1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia, terdapat sebagian rakyatnya yang merasa dirinya

tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak memberi

perhatian maupun bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,

tidak mempedulikan pendidikan mereka dan keluarganya, tidak mengobati

penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-

akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang mereka rasakan. Dengan

keadaan semacam itu, timbulah suatu pertayaan ditengah masyarakat tersebut.

Benarkah mereka masih memiliki hak-hak mereka sebagai Warga Negara

Indonesia?akankah hak-hak yang seharusnya diterima oleh setiap warga

negara seperti halnya warga lainya tidak ada lagi pada mereka?

Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum

didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga

negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya

sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak

negeri ini dirampas oleh negara seberang, mereka tidak mau tahu dikala hak

paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain,

dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi

kepentingan pribadi. Memang sangat ironis sekali, tetapi begitulah keadaan

sebenarnya. Seakan keadilan di Negara ini hampir tidak ada lagi, yang kecil

akan selalu di bawah, dan yang berkuasa akan selalu menang.

Kesenjangan antara hak dan kewajiban seperti yang telah terjadi,

sangatlah tidak sesuai dengan perundang-undangan Negara Indonesia.

Dimana pada UU kewarganegaraan No.12 tahun 2006 telah diatur tentang

semua masalah yang menyangkut kewarganegaraan Indonesia. Pada undang-

undang tersebut juga membahas tentang cara-cara untuk menjadikan

seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dan bagaimana seseorang bisa

kehilangan haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

2

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa

masalah, yaitu:

1. Kesenjangan yang terjadi antara pemenuhan hak dan kewajiban warga

negara.

2. Hilangnya hak dan kewajiban sebagian Warga Negara Indonesia.

3. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang tertindas hak-haknya.

4. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan.

C. Batasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang muncul dalam identifikasi masalah

diatas maka untuk memfokuskan dan pengkajian secara lebih mendalam,

penulis akan membatasi pada poin-poin berikut:

1. Hilangnya hak dan kewajiban sebagian Warga Negara Indonesia.

2. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang tertindas hak-haknya.

3. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan.

D. Rumusan Masalah

1. Bentuk hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia.

2. Sudahkah hak dan kewajiban tersebut diterima dan dilaksanakan oleh

semua warga negara dengan baik?

3. Bagaimana cara memperoleh atau kehilangan Warga Negara Indonesia.

4. Upaya-upaya yang harus ditempuh untuk melaksanakan hak dan

kewajiban warga negara dengan baik.

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan adalah

untuk menjelaskan tiga hal berikut:

1. Menjelaskan bentuk-bentuk hak dan kewajiban yang seharusnya diterima

dan dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia.

3

2. Menjelaskan pelaksanaan dalam penerapan hak dan kewajiban pada

seluruh Warga Negara Indonesia.

3. Menjelaskan proses dan prosedur ataupun tata cara dalam menjadikan

seseorang sebagai Warga Negara Indonesia yang legal dan sah menurut

hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik berasal dari rakyat

penduduk Indonesia asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga

menjelaskan bagaimana proses kehilangan seorang Warga Negara

Indonesia yang kemudian menjadi warga negara asing.

4. Menjelaskan cara-cara yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat itu

sendiri untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap Warga Negara

Indonesia.

F. Kegunaan Penulisan

1. Untuk menjelaskan tentang semua permasalahan yang menyangkut tentang

hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia.

2. Untuk memperjelas bagaimana cara memperoleh warga negara dan

kehilangan warga negara.

3. Menjadi wacana bagi pembaca yang membahas tentang masalah-masalah

yang menyangkut tentang kewarganegaraan.

4. Menjadi wadah bagi penulis untuk menyalurkan ide.

4

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Pengertian Hak

Secara umum, hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita

dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak

mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan perlindungan, dll. Adapun

Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah

kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima

atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain

manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”.

Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip seperti

itu pun tetap berlaku. Setiap warga negara yang dapat diakui secara sah,

berhak mendapat hak-haknya sebagai bagian dari warga Negara

Indonesia. Hak-hak yang bisa didapat oleh setiap warga negara tercantum

dalam undang-undang dasar 1945. Secara terperinci tertulis bahwa hak-

hak warga negara terbagi dalam beberapa aspek. Seperti hak untuk hidup,

hal memperoleh pendidikan, hak mendapat perlindungan keamanan, dll.

Disamping hak-hak tersebut, juga ada kewajiban-kewajiban sebagai

warga negara yang wajib dipenuhi. Hak-hak warga negara tercantum

dalam UUD, contohnya pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat 2 : setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pasal 27 ayat 3: Setiap warga Negara berhak ikut campur dalam usaha

pembelaan negara.

3. Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya.

4. Pasal 28A : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan.

5

5. Pasal 28C ayat 1 : Hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatka

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2. Pengertian Kewajiban

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya

dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain,

manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang

berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah

Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Contohnya : melaksanakan aturan-aturan hukum, membayar pajak dengan

teratur dan baik, dan lain sebagainya. Kewajiban dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara juga banyak bentuknya. Terbagi dalam beberapa

aspek kehidupan dan pemerintahan. Kewajiban-kewajiban tersebut

menjadi sangat wajib karena telah terulis dan disahkan di dalam undang-

undang. Bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibanya dengan

baik, tentunya akan mendapat sangsi dari pihak berwenang atau

pemerintah. Contoh kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD

1945:

1. Pasal 27 ayat 3 : Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha

membela negara.

2. Pasal 31 ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan

dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3. Pasal 23 ayat 2 : Setia membayar pajak untuk negara.

3. Pengertian Warga Negara

Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh

pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Adapun

pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi

syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang

6

bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili)

dalam wilayah negara itu. Kewarganegaraan Indonesia diatur menurut

Undang-Undang 1945,yaitu:

1. Pasal 26 ayat 1: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

undang-undang sebagai warga negara.

2. UU nomor 62 Tahun 1958 pasal 1:

Warga Negara Republik Indonesia adalah:

a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau

perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku

sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik

Indonesia.

b. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum

kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan

pengertian bahwa kewarganegaraan karena RI tersebut dimulai

sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum

orang itu berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin pada usia di

bawah umur 18 tahun.

c. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia,

apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara RI.

d. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, apabila

ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan

dengan ayahnya.

7

B. Kerangka koseptual

Pelaksanaan Kewajiban Warga Negara

Kesenjangan Antara Hak dan KewajibanWarga Negara

Kewarganegaraan YangSah Menurut UU

Pemenuhan Hak Warganegara

Penyamarataan Hak danKewajiban Warga Negara

Keadilan Untuk Setiap Warga Negara Indonesia

8

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

A. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ini adalah

metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan satu cara yang digunakan

untuk menggambakrkan kondisi secara sistematik mengenai fakta tentang

kesenjangan yang teradi antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban

setiap Warga Negara Indonesia.

B. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpula data yang penulis gunakan dalam pembuatan karya

tulis ini adalah library research. Penulis mengambil data dari beebagai

sumber bacaan, baik artikel dan jurnal para ahli, maupun tulisan-tulisan lain

yang memiliki kaitan dengan karya tulis ini.

C. Jenis sumber data

Jenis sumber data yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis

ini bersifat sekunder, artinya sumber-sumber yang digunakan berupa bacaan-

bacaan , serta artikel, tulisan-tulisan dan jurnal para ahli yang diperoleh dari

internet.

D. Sistematika penulisan

1. Bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penulisan.

2. kajian pustaka, terdiri dari landasan teori dan kerangka konseptual.

3. Bab metodologi penulisan, terdiri dari metode penulisan, teknik

pengumpulan data, jenis sumber data, dan sistematika penulisan.

4. Bab pembahasan, dan

5. Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

9

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persamaan Hak dan Kewajiban

1. Hak-hak warga Negara yang harus dipenuhi

Di dalam perundang-undangan negara telah tercantum berbagai

hak-hak warga negara yang harus dipenuhi dan berhak didapatkan oleh

setiap warga negara. Beberapa ketentuan tentang hak-hak warga Negara

yang tercantum dalm UUD 1945 tersebut, misalnya: pendidikan,

pertahanan dan kesejahteraan sosial.

a. Pasal 27 ayat 2 : setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam petikan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa setiap

warga negara berhak mendapat pekerjaan untuk bisa mendapatkan

kelayakan hidup. Untuk itu, pemerintah juga harus bertanggungjawab

dalam mengatasi jumlah pengangguran dalam negeri yang semakin

lama semakin meningkat.

b. Pasal 27 ayat 3: Setiap warga negara berhak ikut campur dalam usaha

pembelaan negara.

Saat ini, kedaulatan negara kita tengah diusik oleh negara lain.

Sebagai Warga Negara Indonesia, kita mempunyai hak untuk ikut

campur dalam usaha pembelaan kedaulatan bangsa, seperti halnya

yang dilakukan oleh para pahlawan dalam perang kemerdekaan

bangsa. Karena hak tersebut telah tertulis jelas di dalam UUD, jadi

tidak ada keraguan untuk medapatkan hak tersebut.

c. Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya.

Pada masa orde baru hak kebebasan untuk berkumpul,

mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan sangatlah sulit

didapatkan. Karena pada saat itu kondisi pemerintahan di Indonesia

sedang tidak stabil. Tapi sekarang, perlahan kebebasan untuk

10

medapatkan hak itu mulai terwujud. Masyarakat bisa mengungkapkan

semua pendapatnya dengan leluasa, baik berupa kritikan ataupun

dukungan-dukungan terhadap pemerintah.

d. Pasal 28A : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan.

Seperti halnya dengan hak-hak lainya, hak warga negara yang

tercantum pada pasal 28A juga mendukung hak untuk hidup,

berkeluarga dan melanjutkan keturunan tiap warga negara. Hak-hak

tersebut sangat kuat kedudukanya, karena legalitasnya telah diakui

secara menyeluruh.

2. Kewajiban Warga Negara Yang Wajib Dilaksanakan

Selain hak-hak yang bisa didapat oleh warga negara, juga ada

kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara.

Seperti halnya hak, kewajiban-kewajiban tersebut juga tercantum di

dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya:

a. Pasal 27 ayat 3 : Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha

membela negara.

Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan

tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan

berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran

hidup berbangsa dan bernegara. Bagi Warga Negara Indonesia, usaha

pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah

nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan

keyakinan pada pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada

UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan

setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan

kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yuridiksi nasional, serta

nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

11

b. Pasal 31 ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan

dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sebagai warga negara yang mengerti akan hukum dan

kewajiban Warga Negara Indonesia, kita wajib melaksanakan

kewajiban untuk megikuti pendidikan dasar. Seperti yang diwajibkan

oleh pemerintah, minimal warga Indonesia harus mengenyam

pendidikan selama 9 tahun. Ketetapan itu dimaksudkan agar setiap

generasi bangsa Indonesia memiliki standar pendidikan yang lebih

baik dan dapat bersaing dengan Negara lain.

c. Pasal 23 ayat 2 : Setia membayar pajak untuk negara.

Salah satu di antara kewajiban kenegaraan warga masyarakat

yang sangat melekat dengan kelangsungan hidup berbangsa dan

bertanah air adalah kewajiban perpajakan. Sebagai negara hukum,

kewajiban perpajakan harus berdasar hukum yaitu UU Perpajakan.

Sebagai negara hukum, kewajiban perpajakan dilaksanakan

berdasarkan hukum pajak. Merujuk pada pengertian hukum pajak

keadilan, yaitu dalam arti perlakuan yang adil; bahwa setiap warga

negara memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif yang

mempunyai kewajiban membayar pajak, tanpa membeda-bedakan

tingkatan, kelompok masyarakat (imparsial). Kewajiban

melaksanakan UU perpajakan memperhatikan hak asasi dan

keseimbangan antara hak dan kewajiban kenegaraan seseorang.

Adapun keadilan sosial termasuk dalam pengertian pengenaan beban

pajak besarnya sesuai dengan objek pajak yang dimiliki dengan tetap

memperhatikan kemampuan seseorang (ability to pay).

B. Hubungan Warga Negara Dengan Hak dan Kewajiban

1. Warga Negara Indonesia Meurut Undang-Undang Dasar 1945

Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 10945, yang menjadi warga negara

ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu,

12

menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 orang-orang yang menjadi

warga negara adalah:

a. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi

WNI

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan

ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan

ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal

sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

e. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

f. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada

waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

g. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di

atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik

Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang

kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di

wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-

turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan

pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang,

asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berbeda dari

UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006

ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk

anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia

tersebut.

2. Kehilangan Warga Negara

`Selain mendapatkan warga negara, ada kalanya negara akan

kehilangan seorang warga negaranya. Ada berbagai sebab yang dapat

13

mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai warga Negara

Indonesia. Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya status warga

negara seseorang antara lain:

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,

sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk

itu

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas

permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan

belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan

dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi

tanpa kewarganegaraan

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari

Presiden

e. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, yang jabatan dalam

dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara

Indonesia

f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia

kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang

bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing

atau surat yang dapt diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang

masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5

(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa

alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya

untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu

berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan

tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada

14

Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik

Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan.

3. Hubungan antara warga Negara dengan hak dan kewajiban

Warga Negara, hak dan kewajiban adalah sangat erat sekali

hubunganya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama

satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu

dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang

dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Untuk itu,

penyamarataan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia haruslah

adil. Seseorang berhak mendapatkan semua hak dan kewajibanya saat

menjadi Warga Negara Indonesia secara sah menurut UUD, begitu juga

sebaliknya hak-hak dan kewajiban tersebut akan hilang saat orang yang

bersangkuta tidak lagi tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang sah.

C. Menyamaratakan Kedudukan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia,

bekewajiban untuk memenuhi semua yang menjadi hak warga negara dan

juga mengatur pelaksanaan kewajiban-kewajiban warga negara. Pemerintah

harus adil dalam mengawasi keteraturan dan keseimbangan pelaksanaan hak

dan kewajiban pada Warga Negara Indonesia. Karena melihat kenyataan yang

terjadi saat ini, banyak warga negara yang dipelakukan tidak adil. Mereka

telah melaksanakan kewajibanya denga baik, tapi haknya sebagai warga

negara, tidak pernah terpenuhi. Terlebih saat mereka sangat membutuhkan

bantuan pemerintah. Pemerintah seolah tutup mata dengan hal itu, pemeritah

menganggap itu bukanlah masalah besar. Padahal mereka juga tahu bahwa

masih banyak rakyat yang tidak mereka perhatikan yang sangat

membutuhkan bantuan. Ironi yang terjadi, sebagian warga negara yang tidak

15

melaksanakan kewajibanya dengan baik justru mendapatkan semua hak-

haknya. Untuk itu pemerintah hendaknya harus banyak membenahi diri untuk

lebih memperhatikan keadaan rakatnya yang tertindas. Tidak hanya

menikmati kehidupan yang telah diberikan oleh rakyatnya. Karena

bagaimanapun, rakyatlah yang telah memilih wakil rakyat dalam lembaga

pemerintahan untuk menjadi wakil rakyat yang sebenarnya.

16

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa hak,

kewajiban dan warga negara memiliki hubungan yang sangat erat. Karena

adanya warga negara, maka timbulah hak-hak dan kewajiban yang

dibebankan pada setiap warga negara. Hak dan kewajiban tersebut hanya

berlaku selama warga negara yang dimaksud masih memiliki status sebagai

Warga Negara Indonesia yang sah menurut undang-undang. Begitu juga

sebaliknya, hak dan kewajiban tersebut akan hilang saat warga negara tidak

lagi menjadi Warga Negara Indonesia yang sah menurut undang-undang.

Pelaksanaan hak dan kewajiban harus adil, untuk itu pemerintah wajib ikut

campur dalam hal ini.

B. Saran

Melihat kenyataan yang terjadi saat ini, keadilan antara hak dan

kewajiban warga negara belumlah seimbang. Masih banyak aspek-aspek

yang membutuhkan pembenahan, baik dari warga negara maupun pemerintah

sebagai pengatur. Untuk mewujudkan keadilan antara hak dan kewajiban

pada setiap warga negara dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah

dan warga negara itu sendiri. Karena semuanya selalu berjalan bersamaan,

kepentingan warga negara juga merupakan masalah pemerintah yang harus

diselesaikan.