Embed Size (px)
Citation preview
Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif
Laporan Tahunan SUAKA 2020
Editor
Shaila Tieken
Penulis
Atika Yunita P.
Fin Ultrami
Julio Castor Achmadi
Rizka Argadianti Rachmah
Zico Efraindio Pestalozzi
Layout & Design
Zico Efraindio Pestalozzi
Cover
Dwie Judha Satria
Tahun terbit
Januari 2021
1
Kata Pengantar Sejak awal terbentuk pada tahun 2012 lalu, SUAKA berkomitmen untuk memastikan akses pada keadilan untuk pengungsi dan pencari suaka. SUAKA mewujudkan komitmen ini melalui pemberian layanan bantuan hukum dan pemberdayaan hukum. Pada tahun 2020, SUAKA kembali mengukuhkan komitmen ini dengan menggarisbawahi aktivitas bantuan hukum sebagai fokus utama kerja kami.
SUAKA memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni tentang isu pengungsi di Indonesia, ditambah dengan anggota-anggota SUAKA (individu maupun lembaga) yang memiliki rekam jejak baik dalam sektor HAM menjadi kekuatan SUAKA dalam pemberian bantuan hukum serta pemberdayaan hukum bagi pengungsi di Indonesia. Berdasarkan rekam jejak tersebut, SUAKA telah memiliki reputasi yang baik di kalangan organisasi HAM dan komunitas pengungsi di Indonesia. Kepercayaan tersebut menjadi peluang bagi SUAKA untuk membuat kolaborasi yang lebih luas lagi kepada banyak organisasi yang ingin mendukung kerja-kerja perlindungan hak pengungsi di Indonesia.
Tentunya, langkah SUAKA di tahun 2020 untuk membuka akses pada keadilan dan melakukan pemberdayaan hukum tidaklah mudah. SUAKA sebagai organisasi berbasis keanggotaan perlu menyeimbangkan sumber daya yang berkontribusi secara sukarela. Namun, SUAKA patut berbangga hati dengan semangat sukarelawan yang telah menghidupkan SUAKA selama hampir delapan tahun, seraya menata diri sebagai organisasi yang mapan.
Selain itu, SUAKA harus pula menyeimbangkan ekspektasi komunitas pengungsi dengan bantuan yang dapat SUAKA berikan. SUAKA kerap kali menerima permohonan terkait isu resettlement, sponsorship, bantuan sosial, medis, maupun psikososial, yang berada di luar kapasitas SUAKA. Akan tetapi, kami menyadari bahwa SUAKA adalah satu dari segelintir organisasi yang siap mendukung pengungsi dan pencari suaka. Karena itu, kami selalu berupaya untuk merujuk pengungsi dan pencari suaka kepada penyedia layanan dalam jaringan SUAKA.
Pandemi COVID-19 turut menghadirkan tantangan baru bagi SUAKA. Pendampingan hukum, inti kerja SUAKA, terhalang kebutuhan untuk tetap menjaga kesehatan baik advokat maupun klien SUAKA. Namun, keterbatasan ini mendorong SUAKA untuk memperkuat program pemberdayaan hukum bagi pengungsi. SUAKA menyelenggarakan serangkaian webinar hukum yang secara khusus membahas isu-isu legal yang pengungsi hadapi. Melalui rangkaian ini, SUAKA dapat menjangkau komunitas pengungsi walau terbatas layar.
Melangkah maju, SUAKA ingin terus berkontribusi melalui kerja-kerja utama SUAKA: bantuan dan pemberdayaan hukum. SUAKA sebagai satu-satunya organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bergerak untuk pengungsi juga memiliki peran penting dalam upaya advokasi pemenuhan hak pengungsi.
Ketua Pengurus SUAKA
Rizka Argadianti Rachmah
2
Daftar Isi
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
Struktur Organisasi 4
Daftar Singkatan 5
Tentang SUAKA 6
Misi Suaka 6
Highlight 2020: Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif 7
Bidang Bantuan Hukum 9
Penanganan Kasus 11
Bidang Pemberdayaan Hukum 13
Refugee Legal Aid Webinar Series (RLWS) 15
Community-based Paralegal Basic Training Angkatan 2 16
Bidang Kampanye dan Advokasi 18
Kesadaran Publik 19
Penelitian dan Advokasi 21
Riset Kondisi Kesehatan Mental Pengungsi 22
Kesekretariatan 23
Komunikasi Dengan Pegiat SUAKA 24
Melangkah Maju 24
Keuangan SUAKA 25
3
Struktur Organisasi
4
Daftar Singkatan
5
Singkatan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
AVR Assisted Voluntary Repatriation
DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EPO Exit Permit Only
JRS Indonesia Jesuit Refugee Service Indonesia
IG Instagram
IOM International Organization on Migration
Perpres Peraturan Presiden
RLWS Refugee Legal Webinar Series
RSD Refugee Status Determination
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
Tentang SUAKA Perkumpulan SUAKA untuk perlindungan hak pengungsi (SUAKA) adalah jaringan masyarakat sipil, yang beranggotakan individu maupun organisasi yang bertujuan untuk bekerja bagi perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia
SUAKA tumbuh dari kesadaran masyarakat sipil terhadap situasi rentan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Pada bulan Oktober 2012, beberapa organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli berkumpul dan berkomitmen untuk membantu pengungsi dan pencari suaka. Perjalanan SUAKA memasuki babak baru pada Mei 2018 dengan pembentukan badan hukum Perkumpulan SUAKA berdasarkan SK Kemenkumham.
Saat ini, kerja-kerja SUAKA terwujud dengan dukungan anggota individu maupun anggota organisasi yang terdiri dari:
● Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta); ● Human Rights Working Group (HRWG).
Misi Suaka
1. Memberikan bantuan hukum, saran dan informasi kepada pencari suaka dan pengungsi;
2. Memberdayakan pencari suaka dan pengungsi untuk menegakkan hak-hak mereka;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia; dan
4. Melakukan advokasi untuk pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka.
6
Highlight 2020: Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif Sepanjang tahun 2020 Indonesia, seperti banyak negara lainnya, menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memitigasi dampak dari pandemi. Sayangnya, masa krisis seperti pandemi memunculkan kelemahan sistem Indonesia dalam menangani kelompok rentan, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Hanya segelintir orang yang tercatat dan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dapat mengakses kebijakan bantuan sosial maupun kesehatan. Terdapat kelompok masyarakat yang tereksklusi dalam sistem kependudukan dan, konsekuensinya, bantuan sosial dan kesehatan. Eksklusi ini semakin menjadi bagi pengungsi yang hanya memiliki kartu identitas pengungsi dari UNHCR. Tantangannya bukan hanya administratif, namun juga keengganan sistem untuk mempertimbangkan kerentanan dengan inklusif.
Tereksklusinya pengungsi dalam penanganan COVID-19 menyoroti setidaknya dua hal. Pertama, sistem layanan dasar Indonesia yang tidak inklusif. Kedua, penanganan pengungsi bisa jadi luput dari perhatian pemerintah karena tidak jelasnya status dan tanggung jawab pemenuhan hak.
Kegamangan Pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan kerentanan tentunya merugikan pengungsi yang sudah mengalami kerentanan berlapis. Dengan situasi kehidupannya di Indonesia, pengungsi kesulitan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk menurunkan resiko mereka terjangkit COVID-19 akibat kondisi tempat tinggal, rendahnya asupan nutrisi, dan keterbatasan akses informasi. Pengungsi menjadi semakin rentan akibat teralihkannya sumber daya dan prioritas dari para penyedia layanan.
Walau mengalami begitu banyak tantangan, komunitas pengungsi terus berupaya menyelenggarakan pendidikan, bahkan dalam kondisi krisis. Pengungsi secara mandiri berinisiatif menyelenggarakan pendidikan jarak jauh atau daring . Kegiatan belajar mengajar daring menjadi salah satu cara untuk menjangkau pengungsi yang selama ini tidak dapat terakses atau mengakses komunitas.
Penegakan hukum
Secara umum, kebijakan pemerintah terhadap penanganan pengungsi sendiri tidak mengalami kemajuan. Beberapa praktik pengawasan dan penindakan keimigrasian yang kurang tepat terjadi di 2020. Pertama, penahanan pengungsi yang sudah melalui masa tahanannya terjadi, setidaknya terpantau oleh SUAKA. Hal ini menjadi janggal karena terjadi pemidanaan ganda, dan tidak bisa dibenarkan perlakuan semacam ini untuk pengungsi yang jelas sudah menjalani masa hukuman. Kedua, sulitnya proses kembali ke negara asal secara mandiri yang dilakukan oleh pengungsi, akibat pengurusan Exit Permit Only (EPO) di imigrasi yang mengalami kendala.
Kebijakan pemerintah bahkan mengalami kemunduran khususnya pada penanganan arus pengungsi Rohingya di perairan Aceh Utara pada Juni dan Oktober 2020. Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 diuji dengan kedatangan para pengungsi Rohingya tersebut.
Berbeda dengan yang terjadi pada 2015 ketika Perpres belum disahkan, di mana masyarakat Aceh membantu para pengungsi karena alasan kemanusiaan dan Pemerintah Daerah juga cukup sigap dalam mengakomodir kebutuhan para pengungsi, di tahun 2020 ini masyarakat yang membantu para pengungsi Rohingya terancam dikriminalisasi. Sikap ini tentu memicu konflik dan ketegangan, baik antar masyarakat sipil maupun dengan pengungsi itu sendiri.
7
Pandemi juga berpotensi menjadi penyebab meningkatnya kasus yang dihadapi pengungsi seperti KDRT, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan mental, seperti depresi serta kasus bunuh diri. Angka resettlement yang tidak menaik juga menyebabkan pengungsi di Indonesia mulai sering berhadapan dengan hukum domestik. Hal ini merupakan konsekuensi rasional dikarenakan mereka berada di Indonesia dalam waktu yang lebih lama, sehingga potensi berhadapan dengan hukum domestik menjadi lebih tinggi jika dibandingkan beberapa tahun lalu.
Di tahun 2020, SUAKA mencatat adanya peningkatan laporan dan/atau aduan yang datang terkait pengungsi berhadapan dengan hukum. Secara signifikan, permintaan bantuan RSD juga menurun akibat perubahan pemberian status pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR. Hal ini berbeda dari tahun 2019, dimana permintaan bantuan RSD mendominasi dari pada permintaan bantuan terkait hukum domestik.
Penutup
Konflik di berbagai belahan dunia tidak berhenti selama COVID-19. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena meskipun bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap merupakan bagian dari komunitas internasional yang telah meratifikasi banyak konvensi HAM internasional.
Sayangnya, kebijakan pengungsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan positif sejak terbitnya Perpres No. 125 Tahun 2016 sebagai janji politik Presiden Joko Widodo. Alih-alih memberikan perlindungan, kebijakan yang ada justru memperburuk situasi.
Masyarakat sipil, khususnya SUAKA, perlu mengadvokasikan kebijakan seputar kesempatan penghidupan, skema jaminan sosial, akses masyarakat sipil dalam zona internasional, dan inklusivitas pengungsi dalam program-program strategis nasional.
Peran perlindungan yang seharusnya pemerintah jalankan justru diambil alih oleh masyarakat sipil, meskipun dalam skala kecil akibat keterbatasan sumber daya. Isu pengungsi juga bukan isu yang secara berkala diulas menjadi perbincangan di media arus utama. Media alternatif juga belum dapat menangkap permasalahan penanganan pengungsi di Indonesia secara komprehensif. Hal ini dapat dipahami karena isu pengungsi di Indonesia masih dibahas secara insidental.
Untuk menciptakan kondisi yang manusiawi, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas pengungsi. Memenuhi hak pengungsi untuk dapat bertahan hidup bukanlah kepentingan segelintir orang, bukan pula perkara hak warga negara dan yang bukan. Menghargai dan memenuhi hak pengungsi adalah tanggung jawab manusia untuk manusia lainnya, terlepas dari kewarganegaraan, kredo, maupun golongan.
8
Bidang Bantuan Hukum Dinamika kebijakan penempatan di negara ketiga (resettlement) dan situasi pandemi
berdampak pada semakin panjangnya masa tunggu pengungsi. Dalam masa tunggunya,
pengungsi tidak luput dari pengalaman hidup yang terus berjalan tanpa jeda. Pengalaman
hidup ini, sayangnya, juga termasuk pengalaman berhadapan dengan hukum.
Pada situasi ini, SUAKA berupaya hadir untuk memberikan bantuan hukum untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan pengungsi selama masa peradilan pidana.
Berdasarkan catatan SUAKA, kami menerima pengaduan dan konsultasi sebanyak 67 kasus sejak 1 Januari 2020 – 15 Desember 2020. Kasus-kasus yang SUAKA terima diklasifikasikan menjadi, 49 kasus terkait dengan hukum domestik dan 18 kasus terkait Refugee Status Determination (RSD).
9
10
Penanganan Kasus
SUAKA menerima pengaduan melalui kanal surel [email protected]. Selain melalui kanal surel, pengungsi juga kerap kali berkontak langsung dengan staf SUAKA. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya SUAKA untuk memberikan pendampingan hukum. SUAKA melakukan penggalian informasi untuk kasus yang perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan kanal komunikasi lainnya, seperti teleconference. Namun, pada satu kasus di awal 2020, SUAKA tetap harus melakukan pendampingan tatap muka pada proses penyidikan hingga persidangan.
Pendampingan pada proses peradilan juga menjadi kesempatan untuk SUAKA melakukan sosialisasi isu pengungsi kepada aparat penegak hukum.
Pendampingan hukum untuk pengungsi memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan pengungsi memahami proses peradilan. Pada tahun 2020, SUAKA melibatkan juru bahasa Farsi-Indonesia untuk kasus yang sampai pada tahap peradilan tersebut. Jarangnya juru bahasa Farsi-Indonesia yang tersumpah membuat SUAKA melibatkan pengungsi sebagai juru bahasa. Hal ini turut menjadi catatan SUAKA dalam mengadvokasikan kepentingan pengungsi dalam proses peradilan.
11
Selain kepentingan pengungsi dalam proses peradilan, SUAKA juga mencatat kebutuhan
pengungsi untuk bantuan hukum, Saat ini, satu-satunya peraturan yang tersedia untuk
penanganan pengungsi, Perpres 125/2016, belum dapat mengakomodir bantuan hukum
untuk pengungsi. Padahal, riwayat bantuan hukum SUAKA menunjukkan kebutuhan bantuan
hukum yang nyata bagi pengungsi. Untuk itu, SUAKA akan terus bekerja untuk
mengadvokasikan kebijakan peradilan pidana dan bantuan hukum yang inklusif demi
pemenuhan hak pengungsi.
12
Bidang Pemberdayaan Hukum Kegiatan pemberdayaan hukum yang dilakukan SUAKA di tahun 2020 dibuat secara kolaboratif dengan berbagai elemen pemangku kepentingan di isu pengungsi dengan satu tujuan, yaitu menempatkan isu pengungsi dalam irisannya dengan berbagai isu lain. Satu kata yang seringkali digunakan dalam advokasi isu pengungsi adalah inklusi.
Kolaborasi bersama banyak pemangku kepentingan, kerja-kerja dalam hal pemberdayaan
hukum akan semakin luas dan diketahui oleh banyak orang, dengan harapan isu pengungsi
akan ditempatkan sebagai bagian integral dalam isu-isu yang lebih besar seperti
penanganan kelompok rentan.
SUAKA berharap, diskusi isu pengungsi dalam kerangka yang lebih besar dapat meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas.
Selain melakukan pelibatan pihak yang lebih luas untuk membicarakan isu pengungsi, komunitas pengungsi sendiri juga perlu dilibatkan dalam setiap percakapan untuk menghasilkan kebijakan yang ramah pengungsi. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan hukum harus dilakukan kepada komunitas pengungsi. Hal ini tentunya juga dibutuhkan oleh pengungsi agar mereka dapat memperjuangkan hak mereka dengan maupun tanpa kehadiran pemberi bantuan hukum.
13
Sejak Januari hingga Desember 2020, SUAKA melakukan rangkaian kegiatan pemberdayaan
hukum antara lain Upgrading Session untuk Alumni Paralegal Training Angkatan 1, Refugee
Legal Webinar Series atau RLWS dan Community-based Paralegal Basic Training Angkatan 2.
Meskipun SUAKA tidak dapat menjangkau seluruh populasi, namun SUAKA menggunakan strategi pelibatan pengungsi yang ditokohkan atau mempunyai pengaruh besar dalam komunitasnya dengan harapan dilakukannya transfer pengetahuan ke komunitas masing-masing setelahnya.
Di tahun 2020, SUAKA melakukan 5 sesi Upgrading Session untuk Alumni Community-Based Paralegal Basic Training 1. Topik yang didiskusikan di masing-masing sesi diputuskan berdasarkan kajian kebutuhan dari para alumni.
Total penerima manfaat dari kegiatan Upgrading Session di tahun 2020 adalah sejumlah 23
Alumni Community-Based Paralegal Basic Training 1, dengan jumlah kehadiran total
sebanyak 48 orang, dengan komposisi jenis kelamin 7 perempuan dan 41 laki-laki.
SUAKA melibatkan para pakar dari berbagai lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sebagai narasumber dalam kegiatan Upgrading Session sehingga diskusi yang dilakukan menjadi kaya akan informasi dan bermanfaat bagi para Alumni untuk kemudian diaplikasikan ketika paralegal membantu pengungsi di komunitasnya.
Tantangan pelaksanaan kegiatan ini adalah proses adaptasi rencana kegiatan luring ke daring. SUAKA memastikan bahwa para pengungsi memiliki akses terhadap gawai dan internet untuk dapat mengikuti kegiatan Upgrading Session sebagai bentuk perubahan implementasi kegiatan Upgrading Session di situasi pandemi. Ke depannya, SUAKA akan melanjutkan kegiatan Upgrading Session kepada Alumni Community-Based Paralegal Basic Training 2 yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.
14
Refugee Legal Aid Webinar Series (RLWS)
RLWS adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengungsi
mengenai hukum dan hak asasi mereka di Indonesia melalui pembahasan topik-topik yang
seringkali menjadi pertanyaan para pengungsi di Indonesia.
Sebelum COVID-19, kegiatan RLWS diberi nama Information Session yang merupakan kegiatan lanjutan dari Community-Based Paralegal Basic Training Batch 1. Paralegal yang dilatih diharapkan untuk dapat melakukan transfer pengetahuan yang didapat dari pelatihan kepada komunitas yang lebih luas.
Setelah COVID-19 mulai marak, SUAKA mengantisipasi kondisi kesehatan pengungsi dengan kebutuhan peningkatan pengetahuan. RLWS menjadi pilihan SUAKA untuk terus melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum dalam situasi pandemi. Pengungsi menjadi target penerima manfaat utama dari RLWS, maka dari itu kegiatan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) sebagai media partner SUAKA dalam pelaksanaan RLWS.
15
Kegiatan dilakukan penuh dalam Bahasa Inggris dan melibatkan Alumni paralegal sebagai fasilitator yang merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas dan perluasan keterlibatan pengungsi dalam kerja-kerja SUAKA. Kami juga membuat Post-event Recapitulation, yaitu rekapitulasi hasil diskusi RLWS yang dibuat dalam konten sederhana di media sosial agar para pengungsi maupun pihak yang tertarik dengan isu yang dibahas dapat mengakses informasi yang tersedia di media sosial SUAKA.
Total penerima manfaat dari kegiatan Information Session dan RLWS di tahun 2020 adalah
sejumlah 119 orang dan lebih dari 500 jumlah tontonan di YouTube.
Di tahun berikutnya, SUAKA akan meneruskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas pengungsi yang lebih luas dengan melanjutkan RLWS dan membawa topik-topik yang dapat membantu pengungsi untuk semakin memahami hukum Indonesia dan menyadari hak-haknya selama berada di Indonesia.
Community-based Paralegal Basic Training Angkatan 2
Paralegal Training Batch 2 (2020) dilakukan pada 20-23 November 2020 secara luring di kawasan Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan kelangsungan dari Paralegal Training pertama yang dilakukan di tahun 2019 untuk memberikan peningkatan kapasitas hukum bagi pengungsi di Indonesia.
Pada tahun 2020, 15 pengungsi dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menjadi
peserta dalam pelatihan paralegal 2020. Total peserta dalam pelatihan paralegal adalah 15
orang dengan komposisi jenis kelamin 4 perempuan dan 11 laki-laki. Selama pelatihan,
SUAKA melibatkan banyak pemangku kepentingan di isu pengungsi sebagai narasumber
untuk memberikan paparan yang dibutuhkan untuk paralegal pengungsi agar dapat
membantu komunitasnya di Indonesia.
16
Pada tahun ini, paralegal pengungsi diminta untuk merencanakan kegiatan di komunitas masing-masing dan secara bersama-sama sebagai angkatan Paralegal Training 2020 untuk membuat suatu kegiatan yang memberikan manfaat bagi komunitas pengungsi secara umum di Indonesia. Kegiatan tersebut akan dikonsultasikan kepada SUAKA dan dilakukan dalam waktu yang akan ditentukan kemudian di 2020. Paralegal pengungsi juga diharapkan dapat menjadi tandem SUAKA dalam melakukan kerja-kerjanya, baik dalam bantuan hukum, advokasi kebijakan, maupun pemberdayaan hukum.
Pemberdayaan hukum adalah salah satu mandat SUAKA untuk membantu pengungsi agar
dapat mengadvokasi diri dan komunitasnya di Indonesia. Dengan menurunnya kesempatan
untuk bermukim di negara ketiga, para pengungsi dapat tinggal di Indonesia dalam waktu
yang lama, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas agar terjadi peningkatan
pengetahuan bagi pengungsi untuk mengadvokasi hak-haknya selama berada di Indonesia.
Sesi-sesi informasi kepada pengungsi adalah salah satu cara efektif untuk mendiseminasikan pengetahuan hukum kepada komunitas pengungsi. Bantuan Refugee Representative dan paralegal pengungsi dalam kerja-kerja pemberdayaan hukum menjadi bentuk kolaborasi yang baik. Ke depannya, SUAKA akan terus melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum dengan meningkatkan kolaborasi dengan komunitas pengungsi, pelibatan pengungsi dalam dialog-dialog dengan para pemangku kepentingan, sembari menyesuaikan pola komunikasi dan penyelenggaraan aktivitas selama situasi COVID-19.
17
Bidang Kampanye dan Advokasi Rapat Tahunan SUAKA tahun 2020 menetapkan prioritas kerja SUAKA di sektor pemberian bantuan hukum, pemberdayaan hukum dan kampanye. Di tahun 2020, SUAKA tetap melakukan kerja-kerja advokasi meskipun dengan intensitas yang cukup landai. SUAKA berharap dengan peningkatan kinerja penanganan kasus, SUAKA dapat memahami kebutuhan pengungsi sehingga membantu penyusunan strategi advokasi yang tepat sasaran pada tahun berikutnya. Namun demikian, tentunya peluang advokasi yang hadir tidak diabaikan.
SUAKA meramu kegiatan kampanye yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam bentuk diskusi publik. Melalui diskusi publik, SUAKA berharap baik masyarakat maupun pemangku kepentingan menyadari dan memahami isu pengungsi di Indonesia.Berbagai Kementerian/Lembaga telah SUAKA ajak untuk berdiskusi dalam berbagai acara atau forum, mengenai isu pengungsi di Indonesia, antara lain Kementerian Luar Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komnas HAM, Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Direktorat Jenderal Keimigrasian.
SUAKA mengapresiasi keterlibatan para pemangku kepentingan dalam membahas isu
pengungsi, namun kedepannya, SUAKA akan mendorong para pemangku kepentingan untuk
dapat menyepakati langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama untuk
memajukan hak pengungsi di Indonesia.
Selain berdiskusi dengan pemerintahan, SUAKA juga berjejaring erat dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada penanganan pengungsi seperti Yayasan Geutanyoe, Dompet Dhuafa, dan Jesuit Refugee Service
18
Kesadaran Publik
Selain menyelenggarakan diskusi publik dan memantik percakapan mengenai hak pengungsi melalui forum-forum publik, SUAKA juga mengangkat isu penanganan pengungsi di media arus utama untuk memperluas cakupan audiens. SUAKA memahami bahwa saat ini isu pengungsi jarang diangkat dalam pemberitaan media, dan cenderung mengemuka bila terdapat kejadian signifikan di lapangan.
Karena itu, SUAKA berupaya membuka diskusi dengan jurnalis melalui sebuah diskusi publik dengan pembicara SUAKA, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS-UGM) serta pengungsi, dan dihadiri oleh rekan-rekan jurnalis. Melalui diskusi tersebut, SUAKA juga menyadari perlunya persiapan data dan fakta lapangan yang dapat diberikan kepada media, untuk mendukung pemberitaan yang berpihak pada hak asasi manusia. Hal ini menjadi pembelajaran untuk SUAKA agar tetap membangun bukti dan mengajak rekan-rekan masyarakat sipil di daerah lain untuk melakukan komunikasi dengan media.
Selain menyelenggarakan diskusi secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain, SUAKA juga turut berpartisipasi dalam berbagai diskusi publik yang diselenggarakan oleh pihak lain. Hal ini tentunya untuk memastikan bahwa wacana pada tiap forum mendukung perlakuan yang lebih baik bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.
Kegiatan-kegiatan yang diorganisir oleh SUAKA, dan yang dilaksanakan selama Refugee Week (WRD) 2020 bersama jaringan SUAKA, maupun kegiatan yang dihadiri SUAKA sebagai narasumber merupakan bagian dari kampanye yang telah dijalankan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, diskusi publik (i) “Kondisi Kelompok Rentan di Tengah COVID-19” pada tanggal 15 April 2020; (ii) “Learning from Refugees in Responding COVID-19” pada tanggal 19 April 2020; (iii) #HumanRightsTalks “Xenophobia, Pengungsi/Pencari Suaka dan Dampak COVID-19 Terhadap Minoritas di ASEAN” yang diselenggarakan oleh AICHR pada tanggal 19 Juni 2020; (iv) “Decree No. 125/2016 After Pandemic: Refugee Rights in the New Normal” pada tanggal 20 April 2020; dan (v) #3 youth: open space "Refugees in Southeast Asia during the COVID-19 Pandemic” yang diselenggarakan oleh ASEAN Youth Forum pada tanggal 21 Juni 2020.
19
Sementara itu Program Kampanye SUAKA banyak terlihat di sosial media antara lain Instagram dan Facebook yang aktif dalam menyampaikan inklusivitas pengungsi untuk mendapatkan akses terhadap informasi terkait COVID-19. Terlebih pada masa pandemi ini, SUAKA bersama-sama dengan JRS mengambil langkah untuk menyarikan dan menerjemahkan berbagai informasi tentang COVID-19 agar dapat menjadi konsumsi para pengungsi.
Beberapa pengungsi menyatakan bahwa mereka banyak menerima manfaat dari informasi terkait COVID-19 yang diunduh pada website SUAKA, antara lain bagaimana mencuci tangan dan menggunakan masker yang benar, serta protokol kesehatan; tidak hanya bagi dirinya sendiri atau keluarganya tetapi mereka juga bisa menggunakan informasi tersebut untuk komunitasnya. Informasi yang cepat berubah memang menjadi tantangan, tetapi disisi lain memberikan informasi yang aktual dan terupdate secara regular sangat diperlukan untuk memastikan pengungsi juga mendapatkan informasi yang akurat.
Tahun 2020 menjadi trafik tahunan terbesar website SUAKA dengan total pengunjung sebesar 26.000. Pembuatan information kit untuk pengungsi selama COVID-19 menjadi salah satu faktor peningkatan traffic website. Selain itu juga penempatan tautan atau materi di website, menjadi traffic driver untuk pengunjung mengakses website SUAKA. Gambaran data ini dapat menjadi analisis potensi pengembangan pengelolaan platform komunikasi SUAKA kedepannya.
SUAKA juga berupaya agar pencarian kata kunci ‘suaka’ pada mesin pencari dapat menempatkan SUAKA pada sasaran utama pencarian. Posisi kedua untuk saran pencarian website SUAKA adalah tautan yang berasal dari Facebook.
Visitor website cukup beragam, meskipun teratas dari Indonesia, pengunjung dari negara lain juga banyak. Hal ini menjadi pertimbangan untuk tetap membuat konten dalam Bahasa Inggris atau dua Bahasa sekaligus yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
20
Penerimaan publik berdasarkan parameter yang dapat diukur, seperti data diatas, cukup menunjukkan antusiasme yang tinggi. Meskipun isu pengungsi masih merupakan isu yang tergolong sedikit diperbincangkan, tapi tetap memiliki daya tarik yang potensial untuk program kampanye di 2021. SUAKA juga dapat meningkatkan frekuensi publikasi dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan publik untuk meningkatkan visibilitas organisasi.
SUAKA juga perlu lebih banyak mengeluarkan produk tulisan, baik op-ed, brief dan atau bentuk tulisan lain, seperti Know Your Rights (KYR) atau Self Help Kit yang terdahulu. Di tahun 2020, beberapa media nasional seperti Tempo dan The Jakarta Post memublikasikan 2 tulisan yang dikirim oleh anggota SUAKA. Hal ini menunjukkan peningkatan perhatian media terhadap isu pengungsi dan kerja-kerja SUAKA. Produk-produk seperti itu akan potensial untuk menguatkan posisi SUAKA sebagai salah satu stakeholder vital dalam isu pengungsi. Perhatian ini muncul akibat beberapa kali SUAKA terlewatkan dalam diskursus-diskursus pengungsi.
Penelitian dan Advokasi
Advokasi berbasis bukti merupakan bagian penting dari kerja SUAKA. Dengan sumber daya
yang terbatas pada tahun 2020, SUAKA berhasil menghidupkan wacana advokasi di tingkat
nasional.
SUAKA juga mendorong penuh upaya untuk meningkatkan kemampuan pengungsi agar berdaya dalam bidang ekonomi. Kesempatan ini mulai terbuka dari diskusi yang diselenggarakan oleh SUAKA di bulan Desember, dengan menghadirkan Satgas Pengungsi Kemenkopolhukam, Kantor Staf Presiden dan Yayasan Geutanyoe. Beberapa poin yang dapat ditindaklanjuti dari diskusi tersebut adalah eksplorasi kesempatan pemberdayaan pengungsi secara ekonomi dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan mengeksplorasi jenis kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah untuk memajukan hak pengungsi di Indonesia.
Dalam hal kebijakan, SUAKA terlibat dalam advokasi kebijakan Raperda Bantuan Hukum DKI Jakarta yang diinisiasi oleh LBH APIK. Agar Perda yang dihasilkan juga berperspektif pengungsi, mengingat sebagian besar pengungsi bermukim di Jakarta dan sekitarnya.
Selain itu, SUAKA berencana untuk menggulirkan kembali inisiatif UU Perlindungan Pengungsi pada 2021 dengan berbagai pemangku kepentingan. Materi yang ditawarkan yaitu Draf RUU juga sudah disusun oleh Enny Soeprapto, salah satu anggota SUAKA yang sudah bergeliat lama dalam isu pengungsi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu hasil dari diskusi publik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 “Decree No. 125/2016 After Pandemic: Refugee Rights in the New Normal”, dimana SUAKA dan Policy Lab menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI untuk pembahasan RUU Kepengungsian.
Di tahun 2020, SUAKA bersama dengan Jaringan Advokasi Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka Indonesia (JAPPSI) membuat Discussion Paper: A Health Insurance Scheme for Refugees in Indonesia. Dokumen ini adalah sebuah kajian untuk mendukung pemenuhan hak atas kesehatan bagi pengungsi di Indonesia melalui skema asuransi. Sebagai kita ketahui bersama, para pengungsi tidak berhak menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Banyak pengungsi yang bergantung kepada dukungan karitatif dari lembaga internasional maupun institusi lainnya dalam mengakses layanan kesehatan. SUAKA turut terlibat dalam pembuatan skema asuransi kesehatan bagi pengungsi yang diadvokasi kepada UNHCR Indonesia. Pembahasan skema tersebut belum terlaksana dengan baik akibat fokus UNHCR Indonesia yang terfokus pada penanganan kondisi COVID-19 di komunitas pengungsi. Kedepannya, SUAKA akan mencoba mendiskusikan skema asuransi kesehatan kembali guna mematangkan inisiatif ini.
21
Advokasi untuk kebijakan yang tepat sasaran tentu membutuhkan bukti yang kuat. SUAKA
selalu memadankan upaya advokasi dengan penelitian untuk meningkatkan pemahaman
terhadap permasalahan.
Pada Desember 2020 hingga Januari 2021, SUAKA bekerja sama dengan Dompet Dhuafa dan Yayasan Geutanyoe melakukan studi lapangan di Lhokseumawe, Aceh, mengenai implementasi Perpres 125/2016 pada penanganan pengungsi Rohingya pada Juni dan Agustus 2020.
Riset Kondisi Kesehatan Mental Pengungsi
Sejak Juli 2019 SUAKA bekerja sama dengan HOST International, Refugee Trauma and Recovery Program - University of New South Wales dan Universitas Gajah Mada, menyelenggarakan studi longitudinal mengenai perkembangan kesehatan mental para pengungsi di Indonesia.
Penelitian ini akan dibagi dalam beberapa Time Point, masing-masing mempunyai durasi sekitar 6 bulan. Time point satu targetnya adalah recruitment. Tantangan dan kendala recruitment akibat pandemic telah teratasi dengan baik, dibuktikan dengan keberhasilan menjaring 1200 responden riset yang tersebar dengan variasi yang cukup representative (Bahasa, lokasi tempat tinggal, nasionalitas, umur, status perkawinan). Hal ini tercatat melebihi ekspektasi optimis yang ditulis pada laporan semester 1. Organisasi-organisasi yang terlibat juga menyatakan apresiasinya kepada tim operasi riset yang sudah membuat capaian ini.
Time point kedua sudah dimulai sejak September. Target time point kedua adalah retention atau mempertahankan responden awal untuk tetap menyimpan responnya pada time point kedua. Tantangannya adalah untuk tetap engage dengan para responden dengan antisipasi kebosanan dan menyerah ditengah proses. Sejauh ini proses di time point kedua berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Sepanjang 2020 sudah dilakukan dua aktivitas diskusi daring untuk mendukung riset, yang pertama adalah webinar mengenai Manajemen Stress Selama COVID-19, kedua adalah webinar mengenai Panduan Untuk Tidur yang Berkualitas. Masih banyak potensi terkait webinar yang dapat difasilitasi oleh para peneliti. Tema dan pembicara pada kedua webinar yang merupakan ahli psikologis klinis menjadi salah satu daya tarik bagi para pengungsi untuk mengikuti webinar.
Kemungkinan besar situasi pandemic belum akan berakhir pada semester pertama 2021, sehingga rencana retention tetap akan kurang lebih sama dengan rencana time point satu yaitu optimalisasi digital presence (perbanyak postingan secara berkala) dan mengadakan information session atau event yang difasilitasi oleh peneliti secara online.
Keadaan pandemi yang semakin panjang menjadi perhatian bagi Program Kampanye dan Advokasi.
SUAKA menyadari bahwa, dengan kondisi pandemi, kehadiran digital SUAKA perlu untuk ditingkatkan. Karena itu, memasuki tahun 2021, SUAKA akan memusatkan perhatian kampanye dengan memperkuat ketersediaan informasi di situs maupun sesi diskusi online.
SUAKA tentu akan meraih kesempatan-kesempatan yang terbuka dengan berkomitmen untuk mendedikasikan staf penuh untuk upaya advokasi berbasis bukti.
22
Kesekretariatan Untuk mendukung kerja-kerja inti SUAKA, fungsi Sekretariat menjadi jantung bagi lembaga. Sekretariat menjalankan fungsi manajemen, administrasi dan keuangan lembaga agar SUAKA dapat terus melakukan aktivitasnya.
Pada 2020, SUAKA menambah dua staf penuh-waktu, menjadi tiga staf penuh-waktu yang
terdiri dari Staf Keuangan, Koordinator Kampanye dan Penasihat Bantuan Hukum Senior
yang berfungsi untuk mengkoordinasi kerja-kerja bantuan hukum.
Tentunya hal ini dilakukan dengan pertimbangan matang mengingat keuangan SUAKA yang belum besar. Keputusan ini dilakukan untuk memperkuat portofolio SUAKA agar dapat menjadi lembaga yang terpercaya dalam menjalankan aktivitas intinya: bantuan hukum.
Sekretariat juga melakukan aktivitas penerimaan sukarelawan baru, mengatur permohonan wawancara, korespondensi, beserta memulai inisiasi pembahasan SOP antara lain SOP Keuangan (telah disahkan), SOP Kepegawaian, dan SOP Penanganan Kasus. Saat ini sukarelawan baru SUAKA adalah sebanyak empat orang, yang turut terlibat aktif dalam aktivitas pemberian bantuan hukum dan juga pemberdayaan hukum.
Hingga saat ini, SUAKA menempati ruangan kantor di Gedung YLBHI dengan properti kantor yang masih dalam status pinjam-pakai. Inventaris SUAKA hanya terdiri dari satu laptop (yang dipakai untuk keuangan), satu voice recorder, satu printer, dan persediaan ATK dasar. Masih perlu dipertimbangkan kembali untuk penambahan inventaris laptop, mengingat aktivitas lainnya juga membutuhkan dukungan fasilitas.
Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa kondisi Indonesia dan dunia sedang tidak stabil dikarenakan COVID-19, sehingga SUAKA perlu untuk menyesuaikan kerja-kerjanya. Penyesuaian dilakukan dengan memprioritaskan bekerja dari rumah, memprioritaskan untuk menggunakan kendaraan umum pribadi ataupun angkutan umum yang bersifat pribadi, menyediakan kuota pulsa untuk tiga orang setiap bulannya (untuk seluruh pegiat SUAKA yang aktif dan membutuhkan) serta berlangganan Zoom Premium. Adanya kelelahan aktivitas daring serta penyesuaian ritme kerja yang baru, menjadi sesuatu hal yang harus diterima dan dimaklumi sebagaimana setiap pekerja alami dalam kondisi pandemi ini.
Situasi pandemi juga menjadi permasalahan penyerapan anggaran yang dirasakan oleh organisasi masyarakat sipil, tidak terkecuali SUAKA.
Namun, tantangan tersebut berhasil dijawab SUAKA dengan beradaptasi dengan melakukan
berbagai perubahan strategi implementasi kegiatan dari luring ke daring.
Proses adaptasi yang tanggap oleh SUAKA memastikan tingkat penyerapan yang optimal dan dalam waktu bersamaan, mampu menyimpan dana tabungan SUAKA.
SUAKA senantiasa mempertimbangkan kesesuaian rencana strategis dan mandat SUAKA dengan dukungan pendanaan. Pada tahun 2020, memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan HOST International dan Julia Taft Fund dengan dukungan dana tidak terikat serta dukungan Dompet Dhuafa.
23
Komunikasi Dengan Pegiat SUAKA
Sejak Agustus 2020, SUAKA membuat publikasi mini mengenai capaian SUAKA dalam bulan yang bersangkutan dan agenda SUAKA pada bulan berikutnya. SUAKA berharap publikasi bertajuk SUAKA Monthly RoundUp ini menjadi medium komunikasi dua arah antara Sekretariat SUAKA dengan anggotanya. Ke depan, SUAKA akan mengembangkan SUAKA Monthly RoundUp untuk rujukan utama masyarakat ketika mencari informasi mengenai pengungsi dan pencari SUAKA di Indonesia.
Pada paruh akhir 2020, SUAKA mendapatkan dukungan dari volunteer baru sebanyak empat orang yang berkontribusi dalam menggerakkan kerja-kerja SUAKA.
Melangkah Maju
Perjalanan SUAKA untuk melindungi dan mengadvokasikan pemenuhan hak untuk pengungsi tentu jauh dari kata usai. Melangkah maju ke tahun 2021, SUAKA telah menyiapkan strategi untuk bekerja untuk pengungsi dengan tantangan pandemi. Langkah strategis ini termasuk penyesuaian dukungan infrastruktur, mekanisme kelembagaan, dan program dengan situasi pandemi. SUAKA sebagai organisasi yang rodanya berputar dengan kontribusi staf dan relawan juga akan memperkuat kolaborasi ini di tahun 2021. Penguatan kolaborasi ini tidak lepas dari peran Sekretariat SUAKA dalam mengelola sumber daya dan kontribusi relawan untuk menghasilkan perubahan bermakna bagi pemenuhan hak pengungsi.
24
Keuangan SUAKA Pada periode 2020, total dana yang masuk lebih besar sekitar 55% dari perkiraan anggaran masuk.
Hal ini dikarenakan adanya tambahan pendonor di penghujung tahun.
25
Laporan Posisi Keuangan Perkumpulan Suaka untuk Perlindungan Hak Pengungsi per tanggal 31
Desember 2020.
26
