159
TRANSPORTASI

TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TRANSPORTASI

Page 2: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,
Page 3: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

BAB XIV

TRANSPORTASI

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor transportasi dalam Repelita VI yang meliputi sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara telah memperkokoh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidup-an ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Arab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal, efisien, dan terjangkau yang mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah dan daerah, termasuk perdesaan dan kepulauan terpencil.

Di bidang transportasi darat, pembangunan prasarana jalan dan jembatan telah meningkatkan jasa pelayanan produksi dan distribusi yang penting dan banyak berperan dalam menunjang per -tumbuhan ekonomi nasional, mendorong terciptanya pemerataan

XIV/3

Page 4: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

pembangunan wilayah dan stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Prasarana jalan dibangun serasi dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jaringan jalan, termasuk pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta. Sementara itu pembangunan jalan yang membuka keterisolasian daerah terpencil dan mendukung pengembangan permukiman perdesaan termasuk permukiman transmigrasi terus ditingkatkan.

Pelaksanaan pembangunan prasarana jalan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah meningkatkan kapasitas jaringan jalan sehingga dapat lebih memperlancar pergerakan ekonomi dan memperluas jaringan distribusi nasional. Program pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan juga telah meningkatkan efisiensi dan optimasi biaya transportasi, serta meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah yang potensial dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah. Program rehabilitasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan pada jaringan jalan arteri dan kolektor mencapai masing-masing sepanjang 131.006 kilometer untuk jalan dan 47.016 meter untuk jembatan, atau sebesar 61,3 persen dan 39,2 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 213.700 kilometer untuk jalan dan 120.000 meter untuk jembatan. Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan arteri dan kolektor mencapai masing-masing sepanjang 24.285 kilometer dan 65.412 meter atau sebesar 113,7 persen dan 118,9 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 21.350 kilometer untuk peningkatan jalan arteri dan kolektor dan 55.000 meter untuk penggantian jembatan pada jalan arteri dan kolektor, sedangkan peningkatan jalan kabupaten/lokal mencapai panjang

XIV/4

Page 5: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

45.545 kilometer untuk jalan atau sebesar 70,1 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 65.000 kilometer dan 64.027 meter untuk jembatan. Program pembangunan jalan dan jembatan arteri dan kolektor yang lebih ditujukan untuk membuka daerah-daerah terpencil dan mendukung perkembangan daerah perkotaan masing-masing mencapai 4.504 kilometer dan 15.039 meter atau sebesar 91,9 persen dan 49,7 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 4.900 kilometer untuk jalan dan 30.250 meter untuk jembatannya, sedangkan pembangunan jalan tol selama kurun waktu empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah mencapai 155 kilometer atau sebesar 50 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 310 kilometer.

Dalam pembangunan transportasi darat, selama Repelita VI telah tumbuh dengan pesat jumlah kendaraan yang menunjukkan meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta ditunjang oleh peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana jalan. Pada tahun 1993/94 jumlah kendaraan yang terdaftar mencapai sekitar 13,1 juta buah, sedangkan pada tahun 1997/98, jumlah tersebut meningkat sekitar 29,0 persen atau menjadi sekitar 16,9 juta buah yang terdiri dari bus 4,4 persen, mobil barang/truk 11,8 persen, mobil penumpang 16,7 persen, dan sepeda motor 67,1 persen. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terdaftar yang terdiri dari bus, truk, mobil penumpang, dan sepeda motor adalah rata-rata 6,6 persen pertahun, hampir mencapai sasaran pertumbuhan sektor transportasi dalam Repelita VI sebesar 7,0 persen pertahun. Untuk mendukung terciptanya angkutan jalan yang lancar, tertib, aman, selamat, dan nyaman maka pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut juga didukung oleh manajemen lalu lintas angkutan dan pengembangan sistem pengaturan serta perundang-undangan yang mengatur angkutan jalan, kelaikan kendaraan di

XIV/5

Page 6: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

jalan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor, serta pengembangan prasarana dan sarana fasilitas lalu lintas jalan, di samping peran serta masyarakat dan peningkatan disiplin pengguna jalan.

Program pengembangan perkeretaapian melalui pem-bangunan prasarana dan sarana kereta api serta peningkatan manajemen dan pelayanan jasa kereta api, telah meningkatkan kapasitas dan pelayanan angkutan kereta api dari tahun 1993/94 sampai dengan tahun 1997/98. Jumlah pengguna jasa angkutan kereta api selama kurun waktu tersebut meningkat dengan pesat, yaitu jika pada tahun 1993/94, jumlah penumpang kereta api adalah sekitar 98,0 juta orang, pada tahun 1997/98 telah meningkat menjadi sekitar 165,1 juta orang, atau pertahun mengalami peningkatan rata-rata sekitar 14,2 persen. Selain itu volume angkutan barang yang diangkut kereta api juga mengalami peningkatan dari sekitar 15,7 juta ton pada 1993/94, menjadi sekitar 21,6 juta ton pada tahun 1997/98, atau meningkat rata-rata sekitar 8,5 persen pertahun. Pertumbuhan jumlah pengguna jasa angkutan kereta api, lebih tinggi dari sasaran sektor transportasi dalam Repelita VI sebesar rata-rata 7,0 persen pertahun.

Program peningkatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan telah menambah jumlah dermaga dan sarana kapal penyeberangan yang dibangun dan dioperasikan terutama pada lintas-lintas perintis di kawasan timur Indonesia. Peran serta swasta dalam penyediaan jasa pelayanan angkutan penyeberangan telah meningkat khususnya pada lintas-lintas penyeberangan yang telah berkembang diantaranya yang menghubungkan Sumatera-Jawa-Bali-Lombok-Sumbawa-Flores dan Jawa-Madura. Pada tahun 1993/94, jumlah penumpang yang diangkut mencapai sekitar 59,0

XIV/6

Page 7: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

juta orang, sedangkan pada tahun 1997/98 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 95,1 juta orang. Volume angkutan barang meningkat dari sekitar 26,2 juta ton pada tahun 1993/94, menjadi sekitar 33,1 juta ton pada tahun 1997/98. Selain angkutan penumpang dan barang, jumlah kendaraan yang diangkut juga mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar 5,7 juta kendaraan pada tahun 1993/94 menjadi sekitar 10,0 juta kendaraan pada tahun 1997/98. Dengan demikian pertumbuhan produksi angkutan penyeberangan rata-rata adalah sekitar 13,0 persen pertahun untuk volume penumpang yang diangkut, 6,1 persen pertahun untuk volume barang yang diangkut, dan 14,1 persen pertahun untuk jumlah kendaraan yang diangkut, atau secara umum telah dapat mencapai sasaran pertumbuhan sektor transportasi dalam Repelita VI yaitu rata-rata sebesar 7,0 persen pertahun.

Peran angkutan sungai dan danau sangat penting dalam memberikan pelayanan transportasi di daerah pedalaman dan daerah terpencil di mana fasilitas moda transportasi lain belum tersedia, seperti di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Dalam upaya itu, selama empat tahun Repelita VI telah dilaksanakan pembangunan 58 buah dermaga sungai dan danau terutama untuk membuka daerah terpencil serta mendukung pembangunan wilayahnya.

Sebagai bagian dari pembangunan sistem transportasi nasional, pembangunan transportasi laut dalam Repelita VI berupaya meningkatkan manajemen pelayaran nasional yang didukung oleh fasilitas pelabuhan yang memadai, sehingga transportasi laut semakin mampu mendukung pembangunan nasional dan menyatukan seluruh wilayah tanah air. Selama empat t a h u n R e p e l i t a V I p e m b a n g u n a n t r a n s p o r t a s i l a u t t e l a h

XIV/7

Page 8: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

menyelesaikan pembangunan dermaga sepanjang 9.661 meter, gudang seluas 24.590 meter persegi, lapangan penumpukan seluas 259.897 meter persegi, terminal penumpang 15.720 meter persegi, 29 menara suar, dan 268 rambu suar. Bila dibandingkan hasil kumulatif pembangunan sampai dengan tahun 1993/94 pembangunan dermaga meningkat 7,8 persen, gudang meningkat 9,4 persen, lapangan penumpukan meningkat 19,5 persen, dan terminal penumpang meningkat 27,3 persen. Tetapi bila dibanding-kan dengan sasaran Repelita VI, pembangunan dermaga mencapai 96,7 persen, gudang 32,5 persen, lapangan penumpukan 80,5 persen, terminal penumpang 78,1 persen, menara suar 90,6 persen, dan rambu suar 89,3 persen. Dalam kurun waktu empat tahun tersebut telah dibangun 6 pelabuhan peti kemas, 10 pelabuhan semi peti kemas, dan 114 pelabuhan rakyat dan perintis.

Di bidang angkutan laut, pada tahun 1993/94 armada pelayaran nusantara dan armada pelayaran rakyat sebagai sarana angkutan laut dalam negeri mengangkut 25,1 juta ton angkutan antar pulau dan pada akhir tahun keempat Repelita VI meningkat menjadi 88,1 juta ton, atau naik lebih dari 251 persen. Armada milik nasional yang melayani jasa angkutan laut ekspor-impor pada tahun 1993/94 mengangkut 23,8 juta ton, dan pada tahun keempat Repelita VI meningkat menjadi 44,9 juta ton, atau naik 88,6 persen.

Pembangunan prasarana transportasi udara selama empat tahun Repelita VI telah menambah jumlah dan kemampuan bandar udara yang dipergunakan untuk penerbangan sipil sehingga mencapai 187 buah, termasuk 120 bandar udara kecil yang sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia. Dibandingkan dengan tahun 1993/94, kemampuan armada penerbangan berjadwal nas iona l s e lama Repe l i t a VI t e l ah men ingka tkan jumlah

XIV/8

Page 9: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

penumpang dan barang yang diangkut pertahun. Pada penerbangan dalam negeri, peningkatannya rata-rata mencapai 12,3 persen pertahun untuk penumpang dan 11,6 persen pertahun untuk barang. Pada penerbangan luar negeri meningkat masing-masing 5,6 persen pertahun untuk penumpang dan 7,4 persen pertahun untuk barang. Peningkatan yang terjadi untuk penumpang yang diangkut pada penerbangan dalam negeri telah mencapai sasaran yang direncanakan sebesar 9 persen pertahun. Kenaikan barang yang diangkut tidak mencapai sasaran yang direncanakan sebesar 12,2 persen pertahun. Demikian pula untuk penerbangan luar negeri yang peningkatannya juga tidak mencapai sasaran yang direncanakan sebesar 12 persen pertahun untuk penumpang dan 12,2 persen pertahun untuk barang diangkut. Tidak tercapainya sasaran peningkatan tersebut disebabkan angkutan barang di dalam negeri melalui udara belum dapat bersaing dengan moda angkutan darat dan laut, serta perusahaan penerbangan nasional belum mampu bersaing dengan perusahaan penerbangan internasional. Jumlah pesawat-kilometer dan jam terbang selama Repelita VI menunjukkan peningkatan pula meskipun jumlah armada penerbangan berjadwal yang dimiliki perusahaan penerbangan nasional menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pesawat telah semakin efisien.

Pembangunan meteorologi dan geofisika dalam Repelita VI berupaya untuk meningkatkan jasa meteorologi dan geofisika dalam rangka menunjang keselamatan masyarakat, keselamatan pelayaran dan keselamatan penerbangan pada khususnya serta untuk menunjang kegiatan pembangunan pada umumnya. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, pembangunan meteorologi dan geofisika meliputi 8 Stasiun Meteorologi Maritim, 10 Stasiun Meteorologi Penerbangan, 6 Stasiun Klimatologi; pengembangan 6

XIV/9

Page 10: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Pusat Pelayanan dan 6 Pusat Kalibrasi; rehabilitasi 4 unit Radar Cuaca di Medan, Palembang, Semarang, dan Denpasar. Untuk meningkatkan keberhasilan operasi SAR, hingga tahun keempat Repelita VI telah dilakukan penambahan sarana tindak awal SAR berupa 5 unit helikopter dan 3 unit rescue boat yang masing-masing ditempatkan di Jakarta, Tanjung Pinang dan Denpasar.

B. SASARAN, KEBIJAKSANAAN, DAN PROGRAM REPELITA VI

Sasaran pertumbuhan sektor transportasi dalam Repelita VI adalah rata-rata 7,0 persen per tahun. Dengan pertumbuhan ini, sektor transportasi dapat memberikan tambahan kesempatan kerja kepada 0,75 juta orang selama Repelita VI. Sasaran yang ingin dicapai di bidang transportasi pada akhir Repelita VI adalah terwujudnya jalan arteri, kolektor, dan lokal sepanjang 267.370 kilometer; jalan tol sepanjang 660 kilometer; jalan kereta api sepanjang 5.401 kilometer; terwujudnya pembangunan baru dermaga penyeberangan sebanyak 41 buah, dermaga sungai dan danau sebanyak 60 buah, serta pembangunan kapal penyeberangan perintis sebanyak 25 buah; tersedianya kapasitas armada pelayaran yang mampu mengangkut muatan dalam negeri sebanyak 167 juta ton dan muatan ekspor impor sebesar 210,3 juta ton; dan tersedianya kapasitas armada udara yang mampu mengangkut penumpang dalam negeri sebanyak 12,2 juta orang dan penumpang luar negeri sebanyak 9,6 juta orang.

Sasaran pembangunan prasarana jalan pada Repelita. VI adalah terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, serta

XIV/10

Page 11: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

pembangunan jalan dan jembatan baru dalam rangka terwujudnya panjang jalan yang berfungsi sebagai jalan arteri sepanjang 16.000 kilometer, jalan kolektor sepanjang 50.000 kilometer, jalan lokal sepanjang 201.370 kilometer, dan jalan tol sepanjang 660 kilometer, serta tercapainya kemantapan jalan arteri dan kolektor sebesar 100 persen dan jalan lokal sebesar 60 persen, termasuk jalan poros desa.

Sasaran pembangunan subsektor transportasi darat dibidang lalu lintas angkutan jalan adalah terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu jalan 46.000 buah, pagar pengaman jalan 310 kilometer, marka jalan 3.800 kilometer, dengan lokasi tersebar di 27 propinsi; pengadaan dan pemasangan peralatan pengujian kendaraan bermotor 106 unit dengan lokasi tersebar di 27 propinsi; pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas 178 unit, tersebar di 27 propinsi; pengadaan bus kota dan bus perintis 1.200 buah, tersebar di 16 propinsi di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara; pembangunan terminal penumpang dan barang 43 buah di 20 propinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Maluku dan Irian Jaya.

Sasaran pembangunan subsektor transportasi darat selama Repelita VI di bidang perkeretaapian adalah terlaksananya pembangunan jalan kereta api sepanjang 350 kilometer diantaranya berupa pembangunan jalur ganda secara parsial pada lintas-lintas Jakarta- Cirebon - Yogyakarta - Solo - Madiun - Surabaya, Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang, Jakarta-Serpong, dan Cikampek-Purwakarta; peningkatan dan rehabilitasi jalan kereta api sepanjang 840 kilometer di Jawa dan Sumatera; peningkatan dan rehabilitasi jembatan kereta api sebanyak 130 buah di Jawa dan Sumatera; penyelesaian modernisasi sinyal dan telekomunikasi kereta api sebanyak 50 unit; rehabil itasi lok disel , sebanyak 16 buah;

XIV/11

Page 12: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

rehabilitasi KRL sebanyak 36 buah; modifikasi dan rehabilitasi kereta penumpang sebanyak 60 buah; pengadaan kereta penumpang sebanyak 170 buah; pengadaan lok disel sebanyak 52 buah; pengadaan KRL sebanyak 84 buah; peningkatan kapasitas angkutan kereta api di Jawa dan Sumatera, termasuk angkutan penumpang dengan KRL di wilayah Jabotabek.

Sasaran di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dalam Repelita VI adalah terselesaikannya pembangunan dermaga dan terminal sungai, danau, dan penyeberangan di 101 lokasi, yang terdiri dari pembangunan baru 41 dermaga penyeberangan antara lain di lintas Merak-Bakauhuni (Dermaga III), Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar, Tobelo-Daruba, Tual-Dobo, Rum-Ternate, Larat-Saumlaki, Hunimoa-Haruku-Saparua, serta lokasi lain di Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lokasi kawasan timur Indonesia lainnya; pembangunan baru 60 dermaga sungai dan danau. Selain itu, rehabilitasi dermaga dan terminal sungai, danau, dan penyeberangan di 42 lokasi yang meliputi: rehabilitasi 25 dermaga penyeberangan; rehabilitasi 17 dermaga sungai dan danau. Selanjutnya, pengoperasian kapal perintis sebanyak rata-rata 35 buah per tahun; dan pembersihan alur sungai yang sudah dilayari di Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya; pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran berupa rambu sungai dan laut sebanyak 8.760 buah, antara lain di Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Irian Jaya. Disamping itu juga pemetaan sungai dan danau untuk pengembangan pelayaran; penambahan sarana kapal perintis, truk, dan bus air khususnya untuk kawasan timur Indonesia; serta pengembangan penggunaan jenis sarana transportasi berupa kapal Roll on and Roll off (Ro-Ro) yang dapat menampung angkutan barang, kendaraan maupun penumpang.

XIV/12

Page 13: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Sasaran Repelita VI di subsektor transportasi laut adalah terselesaikannya pembangunan 7 pelabuhan peti kemas; pembangunan 14 pelabuhan semi peti kemas; pembangunan 158 pelabuhan rakyat dan perintis; pembangunan 32 menara suar; pembangunan 300 rambu suar: pengerukan alur pelayaran sebanyak 60 juta meter kubik; tersedianya kapasitas armada pelayaran dalam negeri yang mampu mengangkut muatan sebesar 167 juta ton; tersedianya kapasitas armada milik nasional yang mampu mengangkut 10 persen dari muatan ekspor-impor; serta pengoperasian armada perintis sebanyak 34 kapal per tahun.

Sasaran lainnya adalah terlaksananya pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang meliputi pembangunan dermaga sepanjang 14.850 meter, gudang 80.000 meter persegi, lapangan penumpukan 900.000 meter persegi, dan terminal penumpang 24.250 meter persegi. Sebagian dari sasaran tersebut, yaitu dermaga sepanjang 2.850 meter, gudang seluas 11.000 meter persegi, lapangan penum-pukan seluas 107.500 meter persegi, dan terminal penumpang seluas 5.000 meter persegi akan dilaksanakan pembangunannya oleh badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pelabuhan.

Sasaran pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran adalah tercapainya tambahan 32 unit menara suar, 300 unit rambu suar, peningkatan stasiun radio pantai, penambahan 11 kapal navigasi, dan pengerukan alur pelayaran sebesar 60 juta meter kubik berlokasi di alur pelayaran utama antara lain, Belawan, Jambi, Palembang, Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda.

Sasaran pembinaan dan pengembangan armada pelayaran adalah meningkatnya penyediaan kapasitas armada nusantara

XIV/13

Page 14: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

sebesar 2.130 ribu dead weight ton (DWT), armada khusus curah 690 ribu DWT, armada khusus cair dan gas 2.830 ribu DWT, serta armada pelayaran rakyat 320 ribu DWT. Sekitar 90 persen dari armada tersebut diusahakan oleh swasta dan sisanya oleh badan usaha milik negara (BUMN). Di samping itu, akan dilakukan penambahan 13 buah kapal penumpang untuk meningkatkan pelayanan jasa angkutan penumpang, dan beberapa di antaranya akan dioperasikan sebagai armada perintis. Pengadaan kapal ini akan dilakukan oleh BUMN.

Sasaran pembangunan transportasi udara dalam Repelita VI adalah tersedianya kapasitas armada udara yang mampu mengangkut penumpang sebesar 12,2 juta orang pada penerbangan dalam negeri dan 9,6 juta orang pada penerbangan luar negeri; jumlah bandar udara yang berfungsi sebagai pusat penyebaran sebanyak 12 bandar udara dan subpusat penyebaran sebanyak 13 bandar udara; pengendalian lalu lintas penerbangan di wilayah Indonesia seluruhnya oleh Indonesia; fasilitas keselamatan penerbangan pada bandar udara dan jalur penerbangan yang terpenuhi sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan internasional; peremajaan pesawat udara serta perampingan tipe dan jenis pesawat udara yang beroperasi di Indonesia; serta pengoperasian penerbangan perintis di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.

Sasaran pengembangan fasilitas bandar udara adalah terselesaikannya perpanjangan landasan 129.750 meter persegi antara lain di Jakarta, Surabaya, Padang, Ujung Pandang, Manado, Ambon, Surakarta, Bandung, Palu, Sorong, Kendari, Jayapura dan bandar udara lainnya yang melayani penerbangan perintis; pembangunan dan perluasan terminal penumpang 93.320 meter

XIV/14

Page 15: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

persegi antara lain di Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Manado dan Ambon; serta pembangunan dan perluasan bangunan penunjang operasi 18.300 meter persegi terutama pada bandar udara kecil.

Sasaran Repelita VI subsektor meteorologi, geofisika, pencarian dan penyelamatan adalah penyediaan dan pelayanan jasa untuk mendukung transportasi udara, laut, pertanian; penyediaan dan pelayanan data dan informasi gempa kuat untuk mendukung penanggulangan bencana alam, serta prakiraan cuaca umum untuk masyarakat. Sasaran pembangunan SAR Nasional pada Repelita VI adalah pemenuhan peralatan deteksi dini berupa dua Local User Terminal (LUT) yang masing-masing ditempatkan di Jakarta dan Ambon; pengadaan seperangkat SAR Operation Information Management System (SAROIMS); pengadaan satu pesawat fixed wing amphibi serta pengadaan peralatan SAR.

Dalam rangka mewujudkan berbagai sasaran yang dikemukakan di atas, disusun kebijaksanaan pembangunan transportasi dalam Repelita VI yakni pengembangan sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi, terpadu, dan efisien serta mengacu pada pola tata ruang; pengembangan transportasi regional dengan . perhatian khusus pada daerah terbelakang, terutama kawasan timur Indonesia; mengembangkan transportasi perkotaan; mendukung pembangunan industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata; meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi; meningkatkan peran serta masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi; meningkatkan daya saing transportasi nasional; dan meningkatkan kemantapan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan transportasi.

XIV/15

Page 16: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan . arah kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan transportasi dilaksanakan melalui lima program pokok dan tiga program penunjang. Program pokok meliputi program pengembangan sistem transportasi nasional, program pembangunan prasarana jalan dan jembatan, program pembangunan transportasi darat, program pembangunan transportasi laut, dan program pembangunan transportasi udara. Program pokok tersebut didukung oleh tiga program penunjang yaitu program pembangunan meteorologi, geofisika, pencarian dan keselamatan, program pendidikan dan pelatihan transportasi, serta program penelitian dan pengembangan transportasi.

C. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN KEEMPAT REPELITA VI

1. Program Pokok

a. Program Pengembangan Sistem Transportasi Nasional

Program pengembangan sistem transportasi nasional bertujuan untuk menciptakan sistem dan jaringan transportasi nasional yang mampu menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pola distribusi nasional, mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional. Program ini dilaksanakan dengan mengembangkan konsep strategis dan kebijaksanaan dasar dari sistem transportasi nasional, termasuk pengembangan peraturan perundangan dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan transportasi.

XIV/16

Page 17: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang andal dan efisien tersebut, selama empat tahun Repelita VI telah dikembangkan beberapa konsep strategis dan kebijaksanaan dasar sistem transportasi yang serasi dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, berupa jaringan dan lintas transportasi nasional. Sampai dengan tahun 1997/98 telah dilaksanakan berbagai studi/penelitian yang mendukung konsep sistem transportasi nasional dan pengembangan wilayah, diantaranya adalah studi Sistem Transportasi Regional, studi Input-Output Sektor Transportasi, studi transportasi yang terkait dengan persiapan dan antisipasi menghadapi kesepakatan GATT/WTO, serta studi pengembangan kualitas sumber daya manusia sektor transportasi. Pelaksanaan berbagai studi tersebut ditindaklanjuti dengan kajian-kajian dan rumusan-rumusan penyusunan peraturan perundangan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan transportasi pada masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi meningkatnya peranan sektor swasta.

b. Program Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

Program pembangunan prasarana jalan dan jembatan pada Repelita VI bertujuan untuk memantapkan dan memperluas jaringan jalan yang menghubungkan daerah pusat produksi dan pemasaran, daerah perkotaan serta perdesaan dan menjangkau daerah tertinggal, selain itu juga mendukung pembangunan sektor industri, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya. Program pembangunan di bidang jalan dan jembatan meliputi 3 kegiatan, yaitu (I) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jemba-

XIV/17

Page 18: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

tan; (2) peningkatan jalan dan jembatan; dan (3) pembangunan jalan dan jembatan.

Hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang telah dicapai selama Repelita VI sampai dengan tahun keempat adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan bertujuan untuk memelihara, merawat, dan memperbaiki kerusakan yang bersifat spesifik maupun setempat pada seluruh ruas jalan dan jembatan serta untuk mencegah turunnya kondisi jalan, sehingga jalan dan jembatan yang ada secara terus menerus berada dalam kondisi mantap dan dapat melayani volume lalulintas.

Pada tahun terakhir Repelita V (1993/94) telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan arteri dan kolektor sepanjang 35.014 kilometer dan jembatannya sepanjang 25.074 meter. Selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, yakni sampai dengan tahun 1997/98, kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan arteri dan kolektor telah mencapai 131.006 kilometer dan jembatan sepanjang 47.016 meter, yaitu sebesar 61,3 persen dan 39,2 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 213.700 kilometer untuk jalan dan 120.000 meter untuk jembatan. Pemeliharaan jalan dilakukan baik rutin maupun berkala setiap 2-3 tahun sekali berupa pelapisan ulang permukaan aspal untuk mencapai kondisi mantap. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Repelita VI dilakukan di ruas-ruas jalan : Tapak Tuan-Bakongan, Langsa-Batas Sumut di Propinsi D.I. Aceh; Batas Pematang Siantar-Prapat, Medan-Lubuk Pakam-Perbanungan-Tebing Tinggi di Propinsi

XIV/18

Page 19: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Sumatera Mara; Dumai-Simpang Batang, Pakanbaru-Simpang Tiga di Propinsi Riau; Kendari-Kolaka, Lepo Lepo-Ambesia di Propinsi Sulawesi Tenggara; Lautem-Los Palos, Baucau-Viqueque, Dili-Aileu di Propinsi Timor Timur; dan Manokwari-Maruni, Wamena-Piramid, Merauke-Sota di Propinsi Irian Jaya.

Pada akhir Repelita VI rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan diharapkan akan mencapai masing-masing sepanjang 132.528 kilometer dan 72.957 meter, yaitu sebesar 65,0 persen dan 60,8 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 213.700 kilometer untuk jalan dan 120.000 meter untuk jembatan.

2) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jalan dan jembatan agar dapat melayani lalulintas secara teratur selama 5 tahun sampai mencapai 10 tahun masa pelayanan serta mengganti sejumlah jembatan yang dalam keadaan rusak yang dapat mengurangi berfungsinya rugs jalan.

Kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan meliputi peningkatan geometris, kapasitas, dan peningkatan struktur beberapa ruas jalan dari tekanan gandar 8 ton menjadi 10 ton, serta untuk memenuhi kebutuhan prasarana ke pelabuhan dan melayani peningkatan angkutan peti kemas. Pada tahun 1993/1994 telah dilakukan peningkatan jalan arteri dan kolektor sepanjang 10.774 kilometer, peningkatan jalan kabupaten/lokal sepanjang 11.000 kilometer, penggantian jembatan pada jalan arteri dan kolektor sepanjang 29.502 meter, dan penggantian jembatan pada jalan kabupaten/lokal sepanjang 21.992 meter. Selama empat tahun

XIV/19

Page 20: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

pelaksanaan Repelita VI telah dilakukan peningkatan jalan arteri dan kolektor sepanjang 24.285 kilometer dan penggantian jembatan sepanjang 65.412 meter, yaitu sebesar 113,7 persen dan 118,9 persen dibanding sasaran Repelita VI yang sepanjang 21.350 kilometer untuk jalan dan 55.000 meter untuk jembatan. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan dilakukan antara lain di ruas-ruas jalan : Palembang-Prabumulih-Muara Enim di Propinsi Sumatera Selatan; Cikampek-Pamanukan-Lohbener, Cilegon-Cikande-Jakarta di Propinsi Jawa Barat; Bawen-Surakarta di Propinsi Jawa Tengah; Gempol-Malang, Gempol-Pasuruan, Gempol-Probolinggo di Propinsi Jawa Timur; Asambaru-Pangkalan Bun, Tamiang Layang-Dayu Ampah di Propinsi Kalimantan Tengah; dan Pantai Hambawang-Amuntai, Lianganggang-Martapura di Propinsi Kalimantan Selatan. Selain itu selama empat tahun Repelita VI telah dilakukan pula peningkatan jalan kabupaten/lokal sepanjang 45.545 kilometer, yaitu sebesar 71,1 persen dibanding sasaran Repelita VI yang sepanjang 65.000 kilometer dan jembatan sepanjang 64.027 meter atau sebesar 116 persen yang tersebar di seluruh propinsi. Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan pada tahun 1998/99 direncanakan untuk meningkatkan kapasitas jalan arteri dan kolektor sepanjang 4.278 kilometer serta penggantian jembatan pada jalan arteri dan kolektor sepanjang 15.518 meter, sehingga pada akhir Repelita VI akan tercapai peningkatan kapasitas jalan arteri dan kolektor sepanjang 28.563 kilometer dan penggantian jembatan sepanjang 80.930 meter yaitu sebesar 133,8 persen dan 147,1 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 21.350 kilometer untuk peningkatan jalan dan 55.000 meter untuk penggantian jembatan.

XIV/20

Page 21: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

3) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan baru bertujuan untuk membuka daerah-daerah terpencil, menunjang pengem-bangan daerah perkotaan, kawasan transmigrasi, pusat-pusat produksi maupun dalam usaha menunjang lokasi sektor-sektor strategis.

Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada tahun kelima Repelita V (1993/94) meliputi pembangunan baru jalan arteri dan kolektor sepanjang 826 kilometer dan jembatan sepanjang 853 meter. Sedangkan selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah dibangun jalan baru arteri dan kolektor sepanjang 4.504 kilometer dan jembatan pada jalan arteri dan kolektor sepanjang 15.039 meter, yaitu sebesar 91,9 persen dan 49,7 persen dibanding sasaran Repelita VI yang sepanjang 4.900 kilometer untuk jalan dan 30.250 meter untuk jembatan.

Pembangunan jalan dan jembatan baru selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI dilakukan antara lain di ruas-ruas: Yetti-Senggi-Tengon, Wamena-Tengon, Yetti-Ubrub-Oksibil, Nimbrokang-Sarmi di Propinsi Irian Jaya; Liku-Seluas-Entikong, Renuang-Seluas, Nanga Tayap-Sandai-Aur Kuning di Propinsi Kalimantan Barat; Gunung Mulyo-Bulat Berlian di Propinsi Bengkulu, Bakauheni-Simpang Ketapang di Propinsi Lampung; Ranca Buaya-Pameungpeuk di Propinsi Jawa Barat; Paguyaman-Pelabuhan Anggrek, keliling Pulau Talaud di Propinsi Sulawesi Utara; dan Simpang Kore-Piong, Labuhan Kenanga-Piong di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

XIV/21

Page 22: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan prasarana jalan di kawasan timur Indonesia termasuk kawasan perbatasan, telah dilakukan pembangunan jalan lintas antara lain lintas Irian Jaya, lintas Kalimantan, lintas Sulawesi, dan lintas Maluku. Hasil-hasil pembangunan jalan lintas yang telah dicapai selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI antara lain pada lintas timur Sumatera sepanjang 2.470 kilometer, lintas barat Sumatera sepanjang 2.340 kilometer, lintas tengah Sumatera sepanjang 2.490 kilometer, lintas Pantai Selatan Jawa Barat sepanjang 555 kilometer, lintas Kalimantan sepanjang 2.740 kilometer, lintas barat Sulawesi sepanjang 1.573 kilometer, lintas Sulawesi Tenggara sepanjang 546 kilometer, lintas tengah Irian Jaya sepanjang 2.363 kilometer dan lintas perbatasan Irian Jaya sepanjang 1.263 kilometer. Selain itu juga dibangun lintas-lintas di pulau-pulau kecil dan strategis antara lain : lintas selatan Pulau Lombok sepanjang 176 kilometer, lintas selatan Pulau Sumbawa sepanjang 240 kilometer, lintas selatan Pulau Timor sepanjang 636 kilometer, lintas utara Pulau Flores sepanjang 487 kilometer, lintas Seram sepanjang 395 kilometer, lintas Halmahera sepanjang 345 kilometer,. dan lintas Tranggan di propinsi Maluku untuk mendukung pengembangan armada angkutan laut wilayah timur sepanjang 23 kilometer.

Pembangunan jembatan strategis selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI antara lain meliputi: jembatan Barito di propinsi Kalimantan Selatan sepanjang 1.082 meter, jembatan Maroo di propinsi Irian Jaya sepanjang 560 meter, dan jembatan Kahayan di propinsi Kalimantan Tengah sepanjang 550 meter; sedangkan jembatan Kapuas sepanjang 580 meter dan jembatan Kapuas Murung sepanjang 560 meter saat ini sedang dalam tahap

XIV/22

Page 23: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

penyelesaian dan diharapkan selesai keseluruhannya pada tahun 1998.

Sementara itu pembangunan jalan tol yang pada tahun terakhir Repelita V hanya terbangun sepanjang 21 kilometer, pada empat tahun pelaksanaan Repelita VI telah terbangun sepanjang 155 kilometer, yaitu sebesar 50 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 310 kilometer. Pembangunan jalan tol ini meliputi antara lain ruas-ruas Tangerang-Merak Tahap II, Surabaya-Gresik, Tomang-Grogol-Pluit, Harbour Road, Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi S dan El. Perkembangan pelaksanaan program-program dibidang prasarana jalan tersebut secara lebih rinci. dapat dilihat pada Tabel XIV-I, sedangkan informasi jalan lintas serta jalan-jalan dan jembatan yang bersifat strategis pada tiap-tiap propinsi. dapat dilihat pada Lampiran Pidato Presiden/Mandataris MPR-RI mengenai Peta Prasarana Indonesia.

Berbagai kegiatan pembangunan prasarana jalan tersebut di atas telah meningkatkan jumlah panjang jalan arteri dan kolektor dalam kondisi mantap. Pada tahun 1997/98, jumlah panjang jalan arteri dan kolektor yang berada dalam kondisi mantap adalah 61.547 kilometer, meningkat sebesar 31 persen dibanding akhir Repelita V(1993/94) yang, sebesar 46.825 kilometer, sedangkan jumlah panjang jalan dalam kondisi tidak mantap tinggal 7.287 kilometer. Dengan demikian, dari 68.834 kilometer total panjang jalan arteri dan kolektor pada tahun keempat pelaksanaan Repelita VI, 89 persen diantaranya sudah berada dalam kondisi mantap. Perkembangan panjang dan kondisi jalan arteri dan kolektor tersebut dapat dilihat pada Tabel XIV-2.

XIV/23

Page 24: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Pada tahun kelima Repelita VI direncanakan tetap terpeliharanya jaringan jalan sepanjang 4.864 kilometer, jembatan sepanjang 16.245 meter, peningkatan jalan sepanjang 1.436 kilometer, penggantian jembatan sepanjang 4.007 meter dan pembangunan jalan sepanjang 774 kilometer dan jembatan sepanjang 2.540 meter. Pada akhir Repelita VI diharapkan telah tercapai pembangunan jalan dan jembatan baru masing-masing sepanjang 5.278 kilometer dan 17.579 meter, yaitu sebesar 107,7 persen dan 58,1 persen dari sasaran Repelita VI yang sepanjang 4.900 kilometer untuk pembangunan jalan dan 30.250 meter untuk jembatannya. Hasil-hasil pembangunan prasarana jalan dan jembatan tersebut telah memberikan dampak positip berupa peningkatan aksesibilitas ke daerah-daerah yang potensial, dan memberikan daya dukung dalam upaya peningkatan angkutan peti kemas.

c) Program Pembangunan Transportasi Darat

Program pembangunan transportasi darat bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan transportasi darat, yang meliputi tiga kegiatan yaitu: (1) Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan; (2) Pengembangan perkeretaapian; dan (3) Peningkatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

l) Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan

Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan, keselamatan, serta kenyamanan angkutan jalan dalam upaya melayani kebutuhan angkutan masyarakat dan menunjang pengembangan sektor indus-

XIV/24

Page 25: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

tri, pertanian, perdagangan dan pariwisata. Peran serta swasta dan koperasi dalam angkutan jalan semakin meningkat dan terus didorong untuk menunjang terwujudnya iklim berusaha yang sehat dan saling menghidupi melalui pemberian kemudahan dan fasilitas bagi investor swasta khususnya di bidang penyediaan armada dan pelayanan jasa angkutan jalan baik bus, truk, maupun kendaraan penumpang lainnya.

Dalam program transportasi darat khususnya angkutan jalan dalam Repelita VI diupayakan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sistem transportasi melalui pengembangan manajemen sistem transportasi darat dengan penyusunan kebijaksanaan dan peraturan lalu lintas, pengelolaan perparkiran, pengembangan tata guna wilayah terpadu, serta peningkatan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas jalan. Program ini didukung oleh kegiatan peningkatan fasilitas untuk keamanan dan informasi lalu lintas jalan seperti rambu lalu lintas, tanda permukaan (marka) jalan, serta peningkatan kelaikan kendaraan di jalan melalui kegiatan rehabilitasi maupun pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. Kegiatan ini juga mencakup penyempurnaan struktur pajak kendaraan bermotor yang memperhitungkan juga faktor perusakan jalan dan pengembangan sistem penomoran rute jaringan transportasi jalan sebagai dasar pengembangan pola angkutan jalan raya.

Peningkatan kapasitas prasarana jalan serta fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dilakukan terutama untuk menunjang kelancaran lalu lintas sejalan dengan pertumbuhan sarana angkutan jalan maupun volume angkutan jalan yang sangat pesat. Apabila dibandingkan jumlah sarana angkutan jalan yang terdiri dari bus, trek, mobil penumpang dan sepeda

XIV/25

Page 26: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

motor yang berjumlah 13,1 juta buah pada akhir Repelita V, maka pada tahun 1997/98, jumlah sarana angkutan jalan meningkat menjadi 16,9 juta buah, atau mengalami peningkatan sekitar 29,0 persen. Secara terperinci perkembangan pertumbuhan masing-masing sarana angkutan jalan tersebut dari tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 dapat dilihat pada Tabel XIV-3.

Pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan juga terus meningkat. Dengan makin berkembangnya sarana angkutan untuk masyarakat, dalam Repelita VI diupayakan peningkatan pengendalian arus lalu lintas dalam kota dan pembangunan fasilitas terminal barang dan fasilitas penumpang yang terpadu dengan pengembangan wilayah perkotaan. Pengelolaan angkutan kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh swasta, koperasi atau badan usaha milik negara terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu dua BUMN telah ditugaskan membantu penyediaan angkutan umum di wilayah perkotaan, yaitu Perum PPD dan Perum DAMRI. Untuk tujuan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung usaha diversifikasi energi dan pelestarian lingkungan, khususnya dalam untuk melayani angkutan umum di wilayah DKI Jakarta, sejak tahun 1993/94 sampai dengan tahun 1997/98 telah dilaksanakan pengadaan 190 bus berbahan bakar gas (BBG) berikut 3 unit stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Dalam upaya pemerataan pembangunan telah dikembangkan sistem angkutan jalan yang menunjang keperintisan di daerah terpencil terutama untuk kawasan timur Indonesia, baik melalui penyediaan sarana bus perintis maupun subsidi operasinya. Penyediaan jasa angkutan perintis tersebut dimaksudkan untuk membuka wilayah yang terisolasi, meningkatkan mobilitas angkutan penumpang dan barang dalam upaya ikut merangsang

XIV/26

Page 27: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah yang berpotensi tetapi relatif masih belum berkembang, khususnya di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Pengadaan sarana bus perintis sejak tahun 1994/95 sampai dengan tahun 1997/98 telah mencapai jumlah 69 bus.

Dalam upaya mendukung ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di jalan, maka sejak akhir Repelita V sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah dilaksanakan kegiatan untuk peningkatan fasilitas lalu lintas jalan, diantaranya telah dilakukan pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 47 unit, pemasangan rambu lain lintas 69.906 buah berupa rambu penunjuk arah dan informasi yang diperlukan oleh pengemudi di jalan, pemasangan lampu lalu lintas 128 unit, tanda permukaan (marka) jalan 904.747 meter, serta pagar pengaman jalan 137.152 meter. Di samping itu pada tahun 1997/98 telah dirampungkan pemasangan Automatic Traffic Control System (ATCS) di Bandung yang meliputi 135 titik persimpangan dalam upaya pengaturan lalu lintas di wilayah Kotamadya Bandung.

Pada tahun kelima Repelita VI, direncanakan pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 21.000 meter, pagar pengaman sepanjang 37.500 meter, rambu lalu lintas sebanyak 5.000 buah yang tersebar di 26 propinsi seluruh Indonesia, alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 2 unit, lanjutan pengadaan 100 unit bus berbahan bakar gas (BBG), serta subsidi operasi angkutan bus perintis yang sebagian besar diperuntukkan bagi kawasan timur Indonesia. Dengan demikian sasaran-sasaran Repelita VI sebagian sudah akan dapat tercapai terutama untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan dan lampu pengatur lalu lintas di mana sebagian diantaranya termasuk dalam ATCS. Sedangkan sasaran

XIV/27

Page 28: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

bus kota/perintis sebagian diarahkan untuk dilaksanakan oleh BUMN ataupun kerjasama BUMN dengan pihak swasta. Demikian juga untuk pembangunan terminal diarahkan untuk dibiayai dari dana pemerintah daerah dan swasta. Perkembangan pembangunan fasilitas keselamatan angkutan jalan sejak tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel XIV-4. Sebaran spasial dan klasifikasi terminal penumpang untuk seluruh Indonesia dalam Repelita VI dapat dilihat dalam lampiran Peta Prasarana Indonesia.

2) Pengembangan Perkeretaapian

Program pengembangan perkeretaapian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan melayani kebutuhan transportasi manusia dan barang secara masal dan efisien. Pengembangan prasarana kereta api dalam Repelita VI dilaksanakan melalui pembangunan jalur . kereta api baru, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan kereta api antara lain melalui penggantian bantalan dan penggunaan rel standar R-54, serta modernisasi persinyalan berupa pemasangan sinyal elektrik. Selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, telah dibangun jalur kereta api baru sepanjang 112 kilometer antara lain untuk lintas Duri-Tangerang, jalur rel Banda di sebagian lintas Cikampek-Cirebon, dan Depok-Bogor, serta lanjutan pembangunan jalan kereta api baru di lintas Citayam-Nambo (Cibinong). Selain itu telah pula dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jalan kereta api sepanjang 517 kilometer, modernisasi sinyal atau pemasangan sinyal elektrik untuk lintas Cigading-Serpong, Cikampek-Cirebon, Cirebon-Pekalongan, dan Cirebon-Kroya, serta mulai dilaksanakannya pemasangan sinyal elektrik di lintas Pekalongan-Semarang, Bekasi - Bandung, dan Tasik - Banjar - Kroya.

XIV/28

Page 29: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Program pengembangan prasarana kereta api tersebut telah meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan serta keselamatan perjalanan kereta api sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan peran angkutan kereta api dalam melayani kebutuhan masyarakat banyak. Jika pada tahun 1993/94, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 98,0 juta orang dan angkutan barang sebanyak 15,7 juta ton, maka pada tahun 1997/98 jumlah penumpang yang diangkut meningkat menjadi 165,1 juta orang dan angkutan barang menjadi 21,6 juta ton atau mengalami kenaikan rata-rata per tahun masing-masing 14,2 persen dan 8,5 persen sehingga lebih besar dari target pertumbuhan rata-rata sektor perhubungan yaitu sekitar 7,0 persen per tahun. Perkembangan produksi jasa angkutan kereta api sejak tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 secara lebih rinci dapat dilihat dalam Tabel XIV-5.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas sarana perkeretaapian, maka sejak akhir Repelita V (1993/94) sampai dengan tahun keempat Repelita VI (1997/98) telah dilakukan rehabilitasi lokomotif sebanyak 72 buah, rehabilitasi kereta rel diesel/kereta rel listrik (KRD/KRL) 15 buah, pengadaan KRL/KRD sebanyak 152 buah, pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi 52 buah, dan pengadaan lokomotif diesel sebanyak 27 buah. Jika dibandingkan dengan sasaran Repelita VI, maka hasil-hasil yang telah dicapai tersebut sebagian telah melebihi sasaran. Kegiatan-kegiatan program pengembangan perkeretaapian yang telah melebihi sasaran Repelita VI adalah pengadaan KRL (147,6 persen), rehabilitasi lokomotif (325 persen), dan peningkatan jembatan kereta api (140 persen). Beberapa kegiatan yang kemungkinan besar tidak akan mencapai sasaran sampai akhir

XIV/29

Page 30: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Repelita VI adalah rehabilitasi/peningkatan jalan kereta api dan pembangunan jalan kereta api. Penyebab tidak tercapainya sasaran kegiatan tersebut terutama adalah karena terbatasnya kemampuan pendanaan.

Perkembangan program rehabilitasi dan pengadaan sarana kereta api sejak 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 secara lebih rind dapat dilihat dalam Tabel XIV-6. Sedangkan lokasi jaringan jalan kereta api di Jawa dan Sumatera dalam Repelita VI serta klasifikasi stasiun kereta api dan terminal peti kemas dapat dilihat dalam lampiran Peta Prasarana Indonesia.

Selain upaya peningkatan dalam bidang prasarana dan sarana perkeretaapian tersebut, dalam rangka meningkatkan efisiensi baik dalam pengelolaan perkeretaapian serta peningkatan kelembagaan di bidang perkeretaapian maka sejak tahun 1996/97 telah dimulai persiapan penerapan kebijaksanaan baru dalam pola pendanaan perkeretaapian antara pemerintah dengan Badan Penyelenggara perkeretaapian serta dimulainya rencana restrukturisasi perkeretaapian melalui proyek Railway Efficiency.

Peningkatan jasa pelayanan angkutan penumpang kereta api terus diupayakan baik kualitas maupun kuantitasnya. Sejak tahun 1995/96 telah dimulai pengoperasian kereta api untuk wisata dan angkutan barang serta angkutan kereta api penumpang ekspres Argo Bromo Generasi I dan kemudian menyusul Argo Bromo Generasi 11 yang melayani lintas Jakarta-Surabaya, kereta api ekspres Argo Gede yang melayani lintas Jakarta-Bandung, kereta api penumpang ekspres Argo Lawu yang melayani lintas Jakarta-Yogya-Solo serta kereta api penumpang eksekutif Turangga untuk lintas Bandung-Yogyakarta-Surabaya. Selain itu untuk peningkatan

XIV/30

Page 31: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

pemerataan dalam penyediaan jasa pelayanan kereta api, Para pengguna kereta api kelas ekonomi tetap mendapatkan prioritas utama; antara lain melalui pengadaan sarana kereta api penumpang kelas ekonomi maupun kereta rel listrik untuk wilayah Jabotabek, serta rehabilitasi kereta diesel. Juga telah dilaksanakan pola pendanaan untuk mendukung penugasan angkutan kereta api yang tidak komersial melalui bantuan pendanaan pemerintah terhadap kebijaksanaan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat umumnya. Sedangkan untuk pengusahaan angkutan penumpang yang bersifat komersial akan diterapkan sistem "Track Access Charge", yaitu berupa biaya yang dikenakan terhadap penggunaan prasarana kereta api.

3) Peningkatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan bertujuan untuk membuka, meningkatkan, serta menunjang perekonomian wilayah pedalaman, daerah perbatasan, dan daerah terpencil terutama di kawasan timur Indonesia. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan diupayakan untuk senantiasa terintegrasi dengan sistem angkutan jalan raya dan kereta api, serta untuk menyambung jaringan transportasi darat yang masih terputus ataupun yang belum tersedia. Oleh karena itu peran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah adalah sangat potensial. Untuk itu dalam Repelita VI telah ditingkatkan kegiatan penyediaan jasa angkutan keperintisan terutama untuk lintasan perintis di wilayah yang terpencil baik melalui pembangunan prasarana, sarana, maupun subsidi operasi perintis.

XIV/31

Page 32: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Subsidi operasi bagi angkutan darat serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diberikan melalui pengoperasian bus-bus perintis dan kapal-kapal perintis. Subsidi ini diberikan untuk mempertahankan keberadaan pelayanan transportasi untuk lintas-lintas yang secara ekonomis belum menguntungkan. Selama empat tahun Repelita VI telah dilaksanakan pembangunan 11 kapal perintis serta pendanaan pengadaan 5 buah kapal ferry cepat untuk penumpang yang akan dioperasikan pada lintas Jakarta-Surabaya dalam upaya mengurangi beban angkutan jalan raya pada rute tersebut, serta untuk penyeberangan antar pulau yaitu lintas Semarang-Kumai, Banjarmasin-Surabaya, dan lintas Balikpapan-Pare Pare.

Pada tahun 1993/94 lintasan penyeberangan perintis yang disubsidi oleh pemerintah terdiri dari 32 lintasan, kemudian pada tahun 1997/98 telah meningkat pesat menjadi 67 lintasan atau meningkat lebih dari dua kalinya, di mana 52 lintasan perintis di antaranya berada di kawasan timur Indonesia.

Pada tahun 1993/94 lintasan-lintasan penyeberangan yang ada di seluruh Indonesia dilayani oleh 129 kapal, yang terdiri dari 57 buah milik swasta dan 72 buah milik P.T. ASDP. Sampai tahun 1997/98 jumlah armada angkutan penyeberangan telah meningkat menjadi 172 kapal dan 7 truk air, dimana 84 kapal diantaranya milik swasta yang dioperasikan terutama pada lintas komersial serta 88 kapal dan 7 truk air milik P.T. ASDP. Peningkatan jumlah armada kapal penyeberangan tersebut telah meningkatkan peranan angkutan penyeberangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman dan daerah terpencil, khususnya di kawasan timur Indonesia.

XIV/32

Page 33: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Selama empat tahun Repelita VI telah dilakukan pembangunan 47 buah dermaga penyeberangan dari target Repelita VI sebanyak 41 buah dan telah diselesaikan sebanyak 28 buah. Di samping pembangunan dermaga penyeberangan, juga dilaksanakan pembangunan 58 buah dermaga sungai dan danau dari target Repelita VI sebanyak 60 buah, dan pembangunan 25 buah kapal penyeberangan dari target Repelita VI sebanyak 25 buah, di mana 16 diantaranya telah diselesaikan sampai dengan tahun 1997/98. Selain itu telah dilakukan pula peningkatan/rehabilitasi 28 buah dermaga penyeberangan dari target sebanyak 25 buah, serta rehabilitasi 19 buah dermaga sungai dan danau dari target 17 buah. Dalam upaya peningkatan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, selama empat tahun Repelita VI telah dibangun rambu penyeberangan, sungai, dan danau sebanyak 3.412 buah dari target 8.760 buah, serta pembersihan alur sungai sepanjang 623 kilometer dari target 1.327 kilometer. Sebagian besar kegiatan tersebut di atas berlokasi di kawasan timur Indonesia. Sebaran lokasi dan klasifikasi pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia dapat dilihat dalam lampiran Peta Prasarana Indonesia.

Pada tahun kelima Repelita VI, direncanakan kegiatan lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 27 buah sehingga diharapkan 13 buah dermaga, diantaranya yaitu di Riau, Kepulauan Seribu, Maluku, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Timor Timur, dapat dioperasionalkan sehingga selama Repelita VI akan dapat diselesaikan sebanyak 41 buah dermaga sesuai dengan sasaran Repelita VI. Selain itu dalam rangka penambahan sarana angkutan penyeberangan dilanjutkan pembangunan 9 buah kapal penyeberangan perintis di Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan,

XIV/33

Page 34: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Dengan demikian selama Repelita VI telah dibangun sebanyak 25 unit kapal sesuai dengan sasaran Repelita VI. Untuk menunjang angkutan keperintisan, diberikan subsidi operasi angkutan penyeberangan perintis yang sebagian besar adalah untuk kawasan timur Indonesia.

Hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui dukungan kegiatan peningkatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, antara lain dapat dilihat dari perkembangan produktivitas angkutannya, baik angkutan penumpang, barang, maupun kendaraan. Jumlah penumpang dan barang yang diangkut melalui angkutan penyeberangan dalam tahun 1993/94 adalah 59,0 juta orang penumpang, 26,2 juta ton barang, serta 5,7 juta unit kendaraan. Pada tahun 1997/98 jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 95,1 juta penumpang, 33,1 juta ton barang, dan 10 juta unit kendaraan atau meningkat masing-masing sebesar 61,1 persen, 26,3 persen, dan 75,4 persen. Dengan mengkaji perkembangan angkutan tersebut di atas, maka peranan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan baik sebagai moda transportasi yang berdiri sendiri, maupun sebagai bagian dari moda transportasi yang lain telah semakin penting dalam memenuhi kebutuhan angkutan di berbagai pelosok wilayah tanah air. Perkembangan jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dari tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel XIV-7.

d. Program Pembangunan Transportasi Laut

Pembangunan transportasi laut sebagai unsur penunjang kegiatan ekspor-impor dan distribusi barang serta penumpang di

XIV/34

Page 35: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

dalam negeri, selama Repelita VI menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup berarti. Peningkatan kinerja tersebut ditunjukkan antara lain dengan peranan armada pelayaran nasional dalam memberikan jasa transportasi, dan peningkatan pemanfaatan fasilitas pelabuhan untuk bongkar muat barang dan penumpang.

Program pembangunan transportasi laut terdiri dari 3 kegiatan pokok, yaitu : 1) pengembangan fasilitas pelabuhan laut; 2) pengembangan keselamatan pelayaran; dan 3) pembinaan dan pengembangan armada pelayaran.

1) Pengembangan Fasilitas Pelabuhan

Di bidang kepelabuhan peningkatan pelayanan dapat terlihat dari jumlah bongkar muat barang yang telah dilakukan, baik untuk komoditi ekspor-impor maupun barang antar pulau. Pada akhir tahun 1993/94 pergerakan barang melalui pelabuhan berjumlah 339,2 juta ton, sedang pada akhir tahun 1996/97 telah meningkat menjadi 405,1 juta ton, atau naik sebesar 19,4 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan ekspor. Pada akhir tahun 1993/94 jumlah barang ekspor mencapai 122,6 juta ton dan pada akhir tahun 1996/97 meningkat menjadi 262,2 juta ton, atau meningkat sebesar 1 13,8 persen. Selain jumlah barang yang dibongkar dan dimuat dipelabuhan, jumlah barang per tahun yang ditangani juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1993/94 jumlah peti kemas adalah 360 ribu TEU/tahun, pelabuhan konvensional 536 ribu ton/tahun, dan pelabuhan rakyat 521 ribu ton/tahun. Pada tahun 199798 kinerja tersebut meningkat masing-masing menjadi 1.225 ribu TEU/tahun atau naik 240,3 persen untuk peti kemas, 889,6 ribu ton/tahun atau naik 66,0 persen untuk

XIV/35

Page 36: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

pelabuhan konvensional, dan 858,2 ton/tahun atau naik 64,7 persen untuk pelabuhan rakyat.

Peningkatan kinerja tersebut di atas merupakan hasil dari pembangunan fasilitas pelabuhan. Pembangunan selama empat tahun Repelita VI telah menghasilkan dermaga sepanjang 9.661 meter, gudang 24.590 meter persegi, lapangan penumpukan 259.897 meter persegi, dan terminal penumpang 15.720 meter persegi. Pencapaian sasaran program Repelita VI sampai dengan akhir tahun keempat untuk masing-masing kegiatan adalah 65,0 persen untuk dermaga, 30,7 persen untuk gudang, 28,9 persen untuk lapangan penumpukan, dan 64,9 persen untuk terminal penumpang. Untuk mencapai sasaran Repelita VI, sejak pelaksanaan tahun ketiga Repelita VI telah diupayakan peran yang lebih besar dari BUMN untuk membangun fasilitas pelabuhan dari dananya sendiri. Hasil pembangunan fasilitas pelabuhan dengan dana BUMN dari tahun 1995/96 sampai dengan rencana 1998/99 meliputi dermaga sepanjang 4.697 meter, gudang seluas 1.400 meter persegi, lapangan penumpukan seluas 465.108 meter persegi, dan terminal penumpang 3.232 meter persegi. Gabungan dana APBN sampai dengan tahun keempat Repelita VI dan dana BUMN menghasilkan pencapaian sasaran Repelita VI menjadi 96,7 persen untuk dermaga, 32,5 persen untuk gudang, 80,5 persen untuk lapangan penumpukan, dan 78,1 persen untuk terminal penumpang. Hasil fisiknya adalah dermaga sepanjang 14.358 meter, gudang seluas 25.990 meter persegi, lapangan penumpukan seluas 725.005 meter persegi, dan terminal penumpang 18.952 meter persegi.

Pada tahun kelima Repelita VI direncanakan pembangunan dermaga sepanjang 787 meter, gudang 1.400 meter persegi, lapangan penumpukan 11.125 meter persegi , dan terminal

XIV/36

Page 37: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

penumpang 350 meter persegi, sehingga pencapaian sasaran Repelita VI menjadi 101,9 persen untuk dermaga, 34,2 persen untuk gudang, 81,8 persen untuk lapangan penumpukan, dan 79,6 persen untuk terminal penumpang. Perkembangan pembangunan fasilitas pelabuhan dari tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 dapat dilihat dalam Tabel XIV-8. Sebaran lokasi pelabuhan berdasarkan struktur dan fungsinya serta kapasitas terpasang setiap propinsi dapat dilihat pada lampiran Peta Prasarana Indonesia.

2) Keselamatan Pelayaran

Di bidang keselamatan pelayaran, selama empat tahun Repelita VI telah dibangun 29 unit menara suar atau 90,6 persen dari sasaran, 268 unit rambu suar atau 89,3 persen dari sasaran, 7 kapal navigasi atau 63,6 persen dari sasaran, dan 47,3 juta meter kubik pengerukan alur pelayaran atau 78,8 persen dari sasaran. Pada tahun terakhir Repelita VI direncanakan dibangun 4 unit menara suar, 82 unit rambu suar, dan 9,9 juta meter kubik pengerukan alur pelayaran. Sehingga pencapaian sasaran Repelita VI untuk menara suar akan mencapai 103,1 persen, rambu suar 116,6 persen, pembangunan kapal navigasi tetap 78,8 persen, dan pengerukan alur pelayaran menjadi 95,3 persen.

3) Pengembangan/Pembinaan Armada Pelayaran

Pada tahun 1993/94 armada pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, dan pelayaran perintis mencapai jumlah 3.755 kapal dengan muatan yang diangkut mencapai 25,2 juta ton . berupa komoditi perdagangan umum. Pada tahun I997/98 jumlah kapal yang beroperasi menjadi 4.222 kapal , dan muatan yang diangkut

XIV/37

Page 38: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

meningkat menjadi 88,2 juta ton, berarti terjadi kenaikan jumlah kapal sebesar 12,4 persen dan kenaikan jumlah muatan sebesar 2,5 kali. Selain barang komoditi umum masih terdapat komoditi khusus seperti batubara, minyak, semen, pupuk, dan barang-barang keperluan explorasi lepas pantai dimana pola distribusinya dilayani oleh armada pelayaran khusus. Pada tahun 1993/94 armada pelayaran khusus berjumlah 3.100 kapal dan muatan yang diangkut 263,3 juta ton; pada tahun 1997/98 terjadi peningkatan jumlah armada menjadi 3.678 kapal atau meningkat dengan 18,6 persen dan jumlah muatan menjadi 318,4 juta ton atau meningkat dengan 20,9 persen.

Pada tahun 1993/94 armada milik nasional yang melayani angkutan laut luar negeri berjumlah 25 kapal, dan menurun pada ,tahun 1997/98 menjadi 21 kapal, tetapi jumlah muatan yang diangkut meningkat dari 27,0 juta ton menjadi 44,9 juta ton, atau naik sebesar 66,3 persen. Hal ini membuktikan bahwa armada nasional telah mampu meningkatkan kinerjanya. Di bidang angkutan penumpang dalam negeri yang dilayani oleh armada kapal penumpang, pada tahun 1993 terdapat 12 kapal dan jumlah penumpang yang diangkut 3,2 juta orang. Sedang pada tahun 1997 terdapat 18 kapal dan penumpang yang diangkut sebesar 4,6 juta orang.

Pada akhir tahun 1996 angkutan but dalam negeri telah mampu mengangkut barang perdagangan umum dan komoditi khusus sebesar 170,1 juta ton, atau 2,0 persen melebihi sasaran Repelita VI sebesar 167 juta ton. Tetapi peran armada nasional hanya mencapai 53,2 persen. Hal ini disebabkan terutama oleh kemampuan investasi perusahaan pelayaran nasional yang masih lemah. Untuk mengatasinya sedang diupayakan langkah-langkah

XIV/38

Page 39: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

yang mendorong adanya kontrak jangka panjang untuk komoditi tertentu, sehingga kontrak tersebut dapat dijadikan jaminan kredit perbankan.

Khusus untuk armada angkutan dalam negeri, kapasitas angkut pada tahun keempat Repelita VI telah melebihi sasaran Repelita VI. Sasaran kapasitas Repelita VI bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun keempat untuk masing-masing jenis pelayaran dalam negeri adalah: armada pelayaran nusantara, sasaran 2.130 ribu DWT sedangkan realisasinya 4.215 ribu DWT; armada khusus curah sasaran 690 ribu DWT, realisasinya 697 ribu DWT; armada khusus cair dan gas sasaran 2.830 ribu DWT, realisasinya 2.080 DWT; dan armada pelayaran rakyat, sasaran 320 ribu DWT sedangkan realisasinya 477 ribu DWT.

Perkembangan armada pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, dan pelayaran khusus dari tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 dapat dilihat dalam Tabel XIV-9, Tabel XIV-10, dan Tabel XIV-12.

Sementara itu, untuk pengoperasian armada pelayaran perintis, sejak tahun 1996 telah dioperasikan 36 kapal, yang berarti 2 kapal melebihi sasaran Repelita VI, dan pada tahun kelima Repelita VI direncanakan beroperasi 37 kapal. Perkembangan pelayaran perintis dari tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 dapat dilihat dalam Tabel XIV-1 I.

Pada akhir tahun 1996 peran armada milik nasional untuk angkutan laut luar negeri mencapai 7,1 persen dari total muatan ekspor-impor, 71 persen dari sasaran Repelita VI sebesar 10 persen. Tetapi bi la dibandingkan dengan tahun 1993, peran armada

XIV/39

Page 40: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

nasional meningkat cukup besar yaitu 129,0 persen, sebab pada tahun 1993 peranan armada nasional hanya sebesar 3,1 persen. Perkembangan pelayaran samudera dari tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1997/98 dapat dilihat dalam Tabel XIV-13.

e. Program Pembangunan Transportasi Udara

Program pembangunan transportasi udara meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu pengembangan fasilitas bandar udara, pengembangan keselamatan penerbangan, dan pembinaan dan pengembangan armada udara. Program tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara dalam dan luar negeri yang andal dan mempunyai daya saing dalam menunjang kegiatan pariwisata, perdagangan, dan industri serta kegiatan ekonomi pada umumnya, termasuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan pemerintahan di daerah terpencil.

1) Pengembangan Fasilitas Bandar Udara

Pengembangan fasilitas bandar udara bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, cakupan, keamanan dan keselamatan, kenyamanan transportasi udara serta meningkatkan jarak tempuh pesawat udara. Pada tahun 1993/94 telah dilakukan pembangunan prasarana bandar udara yang terdiri dari perpanjangan landasan seluas 31.750 meter persegi, pembangunan dan perluasan terminal 7.000 meter persegi, dan pembangunan bangunan penunjang operasi seluas 7.736 meter persegi. Kegiatan pembangunan prasarana bandar udara yang telah dilakukan selama empat tahun Repelita VI meliputi perpanjangan landasan 281.397 meter persegi pada 28 bandar udara dimana 18 lokasi diantaranya berada di kawasan timur Indonesia, pembangunan dan perluasan

XIV/40

Page 41: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

terminal penumpang seluas 21.797 meter persegi pada 28 bandar udara yang terdiri 5 bandar udara di kawasan barat Indonesia dan 23 bandar udara di kawasan timur Indonesia, serta pembangunan dan perluasan bangunan operasi seluas 19.174 meter persegi di 88 bandar udara di mana 72 bandar udara di antaranya di kawasan timur Indonesia.

Juga telah diselesaikan pembangunan bandar udara perintis di Pulau-Pulau Batu, Silangit (Sumatera Utara) dalam menunjang kawasan wisata di pantai barat Sumatera dan Danau Toba, serta bandar udara Bu1i di daerah pedalaman Maluku Utara. Di samping itu pada tahun 1994/95 dilakukan penataan kelas bandar udara dengan tujuan lebih meningkatkan ketertiban, efisiensi dan efektifitas operasi, pemeliharaan dan program-program pengembangannya, serta untuk lebih meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Dibandingkan dengan sasaran Repelita VI, pembangunan prasarana bandar udara selama empat tahun Repelita VI telah melebihi sasaran yang ditetapkan, khususnya untuk perpanjangan landasan dan pembangunan bangunan penunjang operasi yang masing-masing telah mencapai sebesar 116,8 persen dan 4,8 persen di atas sasaran. Sedangkan pembangunan dan perluasan terminal yang telah dilaksanakan Baru mencapai 23,3 persen dari sasaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan program pembangunan terminal pada pengembangan bandar udara besar telah dikaji kembali dan disesuaikan dengan perkembangan penerbangan khususnya yang melayani penerbangan internasional.

Pada tahun 1993/94 jumlah bandar udara yang dipergunakan penerbangan sipil adalah sebanyak 146 dimana 6 bandar udara

XIV/41

Page 42: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

diantaranya mampu didarati pesawat sejenis B-747 yaitu bandar udara Polonia di Medan, Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma di Jakarta, Juanda di Surabaya, Ngurah Rai di Denpasar dan bandar udara Frans Kaisiepo di Biak; 5 bandar udara mampu melayani pesawat maksimum sejenis DC-10/A-300 yaitu bandar udara Hasanudin di Ujung Pandang, Sam Ratulangi di Manado, Hang Nadim di Batam, El Tari di Kupang, dan bandar udara Baucau di Timor Timur; 10 bandar udara dapat melayani pesawat maksimum sejenis DC-9/B-737 yaitu bandar udara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Tabing di Padang, Simpang Tiga di Pekanbaru, S.M.Badarudin H di Palembang, Adi Sumarmo di Surakarta, Adi Sucipto di Yogyakarta, Sepinggan di Balikpapan, Syamsudin Noor di Banjarmasin, Pattimura di Ambon dan Sentani di Jayapura; 18 bandar udara untuk melayani pesawat maksimum sejenis F-28 dan 20 bandar udara dapat didarati pesawat sejenis F-27/CN-235, serta sisanya sebanyak 87 bandar udara merupakan bandar udara kecil dengan kemampuan maksimum pesawat sejenis Cassa-212/DHC-6.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan selama empat tahun Repelita VI telah meningkatkan jumlah bandar udara yang mampu melayani pesawat sejenis B-747 menjadi 7 lokasi yaitu bandar udara Polonia di Medan, Hang Nadim di Batam, Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma di Jakarta, Juanda di Surabaya, Ngurah Rai di Denpasar, Frans Kaisiepo di Biak; 6 bandara udara mampu melayani maksimum pesawat sejenis DC-10/A-300 yaitu bandar udara Adi Sumarmo di Surakarta, Sepinggan di Balikpapan, Hasanudin di Ujung Pandang, Sam Ratulangi di Manado, El Tari di Kupang dan bandar udara Baucau di Timor Timur; 14 bandar udara dapat melayani pesawat maksimum sejenis DC-9/B-737 yaitu bandar udara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Tabing di

XIV/42

Page 43: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Padang, Simpang Tiga di Pekanbaru, S.M.Badarudin II di Palembang, Ahmad Yani di Semarang, Adi Sucipto di Yogyakarta, Selaparang di Mataram, Komoro di Dili, Tjilik Riwut di Palangkaraya, Syamsudin Noor di Banjarmasin, Mutiara di Palu, Pattimura di Ambon, Sentani di Jayapura dan bandar udara Timika di Irian Jaya. Selain itu 16 bandar udara mampu didarati pesawat maksimum sejenis F-28 dan 24 bandar udara dapat dipergunakan untuk pesawat maksimum sejenis F-27/CN-235, serta 120 bandar udara kecil yang hanya mampu melayani pesawat sejenis Cassa 212/DFIC-6 yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara terutama di kawasan Timur Indonesia.

Dari sejumlah bandar udara pada Repelita VI di atas, sebanyak 10 lokasi diantaranya merupakan bandar udara yang berfungsi sebagai pusat penyebaran primer, yaitu bandar udara di Jakarta, Denpasar, Medan, Ujung Pandang, Surabaya, Balikpapan, Manado, Biak, Batam dan Surakarta.; dan 16 bandar udara merupakan bandar udara yang berfungsi sebagai pusat penyebaran sekunder, yaitu bandar udara di Palembang, Jayapura, Semarang, Banjarmasin, Bandung, Mataram, Pekanbaru, Palangkaraya, Padang, Ambon, Tarakan, Palu, Banda Aceh, Merauke, Kupang dan Pontianak.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, dewasa ini sedang dilakukan pengembangan 2 bandar udara besar di kawasan timur Indonesia yaitu bandar udara di Manado dan Ambon. Di samping itu juga segera dimulai pengembangan bandar udara di Surabaya, Ujung Pandang, dan pembangunan bandar udara baru di Padang. Tiga bandar udara di kawasan timur Indonesia yaitu bandar udara di Pontianak, Sorong dan Samarinda juga sedang dipersiapkan untuk dikembangkan dan dibangun. Pembangunan bandar udara

XIV/43

Page 44: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi telah melibatkan partisipasi masyarakat melalui kerjasama antara perusahaan swasta dengan BUMN seperti yang akan dilakukan pada pembangunan bandar udara baru di Lombok dan Medan, serta pengembangan bandar udara di Surakarta dan Denpasar.

Untuk melayani penerbangan rute luar negeri baik jarak jauh maupun lintas batas yang menghubungkan negara tetangga dengan kota-kota di Indonesia telah dibuka 23 bandar udara yang merupakan pintu gerbang penerbangan internasional yaitu bandar udara di Medan, Pekanbaru, Palembang, Tan jung Pinang, Jakarta, Pontianak, Tarakan, Manado, Jayapura, Biak, Merauke, Ambon, Kupang, Denpasar, Padang, Balikpapan, Surabaya, Surakarta, Batam, Banda Aceh, Bandung, Mataram dan Ujung Pandang. Jumlah tersebut bertambah 4 lokasi dibandingkan dengan tahun 1993/94 yaitu bandar udara di Banda Aceh, Bandung, Mataram dan Ujung Pandang. Demikian pula jumlah bandar udara yang dikelola BUMN telah menjadi 21 bandar udara dibandingkan tahun 1993/94 yang masih berjumlah 14 bandar udara. Bandar udara-bandar udara tersebut adalah bandar udara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Polonia di Medan, Tabing di Padang, Simpang Tiga di Pekanbaru, S.M. Badarudin II di Palembang, Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma di Jakarta, Husein Sastranegara di Bandung, Adi Sumarmo di Surakarta, Ahmad Yani di Semarang, Adi Sucipto di Yogyakarta, Juanda di Surabaya, Ngurah Rai di Denpasar, Selaparang di Mataram, Supadio di Pontianak, Sepinggan di Balikpapan, Syamsudin Noor di Banjarmasin, Hasanudin di Ujung Pandang, Sam Ratulangi di Manado, Pattimura di Ambon dan Frans Kaisiepo di Biak. Kemampuan, fungsi dan lokasi seluruh bandar udara di Indonesia dapat dilihat pada lampiran Peta Prasarana Indonesia.

XIV/44

Page 45: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Pada tahun 1998/99 diprogramkan kegiatan pengembangan bandar udara di Manado, Ambon, Gorontalo, Ujung Pandang, Denpasar, Surabaya dan Palembang; pembangunan bandar udara baru di Padang; perpanjangan landasan 11.500 meter persegi di Tarakan dan Sibolga; dan kelanjutan pembangunan bandar udara perintis di Takengon (Aceh) dan Pulau Selayar (Sulawesi Selatan). Disamping itu untuk meningkatkan kenyamanan penumpang di bandar udara juga akan dibangun terminal penumpang seluas 6.151 meter persegi di Bengkulu, Bima (Nusa Tenggara Barat), Maumere (Nusa Tenggara Timur), Malinau (Kalimantan Timur), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Mamuju (Sulawesi Selatan), Buli (Maluku), Batom, Kebar dan Ilu (Irian Jaya); dan pembangunan bangunan penunjang operasi seluas 2.667 meter persegi pada 26 lokasi terutama pada bandar udara kecil dikawasan timur Indonesia.

2) Pengembangan Keselamatan Penerbangan

Dalam rangka menunjang dan meningkatkan keselamatan penerbangan yang memenuhi persyaratan, maka kondisi dan jumlah peralatan navigasi, telekomunikasi dan kelistrikan telah ditingkatkan. Pada tahun 1993/94 telah dipasang peralatan komunikasi dari pesawat ke bandar udara berupa Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication System sebanyak 48 unit, alat untuk mendistribusikan berita secara otomatis berupa Automatic Messages Switching Center (AMSC) sebanyak 2 unit, alat bantu navigasi penerbangan berupa Non Directional Beacon (NDB) sebanyak 19 unit dan alat bantu pendaratan pesawat berupa Instrument Landing System (ILS) untuk 1 lokasi dan approach light 14 unit. Selma empat tahun Repelita VI telah dipasang alat

XIV/45

Page 46: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

komunikasi tetap antar bandar udara yang berupa Aeronautical Fixed Service High Frequency (AFS-HF) Communication System 15 unit dan AFS-Leased Channel 2 unit, VHF Air Ground Communication System 14 unit, AMSC sebanyak 6 unit, NDB sebanyak 20 unit terutama untuk bandar udara kecil di kawasan timur Indonesia, alat bantu penjejak arah dan jarak pesawat berupa Very High Frequency - Direction Finding (VHF-DF) 10 unit pada 10 lokasi di mana 9 diantaranya untuk bandar udara di kawasan timur Indonesia; ILS untuk 3 lokasi, runway light untuk 2 lokasi, approach light pada 6 lokasi; alat untuk memberikan informasi penerbangan bagi penumpang di terminal berupa Flight Information Display System (FIDS) 3 unit di mana 2 diantaranya untuk bandar udara di kawasan timur Indonesia.

Peralatan komunikasi dan navigasi penerbangan terus ditingkatkan kemampuannya. Pada tahun 1997/98 telah terpasang peralatan komunikasi berupa AFS-HF Communication System sebanyak 226 unit, AFS-Leased Channel sebanyak 109 unit, VHF Air Ground Communication sebanyak 181 unit, dan AMSC 23 unit; alat bantu navigasi udara yang berupa NDB telah meningkat menjadi 255 unit, VHF-DF sebanyak 10 unit, ILS sebanyak 26 unit. Demikian pula alat bantu pendaratan pesawat berupa runway light menjadi 51 unit, approach light menjadi 66 unit, serta FIDS menjadi 22 unit.

Dengan bertambahnya fasilitas alat bantu pendaratan pesawat, maka jumlah bandar udara yang sudah dapat melayani penerbangan malam mencapai 35 lokasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 15 bandar udara sudah dioperasikan melayani penerbangan malam.

XIV/46

Page 47: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Dalam rangka keselamatan penerbangan, pengaturan lalu lintas udara di seluruh wilayah Nusantara kini telah dapat dilakukan sepenuhnya oleh Indonesia antara lain melalui peningkatan peralat -an pengatur lalu lintas udara di bandar udara Soekarno-Hatta (Jakarta), pemasangan . radar di kepulauan Natuna serta kesiapan perangkat peraturan pendukungnya. Di samping itu juga telah ditetapkan bahwa bandar udara Hasanudin di Ujung Pandang menjadi pusat pengatur lalu lintas udara untuk wilayah timur dan bandar udara Soekarno-Hatta untuk wilayah barat. Juga sedang dipersiapkan penggunaan peralatan komunikasi, navigasi dan pengatur lalu lintas penerbangan dengan menggunakan satelit yang mengacu pada persyaratan penerbangan internasional.

Pada tahun 1998/99 akan dilakukan kegiatan pemasangan peralatan telekomunikasi 21 unit yang seluruhnya untuk bandar udara di kawasan timur Indonesia dan peralatan navigasi penerbangan 3 unit dimana 2 unit diantaranya untuk kawasan timur Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melengkapi peralatan keselamatan penerbangan yang memenuhi persyaratan internasional secara minimal khususnya pada bandar udara kecil di Indonesia. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kelancaran komunikasi baik antar bandar udara maupun antara bandar udara dengan pesawat lebih terjamin terutama dengan bandar udara-bandar udara kecil, dan sehingga keselamatan penerbangan lebih meningkat.

3) Pembinaan dan Pengembangan Armada Udara

Dalam rangka pengembangan dan peremajaan pesawat udara, dalam Repelita VI telah dilakukan penambahan pesawat oleh perusahaan penerbangan milik pemerintah maupun swasta, antara

XIV/47

Page 48: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

lain dengan cara sewa. Pada tahun 1997/98 pelayanan transportasi udara dilayani oleh 920 buah pesawat dimana 215 buah digunakan untuk penerbangan berjadwal dan 705 buah untuk penerbangan tidak berjadwal. Pada tahun 1993/94, armada pesawat udara masih berjumlah 869 buah, diantaranya 249 buah untuk penerbangan berjadwal dan 620 buah untuk penerbangan tidak berjadwal.

Berkurangnya jumlah pesawat untuk penerbangan berjadwal merupakan upaya peremajaan pesawat-pesawat tua untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kualitas pelayanan, maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, industri, pertambangan, perminyakan maupun industri, serta agar dapat bersaing dalam memanfaatkan pasar domestik maupun internasional di bidang penerbangan.

Pesawat-pesawat yang dipergunakan untuk penerbangan berjadwal tersebut dioperasikan oleh 2 perusahaan penerbangan nasional milik pemerintah dan 4 perusahaan penerbangan nasional milik swasta baik untuk rute dalam negeri maupun luar negeri.

Pada awal Repelita VI, perusahaan penerbangan milik swasta telah mulai diberikan kesempatan untuk melayani penerbangan ke luar negeri. Pada tahun 1997/98 sebanyak 2 perusahaan penerbangan milik pemerintah dan 2 perusahaan penerbangan milik swasta telah melayani penerbangan ke luar negeri terutama pada kawasan Asia Tenggara dan Australia. Pada tahun 1997/98, jumlah kota di luar negeri yang dilayani oleh perusahaan penerbangan milik pemerintah mencakup 32 kota, sedangkan untuk perusahaan penerbangan swasta 7 kota. Sementara itu perusahaan penerbangan asing yang melayani penerbangan berjadwal ke Indonesia tahun

XIV/48

Page 49: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

1997/98 mencapai 40 perusahaan, meningkat 29 persen dibandingkan tahun 1992/93.

Semakin meningkatnya kemampuan dalam memanfaatkan peluang pasar yang didukung tersedianya armada pesawat udara yang handal serta fasilitas bandar udara dan peralatan keselamatan penerbangan yang makin lengkap telah meningkatkan jumlah penumpang dan barang yang diangkut. Selama empat tahun Repelita VI telah diangkut penumpang rute dalam negeri sebanyak 50,9 juta orang dan 519,8 ribu ton barang atau rata-rata 12,7 juta orang pertahun dan 129,9 ribu ton pertahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah penumpang dan barang yang diangkut tahun 1993/94, jumlah penumpang dan barang yang diangkut selama Repelita VI naik rata-rata 12,3 persen dan 11,6 persen pertahun. Besarnya faktor muatan selama Repelita VI mencapai 52,9 persen, yang meningkat 4,9 persen dibandingkan tahun 1993/94. Perkembangan angkutan udara dalam negeri secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel XIV-14.

Untuk penerbangan ke luar negeri jumlah penumpang yang diangkut armada nasional selama empat tahun Repelita VI mencapai 14,4 juta orang atau rata-rata 3,6 juta orang pertahun. Sedangkan jumlah barang yang diangkut mencapai 498,5 ribu ton atau rata-rata 124,6 ribu ton pertahun. Dibandingkan dengan tahun 1993/94 jumlah tersebut meningkat rata-rata sebesar 5,6 persen pertahun untuk penumpang dan 7,4 persen pertahun untuk barang. Pada penerbangan ke luar negeri faktor muatan yang dicapai selama Repelita VI adalah sebesar 51 persen. Angka tersebut meningkat 45 persen bila dibandingkan tahun 1993/94. Hal ini menunjukan penggunaan kapasitas angkut yang lebih optimal.

XIV/49

Page 50: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Perkembangan angkutan udara luar negeri secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel XIV-15.

Peningkatan jumlah penumpang dan barang pada penerbangan dalam negeri dan rute luar negeri menunjukan bahwa transportasi yang cepat telah merupakan kebutuhan masyarakat dalam menunjang kegiatan dan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu peningkatan jumlah penumpang dan barang dan pesawat-kilometer bersamaan dengan berkurangnya jumlah pesawat menunjukkan semakin optimalnya penggunaan pesawat baik oleh perusahaan penerbangan milik pemerintah maupun swasta.

Untuk penerbangan perintis, jumlah penumpang yang diangkut selama Repelita VI mencapai 1.185 ribu orang atau rata-rata 296,3 ribu orang pertahun. Jumlah tersebut meningkat 31,1 persen terhadap tahun 1993/94. Peningkatan yang terjadi disebabkan adanya penambahan frekuensi dan penataan rute yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan daerah serta makin teraturnya pelaksanaan penerbangan. Pada penerbangan perintis, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan penerbangan pemerintah dan swasta untuk memenuhi kekurangan biaya operasi.

Perusahaan penerbangan nasional P.T. Garuda Indonesia setiap tahun melayani penerbangan jemaah haji. Jumlah jemaah haji yang dilayani terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1997/98 jumlah jemaah haji yang diangkut mencapai 190,1 ribu orang, atau naik 54,7 persen dibandingkan tahun 1993/94 yang berjumlah 122,9 ribu orang. Agar tidak mengganggu jadwal p e n e r b a n g a n r e g u l e r , m a k a p e n e r b a n g a n k e t a n a h s u c i

XIV/50

Page 51: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

menggunakan pesawat yang disewa dari perusahaan penerbangan asing. Sejak tahun 1997/98 pelayanan penerbangan haji dilakukan melalui 6 embarkasi yaitu bandar udara Polonia di Medan, Halim Perdanakusuma di Jakarta, Adi Sumarmo di Surakarta, Juanda di Surabaya, Sepinggan di Balikpapan dan Hasanudin di Ujung Pandang.

Pada tahun 1998/99 direncanakan pengadaan 6 unit pesawat Cassa C-212 untuk melayani penerbangan perintis dan melanjutkan pengoperasian penerbangan perintis di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya yang seluruhnya mencapai 49 rute. Disamping itu juga akan dilakukan kegiatan sertifikasi produk-produk aeronautika nasional. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan tahun 1998/99 transportasi udara nasional akan dapat melayani penerbangan dalam negeri sebanyak 15,8 juta penumpang dan 199,3 ribu ton barang, dan penerbangan ke luar negeri sebanyak 4,7 juta penumpang dan 143,9 ribu ton barang.

2. Program Penunjang

a. Program Pembangunan Meteorologi, Geofisika, Pencarian, dan Penyelamatan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan pokok yaitu (1) pengembangan dan peningkatan jejaring pengamatan meteorologi, klimatologi, komposisi atmosfer dan komunikasi data; (2) pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan meteorologi dan geofisika serta kalibrasi dan (3) pengadaan peralatan SAR.

XIV/51

Page 52: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

1) Pengembangan dan Peningkatan Jejaring Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, Komposisi Atmosfer dan Komunikasi Data

Sampai dengan akhir Repelita V telah dibangun 112 stasiun meteorologi, 16 stasiun klimatologi, 1 stasiun bumi satelit cuaca, 4.424 pos-pos pengamatan kerjasama, 27 seismo telemetri. Sarana penunjang operasional yang telah dibangun adalah 8 unit radar cuaca, 19 unit rason/rawin, 6 unit Automatic Picture Transmission (APT), 296 unit sarana telekomunikasi dan 10 unit wind shear. Selama empat tahun Repelita VI telah dibangun tambahan 21 stasiun meteorologi, 7 stasiun klimatologi, 7 unit pengamatan komposisi atmosfer, 2 unit radar cuaca dan 73 unit sarana telekomunikasi. Dengan pembangunan sarana, prasarana serta pengadaan peralatan-peralatan tersebut, pelayanan jasa-jasa meteorologi dan geofisika terhadap masyarakat telah semakin meningkat.

2) Pengembangan dan Peningkatan Pusat Pelayanan Medan Geofisika serta Kalibrasi

Hingga tahun keempat Repelita VI telah dibangun 19 unit kalibrasi. Selain itu telah dibangun dan dikembangkan Balai-balai Wilayah Meteorologi dan Geofisika di Medan, Ciputat, Denpasar, Ujung Pandang dan Jayapura. Pembangunan dan pengembangan Balai-balai Wilayah Meteorologi dan Geofisika telah meningkatkan kemampuan pengiriman data serta prakiraan cuaca di tingkat nasional maupun wilayah. BMG Pusat memberikan pelayanan berskala nasional sedangkan Balai-balai Wilayah memberikan pelayanan berskala regional; Dalam tahun 1997/98 telah dilakukan

XIV/52

Page 53: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

rehabilitasi 4 unit Radar Cuaca di Medan, Palembang, Semarang dan Denpasar.

Dalam tahun kelima Repelita VI, di samping pengadaan dan pemasangan peralatan fungsional, akan dilakukan rehabilitasi 1 buah radar cuaca di Kupang, renovasi gedung operasional di pusat dan pemasangan 43 VSAT dalam rangka penyelesaian proyek F-MT-6.

3) Pengadaan Peralatan SAR

Untuk meningkatkan keberhasilan operasi SAR, secara bertahap pada Repelita V Badan SAR Nasional selaku koordinator pelaksanaan operasi SAR telah dilengkapi peralatan SAR antara lain rubber boat, life jacket dan extricator sarana komunikasi berupa Local User Terminal (LUT), SAR Operation Information Management System (SAROIMS). Di samping itu, kemampuan sumber daya manusia di bidang SAR terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan Tim Rescue, serta pemantapan koordinasi dengan instansi terkait dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Philipina, Papua Nugini dan Australia. Pada tahun keempat Repelita VI, telah ada penambahan sarana tindak awal SAR berupa 5 unit helikopter dan 3 unit rescue boat yang masing-masing ditempatkan di Jakarta, Tanjung Pinang dan Denpasar.

b. Program Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

Program pendidikan dan pelatihan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi sehingga penyelenggaraan transportasi dapat dilaksanakan secara optimal. Program ini meliputi kegiatan

XIV/53

Page 54: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di sektor transportasi serta pendidikan masyarakat pengguna jasa transportasi agar menggunakan sarana transportasi dengan tertib dan berdisiplin serta taat kepada peraturan lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terus diusahakan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sumber daya manusia di sektor transportasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor transportasi. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah dididik sebanyak 54.243 orang.

Dalam program pendidikan dan pelatihan ditahun kelima Repelita VI direncanakan pengadaan peralatan diktat kepelautan untuk memenuhi standar IMO/STCW.

c. Program Penelitian dan Pengembangan Transportasi

Program penelitian dan pengembangan transportasi bertujuan untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan transportasi sehingga dapat mendukung pengambilan kebijaksanaan di bidang transportasi.

Program penelitian dan pengembangan transportasi dalam Repelita VI mencakup beberapa kegiatan, yaitu (1) pengembangan organisasi pusat penelitian serta penyempurnaan tata cara dalam penyelenggaraan penelitian; (2) pengembangan laboratorium peralatan penelitian, kepustakaan, standarnisasi sarana dan prasarana transportasi seperti peralatan pendukung sistem

XIV/54

Page 55: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

informasi; (3) pengembangan tenaga peneliti; (4) penataan pengembangan sarana dan prasarana; (5) pembinaan di bidang usaha transportasi; (6) peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi; (7) pengelolaan lingkungan; (8) peningkatan manajemen dengan menerapkan quality, cost and delivery; (9) pembinaan teknologi informasi serta (10) pemanfaatan sumber dana dan sumber daya alam secara optimal.

Selama empat tahun Repelita VI, telah dilakukan beberapa penelitian yang bersifat strategis khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, aspek energi (konservasi dan diversifikasi), aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, standardisasi proses dan produk pelayanan jasa transportasi, petunjuk penyusunan AMDAL, RKL dan RPL baik untuk sub sektor darat, laut maupun udara.

Program penelitian dan pengembangan dalam Repelita VI didasarkan untuk mendukung pengembangan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), regional dan perkotaan; peningkatan pelayanan transportasi; perusahaan jasa transportasi; sumber daya manusia dan teknologi serta daya saing. Selain sifat penelitian yang bersifat strategis, juga dilakukan beberapa penelitian untuk peningkatan efisiensi, dan untuk kebutuhan operasional.

D. PENUTUP

Dalam Repelita VI pembangunan transportasi telah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa, baik di darat, laut, dan , udara, dan makin

XIV/55

Page 56: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

memantapkan peranannya dalam mendukung kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Walaupun ada berbagai kendala dalam pelaksanaannya sebagian besar sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Repelita VI diharapkan dapat dicapai.

Sebagian besar program pembangunan prasarana jalan dalam Repelita VI, termasuk rencana tahun terakhir Repelita VI (1998/99), akan mencapai sasaran Repelita VI. Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan bahkan telah melampaui sasaran Repelita VI. Selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, total panjang jalan arteri dan kolektor, yang telah berada dalam kondisi mantap terus meningkat dan diharapkan pada akhir Repelita VI seluruh jalan arteri dan kolektor akan berada dalam kondisi mantap.

Beberapa program pembangunan prasarana jalan tidak mencapai sasaran Repelita VI yaitu program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jembatan pada jalan nasional dan propinsi. Tidak tercapainya beberapa sasaran Repelita VI tersebut antara lain disebabkan karena pergeseran penanganan beberapa ruas jalan dari pemeliharaan rutin kepada pemeliharaan berkala. Selain itu untuk membuka isolasi daerah, maka prioritas diberikan pada pembangunan jalan yang tidak banyak memerlukan jembatan, sehingga beberapa program pembangunan jembatan tidak mencapai sasaran.

Selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, sebagian besar program pembangunan transportasi darat telah mencapai sasaran Repelita VI. Pada program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan

XIV/56

Page 57: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

kegiatan yang telah mencapai sasaran adalah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas. Sedangkan beberapa kegiatan dalam Repelita VI yang sasarannya belum tercapai diarahkan untuk dibiayai dengan dana BUMN, pemerintah daerah dan swasta, terutama untuk kegiatan yang berorientasi komersial. Diantaranya adalah pembangunan terminal penumpang dan barang serta pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB), pengadaan bus kota, dan pemasangan marka jalan. Pengadaan bus perintis yang juga tidak mencapai sasaran akan dilanjutkan dalam Repelita berikutnya.

Pada program pengembangan perkeretaapian, kegiatan yang telah mencapai sasaran adalah pengadaan kereta rel listrik (KRL), rehabilitasi lokomotif, dan peningkatan jembatan kereta api. Beberapa kegiatan kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai sasaran sampai dengan akhir Repelita VI, antara . lain pembangunan jalur-jalur ganda Cikampek-Cirebon (Segmen III) serta jalur ganda parsial lintas selatan Jawa yang saat ini baru dalam tahap awal pembangunan. Demikian pula halnya dengan pengadaan kereta penumpang yang masih di bawah sasarannya.

Pada program peningkatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, pem bangunan dermaga penyeberangan telah mencapai sasaran Repelita VI. Demikian pula halnya peningkatan/rehabilitasi dermaga penyeberangan dan dermaga sungai dan danau. Sedangkan pembangunan dermaga sungai dan danau baru akan mencapai sasaran pada tahun kelima Repelita VI. Namun ada pula sasaran Repelita VI yang tidak akan tercapai sampai akhir Repelita VI, diantaranya pengadaan dan pemasangan rambu laut, sungai dan danau, serta pembersihan alur sungai, yang disebabkan terutama oleh keterbatasan ketersediaan dana.

XIV/57

Page 58: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Perkembangan perekonomian yang pesat selama empat tahun Repelita VI kecuali paruh kedua tahun keempat, telah mendorong laju pertumbuhan volume angkutan. Jumlah kendaraan yang terdaftar terus meningkat yang meliputi bus, truk, mobil penumpang, dan sepeda motor. Jumlah pengguna jasa angkutan kereta api juga telah meningkat, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang.

Di bidang angkutan but dalam negeri, pada akhir tahun keempat Repelita VI, kapasitas armada nusantara dan armada pelayaran rakyat telah melebihi sasaran akhir Repelita VI. Demikian pula dengan pengoperasian armada perintis yang amat penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan bagi kehidupan ekonomi di daerah-daerah terpencil, realisasinya sampai dengan akhir Repelita VI akan melebihi sasaran.

Dalam pembangunan transportasi udara yang akan melampaui sasaran Repelita VI adalah prasarana bandar udara terutama untuk perpanjangan landasan dan pembangunan bangunan penunjang operasi, sejalan dengan meningkatnya penggunaan pesawat bermesin jet oleh perusahaan penerbangan nasional. Sedangkan pembangunan dan perluasan terminal tidak mencapai sasaran yang direncanakan, disebabkan karena pembangunan terminal pada beberapa bandar udara sedang dikaji dan disesuaikan kembali dalam rangka penataan fungsi bandar udara yang melayani penerbangan internasional.

Program pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan yang meliputi peralatan komunikasi, navigasi penerbangan, kelistrikan dan pengatur lalu lintas udara, selama Repelita VI

XIV/58

Page 59: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

diutamakan untuk bandar udara kecil dalam rangka memenuhi secara minimal persyaratan keselamatan penerbangan. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah terbangun fasilitas keselamatan penerbangan di 120 bandar udara kecil di seluruh Indonesia. Kebutuhan peralatan keselamatan penerbangan pada bandar udara besar pada umumnya sudah terpenuhi, namun saat ini sedang dikaji kembali antara lain dengan mulai dipergunakannya sistem satelit untuk telekomunikasi dan navigasi penerbangan di dunia.

Dalam upaya meremajakan pesawat-pesawat tua selama empat tahun Repelita VI telah ada penambahan pesawat dari perusahaan penerbangan swasta dan BUMN. Walaupun jumlah armada penerbangan berjadwal menurun dibandingkan dengan akhir Repelita V, namun jumlah penumpang dan barang yang diangkut serta jumlah pesawat-kilometer dan jam terbang, telah meningkat baik untuk penerbangan dalam negeri maupun penerbangan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa armada penerbangan nasional telah semakin efisien.

Peramalan cuaca telah makin handal untuk mendukung kegiatan-kegiatan pertanian, pelayaran, dan penerbangan dan antisipasi bencana alam. Selama empat tahun Repelita VI telah dibangun 8 stasiun meteorologi maritim, 10 stasiun meteorologi penerbangan, dan 6 stasiun klimatologi. Memang masih dibawah sasaran Repelita VI, disebabkan antara lain oleh keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan teknis bagi peruntukan stasiun meteorologi baru, serta keterbatasan kemampuan keuangan negara antara lain sebagai akibat gejolak moneter yang terjadi pada tahun keempat Repelita VI.

XIV/59

Page 60: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

Memasuki era globalisasi ketersediaan secara memadai dan kehandalan sistem transportasi dalam mendukung kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan semakin diperlukan. Oleh karena itu pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan partisipasi sektor swasta yang makin besar, pengembangan sumber daya manusia, dan keterkaitan yang erat dengan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah.

XIV/60

Page 61: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV - 1REALISASI PROGRAM-PROGRAM

DI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/61

Page 62: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 1.AREALISASI PROGRAM-PROGRAM

DI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 - 1988/89

1) Angka tahunan2) Program penunjang jalan dan jembatan serta peningkatan jembatan sejak

Repelita IV dimasukkan dalam program peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

XIV/62

Page 63: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 2PANJANG DAN KONDISI JALAN ARTERI

DAN JALAN KOLEKTOR 1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/63

Page 64: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

GRAFIK XIV – 2PANJANG DAN KONDISI JALAN ARTERI

DAN JALAN KOLEKTOR 1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

XIV/64

Page 65: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 2.APANJANG DAN KONDISI JALAN ARTERI

DAN JALAN KOLEKTOR 1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka tahunan

XIV/65

Page 66: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 3PERKEMBANGAN JUMLAH ARMADA ANGKUTAN JALAN 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka kumulatif2) Angka diperbaiki3) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/66

Page 67: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

GRAFIK XIV – 2PERKEMBANGAN JUMLAH ARMADA ANGKUTAN JALAN 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

XIV/67

Page 68: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 3.APERKEMBANGAN JUMLAH ARMADA ANGKUTAN JALAN 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 - 1988/89

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968 (awal dilaksanakan program)

XIV/68

Page 69: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 4PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN

ANGKUTAN JALAN RAYA 1)1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka kumulatif sejak tahun 1973/74 (awal dilaksanakan program)2) Tidak termasuk yang dibiayai APBD3) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/69

Page 70: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 4.APERKEMBANGAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN

ANGKUTAN JALAN RAYA 1)1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 - 1988/89

1) Angka kumulatif sejak tahun 1973/74 (awal dilaksanakan program)2) Lanjutan

XIV/70

Page 71: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 5PERKEMBANGAN PRODUKSI JASA ANGKUTAN KERETA API 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98(ribuan)

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/71

Page 72: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 5.APERKEMBANGAN PRODUKSI JASA ANGKUTAN KERETA API 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84, 1988/89(ribuan)

1) Angka tahunan

XIV/72

Page 73: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 6PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN

PENGADAAN FASILITAS PERKERETA-APIAN 1)1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

(buah)

1) Angka kumulatif2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/73

Page 74: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 6.APERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN

PENGADAAN FASILITAS PERKERETA-APIAN 1)1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 - 1988/89

(buah)

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968 (awal dilaksanakan program)

XIV/74

Page 75: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 7PERKEMBANGAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/75

Page 76: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 7.APERKEMBANGAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 - 1988/89

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968 (awal dilaksanakan program)

XIV/76

Page 77: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 8PENAMBAHAN FASILITAS PELABUHAN 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka tahunan2) Angka sementara sampai dengan Desember 19973) Angka diperbaiki

XIV/77

Page 78: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 8.APENAMBAHAN FASILITAS PELABUHAN 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 - 1988/89

1) Angka kumulatif 5 tahunan2) Angka diperbaiki, karena angka sebelumnya (Lampiran Pidato 1 Maret 1993)

merupakan angka kumulatif sejak tahun 1968

XIV/78

Page 79: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 9ARMADA PELAYARAN NUSANTARA 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka Tahunan2) Angka sementara sampai dengan Desember 19973) Angka diperbaiki4) Kapal PT. PELNI

XIV/79

Page 80: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 9.AARMADA PELAYARAN NUSANTARA 1)1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 ,1988/89

1) Angka tahunan2) Kapal PT. PELNI

XIV/80

Page 81: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 10ARMADA PELAYARAN RAKYAT 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka Tahunan2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/81

Page 82: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 10.AARMADA PELAYARAN RAKYAT 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84 - 1988/89

1) Angka tahunan

XIV/82

Page 83: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 11ARMADA PELAYARAN PERINTIS 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka Tahunan2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/83

Page 84: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 11.AARMADA PELAYARAN PERINTIS 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka tahunan

XIV/84

Page 85: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 12ARMADA PELAYARAN KHUSUS 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka Tahunan2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/85

Page 86: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 12.AARMADA PELAYARAN KHUSUS 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka tahunan

XIV/86

Page 87: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 13ARMADA PELAYARAN SAMUDERA 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka Tahunan dan Armada Nasional2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/87

Page 88: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 13.AARMADA PELAYARAN SAMUDERA 1)1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka tahunan

XIV/88

Page 89: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 14ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Penerbangan Berjadwal.2) Faktor Muatan = Ton-Km Produksi

Ton-Km Tersedia3) Angka diperbaiki4) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/89

Page 90: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 14.AANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI 1)1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka tahunan penerbangan berjadwal.2) Faktor Muatan = Ton-Km Produksi

Ton-Km Tersedia

XIV/90

Page 91: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 15ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI 1)

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Penerbangan Berjadwal.2) Faktor Muatan = Ton-Km Produksi

Ton-Km Tersedia3) Angka diperbaiki4) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XIV/91

Page 92: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,

TABEL XIV – 15.AANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI 1)

1968, 1973/1974, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka tahunan penerbangan berjadwal.2) Faktor Muatan = Ton-Km Produksi

Ton-Km Tersedia

XIV/92

Page 93: TRANSPORTASI - Kementerian PPN/Bappenas · Web viewArab pembangunan sektor transportasi sesuai amanat GBHN 1993 adalah untuk mendukung terwujudnya pola distribusi nasional yang handal,