WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PERATURAN jdih. NO. 40...WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PERATURAN

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PERATURAN jdih. NO. 40...WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU...

WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu

tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);

17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor

20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG STANDAR

BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai

acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang

bersifat umum maupun bersifat khusus.

6. Standar Biaya yang bersifat khusus, yang selanjutnya

disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang

dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan

kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kota Bengkulu.

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat Dinas PPKA adalah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Bengkulu.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bengkulu.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

11. Tim ahli adalah Tim Asistensi DPRD Kota Bengkulu.

12. Rencana Kegiatan Anggaran selanjutnya disingkat RKA

adalah Rencana Kegiatan Anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

13. Kode rekening adalah kode rekening belanja dari suatu

program dan kegiatan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota

Bengkulu.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat

DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Bengkulu.

16. Notulen Rapat Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Adalah Pencatat pada kegiatan rapat-rapat di Sekretariat DPRD

Kota Bengkulu.

17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bengkulu.

18. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota

Bengkulu.

19. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat

PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pemerintah Kota Bengkulu.

20. Pendampingan dan Bantuan Hukum adalah kegiatan

memberikan dampingan dan advis hukum di dalam dan/atau di luar pengadilan dalam bidang hukum Perdata,

Tata Usaha Negara, maupun Pidana serta dampingan

penyusunan dan perancangan produk hukum daerah

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Bagian Kesatu

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah/

Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran/

Tim Teknis Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/

Tim Penyusun Pedoman Penyusunan APBD/

Tim Penyusun Standar Biaya

Pasal 2

(1) TAPD Kota Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Walikota

sebagai penanggung jawab TAPD Kota Bengkulu dan

diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.

(2) Susunan keanggotaan TAPD terdiri atas:

a. penanggung jawab;

b. ketua;

c. ketua harian;

d. wakil ketua I dan II;

e. sekretaris;

f. anggota; dan

g. kesekretariatan.

(3) TAPD Kota Bengkulu secara umum bertujuan untuk

mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala

Daerah dalam rangk