasional maupun internasional.
k) Urusan Energi Sumber Daya Mineral
(1) Program Pengembangan Kemitraan
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan sumber
energi, serta meningkatkan pengembangan dan
pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Monitoring dan pengawasan kegiatan migas, dan
usaha jasa penunjang.
(b). Fasilitasi keberlanjutan pelaksanaan konversi energi
dari minyak tanah ke gas elpiji.
(c). Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber
energi terbarukan.
(2) Program pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing
potensi Kabupaten Mojokerto dalam rangka menarik minat
para calon investor. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
antara lain :
Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
daerah yang terkait dengan investasi, termasuk
pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk
mendukung peningkatan investasi.
(3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan.
Program ini dititikberatkan untuk mendukung pemenuhan
energi, kelistrikan dan migas di pedesaan, serta
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
185
melakukan koordinasi, kerja sama dan sinkronisasasi,
serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan
penyedia listrik (PLN). Kegiatan pokok yang dilaksanakan
antara lain:
(a). Fasilitasi kerja sama dan koordinasi pengembangan
kelistrikan, energi dan migas.
(b). Sosialisasi dan publikasi pengelolaan kelistrikan,
energi, dan energi terbarukan.
l) Urusan Perumahan
(1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
Program ini dititikberatkan pada pembangunan jalan
lingkungan dan saluran drainase.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pembangunan jalan lingkungan.
(b). Pembangunan saluran drainase.
(2) Program Pengembangan Perumahan
Program ini dititikberatkan untuk mendorong pemenuhan
kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan
terjangkau, terutama bagi penduduk miskin dan
berpendapatan rendah sekaligus pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahan agar
tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan
berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan
permukiman yang sehat. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain :
(a). Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam
pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak,
sehat, dengan harga yang terjangkau.
(b). Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan
lingkungan permukiman.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
186
(c). Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada
kawasan kumuh.
(3) Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program ini dititikberatkan pada penyediaan dan kontruksi
jaringan air bersih.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Penyediaan sarana air bersih.
(b). Pembangunan sanitasi masyarakat.
(4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran.
Program ini dititikberatkan untuk penanggulangan bahaya
kebakaran.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
m) Urusan Komunikasi dan Informatika
(1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
massa.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat
untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi rakyat.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Pengembangan dan pendayagunaan jaringan
teknologi informasi dan komunikasi.
(b). Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat
yang sadar informasi.
(c). Peningkatan operasional sandi dan telekomunikasi.
(2) Program Kerjasama Informasi dengan Media massa.
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan
pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah dengan
media massa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara
lain :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
187
Fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten dengan
Media massa.
n) Urusan Transmigrasi
(1) Program Transmigrasi Lokal dan Regional
Program ini dititikberatkan untuk menciptakan
transmigran yang mandiri.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
Penyuluhan pembekalan transmigrasi lokal dan regional.
o) Urusan Lingkungan Hidup
(1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan
Lingkungan Hidup.
Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan
dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, air,
maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas
lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Termasuk dalam
program ini adalah kebijakan Clean Development
Mechanism (CDM). Kegiatan pokok yang dilaksanakan
antara lain :
(a). Pemantauan kualitas udara dan air tanah, khususnya
di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air
permukaan, terutama pada kawasan sungai padat
pembangunan secara berkesinambungan dan
terkoordinasi antar-daerah dan antar-sektor.
(b). Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi
atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan
berbahaya dan beracun) dari sumber institusi (point
sources) dan sumber non-institusi (non point
sources).
(c). Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan serta
fasilitas pemantauan udara (ambient)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
188
(d). Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-
efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan
transportasi.
(e). Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk
kompos yang berasal dari limbah domestik
perkotaan.
(f). Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk
organik di kawasan pedesaan, terutama yang
berbasis pertanian.
(g). Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen
pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang,
kajian dampak lingkungan, dan perijinan.
(h). Pengembangan teknologi yang berwawasan
lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam
pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah,
dan teknologi industri yang ramah lingkungan.
p) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program ini dititikberatkan untuk pengembangan lembaga
ekonomi perdesaan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
(a). Program Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), UP2K,
UPPKA, Kopwan.
(b). Membentuk lembaga simpan pinjam yang
berlandaskan hukum (Bumdes).
5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan
Lapangan Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah
(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
189
a) Urusan Ketenagakerjaan
(1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga
Kerja.
Program ini dititikberatkan pada pelatihan membangun
kewirausahaan masyarakat, pengawasan norma K3,
pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja untuk
meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan pekerja
dengan mengadakan pembangunan Balai Latihan Kerja
sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.
(2) Program Peningkatan Tenaga Kerja.
Program ini dititikberatkan untuk menciptakan lapangan
kerja seluas-luasnya, sehingga dapat menekan angka
pengangguran dengan cara pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan-pelatihan.
(3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan.
Program ini dititikberatkan untuk memfasilitasi
penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum
dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
b) Koordinasi semua program-program yang berkaitan dengan
pengentasan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN, APBD
Propinsi maupun APBD Kabupaten agar lebih tepat sasaran dan
efektif.
6. Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan
Kerukunan Antar Umat Beragama
Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah
(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
190
a) Urusan Sosial
(1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program ini diarahkan untuk kelompok masyarakat yang
perlu mendapatkan pembinaan dan santunan dari
pemerintah serta pemberdayaan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Mengadakan pembinaan terhadap eks penderita kusta,
penyantunan eks penderita kusta diluar permukiman serta
penanggulangan dan pemberdayaan anak-anak jalanan
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.
(2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS.
Program ini dititikberatkan untuk peningkatan
kemampuan petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan, pelatihan ketrampilan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain:
(a). Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya.
(b). Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
dan PMKS.
(c). Pemberdayaan fakir miskin.
(3) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
napi, PSK, narkoba, dll)
Program ini ditujukan untuk pemberdayaan dan
pembinaan bagi masyarakat penyandang penyakit sosial.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Mengadakan operasi razia terhadap PSK (Wanita
Harapan) Gepeng dan Anjal yang akhirnya prosentase
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
191
penyandang penyakit sosial yang ada dapat berkurang
dengan adanya pembinaan dan berhasil hidup mandiri.
(4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial.
Program ini dititikberatkan pada peningkatan peran aktif
masyarakat dalam peningkatan jejaringan kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat,
sehingga ada peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
masyarakat.
7. Kebijakan Perencanaan pembangunan dan
penganggaran yang berbasis kinerja.
Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah
(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a) Urusan Perencanaan Pembangunan
(1) Program Pengembangan Data / Informasi
Program ini dititikberatkan untuk memberikan informasi
kepada pemerintah daerah/masyarakat yang berkaitan
dengan pengambilan keputusan/kebijakan untuk
pelaksanaan pembangunan. Data sangatlah penting baik
di dalam perencanaan pembangunan maupun dalam
mengevaluasi dan pengawasan hasil-hasil pembangunan.
Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Menyusun Data Potensi Daerah, Produk Domestik
Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia,
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan, serta Pengendalian dan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
192
(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini dititikberatkan pada mekanisme perencanaan
pembangunan yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah
yang dapat digunakan untuk dokumen perencanaan mulai
dari bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana.
Terhadap program perencanaan ini maka salah satu yang
menjadi perhatian adalah Rencana Aksi Percepatan
Pencapaian Pembangunan menuju Millenium Development
Goals (MDGs). Kegiatan-kegiatan pokok yang
dilaksanakan adalah :
(a). Penyusunan Dokumen Perencanaan, baik jangka
panjang, menengah, maupun tahunan.
(b). Mengadakan pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan mulai dari desa, kecamatan dan
kabupaten, serta mensinkronkan program-program
yang ada di provinsi maupun pusat.
(3) Program Perencanaan Tata Ruang
Program ini dititikberatkan untuk perencanaan
pengembangan wilayah terbangun, pengendalian
pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung, dan
penataan infrastruktur.
Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Penyusunan kebijakan tentang rencana tata ruang
meliputi RTRW, RDTRK dan RTRK, serta evaluasi rencana
tata ruang.
(4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program ini dititikberatkan pada perencanaan pem-
bangunan daerah yang meliputi pertanian dan non
pertanian serta pertambangan, energi, pengembangan
dunia usaha, perdagangan, industri dan koperasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
193
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Perencanaan dan pembangunan potensi daerah, indikator
ekonomi makro dan pengembangan penanaman modal.
(5) Program Perencanaan Sosial Budaya
Program ini dititikberatkan untuk perencanaan pem-
bangunan sektor pendidikan, agama, pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi,
ketenagakerjaan serta kependudukan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Pelaksanaan perencanaan pembangunan atas sektor-
sektor sosial budaya.
Disamping kebijakan yang ditetapkan secara terstruktur pada
masing-masing urusan dan dijabarkan dalam program-program
pembangunan, maka dalam rangka percepatan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, Pemerintah Kabupaten
Mojokerto juga mengemas suatu paket program unggulan sebagai
berikut:
1. Gratis perijinan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Gratis biaya pengobatan di Puskesmas.
3. Gratis biaya melahirkan di Puskesmas.
4. Gratis biaya dasar pendidikan untuk SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA.
5. Gratis biaya pengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran.
6. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
7. Gratis parkir berlangganan.
8. Menaikkan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai
Honorer dan Guru TPQ.
9. Gratis Akte Nikah.
10. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
11. Gratis biaya TDL/Listrik untuk tempat ibadah.
12. Menciptakan Pemerintah yang bersih (Good & Clean Governance).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
194
Dari kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah tersebut
di atas dapat dilihat tentang Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator
Kinerja, Capaian Kinerja, Program Pembangunan, Bidang Urusan dan
SKPD penanggungjawab sebagaimana tabel berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
195
Tabel 7.1Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Mojokerto
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja(outcome)
Capaian Kinerja ProgramPembangunan
Daerah
BidangUrusan
SKPD PenanggungJawabKondisi
AwalKondisi
Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1. Meningkatnyakualitas prasaranadan saranapendidikan dantenaga pendidik.
2. Meningkatnyakualitas prasaranadan sarana rumahsakit dan puskesmasserta peningkatantenaga medis danparamedis yangkompeten.
Peningkatanakses dankualitaspelayananpendidikandankesehatan
1. PeningkatanAksesibilitasdan KualitasPelayan-anPendidikan
2. PeningkatanAksesibilitas danKualitas Pelayan-an Kesehatan
APM SD/MI 99,80 99,90 Program WajibBelajar PendidikanDasar 9 Tahun
UrusanPendidikan
Dinas Pendidikan
APM SMP/MTs 94,56 94,61
APK SD/MI 100,46 100,50APK SMP/MTs 96,11 99,9
Persentase jumlahpenduduk usia > 15tahun yang melekhuruf
99% 99%
Jumlah siswa g a k i nSMP/MTs sasaranbantuan
15% 28%
persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yangmemadai (dariSDN/MIN = 501,SMPN/MTsN = 38)
30% 60%
APM SMA/MA/SMK 70,63 72,10 Program PendidikanMenengah
Dinas PendidikanAPK SMA/ MA /SMK 73,91 77,4
PersentaseSMKN berakreditasiminimal B (dari 8sekolah).
100% 100%
Persentase SMAN/MAN yang memilikilaboratorium fisika,
64 79
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
196
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
kimia, dan biologi.
Persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yangmemadai (dari 12SMAN dan 2 MAN)
71% 93%
Persentase guruSD/MI berkualifikasiakademik S1/D4
49% 80% Program ManajemenPelayananPendidikan
Dinas Pendidikan
Persentase guruSMP/MTsberkualifikasiakademik S1/D4
85% 95%
Persentase guruSMAN/MANberkualifikasiakademik S1/D4
96% 100%
Persentase guruSMKN berkualifikasiakademik S1/D4
91% 100%
Persentase guruSMKN bersertifikatkompetensi
33% 70%
Persentase SMKNmenerapkanpembelajaranberpusat padapeserta didik yangkontekstual berbasisI T (dari 8 SMKN)
45% 70% ProgramPeningkatan MutuProses BelajarMengajar SMK
Dinas Pendidikan
Persentase SMKNmemiliki bengkelkerja kejuruan
63% 100%
Persentase butaaksara usia ≥ 15tahun yangterselesaikan
80% 100% Program PendidikanNon Formal
Dinas Pendidikan
Persentase UPT 50% 80%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
197
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
yang telah memilikiTBM
Persentaseketersediaan obat danvaksin
100% 100% Program Obat danPerbekalanKesehatan
UrusanKesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah puskesmasyang memiliki fasilitasrawat inap (dari 27puskesmas)
15puskesmas
17puskesmas
Program UpayaKesehatanMasyarakat
Dinas Kesehatan
Persentase balita giziburuk yangmendapat perawatan
100 %86 kasus
100% Program PerbaikanGizi Masyarakat
Dinas Kesehatan
Persentase balitaditimbang beratbadannya
83,15% 100%
Persentasepeningkatan kualitaspelayanan puskesmasdan Pustu (dari 27puskesmas dan 55Pustu)
100% 100% Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Saranadan PrasaranaPuskesmas /PuskesmasPembantu danJaringannya
Dinas Kesehatan
Gratis biayapengobatan diPuskesmas
20% 100%
PersentasePeningkatanPelayanan rumah sakit(standar BLUD danpeningkatan tipe )
0% 100% Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan PrasaranaRumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru-paru / Rumah SakitMata
Dinas Kesehatan
Persentase ibubersalin yang ditolongoleh tenaga kesehatan
85% 100% ProgramPeningkatanPelayanan
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
198
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Gratis ibu melahirkandi Puskesmas rawatinap
0% 100% Kesehatan Ibu danAnak
Persentase tenagakesehatan yangprofesional danmemenuhi standarkompetensi
100 % 100% Program SumberDaya kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah peserta KBbaru /PB
23.597 24.597 Program KeluargaBerencana
UrusanKeluargaBerencana danKeluargaSejahtera
BPPKB
Jumlah peserta KBaktif/PA
186.647 187.147
Jumlah peserta KBaktif mandiri
115.068 116.318
pembinaankesehatan ibu dananak melaluikelompok kegiatan dimasyarakat
480kelompokposyandu
570kelompokposyandu
Program PromosiKesehatan Ibu danAnak
BPPKB
Jumlah inventarisasi,dan dokumentasikelompokbudaya
24kelompok
24kelompok
ProgramPengembangan NilaiBudaya
Urusankebudayaan
Disporabudpar
Jumlah fasilitasipergelaran budaya
2pergelaran
2pergelaran
Jumlah pagelaranbudaya daerah
2pergelaran
3pergelaran
ProgramPengelolaanKekayaan Daerah
Jumlah cabor yangaktif
24 cabor 25 cabor ProgramPeningkatan PeranSerta Kepemudaan
UrusanPemuda danOlah raga
Disporabudpar, KONI
Jumlah klub padasemua cabor
98 club 100 club
Jumlah pelatiholahraga pendidikanyang memilikikompetensi
24 orang 45 orang Program Pembinaandan Pemasyarakatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
199
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlahpenyelenggaraan/invitasi olahraga
10 kali 10 kali Olahraga
jumlah lembagaberbasis gender yangdiberdayakan
178lembaga
190lembaga
Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
UrusanPemberdayaanPerempuan
BPPKB
2 1. Terbinanyakesadaran hukum.
2. Terciptanya situasiaman, tertib danterkendali.
Peningkatankualitaskehidupanpolitik danpenegakanhukum
1. Penghormatan,Pengakuan danPenegakanHukum danHAM
2. PeningkatanKeamanan danKetertiban
Deteksi situasikeamanan wilayah danrawan bencana
petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan
petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan
ProgramPeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
UrusanKesatuanBangsa danPolitik DalamNegeri
Bakesbangpolinmas,Satpol PP, BadanPenanggulanganBencana Daerah
Terpeliharanyatrantibmas
Operasional Pol PP
Operasional Pol PP
ProgramPemeliharaanKamtramtibmas danPencegahan TindakKriminal
Bakesbangpolinmas,Satpol PP
Jumlah pembinaanwawasan kebangsaan
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
Program KemitraanPengembanganWawasanKebangsaan
Bakesbangpolinmas,Satpol PP
Jumlah Operasitramtibmas
5 kali 5 kali ProgramPeningkatanPemberantasanPenyakit Masyarakat
Bakesbangpolinmas,Satpol PP
Jumlah pembinaanKadarkum
4 kali 4 kali Program MendukungProses PenegakanHukum danPerlindungan HAM
Bag. Hukum,Bakesbangpolinmas,Satpol PP
3 1. Meningkatnyaprofesionalismeaparatur,
PenerapanKonsepGood
Peningkatan KualitasSDM Aparatur danPelayanan Prima
tersedianya tanah asetPemerintah Daerah(RS, SMKN dan BLK)
RS = 2SMKN = 7BLK = 0
9 lokasi ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
UrusanPemerintahanUmum
DPPKA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
200
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pelayanan prima,keterbukaan danperan sertamasyarakat
Governance(Tata KelolaPemerintahan yang Baik)
Pelatihan, pembinaandan aplikasipengelolaan keuanganserta aset daerah
semuaSKPD
semuaSKPD
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Dinas PendapatanPengelolaanKeuangan dan Aset
Pengendalian danevaluasi pelaksanaanpembangunan
semuaSKPD
semuaSKPD
ProgramPeningkatan SistemPengawasan internaldan PengendalianPelaksanaankebijakan KDH
Inspektorat, Bappeda,BKPP
Jumlah pendidikanfungsionalpengawasan
1 kali 1 kali ProgrampeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan
Inspektorat
Persentasepenangananpengaduanadministratif
100% 100% ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat
Inspektorat
Persentasepenerimaan/penanganan unjukrasa
100% 100%
Jumlah jenispelayanan prima
4 jenis 4 jenis ProgrampeningkatanPelayanan Prima
BPPT, Dispendukcapil,RS/Puskesmas, DinasPendidikan
Penerbitan Perda 0 8 perda Program PenataanPerundang-undangan
Setda (BagianHukum)
Jumlah pembinaankeagamaan bagikaryawan
5 kali 5 kali Program PembinaanMental Spiritual
Setda (Bag.Kesejahteraan rakyat)
Terbantunya TDL padatempat peribadatan
0 4671tempatibadah
Pendidikanpenjejangan dan
LPJ CPNS,pendidikan
Pendidikanpenjejangan/ fungsional
Program PendidikanKedinasan
UrusanKepegawaian
BKPP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
201
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
teknis fungsional penjejangan/fungsional
Pengelolaanadministrasikepegawaian
semuapegawai
semuapegawai
Program Pembinaandan PengembanganAparatur
BKPP
Pengujian kesehatanpegawai/pejabatstruktural
Pegawaiusia > 40tahun
Pegawaiusia > 40tahun
Peningkatanpembinaan disiplinpegawai melaluipembinaan waskatdan khusus
semuaSKPD
semuaSKPD
ProgramPeningkatan DisiplinPegawai danKualitas Personil
semua SKPD
Aplikasi jaringansistem informasiadministrasikependudukan (SIAK)
- mulai
dilaksanakan- dipungut
retribusi
- aplikasiSIAK
- tidakdipungutretribusi
Program penataanAdministrasiKependudukan
UrusanKependudukandan catatansipil
Dispendukcapil
Gratis pengurusanKTP, KK, Aktekelahiran anak ke 1 -2, Akte nikah
0% 100%
Jumlah program yangmelibatkan partisipasimasyarakat
4 program(PNPM,P3MD,Posyandu,TTG)
100% ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa
UrusanPemberdayaanmasyarakatdan desa
Bapemas
Terbinanya aparaturdesa
Pembinaan Kades (1kali)
Pembinaan Kades (1kali)
ProgramPeningkatanKapasitas AparaturDesa
Bapemas
Jumlah kegiatan yangdilaksanakanorganisasi wanita
2 kegiatan 2 kegiatan ProgramPeningkatan PeranPerempuan
Bapemas
Meningkatnya tertib 20% 90% Program Perbaikan Urusan Kantor Perpustakaan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
202
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
administrasi kearsipan Sistem AdministrasiKearsipan
Kearsipan Arsip danDokumentasi
Kapasitaspenyimpanan arsipyang memenuhi syarat
20% 100% ProgramPemeliharaanSarana danPrasarana Kearsipan
Kantor Perpustakaan,Arsip danDokumentasi
4 1. Terciptanyainfrastrukturperekonomian danlingkungan sosialyang mantab.
2. Berkembangnyausaha agroindustri,pariwisata,perdagangan danterciptanya lapangankerja.
Peningkatanpembangunan ekonomidaninfrastruktur
1. PembangunandanPemeliharaanInfrastruktur
2. RevitalisasiPertanian danPengembanganAgroindustri
3. PeningkatanIndustriPariwisata
4. Peningkatanperdagangan
Jumlah rencana tataruang (RTRW,RUTRK,/RDTRK,RTRK)
19dokumen
22dokumen
Programperencanaan TataRuang
UrusanPenataanRuang
Bappeda, DPU CiptaKarya
ProsentasePemanfaatan rencanatata ruang pada setiapperijinan
100% 100% Programpemanfaatan Ruang
Bappeda, DPU CiptaKarya
Prosentase evaluasirencana tata ruang
0 100% Programpengendalian
Bappeda, DPU CiptaKarya
Persentase jalankabupaten konstruksiaspal(dari 864 km)
94,43 % 99% ProgramPembangunan Jalandan Jembatan
UrusanPekerjaanUmum
DPU Bina Marga
Persentase jalankabupaten kondisi baik(dari 864 km)
71,86 % 77% Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan
DPU Bina Marga
Luas layanan jaringanirigasi teknis (Ha)
17.190Ha
17.190Ha
ProgramPengembangan danPengelolaan jaringanIrigasi
DPU Pengairan
Jumlah jaringan irigasiyang direhabilitasi
20 lokasi 20 lokasi
Jumlah kumu la t i fwaduk/ embung yangdinormalisasi
0 lokasi 15 lokasi ProgramPengembanganPengelolaan dankonservasi Sungai,Waduk dan SumberDaya Air lainnya
DPU Pengairan
Jumlah kumu la t i fsungai yangdinormalisasi
0 sungai 8 sungai
Jumlah desa terlayanijaringan PDAM
74 desa 80 desa ProgramPengembangan
PDAM, DPU CiptaKarya dan Tata Ruang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
203
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah pelangganPDAM
12.117pelanggan
15.700pelanggan
Pengelolaan AirMinum dan AirLimbahKumulatif jumlah
prasarana sanitasikomunal
2 lokasi 19 lokasi
Jumlah desa statussangat maju dan maju(versi KPDT)
214 desa 216 desa ProgramPengembanganInfrastrukturPerdesaan
DPU Cipta Karya danTata Ruang
Persentase jalanlingkungankonstruksiaspal/paving/makadam (dari 2484,61 kmjalan lingkungan)
72,32% 74,5%
Persentase pusatpermukiman yangmempunyai jalanlingkungan berkualitasbaik (dari 1198dusun/lingkungan)
50% 100%
Kebersihan Kota (11IKK) danterpeliharanya LPJU(4400 titik LPJU)
70% 80% ProgramPengembanganWilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
DPU Cipta Karya danTata Ruang
KumulatifPenambahan LPJU
0 100 titik
Persentase Kualitasdan kuantitas rambulalu lintas, RPPJ, APILLdan marka jalan
40 %,Sedangdan belummencukupi
65% Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ
UrusanPerhubungan
Dishubkominfo
Persentase Prasaranapenunjang LLAJ(halte, guard drill)
25%,belummemadai
75%
Ketertiban angkutanumum dan perparkiran
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
ProgramPeningkatanPelayanan Angkutan
Dishubkominfo
Meningkatnya Jumlah 25% 70% Program Urusan Disperindag
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
204
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pengusaha industrikecil dan menengahyang sehat (dari 2790IKM)
pengembanganIndustri Kecil danMenengah
Perindustrian
Peningkatan kualitassentra industri kecil(pembinaan 5 sentra)
20% 80% ProgramPengembanganSentra-sentraIndustri Potensial
Disperindag
Peningkatanpengelolaan pasar(14 pasar)
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
UrusanPerdagangan
Disperindag
Persentasepenangananpengaduan konsumen
100% 100%
Jumlah mengikutikegiatan promosipasar regional,nasional, daninternasional
4 kali(TMII,JatimExpo,JabarFashiondan Craft)
4 kali ProgramPeningkatanKerjasamaPerdaganganInternasional
Disperindag,Bag.Perekonomian
Terbina dan tertatanyapedagang kaki lima
Pembinaan 1 kali
1 kali Program pembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan
Disperindag,Bag.Perekonomian
Kumulatif Jumlah desapenerima programpengembangan usahaagribisnis
94 desa 171 desa ProgrampeningkatanKesejahteraanPetani
UrusanPertanian
Dinas Pertanian
Peningkatan prasaranausaha tani
3 lokasi 50 lokasi ProgramPeningkatanKetahanan Pangan
Dinas Pertanian
Produksi padiJagungkedelai
303.875,47 ton151.701,03 ton2.08 ton
342.000ton159.000ton4.500 ton
ProgramPeningkatanProduksi Pertanian /Perkebunan
Dinas Pertanian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
205
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ketersediaan bahanpangan daerahberas
180,449ton
194,000ton
Pembinaanpeningkatan usahaternak
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan
Dinas Peternakan danPerikanan
Persentasepeningkatan jumlahternakSapi potong (66.175ekor)Sapi perah (2.614ekor)Kambing (156.260ekor)Ayam potong(1.241.065 ekor)Ayam petelur(275.471ekor)Itik (246.018 ekor)
2 % 2 %
Pelestarianpenghijauan lahankritis dan hutankemasyarakatan
2 program(PLA,Rehabilitasi hutandan lahan450 ha)
2 program Program RehabilitasiHutan dan Lahan
Urusankehutanan
Dinas Hutbun
Pembinaan usahabudidaya ikan (5lokasi)
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
ProgramPengembanganBudidaya Perikanan
UrusanKelautan danPerikanan
Dinas Peternakan danPerikanan
Operasional BalaiBenih Ikan (BBI)
1 balai 1 balai
Terbinanya kelompokUKM
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
Program penciptaanIklim Usaha UKMyang Kondusif
UrusanKoperasi danUsaha KecilMenengah
Dinkop dan UMKM
Jumlah sasaran 10 10 Program Dinkop dan UMKM,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
206
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pembinaankewirausahaan UKM
kelompok kelompok pengembanganKewirausahaan danKeunggulanKompetitif UKM
Disperindag
Persentasepembinaan usahakoperasi. (dari 747koperasi)
45,1 % 100 % ProgramPeningkatan KualitasKelembagaanKoperasi
Dinkop dan UMKM
Persentase koperasiyang menerapkanprinsip akuntabilitasdan pengendaliankoperasi.
35% 60%
Promosi skala regionaldan nasional
4 mediapromosi
4 mediapromosi
ProgrampengembanganPemasaranPariwisata
UrusanPariwisata
Disporabudpar
Peningkatan kualitasobyek wisata
2 lokasi 2 lokasi ProgrampengembanganDestinasi Pariwisata
Disporabudpar
Kumulatif jumlahprogram kemitraan
5 obyekwisata
5 obyekwisata
ProgramPengembanganKemitraan
Disporabudpar
Pembinaan kegiatanusaha pertambangan
4 wilayahkecamatan
18Kecamatan
Program pembinaandan PengawasanBidangPertambangan
Urusan EnergiSumber DayaMineral
Setda (Bagianperekonomian)
Pengembangan energialternatif terbarukan
3 lokasiPLTM
1 Lokasi Program Pembinaandan PengembanganKetenagalistrikan
Bappeda, BLH, Setda(Bagianperekonomian)
Pengembanganperumahan baru
3 lokasi 1 lokasi ProgramPengembanganPerumahan
UrusanPerumahan
DPU Cipta Karya danTata Ruang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
207
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kumulatif jumlah desayang terlayaniPrasarana dan SaranaAir Bersih ( PSAB)
76 desa 98 desa Program LingkunganSehat Perumahan
DPU Cipta Karya danTata Ruang
Jumlah unit PMK 2 unit - ProgramPeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran
DPU Cipta Karya danTata Ruang
Meningkatnya jumlahsarana IT dan jenismedia informasi yangdigunakan (KIM, WikaFM, Tabloid Majatama,Web)
4kelompok
4kelompok
ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi dan Mediamassa
UrusanKomunikasidanInformatika
Dishubkominfo
Terjalinnya kerjasamadengan mass media(media cetak danelektronik)
80% 80% Program KerjasamaInformasi denganMedia massa
Setda (Bag. Humasdan Protokol)
Pembinaan kesiapanpeserta transmigrasi
Jumlahpesertatransmigrasi6 KK = 21jiwa
20 KK ProgramTransmigrasiRegional
UrusanTransmigrasi
Disnakertrans
Pembinaanpeningkatan kualitaslingkungan hidup danpelayanan uji lab
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
ProgramPengendalianpencemaran danperusakanLingkungan Hidup
UrusanLingkunganHidup
BLH
5 1. Muatan pendidikankeimanan danketakwaan (imtak)
Pengamalannilai-nilaiagama dan
1. meningkatkankualitaspelayanan dan
Persentase jumlahanak terlantar yangberhasil dibina baik didalam maupun diluar
90% 90% ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KAT danPMKS
Urusan sosial Dinas Sosial
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
208
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dan ilmupengetahuanteknologi (iptek)pada sekolah.
2. Terjalin hubunganharmonis denganorganisasikemasyarakatankeagamaan, tokohagama dan tokohmasyarakat,sekaligus sosialisasinilai-nilaikeagamaan.
3. Terpeliharanya nilai-nilai luhur budayabangsa yangberlandaskanPancasila dan UUD45.
budi pekerti pemahamanagama sertakehidupanberagama
2. meningkatkankerukunan intradan antar umatberagama
panti
Persentase PMKSpenerima manfaatyang mampumelaksanakanperanan dan fungsisosial
70% 80% Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Dinas Sosial
Jumlah operasitramtibmas
3 kali(opsrutin/tahun)
3 kali Program Pembinaaneks PenyandangPenyakit Sosial (eksnapi, PSK, narkoba,dll)
Dinas Sosial
Pekerja sosial dantenaga kerja sosialyangkompeten/terlatih
3 tenaga(1 dokter,2 perawat)
3 tenaga
Prosentase PMKSpenerima manfaatyang mampu berperandalampenyelanggaraankesejahteraan sosial(dari 80 orang)
70% 80% ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Dinas Sosial
MeningkatkanPembinaan OrganisasiKeagamaan
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
Program PembinaanMental dan Spritiual
Bagian Sosial
Jumlah Pengajian danSiraman Rohani
18 kali 18 kali
6 1. Pelibatanmasyarakat dalamprosesperencanaan danpelaksanaanpembangunan.
2. Penyediaaninformasi danpenciptaan lapangankerja.
Pemberdayaanmasyarakatdalamprosespembangunan
1. PemberdayaanekonomiKerakyatan(Koperasi,Usaha Mikro,Kecil, danMenengah)
2. PerluasanLapangan Kerja
3. Peningkatan
Jumlah Tenaga kerjayang memenuhiketentuan standarkompetensi kerja
100 orangtenagakerjaterlatih
850 orangtenagakerjaterlatih
UrusanKetenagakerjaan
Disnakertrans
Adanya sisteminformasi lapangankerja (AKAL, AKAD,AKAN)
100% 100% Disnakertrans
Pembinaan organisasiketenagakerjaan,pembinaan hubungan
3 kali 3 kali Disnakertrans
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
209
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3. Peningkatan kualitasSumber DayaTenaga Kerja.
EfektivitasPenanggulanganKemiskinan
4. PeningkatanKesejahteraanSosial Rakyat
5. PeningkatanKualitasKehidupan danPeranPerempuan diSemua Bidang
bipartit,tripartit,dewan pengupahan% perusahaan yangmemenuhi normakerja perempuan dananak (dari 550perusahaan)
25 % 75%
7 1. PeningkatanPendapatanDaerah.
2. Perencanaanpembangunan yangberbasis kinerja.
3. Konsistensiperencanaanpembangunan.
Perencanaanpembangunan danpenganggaran yangberbasiskinerja
1. Perencanaanpembangunanyang berbasiskinerja
2. Penataan Ruang,pengelolaanSumber DayaAlam danpelestarianfungsiLingkunganHidup
Tersedianya data daninformasipembangunan
4 mediainformasi
4 mediainformasi
ProgramPengembangan Data/ Informasi
UrusanPerencanaanPembangunan
Bag. PDE, Bappeda
Tersusunnya RKPD ada ada ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Bappeda
Persentase kesesuaianRKPD dengan usulanMusrenbang
100 % 100%
Persentasekesesuaian antaramuatan RKPD denganRPJMD
80 % 100%
Persentase kesesuaianantara muatan RPJMDdengan visi, misi, danprogram Bupati terpilih
100 % 100%
TerdapatnyaPengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan
ada ada
Pengendalian danEvaluasi PelaksanaanPerencanaanPembangunan
tidak ada ada
Evaluasi HasilPelaksanaanPembangunan
ada ada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
210
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perencanaan bidangekonomi pedesaan
tersusun tersusun ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Dinas Koperasi danUMKM, DinasPertanian, Bappeda
Perencanaan bidangsosial budaya
Tersusunnya datapendudukmiskin dankoordinasiprogramtaskinKab.Mojokerto
Kab.Mojokerto
ProgramPerencanaan Sosialdan Budaya
Bappeda
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
211
B. Program Lintas SKPDProgram-program yang direncanakan pada Subbab A tersebut diatas
sebagian besar merupakan program yang secara langsung ditangani SKPD
sesuai dengan tupoksinya. Disisi lain terdapat program yang tidak dapat
ditangani secara instansional / SKPD namun memerlukan kerjasama baik
pada tataran kebijakan, program ataupun pelaksanaan kegiatan, sehingga
program ini merupakan program lintas SKPD. Beberapa program lintas
SKPD adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 7.2Program Lintas SKPD
No Nama Program SKPD1 Pengentasan Kemiskinan Setda (Bagian Kesra), Dinas
Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM,Bapemas, Dinas Sosial, DinasPendidikan, Bappeda
2 Peningkatan KerukunanUmat Beragama.
Bakesbangpollinmas, Setda (BagianKesra), Kementerian Agama
3 Pemeliharaankamtrantibmas danpencegahan tindakkriminal.
Bakesbangpol, Satpol PP, Kepolisian
4 Penanggulangan bencanadaerah
Setda (Bagian Kesra, bagianpembangunan),BadanPenanggulangan Bencana Daerah,Bakesbangpollinmas, Dinas Sosial,Dinas PU Pengairan, Dinas PU CiptaKarya dan Tata Ruang, Dinas PU BinaMarga, Dinas Kesehatan, SatPol PP,Kepolisian, Kodim
5 Pembinaan dan penguatankelembagaan organisasinon-pemerintah
Bakesbangpol, Satpol PP
6 Peningkatan KualitasPelayanan Informasi.
Setda (Bagian HUMAS dan BagianPDE), Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika,Sekretariat DPRD
7 Peningkatan PendapatanDaerah.
Dinas Koperasi & UMKM,Disperindag, Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika, DinasPU Bina Marga, Satpol PP, DPPKA,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
212
BPPT, Disporabudpar, DinasPertanian, Disbunhut
8 Pengembangan KerjasamaDaerah.
Setda(Bagian Perekonomian),BAPPEDA
9 Peningkatan KetahananPangan
Kantor Ketahanan Pangan, BAPPEDA,Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian,Dinas Peternakan dan Perikanan,Dinas Kehutanan dan Perkebunan,serta
10 Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian, Dinas Peternakandan Perikanan, BAPPEDA, Dinas PUPengairan, Dinas Kehutanan danPerkebunan, Dinas Perindustrian danPerdagangan
11 Peningkatan KesejahteraanPetani
Dinas Pertanian, Dinas Peternakandan Perikanan, Dinas Kehutanan danPerkebunan, Dinas PU Pengairan
12 Peningkatan Iklim Investasidan Kerjasama Investasi.
BPPT, Bappeda, BagianPerekonomian, Dinas Perindustriandan Perdagangan
13 Pengembangan Energi baruterbarukan
Badan LH, Dinas Pertanian, PerikananPeternakan, BAPPEDA, Dinas PUPengairan
14 Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian TataRuang.
BAPPEDA, Dinas PU Cipta karya &Tata Ruang, BPN
15 Pengembangan UsahaEkonomi Produktif.
Bagian Perekonomian, Bagian Kesra,Dinas Koperasi & UMKM,Disperindag.
16 PengembanganInfrastruktur Perdesaan(Kemitraan).
Dinas PU Bina Marga, Dinas PU CiptaKarya & Tata Ruang, Setda (BagianPembangunan)
17 Pengembangan,Pengelolaan, Rehabilitasidan Pemulihan SumberDaya Alam (Hutan, Lahandan Air) dan LingkunganHidup.
Badan LH, Dinas PU Pengairan, DinasPU Cipta Karya dan Tata Ruang,Dinas Kehutanan dan Perkebunan,BAPPEDA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
213
C. Program KewilayahanProgram kewilayahan menempatkan beberapa program yang tak
hanya terbatas basis satuan kerja yang ada, melainkan juga lintas satuan
kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi,
penanggulangan banjir, pengembangan kawasan, juga penyediaan
infrastruktur merupakan isu yang harus ditangani secara kewilayahan. Jika
hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral, maka problematika
yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien.
Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus
terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network).
Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan
pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik.
Dalam lingkup perwilayahan, program kerja membutuhkan
kerjasama yang lebih luas dari sekedar lintas sektoral SKPD, Untuk itu
program kewilayahan akan menyajikan sinergisitas dari beberapa wilayah
kerja dalam penuntasan kebijakan atau program yang telah dibangun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
214
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANGDISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Berdasarkan program-program terpilih dari masing-masing urusan yang
mendukung kebijakan pembangunan daerah maka perlu disusun program
prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja pada setiap Tahun
Anggaran dan akhir periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya
dan SKPD pelaksananya. Indikasi rencana program prioritas disajikan
sebagaimana matrik berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
215
Tabel 8.1
MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KEBUTUHAN PENDANAANPEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 – 2015
Kode
Bidang UrusanPemerintahandan Program
PrioritasPembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
KondisiKinerjaAwal
RPJMD(Tahun2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPDPenanggung
Jawab
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun2015Kondisi Kinerja
pada akhirperiode RPJMD
target Rp(ribu) target Rp
(ribu) target Rp(ribu) target Rp
(ribu) target Rp(ribu) target Rp (ribu)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
I. Kebijakan PeningkatanKualitas PelayananPendidikan danKesehatan
1 01 Urusan Pendidikan
1 01 16 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar 9Tahun
APM SD/MI 99,80 99,80 33.956.529,6
99,80 38.210.029,6
99,85 38.375.500
99,85 38.375.500
99,90 40.000.000
99,90 188.917.559,2
DinasPendidikan
APM SMP/MTs 94,57 94,57 94,60 94,60 94,61 94,61 94,61
APK SD/MI 102,19 102,20 102,25 102,28 102,30 102,32 102,32
APK SMP/MTs 94,80 94,80 94,82 94,84 94,86 94,88 94,88
Persentase jumlah pendudukusia > 15 tahun yang melekhuruf
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Jumlah siswa g a k i nSMP/MTs sasaran bantuan
15% 20% 22% 24% 26% 28% 28%
persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yang memadai(dari SDN/MIN = 501,SMPN/MTsN = 38)
30% 35% 42% 48% 50% 60% 60%
1 01 17 Program Pendidikan APM SMA/MA/SMK 73,80 73,80 1.542.46 73,85 3.326.9 73,90 4.195.974 73,95 27.000. 74,00 39.500. 74,00 75.565.402 Dinas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
216
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)Menengah APK SMA/ MA /SMK 74,12 74,36 4 74,90 64 75,80 76,50 000 77,40 000 77,40 Pendidikan
PersentaseSMKN berakreditasi minimalB. (dari 8 sekolah)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase SMAN/ MANyang memiliki laboratoriumfisika, kimia, dan biologi.
64 64 71 71 71 79 79
Persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yang memadai(dari 12 SMAN dan 2 MAN)
71% 71% 79% 86% 93% 93% 93%
Gratis biaya dasarpendidikan
0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % 100 %
1 01 18 Program PendidikanNon Formal
Persentase buta aksarausia ≥ 15 tahun yangterselesaikan
80% 85% 123.431 90% 188.431 95% 188.431 100% 188.431 100% 188.431
100% 877.155 DinasPendidikan
Persentase UPT yang telahmemiliki TBM
50% 60% 65% 70% 80% 80% 80%
1 01 22 Program ManajemenPelayanan Pendidikan
Persentase guru SD/MIberkualifikasi akademikS1/D4
49% 55% 46.994.649,60
60% 46.994.649,60
65% 46.994.649,60
70% 46.994.649,60
80% 46.994.649,60
80% 234.973.248
DinasPendidikan
Persentase guru SMP/MTsberkualifikasi akademikS1/D4
85% 87% 90% 93% 95% 95% 95%
Persentase guruSMAN/MAN berkualifikasiakademik S1/D4
96% 97% 98% 99% 100% 100% 100%
Persentase guru SMKNberkualifikasi akademikS1/D4
91% 93% 95% 97% 99% 100% 100%
Persentase guru SMKNbersertifikat kompetensi
33% 40% 47% 55% 62% 70% 70%
1 01 23 Program PeningkatanMutu Proses BelajarMengajar SMK
Persentase SMKNmenerapkan pembelajaranberpusat pada pesertadidik yang kontekstual
45% 50% 1.000.000
55% 1.000.000
60% 1.000.000 65% 1.000.000
70% 1.000.000
70% 5.000.000 DinasPendidikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
217
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)berbasis I T (dari 8 SMKN)
Persentase SMKN memilikibengkel kerja kejuruan
63% 63% 75% 88% 88% 100% 100%
1 02 Urusan Kesehatan
1 02 15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaanobat dan vaksin
100% 100% 1.040.000
100% 1.000.000
100% 1.000.000 100% 1.000.000
100% 1.000.000
100% 5.040.000 Dinas Kesehatan
1 02 16 Program UpayaKesehatan Masyarakat
Jumlah puskesmas yangmemiliki fasilitas rawat inap(dari 27 puskesmas)
15puskesmas
15puskesmas
1.136.000
16puskesmas
2.000.000
16puskesmas
2.500.000 16puskesmas
2.500.000
17puskesmas
2.500.000
17puskesmas
10.636.000 Dinas Kesehatan
1 02 20 Program Perbaikan GiziMasyarakat
Persentase balita gizi burukyang mendapat perawatan
100 %86 kasus
100% 100.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000
100% 1.100.000 Dinas Kesehatan
Persentase balita ditimbangberat badannya
83,15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 25 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantudan Jaringannya
Persentase peningkatankualitas pelayananpuskesmas dan Pustu (dari27 puskesmas dan 55 Pustu)
100% 100% 6.428.620+955.805,4
100% 2.956.516,75
100% 2.700.000 100% 2.700.000
100% 2.750.000
100% 18.490.942,15
Dinas Kesehatan
Gratis biaya pengobatan dipuskesmas
20% 20% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 26 Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan Prasarana RumahSakit / Rumah SakitJiwa / Rumah SakitParu-paru / RumahSakit Mata
Persentase PeningkatanPelayanan rumah sakit(standar BLUD danpeningkatan tipe )
0% 50% 2.267.500
50% 2.500.000
50% 2.500.000 50% 2.500.000
100% 2.500.000
100% 12.267.500 Dinas Kesehatan
1 02 28 Program KemitraanPeningkatan PelayananKesehatan Ibu danAnak
Persentase ibu bersalin yangditolong oleh tenagakesehatan
85% 87% 0 90% 467.775 93% 467.775 96% 467.775 100% 467.775
100% 1.871.100 Dinas Kesehatan
Gratis ibu melahirkan diPuskesmas rawat inap
0% 25% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 33 Program Sumber Dayakesehatan
Persentase tenagakesehatan yang profesional
100 % 100 % 0 100 % 100.000 100 % 100.000 100 % 100.000 100 % 100.000
100% 400.000 Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
218
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)dan memenuhi standarkompetensi
1 12 Urusan KeluargaBerencana danKeluarga Sejahtera
1 12 15 Program KeluargaBerencana
Jumlah peserta KB baru /PB 23.597 23.597 1.953.020
23.997 2.000.000
24.199 2.000.000 24.397 2.100.000
24.597 2.200.000
24.597 10.253.020 BPPKB
Jumlah peserta KB aktif/PA 186.647 186.647 186.847 186.947 187.047 187.147 187.147
Jumlah peserta KB aktifmandiri
115.068 115.068 115.568 115.818 116.068 116.318 116.318
1 12 19 Program PromosiKesehatan Ibu, Bayidan Anak melaluiKelompok Kegiatan diMasyarakat
pembinaan kesehatan ibudan anak melalui kelompokkegiatan di masyarakat
480kelompokposyandu
500kelompokposyandu
100.000 520kelompokposyandu
100.000 540kelompokposyandu
100.000 560kelompokposyandu
150.000 570kelompokposyandu
150.000
570kelompokposyandu
600.000 BPPKB
1 17 Urusan kebudayaan
1 17 15 ProgramPengembangan NilaiBudaya
Jumlah inventarisasi, dandokumentasi kelompokbudaya
24 kelompok 24kelompok
475.000 24kelompok
500.000 24kelompok
550.000 24kelompok
600.000 24kelompok
600.000
24kelompok
2.725.000 Disporabudpar
Jumlah fasilitasipergelaran budaya
2 pergelaran 2pergelaran
2pergelaran
2pergelaran
2pergelaran
2pergelaran
10pergelaran
1 17 16 Program PengelolaanKekayaan Budaya
Jumlah pagelaran budayadaerah
2 pergelaran 2pergelaran
200.000 3pergelaran
250.000 3pergelaran
500.000 3pergelaran
500.000 3pergelaran
500.000
14pergelaran
1.950.000 Disporabudpar
1 18 Urusan Pemuda danOlah raga
1 18 16 Program PeningkatanPeran SertaKepemudaan
Jumlah cabor yang aktif 24 cabor 25 cabor 35.000 25 cabor 50.000 25 cabor 75.000 25 cabor 100.000 25 cabor 100.000
25 cabor 360.000 Disporabudpar,KONIJumlah klub pada semua
cabor98 club 99 club 99 club 99 club 100 club 100 club 100 club
1 18 20 Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahraga
Jumlah pelatih olahragapendidikan yang memilikikompetensi
24 orang 31 orang 50.000 35 orang 60.000 38 orang 75.000 41 orang 90.000 45orang
100.000
45 orang 375.000 Disporabudpar
Jumlah penyelenggaraan/ 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
219
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)invitasi olahraga
1 11 UrusanPemberdayaanPerempuan
1 11 16 Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
jumlah lembaga berbasisgender yang diberdayakan
178 lembaga 182lembaga
50.000 186lembaga
50.000 190lembaga
60.000 190lembaga
75.000 190lembaga
75.000 190lembaga
310.000 BPPKB
II. Kebijakan PeningkatanKualitas Kehidupanpolitik dan PenegakanHukum
1 19 Urusan KesatuanBangsa dan PolitikDalam Negeri
1 19 15 Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
Deteksi situasi keamananwilayah dan rawan bencana
peta rawanbencana danlaporansituasikeamanan
peta rawanbencanadanlaporansituasikeamanan
642.160 petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan
700.000 petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan
750.000 petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan
750.000 petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan
750.000
petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan
3.592.160 Bakesbangpolinmas, SatpolPP, BadanPenanggulangan BencanaDaerah
1 19 16 Program PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal
Terpeliharanya trantibmas OperasionalPol PP
Operasional Pol PP
373.000 Operasional PolPP
500.000 Operasional Pol PP
550.000 Operasional Pol PP
650.000 Operasional PolPP
750.000
Operasional PolPP
2.823.000 Bakesbangpolinmas, Satpol PP
1 19 18 Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan
Jumlah pembinaan wawasankebangsaan
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
125.000 se Kab.Mojokerto
200.000 se Kab.Mojokerto
200.000 se Kab.Mojokerto
250.000 se Kab.Mojokerto
300.000
se Kab.Mojokerto
1.075.000 Bakesbangpolinmas, Satpol PP
1 19 20 Program PeningkatanPemberantasanPenyakit Masyarakat
Jumlah Operasi tramtibmas 5 kali 5 kali 75.000 5 kali 150.000 5 kali 200.000 5 kali 250.000 5 kali 300.000
5 kali 975.000 Bakesbangpolinmas, Satpol PP
1 19 23 Program MendukungProses PenegakanHukum danPerlindungan HAM
Jumlah pembinaanKadarkum
4 kali 4 kali 200.000 4 kali 200.000 4 kali 250.000 4 kali 250.000 4 kali 300.000
4 kali 1.200.000 Bag. Hukum,Bakesbangpolinmas, Satpol PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
220
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
III. Kebijakan PeningkatanKualitas Aparatur danPelayanan Publik
1 20 UrusanPemerintahanUmum
1 20 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
tersedianya tanah asetPemerintah Daerah
semua SKPD semuaSKPD
12.103.254,5+10.000.000
semuaSKPD
20.000.000
semuaSKPD
20.000.000
semuaSKPD
18.000.000
semuaSKPD
18.000.000
semuaSKPD
98.103.254,50
DPPKA
1 20 17 Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Pelatihan, pembinaan danaplikasi pengelolaankeuangan serta aset daerah
semua SKPD semuaSKPD
10.750.959
semuaSKPD
9.000.000
semuaSKPD
9.500.000 semuaSKPD
10.000.000
semuaSKPD
10.000.000
semuaSKPD
60.250.959 DinasPendapatanPengelolaanKeuangan danAset
1 20 20 Program PeningkatanSistem Pengawasaninternal danPengendalianPelaksanaan kebijakanKDH
Pengendalian dan evaluasipelaksanaan pembangunan
semua SKPD semuaSKPD
1.250.000
semuaSKPD
1.250.000
semuaSKPD
1.250.000 semuaSKPD
1.300.000
semuaSKPD
1.300.000
semuaSKPD
6.350.000 Inspektorat
1 20 21 Program peningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan
Jumlah pendidikanfungsional pengawasan
1 kali 1 kali 50.000 1 kali 75.000 1 kali 100.000 1 kali 150.000 1 kali 150.000
1 kali 525.000 Inspektorat
1 20 24 ProgramMengintensifkanPenangananPengaduan Masyarakat
Persentase penangananpengaduan administratif
100% 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 250.000
100% 1.100.000 Inspektorat,BakesbangpollinmasPersentase penerimaan/
penanganan unjuk rasa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 26 Program PenataanPeraturan Perundang-undangan
Penerbitan Perda sesuaikebutuhan aktual
100 % 100 % 500.000+200.000
100 % 750.000 100 % 800.000 100 % 800.000 100 % 800.000
100 % 3.850.000 Setda (BagianHukum)
1 20 28 Program PembinaanMental Spiritual
Jumlah pembinaankeagamaan bagi karyawan
5 kali 5 kali 1.425.000
5 kali 1.500.000
5 kali 1.600.000 5 kali 1.700.000
5 kali 1.800.000
5 kali 8.025.000 Setda (Bag.Kesejahteraanrakyat)
Terbantunya TDL padatempat peribadatan
0 1004tempat
441.760 4671tempat
3.745.500
4671tempat
3.745.500 4671tempat
3.745.500
4671tempat
3.745.500
4671tempat
15.423.760 DPPKA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
221
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)ibadah ibadah ibadah ibadah ibadah ibadah
1 20 Program peningkatanPelayanan Prima
Jumlah jenis pelayananprima
4 jenis 4 jenis 200.000 4 jenis 250.000 4 jenis 250.000 4 jenis 250.000 4 jenis 250.000
4 jenis 1.200.000 BPPT,Dispendukcapil,RS/Puskesmas,DinasPendidikan
1 21 UrusanKepegawaian
1 21 15 Program PendidikanKedinasan
Pendidikan penjejangan danteknis fungsional
LPJ CPNS,pendidikanpenjejangan/fungsional
LPJ CPNS,pendidikanpenjejangan/fungsional
500.000+1.000.000
Pendidikanpenjejangan/fungsional
1.000.000
Pendidikanpenjejangan/fungsional
1.000.000 Pendidikanpenjejangan/fungsional
1.000.000
Pendidikanpenjejangan/fungsional
1.000.000
Pendidikanpenjejangan/fungsional
5.500.000 BKPP
1 21 17 Program Pembinaandan PengembanganAparatur
Pengelolaan administrasikepegawaian
semuapegawai
semuapegawai
1.410.000
semuapegawai
1.750.000
semuapegawai
1.750.000 semuapegawai
1.750.000
semuapegawai
1.750.000
semuapegawai
8.410.000 BKPP
Pengujian kesehatanpegawai/pejabat struktural
Pegawai usia> 40 tahun
Pegawaiusia > 40tahun
Pegawaiusia >40 tahun
Pegawaiusia > 40tahun
Pegawaiusia > 40tahun
Pegawaiusia >40tahun
Pegawaiusia > 40tahun
1 21 18 Program PeningkatanDisiplin Pegawai danKualitas Personil
Peningkatan pembinaandisiplin pegawai melaluipembinaan waskat dankhusus
semua SKPD semuaSKPD
100.000 semuaSKPD
100.000 semuaSKPD
100.000 semuaSKPD
100.000 semuaSKPD
100.000
semuaSKPD
500.000 semua SKPD
1 10 UrusanKependudukan dancatatan sipil
1 10 15 Program penataanAdministrasiKependudukan
Aplikasi jaringan sisteminformasi administrasikependudukan (SIAK)
- mulaidilaksanakan
- dipungutretribusi
- aplikasiSIAK
-dipungutretribusi
624.942,6+130.243,48335
- aplikasiSIAK
- tidakdipungutretribusi
2.000.000
- aplikasiSIAK
- tidakdipungutretribusi
950.000 - aplikasiSIAK
- tidakdipungutretribusi
950.000 - aplikasiSIAK
- tidak
dipungutretribusi
2.000.000
- aplikasiSIAK
- tidakdipungutretribusi
6.655.186,08
Dispendukcapil
Gratis pengurusan KTP, KK,Akte kelahiran anak ke 1 - 2,Akte nikah non muslim
0% 25% 100% 100% 100% 100% 100%
1 22 UrusanPemberdayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
222
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)masyarakat dandesa
1 22 17 Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam MembangunDesa
Jumlah program yangmelibatkan partisipasimasyarakat
4 program(PNPM,P3MD,Posyandu,TTG)
100% 157.500 100% 200.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 250.000
100% 1.057.000 Bapemas
1 22 18 Program PeningkatanKapasitas AparaturDesa
Terbinanya aparatur desa PembinaanKades (1kali)
PembinaanKades (1kali)
100.000 Pembinaan Kades(1 kali)
150.000 Pembinaan Kades(1 kali)
150.000 Pembinaan Kades(1 kali)
150.000 PembinaanKades (1kali)
200.000
Pembinaan Kades(1 kali)
750.000 Bapemas
1 22 19 Program PeningkatanPeran Perempuan
Jumlah kegiatan yangdilaksanakan organisasiwanita
2 kegiatan 2 kegiatan 100.000 2kegiatan
100.000 2kegiatan
100.000 2kegiatan
100.000 2kegiatan
100.000
2kegiatan
500.000 Bapemas
1 24 Urusan Kearsipan
1 24 15 Program PerbaikanSistem AdministrasiKearsipan
Meningkatnya tertibadministrasi kearsipan
20% 60% 720.520 70% 230.000 80% 230.000 85% 230.000 90% 230.000
90% 1.640.520 KantorPerpustakaan,Arsip danDokumentasi
1 24 17 Program PemeliharaanSarana dan PrasaranaKearsipan
Kapasitas penyimpanan arsipyang memenuhi syarat
20% 100%. 0 100% 100.000 100% 100.000 100% 150.000 100% 150.000
100% 500.000 KantorPerpustakaan,Arsip danDokumentasi
IV. Kebijakanmembangun sistemekonomi kerakyatanyang mampumenggerakkan sendi-sendi perekonomianberbasis potensidaerah yang unggul,kokoh dan stabil.
1 05 Urusan PenataanRuang
1 05 15 Program perencanaanTata Ruang
Jumlah rencana tata ruang(RTRW, RUTRK,/RDTRK,
19 dokumen 20dokumen
400.000+200.000
22dokumen
800.000 22dokumen
800.000 22dokumen
800.000 22dokumen
400.000
22dokumen
3.400.000 Bappeda, DPUCipta Karya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
223
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)RTRK)
1 05 16 Program pemanfaatanRuang
Prosentase Pemanfaatanrencana tata ruang padasetiap perijinan
100% 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 250.000 Bappeda, DPUCipta Karya
1 05 17 Program pengendalianPenataan Ruang
Prosentase evaluasi rencanatata ruang
0 100% 200.000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 200.000 Bappeda, DPUCipta Karya
1 03 Urusan PekerjaanUmum
1 03 15 ProgramPembangunan Jalandan Jembatan
Persentase jalan kabupatenkonstruksi aspal(dari 864 km)
94,43 % 95% 10.000.000
96% 10.000.000
97% 11.000.000
98% 10.000.000
99% 10.000.000
99% 51.000.000 DPU Bina Marga
1 03 18 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Persentase jalan kabupatenkondisi baik(dari 864 km)
71,86 % 73% 33.748.160
74% 20.000.000
75% 25.000.000
76% 20.000.000
77% 20.000.000
77% 118.748.160,00
DPU Bina Marga
1 03 24 ProgramPengembangan danPengelolaan jaringanIrigasi, Rawa danJaringan Pengairanlainnya
Luas layanan jaringan irigasiteknis (Ha)
17.190 Ha 17.190 Ha 4.525.275
17.190Ha
5.000.000
17.190Ha
5.000.000 17.190Ha
5.000.000
17.190Ha
5.000.000
17.190Ha
24.525.275,00
DPU Pengairan
Jumlah jaringan irigasi yangdirehabilitasi
20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 100lokasi
1 03 26 ProgramPengembangan,Pengelolaan dankonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air lainnya
Jumlah kumu la t i f waduk/embung yang dinormalisasi
0 lokasi 7 lokasi 300.000 10 lokasi 500.000 10 lokasi 500.000 12 lokasi 500.000 15 lokasi 500.000
54 lokasi 2.300.000 DPU Pengairan
Jumlah kumu la t i f sungaiyang dinormalisasi
0 sungai 2 sungai 4 sungai 6 sungai 7 sungai 8 sungai 27sungai
1 03 27 ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah
Jumlah desa terlayanijaringan PDAM
74 desa 74 desa 0 77 desa 100.000 77 desa 100.000 80 desa 100.000 80 desa 100.000
80 desa 400.000 PDAM, DPUCipta Karya danTata Ruang
Jumlah pelanggan PDAM 12.117pelanggan
13.417pelanggan
13.417pelanggan
14.700pelanggan
14.700pelanggan
15.700pelanggan
15.700pelanggan
Kumulatif jumlah prasaranasanitasi komunal
2 lokasi 7 lokasi 10 lokasi 13 lokasi 16 lokasi 19 lokasi 19 lokasi
1 03 29 ProgramPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh
Kebersihan Kota (11 IKK)dan terpeliharanya LPJU(4400 titik LPJU)
70% 70% 2.445.098,816
75% 3.000.000
75% 3.000.000 80% 3.500.000
80% 3.500.000
80% 15.445.098,816
DPU CiptaKarya dan TataRuang
Kumulatif Penambahan LPJU 0 0 50 titik 50 titik 100 titik 100 titik 100 titik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
224
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 03 30 Program
PembangunanInfrastrukturPerdesaan
Jumlah desa status sangatmaju dan maju (versi KPDT)
214 desa 214 desa 21.287.280
214 desa 25.000.000
215 desa 25.000.000
215 desa 25.000.000
216desa
25.000.000
216 desa 121.287.280
DPU Cipta Karyadan Tata Ruang
Persentase jalan lingkungankonstruksiaspal/paving/makadam (dari2484,61 km jalanlingkungan)
72,32% 72,5% 73% 73,5% 74% 74,5% 74,5%
Persentase pusatpermukiman yangmempunyai jalan lingkunganberkualitas baik (dari 1198dusun/lingkungan)
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
1 07 UrusanPerhubungan
1 07 16 Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana dan FasilitasLLAJ
Persentase Kualitas dankuantitas rambu lalu lintas,RPPJ, APILL dan marka jalan
40 %,Sedang danbelummencukupi
45% 373.220 55% 400.000 60% 400.000 60% 450.000 65% 450.000
65% 2.073.220 Dishubkominfo
Persentase Prasaranapenunjang LLAJ (halte,guard drill)
25%, belummemadai
25% 35% 50% 60% 75% 75%
1 07 17 Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Ketertiban angkutan umumdan perparkiran
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
405.090 se Kab.Mojokerto
450.000 se Kab.Mojokerto
450.000 se Kab.Mojokerto
450.000 se Kab.Mojokerto
450.000
se Kab.Mojokerto
2.205.090 Dishubkominfo
2 07 UrusanPerindustrian
2 07 16 ProgrampengembanganIndustri Kecil danMenengah
Meningkatnya Jumlahpengusaha industri kecil danmenengah yang sehat (dari2790 IKM)
25% 30% 1.770.744,381
40% 1.770.744,381
50% 1.770.744,381
60% 1.770.744,381
70% 1.770.744,381
80% 8.853.721,905
Disperindag
2 07 19 ProgramPengembanganSentra-sentra IndustriPotensial
Peningkatan kualitas sentraindustri kecil (pembinaan 5sentra)
20% 20% 100.000 40% 200.000 60% 200.000 70% 200.000 80% 250.000
80 950.000 Disperindag
2 06 UrusanPerdagangan
2 06 15 Program PerlindunganKonsumen dan
Peningkatan pengelolaanpasar
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
625.000 se Kab.Mojokert
625.000 se Kab.Mojokerto
625.000 se Kab.Mojokerto
625.000 se Kab.Mojokert
625.000
se Kab.Mojokert
3.125.000 Disperindag
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
225
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)PengamananPerdagangan
(14 pasar) o o o
Persentase penangananpengaduan konsumen
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 06 16 Program PeningkatanKerjasamaPerdaganganInternasional
Jumlah mengikuti kegiatanpromosi pasar regional,nasional, dan internasional
4 kali (TMII,Jatim Expo,JabarFashion danCraft)
4 kali 100.000 4 kali 200.000 4 kali 200.000 4 kali 250.000 4 kali 250.000
4 kali 1.000.000 Disperindag,Bag.Perekonomian
2 06 19 Program pembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan
Terbina dan tertatanyapedagang kaki lima
Pembinaan 1kali
1 kali 100.000 1 kali 110.000 1 kali 120.000 1 kali 130.000 1 kali 140.000
1 kali 600.000 Disperindag,Bag.Perekonomian
2 01 Urusan Pertanian
2 01 15 Program peningkatanKesejahteraan Petani
Kumulatif Jumlah desapenerima programpengembangan usahaagribisnis
94 desa 111 desa 0 126 desa 100.000 141 desa 100.000 156 desa 100.000 171desa
100.000
171 desa 400.000 Dinas Pertanian
2 01 16 Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)
Peningkatan prasaranausaha tani
3 lokasi 50 lokasi 15.020.470
50 lokasi 15.020.470
50 lokasi 15.020.470
50 lokasi 15.020.470
50 lokasi 15.020.470
250lokasi
75.102.350 Dinas Pertanian
2 01 19 Program PeningkatanProduksi Pertanian /Perkebunan
Produksi padiJagungkedelai
303.875,47ton151.701,03ton2.08 ton
312.000ton153.000ton4 ton
11.075.000
319.000ton154.000ton4.500ton
10.000.000
327.000ton156.000ton4.500 ton
10.000.000
334.000ton157.0000ton4.500 ton
10.000.000
342.000ton159.000ton4.500ton
10.000.000
342.000ton159.000ton4.500ton
51.075.000 Dinas Pertanian
Ketersediaan bahan pangandaerahberas
180,449 ton 184,000ton
186,000ton
190,000ton
194,000ton
194,000ton
194.000ton
2 01 22 Program PeningkatanProduksi HasilPeternakan
Pembinaan peningkatanusaha ternak
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
200.000 se Kab.Mojokerto
200.000 se Kab.Mojokerto
200.000 se Kab.Mojokerto
200.000 se Kab.Mojokerto
200.000
se Kab.Mojokerto
1.000.000 DinasPeternakan danPerikanan
Persentase peningkatanjumlah ternakSapi potong (66.175 ekor)Sapi perah (2.614 ekor)Kambing (156.260 ekor)Ayam potong (1.241.065
2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
226
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)ekor)Ayam petelur(275.471 ekor)Itik (246.018 ekor)
2 02 Urusan kehutanan
2 02 16 Program RehabilitasiHutan dan Lahan
Pelestarian penghijauanlahan kritis dan hutankemasyarakatan
2 program(PLA,Rehabilitasihutan danlahan 450ha)
2 program 1.227.980
2program
1.250.000
2program
1.250.000 2program
1.250.000
2program
1.250.000
10program
6.227.980 Dinas Hutbun
2 05 Urusan Kelautandan Perikanan
2 05 20 ProgramPengembanganBudidaya Perikanan
Pembinaan usaha budidayaikan (5 lokasi)
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
1.606.100
se Kab.Mojokerto
1.700.000
se Kab.Mojokerto
1.700.000 se Kab.Mojokerto
1.700.000
se Kab.Mojokerto
1.700.000
se Kab.Mojokerto
8.406.100 DinasPeternakan danPerikanan
Operasional Balai Benih Ikan(BBI)
1 balai 1 balai 1 balai 1 balai 1 balai 1 balai 1 balai
1 15 Urusan Koperasidan Usaha KecilMenengah
1 15 15 Program penciptaanIklim Usaha UKM yangKondusif
Terbinanya kelompok UKM se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
425.000 se Kab.Mojokerto
500.000 se Kab.Mojokerto
500.000 se Kab.Mojokerto
500.000 se Kab.Mojokerto
500.000
se Kab.Mojokerto
2.425.000 Dinkop danUMKM
1 15 16 ProgrampengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUKM
Jumlah sasaran pembinaankewirausahaan UKM
10kelompok
10kelompok
600.000 10kelompok
600.000 10kelompok
600.000 10kelompok
600.000 10kelompok
600.000
10kelompok
3.000.000 Dinkop danUMKM,Disperindag
1 15 18 Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
Persentase pembinaanusaha koperasi. (dari 747koperasi)
45,1 % 60 % 125.000 70 % 200.000 80 % 200.000 90 % 200.000 100 % 200.000
100% 925.000 Dinkop danUMKM
Persentase koperasi yangmenerapkan prinsipakuntabilitas danpengendalian koperasi.
35% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
2 04 Urusan Pariwisata
2 04 15 Program Promosi skala regional dan 4 media 4 media 100.000 4 media 150.000 4 media 150.000 4 media 150.000 4 media 150.00 4 media 700.000 Disporabudpar
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)pengembanganPemasaran Pariwisata
nasional promosi promosi promosi promosi promosi promosi 0 promosi
2 04 16 ProgrampengembanganDestinasi Pariwisata
Peningkatan kualitas obyekwisata
2 lokasi 2 lokasi 100.000+100.000
2 lokasi 250.000 2 lokasi 250.000 2 lokasi 250.000 2 lokasi 300.000
2 lokasi 1.250.000 Disporabudpar
2 04 17 ProgramPengembanganKemitraan
Kumulatif jumlah programkemitraan
5 obyekwisata
5 obyekwisata
0 5 obyekwisata
0 5 obyekwisata
0 5 obyekwisata
0 5 obyekwisata
100.000
5 obyekwisata
100.000 Disporabudpar
2 03 Urusan EnergiSumber DayaMineral
2 03 15 Program pembinaandan PengawasanBidang Pertambangan
Pembinaan kegiatan usahapertambangan
4 wilayahkecamatan
18Kecamatan
100.000 18Kecamatan
120.000 18Kecamatan
130.000 18Kecamatan
140.000 18Kecamatan
150.000
18Kecamatan
640.000 Setda (Bagianperekonomian)
2 03 17 Program Pembinaandan PengembanganBidang Ketenagalistrikan
Pengembangan energialternatif terbarukan
3 lokasiPLTM
- 0 - 0 1 Lokasi 0 - 0 1 Lokasi 0 5 lokasi 0 Bappeda, BLH,Setda (Bagianperekonomian)
1 04 Urusan Perumahan
1 04 15 ProgramPengembanganPerumahan
Pengembangan perumahanbaru
3 lokasi 1 lokasi 0 1 lokasi 0 1 lokasi 0 1 lokasi 0 1 lokasi 0 5 lokasi 0 DPU Cipta Karyadan Tata Ruang
1 04 16 Program LingkunganSehat Perumahan
Kumulatif jumlah desa yangterlayani Prasarana danSarana Air Bersih ( PSAB)
76 desa 82 desa 1.572.470
86 desa 1.500.000
90 desa 1.500.000 94 desa 1.500.000
98 desa 1.500.000
98 desa 7.572.470 DPU Cipta Karyadan Tata Ruang
1 04 19 Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran
Jumlah unit PMK 2 unit - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000
- 500.000 DPU Cipta Karyadan Tata Ruang
1 25 Urusan Komunikasidan Informatika
1 25 15 ProgramPengembanganKomunikasi, Informasidan Media massa
Meningkatnya jumlah saranaIT dan jenis media informasiyang digunakan (KIM, WikaFM, Tabloid Majatama, Web)
4 kelompok 4kelompok
900.000 4kelompok
900.000 4kelompok
900.000 4kelompok
900.000 4kelompok
900.000
4kelompok
4.500.000 Dishubkominfo
1 25 18 Program KerjasamaInformasi dengan
Terjalinnya kerjasamadengan mass media (media
80% 80% 1.985.000
80% 2.000.000
80% 2.000.000 80% 2.000.000
80% 2.000.000
80% 9.985.000 Setda (Bag.Humas dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
228
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)Media massa cetak dan elektronik) Protokol)
2 08 UrusanTransmigrasi
2 08 17 Program TransmigrasiRegional
Pembinaan kesiapan pesertatransmigrasi
Jumlahpesertatransmigrasi6 KK = 21jiwa
10 KK 100.000 20 KK 100.000 20 KK 100.000 20 KK 100.000 20 KK 100.000
20 KK 500.000 Disnakertrans
1 08 Urusan LingkunganHidup
1 08 16 Program Pengendalianpencemaran danperusakan LingkunganHidup
Pembinaan peningkatankualitas lingkungan hidupdan pelayanan uji lab
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
1.043.400
se Kab.Mojokerto
1.000.000
se Kab.Mojokerto
1.000.000 se Kab.Mojokerto
1.000.000
se Kab.Mojokerto
1.000.000
se Kab.Mojokerto
5.043.400 BLH
V. KebijakanPenanggulanganKemiskinan, PerluasanLapangan Kerja, danPerbaikan IklimKetenagakerjaan
1 14 Urusan TenagaKerja
1 14 15 Program PeningkatanKualitas danProduktifitas TenagaKerja
Jumlah Tenaga kerja yangmemenuhi ketentuanstandar kompetensi kerja
100 orangtenaga kerjaterlatih
170 orangtenagakerjaterlatih
780.000 170orangtenagakerjaterlatih
780.000 170 orangtenagakerjaterlatih
780.000 170 orangtenagakerjaterlatih
780.000 170orangtenagakerjaterlatih
780.000
850orangtenagakerjaterlatih
3.900.000 Disnakertrans
1 14 16 Program PeningkatanKesempatan Kerja
Adanya sistem informasilapangan kerja (AKAL, AKAD,AKAN)
100% 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000
100% 500.000 Disnakertrans
1 14 17 Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan
Pembinaan organisasiketenagakerjaan, pembinaanhubungan bipartit,tripartit,dewan pengupahan
3 kali 3 kali 50.000+ 50.000
3 kali 100.000 3 kali 150.000 3 kali 150.000 3 kali 200.000
3 kali 700.000 Disnakertrans
% perusahaan yangmemenuhi norma kerjaperempuan dan anak (dari
25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75% 75%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
229
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)550 perusahaan)
VI. KebijakanPeningkatanKesalehan Sosial danKerukunan AntarUmat Beragama
1 13 Urusan Sosial
1 13 15 ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KAT dan PMKSlainnya
Persentase jumlah anakterlantar yang berhasil dibinabaik di dalam maupun diluarpanti
90% 90% 270.000 90% 270.000 90% 300.000 90% 300.000 90% 300.000
90% 1.440.000 Dinas Sosial
1 13 16 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
Persentase PMKS penerimamanfaat yang mampumelaksanakan peranan danfungsi sosial
70% 70% 255.000 75% 255.000 75% 275.000 75% 275.000 80% 300.000
80% 1.360.000 Dinas Sosial
1 13 20 Program Pembinaaneks PenyandangPenyakit Sosial (eksnapi, PSK, narkoba,dan Penyakit Sosiallainnya)
Jumlah operasi tramtibmas 3 kali(opsrutin/tahun)
3 kali 150.000 3 kali 150.000 3 kali 150.000 3 kali 150.000 3 kali 150.000
3 kali 750.000 Dinas Sosial
Pekerja sosial dan tenagakerja sosial yangkompeten/terlatih
3 tenaga(1 dokter, 2perawat)
3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga
1 13 21 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Prosentase PMKS penerimamanfaat yang mampuberperan dalampenyelanggaraankesejahteraan sosial (dari 80orang)
70% 70% 75.000 70% 75.000 75% 75.000 75% 75.000 80% 75.000 80% 375.000 Dinas Sosial
VII. KebijakanPerencanaanpembangunan danpenganggaran yangberbasis kinerja.
1 06 UrusanPerencanaanPembangunan
1 06 15 Program Tersedianya data dan 4 media 4 media 235.000 4 media 250.000 4 media 300.000 4 media 300.000 4 media 300.00 4 media 1.385.000 Bag. PDE,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
230
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)Pengembangan Data /Informasi
informasi pembangunan informasi informasi informasi informasi informasi informasi
0 informasi Bappeda
1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Tersusunnya RKPD ada ada 1.925.000
ada 2.000.000
ada 2.000.000 ada 2.000.000
ada 2.000.000
ada 9.925.000 Bappeda
Persentase kesesuaian RKPDdengan usulan Musrenbang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%
Persentase kesesuaianantara muatan RKPD denganRPJMD
80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%
Persentase kesesuaianantara muatan RPJMDdengan visi, misi, danprogram Bupati terpilih
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%
Terdapatnya Pengendaliandan Evaluasi PerencanaanPembangunan
ada ada ada ada ada ada ada
Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan PerencanaanPembangunan
tidak ada ada ada ada ada ada ada
Evaluasi Hasil PelaksanaanPembangunan
ada ada ada ada ada ada ada
1 06 22 Program PerencanaanPembangunanEkonomi
Perencanaan bidangekonomi pedesaan
tersusun tersusun 570.000 tersusun 570.000 tersusun 570.000 tersusun 570.000 tersusun 570.000
tersusun 2.850.000 DinasKoperasi danUMKM, DinasPertanian,Bappeda
1 06 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya
Perencanaan bidang sosialbudaya
Tersusunnyadatapendudukmiskin dankoordinasiprogramtaskin Kab.Mojokerto
Kab.Mojokerto
580.000 Kab.Mojokerto
580.000 Kab.Mojokerto
580.000 Kab.Mojokerto
580.000 Kab.Mojokerto
580.000
Kab.Mojokerto
2.900.000 Bappeda
Total 259.837.647,38
255.181.080,33
262.804.043,98
279.533.069,98
295.162.569,98
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
231
Kebutuhan pendanaan tersebut lebih merupakan ancar-ancar atau
tentunya tidak bisa tepat karena masih banyak faktor yang mempengaruhi
seperti perkembangan perekonomian nasional, tingkat kemahalan
konstruksi, alokasi dana perimbangan dari Pemerintah (Pusat), ketentuan
dana perimbangan dan dana tugas pembantuan, kebutuhan lain yang
tidak bisa dihindarkan, serta situasi dan kondisi di daerah yang
memerlukan penanganan segera.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
232
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator kinerja daerah ditujukan untuk memberikan gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati pada akhir periode masa jabatan. Suatu indikator kinerja daerah
dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih
indikator capaian kinerja. Ada 3 (tiga) aspek yang dipergunakan dalam
melihat indikator kinerja Daerah Tahun 2011-2015 yaitu Aspek
Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya
Saing Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah disajikan sebagaimana
matrik berikut :
Tabel 9.1Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKabupaten Mojokerto
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
KondisiKinerja padaawal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja
pada akhirperiodeRPJMDTahun
2010Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ASPEK KESEJAHTERAANMASYARAKAT
1. Kesejahteraan danPemerataan Ekonomi
1.1. Pertumbuhan Ekonomi 5.6 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1
1.2. Pertumbuhan PDRB 5,18 5,30 5,40 5,62 5,78 5,90 5,90
1.3. PDRB per kapita 13.206.308,05
13.367.512,66
13.553.516,21
13.813.923,58
14.136.330,80
14.483.538,96
14.483.538,96
1.4. Indeks PembangunanManusia (IPM)
73.17 73.50 73.6 73.7 73.8 73.9 73.9
1.5. Tingkat Kemiskinan (%) 20.4 20.2 19.7 18.7 17.7 16.7 16.7
1.6. Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) (%)
5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
233
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Pendidikan
1.1. Angka melek huruf 94,10% 95,50% 96,80% 98,10% 99,00% 100% 100%
1.2. APM SD/MI 99,80 99,80 99,80 99,85 99,85 99,90 99,90
1.3. APM SMP/MTs 94,57 94,57 94,60 94,60 94,61 94,61 94,61
1.4. APK SD/MI 102,19 102,20 102,25 102,28 102,30 102,32 102,32
1.5. APK SMP/MTs 94,80 94,80 94,82 94,84 94,86 94,88 94,88
1.6 APM SMA/MA/SMK 73,80 73,80 73,85 73,90 73,95 74,00 74,00
1.7 APK SMA/ MA /SMK 74,12 74,36 74,9 75,8 76,5 77,4 77,4
2. Kesehatan
2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) 68,5 68,5 68,5 69,0 69,5 70,0 70,0
2.2 Angka Kesakitan 17,00 17,00 16,50 16,50 16,00 16,00 16,00
2.3 Angka Kematian Bayi (per1000)
6,30 6,10 5,90 5,70 5,50 5,50 5,50
2.4 Persentase ketersediaan obatdan vaksin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.5 Jumlah Kasus Kematian Ibu 6 5 4 3 2 0 0
2.6 Prevalensi kurang gizi padaanak (%)
15,50 15,30 15,10 14,90 14,70 14,50 14,50
3. PemberdayaanPerempuan
3.1 jumlah lembaga berbasisgender yang diberdayakan
178 lembaga 182lembaga
186lembaga
190lembaga
190lembaga
192lembaga
192lembaga
4. Keluarga Sejahtera danKeluarga Berencana
4.1 Jumlah peserta KB aktif/PA 186.647 186.647 186.847 186.947 187.047 187.147 187.147
4.2 Jumlah peserta KB aktifmandiri
115.068 115.068 115.568 115.818 116.068 116.318 116.318
5. Sosial
5.1
Persentase jumlah anak danbalita terlantar yang berhasildibina baik di dalam maupundiluar panti
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
5.2
Prosentase PMKS penerimamanfaat yang mampuberperan dalampenyelanggaraankesejahteraan sosial
70% 70% 75% 75% 75% 80% 80%
5.3Rasio angka perceraianterhadap jumlah rumahtangga
0,200 0,200 0,190 0,180 0,175 0,170 0,170
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
234
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5.4 Pemakai narkoba (%penurunan)
2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0
5.5 Indeks penghuni panti sosial(2008 = 100)
99 99 98 97 96 95 95
6. Tenaga kerja
6.1
Jumlah Tenaga kerja yangmemenuhi ketentuanstandar kompetensi kerja
100 orangtenaga kerja
terlatih
170 orangtenaga
kerjaterlatih
170 orangtenaga
kerjaterlatih
170 orangtenaga
kerjaterlatih
170 orangtenaga
kerjaterlatih
170orang
tenagakerja
terlatih
170 orangtenaga
kerjaterlatih
6.2% perusahaan yangmemenuhi norma kerjaperempuan dan anak
25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75% 75%
7 Koperasi dan UMKM
7.1
Persentase koperasi yangmenerapkan prinsipakuntabilitas danpengendalian koperasi.
35% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
7.2 Jumlah Koperasi aktif 598 598 598 598 598 598 598
ASPEK PELAYANAN UMUM
1. Pendidikan
1.1.Rasio ketersediaansekolah/penduduk usiasekolah pendidikan dasar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.2
Persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yang memadai(SDN/MIN = 501,SMPN/MTsN = 38)
30% 35% 42% 48% 50% 60% 60%
1.3
Rasio ketersediaansekolah/penduduk usiasekolah pendidikanmenengah
90% 90% 90% 95% 95% 100% 100%
1.4
Persentase kualitas prasaranadan sarana pendidikan yangmemadai (dari 12 SMAN dan2 MAN)
71% 71% 79% 86% 93% 93% 93%
1.5Persentase SMK memilikibengkel kerja kejuruan
63% 63% 75% 88% 88% 100% 100%
2 Kesehatan
2.1
Jumlah puskesmas yangmemiliki fasilitas rawat inap(dari 27 Puskesmas dan 55Pustu)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
235
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.2Persentase balita gizi burukyang mendapat perawatan
100 %86 kasus
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.3Persentase ibu bersalin yangditolong oleh tenagakesehatan
85% 87% 90% 93% 96% 100% 100%
3. Pekerjaan Umum
3.1Persentase jalan kabupatenkonstruksi aspal (dari 864km)
94,43 % 95% 96% 97% 98% 99% 99%
3.2 Persentase jalan kabupatenkondisi baik (dari 864 km)
71,86 % 73% 74% 75% 76% 77% 77%
3.3Luas layanan jaringan irigasiteknis (Ha)
17.190 Ha 17.190Ha
17.190 Ha 17.190 Ha 17.190Ha
17.190Ha
17.190Ha
3.4Jumlah kumulat i f waduk/embung yang dinormalisasi
0 lokasi 7 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 12 lokasi 15 lokasi 15 lokasi
3.5Jumlah kumulat i f sungaiyang dinormalisasi
0 sungai 2 sungai 4 lokasi 6 lokasi 7 lokasi 8 lokasi 8 lokasi
3.6Jumlah desa terlayanijaringan PDAM
74 desa 74 desa 77 desa 77 desa 80 desa 80 desa 80 desa
3.7
Persentase jalan lingkungankonstruksiaspal/paving/makadam (dari2484,61 km jalan lingkungan)
72,32% 73% 74% 74,5% 75% 75,5% 75,5%
3.8
Persentase pusatpermukiman yangmempunyai jalan lingkunganberkualitas baik (dari 1198dusun/lingkungan)
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
3.9Kebersihan Kota (11 IKK) danterpeliharanya LPJU(4400 titik LPJU)
70% 70% 75% 75% 80% 80% 80%
4 Perumahan
4.1 Pengembangan perumahanbaru
3 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
5 Penataan Ruang
5.1Jumlah rencana tata ruang(RTRW, RUTRK,/RDTRK,RTRK)
19 dokumen 21dokumen
22dokumen
22dokumen
22dokumen
22dokume
n
22dokumen
5.2Prosentase Pemanfaatanrencana tata ruang padasetiap perijinan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.3 Prosentase evaluasi rencanatata ruang
0 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
236
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6 PerencanaanPembangunan
6.1Tersedianya data daninformasi pembangunan
4 mediainformasi
4 mediainformasi
4 mediainformasi
4 mediainformasi
4 mediainformasi
4 mediainformas
i
4 mediainformasi
6.2Persentase kesesua ianRKPD dengan usulanMusrenbang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6.3
Persentase kesesua ianantara muatan RPJMDdengan v is i , mis i , danprogram Bupat i terp i l ih
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Perhubungan
7.1
Persentase Kualitas dankuantitas rambu lalu lintas,RPPJ, APILL dan marka jalan
40 %,Sedang dan
belummencukupi
45% 55% 60% 60% 65% 65%
7.2Persentase Prasaranapenunjang LLAJ (halte, guarddrill)
25%, belummemadai
25% 35% 50% 60% 75% 75%
8 Lingkungan Hidup
8.1Pembinaan peningkatankualitas lingkungan hidup danpelayanan uji lab
se kabupaten sekabupaten
sekabupaten
sekabupaten
sekabupaten
sekabupat
en
sekabupaten
8.2
Pengendalian bebanpencemaran air limbahindustri (% penurunan bebanpencemaran parameter kunciBOD, COD)
18 20 23 26 29 32 32
8.3
Pengendalian pencemaranemisi sumber tidak bergerak(% pemenuhan jumlahindustri baku mutu)
19 20 25 30 35 40 40
8.4pengendalian limbah B3 (%ketaatan terhadap per-UUPengelolaan Limbah B3)
19 20 25 30 35 40 40
9 Kependudukan danCatatan Sipil
9.1
Aplikasi jaringan SistemInformasi AdministrasiKependudukan (SIAK)
- mulaidilaksanakan
- dipungutretribusi
- aplikasiSIAK
- aplikasiSIAK
- aplikasiSIAK
- aplikasiSIAK
-aplikasi
SIAK
- aplikasiSIAK
- tidakdipungutretribusi
10 sosial
10.1Pekerja sosial dan tenagakerja sosial yangkompeten/terlatih
3 tenaga(1 dokter, 2
perawat)
3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
237
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
11 Tenaga Kerja
11.1Adanya sistem informasilapangan kerja (AKAL, AKAD,AKAN)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11.2 ILOR 0,080 0,080 0,085 0,090 0,095 0,095 0,095
11.3 Indeks jumlah kecelakaankerja (2008 = 100)
95,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 75,0
12 Koperasi dan Usaha KecilMenengah
12.1Terbinanya Kelompok UKM se Kab.
Mojokertose Kab.
Mojokertose Kab.
Mojokertose Kab.
Mojokertose Kab.
Mojokertose Kab.
Mojokerto
se Kab.Mojokerto
12.2
jumlah sasaran pembinaankewirausahaan UKM
10kelompok
(danaDBHCT)
10kelompok
(danaDBHCT)
10kelompok
(danaDBHCT)
10kelompok
(danaDBHCT)
10kelompok
(danaDBHCT)
10kelompok (danaDBHCT)
10kelompok
(danaDBHCT)
13 Kesatuan bangsa danpolitik dalam negeri
13.1
Deteksi situasi keamananwilayah dan rawan bencana
peta rawanbencana dan
laporansituasi
keamanan
petarawan
bencanadan
laporansituasi
keamanan
peta rawanbencana
dan laporansituasi
keamanan
peta rawanbencana
dan laporansituasi
keamanan
petarawan
bencanadan
laporansituasi
keamanan
petarawan
bencanadan
laporansituasi
keamanan
petarawan
bencanadan
laporansituasi
keamanan
13.2Jumlah pembinaan wawasankebangsaan
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokert
o
se Kab.Mojokerto
13.3 Jumlah pembinaan Kadarkum 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
13.4 Indeks korban kejahatan(2008 = 100)
99,5 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,5
13.5 Indeks tindak pidanapencurian dan pembunuhan
99,0 99,0 98,5 98,1 97,6 97,2 97,2
13.6 penurunan kecelakaan lalulintas (%)
1,5 1,5 1,7 2,0 2,4 2,8 2,8
13.7 indeks perkelahian antarpelajar (2008 = 100)
99,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 95,0
14 Pemerintahan umum
14.1 Tersedianya tanah asetPemerintah Daerah
Semua SKPD SemuaSKPD
SemuaSKPD
SemuaSKPD
SemuaSKPD
SemuaSKPD
SemuaSKPD
14.2Pelatihan, pembinaan danaplikasi pengelolaankeuangan serta aset daerah
semua SKPD semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
14.3Pengendalian dan evaluasipelaksanaan perencanaanpembangunan
semua SKPD semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
semuaSKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
238
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
14.4 Jumlah pendidikan fungsionalpengawasan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali
14.5 Jumlah jenis pelayanan prima 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis
14.6Terbantunya TDL padatempat peribadatan
0 1004tempatibadah
4671tempatibadah
4671tempatibadah
4671tempatibadah
4671tempatibadah
4671tempatibadah
14.7Rasio jumlah dan besarkerugian Negara terhadapAPBD
1,259 1,259 0,239 0,219 0,199 0,179 0,179
14.8 Rasio perda yang disahkan(%)
70 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0
15 Kepegawaian
15.1
Jumlah peserta pendidikanpenjejangan dan teknisfungsional
LPJ CPNS,pendidikan
penjejangan/fungsional
LPJ CPNS,pendidika
npenjejang
an/fungsional
pendidikanpenjejanga
n/fungsional
pendidikanpenjejanga
n/fungsional
pendidikan
penjejangan/
fungsional
pendidikan
penjejangan/
fungsional
pendidikan
penjejangan/
fungsional
15.2 Pengelolaan administrasikepegawaian
semuapegawai
semuapegawai
semuapegawai
semuapegawai
semuapegawai
semuapegawai
semuapegawai
16 PemberdayaanMasyarakat dan Desa
16.1
Terbinanya aparatur desa PembinaanKades (1 kali)
Pembinaan Kades(1 kali)
PembinaanKades (1
kali)
PembinaanKades (1
kali)
Pembinaan Kades(1 kali)
Pembinaan
Kades (1kali)
Pembinaan Kades(1 kali)
17 Komunikasi danInformatika
17.1
Meningkatnya jumlah saranaIT dan jenis media informasiyang digunakan (KIM, WikaFM, Tab. Majatama, Web)
4 kelompok 4kelompok
4 kelompok 4 kelompok 4kelompok
4kelompo
k
4kelompok
18 Kearsipan
18.1 Meningkatnya tertibadministrasi kearsipan
20% 60% 70% 80% 85% 90% 90%
18.2 Kapasitas penyimpanan arsipyang memenuhi syarat
20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 Transmigrasi
19.1
Pembinaan kesiapan pesertatransmigrasi
Jumlahpeserta
transmigrasi6 KK = 21
jiwa
10 KK 20 KK 20 KK 20 KK 20 KK 20 KK
ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 Kebudayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
239
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.1Jumlah fasilitasi pergelaranbudaya
2 pergelaran 2pergelara
n
2pergelaran
2pergelaran
2pergelara
n
2pergelar
an
2pergelara
n
1.2Jumlah inventarisasi, dandokumentasi kelompokbudaya
24 kelompok 24kelompok
24kelompok
24kelompok
24kelompok
24kelompo
k
24kelompok
2 Pemuda dan Olahraga
2.1 Jumlah cabor yang aktif 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor
2.2Jumlah penyelenggaraan/invitasi olahraga
10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali
3 Pertanian
3.1
ProduksipadiJagungkedelai
303.875,47Ton
151.701,03ton
2.08 ton
311.955ton
156.251ton
4.63 ton
319.442 ton160.17 ton4.917 ton
326.949 ton117.355 ton
5.200 ton
336.2 ton167.46 ton5.382 ton
346.322ton
170.472ton
5.705 ton
346.322ton
170.472ton
5.705 ton
3.2
Persentase peningkatanjumlah ternakSapi potong (66.175 ekor)Sapi perah (2.614 ekor)Kambing (156.260 ekor)Ayam potong (1.241.065ekor)Ayam petelur(275.471 ekor)Itik (246.018 ekor)
2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 10 %
4 Energi Sumber DayaMineral
4.1Pembinaan kegiatan usahapertambangan
4 wilayahkecamatan
18Kecamata
n
18Kecamatan
18Kecamatan
18Kecamata
n
18Kecamat
an
18Kecamata
n
4.2 Pengembangan energialternatif terbarukan
3 lokasi PLTM - - 1 Lokasi - 1 Lokasi -
5 Pariwisata
5.1 program promosi skalanasional dan internasional
4 mediapromosi
4 mediapromosi
4 mediapromosi
4 mediapromosi
4 mediapromosi
4 mediapromosi
4 mediapromosi
5.2 Peningkatan kualitas obyekwisata
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
6 Kelautan dan Perikanan
6.1Pembinaan usaha budidayaikan (5 lokasi)
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokerto
se Kab.Mojokert
o
se Kab.Mojokerto
7. Perdagangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
240
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7.1
Jumlah mengikuti kegiatanpromosi pasar regional,nasional, dan internasional
4 kali (TMII,HUT
Prop.Jatim,Jatim Expo,
Jabar Fashiondan Craft)
4kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali
8 Perindustrian
8.1
Meningkatnya Jumlahpengusaha industri kecil danmenengah yang sehat (dari2790 IKM)
25% 30% 40% 50% 60% 70% 70%
Dari tabel tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang
diartikan sebagai keadaan yang relatif berkecukupan atau
relatif tidak kekurangan, baik dari dimensi fisik atau materi,
tetapi juga dimensi rohani.
Dari aspek Kesejahteraan Masyarakat ini, terdapat
beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5
(lima) tahun ke depan yaitu :
a. Terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya dalam berbagai
urusan dan program pembangunan, agar mampu
mengurangi pengangguran terbuka menjadi 4,3 % pada
Tahun 2015. Sasaran ini dicapai dengan mendorong
kegiatan usaha perekonomian pada berbagai program
pembangunan seperti pertanian, perikanan, peternakan,
industri, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan
sebagainya. Perekonomian diupayakan tumbuh rata-rata 6
% per tahun dengan mendorong perananan masyarakat
dalam membangun. Dalam kaitan ini prioritas
pembangunan diletakkan pada peningkatan investasi,
hubungan industrial yang harmonis, revitalisasi pertanian
dalam arti luas. Disamping itu dalam rangka ketahanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
241
ekonomi rakyat maka prioritas pembangunan diberikan
pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah; Peningkatan BUMD; Peningkatan kualitas SDM
tenaga kerja trampil.
b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan dan pendapatan
masyarakat. Dalam kaitan ini prioritas pembangunan
diletakkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan
dan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatnya
kualitas yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial
masyarakat. Untuk sasaran ini prioritas pembangunan
diletakkan pada peningkatan akses masyarakat pada
layanan pendidikan yang lebih berkualitas, layanan
kesehatan yang lebih berkualitas, peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan
dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk,
pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil dan
berkualitas serta peningkatan kualitas kerukunan hidup
beragama. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan
mencapai 73,9 pada akhir tahun perencanaan, sedangkan
Angka Harapan Hidup diharapkan mencapai 70,0.
c. Membaiknya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan
Sumber Daya Alam yang mengarah pada prinsip
pembangunan yang berkelanjutan, dengan prioritas
pembangunan yang diletakkan pada perbaikan pengelolaan
Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
d. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh
meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana
penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
242
kesejahteraan masyarakat, sehingga prioritas diarahkan
pada percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Aspek Pelayanan Umum
Secara umum tugas pemerintahan memang paralel
dengan pelayanan umum masyarakat. Kualitas pelayanan
umum lekat dengan pelayanan yang cepat, murah, berkualitas,
transparan yang lebih dikenal dengan pelayanan prima.
Beberapa indikator program pembangunan yang terkait erat
dengan pelayanan umum dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan
meningkatnya kualitas pendidikan yang antara lain ditandai
oleh : ketersediaan prasarana dan sarana sekolah yang
cukup (rasio dengan jumlah penduduk), kualitas prasarana
dan sarana, manajemen sekolah, kualitas tenaga pendidik,
termasuk menekan biaya dasar pendidikan. Untuk
mewujudkan terciptanya tenaga yang siap memasuki dunia
kerja maka peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan
merupakan pilihan strategis. Karenanya peningkatan jumlah
SMK masih diperlukan, disamping peningkatan ragam dan
kapasitas bengkel kerja kejuruan dalam rangka
menciptakan tenaga siap pakai maupun tenaga kerja yang
justru siap mandiri, wira usaha dan membuka lapangan
kerja. Penciptaan tenaga kerja terampil juga ditempuh
melalui pendidikan non formal pada Balai Latihan Kerja.
b. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk
memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu akses
atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Sasaran yang ingin
dicapai dalam pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun
ke depan adalah peningkatan jumlah puskesmas yang
memiliki fasilitas rawat inap mencapai 13.3 %, peningkatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
243
pelayanan balita gizi buruk hingga 100%, peningkatan
pelayanan ibu melahirkan 100 %, peningkatan kualitas
prasarana dan sarana puskesmas maupun rumah sakit.
c. Terciptanya rasa aman, tidak adanya ketegangan dan
ancaman konflik antar kelompok maupun golongan
masyarakat, menurunnya angka kriminalitas, pasti menjadi
harapan besar bagi warga masyarakat. Karenanya
pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan kadarkum
masih akan diselenggarakan pada setiap tahunnya.
d. Kualitas pelayanan umum tidak terlepas dari kualitas
sumberdaya aparatur, baik dari aspek
kemampuan/profesinalisme, kinerja, maupun mental
attitude aparatur. Aparatur yang bersih, akuntabel dan
bebas KKN sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan
umum yang baik. Karenanya pelatihan pengelolaan
keuangan daerah, pendidikan fungsional pengawas,
pelayanan prima, pembinaan keagamaan karyawan, serta
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Demikian juga dengan pengawasan melekat maupun
periodik fungsional, penindakan pelanggaran disiplin
pegawai, di tingkat kabupaten sampai tingkat desa akan
ditingkatkan.
e. Pelayanan umum yang berkaitan dengan administrasi
kependudukan ditingkatkan, baik yang menyangkut sarana,
sistem, kemudahan maupun pembeayaannya.
Direncanakan untuk pelayanan ini akan ditetapkan
kebijakan pelayanan KTP, kartu keluarga, dan akta
kelahiran gratis.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
244
f. Untuk memberikan kepastian hokum dalam investasi
pembangunan, maka perencanaan tata ruang disiapkan,
baik pada tingkat tata ruang wilayah, tata ruang kota,
maupun pada kawasan-kawasan khusus. Demikian juga
dengan eveluasi pelaksanaan tata ruang, akan dilaksanakan
secara periodik.
g. Infrastruktur memang merupakan tulang punggung pada
kegiatan ekonomi. Prasarana perhubungan untuk kelacaran
distrubusi barang dan jasa, kelistrikan dan telekomunikasi
untuk peningkatan sektor produksi. Prasarana air irigasi, air
bersih sanitasi untuk sektor pemukiman. Namun demikian
infrastruktur ini juga menggambarkan tingkat kepedulian
dan pelayanan umum dari pemerintah kepada masyarakat.
Untuk infrastruktur ini maka sampai dengan tahun 2015
ditargetkan sebagai berikut : jalan kabupaten konstruksi
aspal mencapai kondisi baik adalah 77 %, jalam lingkungan
konstruksi aspal ataupun paving berkondisi baik 75.5 %,
penyediaan prasarana penunjang lalu lintas ditingkatkan
menjadi 75 %, penyediaan pelayanan air bersih pada
tingkat pelanggan ditargetkan meningkat menjadi 29.5 %.
h. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi
perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Hal ini semata-
mata untuk menjamin konsep pembangunan
berkelanjutan. Terhadap urusan ini maka target
pemerintah daerah adalah pembinaan pelestarian fungsi
lingkungan hidup dan pelayanan uji laboratorium
lingkungan yang bias menjangkau wilayah se Kabupaten
Mojokerto.
i. Pelayanan umum lainnya yang selalu menjadi perhatian
pemerintah daerah adalah informasi lapangan kerja, baik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
245
angkatan kerja lokal, antar daerah, maupun antar Negara.
Untuk informasi dan pelayanan tenaga kerja ini ditargetkan
terpenuhi 100 % baik menyangkut jumlah informasi
maupun sosialisasi ke tingkat kecamatan.
3. Aspek Daya Saing Daerah.
Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi
besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama
sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja
utama. Di sisi lain harus disadari bahwa pembangunan daerah
tidak akan mungkin bisa diselenggarakan hanya oleh
pemerintah tanpa adanya investasi (pada semua bidang) yang
masuk ke Daerah. Daya saing Daerah merupakan resultante
berbagai fungsi di Daerah, antara lain potensi Daerah, kondisi
dan situasi perpolitikan, social, ekonomi dan infrastruktur di
daerah, kualitas-responsifitas dan kebijakan pemerintah daerah
yang secara bersama-sama membentuk daya keunggulan
komparatif dengan Daerah lainnya. Iklim inilah yang harus
diciptakan oleh Pemerintah Daerah untuk percepatan
pembangunan di semua bidang. Terhadap aspek ini maka
indikator yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Terpeliharanya budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai
luhur untuk membuka ruang demokratis bagi dialog
kebudayaan dalam rangka menghindari benturan social
masih sangat diperlukan. Karenanya kesempatan
pengembangan, aktualisasi diri para pelaku budaya tetap
perlu disediakan, salah satu bentuknya adalah pagelaran
berbagai bentuk produk budaya secara periodik.
b. Industri kecil telah terbukti sebagai tulang punggung
kegiatan perekonomian masyarakat yang mempunyai
resistensi terhadap situasi kondisi perekonomian pada skala
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
246
makro. Karenanya kegiatan usaha industri kecil menengah
perlu ditingkatkan, terutama dari aspek produktifitas,
kualitas dan kontinuitas hingga mencapai kondisi sehat.
Industri kecil menengah kondisi sehat ditargetkan mencapai
75 % dari seluruh jumlah industri yang ada.
c. Di dunia perdagangan, promosi pasar masih menjadi kunci
andalan untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha.
Untuk promosi pasar ini pemerintah daerah akan tetap
memberikan kesempatan dan memfasilitasi para pelaku
usaha agar dapat ikut pada event promosi tingkat regional,
masional maupun internasional.
d. Produk pertanian di Kabupaten Mojokerto masih menjadi
primadona ketahanan pangan di tingkat regional Jawa
Timur. Karenanya produk pertanian tanaman pangan tetap
diupayakan meningkat dengan perkembangan tingkat
produksi mencapai 10 % pada akhir pembangunan jangka
menengah. Demikian juga dengan usaha budidaya ternak,
dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan daging, susu,
telor, maka populasi ternak diharapkan meningkat hingga 2
% per tahunnya.
e. Potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto sangat besar,
baik potensi wisata alam, sejarah purbakala maupun wisata
budaya. Sektor pariwisata ini justru merupakan pemantik
timbulnya kegiatan usaha di sector lainnya seperti
perdagangan, jasa transportasi dan perhotelan, maupun
tumbuhnya sektor informal, Untuk mendorong
pertumbuhan di sektor pariwisata ini maka kebijakan
dikemukakan adalah promosi wisata dan perbaikan kualitas
obyek wisata, serta pembangunan obyek wisata baru
bekerjasama dengan pihak ketiga.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
247
f. Sumberdaya mineral, terutama jenis pertambangan mineral
sirtu dan batu, Kabupaten Mojokerto masih merupakan
potensi monopoli pasar pada tingkat regional Jawa Timur.
Untuk mengelola potensi besar ini sangat diperlukan
langkah yang cermat dan bijak mengingat masih banyak
kegiatan usaha pertambangan yang mengabaikan daya
dukung lahan dan prasarana umum yang pada gilirannya
akan merusak fungsi lingkungan hidup. Demikian juga
dengan masih banyaknya kegiatan usaha pertambangan
yang liar oleh sebagian masyarakat. Untuk pengelolaan
sektor pertambangan ini maka kebijakan diarahkan pada
peningkatan tarif pajak/retribusi, pencermatan perijinan,
peningkatan pengawasan yang didukung pembinaan dan
penertiban. Kegiatan ini akan dilaksanakan dan
ditingkatkan terus sesuai dengan perkembangan pada
setiap tahunnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
248
BAB X
PENUTUP
A. KesimpulanPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode lima tahun. Penyusunan RPJMD memerlukan
pertimbangan mendalam yang mencakup berbagai unsur. Diawali
analisis kondisi daerah yang kemudian dapat terlihat isu-isu strategis
dalam pengembangan daerah. Proses analisis tersebut menjadi dasar
pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, maupun tujuan dan
sasaran pembangunan hingga arah kebijakan pembangunan.
B. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
1. RPJMD merupakan panduan dalam penyusunan
Renstra bagi SKPD
RPJMD merupakan dokumentasi pemerintahan yang
berkaitan dengan beberapa turunan kebijakan perencanaan
pembangunan lainnya. RPJMD kabupaten Mojokerto yang
merupakan penjabaran visi dan misi yang telah dibuat oleh
pemerintah daerah untuk periode Tahun 2010 - 2015 adalah
pedoman bagi penyusunan renstra SKPD. Renstra SKPD yang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
249
dibentuk wajib mengikuti koridor pembangunan yang telah
digariskan dalam RPJMD. Hal tersebut dilakukan agar setiap
program SKPD yang direncanakan dapat terintegrasi, sesuai
dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Sehingga visi dan misi Kabupaten Mojokerto dapat terlaksana
secara efektif hingga akhir periode pembangunan.
2. RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD
RPJMD kabupaten mojokerto ini akan digunakan sebagai
landasan dan rujukan dalam penyusunan RKPD. Implementasi
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus bersinergi
dengan RPJMD. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.
3. Penguatan Peran para Stakeholders sebagai
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD
Peningkatan partisipasi publik yang kental dalam upaya
pengembangan iklim demokrasi merupakan salah satu langkah
yang sebelumnya digunakan dalam penyusunan RPJMD.
Partisipasi tersebut juga berdampak pada proses penguatan
peran serta pihak-pihak pemangku kepentingan. RPJMD yang
telah disusun akan disosialisasikan kepada stakeholders secara
luas. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam Musrenbang.
Proses tersebut diupayakan untuk mendapatkan saran serta
kritik yang mampu memenuhi kualitas penyusunan RPJMD
secara utuh. partisipasi dan sensibilitas stakeholders dalam
penyusunan RPJMD merupakan salah satu langkah merangkai
deokrasi menyeluruh yang akan menjamin terlaksananya
RPJMD secara optimal.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
250
4. Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD,
RKPD
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman
pada RKPD. Pendekatan prestasi kerja merupakan metode yang
digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah tahun berikutnya. kemudia Renja SKPD
nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
RPJMD Kabupaten Mojokerto merupakan alat ukur dalam
mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sesuai
dengan rencana yang telah dibuat. evaluasi yang baik
merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan potensi keberhasilan pelaksanaan visi dan misi
kepala daerah.
5. Pedoman Transisi
RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan
RAPBD Tahun Pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) pada periode berikutnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto
2011-2015
251
LAMPIRAN