Upload
cacand
View
1.626
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
presentasi pada diklat prajab
Citation preview
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
SURYAWAN,SH.
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
• 1.HAK DAN KEWAJIBAN PNS• 2.PNS MELAKUKANPELANGGARAN DISIPLIN • 3.KEANGGOTAAN PNS DALAM PARPOL• 4.DP.3• 5.KENAIKAN PANGKAT PNS• 6.PEMBERHENTIAN PNS• 7.SISTEM KARIER PNS• 8.DIKLAT PNS• 9.PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI
• Pegawai Negeri Adalah setiap WNI Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - pokok
Kepegawaian
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
.PROSES DAN PROSEDUR TERTENTU DIBIDANG KEPEGAWAIAN YG MENCAKUP KEGIATAN PENERIMAAN,PENEMPATAN,PENG GAJIAN,PROMOSI,PENILAIAN KINERJA,DAN PEMBERHENTIAN
JENIS PEGAWAI NEGERI
• Pegawai Negeri Sipil
• Anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI)
• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI)
Pegawai Negeri Sipil• Pegawai Negeri Sipil Pusat
adalah Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan pengadilan, atau bekerja menyelenggarakan tugas negara lainnya.
• Pegawai Negeri Sipil Daerah
adalah Pegawai Negeri yang bekerja di Daerah Provinsi/ Kota yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
3. KEDUDUKAN DAN TUGAS PNSMengatur kedudukan, tugas, netralitas Pegawai Negeri.* Kedudukan Pegawai Negeri : sebagai unsur aparatur negara* Tugas : memberikan pelayanan kepada masyarakat secara :
Profesional; Jujur; Adil; Merata.
* Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik.
* Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
* Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
Dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan
SISTEM KARIR PNS
KARIR ADALAH : PERJALANAN SEORANG PNS SEJAK DIANGKAT HINGGA PENSIUN
SISTIM KARIR ADALAH : SUATU SISTIM KEPEGAWAIAN DIMNA PENGANGKATAN PERTAMA DIDASARKAN KECAKAPAN YBS SEDANG PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT ,MK,KESETIAN,KETAATAN,PENGABDIAN DAN SYARAT OBJEKTIF LAINNYA JUGA TURUT MENENTUKAN
SISTEM PEMBINAAN PNS
• SISTEM KARIER
- TERBUKA
- TERTUTUP
. SISTEM PRESTASI KERJA KARIER TERBUKA = DALAM MENDUDUKI JABATAN YG
LOWONG DLM ORG TERBUKA BAGI SETIAP WNI ASAL DIA MEMILIKI KECAKAPAN ,KEAHLIAN,DAN PENGALAMAN KERJAYG DIPERLUKAN UNTUK JABATAN ITU
KARIE TERTUTUP = DALAM MENDUDUKI JABATAAN YG LOWONG DLM ORG ,HANYA DAPAT DIDUDUKI OLEH PNS YG ADA DLM ORG ITU TIDAK BOLEH DIDUDUKI OLEH ORANG DARI LUAR ORG
• SISTEM KARIER TERTUTUP DLM ARTI
DEPARTEMEN YAITU JABATAN YG LOWONG DLM SUATU DEP/LPND HANYA DIISI OLEH PNS YG ADA DLM DEP/LPND ITU
• SISTEM KARIER TERTUTUP DLM ARTI NEGARA YAITU JABATAN YG ADA DI PEMRINTAHAN HANYA DPT DIISI OLEH PNS YG ADA DLM ORGANISASI PEMERINTAH
• SIATEM PRESTASI KERJA = pengangkatan seseorang pns dlm jabatan bukan saja didasarkan atas kecakapan,keahlian,pengalamannya tetapi lebih didasarkan pada prestasi kerja yang harus dibuktikan secara nyata
• Pola karier = adalah pembinaan pegawai yg menggambarkan jalur pengembangan karier dan menunjukan pola keterkaitan antara jabatan,pangkat pendidikan dan latihan serta pengankatan s/d pensiun
• Pengembangan karier =peningkatan pribadi yg dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karier
HAK-HAK PNS
1.GAJI
2.CUTI
3.PERAWATAN
4.PENSIUN
SISTEM PENGGAJIAN PNS
Sistem Skala Gabungan :perpaduan antara sistem skala tunggal dan skala ganda yaitu :gaji pokok ditentukan sama bagi pns yang pangkat dan masa kerja gol sama ,disamping gp tsb diberikan tunjangan bagi yg memikul tanggung jawab terhadap pekerjaan yg lebih berat,prestasi yg tinggi atau melakukan pekerjaan yg sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terusmenerus
Sistem skala tunggal :sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pns berpangkat sama dan memiliki mk gol yang sama tanpa memprhatikan sifat pekerjaan dan berat ringannya tanggung jawab thd pekerjaan
Sistem Skala Ganda : Sistem Penggajian bukan saja didasarkan pada pangkat dan Mk Gol tetapi juga didasarkan pada sifat,prestasi kerja dan berat ringannya tanggung jawab pekerjaan
VISI PENGGAJIAN PNS
Mewujudkan sistem penggajian yang adil
dan layak sesuai dengan beban pekerjaan
dan tanggungjawabnya, serta yang mampu
memacu produktifitas dan menjamin
kesejahteraan PNS (Amanat UU No 43 Tahun 1999)
Besarnya Gaji PNS & Perbdingannya
PP Trendah Trtinggi Perbd PP 12/67 Rp. 400,- Rp. 10.000,- 1 : 25
PP 7/77 Rp. 12.000,- Rp. 120.000,- 1 : 10
PP 15/85 Rp. 33.200,- Rp. 265.600,- 1 : 8
PP 51/92 Rp. 51.000,- Rp. 399.200,- 1 : 7,83
PP 15/93 Rp. 78.000,- Rp. 537.600,- 1 : 6,89
PP 6/97 Rp. 135.000,- Rp. 722.500,- 1 : 5,35
PP 26/2001 Rp. 500.000,- Rp. 1.500.000,- 1 : 3
PP 11/03 Rp. 575.000,- Rp. 1.800.000,- 1 : 3,13PP 66/2005 Rp. 661.300,- Rp. 2.070.000,- 1 : 3,13PP 09/2007 Rp. 760.500,- Rp. 2.405.400,- 1 : 3,16
5
NO JABATAN
1 Staf Pembantu Khusus 400,000 - 600,000
2 Staf Administrasi 800,000 - 1,200,000
3 Skretaris Esekutif 2,500,000
4 Staf Profesional 2,000,000 - 9,000,000
5 Kepala Sub Bidang 15,000,000
6 Kepala Bidang 17,000,000
7 Kepala Biro 19,000,000
8 Direktur 23,500,000
9 Deputi 27,500,000
10 Pimpinan 37,000,000
GAJI RATA-RATA (Rp)
GAJI SEKTOR SWASTA TAHUN 2004
GAJI POKOK PEGAWAI NEGARA DAN PERBANDINGAN YANG TERENDAH DENGAN YANG TERTINGGI SEJAK TAHUN 1977
NO PERATURAN PERUNDANGAN DARI NO
JABATAN GAJI POKOK (RP)
TERTINGGI TERENDAH
PERBANDINGAN
1 2 3 4 5 6
1 PP NO.9/1977 Presiden Wk.Presiden
750.000 500.000
750.000 M : P=1:3
2 PP.NO.10/1977 MENTERI 250.000
3 PP NO. 19/1977 Gubernur
Wk.Gubernur
Bupati
Wk.Bupati
150.000
120.000
100.000
190.000 90.000
WB:P=1:8
4 UU.NO.7/ 1978 Presiden Wk.Presiden
-
-
-
-
6XMENTERI
4XMENTERI
5 PP.NO.18/1978 MENTERI 2.500.000 PRESIDEN Rp.15.000.000
6 PP.NO.16/1993 Gubernur
Wk.Gubernur
Bupati/Wkt
Wk.Bupati/Wkt
1.000.000
800.000
700.000
600.000
M : P=1:6
Wb : p=1:2
7 PP.NO.60/2000 MENTERI 5.040.000
8 PP.NO.59/2000 Gubernur
Wk.Gubernur
Bupati/Wkt
Wk.Bupati/Wkt
3.000.000
2.400.000
2.100.000
1.800.000
PRESIDEN Rp.30.240.000
• Adil : yaitu Adil antara :1. Pegawai yang berpendidikan rendah dengan yang berpendidikan tinggi2. Pegawai yang berpangkat rendah dengan yang berpangkat tinggi3. Pegawai yang jabatan rendah dengan yang memangku jabatan tinggi4. PNS dengan Pejabat Negara 5. PNS yang telah lama mengabdi dengan yang baru masuk 6. PNS yang memmangku jabatan fungsional dengan yang memangku
jabatan struktural
Layak yaitu 1. Gaji terendah dapat memenuhi kebutuhan hidup (Sadang
Pangan ,Papan)2. Memberi rasa tentram dan tidak cemas menghadapi pensiun
Status Gaji Pokok Tunjangan Istri
Tunjangan Anak
Penghasilan Kotor
Potongan Taspen
Penghasilan Bersih
Income Perkapita Keluarga
2 Tahun pertama (bujangan)
905.400 - - 905.400 90.540 814.860 814.860
Tahun ketiga +1 isteri
925.700 92.570 - 1.018.270 101.827 916.443 458.231
Tahun keempat +1 Isteri 1 anak
946.500 94.650 181.930 1.060.080 106.008 954.072 318.024
Tahun keenam +1 Isteri 2 anak
967.800 96.780 38.712 1.103.292 110.329 992.964 248.240
1. Tunj isteri/suami
2. Tunj anak
3. Tunj Jabt : - Jabt Struk
- Jabt. Fungs
4. Tunj Pangan
5. Tunj Lain (kmahalan daerah, pnyesuaian index harga, krn risiko pkerjaan, dll) Tunj Berlku bg semua PNS PP (TPP)
Tunj Berlku bg sbgian PNS Keppres
7
CUTI
Pengertian : Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka usaha
menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani yang tujuannya meningkatkan semangat dan produktivitas kerja dalam
melaksanakan tugasnya.
Dasar Hukum : Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1976.
Tujuan : Dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani.
A. CUTI TAHUNAN1. PNS telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara
terus menerus berhak atas cuti tahunan;2. Lamanya cuti tahunan 12 hari kerja dan tidak dapat
dipecah-pecah kurang dari 3 hari kerja;3. Cuti tahunan yg tidak diambil dalam tahun ybs, dapat
diambil untuk tahun berkutnya paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
4. Cuti tahunan yg tidak diambil 2 tahun berturut-turut atau lebih, dapat diambil dalam tahun berikutnya paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan yg berjalan;
5. Cuti tahunan yg tidak diambil secara penuh dlm beberapa tahun, dapat diambil dlm tahun berikutnya paling lama 24 hari kerja;
6. Cuti tahunan yg dijalankan ditempat sulit perhubungannya dapat ditambah paling lama 14 hari dan cuti tahunan tsb diambil 12 hari kerja
7. Cuti tahunan yg ditangguhkan pelaksanaannya oleh Pjb Ybw dapat diambil pada tahun berikutnya selama 24 hari kerja.
B. CUTI BESAR
1. PNS yg bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus, berhak atas cuti besar selama 3 bulan termasuk cuti tahunan dalam tahun ybs;
2. Apabila kepentingan dinas mendesak, maka pelaksanaan cuti besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 tahun dan selama waktu penangguhan dihitung penuh untuk perhitungan hak atas cuti besar berikutnya
3. Perhitungan atas cuti besar bagi PNS yg telah selesai menjalankan CLTN dihitung mulai tanggal PNS ybs aktif kembali menjalankan tugasnya
4. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS ybs untuk memenuhi kewajiban agama.
5. PNS yg mengambil cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar yg menjadi haknya hapus.
6. PNS yg menjalani cuti besar berhak menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan
C. CUTI SAKIT1. Setiap PNS yg menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2. PNS yg sakit selama 1 atau 2 hari harus memberi tahukan kepada atasannya baik secara tertulis atau lisan.
3. PNS yg sakit lebih dari 2 hari s/d 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis pada Pjb ybw memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter negeri maupun swasta.
4. PNS yang sakit lebih dari 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pjb ybw memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah atau swasta yg ditunjuk oleh Menkes. Cuti sakit tsb diberikan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah paling lama 6 bulan.
5. PNS yg sakit selama 1 tahun 6 bulan dan belum sembuh dari sakitnya harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yg ditunjuk oleh Menkes. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut PNS yg bersangkutan :
a. Belum sembuh dari sakitnya tetapi ada harapan untuk dapat bekerja kembali sebagai PNS maka ia diberhentikan dgn hormat dari jabatannya dan diberikan uang tunggu.
b. Belum sembuh dari sakitnya dan tidak ada harapan untuk bekerja kembali maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak kepegawaian.
6. PNS wanita yg mengalami keguguran berhak atas cuti sakit paling lama 1 setengah bulan
7. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas berhak atas perawatan dan cuti sakit sampai ia sembuh.
D. CUTI BERSALIN1. PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan pertama, kedua
dan ketiga. Yg dimaksud persalinan pertama adalah persalinan pertama sejak ybs menjadi PNS
2. Untuk persalinan yg keempat dan seterusnya pada PNS wanita diberikan CLTN untuk persalinan.
3. Lamanya Cuti Bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan. Apabila ada PNS wanita yg mengambil cuti bersalin kurang dari 1 bulan sebelum persalinan, maka haknya sesudah persalinan tetap 2 bulan.
4. PNS wanita yg akan bersalin untuk ke 4 kalinya dan seterusnya, apabila menjelang persalinan tersebut mempunyai hak atas cuti besar dapat menggunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan
5. PNS wanita yg telah selesai menjalankan CLTN untuk persalinan, dengan surat keputusan Pjb ybw memberikan cuti diaktifkan kembali dalam jabatan semula
6. PNS wanita yg akan bersalin harus mengajukan permintaan cuti bersalin secara tertulis kepada Pjb ybw memberikan cuti melalui saluran hirarkhi.
7. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita menerima penghasilan penuh kecuali CLTN untuk persalinan.
E. CUTI KARENA ALASAN PENTING
1. Yg dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
a. Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, dan Menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b.Mengurus hak-hak dari anggota keluarga yg tersebut diatas yg meninggal dunia;
c. Melangsungkan perkawinan pertama
d.Alasan penting lainnya yg ditetapkan kemudian oleh Presiden
2. PNS berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 2 bulan. Lamanya CAP hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga hanya untuk waktu yg diperlukan saja
3. Untuk mendapatkan CAP PNS ybs harus mengajukan permintaan cuti kepada Pjb ybw memberikan cuti secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
4. Dalam hal yg mendesak sehingga PNS ybs tidak dapat menunggu Kep dari Pjb ybw maka PNS tsb dapat mengajukan permintaan izin sementara kepada pejabat tertinggi di tempat bekerja
5. Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yg berwenang memberikan cuti.
6. Selama menjalankan CAP PNS ybs menerima penghasilan penuh.
F. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
1. PNS yg telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yg penting dan mendesak dapat diberikan CLTN paling lama 3 tahun. Jangka waktu tsb dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan penting untuk perpanjangannya, dengan ketentuan sbb :a.Permintaan perpanjangan sekurang-kurangnya diajukan 3 bulan
sebelum CLTN berakhir;b.Perpanjangan CLTN tersebut dapat diterima dan ditolak;c.Perpanjangan CLTN tsb diberikan dengan surat keputusan Pjb ybw
setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.2. Untuk mendapatkan CLTN PNS ybs harus mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pjb ybw memberikan cuti.3. CLTN bukan hak oleh sebab itu, dapat dikabulkan atau ditolak
tergantung pertimbangan Pjb ybw didasarkan atas kepentingan dinas.4. CLTN diberikan dengan surat keputusan Pjb ybw setelah mendapat
persetujuan dari Kepala BKN.5. PNS yg menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya, dan jabatan yg
lowong itu dpt segera diisi.6. Selama CLTN PNS ybs tidak berhak menerima penghasilan dan waktu
yg digunakan tidak dihitung sebagai masa kerja PNS
7. PNS yg telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan secara tertulis kepada instansi induknya.
8. Pimpinan instansi induk setelah menerima laporan dari PNS yg telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban :
a. Menempatkan dan mempekerjakan kembali apabila ada lowongan.b. Apabila tidak ada lowongan maka pimpinan instansi induk melaporkan
kepada Kepala BKN untuk disalurkan penempatannya ke instansi lain.c. Apabila penempatan tidak mungkin maka pinpinan instansi induk
memberhentikan PNS ybs dari jabatan karena kelebihan dengan hak kepegawaian menurut peraturan yg berlaku.
9. Penempatan kembali PNS yg telah selesai menjalankan CLTN dilakukan dgn surat keputusan Pjb ybw setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
10.Khusus bagi CLTN karena persalinan ke 4 dan seterusnya berlaku ketentuan sbb :
a. Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditolak.b. PNS yg menjalankan cuti tersebut tidak dibebaskan dari jabatannya.c. Cuti tersebut tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.d. Lamanya cuti tersebut sama dengan cuti bersalin
PENGATURAN CUTI LAINNYA
1. Wewenang pemberian segala macam cuti yg akan dilaksanakan diluar Negeri, kecuali cuti besar ygdigunakan untuk menjalankan perintah agama tidak dapat didelegasikan.
2. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yg bersamaan hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5 % dari jumlah kekuatan yg ada.
3. Apabila kepentingan mendesak, PNS yg sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan CAP dapat dipanggil bekerja kembali dan sisa jangka waktu cuti yg belum dilaksanakan tetap menjadi hak PNS ybs.
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD DAN UANG DUKA
Latar BelakangDalam melaksanakan tugas kewajibannya Pegawai Negeri Sipil tidak luput dari kemungkinan menghadapi resiko seperti kecelakaan yang mengakibatkan Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan sakit, cacad atau tewas.
Tujuan : Dengan adanya jaminan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi serta penghargaan sebagaimana dimaksud di atas, maka diharapkan setiap Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya dengan bersemangat dan penuh rasa pengabdian dan tanggung jawab sebagai unsuraparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1981
Pengertian- Pengertian : Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak
yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacad yang memerlukan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
a. Dalam dan karena menjalankan tugas kewajibanb. Dalam keadaan lain yang hubungannya dengan dinas, sehingga
kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
c. Karena prbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita akibat langsung dari kecelakaan karena dinas.
Cacad adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.
Cacad karena dinas adalah cacad yang disebabkan oleh kecelakaan karena dinas atau sakit karena dinas.
Perawatana) PNS yang mengalami kecelakaan karena dinas atau
menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi atas biaya negara.
b) Pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi pada dasarnya dilakukan pada Pusat kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS )
Tunjangan Cacad
Kepada PNS yang cacad karena dinas, yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri berdasarkan surat keterangan Team penguji Kesehatan, diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan cacad di atas pensiun yang diterimanya.
Uang Duka
a) Uang Duka TewasKepada istri / suami PNS yang tewas diberikan uang duka sebesar 6 ( enam ) kali penghasilan bersih sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah )
b) Biaya PemakamanBiaya pemakaman bagi PNS yang tewas ditanggung oleh negara.
Pengertian PensiunPensiun :
adalah sejumlah uang yg dibayarkan secara berkala kepada pegawai stlh mencapai usia tertentu,ketidakmampuan untuk bekerja lagi karena sakit dan atau meninggal dunia.
Pensiun :adalah jaminan hari tua dan sebagai
balas jasa terhadap Pegawai Negeri yg telah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada Negara
8
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA
SIFAT PENSIUN
Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan.
Pasal 1 UU No. 11 Th. 1969
9
YANG DIMAKSUD DENGAN:
1. Pegawai negeri ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat, digaji menurut PP yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri.
(Ps. 1 ayat (1) UU No. 8 Th. 1974 jo. UU No.43 Th. 1999)
2. Janda ialah isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.
3. Duda ialah suami sah menurut hukum dari Pegawai Negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
4. Anak ialah anak kandung yang sah / anak kandung / anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri atau penerima pensiun janda / duda.
5. Orang tua ialah ayah / ibu kandung Pegawai Negeri.(Pasal 3 UU No. 11 Th. 1969)
10
TEWAS
a. MD. Dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban.
b. MD. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kematian tersebut disamakan dengan MD. Dalam dan / atau karena menjalankan tugas kewajibannya.
c. MD. Yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani / jasmani yang didapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
d. MD. Karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir tersebut.
Pasal 4 UU 11 Th. 1969
11
DASAR PENSIUN
DASAR PENSIUN YANG DIPAKAI UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PENSIUN IALAH GAJI POKOK (TERMASUK GAJI POKOK TAMBAHAN DAN / ATAU GAJI POKOK TAMBAHAN PERALIHAN) TERAKHIR SEBULAN YANG BERHAK DITERIMA OLEH PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN BERDASARKAN PERATURAN GAJI YANG BERLAKU.
Pasal 5 UU No. 11 Th. 1969
Pensiun Peg.
Sebab lain
B U P
Keuzuranjasmani /
rohani
Pensiun secara normal
1. Status Pegawai Negeri2. Usia min. 50 tahun3. Masa kerja min. 20 tahun
Dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban
1. Status PNS2. Usia3. MK
Bukan karena menjalankan tugas kedinasan
1. PNS2. Usia 56 tahun3. MK 10 tahun PP 32 Th. 1979
1. Penghapusan2. Peny.Organisasi
1. Status PNS2. Min. 50 th.3. MK. 10 th.
15
16
BESARNYA PENSIUN PEGAWAI
1. Tiap-tiap tahun masa kerja dihargai 2½ %
2. Maksimal 75% dan minimal 40% dari dasar pensiun
3. Serendah-rendahnya = Gaji pokok terendah
YANG BERHAK PENSIUN JANDA
1. Isteri (isteri-isteri) / suami yang terdaftar pada BKN.
2. Apabila tidak ada isteri / suami yang terdaftar maka pensiun janda / duda diberikan kepada isteri / suami yang ada pada saat PNS tersebut meninggal dunia.
Apabila isteri PNS lebih dari seorang dan tidak terdaftar maka pensiun tersebut diberikan kepada isteri yang paling lama dan tidak terputus dinikahinya.
17
BESARNYA PENSIUN JANDA / DUDA MD.
1. 36 % dari dasar pensiun / tidak kurang dari 75 % dari GP. terendah.
2. Isteri lebih dari seorang maka 36 %: banyaknya isteri
PENERIMA PENSIUN PEGAWAI MD. & TIDAK MEMP. ISTERI / SUAMI
1. Pensiun diberikan kepada anak (anak-anaknya) seayah-seibu2. ½ dari pensiun janda diberikan kepada anak yang seayah
seibu3. Pensiun duda diberikan kepada anak-anaknya
Syarat – syarat:
A. Belum berusia 25 tahunB. Tidak mempunyai penghasilan sendiriC. Belum pernah menikah
19
PENDAF. ISTERI / SUAMI / ANAK
1. Pendaf. isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) dilakukan oleh PNS atau penerima pensiun pegawai.
2. Pendaf. isteri lebih dari seorang diketahui oleh tiap-tiap isteri yang didaftarkan.
TEWAS
1. 72 % dari dasar pensiun tidak kurang dari GP terendah
2. Apabila terdapat lebih dari seorang isteri 72 % : banyaknya isteri
3. Apabila tidak meninggalkan isteri / suami / anak maka 20 % dari pensiun janda / duda tersebut diberikan kepada orang tuanya
4. Apabila telah bercerai maka hak tersebut dibagi 2 (dua)
HAK ATAS PENSIUN JANDA / DUDA
NOMOR
SYARAT PEMBERIAN PENSIUN
KETERANGAN STATUS
PERNIKAHAN STATUS
ALMARHUMPENDAFTARAN
1 Istri (Istri-istri) PNS/Pensiunan PNSTelah terdaftar
*)
*) Hanya berlaku bagi alm PNS/Pensiunan PNS yg beristri lebih dari 1
2 Suami Sda Sda
3Anak (Anak-anak)**)
Sda Sda
**)a) Belum
berusia 25 th.
b) Belum menikah
c) Belum bekerja
4Orang tua***)
PNS -
***)Hanya berlaku bagi orang tua PNS tewas
TANGGAL LAHIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN PENSIUN
TANGGAL LAHIR YANG TERCANTUM DALAM SK TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI (PASAL 10 UU 11 TAHUN 1969)APABILA SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SUDAH TIDAK ADA LAGI DAN ATAU DALAM SURAT PENGANGKATAN PERTAMA TIDAK TERDAPAT TANGGAL LAHIR YANG BERSANGKUTAN MAKA TANGGAL LAHIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PENSIUN ADALAH TANGGAL LAHIR YANG TERCANTUM DALAM KARPEG YBS (SE.KA.BAKN Nomor 08/SE/75 TANGGAL 1 MARET 1975)JIKA TANGGAL LAHIR HANYA DIKETAHUI BULANNYA SAJA, UMPAMANYA “OKTOBER 1947” UNTUK PENETAPAN PENSIUN DITETAPKAN SEBAGAI TANGGAL 31 OKTOBER 1947 (Kep.Ka.BAKN/1973 TANGGAL 15 MARET 1973)JIKA TANGGAL LAHIR HANYA DIKETAHUI TAHUNNYA SAJA, UMPAMANYA “TAHUN 1947”UNTUK PENETAPAN PENSIUN DITETAPKAN SEBAGAI TANGGAL 31 DESEMBER 1947. (Kep.Ka.BAKN Nomor 024/Kep/1973 TANGGAL 15 MARET 1973)
Setiap PNS Wajib :1. Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD 45,
Negara dan Pemerintah
2. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan gol / diri sendiri, serta menghindarkan sgl sesuatu yg dpt mendesak kepentingan Neg oleh kepentingan gol, diri sendiri / pihak lain
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Neg, Pemth, dan PNS
4. Mengangkat dan mentaati sumpah / janji PNS dan sumpah / janji jabatan berdasarkan Perat Per-UU yg berlaku
KEWAJIBAN PNS ( Ps 2 PP 30 / 1980 )
5. Menyimpan rahasia Neg dan atau rahasia jabatan dg sebaik-baiknya
6. Memperhatikan dan melaksanakan sgl ketentuan Pemerintah baik yg langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yg berlaku scr umum
7. Melaksanakan tugas kedinasan dg sebaik-baiknya dan dg penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
8. Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps PNS
10. Sgr melaporkan kpd atasannya, apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan Neg / Pemth, terutama dibid keamanan, keuangan dan materiil
11. Mentaati ketentuan jam kerja
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yg baik
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Neg dg sebaik-baiknya
14. Memberikan pelayanan dg sebaikbaiknya kpd masy menurut bid tugasnya masing-masing
15. Bertindak dan bersikap tegas, ttp adil dan bijaksana thd bawahannya
16. Membimbing bawahannya dlm melaksanakan tugasnya
17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yg baik thd bawahannya
18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya
19. Memberikan kesempatan kpd bawahannya untuk mengembangkan kariernya
20. Mentaati ketentuan Perat Per-UU ttg Perpajakan21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan
bertingkah laku sopan santun thd masy, sesama PNS dan thd atasan
22. Hormat menhormati antara sesama WN yg memeluk agama / kepercayaan thd Tuhan YME yg berlainan
23. Menjadi teladan sbg WN yg baik dlm masy24. Mentaati sgl Perat Per-UU dan Perat Kedinasan yg
berlaku25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yg
berwenang26. Memperhatikan dan menyelesaikan dg sebaik-
baiknya setiap laporan yg diterima mengenai pelanggaran disiplin