Gerakan Menuju Masyarakat Sipil:Membaca Gerakan Bantuan Hukum LBH

Suparman Marzuki

Abstract

Movement oflaw assistance is very possible tobeprohegemony ofstatesociatal movement onadvocation setting ofhandelling cases inwhich thesociety faced bystate. Itisoften that The Legal Aid Institute face a diliema in handelling the cases. On other side,there isinclination to raise a negotiation orlobbiying to statewith the risk ofreducing thesubtantive problem towards formal law problem andeven isolation ofsociety from substantive problem itself. On the otherside, the wayofadvocation is unvoidable from theformal law traps with the various kinds ofprocedures ofspecial mechanism. Althoughthe movement of TheLegalAids Institute has not been an altemative socialmovementfor cn'tical consciousness action for society through building contra-hegemonic, but isdone historically, The Legal Aids Institute movement is still as organized movement inbuilding the societal change.

Pendahuluan

Gerakan ke arah penciptaan masyarakat dan menyatakan pendapat, serta keadilansipil (civil society) mendapat tempat cukup yang merata, termasuk dalam masalah pem-penting dalam wacana politik setelah diang- bagian sumber daya ekonomi.gap berhasil diterapkan di negara-negara Gema dari pesan-pesan yang disampaikanEropa Timur dan bekas Uni Sovyet. Di dalam melalul kebertiasilan gerakan sosial anti-totaliterwacana dan gerakan prodemokrasi di kawas- yang damai di Eropa Timur dan Eropa Tengahan itu, sistem politik totaliter di bawah rezim itu menguatkan pandangan negara-negara dikomunis disejajarkan dengan kegiatan peibagai belahanbumilainnya, bahwakekuatandemokrasi yang terdapat dalam masyarakat negara otoriter ternyata bisa dilumpuhkandengan tujuan memulihkan kemandirian Indi- melalul gerakan sosial yang dikembangkanvidu'.sebagai warga negara (citizens), jaminan dengan membangun apa yang mereka sebuthak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara parallel polis,^ yang makna pokoknya

Vaclav Benda, et.al. 7989. "Parallel Polls, or Independent Society in Central and Eastern Europe: An\n(\u\r/''In Social Research 1-2. Him. 211-246.

120 JURHAL HUKUM. N0.17 VOL. 8. JUNI2001: 120-138

Suparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat SipL.

pembinaan masyarakat yang hati nurani danpikirannya merdeka, suatu masyarakat yangbisa mengembangkan dirinya sendiri tanpatergantung pada supervisi negara. Perjuanganmereka diiandaskan pada suatu cita-cita untukmenegakkan apa yang oleh Havel disebutsebagai politik kebenaran('//7e politics oftruth),aiau yangpada kesempatan lain dlsebut-nya sebagai thepolitics ofantipoiitics.'

Civil Society (CS)

Konsep CS sebenarnya berasal dari proses sejarah masyarakat barat Akar perkem-bangannya dapat dirunut mulai dari Cicerodan bahkan lebih kebelakang lag! sampaiAris-toteles, tetapi Cicero-lah yang memulal meng-gunakan istilah societes cMIs dalam filsafatpolitiknya. Dalam tradisi Eropa abad ke-18,pengertian CS dianggap sama denganpengertian negara (state), yaknl suatu kelom-pok atau kekuatan yangmendominasi seluruhkelompok masyarakat lain. Jadi istilah-istilahseperti koinonia politike, societas civiis, soci-ete civile, buergerliche geselshafl, civil societydan societe civile dipakal secara bergantiandengan polls, civitas, etat, staat, state danstato.^

Setelah paruh keduaabad ke-18, terminologiini mengalami pergeseran makna. Negara danCS kemudian dimengerti sebagai dua buahentitas yang berbeda, sejalan dengan prosespembentukan sosial (social formation) danperubahan-pembahan struktur politik di Eropasebagai akibat pencerahan dan modernisasi.Dalam perkembangannya, CSpemahdipahami

^Llhat, Vaclav havel, et.al. 1990. The Power of The Powerlees: Citizens Against the State inCentral-Eastern Europe. New York: ME. Sharps, Inc.

^Lihat, AS.Hikam. 1996. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta:LP3ES. Him. 1^Emest Gellner. 1995. "The inportance ofbeing modular.'dalam John Hall (ed). CivilSociety, Theory,

W/sfory, Comparas/on. Polity Press. Him. 32

secara radikal dengan menekankan aspekkemandirian dan perbedaan posisinyasedemikian rupa, sehingga menjadi antitesis darinegara, meskipun pandangan ini mendapat kritikkeras dari Marx dan Hegel dengan mehyatakanbahwa CStidak dapat dibiarkan menjadi antitesis dari negara: ia harus dikontrol oleh negaramelalui hukum, administrasi dan politik sebabnegara dianggap sebagai ukuran terakhir danpemilik ide universal.

Gagasan Hegelian juga mendapat kritikkarena konsep ini dianggap mengabaikan faktor"kemandirian" sebagai unsur penting dari CS.Oleh sebabitu melalui tokoh-tokoh seperti Alexisde'Tocquevilie konsep kemandirian CSbergerak dalam kerangka pemikiran Hegelian-Marxian di satu pihak dan de Tocqueville dipihak lain; di samping pikiran Antonio Gramsci.Walaupun pemikiran Gramsci dipengaruhiMarx, tetapi ia menolak determinisme ekonomiMarx, sehingga konsep Gramsci tentang civilsociety diletakkan pada dataran basis materialdari hubungan produksi kapitalis. Olehkarenanya disamakan dengan kelas borjuis,sehingga Gramsci melihatnya sebagai superstruktur di mana proses perebutan posisihegemonik terjadi.

Melalui pelbagai perdebatan Itu ErnestGellner merumuskan CS sebagai satu setinstitusi-instltusi non pemerintah yang beragamyang cukup kuat untuk memberi keseimbangankepada negara,dan pada saat yangsama tidakmenghalangi negara untuk mengisi perannyasebagai penjaga perdamaian dan arbitratorantar kepentingan.^ Konsep ini dlbangun

121

berdasar anggapan bahwa formasi civil society berhubungan erat dengan depotisme,karena di bawah sistem ini, kesadaran sosialakan tertindas dan diesploitir di antara kelom-pok-kelompok masyarakaL

Dari pemaparan di atas, tuiisan inimenganutkonsep civil societyyang bersifateklektif;. bahwa civil society adalah wilayah-wilayah kehidupan yang terorganisasi danbercirikan antara Iain kesukarelaan (voiun-tary), keswasembadaan (self generating),keswadayaan .(self supporting), memilikikemandirian tinggi berhadapan dengannegara dan keterikatan dengan norma-norma atau nllai-nilai hukum yang diikutioleh warganya serta mampu melakukanpenguatan masyarakat tanpa terkooptasidan atau terhegemoni dalam pelbagaiaspek gerakan.

Dari konsep ini cukup jelas bahwa di dalamcivil soc/efytersirat kemandirian dankematang-an politls sehingga latidak peHu, sepeiti dalamkonsep Hegel, sepenuhnya ditundukkan olehnegara atau seperti konsepsi Marx, hanyamerupakan alatkelas tertentu. Justru Civil societydalam pengertian yang dipergunakan di sinimerupakan suatu entitas yang keberadaannyamenerobos batas-batas kelas serta memiliki

kapasitas polltik yang cukup tinggi, sehinggamampu menjadi kekuatan pengimbang darikecenderungan-kecendemngan intervensionisnegara, dan pada saat yang sama mampumelahirkan pula kekuatan kritis reflektif didalammasyarakat yang mencegah atau mengurangiderajat konflik-konfilk internal sebagai akibatdari proses formasi sosial modem.

Lebih jauh dapatdlgambarkan bahwa civilsociety secara Instltusionai dapat diartlkansebagai pengelompokkan dari anggota-ang-gota masyarakat sebagaiwarga negara man-

dlri yang dapat dengan bebas dan egaliterbertindak aktif dalam wacana dan praksismengenal segala hal yang berkaltan denganmasalah kemasyarakatan pada umumnya.Termasuk dl dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokkan-pengeiompokkansosial yang mencakup mulal dari rumah tangga,organlsasl-organlsasi sukarela sampal denganorganlsasl-organlsasi yang mungkin padaawalnya dibentuk oleh negara, tetapl melayanikepentlngan masyarakatsebagai perantara darinegara dl satu plhak dan indivldu danmasyarakat di plhak lain.

Civil society mengisyaratkan pentingnyawacana publik sekaligus keberadaan sebuahruang. publik yang bebas. Menggunakan pan-dangan filosofis Hannan Arendt (1967) dan ju-ga Jurgen Habermas {1992), maka kedua ele-men tersebut merupakan esensi bagi civilsociety, karena di sanalah tindakan politik yangsebenamya dan bermakna dapat benar-benarterwujud. Pada ruang publik yang bebaslah,secara normatif, indlvldu-lndlvldu dalam posi-slnya yang setara, dapat melakukan transaksi-transaksl wacana, dan praksis polltik tanpamengaiami distorsi dan kekhawatiran.

Untuk mencapai terwujudnya civil societytersebut. perjuangan pelbagai organisasi gerakan di Eropa Tlmur telah diarahkan sekaliguspada duatujuan: melepaskan warga negara dari sistem pascatotaliter dan membentuksistem sosial, polltik, hukum danekonomi ba-ru yang lebih mampu memberlkan kemung-kinan bagI pengembangan sebuah civil society yang mandiri. Pada saat yang sama, selu-ruh metode yang digunakan untuk perjuangantersebut tentu saja hams konsisten dengantujuan-tujuan itu sendirl, karena pemlsahanantara metode dan tujuan, seperti pandanganMachiavelll, tidak dapat diterlma karena ia

122: JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI2001: 120-138

Suparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat Sipil...

berarti mengikuti apa yang telah dipraktikkanoleh rezim komunis selama ini.

Pengalaman Polandia menunjukkanbahwa usaha pelbagai organisasi masyarakatmewujudkan c/wy soc/efy berkiprah pada duatarget reorientasi. Pertamajukstaposisi masyarakat terhadap negara bukan sekadarmengindikasikan adariya garis batas persain-gan diantara keduanya, tetapi juga berkenaandengan pergeseran dalam target demokra-tisasi: dari yangsemulatertuju kepadakeselu-ruhan sistem sosial, menjadi kepada kelom-pok-kelompok masyarakat yang berada di luarinstitusi negara saja. Kec/uasubyekdaritrans-formasi itu haruslah kelompok-kelompok masyarakat mandiri yang tidak bergerak ke-arahrevolusi sosial, tetapi ke arah reformasi struk-tural yang pencapaiannya melalui penekanan-penekanan yang terorganisirdari bawah. Kom-binasi dari kedua aspek inilah yang padasuatu ketika disebut dieh Jack Kuron sebagaiself-limiting revolution.^

CS di Indonesia

Pertanyaan logisyang dapat diajukan ketikaada usaha untuk menjeiaskan gejaia gerakanCSdiIndonesia adalah, apakahIndonesia telahmengenal gerakan civil society? Adakahemljrio, di luar apa yang mungkln menjpakanpengaruh gerakan civil societydi Eropa Timur?

Gerakan Civil Society sebagaimana"ber-kembang di Eropa Timur dapat dikatakan satufenomena baru, yang belum banyak dikenal dikawasan lain, termasuk Indonesia. Tetapi satugerakan anti negara atau anti kekuasaan yangmengekang dan menindas dari individu atausegolongan masyarakat sudah memiliki akarsejarah yang panjang. Gerakan protes sosialpetani,^ dan para tokoh agama yang terjadisepanjang abad 19dan 20, dalam konsep ilmupolitik tidak lain sebenamya gerakan civil society.Bahkan menurut Hadiwinata pelbagai peristiwagerakan sosial sepanjang abad ke-20 ini tidakdapatdilepaskan akamya dari sejarah gerakanyang terjadi padamasa-masa sebelumnya itu.Hadiwinata lalu mengidentifikasi beberapa polagerakan protes sebagai suatu pola ketahanancMI society.^

Pertama, ketahanan simbolis yang meli-puti pelbagai tindakan tidak langsung mela-wan pemerintah yang otoriter. Tujuan utama-nya adalah meletakkan penderitaan sosial pada sikap simbolik, di mana kritikan terhadappemerintah diungkapkan dengan halus danterkadang humor dalam semangatkritik mem-bangun. Media utamanya adalah media mas-sa, teater dan pertemuan informal. Suatukelompok pertemuan para intelektual yaitutokoh akademis, jumalis, seniman, mahasis-wa dan aktifis LSM. Mereka membentuk

®Dalam Jean L. Cohen and Andrew Arato. 1992. Civil SocietyandPoiiticai Theory. Massacahussets,MIT. Pres. Him. 31-32.

®Lihat karya-karya monumental Sartono Kartodirdjo tentang gerakan petaniseperti The Peasants'Revolt of Banten ini 1888, ourse, and Se'qual: ACase Study ofSocial Movements In Indonesia, yang diteijemahkanke dalam bahasa Indonesia dengan "Pemberontakan PetanI Banten." Gerakan Ratu Adil; The Hague's;Gravenhage, 1966; Protes Movements in Rural Java: AStudy of Agrarian Unrest in the Nineteenth and EariyTwentieth Centuries, Singapore: Oxford University Press, 1973. Juga Onghokham, Residency ofMadlun:Priayi and Peasant In the Nineteeth Century, Ph.D thesis. Yale University. 1978.

'Hadiwinata. Makalah. 1997. Him.6-9

123

perkumpulan informal dan membuat evaluasikntis dan mempublikaslkannya ke dalam pel-bagai penerbitan seperti buku, brosur, dankoran.

Perasaan ketakutan dan pengabaian-pengabaian hak-hak masyarakat juga disua-rakan melalui pertunjukan-pertunjukan teatri-kal. Para seniman lokal maupun nasionalmembentuk sinisme dan ketahanan saat

menyadari bahwa teater-teater daerah kehi-langan keasliannya karena bermain di bawahtekanan pejabat serta pengambilalihan teaterrakyat oleh penierintah sebagai media propaganda. Meskipun demikian, teater menjadiruang publik untuk menggalang solidaritassekaligus juga sarana menguasai mediasosial rakyat.

Kedua, ketahanan praktis, merupakanaktivitas yang menyuarakan tuntutan sosialsebagai tantangan langsung terhadap kebi-jakan-kebijakan tertentu pemerlntah. Tujuanutamanyauntuk mendapatkankondisi-kondisiyang lebih toleran dan untuk menolak kebijak-an tertentu pemerintah. Sejak tahun 1970-an,ketahanan ini telah bergeser dari petani desake pekeija kota seperti dilakukan olehorganl-sasl-organisasi buruh.

Dalam menyuarakan penderitaannya,ketahanan ini sering,tetapitidak selalu,mema-kai cara-cara spontan seperti protes dan mo-gok.Meskipun ukuran dan batasannya menjadi terbatas bagi beberapa grup dan daerah,gerakan Ini mengemban kepentingan yangdapat berkembang untuk melibatkan kepen

tingan kelompok-kelompok yang kurangmemiliki kekuatan di masyarakat, misalnyatuntutan distiibusi yang lebih merata.

Ketiga. ketahanan praktis-simboiis,muncul apablla kelompok-kelompok sosialterlibat dalam aksi-aksi yang langsung maupun tidak langsung diarahkan pada peruba-han sosial yang lebih balk dan pengurangandominasi negara terhadap aktivitas sosial.Ketahanan seperti ini ditunjukkan oleh orga-nisasi-organisasi non pemerintah sepertiYLBHI„LP3ES dan WALHI yang bergerak me-ngembangkan kesadaran kritis dalam rangkapenguatan masyarakat berhadapan dengannegara.

.Melalui penjelasan-penjelasan di atasdapat ditegaskan disini bahwa gerakansosialmasyarakat sipll sebagai bentuk "perlawanan"terhadap negara sudah ada jauh sebelum ke-munculan organisasi-organisasi non-peme-rlntah, hanyasaja gema gerakanc/V//soc/e(ydl belahan Eropa TImur dan tengah cukupmempengaruhi dinamika gerakan civil society di Indonesia.

LembagaBantuanHukum (LBH)^Pertanyaan pokok yang coba digambar-

kan dalam tulisan in! adalah peran LembagaBantuan Hukum (LBH). Apakah IBM dapat di-katakan sebagai! organisasi penguatanmasyarakat sipll, ataukah justru menjadi baglan darikekuatan negara?

LBH sesungguhnya merupakan pilot projekdari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)yangdibentuk dalam kongres nasionalnya yang

®Tullsan-tulisan tentang LBH. lihat: Daniel S. Lev. 1990. Hukum dan politik di IndonesiaKesinambungan dan Perubahan, LP3ES; Adnan Buyung Nasution. 1981. Bantuan Hukumdi Indonesia, LP3ES; Berry Metzger. "Legal Services tothePoorandnafonal Development Objectives," dalam Legal Aidand World Poverty. 1974.Progere Publishers, dan T.Mulya Lubis. 1986. Bantuan Hukum dan Kemiskinan,Struktural.LPSES.

124 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI2001: 120-138

iUparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat Sipil..

<e-lll Oktober 1970. kemudian dituangkanialam surat keputusah Dewan Pimpinan Pusat^eradin 26Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum.

Gagasan untuk mendirikan suatu lembagaxhusus yang bertujuan memberikan bantuan•bukum pada rakyat kecil yang buta hukum dantidak mampu timbul untuk pertama kali sekitar•tahun 1957-1958, pada waktu Adnan Buyung*slasution -yang kelak sebagai pencetus ide-xnasih menjabat sebagai Jaksa pada Kejak-saan Negeri Jakarta. Sebagai seorang jaksa,Buyung acapkali dihadapkan pada seorangtertuduh atau terdakwa yang berasal dari go-longan bawah dan tidak mampu atau samasekali tidak mengerti hukum. Menghadapi situ-asi seperti itu, Buyung melihat adanya kepin-cangan, ketidakseimbangan yang sangatmencolok antara rakyat dengan kekuasaan.Para tertuduh tidak dapat membela diri atastuduhan yang belum tentu benar, sehlnggamereka hanya menyerahkan nasib kepadajaksa dan hakim bersangkutan. Jika kebetul-an jaksa atau hakim seorang yang memilikikepekaan sosial terhadap status sosial terdakwa,mempunyai kejujuran, perikemanusian yangtinggi, setidak-tidaknya mempunyai kesabaranuntuk mencari kebenaran sejati di balik beritaacara maupun sekadar fakta-fakta yangterungkap di muka persidangan, make si tertuduhrakyat-rakyat kecil tidak mampu dan buta hukumini masih dapat mengharapkan sedikit keadilan.

Kegelishan Buyung itu menumbuhkancita-citanya untuk menoiong rakyat kecil tidakmampu dan buta hukum secara cuma-cumagar ada jaminan bagi sikap dan kelakuan jujur,objektif dan fair dalam setiap perkara yangmenyangkut rakyat kecil, baik di luar maupundi daiam pengadilan.

Secara kebetulan pada 1959-1960. Buyung

mendapat tugas beiajar di UniversitasMelbourne Australia. Di sela-seia kesibukan-nya dalam tugas beiajar tersebut ia mempela-jari beberapa bentuk dan cara-cara bekerjanyaKantor Bantuan Hukum bagi orang yang tidakmampu di Australia seperti Pubiic Soiicitor Office di Melbourne, dan Sidney. Pengalaman itumembuat semangat Buyung untuk mendirikanlembaga serupa semakin menguat, meskipunketika ia kembali ke Indonesia, situasi politiktelah berubah dengan adanya Dekrit Presiden5 Juii 1959 di mana term politik kaia itu sudahmenjurus kepada sistem totaliter, sehingga cita-dta atau gagasan Buyung di atas bukan sajatidak reJevan, malahan dianggap berbau liberaldan individualistis.

Gagasan hak asasi manusia untuk membela diri, untuk memperoleh bantuan hukumdianggap oleh kekuasaan pada masa tersebuthanya relevan pada masyarakat liberal danindividualis, sedangkan doktrin revolusi ketika itumenuntut supaya hak membela diri dan hakmemperoleh bantuan hukum hams dikorbankandemi kepentingan revolusi atau kepentingannegara, yang pada hakekatnya tidak iainkepentingan penguasa semata-mata.

Jaring-jaring kekuasaan negara padamasa itu bukan saja menguasai badan-badanlegislatif, melainkan juga badan-badan pera-dilan daii tingkat pengadilan negeri sampaiMahkamah Agung. Posisi dan peranan pem-bela hukum masa itu dinilai sekadar kelompokprofesi yang membela kepentingan individudan untuk kepentingan individu pembeiabelaka, sedangkan profesi polisi, jaksa dan hakim dianggap dan dinilai sebagai alat revolusi,membela kepentingan "negara." Sebagai alatrevolusi. maka jaksa dan hakim lebih meru-pakan perwakilan langsung negara dalammenghadapi masyarakat. Pengadilan yang

125

seharusnya menjadi benteng keadiian untuk Para penasehat dan dewan kurator LBmencari dan mendapatkan keadiian buat mencerminkan watak polltik dan hukumnyisemuamanusiatanpaterkecuali, padakenya- Dalam kelompok pertama duduk almarhuntaannya berfungsi untuk kepentingan kekua- R. Sudarsono, seorang pensiunan hakim da

. Surabaya: Yap Thiam Hien, seorang pembeHKebijakan politik Orde Lama yang mem- hak asasi manusia, dan Arlef Budiman, seo)

posisikan Pembela Hukum dan aparat ang aktivis dan kritikus dari kaiangan cendepenegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) kiawan. Sedang Dewan Kurator terdiri dasebagai profesi yang bertawanan, dimaksud- almarhum besar Martokoesoemo, advokjkan untuk melemahkan posisi Pembela Hu- Indonesia pertama; Lukman Wiridinata dakum ketika berhadapan dengan negara, serta Peradin; Mochtar Lubis dan mendiang Ojon-mengisollr Pembela Hukum dari mayoritas Oeng Koen. Semua Dewan Kurator ini diken;"masyarakat miskin, buta huruf dan buta hu- karena keprihatinan mereka yang kuat terhakum. Pendek kata periode 1959 hingga menje- dap hak-hak warga negara, terhadap pembalang jatuhnya Orde Lama kehidupan Pembela haruan politik dan hukum. dan terhadap gaHukum (advokat) benar-benar terasing dari gasan negara hukum Parlementer.negara sekaligus dari masyarakat. Dari laporan di atas dapat dilihat bahwc

Tampilnya Orde Banj yang menyuarakan LBH merupakan fenomena penting darkembali ke UUD 1945 dan bertekad melaksa- menarik dibanding atau di antara LSM-LSk/nakanriya secara mumi dan konsekuen telah lainnya di Indonesia. Kehadirannya di era 1970menghidupkan kembali gagasan Buyung yang an yang secara tandas menyatakan berdiri dsempat terhentl cukup lama, sehingga alam belakang rakyat bagi peguangan menegakkongres Peradin ke-lll usulan Buyung diterima, kan dan mempertahankan hak-hak rakyat dandanmelalulKeputusanGubemurDKIJayaNo. secara nyata mewakili rakyat berhadapar>1.b.3/31/1970 LBH resmi berdiri. Terbentuknya dengan negara dan atau kapital dengan dar>LBH infdigambarkanoleh Lev sebagai gagas- melalui jalan hukum, bagaimanapun telahan baru yang sangat istlmewa karena yang menginsplrasi bangkit dan berkembangnyaterselip di balik gagasan itu sesungguhnya LSM-LSM lain di Indonesia. LBH mungkinbersifat politik dan sosial di samping hukum. satu-satunya LSM yang cukup kuat dan solidLebih-lebih gagasan tentang LBH ini lebih secara personal dan organlsasi, dan palingbanyak diilhami oleh ideologi sosial dan politik memberi wama peilawanan terhadap pemerintahyang lahir dari perpaduan watak aktivis dan Orde Baru sepanjang usianya, sehingga menarikketidakpuasan politik seperti tercermin pada untuk dikaji, apakah sepak terjang bantuan hu-diri Buyung; seseorang yang berkemuan kuat kum mereka selama hampir tiga dekadedan berani, berambisi dan cerdas, fasih bicara merupakan gerakan masyarakat sipil ataujusterudan semarak.® menjadi bagian dari penguatan posisi negara.

®Lev. Ibid. Him. 484

^26 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL. 8. JUNI2001: 120-131

Suparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat SipiL

Gerakan (sosialV"

Studi mengenai gerakan sosial dapatdigoiongkan ke dalam due pendekatan yangberbeda, yaitu pendekatan fungsionalismestruktural dan struktural konfiik. Teori fungsionalisme strukturaimuia-muia tumbuh dari cara

melihat masyarakat yang menganalogikanmasyarakatdengan organisme biclogis, suatupendekatan yang kemudian dikenal sebagaipendekatanorganisme. Perwujudan yang paling penting dari pendekatan tersebut tergam-bar di dalam usaha untuk menerangkan hu-bungan antara konsep strukturdan fungsi. Dalam kaltan Itu, teori in! mengandalkan pranatasosial sebagai sistem dl mana seluruhbaglannya saling bergantung satu sama laindan bekerja bersama guna menciptakankeseimbangan yang bersifat dinamis. Me-nanggapi perubahan-perubahan yang datangdari luar dengan kecenderungan memellharaagar perubahan-perubahan yang terjadl dldalam sistem sebagai akibatnya hanya akanmencapai derajat minimal.

Teori inl memang mengkialm sebagaiallran pemikiran tentang perubahan sosial,tetapl kalau dillhat asumsl dasamya, makasesungguhnya fungsionalisme bersandarkepada gagasan status quo, yang hanya me-nyetujui perubahan dl dalam sistem, dan bu-kan perubahan sistem sosial. Itulah sebabnyamaka penganut fungsionalisme condongmelihat gerakan sosial sebagai negatif, yangakan menimbulkan konfiik dan mengangguharmoni masyarakat.

Berdasari^ kerangka pemikiran inl, gerakan

sosial masyarakat sipil yang menggunakanpendekatan fungsionalisme struktural cendemngbergerak di dalam sistem yang mengambil bentukkonfromisme ataurefbrmasi. Gerakan masyarakatsipil yang bersifat konfromisme melihat bahwa apayang menyebabkan masyarakat menderita tidaklain karena keadaan masyarakat, karena takdirTuhan atau karena nasib buruk. Mereka tidak

mempersoalkan dan tidak mengambil jarakterhadap paradigma pembangunan mainstreamatau dimensl-dimensi struktural ialnnya.Masyarakat dikonsepsikan sebagai objeksasaran perbalkan yang tidak berdaya, yangkarena itu hams dibantu dengan program-program akslberupa bantuan modal dan pendlrian.panti-panti asuhan agar keadaan yangmenyebabkan mereka menderita dapatteratasl.

Sedang yang bersifat reformasl meman-dang bahwa apa yangmenyebabkan masyara-.kat menderita adalah lemahnya pendldikan,penduduk yang berleblh, nilai-nilai tradislonaldan korupsi. Dengan konsepsi seperti Itusasaran dan program akslnya diarahkan padapeningkatanproduksi, membuat strukturyangada berfungsl serta mengubah nllai-nilaltradislonal dengan terlibat bersama-samamasyarakat karena persoalah yang dihadapimasyarakat merupakan persoalan bersama.Untuk itu diperlukan metodologi aksi berupapelatihan teknis, mendorong pembentukanbisnis-blsnis dalam skala kecll, membantu

menyuarakan apa yangdiperlukan, membanturakyat untuk menolong dirlnya sendiri,pembangunan komunitas, revolusl hijau.

^"Sebeium secarakhusus menjelaskan gerakan bantuan hukum LBH, perlu terieblh dahulu digambarkansecarasepintas tentang Gerakan Sosial (GS) sebabbagaimanapun apayang dllakukan LBH adalah jugasalahsatubentuk gerakan sosial.

127

mendirikan dan memberikan bekal-bekal

pendidikan non-formal kejuruan. Tesis utamapandangan ini adaiah bahwa mentalitas,perilaku dan kuitur rakyat, seperti tingkat"kebutuhan berprestasi" rakyat yang rendahdan nilai-niiai tradisional lainnya menghambatpartisipasi mereka dl dalam pembangunan.

Gerakan sosial bag! kerangka pemikirandi atas dikonsepsikan sebagai usaha-usahakongkrityang bersifat kultural revolusioneryangdiarahkan kepada transformasi (merubah)mental dan kultural masyarakat, karenaaspekinilah yangdiasumsikan penyebab ketidakber-dayaan masyarakat.

Pendekatan lain yang berbeda denganpendekatan struktura! fungsional adaiah teorikonfllk. Teori Ini pada dasamya menggunakantiga asumsl dasar. Pertama, rakyat dianggapmemiliki sejumlah kepentingan dasar di manamereka akan berusaha keras untuk meme-

nuhinya. Kedua, kekuasaan adaiah Inti daristruktur sosial dan melahirkan perjuanganuntuk mendapatkannya. Ketiga, nilai dangagasan adaiah senjata polltik yangdigunakanoleh pelbagai kelompok untuk mencapaitujuan masing-masing, ketimbang sebagaialat mempertahankan identitasdan menyatu-kan tujuan masyarakat.

Teori yang mulanya berakar daiamMarxisms tradisional ini memandang bahwaperjuanan kelas merupakan esensi bagiperubahan sosial sebagai konsekuensi darimunculnya kelas proletar sebagai kelas yangdieksploitir, dan keias kapitalis sebagai kelasyangmengeksploitirdana masyarakatkapitalis.Perspektif ini melihat masyarakat terdiri daridua unsur esensial, yaitu unsur dasar fbasejyaitu ekonomi dan superstruktur yang meliputipendidikan, ideologi dan kuitur. Ekonomisebagaiunsurdasarbagi masyarakat dianggap

merupakan faktor esensial bagi perubahansosial, sementara superstoikturakan ditentukanoleh unsur ekonomi sebagai faktor determinanperubahan sosial. Perubahan sosial menurutperspektif ini diturunkan menjadi peijuangankeias dari keias yang tertindas (buruh)terhadap kelas penindas (kapitalis)

Berdasarkan pandangan ini, kelas buruhdilihat sebagai pusat dan unsur utamatransformasi sosial. Dengan demlkian, gerakansosial menurut pandangan ini dikonsepsikansebagai aksi-aski polltik untuk mentrans-formasikan (merubah) struktur ekonomimelalui gerakan buruh perkotaan atau buruhtani. Organisasi-organlsasi masyarakat sipil disejumlah negara Eropa Timur, misalnya Po-landia dan Amerika Latin, menjadikan perspektif ini sebagai paradigma gerakansosialnya, sehingga program aksinya adaiahpenyadaran kepada kaum buruh bahwa transformasi sosialkepadanegara diarahkan kepada usaha merebut kekuasaan melalui aksl-

aksi radikal.

Dalam perjalanannya banyak kritik munculterhadap Marxisms tradisional ini dari genera-si baru Marxis, sepertigolongan Kiri Baru (NewLeft)maupun dari teoritis non-Marxis tertiadappendekatanyangmekanistik ini. Kaum kiri barumengajukan analisisaltematif yang menekan-kan perhatian kepada peran manusia sebagaiagen, termasuk ideologi, kesadaran kritis danpendidikan dan mentransformasikan kritisekonomi menjadi kritis umum. Mereka meno-lak gagasan bahwa perekonomian adaiah se-suatu yang esensial dan faktor menentukanbagi perubahan sosial. Mereka juga menolakgagasan determinism historis yang meng-agung-agungkan manusia sebagai faktorpenting di antara banyak faktor lainnya yangsaling tergantung secara dealektis sebagai-

128 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI-2001: 120-138

Suparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat SipL.

mana dikemukakan antonio Gramsci dan teo-

ritis kill lalnnya seperti Eyerman &Jamison."Bag! merekakelas buaih bukan lagi titik vokaldan unsur utama dalam gerakan perubahansosial.

Daiam menjelaskah teorlnya, merekamengajukan argumen bahwa gerakan sosiaiyang terjadi pada 1970-an dan 1980-an tidaksama sekali menekankan ke arah perjuang-an kelas dalam pengertlan yangdidefenlsikanoleh para penganut Marxis tradlslonal. Pel-bagal bentuk gerakan sosial, termasukgerakan sosial bidang hukum tidak berkaltansecara langsung dengan perjuangan kelasdarl kelas buruh. Dengan demlklan, parateoritlsl tersebut merumuskan kerangka kerjayang memandang gerakan sosial sebagalsesuatu yang berkaltan dengan kelompok ataukepentlngan sosial lain sambll melekatkanproses kemasyarakatan yang leblh luas.

Terdapat konsensus umum dl kalanganmereka yang tertarlk. mengamati gerakansosial, termasuk kaCim Marxis sendlrl, bahwakaum proletar Industri dl negara-negarakapitalls maju bukan lagI merupakan kekuatanrevolusioner yang potenslal untuk perubahansosial. Gagasan perubahan sosial mereka tidak lagi memperhatlkan revolusi kelas buruh,atau bahkan kelas buruh secara keseluruhan.

Escobardan Alvarez^^ dalam pengamatannyaterhadap gagasan gerakan sosial dl negara-negara Dunia Ketiga kontemporer juga mene-mukan bahwa gerakan sosial Itu berallh dariperjuangan kelas ekonomi yang terbatas ketransformasi sosial yang leblh luas.

Teori-teorl baru tentang gerakan sosialjusteru mellhat gerakan sosiai sebagal usahauntuk menghasllkan transformasi mendasardalam haklkat praktik polltik maupun teorlgerakan sosial Itu sendlrl.' Mereka jugamenjelaskan bahwa salah satu ciri gerakansosial baruadalah penolakannya atas anallsissosialyang didasarkan pada pembaglan ruangpolitik menjadi dua kubu yang saling berten-tangan secara tegas (borjuls dan proletar).Dalam situasi baru, keberagaman aktorsosialmemapankan kehadlran ruang otonomimereka dalam lingkungan sosial dan polltikyang terfragmentasl. Berdasarkan anallsis danpengamatan mereka, dipahami bahwa untukmenllal dampak gerakansosial,makagerakansosial harus ditempatkan dalam konteksprosesdemokratisasi yang sangat luas.Prosesdemokratisasi Inl merupakan prosestransformasisosial atas aspek-aspek kulural, sosial,ekonomi, hukum dan polltik maupun aspekkehldupan lalnnya.

Pandangan tentang transformasi sosialyangtidakberslfatdetermlnlstis Itu sangat kuatdipengaruhl oleh pemlklran polltik Gramsci,khususnya teorl tentang hegemoni yangmeng-anggap kelas buruh tidak lagI sebagal pusatgerakan revolusioner. Pertentangankelas telahsecara efektifdinetrallsaslkan dalam masyarakat kapitalls lanjut. Dengan pengawasan yangketat oleh kaum borjuls, pertentangan Itumelemah dan kelnglnan untuk memperolehgajl tinggi dan pertentangan tinggal llusi.Menurut Gramsci, kesadarandapat jugadima-nipulasi tanpa mengubah bangunan bawah

"LihatEyerman &Jamison. 1991.Social Movement:A: CognitiveApproach. University park. ThePennsylvania State University Press.

'̂ Lihat buku EsocabardanAlvarez. 1933. TheMaking ofSocialMovement in Latin America. Boulder, CO, WestviewPress.

•129

atau kondisi materialnya. Karena itu prosesperubahan sosial menurut Gramsci membukakemungkinan terjadinya aliansi antarakekuatan buruh dengan kekuatan-kekuatanlainnya. Bagi Gramsci, kelas dianggap sebagaisalah satu sebab dari banyak entltas dalammasyarakat yang saling tergantung, sehinggatransformasi sosial adalah hasil dari interaksi

seluruh aspek masyarakat ketimbangmerupakan konsekuensi darisatu sebab atausatu aspek"esensial" tertentu. Karena itu buruh-seperti dipahami kalangan Marxis tradisional- tidak iagi menjadi faktor penentu perubahandaiiam masyarakat kapitaiis lanjut karenanegara-negara kapitaiis industri justrumembutuhkan kelas buruh yang terlatih dantermotivasi. Untuk itu dibutuhkan tipedominasibaru yang disebutnya hegemoni,^^ yang me-mungkinkan kelas buruh dibuat memihak dantunduk kepadasistem yang ada.

Walaupun hegemoni diperoleh melaluipersetujuan atau konsensus, tetapi fungsi per-setujuan dalam proses hegemonik memain-kan peran sangat panting karena sepertidikatakan Femia,^^ gagasan Gramsci tentanghegemoni menitikberatkan pada superfisilitaspersetujuan di dalam sistem kapitaiis di manapersetujuan itu mencakup bentuk komitmenaktif maupun pasif melalui rekayasa intelek-

tual atau emosional atas tatanan sosial politik,sehingga perasaan masyarakat tetap terikatdengan ideologi dan kepemimpinan politiknegarasebagai ungkapan keyakinan dan aspi-rasinya. Konsensus ini bukan karena masyarakat menganggap tatanan sosial yang adaitu sebagai aspirasi mereka, tetapi karenamereka kekurangan sarana konseptual (kesa-daran teoritis) yangjelas yangmemungkinkanmereka memahami realitas secara efektif.

Kekurangan ini menurut Gramsci disebab-kanolehadanyadua aspek dasar, yakni kekurangan pendidikan di satu pihak dan mekanis-me kelembagaan di lain pihak. Pendidikanyangada tidak pemah menyediakan kemungkinan untuk membangkitkan kemampuanuntuk berpikir secara kritis dansistematis bagimasyarakat tertindas. Di pihak lain, mekanismekelembagaan (sekclah, gereja, partai-partaipolitik, dan media massa) menjadi langan-tangan" kekuasaan hegemoni.

Dalam konteks dunia ketiga saat ini, kekuasaan hegemonik mengambil bentuk dalamkonsep pembangunan, sehingga ide pemba-ngunan berhasil didayagunakan untuk member! keyakinan kepada masyarakat bahwakesejahteraan sosial hanyalah soal waktu,yang segara akan tiba setelah "kue" nasionalmembesar.^®

'̂ William sepert'dikutif Mansur Faqih secarapraktis mendefinislkan hegemoni sebagaisuatutatanan dimana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, di mana satu konsep realitas disebarkan keseluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehldupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh dtarasa,moralitas, kebiasaan, prinsip agama danpolitik, danseluruh hubungan sosial terutama dalam pengertianintelektual dan moral 1996. HIm.56

"LIhat Femia. /b/d. HIm.29-48

^^Ideologi ini bisaditerima karena terdapat apayang disebut Albert Hirscham sebagaimana dikutif ArifBudiman sebagai gejala dampak terowongan. Bayangkan andasedang mengemudikan mobil di sebuahterowongan padasaat terjadi kemacetan lalu llntas secara total. Anda sangatkesal menantikan kesempatanuntuk bergerak maju. Padasuatu saat, anda melihatmobli disebelah andamulai bergerak maju, meskipun mobil

130 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI2001: 120-138

Suparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat SipiL

Hegemoni negara ditentukan lewatideologi yangolehWilliam Lidle, sebagaimanadikutif Langenberg^^disebut "populisme birok-rasi" dengan hirarki dan pertahanan adalahsesuatu yang dilegitlmaslkan sebagai sema-cam sabda agung atau kerakyatan yangdiplmpin oleh hjkmah. Hal ini merupakanharmoni ideologi dan kebijakan yang tegasmenekankan "sebuah kesatuan organik ataunegara korporatis organik di manasetiapsudutmasyarakat secara fungsional diatur untukmendukung pembangunan."

Dalam situasi penguasaan, pengendalianatau penindasan melalui kekuasaan hege-monik ini diperlukan gerakan sosial altematifyangdisebiit p|ehGra.msci sebagai suatu program aksi penyadaran kritis dengan memba-ngun kontra hegenionik untuk transformasl(perubahan) strukturekonomi dan politik melalui strategi "perang manuver" (war ofmaneuver) yaitu gerakan untuk mencapai perubahanjangka pendek guna memenuhi kebutuhanpraktis, dan "perang posisi" (war of position)berupa gerakan kultural dan ideologis jangkapanjang yang dapat dilakukan melalui pendi-dikan altematif. Gerakan ini bukanlah gerakanpolitik untuk menclptakan suatu situasirevolusioner atau membangun semacam"blok kekuatan" politik yang bertujuan merebutkekuasaan negara, tetapi gerakan kulturalevolusioneruntuk transfomiasiganda. Di satusisiditujukan padapemberdayaan masyarakatdart luar negara agar rnasyarakat menjadi

kritis, mampu dan mau memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya dengan pertama-tama mengupayakan secara sungguh-sung-guh ruang publik yang terbuka yang dapatdipakai untuk menumbuhkan suatu power resources" atas dasar komitmen-komitmen kritis

atas pelaksanaan pembangunan, hak asasimanusia, keadilan ekonomi, demokrasi,penegakan hukum dan solidaritas sosial,yangsecara reflektif(pada saatyang sama)melaku-kan transformasl pada negara agar kekuatannegara yang sangat besar itu "tercerahkan"sehingga pada akhirnya tercapai hubungancivil societydan negara dalam polahubunganberkesamaan; tidak merupakan hubunganhegemonik.

Dalam kontek pemikiran atau kerangkateoritis Itulah gerakan bantuan hukum LBHakan dillhat, untuk menjawab - sekaligus -apakah gerakan bantuan hukum LBH sudahmerupakan gerakan penguatan masyarakatsipil ataujusteru menjadi bagian dari kekuatannegara dalam melakukan hegemoni.

Gerakan Bantuan Hukum LBH

Strategi gerakan bantuan hukum yangdikembangkan oleh Buyung, sebagaimanakemudian dituangkan dldalamAnggaran DasarLBH, Pedoman Pokok Nilai-Nllai PokokPeguangan dan Kode etik Pengabdi BantuanHukum LBH, bukan didasarkan semata-mata

kepada maksud amal dan perikemanusiaan

anda belum bergerak maju, anda senang, karena anda berpikir bahwa bila orang-orang di sekltar anda punakan bergerak, pada suatu saatnanti pasti anda-pun akan bergerak maju, Demiklan perasaan kaum miskin disebuah masyarakat. Bila melihat adaorang di sekltarnya menjadi kaya, gejala "dampak terowongan" ini jugaterjadi. Lihat, TeorlPembangunan DuniaKetiga. 1996. Jakarta: Gramedia. Him. 75 .

^®Lihat tulisan Langenberg, dalam Yudi Latif dan Idi Subandi (ed). 1996. Bahasa dan Kekuasaan.Bandung: Mizan. Him. 225

131

yang bersifat karitatif untuk memberikanpelayanan hukum kepada orang-orang yangtidak mampu dan butahukum, akantetapi lebihluas dan itu, yakni meningkatkan kesadaranhukum masyarakat dan memenuhi kebutuhanrakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Secara lengkap tujuan didirikannya L6Hsebagai berikut: Perlama, memberikan bantu-an hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu dan buta hukum,tanpa mernbedakan agama, keturunan, ras,keyakinan politik maupun latarbelakang soslalmudaya; Kedua, menumbuhkan, mengem-bangkan dan memajukan pengertlan danpenghormatan akan nilai-nilal negara hukumdan hak asasi manusia pada umumnya dankhususnya meninggikan kesadaran hukumdalam masyarakat baik kepada pejabatmaupun warga negara biasa supaya sadarakan hak'hak dan kewajiban sebagai subjekhukum; Ketlga, membina dan memperbahamihukum dan peiaksanaan hukum sesuai dengantuntutan jaman.

Ketlga tujuan tersebut merupakan satukesatuan yang bulat yang hendak dicapai olehL6H. Ketiga-tiganya tidak dapat diplsahkan kare-na masing-masing merupakan aspek-aspekdari problem yang besar yang dihadapi clehbangsa Indonesia. Oleh karena Itu, pemba-ngunannya harus juga dllaksanakan secaraserentak sebagai satu kesatuan policy di dalam peiaksanaan keglatan-keglatan programbantuan hukum dl Indonesia.

Upaya untuk mencapal tujuan bantuanhukum yang luas tersebut ternyata bukan

persoalan yang sederhana bagi LBH. Banyakpersoalan dantantangan yang harus dihadapi,balk yang berasaldari Intemal maupun ekster-nalorganlsasl. Karena Itu LBH selaluberupayamemperbaharul konsep atau strategl sesuaidengan konteks perkembangan ekonomi,soslal, dan polltik yang terus berubah.

Semenjak pertengahan 1970-an, dlkenaltiga konsep strategl bantuan hukum yangmewarnal gerakan bantuan hukum LBH.Pertama, konsep bantuan hukum tradlsional;Kedua, konsep bantuan hukum konstltusional,dan Ketlga, konsep bantuan hukum struktural

Konsep bantuan hukum tradlsional. Mulaldikembangkan secara terorganlsir sekitar1940-an, melalul biro bantuan hukum SekolahTInggI Hukum dl Jakarta." Konsep inl masihdlanutoleh sejumlah lembaga bantuan hukumyang bemaung di pelbagal unlversltas yangmemlllkl fakultas hukum. Sifat jenis bantuanhukum Ini pasif, dan cara pendekatannyasangat legal formal, dalam artl melihat segalapermasaiahan hukum semata dari suduthukum yang berlaku semata. Karena Itu,iingkup kegiatannya menjadi terbatas padapelayanan hukum balk di dalam maupun dlluar pengadilan. OrientasI dan tujuannyaadalah kehendak untuk menegakkan keadll-an si miskin menurut hukum yang berlaku ataslandasan semangat charity.

Konsep bantuan hukumkonstitusionaP^ adalah bantuan hukum untuk

masyarakat mIskIn yang bertujuan menyadar-kanhak-hak masyarakat mIskIn sebagai subjek hukum serta penegakan dan pengem-

"Abdul Hakim Garuda Nusantaradan MulyanaW. Kusumah. 1981. BeberapaPemlkiran MengenaiBantuan Hukum Struktural. Bandung: alumni. Him.10

'®lsiah konstltusional di sini untuk sekedar menunjuk ide dan dasar-dasar pemikiran faham kcnstltusionalisme.

132 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI2001: 120-138

Suparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat SipiL

bangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaisend! utama bag! tegaknya negara hukum.Sifat jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan diberikan tidak saja secara individual, akan tetapi juga kepada kelompok-keiompok masyarakat secara kolektif. Carapendekatan yang dilakukan dalam usahamenyelesaikan masalah hukum tidak selaluditempuh melalui jalur hukum yang beiiaku,akan tetapi melalui jalur politik dan negosiasi.Oleh karena itu keglatan seperti; kampanyepenghapusan ketentuan hukum yang diang-gap membatasi ruang gerak bag! partlsipasiaktif rakyat miskin, kontroi terhadap birokrasipemerintah, pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi bagian yang esensial.darikonsep bantuan hukum konstitusional.Dengan begitu, lingkup kegiatan bantuan hukum menjadi luas, tidak terbatas pada pela-yanan hukum didalam dan di luarpengadilan.

Orientasi dan tujuan konsep bantuanhukum ini adalah usaha untuk mewujudkannegara hukum yang beiiandaskan pada prin-sip-prinsip demokrasi dan hakasasi manusia.Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandangsebagai suatu kewajiban dalam kerangkamenyadarkan mereka sebagaisubjek hukumyang mempunyai hak-hak yang sama dengan

goiongan masyarakat lainnya. Kalanganilmuv/an sosiai kritis meniiai bentuk-bentuk

bantuan hukum konstitusional masih belum

mampu menembus permasalahan dasarmasyarakat miskin di Indonesia, karena

bentuk bantuan hukum ini merupakankonsekuensi dari cara goiongan menengahmemandang permasalahan sosiai di Indonesia. PENDIDiKAN dan penerangan hukumdalam kerangka menciptakan pioses penyadaranhak-hak masyarakat miskin - sebagai subjekhukum menumt mereka - tidak akan banyakmerubah nasib goiongan miskin tanpa merubahpola hubungan yang mendasari kehidupan sosiaiyang menimbulkan dan mempertahankankemlskinan masyarakat.

Khtik-kritik Itu sangat disadari olehaktivisLBH dekade 1980-an,sehlngga pada penodeItu diperkenalkan untuk pertamakalinyakonsep bantuan hukum altematif yang olehLBH (YLBHI) disebutkonsepBantuan HukumStruktural (BHS).^® Konsep ini menegaskanbahwa kegiatan bantuan hukum akan merupakan kegiatan yang bertujuan menciptakankondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yangmampu merubah strukturyang timpang menuju ke arah struktur yang iebih adil. Dalam kerangka BHS, bantuan hukum tidak lagi sema-

^®Gerakan BHS ini oleh Mulya dinyalakan berfungsi sebagaiworking ideology. Dalam konteks ini, LBHmenurut Mulya -dengan mengutif Galtung-memadukan tiga elemen dasar, yaitu; nilai, datadanhipotesis. Ketigaelemen itu didayagunakan secaraberkaitan; jika hanya menekankan kepada niiai-niiai, maka yang akan terjadiadalahmunculnya suatu visi atausuatuUtopia, yangbisamenyebabkan sebuahgerakankehilangan kontekskekinian, dan Ideologi seperti ini akan kehilangan tempatberpijak. Sebaiiknyajlka tekananhanya diberikankepadadataataufakta-fakta sosiai makaideologi yangdemikian akanberakhir padasocialcriticism yangbukantidak mungkin menjuurus kepemupukan sentimen negaWf yang membukajalan ken destructive mobilization. Apayang terbangun disini bukanlah ketertiban sosiai, tetapi justru suatu keresahan sosiai. Karena itu orientasi nilaipadasetiapideologi sangatlah pentlng. Sebaliknya jika ideologi yang dijaiankan lebih beratkepada hipotesa-hipotesa, maka apa yang terjadi adalah suatu program yang mengambang karena kurang data dan tidakjelasnyanilai yangingin dicapai, Mulya. Ibid.Him. 159

133

ta-mata memberikan pelayanan terhadapkasus-kasus yang ada, akan tetapi hamsmampu pula memilih dan memanfaatkankasus-kasus yang mampu mendorong terwu-judnya kondisi-kondisi bagi efektivitas pelaksa-naan hak-hakmasyarakatmiskin. Pendidikan,penyebaran gagasan yang kesemuanyadiarahkan untuk menciptakan proses penya-daran masyarakat akan hak-hak mereka,lingkungan dan kondisi-kondisi ekonomimereka menjadi bagian dari program bantuanhukum strukturai.

Seteiah pencetusan BHS ini bantuanhukum yang dllakukan LBH-LBH di bawahnaungan YLBHi menjadi fenomena yang seca-ra poiitik cukup menonjoi karena semenjakitu advokasi LBH tidak lag! bersifat semata-mata hukum, tetapi meiuas merambahdimensi-dimensi advokasi di luar itu, sesuaidengan meiuasnya dimensi ketidakadilansosiai daiam masyarakat. Dorongan semakinmenguatnya BHS sebagai paradigmagerakantidak dapat diiepaskan dari kenyataan tidakditegakkannya negara hukum sebagaimanadijanjikan rezim Orde Baru ketika pertama kaiimemagang kekuasaan. LBH meiihat bahwanegarahukum yang dijanjikan oieh Orde Barudengan faham konstitusionallsme^Midakpernah dapat diwujudkan sebagaimanamestinya, karena hukum tidak lebih sebagaisumber daya negara, peiengkap bagi kepe-mimpinan dan penjaga status quo negarayang sepenuhnya diorientasikan bagi kepen-tingan stabiiltas poiitik bagi pembangunanekonomi.

Dengan BHS-nya, m.aka gerakan bantuanhukum LBH lebih diarahkan pada masyarakatsebagai keiompok dan bukan perseorangandalam menghadapi negara. Bantuan hukumpada perseorangan tidak sama sekali tertutup,tetapi mengutamakan kasus-kasus yangmengandung konflik strukturai yang mengha-dapkan rakyat dengan negara dan atau peng-usaha. Dengan gerakan ini puia, LBH meng-arahkan perjuangan untuk mengubah sistemhukum bukan hanyaaspek birokrasi tetapijugapada dimensi yang lebih mendasar yaitu rasakeadiian dengan pertama merombak kesen-jangan strukturai, dan itu berarti suatu pemi-hakan totai kepada masyarakat.

Meialui BHS, memungkinkan LBH berge-raklebih aktif, bukan lagi seperti "rumah sakit"yang menunggu, tetapi dinamis yang bergerakke kota dan ke desa untuk menerobos kebi-

suan rakyat akibat kemiskinan danbuta hukum(ignorance oflaw). Dengan BHS itu puia, LBHdapat mendayagunakan pendekatan-pende-katan di iuar hukum formai (extralegal approach) mengingat dimensi konflik stmkturaiantara negara dan masyarakat lebih diwamaioleh konflik sosiai, poiitik, ekonomi dan bukanbudaya. Terhadap problem ketidakadilan se-macamitu, pendekatan hukum formal belaka,diyakini dikhawatirkan oleh LBH dapatmembuat bantuan hukum menjadi sempit,dan bukan mustahil tidak produktif, karenakalau ketidakberdayaan masyarakat tidakhanya sekadar hukum, tetapi jugadalam hal-hal yang bersifat ekonomi, sosiai dan poiitik.

^Faham konstituslonalisme adalah suatu faham yang menghendaki pemumian kehldupan negara hukumsebagaimana dlanut oleh konstitusi (UUD 1945) yang beriaku. Faham ini iahir sebagai koreksi terhadapkehldupan negara dibawah demokrasi terpimpin yang diniiai sebagai telah menyimpang dari prinsip-prinsip negarahukum menurut UUD 1945.

134 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI2001:120-138

Suparwan Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat SipiL.

makagerakanbantuanhukumharusditujukan politik dan sosial. Gerakan bantuan hukumke arah merombak batu alas tempat be^ LBH kata Lev diletakkan di atas landasantumpunya kesengsaraan masyarakat. Denga'n pertentangan ideologis dengan Demokrasistrategi BHS itu, LBH yakin itu merupakan Terpimpin maupun Orde Baru. LBH secara'jawaban yang tepat dan berdampak strategis tegas menyatakan menentang eksklusivitasdalam jangka panjang, karena hal Itu mampu politik dan memparjuangkan partisipasimenghindarkan LBH dari keharusan melaku- rakyat, menentang dcminasi militer dan ber-kan kcmpromi-kompromi dengan negara pihak kepada kekuasaan sipil, menentang hakyang akan mempersulit peguangannya dalam prerogatif di bidang politik dan kebebasanmembela kepentingan-kepentingan masyara- birokrasi dan mempeguangkan proses legal,

menentang kekuasaan pemerintah yang pat-Paradigma BHS-nya LBH memang rimonial dan memperjuangkan hak-hak

cukup mengesankan, setidaknya menurut perseorangan, menentang negara meng-Danie! S. Lev merupakan fenomena istimewa tiimpun segala kekuasaan dan memper-karena cirinya sebagai gerakan sosial amat juangkan terselenggaranya pemerintahan de-menonjol.Lev bahkan dengan beranimenya- ngan kekuasaan terbatas, menentang "pem-takan bahwa gerakan bantuan hukum LBH bangunan" yang memperkaya segolongansangat kuat mewarisi tradisi nasionalisme se- kecil orang dan memperjuangkan keadilanbagaimana digambarkan oleh para pendirinya ekonomi, dan secara umum, menentang hak-yang merupakan perpaduan ilmuwan dan hak istimewa dan mempeijuangkan kesama-aktivis yang sangat kuat memiliki visi-visi an di bidang sosial dan politik.^perubahan.2i Pandangan Lev yarig mengesankan LBH

Masalahnya, apakah gerakan bantuan . menganut paradigma transformatif itu tentuhukum LBH sebagaimana tergambar dalam masihperludiujisebabuntukmenjadiorganis-konsep, paradigma dan advokasinya secara asi gerakan sosial masyarakat sipil yang bersi-empiris - benar-benar merupakan gerakan fat kontra hegemoni, selain dibutuhkan keje-sosial untukpemberdayaanc/V//soc/efy?Atau lasan paradigma tentang realitas yang diha-justeru memperkuat hegemoni negara? dapi sekaligus paradigma altrenatif yangSecara teoritis Gerakan bantuan hukum LBH menjadi basis gerakan serta konsistensi diberpotensi untuk berada pada salah satu dalam pelaksanaannya agar terhindar darikemungkinan itu. meskipun menurut S. Lev. penjinakkan. Sebuah gerakan masyarakatLBH tampak berpotensi sebagai gerakan sipil berparadigma transformatif sangatkontra hegemoni karena hal yang istimewa mungkin dalam metodoiogi dan programdan LBH menurutnya bukan hanya sebagai aksinya justeru menunjukkan realisasi darisaluran pelepas energi politik, akan tetapi paradigma kompromis atau reformis. Disebagai tempat pemahaman altematif tujuan samping itu juga disyaratkan kemandirian

'̂Lihat Mulya Lubis. 1986. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Jakarta: LP3ES. xiii^Daniel S. Lev. 1990. Hukum dan politik di Indonesia Kesinambungan dan perubahan. Jakarta:

LP3ES. Him.505

135

institusionai, yaitu kemampuan dari masyarakatsipii untuk tidak tergantung terhadap negara atauterhadap kekuatan-kekuatan pro negara.Ketidakamandirian institusionai masyarakat sipil(LSM) seperti ditunjukkan dalam peneiitianFakih dan Budiman tanpa disadari gerakansosiai itu dapat berubah menjadi gerakan sosiaiyang justeru mengokohkan hegemoni kekuasaan.Selebihnya dari itu, proses-proses hegemonikdan kontra hegemonik tidak pemah sempuma

di dalam dirinya, tetapi dinamis dan selalu adakemungkinan dinegosiasi, sahingga perjuang-an terhadap nilai-nilai atau ideologi-ideologimerupakan perjuangan terus-menerus.Kekuasaan akan terus berupaya memenang-kan hegemoni, sementara masyarakat sipilyang dikuasai berusaha bertahan melaluikontra hegemoni. Karena itu, proses hegemonidan kontra hegemoni selaiu mengambil tem-pat dalam masyarakat melalui lembaga-lem-baga sosiai seperti sekolah, birokrasi, maupun

•melalui produksi-produksi simbolik sepertikebudayaan, niiai-nilai dan sistem-slstemkepercayaan.2^

Dalam proses perebutan hegemoni itusangatmungkin masyarakat sipil terkungkungdl dalam pandangan dunia (worid view) domi-nan sehingga tanpa disadari melayani kepen-tingan kekuasaan dengan melakukan mistifi-kasi terhadap hubungan-hubungan kekuasaan. menjustifikasi berfaagai bentuk pengor-banan dan deprivasi, menyusupkan paham fa-talisme dan kepasifan, dan menciutkan cakra-

wala-cakrawala mental, sehingga prinslp-prinsip kontra hegemonik mencair dan mene-rima formula-formuia penyelesaian sengketamenunjt formuia negara.

Potensi-potensi bantuan hukum berubahmenjadi gerakan sosiai pro hegemoni negarasangatrentan padaseff/ngadvokasi penanga-nan atau penyelesaian kasus-kasus yangmenghadapkan masyarakat dengan negara.Tidak jarang di dalam gerakan bantuan hukum LBH teijadi dilema dalam penanganankasus. Di satu pihak ada kecenderunganmengedepankan negosiasi atau lobi terhadapnegara dengan resiko mereduksi persoalansubstantif menjadi persoalan formil hukum,bahkan mengalienasi masyarakat darimasalah substantif itu sendiri. Di pihak lain,jalan advokasi (berperkara di pengadii-an)" tidak dapat menghindarkan diri darijebakan hukum formal dengan pelbagai pro-sedur dan mekanisme tersendiri.

Meskipun begitu mengoperasikan seca-ra bersamaan aktivitas advokasi, negosiasi, liti-gasi (berperkara di pengadilan) atau non-litigasi yang memuat dimensi pendidikanpenyadaran dalam satu misi gerakari tetapmemberikan kemungkinan tumbuhnya eksis-tensi gerakan kontra hegemoni sekaligus amatmungkin juga terjadi pengaburan gerakan dantujuan dari gerakan itu sendiri. Pekeijaan bantuan hukum juga dapat terperangkap dalampekerjaan menjaga sfa/us quo dan membuatsumber-sumber daya sosial,ekonomi, poiitik.

"LihatAS. Hikam. 1996. Demokrasidan C/w7 Society. Jakarta: LP3ES. Hlm.157^^Gerakan bantuan hukum dengan jalan berperkara di pengadilan membuat LBH terpaksa menerima

formula-formula penyelesaian yangberorientasipadaprcsedur-prosedurformaldansamasekafi tidak menyentuhaspek ketidakadilan substantif yang justeru menjadi sasaran gerakan sosiai LBH sesungguhnya. Yang dicaridan diputuskan di rua'ng pengadilan itu hanyalah keadilan formal, bukan dan tidak menyentuh sama sekalikeadiian substantif.

136 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI 2001: 120-138

Suparman Marzuki. Gerakan Menuju Masyarakat SipiL

hukumdanbudayatetap jauh dari jangkauanmasyarakat. Jadi bantuan hukum yang gagalmenginventarisasi jenis-jenis pekegaan, dangagal pula mengidentifikasi hukum-hukumyang responsif terhadap kebutuhan rakyatbanyak, akan membuat bantuan hukum ter-sebut berhenti sebagai stempel atau alat un-tuk mempertahankan kemapanan.

Melalui pemetaan problematika satu gerakan sosialdi atas, maka apa yang sudah di-lakukan LBH baru pada taraf memberi maknabagi penguatan masyarakat. dan belum dapatdikatakan telah mampu sebagai agenpenguatan masyarakat sipil dalam pengertianyang sebenarnya. Beberapa kendala yangmenyulitkan LBH tampll tandas sebagai agenpenguatan masyarakat sipil itu, antara lain,Pertama, aktivitas bantuan hukum LBHselama kekuasaan otoritaiian Orde Baru fa'dak

cukup memiliki nafas dan energi yang lepas,karena LBH sendiri secara instltusional sangat"sibuk" menyibakkan tekanan kekuasaan padadirinya sendiri, yang sangat menyita stamina,fokus dan konsentrasi LBH untuk merealisir visi

misi bagi penguatan masyarakatKedua, bantuan hukum yang diharapkan

sebagai gerakan sosial pemberdayaanmasyarakat sipil agar masyarakat berdayamenghadapi negara tidak berhasil dilakukanLBH karena LBH gagal melompati tapal batashukum. LBH justru menjadi sandera darihukum karena hukum telah menjadi "sangkarbesi" akibat yang dalam banyak penanganankasus, terutama tanah terpaksa harus dilkuti.

Ketiga, disadari atau tidak, LBH acapkalitidak dapat menghindar untuk melakukannegosiasi dengan prinsip win-win solution', sa

tu model penyelesaian masalah yang tetapmenempatkan negara sebagai pemenang,tanpa menyentuh substansi masalah. Ketiga,tidak jarang juga LBH terpaksa berjuangmelalui prosedur formal hukum, sebuah jalan"menggali kubur" bagi diri sendiri mengingatprosedur dan birokrasi hukum sepenuhnyaberada dalam dominasi dan hegemoni negara.

Simpulan

Dalam kerangka GramscP bantuanhukum LBH belum merupakan gerakan sosialalternatif sebagai suatu program aksipenyadaran kritis dengan membangun kontrahegemonik untuk transformatif (perubahan)struktur ekonomi, politik dan hukum melaluistrategi "perang manuver" (war of maneuver),yaitu gerakan untuk mencapai perubahanjangka pendek guna memenuhi kebutuhanpraktis; dan "perang posisi" (war of position)bempa gerakan kultural dan ideoiogis jangkapanjang yang dapat dilakukan melaluipendidikan alternatif.

Tetapi betapapun demikian, LBH jelasmenjadi fenomena historis sebuah gerakanmasyarakat terorganisir yang kontributif bagiperubahan sikap dan pandangan masyarakat.Di masa depan LBH kiranya sudah melakukanlangkah-langkah perubahan atau penajaman-penajaman visi dan misi sesuai denganperubahan sosial politik, hukum dan kulturalyang sedang atau akan beiiangsung.o

DaftarPustaka

Abdurrahman. 1980.BeberapaAspek BantuanHukum di Indonesia, tidak diterbitkan.

^^Pandangan Gramsci tentang Dominasi danHegemoni, lihat antara lain Yosep Femia (ed) Gramsci.sSelection From Political Wn'ting (1910-1920), London: Lawrence and Wischart.

137

Benda, Vaclav, et.al. 1989. "ParalelPollsor Inde

pendent Society In Central and EasternEurope: An Inquiry" In SocialResearch1-2.

BillahM.M.' et.al. 1993."Omop Mencari FormatBaru." Laporan sebuab pertemuandi CIsarua, 18-19 Juni 1993, Jakarta.CPSM.

Budiman, Arif. 1995.TeoriPembangunan DuniaKetlga. Jakarta,Gramedla,

—, Teori Negara, Negara Kekuasaandan Ideologi. Gramedla. Jakarta. 1991

, Stefe and CMI Society in Indonesia. Clyton: Monash paperon SouteastAsiaNo. 22,1990

Cappelletl, Mauro (etai). 1975.Toward EqualJustice: A Comparative StudyofLegal Aid in Modem Societies. DobbesFerry, New York.

Cohen, Jean L &AndrewArato. 1992.C;V//Soc/-efy and Political Theory.Massacahuessets. MIT, Press.

Hadlwinata. Makalah Qudul hilang). 1997

EscobarA. &Alvarez, S.E. 1992.7fteWaWngofSocial Movement in America. BouF

der;CO,WestviewPress.

Eyerman, R &Jamison, A. W).Social Movements: A Cognitive Approach. Unirverslty Park: The Pennsylvania SlateUniversity Press.

Faklh, Mansour. 1996. Masyarakat Sipil untukTransformasI Sosial. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.

Femia, Yoseph, V (edj. Gramsci's SelectionFrom Political Writing (1910-1920).London: Lawrence and Wlschart

Latif, YudI dan idi Subandl (ed). 1996.Sa/7a5adan kekuasaan. Bandung. MIzan.

Lev, Daniel S. 1990. Hukum dan Poiitik di In

donesia Kesinambungan danPerubahan. Jakarta. LP3ES.

Lubis, T. Mulya. Bantuan Hukum danKemiskinan Struktural. Jakarta.LP3ES

Hakim. Abdul & Mulyana W. Kusumah.1981.fieberapa Pemikiran MengenaiBantuan Hukum Strukturai, Bandung,Alumni.

Hardlrhan, Budi. ^99S.Menuju MasyarakatKomunikatif, ilmu, Masyarakat, Poiitik&Postmodemisme Menurut JurgenHabermas. Yogyakarta. Kanislus.

Havel, Vaclav, et.al. 1990.r/»e Power of thePowerless: Citizens Against the statein Cental Eastern Europe (New York:ME. Sharpe ,lnc).

HIkam, M. AS. 1996.De/noftra5/ dan CMI So-c/ety.Jakarta LP3ES.-

Nasution, Adnan, Buyung. ^QB1.BantuanHukum di Indonesia. Jakarta. LP3ES.

Paul, James C.N.&Clarence J. Dias. 1990.Z.aiv

and Legal Resources In the Mobilization of the Rural for Self Reliant

Development, International Center forLaw in development,

Zaid M& McCarthy. 1987.Soc/a/ Movement inan Organizational Society. CollectedEssays, New Brunswick, Transaction.

138 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI 2001:120-138