GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS/

ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan

AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya

peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan,

pengobatan, perawatan, dan dukungan untuk

pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta

keluarganya;

b. bahwa Provinsi Bengkulu memiliki tingkat endemisitas HIV

dan AIDS dalam kategori concentrated epidemic level dan

dapat meluas menjadi generalize epidemic level bila tidak

dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu,

terkoordinasi dan berkesinambungan, karena

penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata

tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor

kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab dan dapat

dilaksanakan oleh multi sektor;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids

dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka

Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka

Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi dan

Kabupaten/Kota mengacu pada Strategi Nasional yang

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang

Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus dan

Acquired Immune Defficiency Sindrome di Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5062);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi

Penanggulangan AIDS Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007

tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi

Penanggulangan Aids Dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN

IMMUNODEFFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO

DEFFICIENCY SINDROME DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu untuk Provinsi

dan Bupati/walikota untuk Kabupaten/Kota.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

- 4 -

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV

adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis

yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang

melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam

cairan vagina, cairan sperma, cairan daran dan air susu ibu,

dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.

8. Acquired Immunodeficiency Syndrom yang selanjutnya disebut

AIDS yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti

Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah

kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human

Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan

tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan

mudah terjangkit penyakit infeksi.

9. Penanggulangan adalah semua kegiatan yang ditujukan

untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS dan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat pada umumnya melalui

pelayanan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.

10. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA

adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV

dan AIDS.

11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat

ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada

tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.

12. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang

selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang

terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah

tertular HIV.

13. Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang

ditularkan melalui hubungan seksual.

14. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang

dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu

pencapaian tujuan tertentu.

- 5 -

15. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

16. Peran Serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di

semua lapisan, sektor dan lembaga Swadaya Masyarakat

untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di

bidang kesehatan.

17. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Suntik

untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya

disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika

Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan

kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat

negatif pada kesehatan karena penggunaan narkotika dengan

cara suntik.

18. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang

infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh

informasi tentang besaran masalah, sebaran dan

kecendrungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan

kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS

dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui

identitasnya.

19. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk

meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV

dan AIDS.

20. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui

status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik

atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.

21. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada

seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan

diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan

dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh konselor.

22. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam

rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri

dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan

HIV dan AIDS.

- 6 -

23. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki

usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah musik,

usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha panti pijat dan

usaha karaoke, dan tempat usaha lainnya yang berpotensi

untuk terjadinya penularan HIV dan AIDS.

24. Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang

bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat

hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab

malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha

panti pijatdan usaha karaoke.

25. Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan

miliknya; dan

c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang

berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan

di luar wilayah indonesia.

26. Perusahaan adalah:

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,

milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik

badan hukum, baik milik swasta maupun milik

negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain;dan

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

27. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta,

pemerintah daerah maupun masyarakat.

- 7 -

28. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

29. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah

obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam

tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.

30. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian,

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung

ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status

sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin,

orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang

berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,

sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.

31. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif

(buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat

menimbulkan diskriminasi.

32. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat dimana

tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh

pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan

berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

33. Sero Survei adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV

dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV

melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang

memiliki perilaku berisiko.

34. Perilaku berisiko adalah tindakan seseorang yang

memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti

melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan,

melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan

menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.

- 8 -

BAB II

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS

dengan memperhatikan:

a. nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan,

menghormati harkat dan martabat manusia, serta

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;

b. integrasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS

dengan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan

daerah;

c. pelaksanaan secara sistematik, terpadu dan komprehensif

mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan

penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi

ODHA dan orang-orang terdampak HIV dan AIDS;

d. peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta secara

bersama berdasarkan prinsip kemitraan;

e. kelompok risiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA dan

orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan

aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan

AIDS;

f. dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang

terdampak HIV dan AIDS;

g. perlindungan terhadap tenaga kesehatan, konselor, tenaga

penjangkau, dan tenaga pendamping dari penularan HIV dan

Infeksi Oportunistik;dan

h. peraturan perundang-undangan yang mendukung dan

selaras dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di

semua tingkatan.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 3

Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai

berikut:

- 9 -

a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam

penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional,

regional, dan global dalam aspek legal, organisasi,

pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya

manusia;

b. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan

meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;

c. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem

masyarakat dengan melibatkan ODHA dan OHIDHA;

d. meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku

kepentingan (Stakeholders) dan mobilisasi sumber dana;

e. mengembangkan program (promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitative) secara komprehensif;

f. mengembangkan intervensi struktural;

g. meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;

h. meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan,

pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin

keamanan, kemanfaatan, dan mutu bahan/alat yang

diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan

i. menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi

program berbasis data.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 4

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS

untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, serta

meningkatkan kualitas hidup ODHA.

- 10 -

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 5

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS

untuk:

a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;

b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan

oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;

c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;

d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan

e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan

AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 6

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS mencakup seluruh

lapisan masyarakat yang berada di wilayah Provinsi

Bengkulu, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan

penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Langkah-Langkah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Langkah-langkah upaya penanggulangan HIV dan AIDS

dilaksanakan melalui pendekatan:

a. promosi;

b. pencegahan dan pemeriksaan diagnosis HIV;

c. pengobatan;dan

d. perawatan dan dukungan.

(2) Langkah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang

dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing.

- 11 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing-

masing OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Promosi

Pasal 8

(1) Promosi penangggulangan HIV dan AIDS bertujuan

meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui

pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara

komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

(2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada

masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman masyarakat;

b. menyediakan media informasi yang bermutu, memadai

dan mudah diakses oleh masyarakat;

c. memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang

pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum

pendidikan pada setiap tingkatan penyelenggara

pendidikan yang terintegrasi dengan mata pelajaran

tertentu.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat

dan/atau sektor swasta.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

oleh masyarakat dan/atau sektor swasta sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan

Pemerintah Daerah.

(5) Implementasi kegiatan dan penganggaran promosi kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Kepala OPD sesuai dengan kewenangan

dan tanggungjawab masing-masing.

- 12 -

Paragraf 3

Pencegahan dan Pemeriksaan Diagnosis HIV

Pasal 9

(1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata

rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama

kelompok risiko tinggi.

(2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS

merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

upaya :

a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;

b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non

seksual; dan

c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.

Pasal 10

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual

dilakukan melalui upaya untuk:

a. tidak melakukan hubungan seksual (Abstinensia) bagi yang

belum menikah;

b. setia dengan pasangan (Be Faithful);

c. menggunakan kondom secara konsisten (Condom use) bila

terpaksa berhubungan seksual pada penyimpangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta

hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV

dan/atau IMS;

d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (no Drug);

e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi

termasuk mengobati IMS sedini mungkin (Education); dan

f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.

Pasal 11

(1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual

ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah.

(2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 13 -

a. uji saring darah pendonor;

b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non

medis yang melukai tubuh; dan

c. pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik.

(3) uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis

yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan

mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan

kewaspadaan umum (universal precaution).

(5) Pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. program layanan alat suntik steril dengan konseling

perubahan perilaku serta dukungan psikososial;

b. mendorong pengguna napza suntik khususnya pecandu

opiat menjalani program terapi rumatan;

c. mendorong pengguna napza suntik untuk melakukan

pencegahan penularan seksual; dan

d. layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi

hepatitis.

Pasal 12

(1) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya dilaksanakan

melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:

a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia

reproduktif;

b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada

perempuan dengan HIV;

c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke

bayi yang dikandungnya; dan

d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan

kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana

pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta

penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah

penularan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

- 14 -

Pasal 13

Setiap bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV harus

dilakukan tes virologi HIV (DNA/RNA) dimulai pada usia 6 (enam)

sampai dengan 8 (delapan) minggu atau tes serologi HIV pada

usia 18 (delapan belas) bulan ke atas.

Pasal 14

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV

dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma,

cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.

Pasal 15

Setiap orang/institusi/badan dilarang menyediakan dan/atau

mendistribusikan darah, produk darah, sperma, organ/jaringan

tubuh yang terinfeksi HIV untuk didonorkan kepada orang lain.

Pasal 16

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV

dan AIDS dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui

dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang

lain.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini

mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian

infeksi HIV

(2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas,

persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan rujukan.

(3) Prinsip konfidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya

dapat dibuka kepada :

a. yang bersangkutan;

b. tenaga kesehatan yang menangani;

c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;

d. pasangan seksual; dan

e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 15 -

Pasal 18

(1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui Konseling Test

Sukarela (KTS) atau Test Inisitif Petugas Kesehatan (TIPK).

(2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dalam hal keadaan gawat darurat medis untuk tujuan

pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukan

gejala yang mengarah kepada AIDS dan permintaan pihak yang

berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tes HIV pada TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak

secara tertulis.

(5) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan

bagi:

a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke

fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau

kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah

terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit

tuberculosis dan IMS;

b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;

c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;

d. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau malnutrisi

di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang

tidak menunjukan respon yang baik dengan pengobatan

nutrisi yang adekuat; dan

e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan

pencegahan HIV.

Pasal 19

(1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh

dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi

darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.

(2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan

organ tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh

pendonor.

- 16 -

Pasal 20

Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, lokalisasi,

panti pijat, dan tempat potensial lainnya wajib melaporkan data

karyawan secara berkala pada instansi berwenang dan bersedia

untuk dilakukan pemeriksaaan diagnosis HIV secara berkala

pula dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Setiap pengelola tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat, dan

tempat potensial lainnya dan/atau pemiliknya wajib

melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di

tempat usahanya dengan cara memasang media informasi

tentang HIV/AIDS dan Napza Suntik.

Pasal 22

Setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan

penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan standar yang berlaku

Pasal 23

Setiap pengusaha/perusahaan dilarang melakukan Pemutusan

Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV

dan AIDS.

Pasal 24

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:

a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan

alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau

b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan

alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.

Pasal 25

Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah,

cairan sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya wajib mengikuti

prosedur kewaspadaan universal.

- 17 -

Pasal 26

Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS

kepada setiap orang untuk keperluan pencegahan, pengobatan

dan dukungan, termasuk pencegahan penularan dari ibu

hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan

konseling sesuai dengan standar prosedur operasional yang

berlaku.

Pasal 27

Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS

kepada setiap orang untuk keperluan surveilans HIV dan AIDS

dan penapisan pada darah, produk darah, cairan sperma,

cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan

dengan standar yang berlaku.

Paragraf 4

Pengobatan

Pasal 28

(1) Kegiatan pengobatan bagi orang yang terinfeksi HIV dan

AIDS dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis,

berbasis keluarga dan/atau berbasis masyarakat.

(2) Perawatan, dukungan dan pengobatan dilakukan kepada

orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.

(3) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan yang

diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih dan berkompeten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diskriminasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tenaga kesehatan berhak mendapatkan informasi status

kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS

sebelum melakukan tindakan medis.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana

pengobatan HIV dan AIDS yang jumlahnya memadai,

mudah didapat, bermutu dan terjangkau.

- 18 -

(2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan

pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan

tanpa diskriminasi.

Paragraf 5

Perawatan dan Dukungan

Pasal 31

(1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:

a. pendekatan klinis;

b. pendekatan agama; dan

c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.

(2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa

diskriminasi.

Pasal 32

(1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan swasta.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam berbagai

kegiatan.

Pasal 33

ODHA berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif

dari Pemerintah Daerah, Non Pemerintah dan Masyarakat.

BAB V

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 34

(1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk

KPA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Pembentukan KPA tingkat Kecamatan ditetapkan dengan

Keputusan Camat.

- 19 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi dan

tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan

penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :

a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk

mencegah penularan HIV dan AIDS;

b. berperilaku hidup bersih dan sehat;

c. tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap

orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA;dan

d. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan,

pengawasan, pengobatan, perawatan dan dukungan.

(2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan peran

serta masyarakat termasuk dunia usaha melalui program

Corporate Social Responsibilty dalam mendukung program

penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 36

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial,

profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat

yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS

wajib memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan

penanggulangan HIV dan AIDS yang telah dilakukan kepada

Dinas Kesehatan.

Pasal 37

Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan

penanggulangan HIV dan AIDS wajib:

a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak

awal (intake) sampai dengan pengakhiran secara

bertanggungjawab;

- 20 -

b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi

baik terhadap perorangan maupun kelompok;

c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang

keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;

d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan

sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi

kepentingan klien; dan

e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan

melindungi hak-hak klien.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lainya yang

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi

administratif kepada konselor, penyedia fasilitas pelayanan

kesehatan, petugas kesehatan, Lembaga Swadaya

Masyarakat, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan,

pengusaha/perusahaan atau penyedia fasilitas pelayanan

kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21,

Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 30 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berupa:

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau

- 21 -

d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan

usaha/profesi.

(3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada

pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

(4) Setiap orang dan/atau penanggung jawab tempat yang

melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal

23, dikenakan sanksi penghentian atau penutupan tempat

penyelenggaraan usaha.

(5) Penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha

sebagai mana di maksud pada ayat (4) di lakukan sesuai

dengan ketentuan setelah di lakukan upaya peringatan

dan/atau teguran tertulis.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang

bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas

tindak pidana peraturan daerah ini dapat di lakukan oleh

Penyidik Aparatur Sipil Negara (PASN) dilingkungan

pemerintah daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PASN sebagai

di maksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat

kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa

tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambii sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

- 22 -

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan

dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat

petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan

selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut

umum tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di

pertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, PASN tidak berwenang

melakukan penangkapan atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat

Berita Acara setiap tindakan dalam hal:

a. pemeriksaan tersangka;

b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;

c. penyitaan barang;

d. pemeriksaan saksi; dan

e. pemeriksaan tempat kejadian.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil

penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik

Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2) Pasal 36 dan/atau

Pasal 37 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.

- 23 -

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Keanggotaan Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Bengkulu

yang telah terbentuk masih diakui keberadaanya sampai

dengan habis masa jabatannya;dan

b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) Dan

Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS).

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 1 Agustus 2017

Plt.GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 1 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H.GOTRI SUYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (5/114/2017).

- 24 -