Upload
buibao
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Good Governance yang
merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintahan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan
tujuan organisasi dalam rangka penerapan Kinerja di lingkungan
Pemerintah Daerah yang meliputi Perencanaan strategis dan
menejemen kinerja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas
legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih,
bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme
menuju ke pemerintahan yang baik.
Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu
bersamaaan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat
sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan
sendirinya juga memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan
belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumberdaya
yang dimiliki Daerah seperti Kabupaten Purworejo maka tantangan
yang dihadapi menjadi semakin terasa berat. Sementara itu seiring
dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat
bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka
tuntutan akan terwujudnya kepemerintahan yang baik (good
governance) semakin mengemuka. Untuk dapat menyesuaikan
dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan
nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka menjadi
keharusan bagi daerah untuk semakin meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan pembangunan agar dapat mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan
publik serta tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk itu perlu
dilakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan agar Pemerintah senantiasa dapat
2
mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada
prinsip-prinsip good governance. LKjIP Kabupaten Purworejo ini
disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip
good governance tersebut.
Sehubungan dengan hal itu Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan
laporan tersebut yang menggambarkan kinerja melalui Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (AKIP).Tujuan Sistem AKIP adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik
dan terpercaya.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi
pertangungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten
Purworejo.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi
Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna
mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan
tujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
3
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
adalah :
a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Purworejo
untuk meningkatkan kinerja.
1) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;
3) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan
Kinerja;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010
Nomor 3);
9) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
Nomor 12 Seri E Nomor 12);
4
10) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012
Nomor 18);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2015 Nomor 11);
12) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2016 Nomor 19 Seri A Nomor 2);
13) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 10 Seri E
Nomor 8);
14) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Purworejo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2015 Nomor 10 Seri E Nomor 8);
15) Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 18 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo, DPPKAD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut ;
5
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas pokok, meliputi :
1.1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.2 Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
1.3. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.4 Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
1.5 Melaksanakan pengelolaan Kekayaan Daerah;
1.6 Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
1.7 Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.
Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
2.1 Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan,
anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset;
2.2. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan
pengelolaan aset;
2.3 Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi
pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
2.4 Pelaksanaan koordinasi kegiatan kerjasama teknis dengan
pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi
pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
6
2.5 Pembinaan UPT dalam lingkup pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
2.6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan,
anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
2.7. Pengelolaan sekretariat Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
2.8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
1. Seksi Pendatan dan Penilaian;
2. Seksi Teknologi, Informasi dan Penetapan; dan
3. Seksi Penagihan dan Penerimaan
d. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah,
membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Pengembangan;
2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
e. Bidang Anggaran, membawahkan :
1. Seksi Penyusunan Anggaran;
2. Seksi Dana Bantuan;
3. Seksi Evaluasi dan Administrasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan :
1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
2. Seksi Perbendaharaan;
7
3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
g. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
1. Seksi Utang Piutang dan Investasi;
2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
3. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset.
h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional
8
Bagan Struktur Organisasi
Dasar :Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012
9
Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo, serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012
tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
adalah sebagai berikut :
1.5.1 Kepala Dinas
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kepala Dinas membawahkan:
1. Sekretariat;
2. Bidang Pajak Daerah;
3. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
4. Bidang Anggaran;
5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
6. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
1.5.2 Sekretariat
Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang
meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan serta umum
dan kepegawaian.
Sekretariat mempunyai fungsi:
1. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaran tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan
dan pengendalian adminisitrasi yang meliputi perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
2. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan
dan pengendalian adminisitrasi keuangan;
3. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan
dan pengendalian adminisitrasi yang meliputi umum dan
kepegawaian;
10
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian
administrasi dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program,
penganggaran, pengelolaan sistem informasi serta evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Dinas baik selaku Satuan Kerja
Perangkat Daerah maupun selaku Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah.
2. Subbagian Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian
administrasi di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan serta
akuntansi di lingkungan dinas.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian
administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah
tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.
1.5.3 Bidang Pajak Daerah
/ Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengendalian di bidang pajak daerah, yang meliputi pendataan dan
penilaian, teknologi informasi dan penetapan, serta penagihan dan
penerimaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pajak Daerah
menyelenggarakan fungsi :
11
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan
penilaian.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang teknologi informasi dan
penetapan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan
penerimaan;
4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak daerah yang meliputi
pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama
bidang Pajak Daerah;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bidang Pajak Daerah membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Penilaian
Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan,
penilaian, keberatan dan pengurangan pajak daerah, yang
meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program
kerja, koordinasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan
pengurangan pajak daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
2. Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan
Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang teknologi informasi,
penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah yang meliputi
penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,
koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang
teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak
daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan.
3. Seksi Penagihan dan Penerimaan
12
Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penagihan dan
penerimaan pajak daerah, yang meliputi penyusunan dan
pelaksanaan rencana dan program kerja, koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan
penerimaan pajak daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
1.5.4 Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang
pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah, yang meliputi
pendataan dan pengembangan, serta pengendalian dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan Transfer
dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan
pengembangan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan
pelaporan;
3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang
meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta
kerjasama bidang pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan
daerah;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
membawahkan:
a. Seksi Pendataan dan Pengembangan
Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan dan
pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana
13
perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi
penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,
koordinasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah,
kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan
yang sah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah.
b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan
Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian dan
pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana
perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi
penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,
koordinasi, intensifikasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah,
kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan
yang sah; serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah.
1.5.5 Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengendalian di bidang Anggaran, yang meliputi penyusunan
anggaran, dana bantuan daerah serta evaluasi administrasi APBD.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Anggaran
menyelenggarakan fungsi :
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang penyusunan anggaran;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah;
14
3. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang evaluasi adminsitrasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang penyusunan anggaran, dana bantuan daerah
dan evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Bidang Anggaran membawahkan:
1. SeksiPenyusunan Anggaran
Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pembinaan di bidang penyusunan anggaran yang meliputi koordinasi,
perencanaan dan penyiapan bahan rancangan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyiapan bahan
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
2. Seksi Dana Bantuan Daerah
Seksi Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
serta pembinaan di bidang bantuan daerah, yang meliputi
koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan, monitoring,
evaluasi, pengendalian, analisis pelaksanaan belanja tidak
langsung Dinas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) dan pengeluaran pembiayaan.
4. Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)
Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan
di bidang evaluasi adminsitrasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang meliputi koordinasi, perencanaan
teknis, penyiapan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
15
Belanja Daerah (APBD), Keputusan Bupati tentang evaluasi atas
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes), serta penyiapan bahan penyusunan
Analisis Standar Belanja (ASB).
1.5.6 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang akuntansi, yang meliputi
pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan Kas Daerah
serta penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi Dan
Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian bidang pembukuan dan
pelaporan;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
3. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan Kas Umum
Daerah;
4. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang akuntansi yang meliputi pembukuan dan
pelaporan, perbendaharaan serta pengelolaan Kas Umum
Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi perumusan pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan membawahkan:
1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Seksi Pembukuan dan Pelaporanmempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
serta pembinaan dibidang pembukuan dan pelaporan yang
meliputi pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan
16
kronologis serta koordinasi dan penyiapan bahan
penyusunanlaporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Seksi Perbendaharaan
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pembinaan di bidang perbendaharaan yang meliputi koordinasi,
perencanaan teknis, pengujian kebenaran data kepegawaian dan
penelitian gaji pegawai, data belanja rutin non gaji serta
pembinaan ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian
perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja non pegawai.
3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah
Seksi Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
serta pembinaan di bidang pengelolaan kas daerah yang meliputi
koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan dan
pencatatan secara tunai surat berharga dan penyimpanan uang
daerah di bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan
dalam bentuk rekening giro maupun deposito serta menyiapkan
anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
1.5.7 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan
dan pengelolaan aset daerah, meliputi utang piutang dan investasi,
inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi
aset. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pembiayaan dan
Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan dan pengendalian utang piutang dan investasi;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang inventarisasi dan
penghapusan aset;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang penilaian dan
optimalisasi aset;
17
4. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi
dan penghapusan aset serta penilaian dan optimalisasi aset;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
membawahkan:
1. Seksi Utang Piutang dan Investasi
Seksi Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
serta pembinaan di bidang utang piutang dan investasi yang
meliputi koordinasi, perencanaan teknis, analisa dan
penatausahaan utang piutang dan investasi daerah, realisasi
pembayaran dan penerimaan atas perjanjian dan akibat yang lain
kepada pihak ketiga serta pengendalian investasi.
2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset
Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang inventarisasi dan
penghapusan aset yang meliputi koordinasi,
perencanaan teknis, penyediaan bahan rencana dan program
kerja, pendataan, evaluasi, pelaporan serta pemuktahiran data
aset secara periodik.
3. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset
Seksi Penilaian dan Optimalisasi Asetmempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis serta pembinaan di bidang penilaian dan
optimalisasi aset, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis,
penyediaan bahan rencana dan program kerja, evaluasi,
pelaporan serta pengelolaan sistem informasi manajemen aset
dan penerapan standar harga satuan.
18
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2016 berjumlah 155
orang dengan perincian sebagai berikut :
A. Berdasarkan Pendidikan
Jumlah pegawai DPKKAD adalah 155 orang yang dikelompokkan
dalam 5 (lima) tingkat pendidikan.
Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat pendidikan
No Tingkat
Pendidikan Jumlah %
1 S2 12 Orang 8%
2 S1 51 Orang 33%
3 D3 16 Orang 10%
4 D2 1 Orang 1%
5 SMA/SMK 70 Orang 45%
6 SD 5 Orang 3%
Sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2016
Gambar 1. Komposisi pegawai DPPKAD berdasarkan
tingkat pendidikan
8%
33%
10%
1%
45%
3%
Berdasar Pendidikan
S2 S1 D3 D2 SMA/SMK SD
SEKRETARIAT Drs.Unang Nurhidayat
19671013 199303 1 008
19
B. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai BPPKAD
dikelompokkan dalam Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan
IV dan Non PNS.
Tabel 2. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat
golongan
Sumber : Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2016
Gambar 2. Komposisi pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat
kepangkatan dan golongan
7%
56%
18%
1% 18%
Komposisi Pegawai Berdasar Golongan
IV III III I Non PNS
No Pangkat/Golongan Jumlah %
1 Golongan IV 11 orang 7%
2 Golongan III 86 orang 55%
3 Golongan II 28 orang 18%
s Golongan I 2 orang 1%
5 Non PNS 28 orang 18%
20
C. Berdasarkan Jabatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2012 tentang
penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten terdapat 24
jabatan yang terdiri dari 4 eselon sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 3. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan eselon
No Eselon Jumlah
1 Eselon II 1 Orang
2 eselon III 6 Orang
3 Eselon IV 17 Orang
4 Pelaksana 131 Orang
Sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2016
Berdasarkan laporan barang inventaris (By Simda BMD) TAhun
2016 adalah sebagaimana tabel berikut.
NO JENIS BARANG JUMLAH
1 AC Unit 5 unit
2 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 unit
3 Alat Pemadam Portable 1 unit
4 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 unit
5 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 1 unit
6 Band Kas 7 unit
7 Bangku Tunggu 3 unit
8 Buffet Kaca 3 unit
9 Buffet Kayu 2 unit
10 Camera + Attachment 1 unit
11 Cassette Recorder 1 unit
12 Compas Geologi 1 unit
13 CPU 11 unit
21
NO JENIS BARANG JUMLAH
14 Dispenser 5 unit
15 Display 1 unit
16 Facsimile 1 unit
17 Filling Besi/Metal 15 unit
18 Global Positioning System 3 unit
19 Hard Disk 4 unit
20 Kardek Kayu 1 unit
21 Keyboard 6 unit
22 Kipas Angin 6 unit
23 Kompas 1 unit
24 Kompor Gas 1 unit
25 Kursi Besi/Metal 13 unit
26 Kursi Biasa 7 unit
27 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 4 unit
28 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit
29 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 unit
30 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 unit
31 Kursi Lipat 5 unit
32 Kursi Putar 7 unit
33 Kursi Rapat 2 unit
34 Kursi Tamu 2 unit
35 Kursi Tangan 2 unit
36 Lap Top 19 unit
37 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4 unit
38 Lemari Besi 16 unit
39 Lemari Buku untuk Perpustakaan 1 unit
40 Lemari Es 1 unit
41 Lemari Kaca 2 unit
42 Lemari kayu 8 unit
43 Mainframe 1 unit
44 Meja Biro 6 unit
45 Meja Kayu/Rotan 7 unit
46 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1 unit
47 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 unit
22
NO JENIS BARANG JUMLAH
48 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 unit
49 Meja Komputer 14 unit
50 Meja Panjang 2 unit
51 Meja Rapat 3 unit
52 Meja Reseption 3 unit
53 Meja Tambahan 1 unit
54 Meja Telpon 2 unit
55 Meja Tik 2 unit
56 Meja Tulis 19 unit
57 Mesin Absensi 3 unit
58 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 3 unit
59 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 unit
60 Mesin Pelubang 1 unit
61 Mesin Penghisap Debu 1 unit
62 Modem 2 unit
63 Monitor 9 unit
64 Note Book 5 unit
65 Overhead Projektor 5 unit
66 P.C Unit 22 unit
67 Papan Pengumunan 1 unit
68 Peralatan Jaringan Lain-lain 5 unit
69 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 unit
70 Perforator Besar 2 unit
71 Perkakas Kantor 4 unit
72 Plotter 1 unit
73 Printer 47 unit
74 Rak Besi/Metal 22 unit
75 Rak Kayu 8 unit
76 Scanner 3 unit
77 Sepeda Motor 48 unit
78 Server 11 unit
79 Sound System 1 unit
80 Stabilisator 4 unit
81 Staion Wagon 9 unit
23
NO JENIS BARANG JUMLAH
82 Stationary Generating Set 1 unit
83 Tabung Gas 2 unit
84 Televisi 2 unit
85 Tustel 4 unit
86 Unit Power Supply 8 unit
87 White Board 5 unit
88 Zice 7 unit
Sumber : Simda BMD , Tahun 2016
1 Kata Pengantar
2 Daftar Isi
3 Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Uraian mengenai Latar belakang pentingnya penyusunan
LKJiP
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Penjelasan umum organisasi meliputi kewenangan, tugas
pokok dan struktur organisasi
C. Sistematika
4 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah
Menjabarkan tentang Rencana strategis perangkat daerah
dengan penekanan pada aspek strategis organisasi, per
yataan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta indicator
kinerja utama
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016
24
5 Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen
perjanjian kinerja disertai analisis keberhasilan ,
kegagalan dan solusi
C. Akuntabilitas Keuangan
Rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran dan efisiensi
sumber daya
6 Bab IV Penutup
A. Simpulan Umum
B. Simpulan Capaian Kinerja
Kesimpulan dan rekomendasi hasil pengukuran kinerja
dan evaluasi kinerja DPPKAD
C. Rencana Aksi
7 Lampiran – lampiran
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
B. Laporan realisasi Anggran Tahun 2016 (By simda)
C. Daftar pegawai DPPKAD tahun 2016
D. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP) Tahun 2016
25
26
Rencana Strategis DPPKAD kabupaten Purworejo sebagai tindak
lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah
daerah Kab.Purworejo Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui
Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016.
Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD
yang telah ditetapkan dan telah ditindaklanjuti melalui penyusunan
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021. Rencana Strategis DPPKAD
Kabupaten purworejo Tahun 2016-2021 merupakan landasan dan
pedoman operasional bagi DPPKAD Kab.Purworejo dalam
merencanakan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.
Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo
periode Tahun 2016-2021, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN
PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN,
PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN
BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“ Untuk
mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan
sejumlah misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang
religius dan demokratis. Mewujudkan Kabupaten Purworejo
sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa
Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan
perdagangan.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata
unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni,
budaya, dan olahraga.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang
unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
27
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang
memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang
berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
6. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam
berbagai bidang.
Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi
yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu
satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran
dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan
secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016-
2021 merupakan pelaksanaan tujuh (7) misi RPJMD dan integrasi
antar misi.Integrasi antar misi tersebut, juga merupakan hasil
sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah
menghasilkan beberapa tujuan dan sasaran yang harus dicapai
daerah yang kemudian ditetapkan sebagai sasaran makro
pembangunan daerah.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah maka misi ke enam merupakan misi yang
menjadi tanggungjawab organisasi untuk diwujudkan.
Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten memiliki
aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang
berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset
daerah.
2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.
28
Indikator :
a) Opini Hasil Audit BPK dengan target Wajar Tanpa
Pengecuailan (WTP).
b) Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah meliputi 4
unsur yaitu ; personil, keuangan, sarana prasarana dan
tata laksana dengan target 100%.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai peran strategik sebagai pengelola pendapatan, keuangan
dan aset daerah serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan kas daerah,
penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
pengelolaan kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD,
pengelolaan investasi serta pengelolaan utang dan piutang daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo banyak
dipengaruhi faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah ;
Kekuatan
a. Jumlah personil memadai dengan tingkat pendidikan yang
sesuai
b. Sarana dan Prasarana memadai.
c. Reward yang diberikan oleh Pemerintah Daerah relatif lebih
tinggi diantara PNS yang lainnya.
d. Pengalaman bekerja dari sebagian besar pegawai memadai.
Kelemahan
a. Kurangnya pemahaman dan pelaksanaan para
pelaku/pegawai terhadap peraturan yang berlaku.
29
b. Belum semua pelaksanaan tugas didasarkan pada Standar
Operasional Prosedur (SOP)
c. Regulasi pengelolaan keuangan dari tingkat pusat yang harus
dijabarkan dalam ketentuan daerah
d. Regulasi pengelolaan keuangan dari tingkat pusat yang harus
dijabarkan dalam ketentuan daerah
Peluang
a. Masih banyak Aset Daerah yang belum dimanfaatkan secara
optimal;
b. optimalisasi sumber-sumber pendapatan (pajak dan retribusi)
secara intensifikasi maupun ekstensifikasi;
c. Opini hasil audit BPK yang diperoleh yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian menjadi pendorong kinerja untuk lebih
meningkatkan tertib pengelolaan keuangan
Ancaman
a. Kurangnya Pengamanan aset daerah karena ketidakjelasan
status.
b. Staf dan pejabat yang dimutasi tanpa memperhatikan
kompetensi.
c. Penerapan reward dan punishment yang tidak seimbang.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
30
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka disepakati
perjanjian kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi dibawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah
komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas fungsi wewenang dan sumber daya yang tersedia
sebagai perwujudan pencapaian kinerja secara berkesinambungan
dari tahun-tahun sebelumnya.
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah ;
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akunta-bilitas,
transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/
kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan
kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan
tertentu.Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara
penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur , sebagai tolok ukur
dasar evaluasi kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi .
Perjanjian kinerja tahun 2016 dari Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut :
31
Tabel 5 . Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Sasaran Indikator Target
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
100,00%
Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu
100,00%
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah 66,00%
Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
0,00%
Tingkat capaian PAD terhadap target 100,00%
Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah
12,90%
Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
100,00%
Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
Cakupan Layanan administrasi perkantoran 100%
Cakupan Sarana prasarana apartur yang berfungsi dengan baik
100%
Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100%
Prosentase system capaian kinerja keuangan
100%
Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan
100%
Sumber : Penetapan Kinerja, Tahun 2016
32
Untuk mencapai sasaran dimaksud, upaya pencapaiannya dijabarkan
secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
Tabel 6. Daftar Program dan kegiatan Tahun 2016
SASARAN
STRATEGIS
TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya dukungan
kinerja
perangkat
daerah
100% I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 256.693.800,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.678.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 14.184.000,00
3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 27.280.000,00
4 Penyediaan alat tulis kantor 14.517.000,00
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 39.621.000,00
6
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
4.200.000,00
7 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1.320.000,00
8 Penyediaan makanan dan
minuman 79.628.800,00
9
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 68.400.000,00
10
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah 2.865.000,00
II
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 420.244.800,00
1
Pengadaan peralatan gedung
kantor 136.266.700,00
2 Pengadaan Komputer 49.926.900,00
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
109.480.000,00
4
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00
5
Pemeliharaan rutin/berkala
computer 34.135.000,00
6
Pemeliharaan rutin/berkala arsip
64.898.000,00
7 Pengadaan Komputer (P2D2) 15.538.200,00
III
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 21.469.200,00
1 Pendidikan dan pelatihan formal 21.469.200,00
33
SASARAN
STRATEGIS
TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
IV
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
45.811.000,00
1
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
10.439.800,00
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan
15.185.400,00
3
Penyusunan Perencanaan dan
Evaluasi Pelaporan 20.185.800,00
IV
Program penyusunan data dasar pembangunan
16.653.900,00
1
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
16.653.900,00
Meningkatnya
kapasitas
pengelolaan
keuangan
dan asset
daerah
Wajar
Tanpa
Pengecu
alian
V Program pengelolaan keuangan
daerah 6.632.336.840,00
1 penyusunan standar satuan
harga 291.967.400,00
2 Koordinasi dan pengelolaan
administrasi keuangan daerah 170.019.000,00
3 Penghapusan aset 73.285.800,00
4 Penatausahaan utang piutang
dan investasi daerah 47.360.000,00
5 Penyusunan Juklak APBD 34.852.000,00
6 Penanganan administrasi
bantuan 135.569.200,00
7 Pengelolaan gaji pegawai 85.736.000,00
8 Penyusunan APBD 552.371.100,00
9 Pengendalian dan pelaporan dana pusat dan propinsi
78.725.000,00
10 Penyelesaian TPTGR 32.347.900,00
11 Pemeliharaan sistem informasi
manajemen keuangan daerah 64.950.000,00
12
Pengendalian, evaluasi dan
monitoring aset daerah 46.478.800,00
13 Pelayanan pajak daerah 54.027.400,00
14
Pendataan, pemeliharaan data
pajak daerah dan penilaian PBB 287.393.000,00
15 Penetapan pajak daerah 323.508.000,00
16
Pemungutan dan penagihan pajak daerah
1.792.567.100,00
17 Pemberian hadiah pajak daerah 396.084.900,00
18
Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah
112.352.000,00
19
Koordinasi pengelolaan retribusi,
perimbangan dan lain-lain
pendapatan
257.531.500,00
20
Evaluasi dan pengendalian
pendapatan daerah 25.000.000,00
21 Cetak blanko pajak daerah 154.031.600,00
34
SASARAN
STRATEGIS
TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
22 Pengelolaan benda berharga 28.231.300,00
23
Penagihan dana transfer dan
PLL 48.875.300,00
24
Operasional petugas pajak
wilayah kecamatan 79.033.700,00
25 Penyusunan KUA PPAS 257.472.000,00
26
Verifikasi laporan
pertanggungjawaban hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan
45.000.000,00
27
Pemeliharaan data base potensi
PAD 99.311.040,00
28
Penyusunanan data base harga
tanah 29.535.500,00
29
Pensertifikatan tanah-tanah
milik pemda 171.731.300,00
30
Penyusunan pelaporan
keuangan pemerintah daerah 219.652.000,00
31 Analisa Standar Biaya (ASB) 135.262.500,00
32
Penyusunan Raperda
pengelolaan BMD 0
33
Penyusunan NA Perda Pajak
daerah 100.000.000,00
34 Pemeliharaan Simda BMD 39.562.800,00
35
Pemeliharaan Sistem Informasi
Manajemen Pendapatan 40.674.100,00
36
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran pemerintah
daerah
31.337.300,00
37
Pembinaan dan sosialisasi
retribusi daerah 59.711.300,00
38
Bimbingan teknis bagi pengelola
keuangan 0
39
Sosialiasasi permendagri tentang
pedoman pengelolan keuangan 0
40
Pembinaan pengurus dan
penyimpan barang daerah 139.526.000,00
41
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16.821.000,00
42
Monitoring Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa 24.592.000,00
43
Pengelolaan Web Based
Reporting System Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi (P2D2)
49.850.000,00
7.393.209.540,00
35
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara periodik.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong
Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian
Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja.
Indikator kinerja berupa :
Hasil (Outcome) : Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang
diharapkan Terwujud, berdasarkan Output (Keluaran) atas
Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan
Keluaran (Output) : Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara
Langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan
Input (Masukan) yang digunakan.
Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2016 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran
yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan
kebijakan yang ditetapkan.
36
Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan
klasifikasi melalui sistem pengumpulan dan pengolahan
data/informasi untuk menentukan kinerja
kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut
didasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs),
hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact).
Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam
perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on going) ataupun setelah
kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).Pada indikator inputs dan
outputs dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai.
Sedangkan untuk indikator outcomes, benefits dan impacts akan
dilakukan setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak
tahap perencanaaan.
Indikator kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Tahun 2016 sebagai berikut :
37
Meningkatnya
kapasitas pengelolaan
keuangan dan asset
daerah
Meningkatnya
dukungan kinerja
perangkat daerah
Opini Hasil
Audit BPK
1. Cakupan Layanan
administrasi perkantoran
2. Cakupan sarana &
prasarana aparatur yang
berfungsi dengan baik
3. Prosentase peningkatan kapasitas aparatur
4. Prosentase capaian
kinerja
5. Prosentase ketersediaan data dasar pembangunan
1. Prosentase ketetapan
waktu penyusunan APBD & APBD P
2. Prosentase penyusunan
APBDes tepat waktu
3. Tertib Pengelolaan
Keuangan Daerah
4. Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan
daerah
5. Tingkat capaian PAD
terhadap target
6. Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung)
yang dikelola dengan baik
7. Ketepatan waktu dan
keakuratan laporan
keuangan daerah
Cakupan
dukungan
terhadap
kinerja
38
Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur pencapaian
target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja
yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja
dengan realisasi kinerja. Adapun proses pengukuran Kinerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo sebagai berikut :
Tabel 7 : Capaian kinerja sasaran Tahun 2016
Sasaran Indikator Target
Realisasi
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini Hasil Audit BPK
Wajar Tanpa Pengecualian
Wajar Tanpa Pengecualian
Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana
100% 100%
Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2016 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran dan
indikator kinerja program (outcome) yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kinerja tahun 2016 melalui pelaksanaan berbagai program
dan kegiatan. Pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 yang
merupakan tahun ke-1 RPJMD tahap ketiga sebagai berikut :
39
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN TARGET
REALISASI
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
TERHADAP TARGET TAHUN
2016
INTERPRETASI
IKS 2016
1 Meningkatnya kapasitas
pengelolaan keuangan dan
asset daerah
Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa
Pengecualian
Wajar Tanpa
Pengecualian
100% TELAH
TERCAPAI
2 Meningkatnya dukungan
kinerja perangkat daerah
Cakupan dukungan
terhadap kinerja perangkat
daerah meliputi 4 unsur
yaitu personil, keuangan,
sarana prasarana dan
tatalaksana
100% 100% 100 % TELAH
TERCAPAI
40
A. Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan
dan asset daerah
Indikator kinerja yang ditetapkan dalam sasaran ini adalah
Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian.Dalam UU No 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan
Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK.Pemeriksaan keuangan oleh
BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK)
Pemerintah Daerah.Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan
opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah.
Opini Pemeriksa adalah pernyataan profesional sebagai
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi
(keuangan) yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan
pada kriteria:
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) = “kejujuran
untuk / dalam menjelaskan”,
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan,
4. efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) menyatakan
bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan,
hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Berdasarkan Surat Nomor 265/S/XVIII.SMG/05/2016 tanggal
27 Mei 2016 Kabupaten Purworejo meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian untuk Laporan Keuangan Tahun 2015.Opini Wajar
Tanpa Pengecualian telah diraih Kabupaten Purworejo sebanyak 4 kali
berturut-turut mulai Tahun 2012.
Dalam rangka mendukung sasaran dimaksud, dilaksanakan
Program pengelolaan Keuangan Daerah dengan total Anggaran pada
Tahun 2016 adalah 6.632.336.840,00. Realisasi kinerja untuk
pelaksanaan program tersebut ditetapkan sebagai berikut :
41
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional Target 2016
Realisasi 2016
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
Batas Waktu APBD harus ditetapkan (deadline 31 Desember tahun sebelumnya) dan penetapan APBD perubahan pada Pertengahan Bulan Oktober. (Nilai 100% jika waktu penetapan <
Batas waktu dan Nilai 0% jika waktu penetapan > Batas waktu.
100% 50%
Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase jumlah pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu di titik pantau kecamatan dibandingkan dengan jumlah titik pantau kecamatan di Kabupaten Purworejo.
100% 100%
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah
Rata-rata prosentase realisasi anggaran dibanding penyediaan dana pada setiap triwulanan. Batas Minimal realisasi 95%.
66% 63,6%
Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
Prosentase jumlah tanah dan bangunan pemda yang dipasang tanda kepemilikan dibandingkan jumlah tanah dan bangunan pemda yang seharusnya dipasang tanda kepemilikan.
0% 0%
Tingkat capaian PAD terhadap target
Prosentase realisasi PAD pada tahun perencanaan dibandingkan target
100% 100%
Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah
Prosentase PAD dibanding perolehan pendapatan daerah pada tahun perencanaan
12,9% 12,35%
42
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional Target 2016
Realisasi 2016
Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
Batas Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.(Nilai 100% jika waktu penyampaian < batas waktu 3 bln dan Nilai 0% jika waktu
penyampaian > Batas waktu 3 bln)
100% 100% (disam paikan kepada BPK RI tanggal 28 Maret 2016)
1. Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD
Perubahan
Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan melalui pengukuran
waktu penetapan APBD Tahun 2016 dan penetapan APBD Perubahan
Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 bahwa APBD Tahun 2016 ditetapkan selambat—lambatnya
APBD pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dan APBD
perubahan ditetapkan selambat-lambatnya pada pertengahan Bulan
Oktober Tahun 2016. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses
penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas
dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan
Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah. APBD Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan
Daerah No. 47 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2016 dan APBD
Perubahan Tahun 2016 ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 19
Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2015.
Penetapan APBD Perubahan Tahun 2016 dilaksanakan tidak
tepat waktu disebabkan oleh penyusunan APBD memerlukan tingkat
koordinasi pihak pemerintah daerah dan DPRD pada beberapa
tahapan dan terjadinya perubahan kebijakan penyusunan struktur
organisasi perangkat daerah baru, yaitu :
1. penyusunan KUPA/PPASP pada awalnya didasarkan pada
struktur organisaasi perangkat daerah baru memenuhi amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Tetapi sesuai
dengan kebijakan Bupati maka KUPA PPASP Tahun 2016
43
disusun kembali dengan didasarkan pada struktur organisasi
perangkat daerah yang lama sesuai dengan Perda Nomor 18
Tahun 2012.
2. Nota Persetujuan RAPBD Perubahan Tahun 2016 baru
disepakati pada 11 Oktober 2016 sebagai akibat dari
penyusunan kembali KUPA PPASP Tahun 2016 berdasarkan
struktur organisasi perangkat daerah lama.
2. Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu
Pasal 128 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan
pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara
berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat
Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
kabupaten yang menangani dan Camat. Pelaksanaan evaluasi APBDes
dilakukan oleh tim Kecamatan.
Menurut ayat 4, pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tetang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014,
peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 31
Desember tahun berjalan. Pemantauan penyusunan APBdes
bertujuan untuk memantau ketepatan waktu penyusunan APBdes
dan menginventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan.
Pemantauan penyusunan APBDes pada Tahun 2016 dilaksanakan di
16 kecamatan di Kabupaten Purworejo pada bulan April dan
terpantau 100%.
3. Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung Rata-
rata prosentase realisasi anggaran SKPD dibanding dana sesuai pagu
anggaran pada setiap triwulanan dengan Batas Minimal realisasi 95%.
Hasil perhitungan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016 terdapat
42 perangkat daerah dari 66 SKPD atau sebesar 36,6%. Target yang
ditetapkan sebesar 66% tidak tercapai disebabkan beberapa
perangkat daerah yang mengelola kegiatan hibah, bantuan social
tidak dapat merealisasikan kegiatannya terkendala pada peraturan
tentang pengelolaan hibah/bansos .
44
4. Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola
dengan baik
Sesuai dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik
Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan
dilaksanakan secara administrasi, fisik dan hukum.
Berdasarkan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik daerah , pengamanan aset daerah secara
fisik dilakukan dengan :
a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar
batas;
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
c. melakukan penjagaan.
Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah
daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan
Sedangkan Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan
sertifikat tanah;
(2) membuat kartu identitas barang;
Berdasarkan data tahun 2015 terdapat 833 unit tanah yang
sudah memiliki setifikat. Target pengamanan fisik dengan memasang
tanda kepemilikan tanah akan dilaksanakan mulai tahun 2017
sehingga capaian kinerja indikator kinerja ini pada Tahun 2016 belum
dapat di ukur.
5. Tingkat capaian PAD terhadap target
Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian
keuangan pemerintah .Persoalan kemandirian daerah ini menjadi
tantangan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin
membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk
pelayanan publik (fiscal need), sementara laju pertumbuhan
penerimaan daerah (fiscal capacity) tidak mencukupi.Oleh karena itu
pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas
45
fiskal daerah (fiscal capacity) untuk mengurangi ketergantungan
terhadap pembiayaan dari pusat.
Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah
optimalisasi sumber–sumber penerimaan daerah yang merupakan
indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu
sendiri. Sumbersumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus menjadi bagian
sumber keuangan terbesar bagi daerah yang menunjukkan bahwa
PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan dan
kemandirian daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan
otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. PAD merupakan
sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal
utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat
membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap
total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian
keuangan suatu pemerintah daerah.
Target penerimaan PAD pada tahun 2016 tercapai Rp
255.391.376.698,00 atau sebesar 108,5% yang didukung dari
perolehan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Kinerja pada indikator ini telah tercapai
melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%.
6. Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer dan lainlain pendapatan yang sah. Proporsi PAD
terhadap pendapatan daerah menunjukkan kemampuan fiskal daerah
dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil
perhitungan berdasarkan realisasi APBD Tahun 2016 bahwa PAD
memberikan kontribusi sebesar 12,36 % terhadap pendapatan
daerah, lebih rendah dari target yang ditetapkan untuk indikator ini
pada tahun 2016 adalah sebesar 12,9%. Realisasi PAD sampai
dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp 255.457.472.451 dan
realisasi pendapatan s/d Desember sebesar Rp. 2.069.570.474.601,
Penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2016 melebihi target
yang ditetapkan yaitu sebesar 108% berasal dari peningkatan dana-
dana transfer dan pendapatan hibah yang mengakibatkan prosentase
PAD menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan meskipun
46
dibandingkan dengan Tahun 2015 Penerimaan PAD Kabupaten
Purworejo meningkat sejumlah Rp 21.523.338.165.
7. Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat
dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban
APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu
dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi
pemerintah.Laporan keuangan pemerintah daerah yang andal
tercermin dari opini.Semakin andal laporan keuangannya maka
semakin baik opininya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 bahwa Laporan keuangan disampaikan kepada BPK
RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Target kinerja indicator ini adalah 100% dimana laporan
keuangan disampaikan tepat waktu pada selambat-lambatnya tanggal
30 Maret Tahun 2016. Lapran keuangan Pemerintah Daerah Tahun
2015 telah disampaikan ke BPK RI pada tanggal 28 Maret 2016 atau
tercapai 100% dari target yang ditetapkan.
B. Sasaran 2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat
daerah
Indikator kinerja pencapaian sasaran ini yaitu Cakupan dukungan
terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personil,
keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana. Dalam rangka mendukung
sasaran ini, dilaksanakan Program sebagai berikut :
NO PROGRAM PAGU
ANGGARAN (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
256.693.800
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
420.244.800
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
21.469.200
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.811.000
5 Program penyusunan data dasar pembangunan
16.653.900
47
Pencapaian target kinerja seperti nampak pada tabel berikut ini :
Program dan
Kegiatan
Indikatif
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
Definisi Operasional Target
2016
Realisa
si 2016
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
LAyanan administrasi perkantoran yang tertangani
100% 100%
Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan
prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Sarana prasarana apartur yang berfungsi
dengan baik
100% 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentanse Peningkatan kapasitas Aparatur
Kapasitas sumberdaya aparatur
100% 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase system capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian subsistem pembentuk system capaian kineerja dan keuangan (perencanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan/pertanggungjawaban)
100% 100%
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan
Ketersediaan datadasar pembangunan di lingkup tugas perangkat daerah masing-masing
100% 100%
1. Cakupan layanan administrasi perkantoran
Jenis layanan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 meliputi :
1. Layanan surat menyurat
2. layanan listrik
3. layanan air
4. layanan komunikasi
5. layanan kebersihan
6. layanan penyediaan ATK dan penggandaan
7. layanan penyediaan bahan bacaan
8. layanan penyediaan makan & minum,
9. layanan koordinasi DD,
48
10. layanan koordinasi LD
Kegiatan layanan tersebut terealisasi 100%.
2. Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Dalam rangka kelacaran pelaksanaan tugas kedinasan perlu
didukung sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dilakukan
pemeliharaan sarana prasarana meliputi :
1. Pemeliharaan Kendaraan roda 4 sejumlah 9 unit
2. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 sejumlah 48 unit
3. Pemeliharaan AC sejumlah 10 unit
4. Pemeliharaan Komputer dan printer
Untuk meningkatkan kualitas sarana yang rusak maka
dilaksanakan kegiatan Pengadaan peraralatan kantor berupa
computer dan printer sebanyak 3 unit.
3. Prosentanse Peningkatan kapasitas Aparatur
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu
dilakukan peningkatan kualitas aparatur yang uptodate, artinya yang
mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
serta mempunyai kompetensi yang memadai dalam melaksanakan
tugas.Untuk itu dilaksanakan pengiriman pegawai dalam mengikuti
bintek/diklat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya
dalam pelaksanaan tugas. Ditargetkan pada tahun 2016
terlaksananya peningkatan kapasitasi pegawai sejumlah 62 orang dan
tercpai 100% dengan jenis peningkatan kapasitasi sebagai berikut :
No Jenis bintek/diklat Lokasi Jumlah peserta
1 Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian( Damage & Losses assesement) akibat bencana dan Jitu PB
Kab. Purworejo 1 orang
2 Konsultasi Pelaksanaan diklat pemeriksaan pajak
Balai Diklat Keuangan
Yogyakarta
3 orang
3 Diklat teknis Akuntansi berbasis akrual
Badan Diklat Prov. Jawa Tengah
2 orang (8 hari)
4 Diklat Simda Desa Yogyakarta 2 orang (5 hari)
5 Diseminasi HAM Kab. Purworejo 1 orang
49
No Jenis bintek/diklat Lokasi Jumlah peserta
6 Diklat pengelolaan arsip inaktif-pnpb
Bogor 1 orang (5 hari)
7 Diklat teknis kepemimpinan perempuan
Kab. Purworejo 1 orang (7 hari)
8 Bintek pengelolaan arsip aset Semarang 1 orang (2 hari)
9 Workshop peningkatan Kapsaitas SKPD
Semarang 2 orang (2 hari)
10 Workshop amil zakat Kab. Purworejo 1 orang
11 Diskusi penyusunan standarisasi perjalanan dinas
Semarang 5 orang
12 Diskusi penyusunan perda pajak daerah
Surakarta 9 orang
13 Studi pinjaman daerah Temanggung 2 orang
14 Workshop pengelolaan keuangan daerah
Semaranng 3 orang
15 Penilaian arsiparis teladan Provinsi Semarang 1 orang
16 Ujian Dinas pegawai Semarang 3 orang
17 Koordinasi kepegawaian dan keuangan pasca penataan OPD
Semarang 2 orang
4. Prosentase sistem capaian Kinerja dan Keuangan
Keberhasilan pelaksanaan kinerja organissasi di ukur melalui
penilaian capaian kinerja yang disajikan secara bulanan, triwulanan ,
semesteran dan tahunan baik darii aspek perencanaan maupun
keuangan. Pengukuran Kinerja didasarkan perhitungan capaian
realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Capaian
kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2016 tercapai 100% yang
dilaksanakan dengan 1 program yaitu Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan dengan
realisasi anggaran Rp 46.513.550 . Laporan Kinerja dan keuangan
yang disusun meliputi :
1. Laporan keuangan bulanan, triwulanan
2. Laporan prognosis semester I
3. Laporan keuangan Akhir TAhun (Tahun 2015)
4. Laporan kinerja perencanaan berupa laporan evaluasi renja,
Laporan keuangan dan fisik kegiatan tahun 2016
5. Dokumen perencanaan meliputi RKA, DPA, Renja
6. Dokumen pelaporan tahunan yaitu LKJiP, LKPJ
50
7. Prosentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh
ketersediaan data dan informasi yang akurat dan
mutakhir.Penyusunan data dasar pembangunan pada tahun 2016
dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp 16.588.700 dengan
capaian kinerja sebesar 100%. Data dasar yang disusun meliputi :
1. Data dan informasi kapasitas daerah
2. Data dan informasi kapasitas perangkat daerah
3. Data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan
berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program
pembangunan jangka menengah 2016-2021
Kinerja sasaran DPPKAD dari tahun 2016 sebagai tahun
pertama RPJMD tahap ketiga menunjukkan realisasi tercapai sesuai
target dan mendapatkan interpretasi TELAH TERCAPAI. Pada
pengukuran kinerja program terdapat 2 (dua) dari 7 (tujuh) target
kinerja yang ditetapkan tidak tercapai yaitu indikator Prosentase
ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubaha dan
prosentase peningkatan PAD terhadap Pendapatan daerah.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh
faktor-faktor sebagai berikut :
1. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan
secara sinergis antara penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban.
2. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan secara rutin dalam mencapai kinerja organisasi.
3. Peningkatan koordinasi dengan pusat dan provinsi untuk
pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan tertib administrasi keuangan melalui tertib
administrasi pelaporan, koordinasi, evaluasi dan pengendalian
5. Pemeliharaan sistem informasi keuangan
6. Pembinaan tertib pengelolaan keuangan untuk pengelola
keuangan (Pejabat penatausahaan keuangan, bendahara
pengeluaran)
51
7. Bimbingan teknis untuk pengelola barang daerah (penyimpan
dan pengurus barang) dalam mengelola barang daerah di
masing-masing SKPD
8. Sosialiasi permendagri tentang pengelolaan keuangan
9. Penataan aset berupa pengendalian aset, inventarisasi aset,
penghapusan aset, penatausahaan utang piutang dan
investasi daerah, pensertifikatan tanah-tanah pemda
10. Pelaksanaan Evaluasi APBD yang dilaksanakan setelah APBD
ditetapkan.
11. Upaya koordinasi dalam rangka penyusunan APBD antara
pihak eksekutif dan legislative yang harus ditingkatkan untuk
menghasilkan sinergitas kinerja
Berdasarkan dokumen penetapan kinerja Tahun 2016
dilaksanakan 6 program untuk mencapai target sasaran yang
ditetapkan yaitu :
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI
TOTAL %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
256.693.800
255.660.742
99,60%
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
420.244.800
419.833.391
99,90%
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
21.469.200
21.436.000
99,85%
4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.811.000
45.613.550
99,57%
5 Program penyusunan data dasar pembangunan
16.653.900
16.588.700
99,61%
52
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI
TOTAL %
6 Program pengelolaan keuangan daerah
6.632.336.840
6.504.811.422
98,08%
7.393.209.540
7.263.943.805
Kinerja program dan kegiatan terhadap keberhasilan masing-
masing sasaran dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan
asset daerah
Kinerja sasaran ini di ukur dengan indikator utama Opini Hasil
Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian.Capaian kinerja sasaran ini
mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu diperolehnya opini
hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2015. Untuk mendukung kinerja sasaran ini dilaksanakan
program pengelolaan keuangan daerah dengan realisiasi sebesar Rp
6.504.811.422,00 yang dijabarkan dalam 40 kegiatan dengan realisasi
kinerja sebagai berikut :
NO KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1 Penyusunan Juklak APBD
34.852.000,00 34.281.800,00 98,36%
2 Penanganan administrasi bantuan
135.569.200,00 134.881.050,00 99,49%
3 Pengelolaan gaji pegawai
85.736.000,00 84.556.315,00 98,62%
4 Penyusunan APBD
552.371.100,00 514.254.700,00 93,10%
5 Pengendalian dan pelaporan dana pusat dan
propinsi
78.725.000,00 78.607.989,00 99,85%
6 Penyelesaian TPTGR
32.347.900,00 32.347.850,00 100,00%
7 Pemeliharaan sistem informasi manajemen keuangan daerah
64.950.000,00 64.198.067,00 98,84%
8 Pengendalian, evaluasi dan monitoring aset
46.478.800,00 45.857.700,00 98,66%
53
NO KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
daerah
9 Pelayanan pajak daerah
54.027.400,00 54.014.200,00 99,98%
10 Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah dan penilaian PBB
287.393.000,00 286.417.800,00 99,66%
11 Penetapan pajak daerah
323.508.000,00 322.625.625,00 99,73%
12 Pemungutan dan penagihan pajak daerah
1.792.567.100,00
1.777.729.600,00 99,17%
13 Pemberian hadiah pajak daerah
396.084.900,00 396.084.750,00 100,00%
14 Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah
112.352.000,00 112.316.850,00 99,97%
15 Koordinasi pengelolaan retribusi, perimbangan dan lain-lain pendapatan
257.531.500,00 246.369.028,00 95,67%
16 Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah
25.000.000,00 24.653.350,00 98,61%
17 Cetak blanko pajak daerah
154.031.600,00 154.031.600,00 100,00%
18 Pengelolaan benda berharga
28.231.300,00 27.299.320,00 96,70%
19 Penagihan dana transfer dan PLL
48.875.300,00 48.650.300,00 99,54%
20 Operasional petugas pajak wilayah kecamatan
79.033.700,00 79.033.550,00 100,00%
21 Penyusunan KUA PPAS
257.472.000,00 255.215.200,00 99,12%
22 Verifikasi laporan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
45.000.000,00 44.999.850,00 100,00%
23 Pemeliharaan data base potensi PAD
99.311.040,00 98.746.540,00 99,43%
24 Penyusunanan data base harga tanah
29.535.500,00 29.535.500,00 100,00%
25 Pensertifikatan 171.731.300,00 167.354.450,00 97,45%
54
NO KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
tanah-tanah milik pemda
26 Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah
219.652.000,00 217.405.743,00 98,98%
27 Analisa Standar Biaya (ASB)
135.262.500,00 134.676.350,00 99,57%
28 Penyusunan NA Perda Pajak daerah
100.000.000,00 99.999.950,00 100,00%
29 Pemeliharaan Simda BMD
39.562.800,00 35.100.300,00 88,72%
30 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
40.674.100,00 39.992.750,00 98,32%
31 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah
31.337.300,00 30.729.864,00 98,06%
32 Pembinaan dan sosialisasi retribusi daerah
59.711.300,00 59.593.000,00 99,80%
33 Pembinaan pengurus dan penyimpan barang daerah
139.526.000,00 138.218.800,00 99,06%
34 Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16.821.000,00 16.720.800,00 99,40%
35 Monitoring Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
24.592.000,00 23.841.850,00 96,95%
36 Pengelolaan Web Based Reporting System Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
49.850.000,00 48.544.600,00 97,38%
55
NO KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
37 penyusunan standar satuan harga
291.967.400,00 275.183.300,00 94,25%
38 Koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan daerah
170.019.000,00 169.464.631,00 99,67%
39 Penghapusan asset
73.285.800,00 53.987.700,00 73,67%
40 Penatausahaan
utang piutang dan investasi daerah
47.360.000,00 47.288.800,00 99,85%
6.632.336.840,00
6.504.811.422,00 98,08%
2. Sasaran 2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
Indikator kinerja pencapaian sasaran ini yaitu Cakupan
dukungan terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu
personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana.Untuk
mendukung kinerja ini dilaksanakan 6 program dengan realisasi
kinerja program kegiatan sebagaiberikut :
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
256.693.800 255.660.742 99,60%
1 Penyediaan jasa surat menyurat
4.678.000 4.578.000 97,86%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.184.000 13.260.788 93,49%
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
27.280.000 27.280.000 100,00%
4 Penyediaan alat tulis kantor
14.517.000 14.517.000 100,00%
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
39.621.000 39.621.000 100,00%
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.200.000 4.200.000 100,00%
56
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.320.000 1.320.000 100,00%
8 Penyediaan makanan dan minuman
79.628.800 79.627.300 100,00%
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
68.400.000 68.396.654 100,00%
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.865.000 2.860.000 99,83%
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
420.244.800 419.833.391 99,90%
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
136.266.700 136.266.700 100,00%
2 Pengadaan Komputer 49.926.900 49.926.900 100,00%
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
109.480.000 109.221.791 99,76%
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 10.000.000 100,00%
5 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
34.135.000 34.135.000 100,00%
6 Pemeliharaan rutin/berkala arsip
64.898.000 64.898.000 100,00%
7 Pengadaan Komputer (P2D2)
15.538.200 15.385.000 99,01%
III Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
21.469.200 21.436.000 99,85%
1 Pendidikan dan pelatihan formal
21.469.200 21.436.000 99,85%
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.811.000 45.613.550 99,57%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
10.439.800 10.242.450 98,11%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
15.185.400 15.185.400 100,00%
3 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
20.185.800 20.185.700 100,00%
57
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
V Program penyusunan data dasar pembangunan
16.653.900 16.588.700 99,61%
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan
16.653.900 16.588.700 99,61%
Pada Tahun 2016 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terdiri dari
6 program dengan 67 kegiatan yaitu :
PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
256.693.800,00 255.660.742,00 99,60%
1 Penyediaan jasa surat menyurat
4.678.000,00 4.578.000,00 97,86%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
14.184.000,00 13.260.788,00 93,49%
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
27.280.000,00 27.280.000,00 100,00%
4 Penyediaan alat tulis kantor
14.517.000,00 14.517.000,00 100,00%
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
39.621.000,00 39.621.000,00 100,00%
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.200.000,00 4.200.000,00 100,00%
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.320.000,00 1.320.000,00 100,00%
8 Penyediaan makanan dan minuman
79.628.800,00 79.627.300,00 100,00%
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
68.400.000,00 68.396.654,00 100,00%
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.865.000,00 2.860.000,00 99,83%
58
PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
420.244.800,00 419.833.391,00 99,90%
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
136.266.700,00 136.266.700,00 100,00%
2 Pengadaan Komputer
49.926.900,00 49.926.900,00 100,00%
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
109.480.000,00 109.221.791,00 99,76%
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
5 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
34.135.000,00 34.135.000,00 100,00%
6 Pemeliharaan rutin/berkala arsip
64.898.000,00 64.898.000,00 100,00%
7 Pengadaan Komputer (P2D2)
15.538.200,00 15.385.000,00 99,01%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
21.469.200,00 21.436.000,00 99,85%
1 Pendidikan dan pelatihan formal
21.469.200,00 21.436.000,00 99,85%
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.811.000,00 45.613.550,00 99,57%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.439.800,00 10.242.450,00 98,11%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
15.185.400,00 15.185.400,00 100,00%
3 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
20.185.800,00 20.185.700,00 100,00%
Program penyusunan data dasar
pembangunan
16.653.900,00 16.588.700,00 99,61%
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan
16.653.900,00 16.588.700,00 99,61%
Program pengelolaan keuangan daerah
6.632.336.840,00 6.504.811.422,00 98,08%
1 Penyusunan Juklak APBD
34.852.000,00 34.281.800,00 98,36%
2 Penanganan administrasi bantuan
135.569.200,00 134.881.050,00 99,49%
59
PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE
3 Pengelolaan gaji pegawai
85.736.000,00 84.556.315,00 98,62%
4 Penyusunan APBD 552.371.100,00 514.254.700,00 93,10%
5 Pengendalian dan pelaporan dana pusat dan propinsi
78.725.000,00 78.607.989,00 99,85%
6 Penyelesaian TPTGR 32.347.900,00 32.347.850,00 100,00%
7 Pemeliharaan sistem informasi manajemen keuangan daerah
64.950.000,00 64.198.067,00 98,84%
8 Pengendalian, evaluasi dan monitoring aset
daerah
46.478.800,00 45.857.700,00 98,66%
9 Pelayanan pajak daerah
54.027.400,00 54.014.200,00 99,98%
10 Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah dan penilaian PBB
287.393.000,00 286.417.800,00 99,66%
11 Penetapan pajak daerah
323.508.000,00 322.625.625,00 99,73%
12 Pemungutan dan penagihan pajak daerah
1.792.567.100,00 1.777.729.600,00 99,17%
13 Pemberian hadiah pajak daerah
396.084.900,00 396.084.750,00 100,00%
14 Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah
112.352.000,00 112.316.850,00 99,97%
15 Koordinasi pengelolaan retribusi, perimbangan dan lain-lain pendapatan
257.531.500,00 246.369.028,00 95,67%
16 Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah
25.000.000,00 24.653.350,00 98,61%
17 Cetak blanko pajak daerah
154.031.600,00 154.031.600,00 100,00%
18 Pengelolaan benda berharga
28.231.300,00 27.299.320,00 96,70%
19 Penagihan dana transfer dan PLL
48.875.300,00 48.650.300,00 99,54%
20 Operasional petugas pajak wilayah kecamatan
79.033.700,00 79.033.550,00 100,00%
21 Penyusunan KUA PPAS
257.472.000,00 255.215.200,00 99,12%
22 Verifikasi laporan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
45.000.000,00 44.999.850,00 100,00%
23 Pemeliharaan data 99.311.040,00 98.746.540,00 99,43%
60
PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE
base potensi PAD
24 Penyusunanan data base harga tanah
29.535.500,00 29.535.500,00 100,00%
25 Pensertifikatan tanah-tanah milik pemda
171.731.300,00 167.354.450,00 97,45%
26 Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah
219.652.000,00 217.405.743,00 98,98%
27 Analisa Standar Biaya (ASB)
135.262.500,00 134.676.350,00 99,57%
28 Penyusunan NA Perda Pajak daerah
100.000.000,00 99.999.950,00 100,00%
29 Pemeliharaan Simda
BMD
39.562.800,00 35.100.300,00 88,72%
30 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
40.674.100,00 39.992.750,00 98,32%
31 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah
31.337.300,00 30.729.864,00 98,06%
32 Pembinaan dan sosialisasi retribusi daerah
59.711.300,00 59.593.000,00 99,80%
33 Pembinaan pengurus dan penyimpan barang daerah
139.526.000,00 138.218.800,00 99,06%
34 Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16.821.000,00 16.720.800,00 99,40%
35 Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
24.592.000,00 23.841.850,00 96,95%
36 Pengelolaan Web Based Reporting System Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2)
49.850.000,00 48.544.600,00 97,38%
37 penyusunan standar satuan harga
291.967.400,00 275.183.300,00 94,25%
38 Koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan daerah
170.019.000,00 169.464.631,00 99,67%
39 Penghapusan asset
73.285.800,00 53.987.700,00 73,67%
61
PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE
40 Penatausahaan utang piutang dan investasi daerah
47.360.000,00 47.288.800,00 99,85%
7.393.209.540,00 7.263.943.805,00 98,25%
Dari 6 program yang dilaksanakan, terdapat 1 (satu) kegiatan
dengan capaian input kurang dari 90% dan capaian output kurang
dari 100 % yaitu Kegiatan Penghapusan aset. Yang menjadi penyebab
tidak tercapainya output adalah tahapan penghapusan aset pada
tidak terealisasinya lelang kendaraan dinas yang telah di usulkan ke
KPKNL terkendala waktu penyelesaian lelang yang belum bisa
dilaksanakan pada Tahun 2016.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan
SKPD Tahun 2016 adalah :
A. Pengendalian internal yang intensif untuk meningkatkan capaian
kinerja bulanan
B. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
Sedangkan yang menjadi kendala adalah :
A. Sumber Daya Manusia yang ada sebagai pengelola kegiatan belum
semuanya memiliki disiplin yang tinggi terhadap rencana anggaran
kas dan rencana operasional kegiatan
B. Masih kurangnya tingkat koordinasi pada Pelaksanaan Kegiatan-
kegiatan yang terkait dengan koordinasi dan kerjasama pihak lain.
Secara keseluruhan kinerja sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tercapai . Keberhasilan
kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang
seluruhnya mendukung capaian program yang ditetapkan. Dari
rencana anggaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran kinerja
sejumlah Rp 7.393.209.540 terdapat efisiensi anggaran sejumlah Rp
129.265.735,00.
Efisiensi ini terjadi pada :
62
1. Belanja Pegawai pada honorarium PNS dimana penyusunan Tim
pelaksanaan kegiatan disesuikan dengan kebutuhan.
2. Belanja Jasa Kantor yaitu belanja telepon, belanja kawat/faksimili
dan internet, belanja jasa pengumuman lelang serta belanja
sertifikasi tanah-tanah pemda yang digunakan sesuai dengan
realisasi penggunaan. Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang Penghapusan aset kendaraan dinas
tidak dilaksanakan karena penyelesaian pada tahapan lelang
belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2016 oleh KPKNL pada
belanja sertifikasi tanah—tanah pemda terjadi efisiensi karena
Terjadi penggabungan beberapa bidang tanah menjadi satu
sertifikat, hal ini mempengaruhi jumlah belanja sertifikat
3. Belanja cetak penggandaan
Hal ini disebabkan adanya sisa tender dan pada Kegiatan
Penyusunan APBD untuk belanja penjilidan APBD 2017
berkurang karena jumlah SKPD untuk tahun 2017 berkurang 25
SKPD (Kelurahan)
4. Belanja Jasa Pihak Ketiga
Terdapat efisiensi pada Kegiatan Penyusunan APBD pada Jasa
Tenaga Perseorangan terdapat Pegawai Non PNS yang
mengundurkan diri, TMT 1 September 2016.
5. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Efisiensi belanja jasa tenaga ahli disebabkan Rendahnya realisasi
dikarenakan pada kegiatan Pemeliharaan Simda BMD untuk
Tenaga ahli pendampingan update simda BMD tidak sesuai
dengan yang direncanakan
63
Kinerja sasaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan aset Daerah Tahun 2016 tercapai 100% didukung 6 program
dengan target kinerja sebanyak 12 indikator dengan 1 (satu) indikator
kinerja program yang tidak terealisasi sesuai target yaitu Prosentase
ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan . Kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 berdasarkan capaian
kinerja keuangan sebesar 98,25% atau Rp 7.263.943.805,00.
Capaian ini meningkat 4.4% dibandingkan pencapaian kinerja tahun
2015 dengan tingkat capaian fisik 99,99%.
Kinerja sasaran tahun 2016 sesuai target yang ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja DPPKAD dengan predikat TELAH TERCAPAI
berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai
berikut :
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TAHUN 2016
TARGET REALISASI
1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa
Pengecualian
Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP
beradasarkan
audit LKD
Tahun 2015
Tahun 2016
Belum Audit
BPK
2 Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana
100%
100%
64
Pengukuran Kinerja Program tahun 2016 tidak tercapai pada 2
indikator sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target 2016
Realisasi
2016
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
100% 50%
Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu
100% 100%
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah
66% 63,6%
Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
0% 0%
Tingkat capaian PAD terhadap target
100% 100%
Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah
12,9% 12,35%
Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
100% 100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran 100% 100%
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
100% 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentanse Peningkatan kapasitas Aparatur
100% 100%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase system capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100%
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan 100% 100%
65
4.3.1 Strategi Peningkatan Kinerja
1. Meningkatkan disiplin, dedikasi dan komitmen pelaksana
kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan
kinerja.
2. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana
3. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam
pencapaian target sasaran
4. Tertib Perencanaan sesuai kondisi exiting, kemampuan dan
kebutuhan.
4.3.2 Strategi Pemecahan Masalah Dan Langkah Antisipatif
1. Penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi exiting berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan dimulai dan di evaluasi tepat waktu sesuai
jadwal pelaksanaan kegiatan , disiplin dalam pelaksanaan
anggaran sesuai dengan anggaran kas yang disusun serta
didukung intensifikasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
internal.
3. Evaluasi terhadap pertanggungjawaban terutama dalam
pencapaian target pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset
yang mengakibatkan adanya reward dan punishment
4. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara
tertib dan tepat secara berjenjang dengan Monitoring rutin dari
aspek capaian kinerja kegiatan dan keuangan
5. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder untuk menghasilkan
kinerja yang maksimal
Purworejo, Januari 2017 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
Drs. Pram Prasetya Achmad, MM Pembina Utama Muda
NIP. 1961110198710 1 001