1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang

bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola

secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk

kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan

datang;

b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan

ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah diselenggarakan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan

dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya

dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 - 2032;

1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang

bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola

secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk

kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan

datang;

b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan

ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah diselenggarakan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan

dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya

dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 - 2032;

1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang

bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola

secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk

kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan

datang;

b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan

ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah diselenggarakan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan

dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya

dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 - 2032;

2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 - 2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4723);

20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4851);

24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4959);

5

26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4966);

27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5015);

28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025);

29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5052);

30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indoneisa Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 5168);

33. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5188);

6

35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5254);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata

Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3225);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 09);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776).

40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan

di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3907);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat

Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7

44. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4242);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4385);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4385);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4696);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

8

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4858);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4987);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

9

61. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5110);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5112);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi

Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk

dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5282);

67. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengadaan

Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomo 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

68. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Pulau Sumatera;

69. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung;

10

70. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang

Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;

71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Daerah;

72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647;

73. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004

tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

74. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 643/Menhut-II/2011

tanggal 11 November 2011;

75. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan

BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012- 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

11

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Bupati Bengkulu Tengah

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di

Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang

selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Pemerintah kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat

RTRWK, adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten yang mengatur

struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.

7. Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan, yang selanjutnya disebut RDTR

Kecamatan, adalah dokumen yang memuat arahan kebijakan lebih detil

tentang pemanfaatan ruang wilayah kecamatan.

8. Rencana Teknis Ruang Perkotaan/Kota, yang selanjutnya disebut RTR

Kawasan, adalah dokumen yang memuat arahan kebijakan lebih teknis

tentang pemanfaatan ruang wilayah perkotaan/kota.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang

udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup

lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan

hidupnya.

10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang

direncanakan ataupun tidak.

11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

12

14. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

15. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,

sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna

kepentingan pembangunan berkelanjutan.

16. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.

18. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman perkotaan,

pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

20. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah

kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan

kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional

yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang

terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-

kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

21. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman

dan sistem agrobisnis.

22. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional

terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,

13

sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan

sebagai wilayah dunia.

23. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

24. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat

maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

25. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara

nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanaan;

26. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan dan/atau

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

hutan tetap.

27. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memulihkan kesuburan

tanah.

28. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

29. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa serta ekosistemnya.

30. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang berfungsi sebagai wilayah

sistem penyangga kehidupan.

31. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,

yang mempunyai fungsi pokok sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara

lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

32. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata

berburu.

33. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem

14

tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara

alami.

34. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi

tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan

asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.

35. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama

dimanfaatkan pariwisata dan rekreasi alam.

36. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi

untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengimbuhan

utama air tanah.

37. Tatanan kepelabuhan adalah suatu sistem kepelabuhan yang memuat

peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional

dan lokasi pelabuhan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan

dengan sektor lainnya.

38. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani

kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan

laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat

asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan

dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

39. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri

dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan

pelayanan antar provinsi.

40. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri

dalam jumlah menengah, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama

dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan

pelayanan dalam provinsi.

41. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas prasarana,

sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan

prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

15

42. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu

dengan lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan

suatu sistem.

43. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya

yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

44. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang

merupakan biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta

air tanah.

45. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral

atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

46. Penambangan adalah bagian usaha penambangan untuk memproduksi

mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

47. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk kunjungan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik

wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara.

48. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan

kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu

lintas umum.

49. Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai termasuk sungai

buatan kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

50. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau/waduk

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi

danau/waduk.

51. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang

mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.

52. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang

merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan

kepada kehidupan pantai dan laut.

16

53. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang

merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi

perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

54. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama

dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau

buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan,

pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.

55. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam darat

maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi

alam.

56. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di

sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di

sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami

yang khas.

57. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun

atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

58. Pusat Kegiatan Nasional, selanjutnya disebut PKN adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,

nasional atau beberapa provinsi.

59. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional, selanjutnya

disebut PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

60. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi, selanjutnya

disebut PKWp, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten /kota.

61. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala ibukota

kabupaten/kota.

62. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

kecamatan atau beberapa desa.

63. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat

permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

17

64. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air

dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang

luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 kilometer persegi.

65. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan

ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih

terpengaruh aktivitas daratan.

66. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

67. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok,

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

68. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung prikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya

69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

perundangan.

70. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok, termasuk masyarakat

hukum adat atau badan hukum.

71. Peran masyarakat adalah partisifasi aktif masyarakat dalam perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

72. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut

BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang di Kabupaten Bengkulu Tengah dan mempunyai fungsi pelaksanaan

tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

73. Pending Zone adalah daerah yang memiliki status perubahan fungsi lahan

yang masih menunggu keputusan.

18

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini berperan sebagai arahan kebijakan, strategi

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

Bengkulu Tengah.

(2) Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten dan

rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;

b. pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;

c. pengadaan lokasi dan fungsi ruang bagi pembangunan dalam wilayah

kabupaten;

d. penciptaan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan

antar kawasan dalam wilayah kabupaten;

e. penyelenggaraan administrasi pertanahan;

f. pengendalian ruang dalam wilayah kabupaten; dan

g. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten.

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang

ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan,

wilayah pesisir dan, perairan lainnya. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu

Tengah adalah 1.429,14 Km2 (seribu empat ratus dua puluh sembilan koma

empat belas kilometer persegi) terdiri atas luas daratan 1.223,94 Km2

(seribu dua ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh empat kilometer

persegi) dan wilayah laut dengan luas 205,2 Km2 (dua ratus lima koma dua

kilometer persegi.

(2) Batas-batas wilayah meliputi:

19

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Air Napal, Kecamatan

Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Curup Kabupaten

Rejang Lebong;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ujanmas, Kecamatan

Kepahiang, dan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Seluma; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selebar, Kecamatan

Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Teluk

Pering Samudera Hindia.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Kecamatan Karang Tinggi;

b. Kecamatan Talang Empat;

c. Kecamatan Pondok Kelapa;

d. Kecamatan Pematang Tiga;

e. Kecamatan Pagar Jati;

f. Kecamatan Taba Penanjung;

g. Kecamatan Pondok Kubang;

h. Kecamatan Bang Haji;

i. Kecamatan Merigi Kelindang; dan

j. Kecamatan Merigi Sakti.

Bagian Kedua

Substansi RTRW Kabupaten

Pasal 4 RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana

struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

20

Bagian Ketiga Jangka Waktu RTRW Kabupaten

Pasal 5

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal

ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau batas wilayah

undang-undang, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu)

kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten dilengkapi dengan buku

rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh menteri kehutanan

terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum

disepakati pada saat Peraturan Daerah ini dtetapkan, rencana dan album

peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan

kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6 Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan pertumbuhan wilayah

Kabupaten yang merata dan terpadu dengan ruang yang aman melalui

pengembangan potensi sumber daya alam, pertambangan, pertanian,

perkebunan dan pariwisata sebagai sektor unggulan serta pemanfaatan peluang

sebagai penyangga Kota Bengkulu berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi

bencana.

21

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan

budaya ke seluruh wilayah Kabupaten;

b. pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan;

c. peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai

dengan daya dukung lahan;

d. pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian

wilayah sebagai kawasan penyangga Kota Bengkulu;

e. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup yang

berbasis daya dukung lingkungan;

f. pengentasan kemiskinan; dan

g. pengembangan kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

(1) Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan

budaya ke seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf a diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mewujudkan integrasi Kabupaten dengan membangun, meningkatkan

dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah;

b. mengembangkan jalan kolektor yang terhubung dengan jaringan lintas

barat sumatera;

c. mengembangkan pusat-pusat kegiatan dan aksesibilitas antar pusat

kegiatan harus dapat dicapai dengan mudah dari ibukota Kabupaten

begitu pula antar pusat-pusat kegiatan;

d. merencanakan dan mengembangkan sistem jaringan trayek angkutan

umum secara terintegrasi dengan moda angkutan lainnya;

22

e. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber

energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan

transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan

f. menyediakan fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan budaya.

(2) Pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya

dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat huruf b diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan lahan pertanian irigasi untuk menciptakan ketahanan

pangan;

b. mengembangkan kawasan budidaya perkebunan, tanaman hortikultura,

padi sawah dan palawija sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian

lahannya;

c. mengembangkan kawasan budidaya perikanan darat, peternakan,

perkebunan, dan peternakan, sesuai dengan daya dukung lahan; dan

d. mengembangkan perikanan laut sesuai dengan daya dukung lingkungan.

(3) Peningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai

dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan

perekonomian rakyat;

b. mengembangkan sektor pertambangan dengan tetap memperhatikan

daya dukung lingkungan;

c. mengembangkan kawasan pariwisata alam dan agrowisata alam;

d. meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan; dan

e. meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan di

sepanjang wilayah pantai Kabupaten.

(4) Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian

wilayah sebagai kawasan penyangga Kota Bengkulu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengoptimalkan mekanisme perizinan, birokrasi dan iklim usaha serta

pengembangan perumahan, industri dan pariwisata;

b. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi

pembangunan perumahan, industri dan pariwisata; dan

c. meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh modal pada sumber

pembiayaan.

23

(5) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup yang berbasis

mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diwujudkan

dengan strategi meliputi:

a. mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan yang telah dirambah

melalui instrumen konsep jasa lingkungan;

b. mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan yang telah rusak melalui

rehabilitasi kawasan hutan dan lahan;

c. menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir, sungai dan danau dengan

penerapan instrumen sempadan pantai, sungai dan danau; dan

d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga

kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

(6) Pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f

diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sarana

dan prasarana pendidikan;

b. meningkatkan akses terhadap sumber-sumber penyediaan modal usaha

kecil;

c. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat

pertumbuhan; dan

d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang

kegiatan ekonomi.

(7) Pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf g diwujudkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan tetap

mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas

kawasan perkotaan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9 (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi sistem pusat

pemukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah, diantaranya :

a. sistem perkotaan;

24

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daya air; dan

f. sistem prasarana lingkungan.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum di Lampiran I merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 10

(1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan,

sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana

pengembangan wilayah Kabupaten.

(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. PKL;

b. PPK; dan

c. PPL.

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak di Ibukota

Kabupaten dengan peran sebagai:

a. pusat pemerintahan;

b. pusat perdagangan dan jasa;

c. permukiman;

d. pusat pendidikan;

e. pusat kesehatan;

f. pusat kebudayaan;

g. pertambangan;

h. kawasan perkebunan;

i. industri;

j. kawasan suaka alam; dan

k. pusat pariwisata.

(4) Ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dalam

wilayah Kecamatan Karang Tinggi;

25

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di:

a. Ibukota Kecamatan Pondok Kelapa yang berperan sebagai:

- permukiman;

- pertanian tanaman pangan;

- pengembangan agropolitan;

- perikanan laut, pelabuhan lokal;

- industri;

- kawasan perkebunan;

- pelabuhan penangkapan ikan;

- pertambangan; dan

- pariwisata pantai dan sejarah.

b. Ibukota Kecamatan Talang Empat yang berperan sebagai:

- perkantoran;

- perdagangan dan jasa;

- permukiman;

- pertanian tanaman pangan;

- kawasan pariwisata;

- pertanian tanaman pangan;

- industri;

- kawasan perkebunan; dan

- terminal regional.

c. Ibukota Kecamatan Taba Penanjung yang berperan sebagai:

- kawasan pariwisata alam;

- permukiman;

- kawasan pertambangan;

- kawasan budidaya perikanan;

- kawasan perkebunan;

- kawasan hutan lindung;

- pertambangan; dan

- kawasan suaka alam.

d. Ibukota Kecamatan Pagar Jati, yang berperan sebagai:

- pengembangan agropolitan;

- kawasan perdagangan dan jasa;

- kawasan budidaya perikanan;

- kawasan peternakan;

26

- permukiman;

- pertambangan; dan

- kawasan perkebunan.

(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di:

a. Ibukota Kecamatan Merigi Sakti yang berperan sebagai:

- permukiman;

- pusat agropolitan;

- kawasan perkebunan;

- pertambangan; dan

- kawasan hutan lindung.

b. Ibukota Kecamatan Merigi Kelindang yang berperan sebagai:

- permukiman;

- kawasan perkebunan;

- kawasan pertambangan;

- pertambangan; dan

- kawasan hutan lindung.

c. Ibukota Kecamatan Bang Haji yang berperan sebagai:

- permukiman;

- kawasan perkebunan;

- kawasan peternakan;

- kawasan pertambangan; dan

- kawasan sawah irigasi teknis.

d. Ibukota Kecamatan Pematang Tiga yang berperan sebagai:

- permukiman;

- kawasan perkebunan;

- kawasan peternakan;

- pertambangan; dan

- kawasan pertambangan.

e. Ibukota Kecamatan Pondok Kubang yang berperan sebagai:

- permukiman;

- pusat pariwisata (Tahura) Raja Lelo;

- pertambangan;

- pengembangan agropolitan dan kawasan perkebunan.

(7) Sistem perkotaan yang disebutkan pada Pasal 10 yang menjelaskan pusat

kegiatan PKL, PPK, PPL dan rencana pengembangan kawasan tersebut

27

dapat dilihat pada penjelasan bagian kedua Pasal 19 dan bagian ketiga

Pasal 27 rencana pola ruang.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat; dan

b. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

c. sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

(3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa pelabuhan laut.

Pasal 12

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a

meliputi jaringan jalan.

a. Peningkatan fungsi jaringan jalan; dan

b. Pembangunan jalan.

(2) Peningkatan fungsi jaringan jalan arteri primer yang merupakan jalan

nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi

ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul:

a. Nakau - Batas Kota Kepahiang;

b. Kembang Seri - Air Sebakul;

c. Nakau - Air Sebakul;

d. Tugu Hiu - Simpang Nakau;

e. Pasar Pedati - Tugu Hiu; dan

f. Kerkap - Pasar Pedati (Sungai Hitam).

(3) Peningkatan jaringan jalan kolektor 3 yang merupakan jalan provinsi,

meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul:

a. Lubuk Durian - Lubuk Sini;

b. Tugu Hiu - Taman Hutan Raya - Simpang Kroya;

28

c. Klindang - Susup.

(4) Peningkatan pengembangan jaringan kabupaten yang merupakan jalan

Kabupaten, meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul desa:

1. Karang Tinggi - Padang Tambak - Renah Semanek - Renah Lebar -

Pelajau Kecamatan Karang Tinggi;

2. Karang Tinggi - Penanding - Dusun Baru 2 Kecamatan Karang Tinggi;

3. Penanding - Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi;

4. Taba Lagan - Gaja Mati - Semidang-Karang Nanding - Pagar Gunung

Kecamatan Karang Tinggi;

5. Karang Nanding - Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi;

6. Taba Pasema - Margo Mulyo Kecamatan Talang Empat;

7. Lagan - Taba Lagan Kecamatan Talang Empat;

8. Taba Lagan - Bukit Kecamatan Talang Empat;

9. Taba Lagan - Pagar Jati Kecamatan Talang Empat;

10. Dusun Baru 1 - Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang;

11. Tanjung Terdana - Tahura Kecamatan Pondok Kubang;

12. Tanjung Terdana - Harapan Makmur - Margo Mulyo Kecamatan Pondok

Kubang;

13. Pondok Kubang - Tanjung Dalam - Talang Tengah - Paku Haji

Kecamatan Pondok Kubang;

14. Tanjung Dalam - Pondok Kubang - Dusun Anyar - Renah Lebar

Kecamatan Pondok Kubang, Karang Tinggi;

15. Talang Tengah - Lingkar Galling Kecamatan Pondok Kubang;

16. Lubuk Sini - Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung;

17. Bajak - Padang Kedeper Kecamatan Taba Penanjung, Merigi Kelindang;

18. Bajak - Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung;

19. Taba Baru - Surau Kecamatan Taba Penanjung;

20. Taba Teret - Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung;

21. Sukarami - Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung;

22. Tanjung Raman - Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung;

23. Bajak 1 - Padang Kedeper - Jambu - Penembang Kecamatan Merigi

Kelindang;

24. Padang Kedeper - Bajak Kecamatan Merigi Kelindang;

25. Pungguk Ketupak - Penembang Kecamatan Merigi Kelindang;

29

26. Taba Durian Sebakul - Komering Kecamatan Merigi Kelindang, Merigi

Sakti;

27. Lubuk Unen Baru - Lubuk Unen - Taba Durian Sebakul - Talang

Ambung Kecamatan Merigi Kelindang;

28. Sekayun Hilir - Taba Tengah - Talang Donok Kecamatan Bang Haji;

29. Sekayun - Sekayun Mudik - Sungkai Berayun - Padang Berunai - Air

Napal - Talang Panjang - Genting Kecamatan Bang Haji;

30. Talang Panjang - Kembang Ayun Kecamatan Bang Haji;

31. Padang Betuah - Aturan Mumpo Kecamatan Pondok Kelapa;

32. Padang Betuah - Talang Panjang Kecamatan Pondok Kelapa;

33. Sunda Kelapa - Abu Sakin - Sidorejo - Sidodadi - Talang Pauh -

Ds.Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa;

34. Sidodadi - Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa;

35. Sidodadi - Talang Boseng - Pagar Dewa - Kembang Ayun Kecamatan

Pondok Kelapa;

36. Pagar Dewa - Tamiang Kecamatan Pondok Kelapa;

37. Srikaton - Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa;

38. Srikaton - Srikuncoro Kecamatan Pondok Kelapa;

39. Pasar Pedati - Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa;

40. Pasar Pedati - Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa;

41. Pasar Pedati - Jalan Pantai Sungai Suci Kecamatan Pondok Kelapa;

42. Pematang 3 Lama - Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga;

43. Pematang 3 - Tiambang - Kebun Lebar - Tanjung Kepahiang

Kecamatan Pematang Tiga;

44. Genting Dabuk - Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga;

45. Kota Titik - Talang Panjang Kecamatan Pematang Tiga, Bang Haji;

46. Sawang Lebar Bengkulu Utara - Senabah - Talang Tengah 2 - Kota Titik

Kecamatan Pematang Tiga;

47. Kebun Lebar - Genting Dapuk Kecamatan Pematang Tiga;

48. Aturan Mumpo - Aturan Mumpo 2 - Talang Tengah 2 Kecamatan

Pematang Tiga;

49. Datar Penokot - Arga Indah 1 - Tumbuk - Talang Curup-Rena Kandis -

Rena Jaya - Karang Are - Arga Indah 1 Kecamatan Pagar Jati;

50. Kertapati Mudik - Temiang - Kertapati Kecamatan Pagar Jati;

51. Pagar Jati - Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati;

30

52. Kertapati - Paku Haji Kecamatan Pagar Jati;

53. Kertapati Mudik - Talang Boseng Kecamatan Pagar Jati;

54. Bajak 3 - Taba Gematung - Komering - Durian Lebar Kecamatan Merigi

Sakti;

55. Taba Gematung - Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti;

56. Komering - Punjung Kecamatan Merigi Sakti;

57. Komering - Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti;

58. Komering - Susup Kecamatan Merigi Sakti;

59. Punjung - Pagar Agung Kecamatan Merigi Sakti; dan

60. Karang Panggung - Arga Indah 2 Kecamatan Merigi Sakti.

(5) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

ayat (1) huruf b yaitu Jalan Nasional Bukan Tol (Bebas Hambatan), Jalan

Bengkulu Outer Ring Road dan Jalan Nasional Lintas Tengah.

(6) Jalan Nasional Bukan Tol (Bebas Hambatan) yang dimaksud pada Pasal 12

ayat (5) meliputi ruas jaringan jalan yang menghubungkan Kota Bengkulu

(Betungan) - Taba Lagan - Kota Niur - Kepahiang.

(7) Jalan Bengkulu Outer Ring Road yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (5)

meliputi ruas jaringan jalan yang menghubungkan Pasar Pedati - Simpang

Nakau - Air Sebakul.

(8) Jalan Nasional Lintas Tengah yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (5)

meliputi ruas jaringan jalan yang menghubungkan Karang Tinggi Kabupaten

Bengkulu Tengah- Kabupaten Seluma..

(9) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pengembangan dan pemantapan terminal penumpang yang telah ada

menjadi terminal regional tipe B;

b. Pemantapan dan pembangunan terminal penumpang tipe C;

c. Pembangunan terminal induk, barang/peti kemas; dan

d. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor.

(10) Peningkatan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) huruf a terletak di Kecamatan Taba Penanjung dan Talang Empat.

(11) Pemantapan dan pembangunan terminal penumpang tipe C sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) huruf b terletak di:

a. Pondok Kelapa;

b. Bang Haji;

31

c. Pematang Tiga;

d. Merigi Kelindang;

e. Pagar Jati;

f. Taba Lagan dan

g. Pondok Kubang.

(12) Pembangunan terminal induk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c

terletak di Kecamatan Karang Tinggi.

(13) Pembangunan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c

terletak di Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat dan Pasar Pedati

Kecamatan Pondok Kelapa.

(14) Pembangunan pembuatan balai pengujian kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d terletak di Pondok Kubang.

(15) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 pada ayat (2) huruf c berupa jaringan jalur kererta api.

(16) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dalam pasal 11 ayat (3)

dikembangkan melalui pembangunan pelabuhan laut di Kecamatan Pondok

Kelapa untuk melayani pelayanan angkutan barang dan penumpang.

Pasal 13

(1) Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf c meliputi:

a. Lintas Provinsi Sumatera Barat - Kota Bengkulu; dan

b. Lintas Kota Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) dikembangkan melalui:

a. Pengoperasian kereta api penumpang dan/atau barang pada jalur kereta

api ruas Provinsi Sumatera Selatan - Kabupaten Bengkulu Tengah - Kota

Bengkulu yang merupakan bagian dari pengembangan jalur kereta api

Trans Sumatera (Trans Sumatera Railways); dan

b. Pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan,

pertambangan, industri dan sinergi dengan pelabuhan pulau baai yaitu

jalur jaringan kereta api Kota Padang - Pondok Kelapa - Kota Bengkulu).

32

Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

a. pembangkit listrik; dan

b. jaringan transmisi listrik.

(2) Pengembangan pembangkit listrik dan jaringan transmisi listrik sebagaimana

dimaksud ayat (1) untuk meningkatkan ketersediaan listrik bagi pusat

permukiman dan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian,

pengembangan kawasan agropolitan.

(3) Pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) meliputi panas bumi, tenaga air dan

gelombang laut.

(4) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada desa yang belum dijangkau jaringan

listrik.

(5) Jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berupa rencana Gardu Induk (GI) di Pasar Pedati Kecamatan Pondok

Kelapa dengan rencana 150 KV.

Bagian Kelima Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. jaringan teresterial; dan

b. jaringan selular.

(2) Rencana jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikembangkan di Kecamatan Merigi Sakti, Pondok Kelapa, Talang Empat

dan Kecamatan Karang Tinggi.

33

(3) Rencana jaringan selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berada di seluruh kecamatan dengan menara bersama.

Bagian Keenam Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf e meliputi:

a. Daerah Aliran Sungai (DAS);

b. sistem jaringan irigasi;

c. sistem jaringan air baku; dan

d. sistem pengendalian banjir.

(2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. DAS Air Lemau;

b. DAS Air Hitam; dan

c. DAS Air Bengkulu.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dikembangkan melalui perbaikan dan peningkatan sistem bangunan irigasi

yang ada guna menjamin ketersediaan pasokan air bagi pertanian sawah di

semua kecamatan.

(4) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. air permukaan; dan

b. air tanah.

(5) Sumber air baku berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a terdapat pada tiap kecamatan dan yang lebih potensial

dikembangkan meliputi:

a. Air Susup Datar Lebar di Kecamatan Taba Penanjung;

b. Air Susup Desa Talang Boseng di Kecamatan Pondok Kelapa; dan

c. Air Susup Desa Durian Demang di Kecamatan Karang Tinggi.

(6) Sumber air baku berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b terdapat pada tiap kecamatan dan yang lebih potensial

dikembangkan terletak di:

a. Desa Lagan Bungin Kecamatan Talang Empat; dan

34

b. Desa Datar Lebar dan Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung.

(7) Sistem jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dikembangkan melalui perbaikan dan peningkatan sistem bangunan

pengendalian banjir terutama di kawasan rawan banjir meliputi tepian Sungai

Rindu Hati dan Sungai Bajak Sidodadi, pengendalian kegiatan budidaya

seperti permukiman di sepanjang tepian Sungai Rindu Hati dan Sungai

Bajak Sidodadi, dan sistem pengendalian banjir lainnya. Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 17 (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf f meliputi:

a. Sistem Pengelolaan Persampahan dengan sistem sanitary landfill;

b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);

c. rencana jalur evakuasi bencana; dan

d. prasarana lainnya.

(2) Sistem Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berupa Tempat Pemrosesan Akhir yang terletak di Kecamatan

Pondok Kubang, Pondok Kelapa, dan Talang Empat.

(3) Sistem Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa Badan Layanan Umum Air Minum yang melayani kecamatan

Pondok Kelapa, Karang Tinggi, Talang Empat dan Taba Penanjung.

(4) Rencana jalur evakuasi dan bangunan ruang terbuka evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada ruas Jalan Pondok

Kelapa - Tugu Hiu - Pondok Kubang - Komering - Susup - Ujan Mas.

(5) Pengembangan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berfungsi untuk penyelamatan ke lokasi aman dalam waktu tempuh yang

singkat.

(6) Bangunan dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri

atas bangunan dan ruang terbuka masjid, sekolah, perkantoran dan

bangunan serta ruang khusus yang dibangun untuk penyelamatan.

(7) Rencana prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

berupa pembangunan pelabuhan perikanan dengan klasifikasi Pangkalan

35

Pendaratan Ikan (PPI) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di

Kecamatan Pondok Kelapa.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18 (1) Rencana pola ruang Kabupaten meliputi:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan

secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh

provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai

strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya provinsi dan

kabupaten/kota.

(4) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 19

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

e. kawasan rawan bencana alam;

36

f. kawasan lindung geologi; dan

g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi

Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun register 5 dan Hutan Lindung Rindu Hati

register 75 dengan luas 18.428 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh

delapan) hektar.

Pasal 21

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa kawasan resapan

air.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di

daerah tangkapan air (catchment area) hulu sungai di seluruh kawasan

hutan lindung dan di kawasan yang memiliki kelerengan lebih besar dari 40

(empat puluh) persen.

Pasal 22

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf c, terdiri atas:

a. ruang terbuka hijau;

b. sempadan pantai; dan

c. sempadan sungai.

(2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berada di tiap-tiap pusat kegiatan yang merupakan kawasan

perkotaan, dan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ibukota

kabupaten terutama Kecamatan Karang Tinggi seluas 5,361 Ha atau 39%

dari luas wilayah kota. (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berada di sepanjang pantai barat daya Kabupaten.

(4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berada di sepanjang kiri-kanan Sungai Air Lemau, Air Bengkulu dan sungai-

sungai kecil lainnya.

37

Pasal 23 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

a. taman hutan raya;

b. cagar alam; dan

c. cagar budaya.

(2) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

Taman Hutan Raya Raja Lelo, terletak di Kecamatan Pondok Kubang

dengan luas 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) hektar.

(3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

luas 4 (empat) hektar meliputi:

a. Cagar Alam Danau Dusun Besar di Kecamatan Talang Empat;

b. Cagar Alam Taba Penanjung I di Kecamatan Taba Penanjung dan

c. Cagar Alam Taba Penanjung II di Kecamatan Taba Penanjung.

(4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. Cagar Budaya Makam Raja Balai Buntar, Makam Putri Gading Cempaka,

Prasasti Sumur, Pagar Besi dan Masjid Padang Betuah di Kecamatan

Pondok Kelapa;

b. Cagar Budaya Makam Pendiri Lembak VIII dan Pagar Besi di Kecamatan

Pondok Kubang;

c. Cagar Budaya Labu Anak Dalam, Injakan kaki Anak Dalam, Bangunan

Rumah Tradisional dan Buteu Jemua di Kecamatan Pagar Jati;

d. Cagar Budaya Makam Panglima Sakti, Keramat Nibung, Meriam dan

Kelambu Sakti di Kecamatan Merigi Sakti;

e. Cagar Budaya Batu Balai, Benteng Belanda dan Bangunan Lonjok di

Kecamatan Karang Tinggi; dan

f. Cagar Budaya Benteng Co’a Sangko di Kecamatan Taba penanjung.

Pasal 24

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf e terdiri atas:

a. kawasan rawan tanah longsor;

b. kawasan rawan banjir; dan

c. kawasan rawan gelombang pasang.

38

(2) kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terletak di Kecamatan Pematang Tiga, Bang Haji, Merigi Sakti, Merigi

Kelindang, Taba Penanjung dan Karang Tinggi;

(3) kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak

di Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan sebagian kecil Pondok

Kubang; dan

(4) kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terletak di kawasan pesisir yaitu di Kecamatan Pondok Kelapa

terutama di Desa Pasar Pedati dan Desa Pekik Nyaring.

Pasal 25

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

terdiri atas:

a. kawasan rawan gempa bumi; dan

b. kawasan rawan tsunami.

(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terletak di sepanjang jalur patahan di setiap kecamatan.

(3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terletak di sepanjang pesisir pantai terutama Kecamatan Pondok Kelapa.

Pasal 26

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g

berupa kawasan Taman Buru.

(2) Berdasarkan kondisi sebagian kawasan Taman Buru yang sekarang ini

sudah menjadi kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, lokasi

pemakaman dan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat di Desa Kota Niur dan Desa-Desa Eks Marga

Semidang Bukit Kabu dijadikan pending zone untuk selanjutnya akan

diusulkan alih fungsi kawasan Taman Buru menjadi Areal Penggunaan Lain

(APL) sesuai aturan berlaku.

(3) Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu di Kecamatan Taba Penanjung

dan Karang Tinggi dengan luas 4.453 (empat ribu empat ratus lima puluh

tiga) hektar.

39

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan pertanian;

c. kawasan peruntukan perikanan;

d. kawasan peruntukan pertambangan;

e. kawasan peruntukan industri;

f. kawasan peruntukan pariwisata;

g. kawasan peruntukan permukiman; dan

h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 huruf a terdiri atas:

a. Hutan Produksi; dan

b. Hutan Produksi Terbatas.

(2) Berdasarkan kondisi sebagian kawasan Hutan Produksi (HP) yang sekarang

ini sudah menjadi kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, lokasi

pemakaman dan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat di Desa Kota Niur, dijadikan pending zone untuk

selanjutnya akan diusulkan alih fungsi kawasan Hutan Produksi (HP)

menjadi Areal Pengguanaan Lain (APL) sesuai aturan berlaku.

(3) Kawasan Hutan Produksi (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terletak di Kecamatan Taba Penanjung dengan luas 357 (tiga ratus lima

puluh tujuh) hektar.

(4) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terletak di Kecamatan Taba Penanjung dengan luas kurang lebih

2.927 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) hektar.

40

Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf b terdiri atas:

a. kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan;

b. kawasan peruntukan budidaya hortikultura;

c. kawasan peruntukan budidaya perkebunan; dan

d. kawasan peruntukan budidaya peternakan.

(2) Kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a seluas 4.097 (empat ribu sembilan puluh tujuh) hektar

yang terletak di Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi,

Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan

Pematang Tiga dan memungkinkan diwilayah kecamatan lain.

(3) Kawasan peruntukan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b seluas 5.663 (lima ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar

yang terletak disetiap kecamatan.

(4) Kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terletak di disetiap kecamatan dengan luas 23.013 (dua

puluh tiga tiga belas) hektar.

(5) Kawasan peruntukan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d terletak disetiap kecamatan dengan luas kurang lebih 1.000

(seribu) hektar.

(6) Ketentuan penetapan mengenai kawasan pertanian ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf c meliputi:

a. perikanan tangkap;

b. budidaya air tawar/air payau (termasuk lahan kritis); dan

c. kawasan pengolahan perikanan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terletak di Kecamatan Pondok Kelapa di perairan laut sejauh 4

(empat) mil.

41

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Taba Penanjung, Pagar Jati dan

memungkinkan diwilayah kecamatan lain berdasarkan potensi wilayah.

(4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berada di Kecamatan Pondok Kelapa dan memungkinkan diwilayah

kecamatan lain.

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf d berupa:

a. pertambangan mineral; dan

b. pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa biji besi yang terletak di Kecamatan Pagar Jati dan diwilayah

kecamatan lain berdasarkan hasil Eksplorasi.

(3) Pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dengan luas kurang lebih 20.930 (dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh)

hektar yang terletak di Kecamatan Bang Haji, Karang Tinggi, Pematang

Tiga, Pagar Jati, Taba Penanjung, dan apabila memungkinkan diwilayah

kecamatan lain.

(4) Ketentuan penetapan mengenai kawasan pertambangan ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf

e terdiri atas:

a. kawasan industri; dan

b. industri kecil dan mikro.

(2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

kawasan di Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi dan Pondok Kelapa.

(3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Talang Empat dan memungkinkan

diwilayah kecamatan lain.

42

(4) Kawasan perindustrian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dikembangkan berdasarkan hasil analisis tata guna lahan, dukungan

prasarana dan potensi daerah sekitar serta analisis daya dukung ekosistem.

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf f terdiri atas:

a. kawasan wisata alam;

b. kawasan wisata budaya; dan

c. kawasan wisata buatan.

(2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Danau Cikdam, Air Terjun Taba Lagan dan Curup Embun di Kecamatan

Talang Empat;

b. Lubuk Serigo, Puncak Liku Sembilan dan Air Terjun Peh di Kecamatan

Taba Penanjung;

c. Taman Hutan Raya Raja Lelo di Kecamatan Pondok Kubang;

d. Air Terjun Siang dan air tejun Datar Lebar di Kecamatan Merigi

Kelindang;

e. Danau Gedang, Pantai Sungai Suci dan Pantai Pekik Nyaring di

Kecamatan Pondok Kelapa;

f. Air Terjun Tik Belimbi, Telutung, Segeak dan sungai Curup Gemilia di

Kecamatan Pagar Jati; dan

g. Bukit Sebaya, Air Terjun Bambu Temiangka, Gunung Bungkuk, Air Terjun

Genap Curug Tes, Curug Layang, Tinggi dan PLTA Musi di Kecamatan

Merigi Sakti.

(3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Benteng Co’a Sangko di Kecamatan Taba penanjung;

b. Makam Raja Balai Buntar, Makam Putri Gading Cempaka, Prasasti

Sumur, Pagar Besi dan Masjid Padang Betuah di Kecamatan Pondok

Kelapa;

c. Makam Pendiri Lembak VIII, di Kecamatan Pondok Kubang;

d. Labu Anak Dalam, Injakan kaki Anak Dalam, Bangunan Rumah

Tradisional dan Buteu Jemua di Kecamatan Pagar Jati;

43

e. Makam Panglima Sakti, Keramat Nibung, Meriam dan Kelambu Sakti di

Kecamatan Merigi Sakti; dan

f. Batu Balai, Benteng Belanda, Bangunan Lonjok dan Ritual Tenjor di

Kecamatan Karang Tinggi.

(4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berupa wisata arung jeram di Kecamatan Pagar Jati.

Pasal 34

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g

meliputi:

a. permukiman perkotaan; dan

b. permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dikembangkan pada kawasan perkotaan yang menyebar di seluruh

kecamatan dengan luas kurang lebih 2.938 (dua ribu sembilan ratus tiga

puluh delapan) hektar.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dikembangkan menyebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih

2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) hektar.

(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34

ayat (3) selain dikembangkan juga akan di siapkan untuk persiapan relokasi

lahan pemukiman penduduk akibat bencana tsunami dan abrasi laut di

Kecamatan Pondok Kelapa seluas 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 35

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h

yaitu kawasan perkantoran, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, perdagangan

dan jasa.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36 (1) Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bengkulu Tengah

meliputi:

44

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup; dan

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

(2) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan pusat

perkantoran pemerintah di Kecamatan Karang Tinggi, Kawasan Wisata,

Situs Budaya dan memungkinkan diwilayah kecamatan lain berdasarkan

potensi wilayah.

(3) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Kecamatan Pondok Kubang;

b. Kawasan Cagar Alam, Taman Buru di Kecamatan Taba Penanjung dan

Karang Tinggi;

c. Hutan Lindung Rindu Hati di Kecamatan Taba Penanjung, Merigi Sakti,

Merigi Kelindang dan Pematang Tiga.

(4) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Kawasan Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. Kawasan Industri Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Pondok

Kelapa;

c. Kawasan Perdagangan dan Jasa di tiap-tiap perkotaan kecamatan;

d. Kawasan agropolitan Merigi Sakti, Pagar Jati, Pondok Kubang, Pondok

Kelapa dengan Pusat Inti Desa Arga Indah II seluas 3.965 H;

e. Kawasan Minapolitan Tangkap di Kecamatan Pondok Kelapa dan

Minapolitan Bididaya di Kecamatan Taba Penanjung, Pagar Jati, Pondok

Kelapa dan memungkinkan diwilayah kecamatan lain berdasarkan potensi

wilayah;

f. Kawasan Trasnportasi Pelabuhan Laut di Kecamatan Pondok Kelapa.

(5) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah serta dari dana investasi

perorangan dan masyarakat maupun dana yang dibiayai bersama baik antar

Pemerintah Pusat dan Provinsi, antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah

45

maupun antara swasta dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah,

dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

(6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1: 50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daearah ini.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 37 (1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan

rencana pola ruang Kabupaten Bengkulu Tengah.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan program

pemanfaatan ruang.

(3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam

rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola

ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah

Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah serta dari

dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana

yang dibiayai bersama (sharing) baik antar Pemerintah Pusat dan Provinsi

Bengkulu, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Tengah dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 38

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan

b. perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.

(2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. PKL Karang Tinggi;

46

b. PPK Pondok Kelapa, PPK Talang Empat, PPK Taba Penanjung, dan PPK

Pagar Jati ; dan

c. PPL Merigi Sakti, PPL Merigi Kelindang, PPL Bang Haji, PPL Pematang

tiga, dan PPL Pondok Kubang.

(3) Perwujudan PKL Karang Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a meliputi:

a. penataan batas kawasan Kota Karang Tinggi sebagai Ibukota Kabupaten

(Master Plan Ibukota Kabupaten);

b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Karang Tinggi;

c. penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Karang Tinggi;

d. pengembangan perkantoran pemerintahan;

e. pembangunan pasar;

f. pengembangan rumah sakit umum daerah;

g. pembangunan perguruan tinggi;

h. pembangunan pusat rekreasi masyarakat; dan

i. pembangunan gedung olahraga dan kesenian.

(4) Perwujudan PPK Pondok Kelapa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui:

a. penyusunan RDTR Pondok Kelapa;

b. penyusunan RTR Pondok Kelapa;

c. penyusunan studi kelayakan pelabuhan laut;

d. penyusunan Master Plan dan DED pelabuhan laut;

e. pembangunan pelabuhan laut;

f. pengembangan kawasan perikanan tangkap;

g. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;

h. pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan

i. pembangunan fasilitas pelayanan kawasan.

(5) Perwujudan PPK Talang Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b dilakukan melalui:

a. penyusunan RDTR Talang Empat; dan

b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkantoran,

perdagangan, jasa dan pariwisata.

(6) Perwujudan PPK Taba Penanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui:

a. penyusunan RDTR Taba Penanjung;

47

b. penyusunan RTR Taba Penanjung; dan

c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkantoran,

perdagangan jasa dan pariwisata.

(7) Perwujudan PPK Pagar Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan melalui:

a. penyusunan RDTR Pagar Jati;

b. penyusunan RTR Pagar Jati;

c. pembangunan pasar agribisnis;

d. pembangunan terminal agribisnis dan pergudangan;

e. pembangunan sarana dan produksi hasil pertanian; dan

f. mengembangkan infrastruktur pendukung.

(8) Perwujudan PPL Merigi Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan melalui :

a. penyusunan Master Plan Agropolitan; dan

b. pembangunan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan.

(9) Perwujudan PPL Merigi Kelindang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pelayanan

lingkungan.

(10) Perwujudan PPL Bang Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pelayanan

lingkungan.

(11) Perwujudan PPL Pematang Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pelayanan

lingkungan.

(12) Perwujudan PPL Pondok Kubang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pelayanan

lingkungan.

Pasal 39

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;

b. perwujudan sistem jaringan energi dan sumber daya mineral;

c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

48

e. perwujudan sistem jaringan prasarana perumahan dan permukiman.

(2) Perwujudan pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program transportasi darat.

(3) Perwujudan pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan

penyelenggaraan jalan, melalui:

a. Peningkatan jaringan jalan arteri primer yaitu yang menghubungkan

simpul-simpul:

1. Nakau - Batas Kota Kepahiang;

2. Kembang Seri - Air Sebakul;

3. Nakau - Air Sebakul;

4. Tugu Hiu - Simpang Nakau;

5. Pasar Pedati - Tugu Hiu; dan

6. Kerkap - Pasar Pedati (Sungai Hitam).

b. peningkatan jalan kolektor primer 3 yaitu jalan yang menghubungkan

simpul-simpul:

1. Lubuk Durian - Lubuk Sini;

2. Tugu Hiu - Taman Hutan Raya - Simpang Keroya;

3. Kelindang - Susup;

c. pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jalan-jalan kabupaten yaitu

jalan yang menghubungkan simpul-simpul desa:

1. Karang Tinggi - Padang Tambak - Renah Semanek - Renah Lebar -

Pelajau Kecamatan Karang Tinggi;

2. Karang Tinggi - Penanding - Dusun Baru II Kecamatan Karang

Tinggi;

3. Penanding - Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi;

4. Taba Lagan - Gajah Mati - Semidang-Karang Nanding - Pagar

Gunung Kecamatan Karang Tinggi;

5. Karang Nanding - Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi;

6. Taba Pasema - Margo Mulyo Kecamatan Talang Empat;

7. Lagan - Taba Lagan Kecamatan Talang Empat;

8. Taba Lagan - Bukit Kecamatan Talang Empat;

9. Taba Lagan - Pagar Jati Kecamatan Talang Empat;

10. Dusun Baru I - Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang;

11. Tanjung Terdana - Tahura Kecamatan Pondok Kubang;

49

12. Tanjung Terdana - Harapan Makmur - Margo Mulyo Kecamatan

Pondok Kubang;

13. Pondok Kubang - Tanjung Dalam - Talang Tengah - Paku Haji

Kecamatan Pondok Kubang;

14. Tanjung Dalam - Pondok Kubang - Dusun Anyar - Renah Lebar

Kecamatan Pondok Kubang, Karang Tinggi;

15. Talang Tengah - Linggar Galling Kecamatan Pondok Kubang;

16. Lubuk Sini - Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung;

17. Bajak - Padang Kedeper Kecamatan Taba Penanjung, Merigi

Kelindang;

18. Bajak - Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung;

19. Taba Baru - Surau Kecamatan Taba Penanjung;

20. Taba Teret - Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung;

21. Sukarami - Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung;

22. Tanjung Raman - Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung;

23. Bajak I - Padang Kedeper - Jambu - Penembang Kecamatan Merigi

Kelindang;

24. Padang Kedeper - Bajak Kecamatan Merigi Kelindang;

25. Pungguk Ketupak - Penembang Kecamatan Merigi Kelindang;

26. Taba Durian Sebakul - Komering Kecamatan Merigi Kelindang, Merigi

Sakti;

27. Lubuk Unen Baru - Lubuk Unen - Taba Durian Sebakul - Talang

Ambung Kecamatan Merigi Kelindang;

28. Sekayun Hilir - Taba Tengah - Talang Donok Kecamatan Bang Haji;

29. Sekayun - Sekayun Mudik - Sungkai Berayun - Padang Berunai - Air

Napal - Talang Panjang - Genting Kecamatan Bang Haji;

30. Talang Panjang - Kembang Ayun Kecamatan Bang Haji;

31. Padang Betuah - Aturan Mumpo Kecamatan Pondok Kelapa;

32. Padang Betuah - Talang Panjang Kecamatan Pondok Kelapa;

33. Sunda Kelapa - Abu Sakim - Sidorejo - Sidodadi - Talang Pauh –

Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa;

34. Sidodadi - Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa;

35. Sidodadi - Talang Boseng - Pagar Dewa - Kembang Ayun

Kecamatan Pondok Kelapa;

36. Pagar Dewa - Temiang Kecamatan Pondok Kelapa;

50

37. Srikaton - Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa;

38. Srikaton - Srikuncoro Kecamatan Pondok Kelapa;

39. Pasar Pedati - Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa;

40. Pasar Pedati - Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa;

41. Pasar Pedati - Jalan Pantai Sungai Suci Kecamatan Pondok Kelapa;

42. Pematang Tiga Lama - Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga;

43. Desa Pematang Tiga - Tiambang - Kebun Lebar - Tanjung

Kepahyang Kecamatan Pematang Tiga;

44. Genting Dabuk - Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga;

45. Kota Titik - Talang Panjang Kecamatan Pematang Tiga, Bang Haji;

46. Sawang Lebar Bengkulu Utara - Senabah - Talang Tengah II - Kota

Titik Kecamatan Pematang Tiga;

47. Kebun Lebar - Genting Dabuk Kecamatan Pematang Tiga;

48. Aturan Mumpo - Aturan Mumpo II - Talang Tengah II Kecamatan

Pematang Tiga;

49. Datar Penokot - Arga Indah I - Tumbuk - Talang Curup - Rena Kandis

- Renah Jaya - Karang Are - Arga Indah I Kecamatan Pagar Jati;

50. Kertapati Mudik - Temiang - Kertapati Kecamatan Pagar Jati;

51. Pagar Jati - Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati;

52. Kertapati - Paku Haji Kecamatan Pagar Jati;

53. Kertapati Mudik - Talang Boseng Kecamatan Pagar Jati;

54. Bajak III - Taba Gematung - Komering - Durian Lebar Kecamatan

Merigi Sakti;

55. Taba Gematung - Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti;

56. Komering - Punjung Kecamatan Merigi Sakti;

57. Komering - Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti;

58. Komering - Susup Kecamatan Merigi Sakti;

59. Punjung - Pagar Agung Kecamatan Merigi Sakti; dan

60. Karang Panggung - Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti;

d. pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan;

e. usulan pembangunan jalan baru yaitu Jalan Tol (Bebas Hambatan) yang

meliputi ruas jaringan jalan yang menghubungkan Kota Bengkulu

(Betungan) - Taba Lagan - Kota Niur - Kepahiang; dan

f. usulan pembangunan jalan Outer Ring Road yaitu ruas jaringan jalan

yang menghubungkan Pasar Pedati - Simpang Nakau - Air Sebakul.

51

g. usulan jalan nasional lintas tengah yaitu ruas jaringan jalan yang

menghubungkan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah -

Kabupaten Seluma.

h. usulan jaringan transportasi perkeretaapian yaitu ruas jaringan jalan yang

menghubungkan :

1. Ruas Provinsi Sumatera Selatan - Kabupaten Bengkulu Tengah -

Kota Bengkulu yang merupakan bagian dari pengembangan jalur

kereta api Trans Sumatera (Trans Sumatera Railways); dan

2. Ruas Kota Padang - Pondok Kelapa - Kota Bengkulu.

i. usulan jaringan transportasi laut yaitu pembangunan pelabuhan laut di

Kecamatan Pondok Kelapa untuk melayani pelayanan angkutan barang

dan penumpang.

j. pemberdayaan fungsi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Taba

Penanjung dan Talang Empat yang sudah terbangun;

k. pemantapan dan pembangunan terminal penumpang Tipe C di Karang

Tinggi, Pasar Pedati, Pematang Tiga, Merigi Kelindang, Pagar Jati, Taba

Lagan dan Pondok Kubang;

l. pembangunan terminal agribisnis di Kecamatan Pagar Jati untuk

mendukung Merigi Sakti menjadi pusat pelayanan kawasan agropolitan

dan kawasan pengembangan Pagar Jati, Ponduk Kubang dan Pondok

Kelapa;

m. pembangunan terminal induk di Kecamatan Karang Tinggi;

n. pembangunan terminal barang/peti kemas di Padang Ulak Tanjung

Kecamatan Talang Empat, Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok

Kelapa; dan

o. pembangunan pembuatan balai pengujian kendaraan bermotor di

Kecamatan Pondok Kubang.

(4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumber daya

mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. peningkatan kapasitas sumber daya pembangkit di Provinsi Bengkulu

untuk Gardu Induk Kabupaten Bengkulu Tengah; dan

b. perluasan jaringan pelayanan di 10 Kecamatan, pembangunan gardu

distribusi dengan tahapan:

1. 128.924 KVA (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua

puluh empat kilo volt ampere) hingga tahun 2015;

52

2. 139.572 KVA (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh

dua kilo volt ampere) hingga tahun 2020;

3. 151.102 KVA (seratus lima puluh satu ribu seratus dua kilo volt

ampere) hingga tahun 2025; dan

4. 163.583 KVA (seratus enam puluh tiga lima ratus delapan puluh tiga

kilo volt ampere) hingga tahun 2031).

(5) Perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan Jaringan

telepon domestik, perkantoran, komersial dan Sentral Telepon Otomat

(STO).

(6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

a. perwujudan kelestarian kawasan resapan air yang dilakukan melalui:

1. identifikasi area-area dan kondisi tangkapan hujan pada hulu sungai

besar;

2. rehabilitasi kawasan hutan lindung melalui reboisasi dengan jenis

pohon kayu-kayuan dan bertajuk lebat;

3. rehabilitasi hulu Sungai Air Bengkulu dan Air Lemau;

4. reboisasi kawasan resapan air di luar kawasan hutan lindung; dan

5. penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar

negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak baik di kawasan hutan

lindung maupun kawasan resapan air di luar hutan lindung.

b. perwujudan kawasan irigasi dilakukan melalui pengembangan kawasan

irigasi teknis melalui pembangunan bendungan di sekitar kawasan hilir Air

Lemau dan Air Bengkulu.

c. perwujudan pelayanan air bersih dilakukan melalui:

1. peningkatan pelayanan, sehingga seluruh pusat permukiman

mendapat layanan air bersih melalui PAM; dan

2. peningkatan sumber air baku sesuai standar baku layanan air bersih.

d. perwujudan Pengendalian Banjir dilakukan melalui:

1. rehabilitasi area tangkapan hujan (hulu) Air Bengkulu dan Air Lemau;

dan

2. rencana pembangunan bendung irigasi di sekitar hilir Air Lemau dan

Air Bengkulu.

53

(7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

a. pembangunan perumahan perkotaan di Karang Tinggi, Talang Empat,

Pondok Kelapa dan Taba Penanjung;

b. perbaikan perumahan tidak permanen dan semi permanen di seluruh

pusat pelayanan kawasan/lingkungan;

c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan pusat

pemerintahan Karang Tinggi, Kawasan Perkotaan Talang Empat dan

Taba Penanjung serta menampung IPAL dari kegiatan agropolitan (sawit

dan karet) di Pagar Jati, Merigi Sakti, Pondok Kubang dan Pondok

Kelapa;

d. pembangunan drainase kawasan perkotaan Karang Tinggi, Talang

Empat, Taba Penanjung dan Pagar Jati; dan

e. pembangunan jalan lokal/lingkungan dari PPK/PPL ke desa-desa

berkembang.

Pasal 40

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki

jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut

dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program

utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi

perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang.

(2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program

perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan

sistem prasarana.

(3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup progam

perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(4) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

(1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan

melalui:

54

a. perwujudan kawasan lindung; dan

b. perwujudan kawasan budidaya.

(2) Perwujudan kawasan lindung terdiri atas:

a. perwujudan pemanfaatan ruang terhadap kawasan lindung yang

memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

b. perwujudan pemanfaatan ruang terhadap kawasan perlindungan

setempat;

c. perwujudan pemanfaatan ruang terhadap kawasan suaka alam;

d. perwujudan pemanfaatan ruang terhadap kawasan rawan bencana alam.

(3) Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan pada kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air, melalui:

a. penataan batas kawasan hutan lindung;

b. identifikasi dan pemetaan kerusakan, persoalan dan pemanfaatan ruang

pada kawasan hutan lindung;

c. penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;

d. penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat

dengan ketentuan bahwa tidak diperkenankan memanfaatkan hasil hutan

kayu;

e. rehabilitasi kawasan hutan lindung melalui reboisasi dengan jenis pohon

kayu-kayuan dan bertajuk lebat;

f. reboisasi kawasan resapan air di luar kawasan hutan lindung;

g. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung;

h. penegakan hukum untuk pemberantasan pembalakan liar (illegal logging);

i. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung;

j. penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri

untuk rehabilitasi kawasan yang rusak baik di kawasan hutan lindung

maupun kawasan resapan air di luar hutan lindung; dan

k. pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas.

(4) Perwujudan pemanfaatan ruang terhadap kawasan perlindungan setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. untuk kawasan sempadan sungai, melalui:

1. penetapan kawasan sempadan sungai;

2. kawasan sempadan sungai di luar perkotaan dapat ditanami

tanaman yang memiliki fungsi konservasi, seperti bambu; dan

55

3. kawasan sempadan sungai di dalam perkotaan dapat dimanfaatkan

untuk taman penghijauan, prasarana lalu lintas, tempat pemasangan

papan reklame, jalur pemasangan kabel listrik, telepon dan saluran

air bersih.

b. untuk kawasan sempadan pantai, berupa reboisasi dengan jenis-jenis

tanaman sesuai agroekosistem pantai seperti pandan, dadap laut,

mangrove, cemara laut dan kelapa dalam.

(5) Perwujudan pemanfaatan ruang terhadap kawasan suaka alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

a. penataan batas kawasan hutan suaka alam;

b. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan suaka alam;

c. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang kawasan hutan suaka alam;

d. penyusunan program rehabilitasi hutan suaka alam;

e. penguatan program rehabilitasi hutan suaka alam berbasis masyarakat;

f. rehabilitasi kawasan hutan suaka alam melalui reboisasi dengan jenis-

jenis vegetasi endemik;

g. penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri

untuk rehabilitasi kawasan yang rusak baik di dalam kawasan hutan

suaka alam maupun kawasan di sekitar hutan suaka alam; dan

h. pengadaan bibit dan penanaman pada kawasan prioritas.

(6) Perwujudan pemanfaatan ruang terhadap kawasan rawan bencana alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. untuk kawasan rawan bencana longsor:

1. inventarisasi daerah-daerah rawan longsor;

2. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;

3. rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air

terutama di wilayah hutan lindung;

4. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di

setiap wilayah kecamatan;

5. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana

tanah longsor;

6. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi

non pemerintah; dan

7. sosialisasi daerah rawan longsor (kemiringan >40%).

b. kawasan rawan bencana banjir, meliputi:

56

1. delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan

rawan banjir;

2. identifikasi faktor-faktor penyebab bahaya banjir;

3. penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural

maupun non struktural;

4. pelaksanaan program mitigasi, yaitu:

a) rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS Air Lemau dan

Air Bengkulu;

b) pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir);

c) sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak

(potensial terdampak); dan

d) menetapkan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan

lindung.

c. kawasan rawan bencana gempa bumi, meliputi:

1. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning

systems) di wilayah padat penduduk;

2. penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya gempa

bumi;

3. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama

bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di daerah rawan

gempa;

4. sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa

bumi;

5. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana

gempa bumi;

6. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah

terpencil;

7. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-

instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan

8. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi

non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.

d. kawasan rawan tsunami, meliputi:

1. sosialisasi mengenai potensi bahaya tsunami, gladi posko dan gladi

lapangan terhadap bahaya tsunami;

57

2. pemasangan buoy (tsunami warning system) di perairan barat

Kabupaten;

3. pembangunan bangunan pemecah gelombang di kawasan pesisir

wilayah Kecamatan Pondok Kelapa;

4. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana

tsunami; dan

5. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi

non pemerintah dalam penanganan bencana tsunami.

Pasal 42

(1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan hutan produksi terbatas;

c. kawasan pertanian tanaman pangan;

d. kawasan pertanian hortikultura;

e. kawasan perkebunan;

f. kawasan peternakan;

g. kawasan perikanan;

h. kawasan pertambangan;

i. kawasan industri;

j. kawasan permukiman perdesaan;

k. kawasan permukiman perkotaan; dan

l. kawasan pariwisata.

(2) Perwujudan kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi :

a. Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan

b. Program Hutan Desa, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemungutan

hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan hutan

lainnya.

(3) Perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang pengelolaannya dengan

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI); dan

58

b. Program Hutan Desa, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemungutan

hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan hutan

lainnya.

(4) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis hulu

untuk komoditi padi sawah;

b. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem usaha tani (on farm)

berupa jalan usaha tani dan prasarana irigasi teknis;

c. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis

pengolahan hasil (off farm) untuk komoditi padi sawah;

d. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis

pemasaran hasil untuk komoditi padi sawah;

e. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis jasa-jasa

penunjang untuk komoditi padi sawah;

f. mengembangkan irigasi pedesaan guna menjamin ketersediaan air pada

lahan usaha tani;

g. mengembangkan sistem pertanian organik di kawasan pengembangan

padi sawah; dan

h. menetapkan lahan pertanian tanaman pangan di kawasan beririgasi

teknis.

(5) Perwujudan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d meliputi:

a. mengembangkan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian hortikultura;

dan

b. menetapkan lahan pertanian hortikultura di kawasan pertanian

hortikultura.

(6) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e meliputi:

a. pemetaan perwilayahan komoditas sesuai karakteristik

agroekosistemnya;

b. intensifikasi lahan, melalui bantuan sarana produksi perkebunan,

peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen;

c. pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan guna menunjang

berkembangkan sistem agribisnis yang terdiri dari sub-sub sistem;

59

d. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis hulu;

e. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem usaha tani (on

farm);

f. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis

pengolahan hasil (of farm);

g. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis

pemasaran hasil;

h. mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis jasa-jasa

penunjang;

i. menerapkan sistem pertanian konservasi, dengan membangun teras

guludan dan penanaman menurut kontur (streep croping), terutama pada

lahan-lahan yang memiliki kemiringan >8%;

j. mengembangkan pertanian organik;

k. pengembangan sistem pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan;

dan

l. program peremajaan dan rehabilitasi tamanan perkebunan sawit dan

karet.

(7) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f meliputi:

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) yang

dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi inseminasi buatan

(Balai Inseminasi Buatan), Pasar Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan

(RPH);

b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di

setiap kecamatan;

c. pengembangan kawasan integrasi pertanian peternakan yang terdiri atas:

1. kawasan integrasi sapi dengan sawit;

2. kawasan integrasi sapi dengan tanaman pangan;

3. kawasan integrasi sapi dengan holtikultura tanaman pangan;

4. kawasan integrasi ayam ras, pedaging, buras, dengan jagung dan

ikan;

5. pengembangan sentra peternakan unggas di setiap kecamatan;

6. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;

7. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak; dan

60

8. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil

pertanian dan perikanan lokal.

(8) Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g meliputi:

a. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;

b. pengembangan perikanan tangkap laut dalam; dan

c. pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu dan

rumput laut); dan

d. pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Pondok

Kelapa, Taba Penanjung dan Pagar Jati.

(9) Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h meliputi:

a. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk operasi produksi bahan

tambang dan galian, terutama di kawasan hutan lindung;

b. menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah

Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dengan pertimbangan

perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;

c. menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta

rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing WUP, WPR dan

WPN;

d. melakukan kajian sumber daya energi alternatif yang meliputi panas bumi

dan tenaga air, listrik pedesaan; dan

e. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang

pertambangan dan energi.

(10) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

meliputi:

a. mengembangkan infrastruktur pendukung untuk kegiatan industri; dan

b. pengembangan industri pengolahan produk pertanian.

(11) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf j meliputi:

a. mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan perumahan dan

menyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan

pembangunan perumahan swadaya (RP4D);

61

b. mengidentifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada

kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok

rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan

jalan keluarnya, baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi;

c. mengidentifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada

pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun

relokasi terhadap bangunan tersebut;

d. mengidentifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak

memenuhi konstruksi tahan gempa dan merekomendasikan rencana

penanganannya secara teknis;

e. mengklasifikasikan kelompok permukiman yang berada pada kawasan

budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah (remote

area); dan

f. mengidentifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada

masing-masing kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana

pembangunannya.

(12) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf k meliputi:

a. mengidentifikasi dan merumuskan program kebutuhan perumahan dan

menyediaan perumahan perkotaan melalui bantuan pemerintah dan

pembangunan perumahan swadaya (RP4D);

b. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan: penyediaan Kredit

Perumahan Rakyat - Rumah Sederhana Sehat ( KPR RSH) bersubsidi,

pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kawasan Siap

Bangun dan Lingkungan Siap Bangun; dan

c. penataan dan rehabilitasi.

(13) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

l meliputi:

a. pengembangan kegiatan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan

menjadi wisata unggulan;

b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata alam,

wisata budaya, dan wisata buatan; dan

c. pemeliharaan objek wisata terutama pada kawasan wisata budaya.

62

BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi

acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. perizinan;

c. pemberian intensif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh

pemerintah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana nasional, provinsi

dan wilayah kabupaten.

Pasal 45

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 pada ayat (2) huruf (a) meliputi:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan resapan air;

c. kawasan sempadan sungai;

d. kawasan sempadan pantai;

63

e. kawasan suaka alam;

f. kawasan rawan bencana longsor;

g. kawasan rawan bencana banjir;

h. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan

i. kawasan rawan bencana tsunami.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 pada ayat (2) huruf (b) meliputi:

a. kawasan Hutan Produksi;

b. kawasan Hutan Produksi Terbatas;

c. kawasan Pertanian Tanaman Pangan;

d. kawasan Pertanian Hortikultura;

e. kawasan Perkebunan;

f. kawasan peternakan;

g. kawasan Perikanan;

h. kawasan Pertambangan;

i. kawasan Industri;

j. kawasan Permukiman Perdesaan;

k. kawasan Permukiman Perkotaan; dan

l. kawasan Pariwisata.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana

nasional, provinsi dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(2) huruf (c) meliputi:

a. sekitar Sistem Jaringan Transportasi;

b. sekitar Sistem Jaringan Energi;

c. sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi;

d. sekitar Sistem Jaringan Sumber daya Air; dan

e. sekitar Sistem Prasarana Lingkungan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 46 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

64

a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain

yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung;

b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih dapat

diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat

diperkenankan dengan ketentuan:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan

2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;

b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum

ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus

memenuhi syarat:

1. tingkat kerapatan bangunan rendah;

2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap

air tinggi; dan

3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan

sesuai ketentuan yang berlaku.

c. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak

diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan

sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air; dan

d. dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih

diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara

terbatas.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit

5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

65

2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan

permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi

sungai; dan

3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan

permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi

sungai.

b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan

budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;

c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan pendirian bangunan

untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan

d. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana

wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan

2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:

1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus)

meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

2. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi pantainya curam

atau terjal dengan jarak proposional terhadap bentuk dan kondisi fisik

pantai.

b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan

budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem

peringatan dini (early warning system);

c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas

dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan

kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional; dan

d. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya

sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan.

66

Pasal 50 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan suaka alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya

yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam;

b. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan

penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan

penurunan fungsi kawasan; dan

c. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana

wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah

bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam

kawasan rawan bencana longsor harus dibatasi dan diterapkan peraturan

bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta

dilengkapi jalur evakuasi;

b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada

kawasan rawan bencana longsor;

c. dalam kawasan rawan bencana longsor masih dapat dilakukan pembangunan

prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana longsor dan

pemasangan sistem peringatan dini (early warning system); dan

d. dalam kawasan rawan bencana longsor masih diperkenankan adanya

kegiatan budidaya lain seperti perkebunan dan kehutanan, serta bangunan

yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam

kawasan rawan bencana banjir harus dibatasi dan diterapkan peraturan

67

bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta

dilengkapi jalur evakuasi;

b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada

kawasan rawan bencana banjir;

c. dalam kawasan rawan bencana banjir masih dapat dilakukan pembangunan

prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana banjir dan

pemasangan sistem peringatan dini (early warning system); dan

d. dalam kawasan rawan bencana banjir masih diperkenankan adanya kegiatan

budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta bangunan

yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai

berikut:

a. pada kawasan rawan bencana gempa bumi tidak diperkenankan adanya

kegiatan budidaya permukiman;

b. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan

bencana gempa bumi harus mengikuti peraturan bangunan (building code)

yang sesuai dengan potensi bencana gempa bumi yang mungkin timbul dan

dibangun jalur evakuasi; dan

c. pada kawasan bencana alam gempa bumi, budidaya permukiman dibatasi

dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan

rawan bencana gempa bumi.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tsunami

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai

berikut:

a. dalam kawasan rawan tsunami, permukiman dibatasi dan bangunan yang

ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana

tsunami;

b. dalam kawasan rawan tsunami masih dapat dilakukan pembangunan

prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana tsunami dan

pemasangan sistem peringatan dini (early warning system); dan

68

c. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan

tsunami harus mengikuti peraturan bangunan (building code) yang sesuai

dengan potensi bencana tsunami yang mungkin timbul dan dibangun jalur

evakuasi.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan

budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan kegiatan lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk

kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan

dan sesuai peraturan perundangan;

c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan

menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam; dan

d. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi

kelayakan dan studi AMDAL.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai

berikut:

a. dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak diperkenankan adanya

kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan kegiatan lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

b. kawasan hutan produksi terbatas yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan

untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut

dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan;

c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan

menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam; dan

d. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi

kelayakan dan studi AMDAL.

69

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai

berikut:

a. dalam kawasan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan

menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian

lingkungan;

b. dalam pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan

pemborosan penggunaan sumber air;

c. kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak termasuk pertanian tanaman

pangan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. dalam kawasan pertanian tanaman pangan diperkenankan adanya bangunan

prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan

pertanian;

e. dalam kawasan pertanian tanaman pangan masih diperkenankan dilakukan

kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan

f. dalam kawasan pertanian tanaman pangan diperkenankan kegiatan

peternakan.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura tidak diperkenankan

menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian

lingkungan;

b. kawasan pertanian hortikultura yang tidak termasuk pertanian tanaman

pangan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. dalam kawasan pertanian hortikultura diperkenankan adanya bangunan

prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan

pertanian;

d. dalam kawasan pertanian hortikultura masih diperkenankan dilakukan

kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan

70

e. dalam kawasan pertanian hortikultura diperkenankan diadakannya kegiatan

peternakan.

Pasal 59 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan dalam Pasal 45 ayat (2)

huruf e ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan perkebunan yang terletak didaerah hulu dan/atau kawasan

resapan air tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang

bersifat menyerap air dalam jumlah banyak;

b. dalam kawasan perkebunan diperkenankan adanya bangunan yang bersifat

mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;

c. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan

sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

d. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan

studi kelayakan dan studi AMDAL.

Pasal 60

Ketentuan Umum peraturan zonasi kawasan peternakan dalam Pasal 45 ayat (2)

huruf f ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan permukiman

penduduk;

b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang

mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan

prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata

alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas; dan

e. sebelum kegiatan peternakan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan

studi AMDAL.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

71

a. kawasan perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang

bersifat polutif;

b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang

bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan

prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;

c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata

alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang

berlaku di bidang pertambangan;

b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari

instansi/pejabat yang berwenang;

c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau

revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain;

d. dalam kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang

bersifat mendukung kegiatan pertambangan;

e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang

kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek

keselamatan; dan

f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan

dan studi AMDAL.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan industri diperkenankan permukiman penunjang kegiatan

industri;

b. dalam kawasan industri diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat

mendukung kegiatan industri;

72

c. dalam kawasan industri diperkenankan pembangunan sistem jaringan

prasarana sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan

lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf j ditetapkan sebagai

berikut:

a. kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

b. dalam kawasan permukiman perdesaan dapat diperkenankan untuk kegiatan

pariwisata, perdagangan, jasa, industri skala rumah tangga dan kegiatan

pertanian; dan

c. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam

kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan

layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan

permukiman tradisional.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf k ditetapkan sebagai

berikut:

a. kawasan permukiman perkotaan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai

dengan peraturan perundang undangan;

b. dalam kawasan permukiman perkotaan dapat diperkenankan untuk kegiatan

pariwisata, perdagangan, jasa, industri skala rumah tangga dan kegiatan

pertanian; dan

c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk bangunan hunian kurang dari atau

sama dengan 65 (enam puluh lima) persen.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat (2) huruf l ditetapkan sebagai berikut:

73

a. dalam kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang

dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam;

b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang

tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;

c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana

yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

d. dalam kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan

pendidikan;

e. dalam kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain

kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata; dan

f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Prasarana

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai

berikut: a. dalam sekitar kawasan ruang milik jalan dan ruas pengawasan jalan tidak

diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya

fungsi jalan;

b. penetapan garis sempadan jalan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; dan

c. dalam sekitar kawasan ruang milik jalan dan ruas pengawasan jalan dilarang

untuk dialihfungsikan lahan yang berfungsi lindung.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan sekitar prasarana energi tidak diperkenankan dilakukan

kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan energi;

b. dilarang membangun bangunan sekitar prasarana energi yang dapat

menggangu fungsi jaringan energi; dan

74

c. dalam kawasan sekitar jaringan energi diperkenankan pemanfataan ruang

yang berfungsi lindung.

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi sekitar sistem jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai

berikut:

a. dalam kawasan sekitar jaringan telekomonikasi tidak diperkenankan

dilakukan kegiatan yang mengganggu fungsi prasarana telekomonikasi;

b. dilarang membangun bangunan sekitar jaringan telekomonikasi yang dapat

menggangu fungsi prasarana telekomonikasi;

c. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi

menara; dan

d. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama

diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai

berikut:

a. dalam kawasan sekitar prasarana sumber daya air tidak diperkenankan

dilakukan kegiatan yang mengganggu fungsi sungai; dan

b. dilarang membangun bangunan sekitar prasarana sumber daya air yang

dapat menggangu fungsi prasarana sumber daya air.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 71

(1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b

merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin

pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau

mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 72

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat ( 2)

meliputi:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d. izin mendirikan bangunan; dan

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk kegiatan

yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.

(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk

pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian

dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.

(4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c

diberikan berdasarkan izin lokasi.

(5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan

dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

(6) Ketentuan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

(1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam

pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka

mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana

tata ruang; dan

76

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka

pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang

wilayah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten kepada tingkat pemerintah

yang lebih rendah dan kepada masyarakat.

(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pemberian Insentif-Disinsentif

Pasal 74 (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong

perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi, atau

dikendalikan perkembangannya dan/atau dilarang dikembangkan untuk

kegiatan budidaya.

(3) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian pengurangan pajak yang merupakan kewenangan pemerintah

Kabupaten;

b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan;

c. pemberian kompensasi; dan

d. kemudahan perizinan.

(4) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi:

a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang terletak di daerah

yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan

komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;

b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna

bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana

tata ruang dan peraturan zonasi;

c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu

pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;

d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan

dilakukan di dalam kawasan lindung; dan

77

e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan

pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.

(5) Ketentuan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 75

Pengenaan sanksi sebagaimana dimasud dalam Pasal 43 pada ayat (2) huruf d

diberikan terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan

pola ruang wilayah Kabupaten;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan

budidaya dan sekitar sistem prasarana;

c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diberikan oleh pejabat berwenang;

d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan

oleh pejabat berwenang;

e. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak

benar dan/atau tidak sah.

Pasal 76

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat

dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

78

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(4) Pengenaan sanksi administratif diatur berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a

diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) kali.

(2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. apabila peringatan tertulis tidak diindahkan maka ditindaklanjuti dengan

penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara;

b. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

c. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan

sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan

menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara

secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan

tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

e. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang

berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban

melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

f. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang

melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang

dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya

kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya

dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan

ruang yang berlaku.

79

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan

umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian

sementara pelayanan umum);

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat

keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum

kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum

yang akan diputus;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera

dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan

diputus;

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa

pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar,

disertai penjelasan secukupnya;

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada

pelanggar; dan

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara

pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan

umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi

kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan

rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang

berlaku.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan,

pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi

penutupan lokasi kepada pelanggar;

80

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

d. perdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang

berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan

lokasi secara paksa; dan

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk

memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan

pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan

ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan

ruang yang berlaku.

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi

pencabutan izin pemanfaatan ruang;

c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai

pengenaan sanksi pencabutan izin;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan

permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan

untuk melakukan pencabutan izin;

e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin

menerbitkan keputusan pencabutan izin;

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang

telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan

pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan

pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang

melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

81

a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan

ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan

ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal

rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat

pembatalan izin;

c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan

izin;

e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang

telah dibatalkan.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3)

huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat

keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang

berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat

penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 76 ayat

(3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

82

a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian

yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah

pemulihan fungsi ruang;

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat

keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban,

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi

pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam

jangka waktu tertentu;

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan

pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum

melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggungjawab

melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk

melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan

pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan

pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban

pelanggar dikemudian hari.

(9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 76 ayat (3)

huruf I dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan

pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-

masing pemerintah daerah kabupaten.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.

83

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 78

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,

dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh keputusan

Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu

pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 79

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata

ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di

wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat

berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau

pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

84

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat

yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 81

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a. Perencanaan tata ruang;

b. Pemanfaatan ruang; dan

c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 huruf a terdiri atas:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 huruf b terdiri atas:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

85

d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang

darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara

dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya

alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 huruf c terdiri atas:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata

ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 85 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus

sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

86

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan

peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan

dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan

bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti

dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai

negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta

proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Ketentuan Pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

87

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87 (1) Dengan berlakunya Peraturan DaerAah RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah

ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa

berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah

ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan

berdasarkan Peraturan Daerah ini, akan diteliti untuk menetapkan

statusnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,

agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan

e. bahwa lampiran - lampiran dalam Peraturan Daerah ini merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam rangka menunjang penataan Ruang Kabupaten, perlu disusun

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang meliputi :

a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Perkotaan;

b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Master Plan Agropolitan;

c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 10 (Sepuluh) Kecamatan.

d. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perbatasan.

89

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH WILAYAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH

I. UMUM Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah nasional, wilayah

provinsi, wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-

pisahkan. Penataan ruang yang dimaksud meliputi ruang daratan, ruang

lautan, dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan satu kesatuan ruang

dengan cakupan luasan sebesar luas 1.223, 94 (seribu dua ratus dua puluh

tiga koma sembilan puluh empat) kilometer persegi, terdiri atas 10 kecamatan

yang terdiri atas komponen ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan

kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan

hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan

perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan

industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman,

dan kawasan peruntukan lainnya.

Ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka pelaksanaan

pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam

90

arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa

beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan,

ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun

dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya

yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri

yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dalam

kegiatan manusia, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan

usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan

pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat

dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu

kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penataan ruang merupakan

kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengatur

semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara

optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan,

ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan

berkelanjutan.

Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah yang

berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan

dengan cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap

lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-

upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan

tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya

yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang

meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan selanjutnya ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah 2012-2032

ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW

Kabupaten Bengkulu Tengah yang bersifat umum disusun berdasarkan

91

pendekatan wilayah administrasi Kabupaten dengan muatan substansi

meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW juga disusun

berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan

dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan

ketentuan umum zonasi peruntukan. Penetapan ketentuan umum zonasi

tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang

dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan

umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan

disusun untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan

pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan

sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya

penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus

dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur

dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang

dilengkapi dengan izin maupun tidak memiliki izin dikenai sanksi pidana dan

sanksi administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pemberian insentif dan disinsentif dimaksudkan sebagai upaya untuk

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan

rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh

pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut berupa pemberian keringanan

pajak yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten, penyediaan

sarana dan prasarana kawasan, pemberian kompensasi dan kemudahan

prosedur perizinan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk

mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang

tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa pengenaan pajak yang tinggi

terhadap kegiatan yang terletak di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi,

penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna

bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata

ruang dan peraturan zonasi, peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah

yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi,

penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan

92

didalam kawasan lindung, dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena

adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.

Pengenaan sanksi yang merupakan salah satu upaya pengendalian

pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban

atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan

ketentuan umum peraturan zonasi.

Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan perizinan

pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang

tidak berwewenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan

ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang, dan lestari diperlukan tindak

penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas, dan menyeluruh serta memberikan

kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta

pengendalian kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan

ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui

penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Bengkulu Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

93

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

1Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

94

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas. Pasal 41

Ayat (4)

Huruf b

95

Jenis-jenis tanaman sesuai ekosistem pantai berupa:

a. Ipomea pes caprae (tapak kuda);

b. Spinifex littorius (rumput angin);

c. Vigna marina (kacang laut);

d. Canavalia maritima (kara laut);

e. Crinium asiatikum (bakung);

f. Padanus tectorius (pandan);

g. Scaeuola fruescens (babakoan);

h. Wedelia biflora (seruni laut);

i. Thespesia populnea (waru pantai);

j. Guettarda speciosa (jati pasir);

k. Erythrina (dadap);

l. Heritiera littoralis (dungun laut);

m. Lumnitzera littorea (api api uding);

n. Aegiceras corniculatum (teruntung);

o. Xylocarpus (nyiri);

p. Cocos nucifera (kelapa);

q. Casuasrina equisetifolia (cemara laut);

r. Terminalia ketapa (ketapang);

s. Hibiscus spp (waru laut);

t. Callophyllum saulatri (nyamplung);

u. Vitex pubescens (laban); dan

v. jenisbaringstonia spp.

Pasal 42

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan dalam program Hutan Tanaman Rakyat meliputi:

a. penyiapan lahan;

b. pembibitan;

c. penanaman;

d. pemeliharaan;

e. pengamanan;

f. pemanenan atau penebangan hasil; dan

g. pengolahan dan pemasaran.

96

Huruf b

Kegiatan dalam program Hutan Desa meliputi:

a. pembuatan demplot terpadu dengan mengintroduksi tanaman

hutan, perkebunan, tanaman hijau dan peternakan;

b. Pendampingan, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat

dengan memaksimalkan potensi tanpa menghilangkan

kearifan lokal yang telah mereka miliki;

c. Advokasi kebijakan yang dilakukan untuk memperoleh

kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan

berupa ijin pengelolaan baik di tingkat daerah berupa SK

Bupati, PERDA (peraturan Daerah) ataupun di tingkat desa

berupa Perdes (peraturan Desa);

d. Penelitian yang dilakukan untuk mendorong proses

pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

dan dilakukan secara partisipatif; dan

e. Pengembangan Pusat Informasi yang dilakukan sebagai

media informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan non kayu meliputi:

a. pemanfaatan rotan,sagu, nipah, bambu meliputi kegiatan

penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan,

pengolahan dan pemasaran hasil;

b. pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, meliputi

kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pengolahan, dan

pemasaran hasil.

Kegiatan pemungutan hasil hutan non kayu meliputi:

a. pemungutan rotan;

b. pemungutan madu;

c. pemungutan getah;

d. pemungutan buah atau biji;

e. pemungutan daun; dan

f. pemungutan tumbuhan di bawah tegakan.

Kegiatan jasa lingkungan meliputi:

97

a. usaha wisata alam;

b. usaha olahraga tantangan;

c. usaha pemanfaatan air;

d. usaha perdagangan karbon; dan

e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Kegiatan pemanfaatan kawasan meliputi:

a. usaha budidaya tanaman obat;

b. usaha budidaya tanaman hias;

c. usaha budidaya tanaman pangan dibawah tegakan;

d. usaha budidaya jamur;

e. usaha budidaya perlebahan;

f. usaha budidaya atau penangkaran satwa; dan

g. usaha budidaya sarang burung walet.

Ayat (3)

Huruf a

Prinsip didalam sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia adalah

sebagai berikut:

a. sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur;

b. teknik pemanenan dengan tebang pilih;

c. meningkatkan riap sebagai aset; dan

d. mempertahankan keanekaragaman hayati.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Huruf a

Kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan

lindung adalah,

a. kerjasama pemanfaatan hutan di hutan lindung, yaitu,

1. pemungutan hasil hutan non kayu, meliputi;

98

i. pengambilan rotan;

ii. pengambilan madu;

iii. pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya; dan

iv. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan

dilaksanakan secara tradisional.

2. pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi:

i. usaha wisata alam;

ii. usaha olahraga tantangan;

iii. usaha pemanfaatan air;

iv. usaha perdagangan karbon; dan

v. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

3. pemanfaatan kawasan hutan lindung, meliputi;

i. usaha budidaya tanaman obat (herba);

ii. usaha budidaya tanaman hias;

iii. usaha budidaya jamur;

iv. usaha budidaya perlebahan;

v. usaha budidaya penangkaran satwa liar; dan

vi. usaha budidaya lainnya.

b. kerjasama perlindungan hutan, berupa:

1. pembuatan cek dam;

2. waduk;

3. embung;

4. menara komunikasi dan menara pemantau; dan

5. rehabilitasi kawasan perlindungan setempat.

Huruf b

Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih

diperkenankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu

kawasan hutan lindung hanya dapat di dilakukan penambangan

dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan:

a. dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah;

b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen;

dan

c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

99

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Huruf d

Kegiatan budidaya lain dalam kawasan rawan banjir, seperti:

a. kegiatan pertanian,

b. kegiatan perkebunan

c. kegiatan kehutanan, dan

d. pendirian bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko

yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

100

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Huruf c

Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi

dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk

kegiatan lain seperti:

a. kegiatan pertanian,

b. kegiatan kehutanan, dan

c. kegiatan pariwisata.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

101

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas Pasal 84

Cukup Jelas Pasal 85

Cukup Jelas Pasal 86

Cukup Jelas Pasal 87

Cukup Jelas Pasal 88

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 15

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SKALA 1 : 50.000

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SKALA 1 : 50.000

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SKALA 1 : 50.000

INDIKASI PROGRAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

105

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A. Program Pengembangan Struktur Ruang

1. Pengembangan

Fungsi dan Penataan Kota

▪ Kota PKL Karang Tinggi dsk.

a. Pengembangan fungsi serta penataan PKL Karang Tinggi sebagai pusat pemerintahan Kab. Bengkulu Tengah

▪ Pemerintah Prov. Bengkulu/

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN/APBD

b. Penataan batas kawasan kota sebagai ibukota kabupaten

▪ Pemerintah Prov. Bengkulu/

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

c. Penyusunan RDTR Kecamatan Karang Tinggi. ▪ Dinas PU Prov. Bengkulu/

Kab Bengkulu Tengah APBD I/ APBD II

d. Penyusunan RDTR Perkotaan Karang Tinggi

▪ Bappeda Kab Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

e. Penyusunan Rencana Teknis Ruang (RTR) Karang Tinggi

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD

f. Master Plan Ibukota Kabupaten

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD

g. Pengembangan perkantoran pemerintahan

▪ Pemerintah Prov. Bengkulu/ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

h. Pembangunan pasar karang tinggi

▪ Pemerintah Prov. Bengkulu/ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

i. Pengembangan RSUD ▪ Departemen Pendidikan APBN/APBD j. Pembangunan perguruan

tinggi (akademi) ▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

k. Pembangunan GOR dan kesenian (stadion)

▪ Pemerintah Prov. Bengkulu/ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

l. Pembangunan Terminal Induk Ibukota Kabupaten

▪ Pemerintah Prov. Bengkulu/ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

▪ PPK Agropolitan PagarJati dan Merigi Sakti

a. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Agropolitan Pagar Jati dan Merigi Sakti

▪ Departemen Pertanian/

Nakertrans/Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

Lampiran 4 Nomor Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah : 15 Tahun 2012 : 23 November 2012

106

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

b. Penyusunan RDTR Kawasan Agropolitan Pagar Jati dan Merigi Sakti

▪ Departemen Pertanian/

Nakertrans/Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

c. Penyusunan Masterplan Agropolitan Pagar Jati dan Merigi Sakti

▪ Departemen Pertanian/ Nakertrans/Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

d. Pembangunan pasar ▪ Departemen Pertanian/

Nakertrans/Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

e. Pembangunan terminal agribisnis dan pergudangan ▪ Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBD

f. Pembangunan sarana dan produksi hasil pertanian

▪ Departemen Pertanian/ Nakertrans/Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

▪ Kota Pusat Pelayanan Kawasan Pondok Kelapa dsk.

a. Peningkatan fungsi Pondok Kelapa sebagai kawasan pesisir berbasis perikanan dan pariwisata

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

b. Penyusunan RDTR Kecamatan Pondok Kelapa

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

c. Penyusunan RDTR Perbatasan Dengan Kota Bengkulu

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

d. Penyusunan RTR kawasan pesisir dan pariwisata Pondok Kelapa

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

e. Pengembangan kawasan perikanan tangkap ▪ Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBD II

f. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

g. Studi Kelayakan Pelabuhan Laut

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN/ APBD

h. Studi AMDAL Pelabuhan Laut

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN/ APBD

i. Penyusunan Masterplan/DED Pelabuhan Laut

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN/ APBD

107

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

j. Pembangunan Pelabuhan Laut

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN/ APBD

k. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Kota Pusat Pelayanan Kawasan Talang Empat dsk.

a. Peningkatan fungsi Talang Empat sebagai kawasan pusat perkantoran, perdagangan/jasa dan pariwisata

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

b. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kota Talang Empat dalam rangka penataan intensitas tata massa bangunan sebagai antisipasi terhadap pengembangan ruang dan mitigasi bencana.

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

c. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkantoran, perdagangan jasa dan pariwisata

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Kota Pusat Pelayanan Kawasan Taba Penanjung

a. Peningkatan fungsi PPK Taba Penanjung sebagai kawasan perkebunan, pertambangan dan pariwisata

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

b. Penyusunan RDTR Kota Taba Penanjung sebagai antisipasi terhadap pengembangan ruang sebagai pusat perkebunanan, pertambangan dan pariwisata

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

108

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

c. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkantoran, perdagangan jasa dan pariwisata

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Pematang Tiga

a. Peningkatan fungsi Pematang Tiga sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan (pasar lingkungan, sekolah menengah, dan lainnya)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Bang Haji

a. Peningkatan fungsi Bang Haji sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan (pasar lingkungan, sekolah menengah, dan lainnya)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Merigi Sakti

a. Peningkatan fungsi Merigi Sakti sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan (pasar lingkungan, sekolah menengah, dan lainnya)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Merigi Kelindang

a. Peningkatan fungsi Merigi Kelindang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

109

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan (pasar lingkungan, sekolah menengah, dan lainnya)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Pondok Kubang

a. Peningkatan fungsi Pondok Kubang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan (pasar lingkungan, sekolah menengah, dan lainnya)

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

B. Program Pengembangan Transportasi

1. Prasarana Jalan

▪ Nakau-Batas Kota Kepahyang

▪ Kembang Seri-Air Sebakul

▪ Nakau-Air Sebakul ▪ Tugu Hiu-Simpang

Nakau ▪ Pasar Pedati-Tugu

Hiu ▪ Kerkap-Pasar

Pedati

Peningkatan Jalan Arteri Primer ▪ Departemen PU APBN

▪ Pondok Kelapa–Talang Empat Peningkatan Jalan Kolekt 3 ▪ Departemen PU APBN dan

APBD ▪ Lubuk Durian–

Pematang Tiga-Bajak-Kelindang-Lubuk Sini

Peningkatan Jalan Kolekt 3 ▪ Dinas PU Prov. Bengkulu APBD

▪ Lubuk Durian–Pematang Tiga–Bajak–Kelindang–Lubuk Sini

Peningkatan Jalan Kolekt 3 ▪ Dinas PU Prov. Bengkulu APBD I

▪ Tugu Hiu–Taman Hutan Raya–Plajau

Peningkatan Jalan Kolektor 3 ▪ Dinas PU Prov.

Bengkulu/Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

110

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Klindang–Susup Peningkatan Jalan Kolektor 3 ▪ Dinas PU Prov.

Bengkulu/Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah

APBD I/ APBD II

▪ Pondok Kelapa–Bang Haji Peningkatan Jalan Kolektor 3 ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu

Tengah APBD II ▪ Karang Tinggi -

Padang Tambak - Renah Semanek - Renah Lebar - Pelajau Kecamatan Karang Tinggi;

▪ Karang Tinggi - Penanding - Dusun Baru 2 Kecamatan Karang Tinggi;

▪ Penanding - Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi;

▪ Taba Lagan - Gaja Mati - Semidang-Karang Nanding - Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi;

▪ Karang Nanding - Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi;

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Taba Pasema - Margo Mulyo Kecamatan Talang Empat;

▪ Lagan - Taba Lagan Kecamatan Talang Empat;

▪ Taba Lagan - Bukit Kecamatan Talang Empat;

▪ Taba Lagan - Pagar Jati Kecamatan Talang Empat;

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

111

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Dusun Baru 1 - Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang;

▪ Tanjung Terdana - Tahura Kecamatan Pondok Kubang;

▪ Tanjung Terdana - Harapan Makmur - Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang;

▪ Pondok Kubang - Tanjung Dalam - Talang Tengah - Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang;

▪ Tanjung Dalam - Pondok Kubang - Dusun Anyar - Renah Lebar Kecamatan Pondok Kubang, Karang Tinggi;

▪ Talang Tengah - Lingkar Galling Kecamatan Pondok Kubang;

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

112

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Lubuk Sini - Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung;

▪ Bajak - Padang Kedeper Kecamatan Taba Penanjung, Merigi Kelindang;

▪ Bajak - Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung;

▪ Taba Baru - Surau Kecamatan Taba Penanjung;

▪ Taba Teret - Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung;

▪ Sukarami - Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung;

▪ Tanjung Raman - Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung;

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

113

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Bajak 1 - Padang Kedeper - Jambu - Penembang Kecamatan Merigi Kelindang;

▪ Padang Kedeper - Bajak Kecamatan Merigi Kelindang;

▪ Pungguk Ketupat - Penembang Kecamatan Merigi Kelindang;

▪ Taba Durian Sebakul - Komering Kecamatan Merigi Kelindang, Merigi Sakti;

▪ Lubuk Unen Baru - Lubuk Unen - Taba Durian Sebakul - Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelindang;

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Sekayun Hilir - Taba Tengah - Talang Donok Kecamatan Bang Haji;

▪ Sekayun - Sekayun Mudik - Sungkai Berayun - Padang Berunai - Air Napal - Talang Panjang - Genting Kecamatan Bang Haji;

▪ Talang Panjang - Kembang Ayun Kecamatan Bang Haji;

▪

114

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Padang Betuah-Aturan Mumpo

▪ Padang Betuah-Talang Panjang

▪ Sunda Kelapa-Abu Sakin-Sidorejo-Sidodadi-Talang Pauh-Ds.Pondok Kelapa

▪ Sidodadi-Bintang Selatan

▪ Sidodadi-Talang Boseng-Pagar Dewa-Kembang Ayun

▪ Pagar Dewa-Tamiang

▪ Srikaton-Panca Mukti ▪ Srikaton-Srikuncoro ▪ Pasar Pedati-

Srikaton ▪ Pasar Pedati-Talang

Pauh ▪ Pasar Pedati-Jalan

Pantai Sungai Suci;

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

115

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Pematang 3 Lama - Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga;

▪ Pematang 3 - Tiambang - Kebun Lebar - Tanjung Kepahyang Kecamatan Pematang Tiga;

▪ Genting Dabuk - Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga;

▪ Kota Titik - Talang Panjang Kecamatan Pematang Tiga, Bang Haji;

▪ Sawang Lebar Bengkulu Utara - Senabah - Talang Tengah 2 - Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga;

▪ Kebun Lebar - Genting Dapuk Kecamatan Pematang Tiga;

▪ Aturan Mumpo - Aturan Mumpo 2 - Talang Tengah 2 Kecamatan Pematang Tiga;

▪

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Datar Penokot-Arga Indah 1-Tumbuk-Talang Curup-Rena Kandis-Rena Jaya-Karang Are-Arga Indah 1

▪ Kertapati Mudik-Temiang-Kertapati

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

116

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Bajak 3-Taba Gematung-Komering-Durian Lebar

▪ Taba Gematung-Pagar Besi

▪ Punjung-Pagar Agung

▪ Karang Panggung-Arga Indah 2

Peningkatan jalan kabupaten ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Jembatan Kota Niur–Tj Raman Pembangunan jembatan ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu

Tengah APBD II

▪ Jembatan Air Napal Penggantian lantai jembatan ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu

Tengah APBD II

▪ Kembang Ayun (Jembatan Gangtung) –Pondok Kelapa

Rehabilitasi jembatan ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Jalan-jalan kabupaten lainnya dan jembatan-jembatan

Pemeliharaan, peningkatan dan rehabiltasi ▪ Dinas PU Kab. Bengkulu

Tengah APBD II

2. Prasarana Perhubungan

▪ Pondok Kelapa

Pembangunan Pelabuhan Laut.

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Pelabuan Laut.

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Penyusunan Masterplan Rencana Pembangunan Pelabuhan Laut.

▪ Bappeda, Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Penyusunan DED Rencana Pembangunan Pelabuhan Laut.

▪ Bappeda, Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Pembangunan Pelabuhan Penangkap Ikan (PPI).

▪ Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Pembangunan Tempat Pengolahan Ikan.

▪ Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Pembangunan/ Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBD II

117

4.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana

5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Kec Pagar Jati dan Merigi Sakti

Pembangunan Terminal Agribisnis ▪ Dishubkominfo Kab.

Bengkulu Tengah APBD II

Pembangunan/ Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C Pagar Jati

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBD II

▪ Kec. Talang Empat

Pembangunan Terminal Barang

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Pembangunan/ Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Pembangunan/ Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Pembangunan TPA Regional ▪ Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBD II

▪ Kec. Pondok Kubang

Pembuatan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Pembangunan/ Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

▪ Kec. Taba Penanjung

Pembangunan/ Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

▪ Kec. Karang Tinggi Pembangunan Terminal Induk ▪ Dishubkominfo Kab.

Bengkulu Tengah APBN/APBD

▪ Kec. Pematang Tiga

Pembangunan/ Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C

▪ Dishubkominfo Kab. Bengkulu Tengah APBN/APBD

Sumber: Rencana, 2012

118

Lampiran 4.2 4.2.1 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupetn Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Kawasan Bawahannya

1. Pemantapan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Resapan Air

▪ Kec.Taba Penanjung,

▪ Kec.Merigi Sakti, ▪ Kec.Merigi

Kelindang, dan ▪ Kec.Pematang Tiga

Penataan batas kawasan hutan hutan lindung.

▪ Departemen Kehutanan;

▪ Dinas Kehutanan Prov. Bengkulu,

▪ Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Tengah, dan

▪ Swasta

APBN

Identifikasi dan pemetaan kerusakan serta permasalahan konflik Pemanfaatan Ruang Hutan Lindung.

APBN

Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung

Penyusunan dan Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat (HKM) dengan kegiatan usaha masyarakat yang tidak diperkenankan memanfaatkan hasil hutan kayu

APBN dan APBD II

Rehabilitasi kawasan hutan lindung melalui reboisasi dengan jenis pohon kayu-kayuan dan bertajuk lebat.

APBN dan APBD II

Pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas.

APBD I, APBD II dan

SWASTA Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak baik di kawasan hutan lindung maupun kawasan resapan air di luar hutan lindung.

APBD SWASTA

B. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Sempadan Sungai

▪ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah

Penanaman Kawasan sempadan sungai di luar perkotaan dengan tanaman yang memiliki fungsi konservasi

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

119

Lampiran 4.2 4.2.1 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupetn Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah

a. Pemanfaatan kawasan sempadan sungai di dalam perkotaan untuk taman penghijauan;

b. Prasarana lalu lintas; c. Jalur pemasangan kabel listrik,

telepon, dan saluran air bersih; d. Tempat pemasangan papan

reklame.

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

2. Sempadan Pantai ▪ Kec. Pondok Kelapa

Reboisasi dengan jenis-jenis tanaman sesuai agroekosistem pantai seperti pandan, dadap laut, mangrove, cemara laut, dan kelapa dalam.

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD I

3. Kawasan Suaka Alam (Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Tahura Raja Lelo)

▪ Ke.Taba Penanjung, ▪ Kec. Karang Tinggi

dan ▪ Kec. Pondok

Kubang

a. Identifikasi, pemetaan kerusakan dan persoalan konflik pemanfaatan hutan suaka alam

▪ Departemen Kehutanan;

▪ Dinas Kehutanan Prov. Bengkulu,

▪ Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Tengah, dan

▪ Swasta

APBN

b. Penyusunan dan Penguatan program rehabilitasi hutan suaka alam

APBN, APBD I dan APBD II

c. Rehabilitasi kawasan hutan suaka alam melalui reboisasi dengan jenis-jenis vegetasi endemik

APBD I dan APBD II

d. Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak baik di dalam kawasan hutan suaka alam maupun kawasan disekitar hutan suaka alam

APBD I, APBD II dan Swasta

e. Pengadaan bibit dan penanaman pada kawasan prioritas

APBD I dan APBD II

C. Kawasan Rawan Bencana Alam

1. Bencana Tanah Longsor

▪ Kec. Taba Penanjung,

a. Inventarisasi daerah-daerah rawan longsor, ▪ Pemerintah Kab.

Bengkulu Tengah APBD II

120

Lampiran 4.2 4.2.1 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupetn Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Kec. Merigi Sakti, ▪ Kec. Merigi

Kelindang, dan ▪ Kec. Pematang Tiga.

b. Sosialisasi daerah rawan longsor (kemiringan >40%) ▪ Pemerintah Kab.

Bengkulu Tengah APBD II

c. Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya,

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

d. Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah hutan lindung,

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

e. Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

f. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor,

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

g. Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah

▪ Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBD II

2. Bencana Banjir ▪ Kec. Pondok Kelapa, ▪ Kec. Pematang Tiga

dan ▪ Kec. Bang Haji

a. Delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan rawan banjir

▪ Departemen PU (SDA)

APBN, APBD I dan APBD II

b. Identifikasi Faktor-faktor penyebab bahaya banjir, seperti kerusakan kawasan tangkapan air pada hulu sungai, kerusakan DAS, kawasan rawa, cekungan dan faktor-faktor lainnya

▪ Departemen PU (SDA)

APBN, APBD I dan APBD II

c. Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural

▪ Departemen PU (SDA)

APBN, APBD I dan APBD II

d. Pelaksanaan program mitigasi Banjir ▪ Departemen PU

(SDA)

e. Rehabilitasi dan Reboisasi kawasan hulu dan DAS ▪ Departemen PU

(SDA) APBN, APBD I dan APBD II

121

Lampiran 4.2 4.2.1 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupetn Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

f. Pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir)

▪ Departemen PU (SDA)

APBN, APBD I dan APBD II

g. Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensial terdampak)

▪ Dep PU (SDA),

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

D. Kawasan Lindung Geologi

1. Bencana Alam Gempa Bumi

▪ Kec. Taba Penanjung,

▪ Kec. Merigi Sakti, ▪ Kec. Merigi

Kelindang, ▪ Kec. Pematang Tiga, ▪ Kec. Karang Tinggi, ▪ Kec. Talang Empat, ▪ Kec. Pondok Kelapa, ▪ Kec. Pagar Jati, ▪ Kec. Pondok

Kubang dan ▪ Kec. Bang Haji.

a. Pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di wilayah padat penduduk,

▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

b. Pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

c. Penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

d. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya gempa bumi,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

e. Standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di daerah rawan gempa,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

f. Sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

g. Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

122

Lampiran 4.2 4.2.1 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupetn Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang

Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun

Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

h. Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

2. Bencana Alam Tsunami ▪ Kec. Pondok Kelapa

a. Sosialisasi mengenai potensi bahaya tsunami, melalui gladi posko dan gladi lapangan terhadap bahaya tsunami.

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

b. Pemasangan buoy (tsunami warning system) di perairan barat Kabupaten Bengkulu Tengah,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

c. Pembangunan bangunan pemecah gelombang di kawasan pesisir wilayah Kecamatan Pondok Kelapa,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

d. Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana tsunami,

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

e. Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana tsunami.

▪ BPBD

Kab. Bengkulu Tengah

APBN, APBD I dan APBD II

f.

Sumber: Rencana, 2012

123

Lampiran 4.2

4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A. Kawasan Hutan Produksi

1. Pengembangan Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

▪ Taba Penanjung

a. Program Hutan Tanaman Rakyat

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

b. Program Hutan Desa c. Pengembangan hasil hutan non

kayu, jasa lingkungan, perlebahan, obat-obatan, atau yang diambil buahnya

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

B. Kawasan Peruntukan Pertanian

1. Pengembangan

Kawasan Perkebunan

▪ Kebun rakyat/kebun campuran (tersebar di seluruh kecamatan sesuai peruntukan pola ruang)

a. Pemetaan perwilayahan komoditas sesuai karakteristik agroekosistemnya.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

b. Intensifikasi lahan, melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.

▪ Dinas

Perhutbun Bengkulu Tengah

c. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan guna menunjang berkembangkan sistem agribisnis yang terdiri dari sub-sub sistem

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

d. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis hulu.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

124

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

e. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem usaha tani (on-farm).

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

f. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis pengolahan hasil (off farm).

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

g. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis pemasaran hasil.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

h. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis jasa-jasa penunjang.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

i. Menerapkan sistem pertanian konservasi, dengan membangun terras guludan dan penanaman menurut kontur (streep croping), terutama pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan >8%.

▪ Dinas

Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

j. Mengembangkan pertanian organik.

▪ Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

▪ Kec. Bang Haji, ▪ Kec. Karang

Tinggi, ▪ Kec. Pagar Jati,

a. Pengembangan sistem pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

▪ Dinas

Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah & PT

APBN dan APBD II dan

SWASTA

125

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

▪ Kec. Pematang Tiga,

▪ Kec. Pondok Kelapa,

▪ Kec. Talang Empat

Perkebunan

b. Program peremajaan dan rehabilitasi tamanan perkebunan sawit dan karet

▪ Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah & PT Perkebunan

APBN dan APBD II dan

SWASTA

2. Pengembangan

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

▪ Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan

a. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis hulu untuk komoditi padi sawah.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

b. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem usaha tani (on-farm) berupa jalan usaha tani dan prasarana irigasi teknis.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

c. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis pengolahan hasil (off farm) untuk komoditi padi sawah.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

d. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis pemasaran hasil untuk komoditi padi sawah.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

e. Mengembangkan infrastruktur pendukung sub sistem agribisnis jasa-jasa penunjang untuk komoditi padi sawah.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

f. Mengembangkan irigasi pedesaan guna menjamin ▪ Departemen

Pertanian dan APBN dan APBD II

126

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ketersediaan air pada lahan usaha tani.

Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

g. Mengembangkan sistem pertanian organik di kawasan pengembangan padi sawah.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

h. Menetapkan lahan sawah abadi di kawasan beririgasi teknis.

▪ Departemen Pertanian dan Dinas Perhutbun Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II

3. Pengembangan

Kawasan Perternakan

▪ Tersebar di seluruh kecamatan

a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi inseminasi buatan, Pasar Hewan, dan Rumah Pemotongan Hewan

▪ Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Prov. Bengkulu/Dinas Peternakan Kab. Peternakan Bengkulu Tengah

APBN dan SWASTA

b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil di tiap kecamatan.

▪ Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Prov. Bengkulu/Dinas Peternakan Kab. Peternakan Bengkulu Tengah

APBD dan SWASTA

127

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

c. Pengembangan kawasan integrasi pertanian peternakan

▪ Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Prov. Bengkulu/Dinas Peternakan Kab. Peternakan Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II & SWASTA

d. Kawasan integrasi sapi dengan sawit

▪ Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Prov. Bengkulu/Dinas Peternakan Kab. Peternakan Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II & SWASTA

e. Kawasan integrasi sapi dengan tanaman pangan

▪ Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Prov. Bengkulu/Dinas Peternakan Kab. Peternakan Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II & SWASTA

f. Kawasan integrasi sapi dengan holtikulturatanaman pangan

▪ Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Prov.

APBN dan APBD II & SWASTA

128

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bengkulu/Dinas Peternakan Kab. Peternakan Bengkulu Tengah

g. Kawasan integrasi ayam ras, pedaging,buras, dengan jagung dan ikan

▪ Departemen Pertanian, Dinas Peternakan Prov. Bengkulu/Dinas Peternakan Kab. Peternakan Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II & SWASTA

h. Pengembangan sentra peternakan unggas di setiap kecamatan.

▪ Dinas

Peternakan Kab. Bengkulu Tengah

APBD DAN SWASTA

i. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan

▪ Dinas Peternakan Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD II & SWASTA

j. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak

▪ Dinas Peternakan Kab. Bengkulu Tengah

APBD II

k. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.

▪ Dinas

Peternakan Kab. Bengkulu Tengah

APBD II dan SWASTA

C. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan

Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

▪ Kec. Pondok Kelapa untuk budidaya perikanan

a. Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar.

▪ Departemen dan Dinas Kelautan dan Perikanan

APBN, APBD II SWASTA

129

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

tangkap; ▪ Kec. Taba

Penanjung, Pagar Jati dan memungkinkan seluruh wilayah kecamatan sesuai potensi

b. Pengembangan perikanan tangkap laut dalam.

▪ Departemen dan Dinas Kelautan dan Perikanan

APBN, APBD II SWASTA

c. Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut)

▪ Departemen

dan Dinas Kelautan dan Perikanan

APBN, APBD II SWASTA

d. Pengembangan kegaitan minapolitan, terutama di Kecamatan Pondok Kelapa.

▪ Departemen

dan Dinas Kelautan dan Perikanan

APBN, APBD II SWASTA

D. Kawasan Peruntukan Permukiman

1. Pengembangan

Kawasan Permukiman Perdesaan

▪ tersebar di seluruh kecamatan (pada jalan-jalan lokal dan lingkungan)

a. Identifikasi dan perumusan kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

b. Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya, baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi.

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

c. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut.

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

d. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak memenuhi konstruksi tahan gempa dan merekomendasikan

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

130

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

rencana penanganannya secara teknis

e. Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah (remote area).

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

f. Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman pada poin 2 dan rekomendasikan rencana pembangunannya.

▪ Departemen Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

g. Pengadaan/ relokasi lahan

permukiman nelayan akibat bencana tsunami dan abrasi laut

▪ Pemerintah Kabupaten

APBD II

2. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

▪ tersebar di seluruh kecamatan yang sifatnya perkotaan (pada jalan-jalan lokal dan lingkungan)

a. Identifikasi dan perumusan program kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perkotaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

b. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR-RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II & SWASTA

c. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh

▪ Departemen

Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

d. Penyediaan perumahan

masyarakat

▪ Departemen Perumahan Rakyat/Dinas Tata Kota

APBN dan APBD II

E. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Industri 1. Pengembangan ▪ tersebar di a. Melakukan kajian daya dukung ▪ Dinas APBD I &

131

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kawasan Pertambangan

seluruh kecamatan (berdasarkan hasil penelitian)

lingkungan untuk ekploitasi bahan tambang dan galian, terutama di kawasan hutan lindung

Pertambangan dan Energi Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah

APBD II

b. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

▪ Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah

APBD I & APBD II

c. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.

▪ Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah

▪

APBD I & APBD II

d. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik pedesaan.

▪ Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah

APBD I & APBD II

e. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi

▪ Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah

APBD I & APBD II

132

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Pengembangan Kawasan Industri

▪ Kec. Talang Empat, Karang Tinggi dan Pondok Kelapa

Pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan karet, kakao dan kopi)

▪ Dinas Perindustrian Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah/Swasta

APBD/Swasta

Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

▪ Dinas Perindustrian Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah/Swasta

APBD/Swasta

F. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan Kawasan Pariwisata

▪ Kawasan Wisata Pantai Sungai Suci, Alam (Air Terjun Tik Belimbing, Air Telutun, Air terjun Segeak, Air Terjun Curug Layang, Air Terjun Curug Tes, Air Terjun Peh, Air terjun Datar Lebar, Air Terjun Penejun, Taba Lagan, Gn Bungkuk, dan lainnya)

a. Pengembangan kawasan unggulan wisata Bengkulu secara terpadu dan terintegrasi

▪ Dinas Perindustrian Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah/Swasta

APBD/Swasta

▪ Kawasan Tempat bersejarah/Cagar Budaya

b. Pengembangan kawasan unggulan wisata Bengkulu secara terpadu dan terintegrasi

▪ Dinas Perindustrian Prov. Bengkulu/Kab. Bengkulu Tengah/Swasta

▪

APBD/Swasta

G. Peningkatan Pelayanan Umum

133

Lampiran 4.2 4.2.2 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi Program Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi

Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Peningkatan Pelayanan Umum

▪ Seluruh wilayahn kecamatan di Kab. Bengkulu Tengah

Peningkatan dan pembangunan prasarana dan infrastruktur kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan, pusat pelayanan sosial, ekonomi, budaya,dan kawasan perairan wilayah pesisir ditujukan dalam rangka pemanfaatan pelayanan umum.

Seluruh

Instansi dan Dinas Terkait

APBD/Swasta

Sumber: Rencana, 2012

134

Lampiran 4.3 Program Perwujudan Kawasan Strategis Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi (Kabupaten/Kota) Program

Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A. Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya

1. Pengembangan Fungsi Kota Karang Tinggi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah

Kota Karang Tinggi

a. Penetapan batas kawasan strategis PKL Karang Tinggi

Dinas PU Prov. Bengkulu dan Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

b. Penyusunan RDTR Kota Karang Tinggi

Dinas PU Prov. Bengkulu dan Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

c. Penyusunan RDTR Perkotaan Karang Tinggi

Bappeda Kab. Bengkulu Tengah APBD

d. Penyusunan Master Plan Ibukota Kabupaten

Dinas PU Prov. Bengkulu dan Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

e. Pengembangan dan penataan Kota Karang Tinggi

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

f. Pengembangan perkantoran pemerintahan

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

g. Pembangunan Pasar Karang Tinggi Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBN dan APBD

h. Pengembangan RSUD Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBN dan APBD

i. Pembangunan gedung olahraga dan kesenian (stadion)

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

j. Pembangunan perguruan tinggi (akademi)

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

k. Pembangunan pusat rekreasi masyarakat

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

l. Peningkatan kapasitas PDAM Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBN dan APBD

m. Peningkatan pengelolaan sampah (TPA sanitary landfill dan 3R)

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

2. Pengembangan Fungsi Kawasan Wisata dan Situs Budaya

memungkinkan diwilayah kecamatan lain berdasarkan potensi wilayah

1. Penyusunan Master Plan Kawasan Pariwisata Kabupaten

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

135

Program Perwujudan Kawasan Strategis Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi (Kabupaten/Kota) Program

Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Pengembangan

Kawasan Wisata Pantai Sungai Suci

Pekik Nyaring a. Penyusunan Master Plan Kawasan

Wisata Sungai Suci Kec. Pondok Kelapa

B. Pengembangan Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Pengembangan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan Hutan Lindung Rindu Hati

a. Studi kelayakan kawasan lahan dan jenis tanaman hutan yang sesuai, mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi serta mempunyai fungsi lindung

Departemen Kehutanan dan

Perkebunan, Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

b. Penetaaan batas kawasan hutan lindung dan legalisasi kawasan hutan tanaman rakyat melalui pencadangan kawasan

Departemen Kehutanan dan

Perkebunan, Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

c. Penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaannya.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

d. Penyusunan rencana pengelolaan dan perpetakan serta pentahapan pelaksanaan pengembangan

Departemen Kehutanan dan

Perkebunan, Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

e. Pembangunan infrastruktur jalan produksi, pengusahaan modal dan bibit tanaman serta penanaman

Departemen Kehutanan dan

Perkebunan, Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

f. Pelaksanaan budidaya hutan tanaman rakyat

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

Kawasan Pesisir Pondok Kelapa.

a. Pemantapan tata batas kawasan pesisir khususnya sempadan pesisir

Departemen Kelautan dan

Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

b. Perumusan prgoram revitalisasi kawasan pesisir, terutama akibat abrasi

Departemen Kelautan dan

Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

c. Penggalangan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung program rehabilitasi

Departemen Kelautan dan

Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

136

Program Perwujudan Kawasan Strategis Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi (Kabupaten/Kota) Program

Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

C. Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengembangan fungsi Kota Pagar Jati dan Merigi Sakti sebagai kawasan agropolitan

Kawasan Agropolitan Pagar Jati dan Merigi Sakti

a. Penetapan batasan kawasan agropolitan

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

b. Penyusunan Master Plan Agropolitan

Departemen Pertanian/Dinas Bappeda, PU Kab. Bengkulu Tengah

APBN dan APBD

c. Penetapan sub kawasan fungsional komoditas sawit dan karet

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

d. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang kawasan

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

e. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

f. Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

g. Pembangunan infrastruktur kawasan

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

h. Pembangunan pusat agropolitan (agropolis)

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

i. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang

Departemen Pertanian/Dinas PU Kab.

Bengkulu Tengah APBN dan APBD

2. Pengembangan

Kawasan Industri Kec. Talang Empat, Karang Tinggi dan Pondok Kelapa

a. Penyusunan rencana teknis arahan pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan ruang kawasan industri

Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBN dan APBD

b. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

137

Program Perwujudan Kawasan Strategis Tahun 2012-2032

No. Sektor Lokasi (Kabupaten/Kota) Program

Rencana Jangka Menengah Rencana Jangka Panjang Dinas/Instansi Terkait Sumber Dana 5 tahun Pertama 5 tahun kedua 5 Tahun Ketiga 5 Tahun Keempat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Pengembangan Kawasan Minapolitan Tangkap dan Budidaya

Minapolitan Tangkap di Kec. Pondok kelapa

a. Pembangunan Pusat Minapolitan Tangkap

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

b. Penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaannya.

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

Minapolitan Budidaya di Kec. Pondok Kelapa, Pagar Jati, Taba Penanjung, dan memungkinkan di Kecamatan lain berdasarkan potensi

a. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

b. Pengadaan bibit ikan Pemerintah Kab. Bengkulu

Tengah APBN dan APBD

c. Penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaannya.

Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah APBN dan APBD

4. Kawasan

Transportasi Pelabuhan Laut

Kec. Pelabuhan Pondok Kelapa

a. Pembangunan Pelabuhan Laut b. Studi Kelayakan Pelabuhan Laut

c. Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut

Sumber: Rencana, 2012

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI