PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

BAB XIII

PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983, pembangunan perumahan dan pemukiman dalam Repelita IV bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pengadaan perumahan, perbaikan ataupun pemugaran perumahan desa, penyediaan prasarana lingkungan dasar seperti air ber-sih, saluran pembuangan air kotor dan air hujan, serta penge-lolaan persampahan. Sasaran pembangunan perumahan dan pemu-kiman terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang ber-penghasilan rendah.

Selain itu, dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas dilakukan pula usaha-usaha perbaikan kampung khususnya di kawasan-kawasan pemukiman padat penduduk di kota-kota besar dan sedang, perbaikan lingkungan pasar, peremajaan kota, dan berbagai kegiatan yang terkait dengan itu.

Secara umum hasil pembangunan sektor perumahan rakyat dan pemukiman selama Repelita IV telah banyak memberikan man-faat kepada masyarakat, walaupun di sana-sini masih terdapat beberapa kekurangan. Di daerah perkotaan telah semakin banyak rumah baru yang dibangun dan lingkungan perumahan yang diper-baiki. Di daerah pedesaan telah semakin banyak rumah dan

XIII/3

lingkungan yang dipugar. Dengan demikian semakin banyak rak-yat yang menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang se-hat.

Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan pembangunan sek-tor Perumahan dan Pemukiman dilakukan melalui 3 program uta-ma, yaitu: (1) Program Perumahan Rakyat yang meliputi kegiat-an-kegiatan pengadaan perumahan rakyat, perbaikan kampung dan perbaikan lingkungan perumahan kota, dan pemugaran perumahan desa; (2) Program Penyediaan Air Bersih yang meliputi kegiat-an-kegiatan penyediaan air bersih untuk kota-kota besar, se-dang, kecil, serta daerah-daerah pedesaan; dan (3) Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman yang meliputi kegiatan-ke-giatan pembangunan dan perbaikan sistem saluran air hujan dan air limbah serta penanganan persampahan di daerah-daerah per-kotaan.

B. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Sebagaimana diamanatkan dalam GBHN, kebijaksanaan umum yang ditempuh dalam Repelita IV adalah bahwa pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman tetap merupakan prakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, sedangkan peranan Pemerintah le-bih banyak berfungsi sebagai pendorong.

Salah satu kebijaksanaan penting yang diambil dan mulai dilaksanakan dalam tahun pertama Repelita IV (1984/85) adalah bahwa kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman harus di-laksanakan secara terpadu, balk dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya harus berkaitan, saling menunjang atau saling melengkapi. Ba-dan yang ditugasi untuk melaksanakan kebijaksanaan keterpadu-an ini adalah Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) yang diketuai oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Kep-pres RI No. 8 Tahun 1985) yang beranggotakan pimpinan Depar-temen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terlibat. Tugas utama BKPN adalah memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di bidang perumahan dan pemukiman dan membantu merumuskan ke-bijaksanaan lanjutan Pemerintah secara lebih terarah dan ter-padu.

Dalam rangka merumuskan kebijaksanaan Pemerintah, dalam tahun 1988/89 BKPN telah mengadakan sidang yang membahas ber-bagai pokok materi, antara lain RUU tentang perumahan dan pe-mukiman, RUU tentang tata ruang, pembangunan perumahan dan

XIII/4

pemukiman skala besar, koordinasi modular, dan kelembagaan perumahan di daerah. Selain itu juga dibahas hal-hal yang menyangkut lingkungan perumahan kumuh dan peremajaan kota, pelaksanaan bank tanah dan konsolidasi tanah perkotaan, pe-mantapan peran swadaya masyarakat dalam pembangunan perumah-an, serta pengembangan instrumen dan sumber dana masyarakat untuk pembangunan perumahan.

Untuk lebih meningkatkan keterpaduan dalam hal menangani kegiatan pemugaran perumahan desa, melalui Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/KPTS/1984, telah dikeluarkan pedoman keterpaduan yang dinamakan Pedoman Penanganan Pemu-garan Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P2LDT). Dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan kegiatan pemugaran pe-rumahan desa tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi yang berkepentingan, tetapi dilakukan secara terpadu di daerah atau desa yang lama, dengan pemba-gian tugas dan wewenang yang lebih jelas.

Khususnya dalam hal pembangunan perumahan dan pemukiman, untuk memberikan dorongan kepada usaha swasta dan masyarakat, berbagai kemudahan telah diberikan antara lain berupa penye-derhanaan prosedur, pemberian izin membangun rumah atau ba-ngunan lain, pemberian keringanan dalam membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR), dan pemberian dorongan kepada lembaga-lembaga keuangan lain di samping Bank Tabungan Negara untuk juga menyalurkan KPR kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Mengingat adanya perubahan harga tanah, bahan bangunan dan upah kerja yang membawa pengaruh terhadap biaya pem-bangunan rumah maka untuk menciptakan iklim usaha pembangun-an perumahan swasta dan kapling siap bangun telah dibuat be-berapa pedoman yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Peker-jaan Umum Nomor 01/KPTS/1989 dan Keputusan Menteri Negara Pe-rumahan Rakyat Nomor 04/KPTS/1989.

Untuk dapat lebih menjangkau lapisan masyarakat berpeng-hasilan rendah, sejak tahun 1986/87 ditentukan rasio pem-bangunan rumah tipe kecil (36 m2 ke bawah) dan tipe relatif besar (di atas 36 m2 sampai dengan 70 m2) adalah 70 : 30. Dengan demikian pembangunan rumah tipe kecil lebih banyak.

Selain itu, dalam tahun 1987/88 khusus dalam pembangunan prasarana perkotaan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam

XIII/5

Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Ling-kungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Perumahan kepada Pemerin-tah Daerah. Pada tahun yang sama dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.

Untuk lebih meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan perkotaan telah dibentuk suatu Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan (TKPP) dengan Surat Keputusan Menteri Negara Peren-canaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pemba-ngunan Nasional No. Kep. 016/Ket/4/1987. Tugas utamanya adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan program terpadu pembangunan perkotaan, melakukan pemantauan masalah dengan mengusahakan cara pemecahannya sebagai hasil kesepakatan antara instansi yang bersangkutan.

Dalam hal pembangunan prasarana kota, sejak tahun 1987/88 mulai dikembangkan dan diterapkan secara bertahap suatu pola pendekatan perencanaan dari "bawah", yaitu yang dikenal dengan nama "Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu" (P3KT). Pada prinsipnya P3KT merupakan suatu cara penyusunan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang mengusahakan keterpaduan berbagai program dan proyek pembangunan prasarana perkotaan. Dalam Repelita IV ke-terpaduan itu masih dibatasi pada pembangunan prasarana kota bidang ke-PU-an saja, yaitu penyediaan air bersih, perbaikan kampung, drainase, pengelolaan air limbah dan air hujan, pe-ngelolaan sampah, jalan kota, dan usaha-usaha pencegahan ban-jir kota. Dalam pembangunan prasarana tersebut yang diterpa-dukan bukan hanya perencanaan fisiknya melainkan juga sumber-sumber pembiayaannya, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun dari perusahaan-perusahaan daerah, seperti PDAM. Cara pendekatan ini sesuai dengan prinsip desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan bahwa di waktu-waktu yang akan datang peranan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan kotanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranannya pada waktu ini. Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini hanya sekedar memberikan bimbingan dan bantuan teknis yang diperlukan serta penyusunan standar-standar.

Harus diakui bahwa berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah seperti diuraikan di atas belum dapat mengatasi seca-ra memuaskan semua masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Masalah utama adalah besarnya perbe-daan antara jumlah kebutuhan dan kemampuan Pemerintah dan ma-syarakat untuk menyediakan perumahan dan prasarana kota yang

XIII/6

diperlukan. Namun dengan peningkatan upaya dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari semua pihak, diharapkan masalah tersebut secara bertahap akan dapat diatasi dengan makin me-muaskan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

1. Program Perumahan Rakyat

Perumahan yang jumlahnya memadai, harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dengan lingkungan pe-mukiman yang sehat merupakan tujuan pembangunan perumahan rakyat. Kegiatan program ini meliputi perbaikan kampung, peng-adaan perumahan rakyat, dan pemberian informasi kepada masya-rakat mengenai bagaimana caranya membangun perumahan dan ling-kungan yang layak, aman, sehat, dan tertib.

a. Perbaikan Kampung

Kegiatan perbaikan kampung dan perbaikan lingkungan perumahan kota mencakup berbagai usaha peningkatan prasarana lingkungan. Kegiatan ini meliputi usaha-usaha perbaikan mutu jalan-jalan lingkungan, perbaikan sistem pembuangan sampah, perbaikan saluran pembuangan air hujan dan air kotor atau limbah, pengadaan sarana "Mandi Cuci Kakus" (MCK), dan pe-ningkatan pelayanan air bersih. Selain itu, dengan keterkait-an kerja sama dengan sektor-sektor lainnya, juga diusahakan peningkatan berbagai sarana lingkungan, seperti pembangunan gedung Sekolah Dasar, Puskesmas, penyediaan listrik, kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kegiatan industri rumah tangga. Hal ini diperlukan karena tujuan perbaikan kam-pung bukan hanya perbaikan aspek fisiknya saja, melainkan juga aspek kesejahteraan penduduknya.

Selama Repelita IV telah berhasil diperbaiki lingkungan perumahan kota seluas 25.145 ha (termasuk lingkungan kawasan pasar) yang dirasakan manfaatnya oleh kurang lebih 7.254.000 orang penduduk. Dalam tahun kelima Repelita IV telah berhasil diperbaiki lingkungan perumahan kota seluas 5.433 ha yang menjangkau sekitar 1.373.000 penduduk di 281 kota (Tabel XIII-1).

b. Pemugaran Perumahan Desa

Usaha pemugaran perumahan desa bertujuan agar semakin banyak rakyat di pedesaan yang menempati rumah layak dalam

XIII/7

TABEL XIII – 1

PELAKSANAAN PERBAIKAN KAMPUNG DAN LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTAMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1983/84 – 1988/89

1) Angka diperbaiki2) Termasuk penanggulangan darurat : Tahun 1983/84 : 200 Ha dan 62.500 orang

Tahun 1984/85 : 90 Ha dan 28.080 orangTahun 1985/86 : 90 Ha dan 28.080 orangTahun 1986/87 : 30 Ha dan 7.500 orangTahun 1987/88 : 205 Ha dan 5.500 orangTahun 1988/89 : 470 Ha dan 1.200 orang

XIII/8

lingkungan yang sehat. Usaha ini dilaksanakan melalui kegiat-an penyuluhan, pembuatan rumah-rumah contoh, perbaikan ru-mah-rumah penduduk secara gotong royong, perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sarana "Mandi Cuci Kakus" (MCK), dan pengadaan sarana air bersih. Selain itu bagi keluarga atau pemilik rumah yang terpilih pada tahun tertentu diberikan stimulan atau perangsang berupa bahan-bahan bangunan yang di-perlukan untuk dapat digunakan memperbaiki rumah mereka se-suai dengan persyaratan teknis dan kesehatan. Pemberian sti-mulan diusahakan untuk dirantaikan oleh keluarga bersangkutan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk dite-ruskan dan dimanfaatkan oleh keluarga lain di desa bersang-kutan. Dengan cara seperti ini diharapkan jumlah rumah yang dapat dipugar di dalam suatu desa akan semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Selama lima tahun pelaksanaan Repelita IV jumlah desa yang telah dicakup adalah sebanyak 7.243 desa, dengan jumlah rumah yang terpugar kurang lebih 108.000 rumah, termasuk ha-sil usaha dari swadaya masyarakat sendiri yang dibantu dari hasil pengembalian stimulan.

Dalam tahun 1988/89 kegiatan pemugaran desa ini telah dilaksanakan di lebih dari 2.500 desa yang tersebar di 26 Daerah Tingkat I (Tabel XIII-2). Dibandingkan dengan hasil pelaksanaan tahun sebelumnya maka hasil pelaksanaan tahun 1988/89 ini lebih tinggi 113%. Kegiatan tersebut di atas termasuk penanggulangan khusus, yaitu perbaikan rumah-rumah penduduk yang terkena bencana alam, seperti gempa bumi, ban-jir dan tanah longsor.

Selanjutnya dalam Repelita IV sudah mulai dirintis pula pembentukan wadah usaha bersama di pedesaan yang diharapkan dapat merantaikan stimulan yang sekaligus dapat menghimpun dan memanfaatkan dana masyarakat dalam usaha peningkatan mutu perumahan desa. Wadah itu diusahakan dapat melembaga dan ber-kesinambungan kegiatannya. Selain dilakukannya usaha-usaha peningkatan mutu rumah di daerah pedesaan, dilakukan pula usaha-usaha perbaikan lingkungan perumahan, termasuk di ling-kungan-lingkungan perumahan baru, di daerah-daerah transmi-grasi, daerah pemukiman masyarakat terasing dan pemukiman kembali desa (resettlement).

c. Pengadaan Perumahan Rakyat

Dalam Repelita IV usaha-usaha pengadaan perumahan rak-yat, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,

XIII/9

TABEL XIII - 2

PELAKSANAAN PEMUGARAN PERUMAHAN DESAMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1983/84 - 1988/89(desa)

Repelita IV

No. Daerah Tingkat I 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89

1. Daerah Istimewa Aceh 55 64 67 45 43 1022. Sumatera Utara 32 32 40 39 56 1343. Sumatera Barat 40 40 43 40 68 1364. R i a u 32 26 36 19 24 235. J a m b i 29 33 29 25 25 646. Sumatera Selatan 32 37 32 32 37 967. Bengkulu 29 29 34 29 27 268. Lampung 29 28 30 49 55 1339. DKI Jakarta - - - - - -10. Jawa Barat 110 111 117 75 154 41511. Jawa Tengah 110 121 128 84 141 41512. DI Yogyakarta 34 37 37 12 7 613. Jawa Timur 110 116 117 74 153 41514. B a 1 i 55 55 58 16 5 815. Nusa Tenggara Barat 55 62 70 21 17 1616. Nusa Tenggara Timur 53 53 65 28 5 1417. Timor Timur - 16 35 14 11 1118. Kalimantan Barat 36 38 43 28 30 2719. Kalimantan Tengah 23 24 26 32 35 3420. Kalimantan Selatan 29 21 34 33 29 9821. Kalimantan Timur 18 17 24 20 20 1922. Sulawesi Utara 51 52 55 28 27 8623. Sulawesi Tengah 34 33 35 30 29 2824. Sulawesi Selatan 62 61 65 47 79 14725. Sulawesi Tenggara 23 16 25 20 22 2126. Maluku 19 16 30 16 14 1327. Irian Jaya - 12 25 14 - 19

Jumlah 1) 1.220 1.200 1.345 910 1.211 2.577

1) Termasuk penanggulangan khusus : Tahun 1983/84 : 120 desa Tahun 1984/85 : 50 desa Tahun 1985/86 : 45 desa Tahun 1986/87 : 40 desa Tahun 1987/88 : 98 desa Tahun 1988/89 : 71 desa

XIII/10

GRAFIK XIII - 1PELAKSANAAN PEMUGARAN PERUMAHAN DESA

MENURUT DAERAH TINGKAT I1983/84 - 1988/89

XIII/11

terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Instansi utama yang ter-libat langsung dalam pelaksanaan usaha pengadaan perumahan ini adalah Perum Perumnas dan Bank Tabungan Negara. Perum Perumnas bersama-sama dengan para developer lainnya (swasta) bertugas membangun rumah, sedang Bank Tabungan Negara bertugas untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang membutuhkannya. Sasaran pengadaan perumahan rakyat yang ditetapkan dalam Repelita IV adalah sebanyak 300.000 unit rumah, atau rata-rata 60.000 unit per tahun.

Jenis rumah yang dibangun dengan fasilitas KPR-BTN dan Perum Perumnas disesuaikan dengan kemampuan daya bell masya-rakat bersangkutan. Jenis tersebut adalah jenis rumah inti dengan luas bangunan 15 - 21 m2 yang dapat dikembangkan oleh penghuni sendiri, rumah sederhana dengan luas ba-ngunan 36 - 70 m2 dan rumah susun (flat) dengan ukuran 36 - 54 m2. Pembangunan perumahan sederhana dileng-kapi dengan sarana dan prasarana lingkungan dasar.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Tabungan Negara dengan bunga yang bervariasi pada dasarnya adalah untuk Rumah-rumah yang Siap Huni (RSH). Bagi yang tidak mampu membeli rumah dengan fasilitas KPR-BTN, mulai tahun 1987/88 disedia-kan Kapling Siap Bangun (KSB) dalam 3 macam ukuran yaitu 54 m2, 60 m2 dan 72 m2 dengan kredit pemilikan KSB dari BTN. Bagi mereka yang masih tidak mampu, Pemerintah memberi dorongan kepada masyarakat yang mampu untuk membangun rumah-rumah sewa.

Dalam tahun 1988/89 Perum Perumnas telah berhasil mem-bangun Rumah Siap Huni sebanyak 9.914 unit, terdiri dari 3.303 rumah sederhana dan 6.611 rumah inti. Dengan demikian selama Repelita IV (1984/85 - 1988/89) jumlah keseluruhan Rumah Siap Huni yang telah berhasil dibangun oleh Perum Perumnas adalah sebanyak 70.253 unit rumah, terdiri dari 21.551 unit rumah sederhana, 43.366 unit rumah inti dan 5.336 unit rumah susun yang tersebar di 24 Daerah Tingkat I (Tabel XIII-3).

Sementara itu Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai lembaga utama Pemerintah penyalur kredit perumahan, pada tahun 1988/89 telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada 113.870 debitur, dengan perincian 86.137 debitur untuk rumah-rumah yang dibangun oleh developer swasta dan 27.733 debitur untuk rumah-rumah Perumnas. Dengan demikian secara kumulatif selama Repelita IV jumlah KPR-BTN yang telah berhasil disalurkan

XIII/12

TABEL XIII – 3

PENGADAAN PERUMAHAN RAKYAT OLEH PERUM PERUMNASMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1983/84 – 1988/89

XIII/13

kepada masyarakat adalah sebanyak 343.425 KPR, dengan perin-cian sebanyak 255.014 untuk rumah yang dibangun oleh developer swasta, dan 88.411 KPR untuk rumah-rumah yang dibangun oleh Perum Perumnas (Tabel XIII-4).

Untuk keperluan kelompok masyarakat berpenghasilan mene-ngah PT Papan Sejahtera sebagai lembaga keuangan milik Pe-merintah juga menyalurkan KPR, walaupun jumlahnya belum be-gitu besar. Sampai dengan tahun kelima Repelita IV, jumlah debitur PT Papan Sejahtera seluruhnya adalah sebanyak 14.299 debitur, dengan jumlah kredit sebanyak Rp 218.193.000.000. Khusus dalam tahun 1988/89 lembaga ini berhasil menyalurkan KPR untuk 5.818 debitur, dengan jumlah kredit sebanyak Rp 88.911.500.000.

Akhir-akhir ini beberapa bank swasta juga telah ikut da-lam menyalurkan KPR, tetapi masih terbatas pada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Dalam Repelita V mereka di-harapkan dapat juga untuk memberikan KPR kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Di samping program pemilikan rumah melalui fasilitas KPR-BTN dan fasilitas KPR Bank-bank lainnya, sejak tahun per-tama Repelita IV juga dirintis dan dikembangkan pembangunan rumah sewa. Dalam hal ini andil dari Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga Non Formal masyarakat sendiri cukup besar. Ini ada juga kaitannya dengan program perbaikan kampung (KIP) di mana kampung-kampung menjadi lebih baik dan sehat, dan pengembangan pusat-pusat pendidikan baru yang merangsang pen-duduk setempat untuk membangun atau menyediakan rumah-rumah sewa.

d. Penunjang Program Perumahan Rakyat

Selama lima tahun pelaksanaan Repelita IV, usaha untuk mempercepat dan membantu pencapaian keseluruhan sasaran pem-bangunan perumahan rakyat dilakukan melalui kegiatan penun-jang program perumahan rakyat. Kegiatan ini mencakup usaha pembinaan umum pembangunan perumahan rakyat, peningkatan ke-terampilan, penelitian mengenai perumahan rakyat dan perin-tisan pengadaan produksi bahan bangunan setempat. Melalui ke-giatan pusat-pusat informasi dan teknik bangunan serta penyu-luhan perumahan di 26 propinsi selama Repelita IV telah ber-hasil dilatih 3.788 orang, sedang khususnya pada tahun 1988/89 telah berhasil dilatih sebanyak 1.188 orang. Di sam-ping itu telah pula disusun berbagai peraturan, standar dan

XIII/14

TABEL XIII – 4

PELAKSANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH BANK TABUNGAN NEGARAMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1983/84 – 1988/89(unit rumah/debitur)

XIII/15

GRAFIK XIII – 2

PELAKSANAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH BANK TABUNGAN NEGARAMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1983/84 – 1988/89

XIII/16

buku pedoman pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman. Sementara itu telah pula diadakan beberapa studi tentang pem-bangunan perumahan rakyat, termasuk studi mengenai sistem perumahan sewa dan sistem pembangunan perumahan di daerah perkotaan dengan cara swakarya.

Dalam rangka mensukseskan program Repelita IV di bidang perumahan rakyat ini, telah dikeluarkan pula pedoman yang berkaitan dengan pembangunan perumahan melalui koperasi. Pe-doman tersebut dapat digunakan oleh berbagai koperasi peru-mahan, seperti koperasi mahasiswa, koperasi jasa perumahan, koperasi perumahan karyawan dan sebagainya.

Pembinaan pembangunan perumahan khusus di daerah perko-taan juga dilaksanakan melalui usaha-usaha peremajaan kota. Usaha ini dilakukan pada kawasan-kawasan kota terutama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dan pada ka-wasan perkampungan tertentu yang tidak cocok lagi untuk di-perbaiki melalui proyek perbaikan kampung (KIP). Yang sudah mulai dilaksanakan dalam tahun 1988/89, antara lain adalah peremajaan kawasan Segi Tiga Senen dan Kemayoran di Jakarta.

Untuk daerah pedesaan diusahakan pembinaan perumahan khusus di desa-desa nelayan, kawasan transmigrasi, daerah pe-mukiman kembali dan desa kritis atau terbelakang.

2. Program Penyediaan Air Bersih

Usaha untuk meningkatkan penyediaan air bersih dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas produksi, peningkatan dan perluasan pelayanan, dan peningkatan pembinaan pengelola-an badan-badan usaha air bersih, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Pembangunan prasarana air bersih pada tingkat pelayanan di bawah tingkat kebutuhan dasar (60 liter/orang/hari) masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaannya untuk sementara dilaksanakan oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM). Untuk kebutuhan air di atas 60 liter/orang/hari, pem-bangunannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang pengelo-laannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

a. Peningkatan Kapasitas Produksi Air Bersih dan Pe-ningkatan Pelayanannya

Jumlah penambahan kapasitas produksi air bersih perkotaan

XIII/17

secara keseluruhan selama Repelita IV mencapai 13.728,5/liter per detik, dengan penambahan sambungan rumah sebanyak 662.150 buah dan hidran umum sebanyak 10.354 buah.

Dalam tahun 1988/89 di daerah perkotaan terjadi pening-katan kapasitas produksi air bersih sebanyak 4.447,5 liter per detik. Peningkatan itu juga disertai dengan penambahan sambungan rumah sebanyak 288.822 buah dan hidran umum seba-nyak 4.829 buah. Penambahan kapasitas dan jaringan distribusi ini, walaupun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kota, telah berhasil meningkatkan jangkauan penduduk kota yang dapat menikmati air bersih. Dengan tambahan jangkau-an penduduk sebanyak 3.353.931 orang pada tahun 1988/89 (Tabel XIII-5), jumlah penduduk perkotaan yang telah dapat menikmati air bersih, baik dengan sistem perpipaan maupun dari usahanya sendiri, pada akhir Repelita IV diperkirakan mencapai 65%. Di samping adanya kenaikan kapasitas produksi, peningkatan jangkauan pelayanan air bersih pada tahun 1988/89 yang cukup besar itu, disebabkan karena terjadinya lonjakan yang cukup besar dalam penambahan sambungan rumah dan hidran umum yang masing-masing meningkat sebesar 96% dan 250% seba-gai hasil dari usaha perluasan dan perbaikan jaringan distri-busi yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Untuk pembangunan di tahun-tahun berikutnya, dalam tahun kelima Repelita IV telah selesai dilaksanakan perencanaan umum untuk 3 kota dan perencanaan teknis untuk 336 kota.

Sama halnya dengan Repelita-repelita sebelumnya, penye-diaan dan peningkatan pelayanan air bersih dalam Repelita IV juga dilaksanakan untuk penduduk yang tinggal di kawasan semi perkotaan atau yang lazimnya disebut ibu kota-ibu kota keca-matan (IKK), dan daerah-daerah pedesaan. Kawasan semi perko-taan yang sudah berhasil ditangani pelayanan air bersihnya selama Repelita IV berjumlah 836 IKK. Sebagian sudah berfung-si dengan baik, dan sebagian lags masih memerlukan penyempur-naan-penyempurnaan.

Untuk daerah-daerah pedesaan, penyediaan dan pelayanan air bersih dilakukan melalui Program Inpres Bantuan Sarana Kesehatan. Salah satu komponen dari Inpres Bantuan Sarana Ke-sehatan ini adalah penyediaan air bersih. Pelaksanaannya di-utamakan pada daerah-daerah pemukiman yang banyak terdapat penyakit menular, khususnya diare ataupun kolera dan penya-kit-penyakit lainnya, yang disebabkan oleh kurang baiknya mutu air. Kepada daerah-daerah tersebut diberikan bantuan

XIII/18

TABEL XIII – 5

PENAMBAHAN PELAYANAN AIR BERSIH KOTAMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1983/84 – 1988/89

Catatan : 1/d = liter per detik1) Angka diperbaiki

XIII/19

berupa pompa tangan, pembuatan sumur gali, bak-bak penampung-an air hujan, dan apabila keadaan memungkinkan diberi bantuan untuk pembangunan sarana air minum perpipaan sederhana. Semua kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bimbing-an Pemerintah Pusat.

Peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan air bersih telah diusahakan pula melalui peningkatan efisiensi pengelo-laan pengusahaan air minum, baik yang dilakukan oleh Perusa-haan Daerah Air Minum (PDAM) maupun yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM). Unit pengelola BPAM bersifat sementara atau merupakan peralihan sebelum PDAM dapat diben-tuk. Sampai dengan tahun terakhir Repelita IV, jumlah PDAM yang ada adalah sebanyak 137 buah dan BPAM sebanyak 148 buah.

Dalam rangka usaha meningkatkan efisiensi kedua unit pengelola air bersih tersebut di atas, selama Repelita IV te-lah dilaksanakan latihan-latihan keterampilan bagi para pe-ngelola PDAM dan BPAM, terutama mengenai bidang-bidang tek-nis, manajemen dan keuangan. Selama Repelita IV sebanyak 543 orang telah dididik dan dilatih dalam pengelolaan air minum.

3. Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Peningkatan program penyehatan lingkungan pemukiman di-laksanakan terutama melalui usaha pembangunan dan perbaikan saluran-saluran air hujan (drainase), penanganan persampahan dan air limbah serta peningkatan keselamatan bangunan umum.

a. Perbaikan Drainase, Penanganan Persampahan dan Air Limbah

Perbaikan sistem saluran air hujan dimaksudkan untuk me-nangani masalah genangan air hujan yang dapat menyebabkan banjir setempat atau rusaknya jalan dan prasarana lingkungan lainnya yang telah dibangun.

Sampai dengan tahun kelima pelaksanaan Repelita IV telah dilaksanakan perbaikan saluran air hujan di 205 kota di ber-bagai propinsi. Dalam tahun 1988/89 telah dilaksanakan per-baikan saluran air hujan di 90 kota dan perencanaan teknis drainase untuk 100 kota. Di samping itu pada tahun tersebut juga dididik dan dilatih sebanyak 56 orang untuk bidang drai-nase. Selain itu telah banyak usaha penanganan dan pengelo-laan air limbah di berbagai kota yang langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah.

XIII/20

Selama Repelita IV telah berhasil dilaksanakan pemba-ngunan pengelolaan air limbah di 55 kota, terdiri dari 6 kota dengan sistem off-site dan di 49 kota dengan sistem on-site yang mencakup pelaksanaan fisik untuk 36 kota dan perencanaan teknis untuk 13 kota. Sedang dalam tahun 1988/89 telah dilak-sanakan penanganan dan pengelolaan air limbah di 19 kota, dan telah dididik dan dilatih sebanyak 47 orang dalam pengelolaan air limbah.

Sementara itu penanganan persampahan di daerah perkotaan terus ditingkatkan melalui kerja lama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota setempat serta partisipasi masyarakat.

Selama tahun kelima pelaksanaan Repelita IV telah berha-sil dibangun fasilitas persampahan di 204 kota. Untuk lebih mendayagunakan pengelolaan sampah telah diperkenalkan suatu pola dengan menggunakan sistem modul. Dalam sistem tersebut pengelolaan sampah dilakukan bersama oleh pihak RW/RT atau LKMD, sedangkan pengangkutan sampah dari rumah ke tempat pem-buangan (depo) dilakukan Pemerintah Daerah. Sistem modul yang diterapkan di kota-kota tersebut merupakan bentuk penanganan masalah sampah yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di lingkungan setempat. Peralatan yang dipakai sesuai dengan ke-butuhan dan dana yang tersedia.

Dalam tahun 1988/89 telah berhasil ditangani perintisan persampahan di 137 kota dan perencanaan teknis persampahan untuk 58 kota, serta sejumlah 54 orang telah dididik dan di-latih dalam pengelolaan persampahan.

b. Keselamatan Bangunan Umum

Kegiatan penataan bangunan umum dimaksudkan untuk men-ciptakan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan umum, serta menjaga manfaat bangunan, baik terhadap kerusakan maupun terhadap bahaya kebakaran. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain dengan penyusunan beberapa perangkat lunak berupa pedoman pengendalian yang terdiri atas peraturan bangunan, pedoman pembangunan dan standarisasi pembangunan.

Dalam rangka kegiatan tersebut, Selama tahun 1988/89 te-lah dilakukan evaluasi standar teknis dan harga standar ba-ngunan gedung Pemerintah dan rumah dinas, penyiapan petunjuk pelaksanaan dan pedoman operasional pelaksanaan pembangunan gedung Pemerintah dan rumah dinas, dan penyiapan penataan

XIII/21

bangunan daerah Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur). Di sam-ping itu dilakukan Usaha-usaha lanjutan untuk menginventari-sasi bangunan gedung Pemerintah di seluruh Daerah Tingkat II, pengendalian pembangunan gedung Rumah Sakit, SMP dan SMA di-seluruh Daerah Tingkat I, serta penyiapan Rancangan Undang-undang (RUU) Bangunan Gedung.

XIII/22