gbhn 4 PedomanIDSN

8/16/2019 gbhn 4 PedomanIDSN

1/24

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL NASIONAL (IDSN)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manfaat data dan informasi spasial sumber daya alamdan lingkungan hidup telah dirasakan oleh hampir seluruhkalangan, baik institusi pemerintah, swasta, perguruan tinggimaupun masyarakat umum. Pemanfaatan data itu sejalandengan meningkatnya pengetahuan dalam hal perencanaandan pengelolaan kewilayahan yang optimal dan tetapmempertahankan kelangsungan dan kelestarian fungsilingkungan hidup.

Ketersediaan data dan informasi spasial nasional padahakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah, walaupundalam pelaksanaannya melibatkan pihak non pemerintah(swasta). Pengelolaan data dan informasi spasial yangdilaksanakan pemerintah maupun swasta masih dilakukansecara parsial sesuai dengan kebutuhan dan kebijakansektornya masing-masing, sehingga menimbulkan kesan

berjalan sendiri-sendiri dan kurang koordinatif.

Akibat dari hal ini adalah daya guna data dan informasispasial tersebut terbatas pada instansi masing-masing dansekaligus membatasi pemanfaatannya bagi multi pengguna.

1

Disisi lain, oleh karena berbagai hal seperti: kondisi

geografis, keterbatasan dana, teknologi, sumberdaya manusia, dan lain-lain, mengakibatkan penyediaan datadan informasi spasial belum sepenuhnya mencakupkeseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Masalah lain yang timbul sampai saat ini berkaitandengan penyediaan data dan informasi spasial tersebut antara

lain:

a. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yangmendukung sesuai dengan perkembangan teknologiinformasi;

b. Peninjauan kembali pemberlakuan security clearence c. Data yang ada masih belum mudah diakses,

dipertukarkan dan digunakan bersama;d. Kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang

Survei dan Pemetaan masih kurang sinergis; dane. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

profesional dibidang Survei dan Pemetaan terutama didaerah.

Peran pihak non pemerintah dalam pengadaan danpengelolaan data dan informasi spasial nasional perluditingkatkan melalui kebijakan Public Private Partnership.

Dalam hal ini pihak swasta tidak hanya semata-matamelaksanakan Program – program pemerintah, tetapi perlutindakan proaktif dalam implementasinya namun masih dalamkerangka dan batasan yang ditetapkan oleh pemerintahmelalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2


2/24

Masalah-masalah sebagaimana tersebut di atas pada

hakekatnya mencakup 5 (lima) aspek yaitu : Kelembagaan,Peraturan Perundang-undangan, Data Utama, Penelitian danpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK),dan Sumber Daya Manusia.

1.2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan dalam

mengimplementasikan program dan kegiatan survei danpemetaan bagi lintas pelaku (stakeholders) dalampenyelenggaraan IDSN.

1.3. Dasar

Pedoman Penyelenggaraan IDSN ini disusunberdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) : “Bumi danair dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat”.

2. Ketetapan MPR-RI No: IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004.

3. Undang-Undang No: 25 Tahun 2000, tentang ProgramPembangunan Nasional Tahun 2000 s/d 2004.

4. Undang-Undang No: 24 tahun 1992 tentang PenataanRuang.5. Undang-Undang No: 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia.6. Undang-Undang No: 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah.

3

7. Undang-Undang No: 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah.

8. Peraturan Pemerintah RI No: 47 Tahun 1997 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

9. Peraturan Pemerintah RI No: 10 Tahun 2000 tentangKetelitian Peta.

10. Keputusan Presiden RI No: 27 Tahun 1975 tentangPembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi

Kekayaan Alam juncto Keputusan Presiden RI No: 68Tahun 1980 tentang Perubahan Atas KeputusanPresiden RI No: 27 Tahun 1975 tentang PembentukanPanitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam.

11. Rekomendasi Rapat Koordinasi Sistem InformasiGeografi Nasional III (SIGNas) III, IV, V, dan VI

12. Rekomendasi Pertemuan Fora Infrastruktur DataSpasial (IDS).

13. Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Survei dan

Pemetaan tahun 2000 (Rakornas Surta 2000)

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Pedoman ini berisi istilah dan definisi Dasar PenyelenggaraanIDSN, Komponen IDSN, Penyelenggaraan IDSN, meliputi :Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan, DataUtama, Penelitian dan Pengembangan IPTEK,

Pengembangan SDM dan Managemen Pengembangan IDSN.Secara sistimatis penulisan pedoman didahului dengan uraianumum yang melatarbelakangi, tujuan, dan dasar hukum yangdiacu. BAB II menguraikan pengertian/terminologi yangdipakai sehingga mudah di dalam pemahamannya;

4


3/24

status IDSN yang mencakup asas yang dipergunakan,

kedudukan, dan tujuan serta sasaran yang hendak dicapaidalam penyelenggaraan IDSN tersebut. BAB III menjelaskanbagian per bagian dari ke-5 aspek penyelenggaraan IDSNyang meliputi aspek Kelembagaan, Peraturan Perundang-undangan, Data Utama, Penelitian dan Pengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologi di bidang survei dan pemetaan,serta Sumber Daya Manusia. Di dalam pencapaian tujuandan sasaran penyelenggaraan IDSN tersebut diperlukan

pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing aspek dan akandiuraikan pada BAB IV. Pedoman ini dapat digunakan olehinstitusi yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaandata dan informasi spasial baik di pusat maupun di daerah.

5

BAB II

DASAR–DASAR PENYELENGGARAAN IDSN

2.1. Istilah dan Definisi

DATA

Adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat

dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

BASIS DATA

Kumpulan data yang terorganisasi untuk melayaniberbagai aplikasi pada saat bersamaan dengan melakukanpenyimpanan dan pengelolaan data sehingga data tersebutnampak di satu lokasi.

INFORMASI

Adalah data yang telah diproses/diolah danmengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusanpada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.

GEOSPASIAL

Geospasial atau dalam Buku Pedoman ini seringdisebut SPASIAL adalah Suatu komponen keruangan(bergeoreferensi) dalam arti mempunyai informasi letak baikterhadap garis bujur maupun garis lintang.

6


4/24

DATA DAN INFORMASI SPASIAL

Adalah data dan informasi yang mempunyai komponenkeruangan (bergeoreferensi), dalam arti mempunyai informasiletak baik terhadap garis bujur maupun garis lintang.

INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL NASIONAL (IDSN)

IDSN adalah suatu perangkat sistem managemen

data spasial yang mencakup kelembagaan, kumpulan datadasar spasial berikut standar-standar dan petunjuk teknis,teknologi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, serta sumber daya manusia yang diperlukan untukmengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan, danmeningkatkan pemanfaatan data spasial

DATASET / DATA UTAMA

Suatu set data (kumpulan data) terstruktur yangmempunyai tema dan atribut yang sama

DATASET FUNDAMENTAL

Adalah dataset geospasial yang bukan turunan daridata lain dan banyak institusi memperoleh keuntungan yangsignifikan dari data tersebut.

KASTODIAN (Custodian)

Adalah institusi yang bertanggung jawab terhadappenyediaan, pengelolaan dan distribusi data utama tertentuyang sesuai dengan standar yang diakui IDSN

7

STANDAR

• Adalah suatu tingkatan kualitas yang dibakukanberdasarkan konsensus semua pihak terkait denganmemperhatikan syarat-syarat tertentu, serta berdasarkanpengalaman, perkembangan masa kini dan masa datanguntuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

• Ketentuan teknis yang telah dikonsensuskan antar lintaspelaku dan berlaku secara nasional.

STANDARDISASI

Adalah proses merumuskan, menetapkan,menerapkan dan merevisi standar, dilaksanakan secara tertibdan kerjasama semua pihak.

METADATA

Adalah data tentang data; data yang menyajikaninformasi mengenai isi, kualitas dan karakteristik lain dari datatersebut.

CLEARINGHOUSE

Adalah suatu sistem server institusi data produserterdistribusi yang berisi metadata data spasial dengan standar

yang ditentukan IDSN dan dapat diakses oleh penggunamelalui internet.

8


5/24

SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

Adalah suatu sistem informasi berbasiskan komputeryang mengacu pada lokasi geografi dan dapat diolah dengankomputer untuk memperoleh hasil analisis yang diperlukan.

2.2. Asas

Asas yang digunakan adalah sinergi, kerjasama,

keterpaduan, daya guna, manfaat, legalitas, keamanan dankeandalan, serta kepemilikan.

2.3. Tujuan penyelenggaraan infrastruktur data spasialnasional

• Membentuk jaringan antar institusi nasional yang terkaitpada pengelolaan data dan informasi spasial sumberdayaalam dan lingkungan hidup untuk menunjang

pembangunan nasional.• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen

pembangunan nasional.

2.4. Sasaran penyelenggaraan infrastruk tur data spasialnasional

• Tercapainya suatu tatanan penyelenggaraan data dan

informasi spasial secara terintegrasi.• Tersedianya data spasial yang memenuhi standar yang

berlaku.

• Tercapainya kemudahan akses dan pertukaran dataspasial antar pembuat dan pengguna data.

9

BAB III

KOMPONEN INFRASTRUKTUR DATA SPASIALNASIONAL.

Arah kebijakan dan rencana strategis pembangunansurvei dan pemetaan nasional disusun dengan berlandaskanpada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), KebijakanStrategis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstra Iptek) dan

Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi (Punas Ristek).Berdasarkan hal tersebut maka Kebijakan dan RencanaStrategis pembangunan survei dan pemetaan nasional(Jakstra dan Renstra Surtanas) dirumuskan meliputi limabidang kebijakan, yaitu : Kelembagaan, Peraturan perundang-undangan, Pembangunan Data Dasar Utama, Penelitian danpengembangan IPTEK dan Peningkatan kemampuan SDM.

Reorientasi kebijakan survei dan pemetaan nasionalpada penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Survei danPemetaan (Rakornas Surta) 2000 kearah pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasi telah mendasari arahpembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).Sebagai penyedia sarana transportasi data dan informasispasial digital, pembangunan IDSN diharapkan dapatmewujudkan suatu pola komunikasi baru dalampenyebarluasan data dan informasi spasial yang dapat

dengan cepat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan Jakstra dan Renstra Surtanasdalam pengelompokan bidang kebijakan pada Rakornas Surta2000 tersebut, maka arah pembangunan IDSN dapat

10


6/24

dikelompokkan pada 5 (lima) aspek utama, yaitu :

• Kelembagaan• Peraturan Perundangan-Undangan

• Data Utama

• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi

• Sumber Daya Manusia

KOMPONEN IDSNKOMPONEN IDSN

INFRASTRUKTURINFRASTRUKTURDATA SPASIALDATA SPASIAL

NASIONALNASIONAL

KELEMBAGAANKELEMBAGAAN

PERATURANPERATURAN

PERUNDANGPERUNDANG--

UNDANGANUNDANGAN

DATA UTAMADATA UTAMAPENELITIAN DANPENELITIAN DAN

PENGEMBANGANPENGEMBANGAN

SUMBER DAYASUMBER DAYA

MANUSIAMANUSIA

Sesuai dengan pengertian IDSN maka setiap komponendalam IDSN sangat berkaitan erat sebagai suatu sistem yangterpadu sebagai landasan dari arah pembangunan IDSN.

11

Hasil identifikasi permasalahan survei dan pemetaan

nasional pada Rakornas Surta 2000, memperlihatkan bahwapentingnya dilaksanakan pembangunan IDSN, dalam rangkapengelolaan sumber daya alam untuk perencanaanpembangunan berkelanjutan, sehingga pengambilankeputusan dapat dilakukan dengan cepat dan berdasarkandata yang lebih akurat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan

keberadaan IDSN adalah :1. Menghemat biaya penyelenggaraan data melalui sharingbiaya dan menghindari duplikasi kegiatan

2. Pengembangan aplikasi diharapkan bisa lebih cepat danmudah melalui ketersediaan data dan standarpengembangan data

3. Meningkatkan kepuasan pengguna data melaluiketersediaan data yang lebih baik, lebih mudah diaksesdan kemudahan pengoperasian.

4. Penyajian data yang lebih baik untuk pengambilankeputusan.

5. Menghemat usaha-usaha pengembangan denganketersediaan petunjuk, prosedur, standar dan spesifikasi

6. Penggunaan data dapat dilakukan lebih cepat melaluikeseragaman format dan metoda akses data.

7. Menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan olehkonflik data.

8. Lebih menfokuskan kegiatan pada aktivitas bisnisutamanya dan menghindari penyelenggaraan duplikasidata.

9. Pelaksanaan analisis dan pengambilan keputusan dapatdilakukan lintas sektoral.

12


7/24

10. Mengurangi beban kegiatan pelayanan data melalui

layanan langsung dari ketersediaan sistem jaringanelektronik.

11. Mengundang pengguna dalam pemanfaatan data yangtelah teregistrasi dalam jaringan.

12. Memperluas potensi pasar.13. Memberikan arah konsolidasi pengembangan.

3.1. Kelembagaan

Kelembagaan survei dan pemetaan nasional perlu ditatadan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjaditerutama mengacu pada diberlakukannya UU No. 22 tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP. 25/2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaidaerah Otonom.

Aspek Kelembagaan yang telah disepakati pada

Rakornas Surta 2000, adalah terbentuknya Fora IDSNyang merupakan Forum koordinasi kelembagaan surveidan pemetaan dengan menyertakan seluruh instansiterkait ( baik Pemerintah Pusat dan Daerah, PerguruanTinggi, Dunia Usaha/ Swasta dan LSM ).

Berdasarkan rekomendasi Rakornas Surta 2000tersebut, Fora IDSN bertujuan meningkatkan sinergi antara

institusi yang terkait dalam penyempurnaan kebijakanstrategis, rencana strategis dan rencana pembangunantahunan instansi survei dan pemetaan nasional, diantaranyaadalah :

13

• penyusunan program kerja, kebijakan dan

kesepakatan;• peningkatan kemitraan institusional;

• koordinasi penyediaan data utama;

• pemasyarakatan dan pendayagunaan informasidata spasial;

• peningkatan kinerja lembaga surta;

• penetapan pembinaan (kastodianship) data spasial;

dan• peningkatan kerjasama internasional;

Aspek kelembagaan merupakan suatu komponendalam IDSN yang berkaitan dengan manajemen Fora IDSNdalam penentuan kebijakan dan berbagai aturan dalammembangun, mengelola, mengakses serta menggunakan datadasar utama dan berbagai standar, yang diperlukan dalammembangun IDSN.

14


8/24

POLA HUBUNGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN,KEBIJAKAN DAN STANDAR PADA SIMPUL

KEBIJAKAN

STANDAR

WEB

PLATFORM

SARANA PRASARANA

SIMPUL

PERASPENAK INFORMASIDATA

BUILD INF.

SOC. EC.

NAT. ENV.

ADMIN.

PRIM. REF.

• Server • Client• Application

• Network

NPPSSNPPSS

3.2. Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan ini diperlukan gunamemberikan kepastian aturan yang saling menguntungkanbaik bagi pengguna maupun penyedia data. Penyusunan

peraturan tersebut ditujukan untuk menunjang pembangunanIDSN dalam operasionalisasinya. Peraturan dimaksud padahakekatnya mencakup Norma, Pedoman, Prosedur, Standar,Spesifikasi, (NPPSS) data dan informasi spasial.

15

Forum koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan dan pengaturan lainnya, bertujuan untukmenunjang program survei dan pemetaan nasional,dimaksudkan antara lain untuk :

• menjamin kepastian hukum dalamberusaha/investasi dibidang survei dan pemetaan;

• menjamin kepastian penyelenggaraan survei danpemetaan;

• menjamin kepastian hukum hak atas kekayaan

intelektual dibidang survei dan pemetaan;Data dan informasi adalah merupakan salah satu daribenda yang perlu dan harus dilindungi dengan Hak atasKekayaan Intelektual (HaKI). Hal ini mengingat dalampengadaannya membutuhkan suatu usaha yang tidak kecilbaik ditinjau dari sumber daya keuangan, sumberdayamanusia dan yang tidak kalah penting adalah pemikiranyang telah dicurahkan.

Pengaturan selanjutnya adalah dalam hal menyusun

landasan hukum untuk dapat menciptakan sinergi antar pelakupenyelenggara survei dan pemetaan.

Perlu peraturan perundangan untuk pengumpulan danpenggunaan bersama atas data spasial. Peraturan-peraturanyang diperlukan :

• Pelaksanaan koordinasi di tingkat nasional dandaerah.

• Peran atau tanggung jawab institusi pemerintah.

• Peran atau tanggung jawab institusi swasta.• Penetapan institusi kunci.

• Aturan distribusi data pada setiap instansi.

• Peraturan perundangan mengenai hak cipta,sekuriti, penetapan harga, privacy, dan liability.

• Peraturan mengenai akses.16


9/24

3.3. Data utama

Data utama yang antara lain terdiri dari datapenginderaan jauh, data dasar geodesi, peta rupabumi, petatematik dasar, dll dalam forum komunikasi pembangunan datautama sangat diperlukan dan bahkan mendesak untuk segeradiformulaiksan mengenai jenis, spesifikasi, standar, dll yangsemuanya diperlukan dalam rangka menuju ketersediaan datadan kemudahan akses.

Forum Koordinasi pembangunan data utama (dataset)bertujuan untuk antara lain:

• penyusunan standardisasi data utama;

• penyusunan spesifikasi perolehan data (dataacquisition);

• penyusunan standardisasi basisdata;

• penyusunan standardisasi protokol sistem distribusidata utama; dan

• penyusunan standardisasi jaringan kerja;

Data dan informasi spasial adalah merupakan salahsatu komponen utama dari infrastruktur yang juga sebagaisalah satu komoditas yang sangat diperlukan oleh berbagaikalangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan suatupembangunan.

17

???

???

???

??

??

??

??

??

FUNDAMENTAL DATA SET PRODUK DASAR INFORMASI DASAR

KOREL SI D T D N

INFORM SI GEOSP SI L

??

??

??

Mengingat posisi data spasial yang telah memiliki nilai

strategis dan sangat diperlukan oleh berbagai lapisanpengguna, maka untuk lebih mengoptimalkan ataspemanfaatnanya perlu dibentuk suatu kesepakatan sejauhmana pemerintah harus menyediakannya, dalam bentuk apa,oleh siapa dan bagaimana untuk mendapatkannya.

Data Utama merupakan komponen paling penting

dalam infrastruktur data spasial nasional. Data Utama tersebutadalah dataset yang dibuat didalam kerangka kelembagaandan dikumpulkan sehingga menjadi sumber data yang utama,dan dari data tersebut data dan informasi lain dapat diturunkanmelalui pengintegrasian dan penambahan nilai.

18


10/24

KORELASI DATA DAN HIRARKIINFRASTRUKTUR DATA SPASIAL

IDSIDSGG

IDSIDSRR

IDSIDSNN

IDSIDSPP

IDSIDSKK //KK

ALUR ALUR RESOLUSIRESOLUSIDATA DANDATA DAN

INFORMASI SPASIALINFORMASI SPASIAL

Kebutuhan akan cakupan nasional yang konsistenmengandung arti bahwa : perlu koordinasi antar institusiuntuk menjamin bahwa semua komponen datasetdikumpulkan konsisten atas standar yang berlaku masyarakatpengguna harus dilibatkan untuk menentukan spesifikasi danprioritas akses data disediakan sesuai dengan kebijakan yangditentukan oleh IDSN. Aspek data utama dalam program

pembangunan IDSN bertujuan untuk memfasilitasikeberadaan infrastruktur, yang mencakup :

Identifikasi Data utama yang merupakan bagian utamadari infrastruktur.

Menentukan kastodian dari data tersebut.

19

Memfasilitasi pengembangan prioritas dan standar dari

data tersebut.

3.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Teknologi yang berkembang hendaknya selalu bisadimanfaatkan dalam menunjang pembangunan IDSNkhususnya melalui sistem jaringan sebagai media komunikasidan pertukaran data. Perkembangan terknologi ini seyogyanya

juga dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis untukpemecahan berbagai masalah dalam kaitannya denganpemanfaatan data dan informasi spasial.

Forum koordinasi penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi bertujuan antara lain untuk:

mendorong kesinambungn aktivitas penelitian danpengembangan;

meningkatkan kemampuan penguasaan dan

penerapan teknologi; mengembangkan penemuan baru/inovasi di bidang

teknologi survei dan Pemetaan; dan memberi nilai tambah terhadap data utama;

Untuk dapat mengikuti perkembangan dan perubahanatas data dan informasi spasial yang sangat dinamis, makaperlu adanya suatu terobosan melalui suatu penelititan danpengembangan untuk menjaga,agar data dan informasispasial tersebut tetap terjamin keabsahannya serta memilikinilai yang tinggi.

20


11/24

Penelitian dan pengembangan yang dimaksud disini

tentunya tidak hanya terbatas pada segi teknispenyelenggaraannya saja, akan tetapi harus diluaskan hinggamencakup baik segi sosial hingga ekonomisnya.

Penelitian dan pengembangan diperlukan dalammengembangkan infrastruktur data spasial nasional karenapembangunan infrastruktur data spasial nasional adalahpembangunan infrastruktur yang berbasis pada penggunaandan pemanfaatan teknologi mutakhir. Penelitian danpengembangan diperlukan untuk menguasai teknologimutakhir tersebut.

Salah satu teknologi yang berkembang dalam rangkapembangunan infrastruktur data spasial, adalah penerapanteknologi yang digunakan untuk membangun jaringanclearinghouse yang diperlukan agar masyarakat penggunadapat mengakses data dan informasi spasial secara on line.

Penelitian dan pengembangan juga diperlukan dalammendukung pengembangan peraturan perundangan dalampengumpulan dan penggunaan bersama data spasial.

3.5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM survei dan pemetaan diarahkankepada suatu profesionalisme dalam memenuhi kebutuhandalam pengembangan IDSN serta mampu berkompetisisecara internasional.

Forum koordinasi sumber daya manusia yang bertujuanantara lain untuk :

21

membangun kemampuan dan profesionalitas sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan;

sertifikasi dan akreditasi profesi survei dan pemetaan;dan

standardisasi kompetensi sumber daya manusia dibidang survei dan pemetaan;

Pada paragraph diatas telah diuraikan secara umumobyek dari apa yang dikelola dalam pembangunaninfrastruktur data spasial, akan tetapi semua itu tidak adaartinya apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yangtelah disepakati bersama.

Maka untuk ini diperlukan suatu pengaturan sumberdaya manusianya sebagai pelaku dari seluruh kegiatan.

Adapun pengaturan yang dimaksud adalah meliputistandardisasi kemampuan, pengembangan kemampuan

hingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusianya.

Dalam pengembangan infrastruktur perantenagaterdidik dan terlatih merupakan hal yang sangatpenting, tenaga tersebutlah yang akan mengembangkansekaligus menjaga kesinambungan operasionalisasiinfrastruktur.

Program pembangunan IDSN perlu menetapkankerangka dalam pengembangan keahlian dan kompetensi darisumberdaya manusia yang diperlukan dalam pengembanganinfrastruktur data spasial dengan menyertakan lembaga-lembaga pendidikan dan asosiasi survei dan pemetaan yangada saat ini.

22


12/24

Program pembangunan IDSN mempunyai posisi yangideal untuk menyampaikan masalah ini kepada pemerintahnegara anggota, badan donor dan institusi pendidikan.

23

BAB IV

PENYELENGGARAAN IDSN

Penyelenggaraan IDSN memerlukan suatu kondisiyaitu berfungsinya lembaga-lembaga SURTA dan adanyakepastian hukum dalam penyelenggaraan penyediaan danpenggunaan data dan informasi spasial. Berfungsinyalembaga SURTA memerlukan dukungan dari pemanfaatan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Sumber dayamanusia yang menguasai IPTEK.

Penyelenggaraan IDSN merupakan upaya bersamadari semua lembaga SURTA yang meliputi lintas pelaku IDSNyang terdiri dari instansi-instansi pemerintah, swasta,perguruan tinggi di wilayah Indonesia, yang menyadari bahwatersedianya data dan informasi spasial adalah masalah yangharus diselesaikan bersama karena adanya saling keterkaitan

antar lintas pelaku IDSN.

Model kerjasama antar lintas pelaku IDSN dalampenyelenggaraan IDSN adalah model jaringan kerja dimanamasing-masing lembaga berperan sebagai simpul jaringanyang saling terikat oleh peraturan perundang-undangan.Secara fisik jaringan tersebut merupakan sistem jaringanbasisdata tersebar ( Distributed Database System) yaitu

sistem yang menghubungkan server-server basisdata lintaspelaku IDSN yang independent yang pengelolaan danpengoperasiannya terintegrasi oleh suatu aturan yangdisepakati oleh semua lintas pelaku IDSN tersebut.

24


13/24

Sistem jaringan berfungsi untuk menyelenggarakan

penyediaan dan penggunaan data dan informasi spasial, yangmenganut sistem basisdata tersebar, yang saat ini digunakanoleh berbagai organisasi inisiatif infrastruktur data spasialinternasional adalah Clearinghouse Data Utama atau disingkatClearinghouse.

Clearinghouse sendiri diartikan sebagai suatu sistemserver institusi data produser terdistribusi yang berisi metadatadata spasial dengan standar yang ditentukan IDSN dan dapatdiakses oleh pengguna melalui internet.

Dalam server Clearinghouse dibangun direktori datadan metadata yaitu informasi mengenai data utama yangtersedia dalam sistem Clearinghouse. Clearinghouseberfungsi sebagai titik akses bagi pengguna dan pembuat datautama.

Mengingat bahwa penyelenggaraan IDSN melibatkan

seluruh lembaga-lembaga terkait lintas pelaku IDSN makapenyelenggaraan tersebut memerlukan organisasipenyelenggara yang akan berfungsi sebagai penggerakpenyelenggaraan IDSN.

Bab ini akan menjelaskan penyelenggaraan IDSN yangdifokuskan kepada pembangunan Clearinghouse melaluipembangunan masing-masing komponen IDSN, danmanajemen penyelenggaraan.

25

DIREKTORI DATA

NASIONAL

UnitUnit ProduksiProduksi 33Custodian 3Custodian 3

METADATAMETADATA

BASISDATA

BASIS-

DATA

Unit Produksi 1Custodian 1

BASISDATA

BASIS-

DATA

Unit Produksi 2Custodian 2

METADATAMETADATA

BASISDATA

BASIS-DATA

UnitUnit ProduksiProduksi NNCustodian NCustodian N

BASISDATA

BASIS-

DATA

METADATAMETADATA

METADATAMETADATA

LAN,

Intranet

Intranet,

Internet

PENGGUNA

ClearinghouseClearinghouseNasionalNasional

Internet

METADATAMETADATANASIONALNASIONAL

PRODUSEN

INTERELASI KOMPONENINTERELASI KOMPONEN CUSTOD IAN ,CUSTOD IAN ,

CLEAR INGHOUSE CLEAR INGHOUSE DANDAN USERS USERS



Dalam membangun masing-masing komponen akandiuraikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untukmembangun komponen tersebut. Penentuan kegiatan tersebutdilaksanakan berdasarkan kepada tingkat kebutuhan mengacukepada kesepakatan lintas pelaku IDSN yang dikeluarkanpada berbagai rapat koordinasi IDSN.

Untuk keperluan penyederhanaan penyelenggaraan IDSN,maka dari lima komponen yang ditentukan dalam IDSN, akandikelompokkan menjadi tiga kelompok komponen yaitu :

- Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan.- Data Utama.

26


14/24

- Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan

Pengembangan SDM.Untuk menyelenggarakan IDSN diperlukan suatu managemen

yang dikelola bersama.

4.1. Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keberhasilan penyelenggaraan IDSN dapat dicapaioleh adanya partisipasi aktif dari lembaga-lembaga yangterkait lintas pelaku IDSN, serta optimalnya lembaga-lembagatersebut dalam menjalankan tugas, fungsi dankewenangannya, khususnya dalam penyediaan danpenggunaan data dan informasi spasial.

Untuk mengatur gerak langkah upaya bersama lintaspelaku IDSN sehingga terjadi suatu kesatuan yang utuh, yangdidukung oleh aspek legal maka perlu dikembangkanperaturan perundang-undangan terkait.

Dalam penyelenggaraan IDSN pengembangankomponen Kelembagaan dan Peraturan Perundangandifokuskan kepada pembangunan Clearinghouse.

Kelompok komponen Kelembagaan dan PeraturanPerundang-undangan mencakup kegiatan-kegiatan sebagaiberikut :

- Penetapan kastodian.- Peningkatan kemitraan institusional.- Peningkatan koordinasi penyediaan data dasar

geospasial.- Peningkatan kinerja profesionalisme lembaga surta

27

- Peningkatan kerjasama internasional.

- Mengupayakan Pengesahan UU TIGNAS.- Membangun dan mensosialisasikan HaKI.

4.1.1. Penetapan kastodian

Penetapan kastodian data merupakan langkah pentingdalam pembangunan IDSN karena kastodian sangatmenentukan dalam mewujudkan tersedianya data spasial danakses atas data spasial tersebut.

Kastodian merupakan institusi pemegang hak dantanggung jawab atas keabsahan data dalammenyelenggarakan data dan kemutakhirannya. Dalampenyelenggaraan data, kastodian perlu memperhatikanstandar yang disepakati bersama melalui pertemuan kerjaatau forum komunikasi lainnya yang telah disepakati bersama.Dengan demikian kastodianship perlu menyusun kaidah /

aturan yang mengatur akuntabilitas terhadappenyelenggaraan data spasial.

Tugas dan tanggung jawab kastodian mencakup halsebagai berikut: (i) akusisi data, (ii) penyimpanan data, (iii)pemeliharaan data, (iv) bersama-sama dengan penggunadata, menetapkan standar data, (v) menjamin kualitas, (vi)memelihara keamanan data, (vii) menyediakan sarana aksesatas data, dan (viii) menyusun dokumentasi. Kewenangan yang diatur yaitu (i) menetapkan data yang boleh diakses, (ii)mengenakan biaya akses data, (iii) pemasaran dan distribusidata bagi pengguna tertentu dan (iv) mengakses danmenggunakan data yang dikelola oleh kastodian lain.

28


15/24


16/24

4.1.2. Peningkatan kemitraan institusional

Meningkatkan kemitraan institusional di daerah,perguruan tinggi, perusahaan swasta nasional danasosiasi profesi adalah merupakan kunci untukmemberdayakan potensi nasional dalam penyediaandata dan memecahkan permasalahan surta nasional.Tanpa kemitraan ini akan sulit merealisasikankebijakan nasional di bidang surta terutama dalamsituasi keterbatasan anggaran negara dalam kondisikrisis ekonomi dan politik yang sedang terjadi di negarakita.

Melalui kemitraan maka diharapkan masing-masing institusi terkait dengan surta diatas akan dapatmemberikan dukungan satu sama lain Kegiatankerjasama kemitraan antara lain dapat berupakerjasama dalam bidanga tukar menukar data,

pengetahuan dan pembiayaan, dll.

4.1.3. Peningkatan koordinasi penyediaan data dasargeospasial

Meningkatkan koordinasi penyediaan datadasar geospasial dalam aktifitas koordinatif antarapusat dan daerah, dan memberdayakan sektor swastaserta memelihara produksi swakelola yang sepadan.

Koordinasi semakin penting untuk menghindaripekerjaan tumpang tindih yang menyebabkaninefisiensi dalam pembiayaan.

31

Pusat dan daerah perlu berkoordinasi untuk

mendiskusikan kebutuhan masing-masing sehinggaprogram yang digariskan dapat selaras dan salingmengisi. Demikian halnya sektor swasta perludilibatkan dalam program-program pemerintah untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi dan memberikandukungan usaha yang baik.

4.1.4. Peningkatan kinerja profesionalisme lembaga surta

Meningkatkan kinerja profesionalisme lembagasurta menyangkut pembinaan profesi, kode etik profesidan kemitraan.

4.1.5. Peningkatan kerjasama internasional

Peningkatan kerjasama internasional untukmemperkuat surta nasional baik melalui penelitian dan

pengembangan SDM maupun peningkataninfrastruktur. Kerjasama dengan internasional inisemakin penting bukan saja membuka kesempatanpada SDM kita untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi di bidang surta yang berkembang cepattetapi diharapkan dapat membuka peluang investasiinternasional di bidang surta nasional.

4.1.6. Mengupayakan Pengesahan UU TIGNAS

Dalam menyelenggarakan IDSN diperlukanperaturan setingkat undang-undang sebagai sumberhukum bagi pembuatan NPPSS di tingkat yang lebihrendah.

32


17/24

Saat ini sedang diupayakan terwujudnya undang-

undang yang mengatur penyelenggaraan untukmenjamin tersedianya data dan informasi geografisyang berada dalam suatu tatanan informasi geografissecara nasional. Undang-undang tersebut selanjutnyadisebut dengan Undang-undang Tata InformasiGeografi Nasional (UU TIGNAS). Upaya tersebut perludidukung oleh semua lintas pelaku IDSN agar UUTIGNAS tersebut dapat diwujudkan dalam waktusesingkat mungkin.

4.1.7. Membangun dan mensosialisaikan HAKI

Semua produk IDSN yang mencakup data,informasi, aplikasi, sistem merupakan asset negarayang dibangun dengan biaya negara yang sangatbesar dan sangat penting. Keberadaan produk IDSNtersebut perlu dilindungi secara hukum dari

penyalahgunaan yaitu perlindungan hak cipta produkIDSN melalui UU Nomor 19 tahun 2002 tentang HakCipta.Untuk itu, semua produk IDSN tersebut perlu dikeloladidalam HaKI mengingat berbagai penyalahgunaanseperti penggandaan, pemalsuan, penyebarluasansecara illegal saat ini sudah terjadi.

4.2. Data Utama

Penyelenggaraan IDSN berkaitan denganpengembangan data utama di Indonesia mengacukepada pengembangan Clearinghouse.

33

Kegiatan-kegiatan yang perlu dikembangkan dalam

mendukung penyelenggaraan IDSN, khususnya dalampembangunan Clearinghouse Indonesia, sebagaimanadiuraikan diatas mencakup :

- Pembangunan Kamus Data Utama- Perumusan Standar,- Pengembangan Metadata- Pengembangan Direktori data

4.2.1. Pembangunan Kamus Data Utama

Pembangunan kamus data utama perludiselenggarakan oleh institusi teknis terkait selakupemegang data. Tujuan penyusunan kamus data iniuntuk mendefinisikan istilah – istilah yang bergunadalam mendukung pengembangan data utama baikuntuk masyarakat maupun sesama produsen data.

Dalam kamus data utama dijelaskan deskripsi danpengertian terhadap istilah surta, entitas, fitur, atribut,kodefikasi dan klasifikasi data untuk menjaminkonsistensi dan mempermudah akses data / transferdata baik antarprodusen maupun antarpengguna.

4.2.2. Perumusan Standar

Data utama merupakan kumpulan dari sejumlahdataset ( jalan, batas administrasi, penggunaan tanah,hidrologi, dsb) yang memenuhi kriteria sesuai dengandefinisi data utama yang telah dijelaskan dalam babsebelumnya.

34


18/24


19/24

Dalam penyelenggaraan standardisasi perlu

disusun standar proses, standar produk, standar aksesdan transfer data terhadap data utama yang menjaditugas dan tanggung jawab masing – masing institusi.Dalam melaksanakan standardisasi perlu jugadiperhatikan kepakaran dan melibatkan lintas pelaku,dan melalui Pantek 211S agar standar dapatdiintegrasikan antara satu dengan yang lain.

Beberapa standar-standar yang berkaitan

dengan data utama adalah sebagai berikut :

- Standar data adalah acuan yang digunakandalam membuat data agar mencapai suatutingkat kualitas yang diperlukan atau disepakati.Standar data utama mendefinisikan karakterteknis dari data utama yang mencakup: akurasispasial, atribut, akurasi atribut dan masa

berlaku. Standar data utama mencakup sistemreferensi, datum dan system proyeksi peta,model data/klasifikasi data, kamus data,kualitas data dan transfer data.

- Standar transfer menyediakan formatintermediate untuk mentransfer data dandioptimasi untuk mencapai komunikasi datadan metadata secara efektif.

- Standar metadata adalah penjelasan tentangistilah-istilah yang umum dan definisi darikonsep dan komponen yang berkaitan denganmetadata.

37

4.2.3. Pengembangan Metadata

Salah satu aspek yang terkait dengan datautama dalam pembangunan Infrastruktur Data SpasialNasional adalah pembangunan metadata dari dataspasial yang telah dan akan diproduksi pada setiapinstitusi pemasok data. Metadata adalah data tentangisi, kualitas, kondisi dan karakteristik lainnya dari data.

Beberapa manfaat yang dapat diperolehdengan keberadaan suatu metadata adalah :

- Untuk membantu dalam mengatur danmemelihara suatu investasi data spasial.

- Untuk memberikan informasi tentang kepemilikandata pada katalog data, clearinghouse dan parapengguna data

- Untuk memberikan informasi dalam mengolah

dan menginterpreta-sikan data yang diterima darisumber eksternal.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, makapenyusunan metadata harus dipersiapkan denganmempertimbangkan berbagai hal sedemikian hinggaproduk informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkanoleh berbagai pihak. Informasi metadata ditetapkan

berdasarkan empat karakteristik yang menentukanperanan dari metadata, yaitu :

Ketersediaan: informasi yang diperlukan untukmengetahui ketersediaan data.

38


20/24


21/24

Terpeliharanya metadata data spasial nasional

yang merupakan bagian dari Data Utama sebagaisalah satu komponen IDSN, akan memberikan dampakdalam optimalisasi pemanfaatan data spasial yangtelah diproduksi oleh berbagai instansi pemerintah danswasta baik di tingkat pusat dan daerah, sehinggapemanfaatan produk data spasial tersebut dapat lebihditingkatkan secara efisien, efektif dan terpadu.

CLEARINGHOUSECLEARINGHOUSE – – PUSAT INFORMASIPUSAT INFORMASI

CUSTODIANCUSTODIAN -- PUSAT DATAPUSAT DATA

Kelembagaan; Peraturan Perundang-undangan,Penelitiandan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi, Sumber DayaManusia

AKSES AKSES

PUBLIKPUBLIK

PENGPENG--

ADAAN ADAAN

PENGPENG--

OLAHANOLAHAN

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASIPENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

GEOSPASIALGEOSPASIAL

METADATAMETADATA

DIREKTORIDIREKTORI

DATADATA

PENGEPENGE--

LOLAANLOLAAN

STANDARSTANDAR

DATAUTAMADATAUTAMA

DATASETDATASET

FUNDAMENTALFUNDAMENTAL

4.2.4. Pengembangan Direktor i data

Direktori data berisi informasi tentangkeberadaan dari data utama.

41

Metadata adalah data mengenai data dan

mencakup karakter teknis dari data, syarat akses danprosedur-prosedur, dan bagaimana memperolehinformasi selanjutnya. Infrastruktur data spasialnasional harus mencakup direktori data atau sistemdirektori dengan mana pengguna dapat mengetahuitentang ketersediaan dan kecocokan data yangdiinginkan.

Direktori mencakup data utama yang

merupakan bagian dari infrastruktur dan data lain yangtersedia ataupun data yang masih dalampengembangan. Konsep direktori data spasialnasional dan keberadaan sistem direktori data tersebutmerupakan faktor yang sangat penting dalampembangunan IDSN. Salah satu kebijakanpembangunan IDSN yang perlu diprioritaskan adalahkebijakan tentang metadata yang didistribusikan

secara cuma-cuma dan dapat dipertukarkan.

4.3. Penelitian dan Pengembangan IPTEK danPengembangan SDM

Penyelenggaraan IDSN memerlukanketerlibatan teknologi dalam proses-prosespengumpulan, pengolahan dan pendistribusian dataserta tersedianya sumberdaya manusia yang

menguasai teknologi tersebut.- Meningkatkan Penelitian Tentang Basisdata- Meningkatkan Penelitian Teknologi Informasi dan

Komunikasi Clearinghouse- Meningkatkan Teknik Data acquisition

42


22/24

- Mengembangkan Teknik Data Processing

- Penelitian Efisiensi Distribution Data- Peningkatan Kualitas SDM IDSN- Promosi Kemampuan SDM nasional

4.3.1. Meningkatkan Penelitian Tentang Basisdata

Melaksanakan penelitian dan pengembanganmengenai pengelolaan dan penggunaan basisdatageospasial. Penelitian di bidang basisdata perlu

diselenggarakan mengingat volume data yangdisimpan disetiap kastodian saat ini sudah cukup besarsehingga memerlukan teknik pengelolaan basisdatayang dapat mempercepat akses terhadap datatersebut.

4.3.2. Meningkatkan Penelitian Teknologi Informasi danKomunikasi Clearinghouse

Melaksanakan penelitian dan pengembanganteknologi informasi dan komunikasi yang berkaitandengan pengembangan Jaringan Clearinghouse yangmencakup : sistem basisdata, protokol komunikasi,dedicated lines, local area network, wide area network,integrated-service networks dan internet.

4.3.3. Meningkatkan Teknik Perolehan Data

Penelitian dan pengembangan dalammendukung pelaksanaan kegiatan perolehan data(data acquisition) dengan menggunakan teknologiGlobal Positioning System (GPS), Total station, dandigital photogrammetry.

43

4.3.4. Mengembangkan Teknik Pemrosesan Data

Penelitian dan pengembangan dalampemrosesan data dengan teknologi komputer danperangkat lunak pengolahan data sehingga dapatditerapkan untuk memproses data dalam jumlah yangbesar dan dalam waktu yang singkat.

4.3.5. Penelitian Efisiensi Distribusi Data

Penelitian dan pengembangan IPTEK dalamproses distribusi data perlu diselenggarakan terutamayang berkaitan dengan system on-line melalui internet.

Teknologi penayangan peta bahkan analisisspasial secara on-line di internet saat ini sudahtersedia sehingga yang perlu dilakukan adalahpenguasaan teknologi tersebut agar dapat diterapkan

di setiap kastodian data.

Penelitian dan pengembangan IPTEK jugaperlu dilaksanakan untuk menunjang penerapanteknologi e-commerce agar penjualan data daninformasi spasial dapat dilaksanakan melalui internetsecara on-line.

4.3.6. Peningkatan Kualitas SDM Surta

Mendorong peningkatan kualitas SDM di pusatmaupun di daerah yang mampu dalammenyelenggarakan IDSN melalui partisipasi aktifdalam:

44


23/24

- program sertifikasi oleh pihak yang berwenang

- pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi

4.3.7. Promos i Kemampuan SDM nasional

Mempromosikan standar kemampuan SDMnasional di bidang pengelolaan informasi geospasialyang berdaya saing internasional.

4.4. Manajemen Penyelenggaraan IDSN

Manajemen Penyelenggaraan IDSNdilaksanakan melalui Fora IDSN. Implementasi ForaIDSN dapat dilaksanakan dengan mengelompokkan

jenis forum koordinasi sesuai dengan aspek-aspekyang diperlukan untuk disepakati oleh semua institusiyang terkait dalam kerangka disain pembangunanIDSN. Pengelompokkan Fora IDSN tersebut adalah :

4.4.1. Forum Koordinasi Kebijakan

Forum ini ditujukan untuk mensinergikankebijakan dan rencana strategis yang dilaksanakanpada semua institusi terkait dalam pembangunanInfrastruktur Data Spasial Nasional.

Forum ini beranggotakan semua pimpinaninstitusi terkait dan sedikitnya 1 ( satu ) kali dalam 5 (lima ) tahun melaksanakan Rapat Koordinasi dalamrangka penyempurnaan Kebijakan dan Rencanastrategis pada masing masing institusinya.

45

4.4.2. Forum Koordinasi Teknis

Forum ini ditujukan untuk mensinergikanProgram Tahunan yang dilaksanakan pada semuainstitusi terkait dalam pembangunan Infrastruktur DataSpasial Nasional. Forum-forum sejenis iniberanggotakan semua pimpinan unit pada institusiterkait, ( setingkat Eselon II ) dan sedikitnya 1 ( satu )kali dalam setahun melaksanakan Rapat Koordinasidalam rangka penyempurnaan Program Tahunan yang

akan dilaksanakan pada unit yang dipimpinnya.Forum ini dapat lebih dikembangkan dengan

mengelompokkan sesuai dengan aspek aspek yangmerupakan komponen IDSN.

4.4.3 Tim Kerja Teknis

Forum ini ditujukan untuk mensinergikan

operasionalisasi Kegiatan yang dilaksanakan padasuatu institusi terkait dalam pembangunan InfrastrukturData Spasial Nasional. Forum ini beranggotakanbeberapa perwakilan dari institusi terkait, ( setingkatEselon III ) dan melaksanakan pertemuan yang intensifdalam rangka pencapaian sasaran kegiatan yangmelibatkan beberapa instansi terkait dalampelaksanaannya.

4.4.4. Forum – forum lainnya

Forum – forum koordinasi lainnya yang bersifatkemitraan institusional atau kerjasama internasionaldalam rangka mendukung program pembangunanInfrastruktur Data Spasial Nasional.

46


24/24

BAB V

P E N U T U P

Dengan diterbitkannya buku ini semoga pembangunanIDSN di Indonesia mendapatkan percepatan dalampengembangannya untuk mewujudkan amanat programnasional yang diemban oleh segenap unsur lintas pelaku yang

ada di Indonesia.

Uraian yang disusun dalam buku pedoman ini tentunyatidak akan mempunyai arti yang signifikan dalam kerangkapembangunan nasional manakala tidak ada etiket baik darisemua pihak terkait, guna mewujudkan kepemerintahan yangbaik (Good Governance). Untuk itu sangat diharapkan adanyapemenuhan komitmen dari semua pihak dalam rangkamewujudkan keinginan dan cita-cita pembangunan nasional

untuk menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunandan pemanfaatan data dan informasi spasial dalam kerangkaIDSN.

Karena dengan pemanfaatan dan mengoptimalan datadan informasi yang ada maka akan terjadi suatu efisiensi yangluar biasa.

Pedoman-pedoman lainnya yang memperjelas darisemua komponen IDSN akan disusun dalam waktu yang tidakterlalu lama dan tidak terlepas dari peran serta semua unsurlintas pelaku.

47

Documents

gbhn 4 PedomanIDSN