HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN-PERAWAT

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN-PERAWATHARIF FADHILLAH Pengurus Pusat PPNIBandung, 28 Maret 2012

HAK & KEWAJIBAN PASIEN-NAKESSECARA SPESIFIKUU No. 8 TAHUN 1999 UU No. 36 TAHUN 2009UU NO. 44 TAHUN 2009PP 32 TAHUN 1996DAN Peraturan pelaksana Lainnya

UU No. 8 Tahun 1999 Hak Konsumen & Kewajiban konsumenHak & Kewajiban Pelaku Usaha

UU No. 36 tahun 2009Setiap orang berhak atas kesehatanSetiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatanSetiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkauSetiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinyaUU No. 36 tahun 2009Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatanSetiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawabSetiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatanKEWAJIBAN PERAWATPERMENKES 148/2010MENGHORMATI HAK PASIENMELAKUKAN RUJUKANMENYIMPAN RAHASIAMEMBERI INFORMASI TTG MASALAH KESEHATAN & PELAYANAN YANG DIBUTUHKANMEMINTA PERSETUJUAN TINDAKAN PERAWAT YG AKAN DILAKUKANMELAKUKAN PENCATATAN ASKEP SECARA SISTEMATISMEMATUHI STANDARMENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PROFESINYA DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN IPTEK MELALUI DIKLATMEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH UNTUK DERAJAD KES

HAK PERAWAT DALAM PRAKTIKPMK 148/2010PERLINDUNGAN HUKUMPRAKTIK SESUAI STANDARINFORMASI LENGKAP & JUJUR DARI KLIEN/KELUARGAMELAKSANAKAN TUGAS SESUAI KOMPETENSIMENERIMA IMBAL JASA PROFESIMEMPEROLEH JAMINAN RESIKO KERJA YG BERKAITAN DENGAN TUGASNYA

PP 32 Th 1996 Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian PP 32 Th 1996 Nakes wajib memiliki Ilmu pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.Nakes hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah Nakes memiliki ijin MenteriSetiap Nakes dalam melakukan tugas wajib mematuhi standar profesi

Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dlm melaksanakan tugas profesinya berkewajiban utk: Menghormati hak pasien Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien Memberikan informasi yg berkaitan dgn kondisi dan tindakan yg akan dilakukanMeminta persetujuan thd tindakan yg akan dilakukan Membuat dan memelihara rekam medisBENTUK TANGGUNG JAWAB NAKES/PERAWATTanggung jawab Profesional (Responsibility)kode Etiksumpah perawatstandar profesiTanggung Jawab Hukum (Liability)Hk Pidana, Hk Perdata, Hk AdmAKUNTABILITAS PROFESIORGANISASI Profesi MKEK, KOMITE ETIK PWT INSTITUSISANKSI ETIK LEMBAGA DISIPLINMKDKIMDTKSANKSI DISIPLINPENEGAK HUKUMPOLISI, JAKSA, ADVOKAT, HAKIMSANKSI HUKUM PIDANA, PERDATA, ADM

UU No.36 tahun 2009 ttg Kesehatan13Pasal 63 (2)Pasal 63 (3)Pasal 63 (4)PRAKTIK KEPERAWATANKEAHLIANKEWENANGANFORMILMATERIILKOMPETENBERIZINPROSES PENGAKUANProses sesuai per uuanLEGALTANGGUNG JAWAB PERAWAT Sesuai dengan Fungsi Perawat

Independent caring roleKoordinative roleDependent/Therapeutic roleColaborative role .?INDEPENDENUntuk semua kegiatan yang termasuk Asuhan Keperawatan (Caring Activities) maka Perawat bertanggung jawab/gugat PENUH terhadap kesalahan dari KEPUTUSAN yang dibuat (responsible for the decision to perform) dan terhadap PELAKSANAAN dari keputusan tersebut (responsible for the execution)

Dependen17Peran Perawat sebagai pelaksana dalam Medical Therapi dalam bentuk Pelimpahan wewenang secara tertulis, untuk pelimpahan wewenang jangka panjang dengan standing orderRelegated medical activitesTindakan yang menjadi kewenangan medik, tetapi telah didelegasikan kepada perawat. Dalam hal ini dokter tidak bertanggung jawab secara hukum, baik berkait dengan decision maupun execution yang dibuat oleh perawat yang diberi delegasi.

Contoh: Tindakan-tindakan Khusus di area kritikal yg disepakati telah didlegasikan kepada perawat yg mampu. Bentuk SertifikasiUntuk penentuan diagnosa/ terapi tidak boleh didelegasikan. Pemberi pendelegasian harus YAKIN akan kemampuan yang didelegasikan.Pendelegasian harus tertulis secara rinci dan jelas Harus ada bimbingan teknis dari Pemberi Pendelegasian Bila Penerima merasa YAKIN TIDAK MAMPU, maka ia wajib menolak.

SYARAT PENDELEGASIANTANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT TANGGUNG JAWAB HUKUM :PIDANAPERDATA ADMINISTRATIFTANGGUNG JAWAB PERDATATanggung jawab kerugian pasien meliputi :Wanprestasi (praktik Mandiri)Perbuatan melawan HukumMengakibatkan kematian karena kurang hati-hati atau dengan sengaja mengakibatkan cacat tubuh.Dasar hukum KUH Perdata : 1243,1365, 1370, 1371 ; UU RS pasal 32 huruf qTj Hukum Pidana PerawatKesalahan karena kesengajaan : melanggar UU;Aborsi Ilegal, Keterangan Palsu, membocorkan rahasia jabatan, penipuan, penyerangan seks, dllKesalahan karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (psl 359 KUHP), luka berat (psl 360 KUHP) Ukuran Kelalaian adalah Pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar.UU RS tidak mengatur sanksi pidana Tenaga kesehatan yang melakukan Kesalahan atau kelalaian. Tj Hukum Pidana PerawatDalam hukum pidana ada alasan penghapusan pidana yaitu :Alasan Pembenar : Pembelaan paksa KUHP psl 49 (1), melaksanakan per-uu- an KUHP psl 50, perintah jabatanKUHP psl 51Alasan Pemaaf : terganggu jiwanya KUHP psl 44, pembelaan terpaksa yang melampaui batas psl 49 (2).Tanggung jawab hukum : AdministratifTdiak adanya ketaatan Tenaga Kesehatan untuk memenuhi persyaratan Administratif sebagai Tenaga Kesehatan:Memiliki Pengetahuan dan keterampilan yang dibuktikan dg Ijazah,Sesuai kewenangan dan keahliannyaMemiliki Izin sesuai peraturan perundanganMematuhi Standar ProfesiSANKSI ADMINISTRATIF :Perawat TEGURAN LISANTEGURAN TERTULISPENCABUTAN IZIN(Permenkes No. 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat)UU RS Pasal 46RS bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah SakitTanpa melihat hubungan hukum sebenarnya RS sepenuhnya bertanggung jawab atas Kelalaian Tenaga Kesehatan di RS tersebut.Sebatas Keperdataan27UU No 36 tahun 2009 TTg Kesehatan Pasal 58

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadapseseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.28Pasal 190 (1)Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).29Pasal 190 (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan ataukematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatandan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana denganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dandenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah)PERMENKES NO 148/201030IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT

PERIZINAN31DOKUMEN HUKUM PRAKTIK PERAWAT STR (SURAT TANDA REGISTRASI)Sesuai dengan PMK 1796 tahun 2011 ttg Registrasi NakesSetiap Nakes wajib mempunyai STR untuk melakukan pekerjaan/praktik profesi SIPP (SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT)REGISTRASI:STR UNTUK PERTAMA KALISTRSERTIFIKAT KOMPETANSIIJAZAHLULUS UJI KOMPETENSILULUS UJIAN AKHIREXIT EXAM(LULUSAN TAHUN 2012)LULUSWISUDARE REGISTRASI25 SKP (DALAM 5 TAHUN)(ORGANISASI PROFESI)SERTIFIKAT KOMPETENSIPERPANJANGAN(MTKP) STR PERPANJANGAN(MTKI)5 TAHUN SESUAI TGL KELAHIRANPENDIDKAN/PELATIHAN/KEGIATAN ILMIAHPERALIHANNAKES LULUSAN DIBAWAH TAHUN 2012

DAPAT KOLEKTIF OLEH :ORGANISASI PROFESIPIMPINAN FASILITAS YANKESINSTITUSI PENDIDIKANDIBERIKAN STR (PEMUTIHAN)Oleh : MTKIFC IJASAH (LEGALISIR)

PAS FOTO (4X6) 3 LB LB MERAHPERIZINAN35PRAKTIK PERAWAT

PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATANDi luar praktik mandiriPraktik mandiri PERIZINAN36Yang boleh Praktik Mandiri perawat minimal lulusan Diploma III KeperawatanSetiap perawat Praktik wajib SIPPKecuali di difasilitas kesehatan cukup STR (RS, PUSKESMAS, KLINIK DLL)Perawat Praktik Mandiri wajib pasang papan namaSIPP hanya satu tempat praktikKEWENANGAN PERAWATPRAKTIK PERAWAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT I, II, IIIMELAKUKAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIVE, PEMULIHAN & pemberdayaan MasyarakatMELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWTANMELAKUKAN TINDAKAN KEPERAWATAN KOMPLEMENTER2. MELAKSANAKAN keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. KEWENANGAN PERAWAT ** 38ASUHAN KEPERAWATANpengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatanDAPAT MEMBERI OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATASKEWENANGAN PERAWAT39IMPLEMENTASI KEPERAWATANpenerapan perencanaan pelaksanaan tindakan keperawatanpelaksanaan prosedur keperawatan observasi keperawatanpendidikan dan konseling kesehatan

TINDAKAN KEPERAWTAN KOMPLEMENTER40AROMATHERAPYMASSAGEREFLEXOLOGYHIPNOTHERAPYSHIATSUBACH FLOWER REMEDIESALEXANDER TECHNIQUEACUPUNCTURE *HERBAL MEICINE *DLLKETENTUAN KHUSUS41TINDAKAN ADMINISTRATIF42PEMERINTAH & PEMDA terhadap perawat yang melanggar :

TEGURAN LISANTEGURAN TERTULISPENCABUTAN SIPPDasar Regulasi Saat iniPMK No. 1796 tahun 2011 tentang Registrasi tanaga KesehatanPMK No. 148 tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik PerawatBelum cukup kuat untuk pengaturan PerawatSOLUSI SEGERA UNDANG-UNDANG KEPERAWATANUNTUK :PERLINDUNGAN PUBLIKPERLINDUNGAN PERAWATPENATAAN SISTEM KEPERAWATAN