GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36535/1/... · 1 gambaran implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja (pkpr)

1

GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PEDULI REMAJA (PKPR) DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

SELATAN DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN

2017

Skripsi

Oleh:

Sofiyulloh

NIM.1113101000048

PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2017 M

ii

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul




2017

Disusun Oleh:

Sofiyulloh

NIM.1113101000048

Telah disetujui, diperiksa dan untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jakarta, Agustus 2017

Pembimbing

dr. Yuli Prapanca Satar, MARS

NIP. 19530730 198011 1 001

iii

iv

LEMBAR PERNYATAAN

v

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

PEMINATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

Skripsi, September 2017

Sofiyulloh, NIM: 1113101000048




2017

xvii+150 halaman, 31 tabel, 1 gambar, 6 bagan, 6 lampiran

ABSTRAK

Masalah kesehatan remaja masih tinggi, sehingga pada tahun 2003,

Kementerian Kesehatan Indonesia mengembangkan PKPR sebagai upaya solusi

permasalahan tersebut. Dan pada tahun 2016 targetnya sebanyak 30% Puskesmas

mampu melaksanakan PKPR. Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terdapat 4

Puskesmas PKPR terstandarisasi dari 25 Puskesmas PKPR, sedangkan di Kabupaten

Tangerang ada 5 Puskesmas PKPR terstandarisasi dari 44 Puskesmas.

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan

telaah dokumen selama bulan Juni sampai Agustus 2017. Dengan informannya adalah

Staf Kementerian Kesehatan, PJ Kesehatan Remaja di Dinas Kesehatan Kab/Kota,

dan PJ PKPR Puskesmas dan Guru/Siswa Sekolah PKPR sebanyak 4 masing-

masingnya menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 masih terdapat 6

Puskesmas PKPR yang belum terstandarisasi di Kota Tangerang Selatan dari total 26

Puskesmas PKPR. Sedangkan di Kabupaten Tangerang hanya ada 8 Puskesmas PKPR

dengan 5 sudah terstandarisasi dari 44 Puskesmas yang ada. Pemantauan SN PKPR di

keduanya belum berkala dan sistematis seperti yang ada di Pedoman SN PKPR,

meskipun Kota Tangerang Selatan lebih rutin melakukan pemantauan setiap tahunnya.

Selain itu, pelatihan Petugas PKPR oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tidak

rutin seperti Kota Tangerang Selatan, meskipun pada awal pembentukan sudah

dilakukan pelatihan. Serta keduanya belum mengembangkan kerjasama dengan LSM

terkait pelaksanaan PKPR di wilayah kerjanya pada tahun 2016-2017, hanya lintas

program dan lintas sektoral.

Kata Kunci: Kesehatan Remaja, Dinas Kesehatan, Manajemen, Pelayanan Kesehatan

Daftar Bacaan: 52 (2004-2017)

vi

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

PUBLIC HEALTH MAJOR

HEALTH CARE MANAGEMENT CONCENTRATION

Undergraduate Thesis, September 2017

Sofiyulloh, NIM: 1113101000048

IMPLEMENTATION OF ADOLESCENT FRIENDLY HEALTH SERVICES

(AFHS) PROGRAM AT SOUTH TANGERANG CITY HEALTH OFFICE AND

TANGERANG DISTRICT HEALTH OFFICE, 2017: A DESCRIPTIVE STUDY

xvii+150 pages, 31 tables, 1 pictures, 6 charts, 6 appendixes

ABSTRACT

Adolescent health problem still occur from year to year, so that in 2003

Indonesian Ministry of Health develop AFHS in solution to improve these problems.

And in 2016, target by as much as 30% of Community Health Center able to carry out

AFHS. In South Tangerang City Health Office there were 4 AFHS standardized

Community Health Center from 25, whereas in Tangerang District there were 5 AFHS

standardized Community Health Center from 44 Community Health Center.

This was descriptive-qualitative research with case study design at Health

Office workplace areas of South Tangerang City and Tangerang District used in-depth

interviews, observations, and documents review on June till August 2017. The

informants were Staff of Health Family of Health Ministry, Adolescent Health PIC of

Health Office and Adolescent Health PIC of Community Health Center, then

Teachers/Students of AFHS Schools at both Health Offices workplace areas used

purposive sampling technique.

Results showed that in 2017 there were 6 AFHS Community Health Center had

not standardized in South Tangerang City from 26. Whereas, in Tangerang District

there were 8 AFHS Community Health Center with 5 AFHS standardized from 44

Community Health Center. Monitoring of AFHS-NS in both not periodic and

systematic as it guideline, although South Tangerang City more routine monitoring

every year. In addition, AFHS Officer training by Tangerang City Health Office wasn’t

routine such as South Tangerang City, although at the beginning of development the

training has done. And both hadn’t develop cooperation with NGOs in their workplace

areas about the implementation of AFHS in 2016-2017, they just doing cross programs

and cross sectors.

Keywords: Adolescent Health, Management, Health Office, Community Health

Center.

Bibliography: 52 (2004-2017)

vii

RIWAYAT PENULIS

Nama : Sofiyulloh

NIM : 1113101000048

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 31 Desember 1994

Alamat : Dsn. Kalangan, Ds. Keplaksari RT/RW: 06/02,

Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61481

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Mahasiswa S1

Telepon : 08561930761 / 082112442368

Email : [email protected]

Riwayat Pendidikan

2013 – sekarang Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan,

Program Studi Kesehatan Masyrakat,

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2010 – 2013 MA PP AMANATUL UMMAH (Program MBI Pacet)

Mojokerto, Jawa Timur

2007 – 2010 SMPN 3 Peterongan – PP Darul Ulum

Jombang, Jawa Timur

2001 – 2007 MIN Rejoso – PP Darul Ulum

Jombang, Jawa Timur

2000 – 2001 RA Al-Hidayah

Jombang, Jawa Timur

Pengalaman Organisasi

2016 – 2017 Wakil Koordinator Wilayah II – Ikatan Senat Mahasiswa

Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)

2016 Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategi –

Dewan Eksskutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran

Dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2015 – 2017 Anggota Divisi Marketing and Communication -

Health Care Management Association (HACAMSA)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2015 – 2016 Koordinator Daerah Jakarta Raya – Ikatan Senat Mahasiswa

viii

Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)

2015 – 2016 Kepala Departemen Public Relations - Himpunana Mahasiswa

Program Studi (HMPS) Kesehatan Masyarakat


2014 – 2015 Anggota Departemen Kemahasiswaan – Badan Eksekutif

Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Kesehatan Masyarakat


Prestasi dan Pengalaman Kerja

2017 Delegasi Malaysia World Health Assembly (MyWHA) 2017 -

Kuala Lumpur, Malaysia

2017 Surveyor Kawasan Dilarang Merokok (KDM) DKI Jakarta -

LSM Smoke Free Jakarta (SFJ)

2017 Magang/PKL di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang,

(Januari – Februari) Jawa Timur

2015 Salah satu author di situs anaksehatindonesia.com

2015 Peserta Pertukaran oleh AIESEC dengan Projek “Experience

Karachi” – Karachi, Pakistan

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah kuasa-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan tanggung jawab penulisan Skripsi yang berjudul “Gambaran

Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun

2017”. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata

Satu bagi setiap mahasiswa di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dan dukungan dari

berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan pesan

terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam setiap

proses yang dilewati oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan tanggung

jawab laporan;

2. Kedua orang tua yang selelu mendoakan, memberi dukungan moril dan

materil, serta motivasi semangat dan kasih sayang tulus, juga ridhonya untuk

penulis. Juga kakak-kakak yang selalu menyemangati dan menasihati adiknya;

3. Bapak Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes., selaku Dekan Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta;

4. Ibu Fajar Ariyanti, M. Kes, Ph.D selaku Ketua Program Studi Kesehatan

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta;

5. Ibu Riastuti Kusuma Wardani, MKM selaku Penanggungjawab Peminatan

Manajemen Pelakanan Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta;

6. Bapak dr. Yuli Prapanca Satar, MARS selaku Pembimbing Fakultas yang telah

memberikan arahan dan bimbingannya selama proses studi perkuliahan

magang berlangsung;

x

7. Ibu Fase Badriah, M.Kes, Ph.D, Bapak Baequni, Ph.D, dan Ibu Susanti

Tungka, SKM, MARS, selaku penguji dalam proses pemantasan skripsi ini;

8. Keluarga Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta angkatan 2013 “Pathisity”,

terkhusus Geng MPK 2013 yang semoga selalu dimudahkan dan diberkahi

jalannya dalam menyelesaikan setiap urusannya;

9. Teman-teman pamrih, Bolan9, yang selalu pamrih dalam setiap hal, terima

kasih dan semoga kalian selalu pamrih;

10. Keluarga ISMKMI dimanapun kalian berada yang memberikan doa,

dukungan, dan semangat, semoga kalian bisa memajukan kesehatan

masyarakat di belahan bumi manapun, geng ISMKMI UIN Jakarta, ISMKMI

Jakarta Raya, ISMKMI Wilayah II SOLID!;

11. Dan tidak lupa untuk ACHMAD FAUZAN MAULANA dan

WIHDATURRAHMAH yang memperkenalkanku dengan KESGA DINKES

Kab. Tangerang, semoga kita bisa jalan-jalan bareng lagi. Amin.

Penulis menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini, termasuk hasil

penulisan skripsi ini, baik dari segi konten materi, bahasa dan teknik penulisan.

Apabila terdapat sepenggal kata yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan,

dan kritik serta saran yang membangun, penuis harapkan. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya juga bagi para pembaca, baik untuk menambah

pengetahuan ataupun referensi.

Tangerang Selatan, September 2017

Penulis

xi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERSETUJUAN .............................................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................ iv

ABSTRAK ................................................................................................................... v

ABSTRACT ................................................................................................................ vi

RIWAYAT PENULIS ............................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ................................................................................................ ix

DAFTAR ISI ............................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xvi

DAFTAR BAGAN .................................................................................................. xvii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 6

1.3 Pertanyaan Penelitian ..................................................................................... 7

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 8

1.4.1 Tujuan Umum ......................................................................................... 8

1.4.2 Tujuan Khusus ........................................................................................ 8

1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 9

1.5.1 Bagi Peneliti ............................................................................................ 9

1.5.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat ......................................... 10

1.5.3 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ...................................... 10

1.5.4 Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ................................... 10

1.6 Ruang Lingkup Penelitian............................................................................ 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .................................. 12

2.1 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ............................................................... 12

2.1.1 Tipelogi Dinas Kesehatan ..................................................................... 12

2.1.2 Rumpun Fungsi ..................................................................................... 14

2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ...................................................... 14

2.2 Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)............................... 17

2.2.1 Ruang Lingkup Pelayanan PKPR ......................................................... 20

2.2.2 Pelaksanaan Pelayanan PKPR .............................................................. 22

2.2.3 Jenis Penyelenggaraan Pelayanan/Kegiatan PKPR .............................. 23

xii

2.2.4 Standar Nasional PKPR ........................................................................ 25

2.2.5 Manajemen PKPR di Kabupaten/Kota ................................................. 29

2.3 Teori Pendekatan Sistem.............................................................................. 37

2.3.1 Definisi Sistem ...................................................................................... 37

2.3.2 Konsep Pendekatan Sistem ................................................................... 39

2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 50

2.5 Kerangka Teori ............................................................................................ 54

BAB III KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH ....................................... 56

3.1 Kerangka Pikir ............................................................................................. 56

3.2 Definisi Istilah .............................................................................................. 57

BAB IV METDOLOGI PENELITIAN ..................................................................... 60

4.1 Desain Penelitian ......................................................................................... 60

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................................... 60

4.3 Informan Penelitian ...................................................................................... 60

4.4 Sumber Data Penelitian................................................................................ 61

4.5 Metode Pengumpulan Data .......................................................................... 62

4.6 Manajemen dan Analisis Data ..................................................................... 64

4.7 Keabsahan Data ........................................................................................... 65

BAB V HASIL .......................................................................................................... 68

5.1 Gambaran Umum ......................................................................................... 68

5.1.1 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ............................................ 68

5.1.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ............................................... 70

5.2 Karakteristik Informan ................................................................................. 72

5.3 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanann Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan

Kabupaten Tangerang .................................................................................. 73

5.4 Gambaran Fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.... 79

5.5 Gambaran Remaja Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)


5.6 Gambaran Jejaring Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)


5.7 Gambaran Manajemen Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten

Tangerang .................................................................................................. 102

xiii

5.8 Gambaran Proses Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli


Kabupaten Tangerang ................................................................................ 107

5.9 Gambaran Output Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.. 114

BAB VI PEMBAHASAN ........................................................................................ 120

6.1 Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 120

6.2 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanan Kesehatan Peduli



6.3 Gambaran Fasilitas Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja


Tangerang .................................................................................................. 122



6.5 Gambaran Jejaring Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja


Tangerang .................................................................................................. 125



Tangerang .................................................................................................. 127






BAB VII SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 142

7.1 SIMPULAN ............................................................................................... 142

7.2 SARAN ...................................................................................................... 144

7.2.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ............................... 144

7.2.2 Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang .................................. 145

Daftar Pustaka .......................................................................................................... 146

LAMPIRAN ............................................................................................................. 150

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja Tahun 2015-2019 ........ 18

Tabel 2.2 Komponen Standar SN-PKPR ................................................................ 28

Tabel 3.1 Definisi Istilah ......................................................................................... 57

Tabel 4.1 Informan Penelitian ................................................................................. 61

Tabel 4.2 Triangulasi Data Penelitian ..................................................................... 67

Tabel 5.1 Daftar Puskesmas di Kabupaten Tangerang ........................................... 71

Tabel 5.2 Karakteristik Informan Penelitian ........................................................... 72

Tabel 5.3 Gambaran SDM PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten

Tangerang Tahun 2017............................................................................ 73

Tabel 5.4 Tugas SDM PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten

Tangerang Tahun 2017............................................................................ 76

Tabel 5.5 Gambaran Fasilitas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten

Tangerang Tahun 2017............................................................................ 79

Tabel 5.6 Daftar Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 .......... 80

Tabel 5.7 Daftar Puskesmas PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ............. 81

Tabel 5.8 Kondisi Ruang Pelayanan Remaja di Puskesmas di Kota Tagerang Selatan

dan Kota Tangerang Tahun 2017 ............................................................ 81

Tabel 5.9 Daftar Pedoman PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten

Tangerang Tahun 2017............................................................................ 83

Tabel 5.10 Daftar Sarana Prasarana Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan

Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ......................................................... 84

Tabel 5.11 Gambaran Remaja di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

Tahun 2017 .............................................................................................. 86

Tabel 5.12 Daftar Sekolah PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017............... 86

Tabel 5.13 Daftar Sekolah PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 .................. 89

Tabel 5.14 Konselor Sebaya di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

Tahun 2017 .............................................................................................. 94

Tabel 5.15 Kegiatan KIE di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

Tahun 2017 .............................................................................................. 95

Tabel 5.16 Gambaran Jejaring PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten

Tangerang Tahun 2017............................................................................ 98

Tabel 5.17 Gambaran Manajemen PKPR di Kota Tangerang Selatn dan Kabupaten

Tangerang Tahun 2017.......................................................................... 102

Tabel 5.18 Jadwal Pelayanan Konseling Remaja di Puskesmas Wilayah Kota

Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017.................. 104

Tabel 5.19 Pelaksanaan Matriks Aksi PKPR di Kota Tangerang Selatan dan

Kabupaten Tangerang ........................................................................... 108

Tabel 5.20 Daftar Kegiatan Program Kesehatan Remaja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2014-2016 ................................................... 112

Tabel 5.21 Daftar Agenda dan Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dalam Program PKPR Tahun 2017 .......................................... 113

Tabel 5.22 Daftar Agenda Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

dalam Program PKPR Tahun 2017 ....................................................... 114

xv

Tabel 5.23 Pencapaian Puskesmas PKPR Terstandar di Kota Tangerang Selatan

dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ................................................ 115

Tabel 5.24 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan

Tahun 2017 ............................................................................................ 117

Tabel 5.25 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kabupaten Tangerang Tahun

2017 ....................................................................................................... 119

Tabel 6.6.1 Pelaksanaan Matriks Aksi SN PKPR di Kota Tangerang Selatan dan

Kabupaten Tangerang ........................................................................... 130

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Alur Pelayanan Satu Pintu PKPR ........................................................ 127

xvii

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Teori Sistem Kellogg ............................................................................... 41

Bagan 2.2 Kerangka Teori ........................................................................................ 55

Bagan 3.1 Kerangka Pikir ......................................................................................... 56

Bagan 5.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun

2017 ......................................................................................................... 68

Bagan 5.2 Daftar Puskesmas di Kota Tangerang Selatan ......................................... 69

Bagan 5.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun

2017 ......................................................................................................... 70

1

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah penduduk

dalam rentang usia 10-19 tahun dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.

25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan

belum menikah (Kemenkes, 2015). Terdapat 1,2 miliyar jumlah usia 15-19 tahun

di dunia dan diperkirakan pada tahun 2030 terjadi penambahan 7% yang

mendekati jumlah 1,3 miliyar (UN, 2015). Sedangkan di Indonesia

diproyeksikan pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia dengan usia 10-19

tahun sebanyak 44,296 juta jiwa (BPS, 2013).

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan

perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologi maupun intelektual. Sifat

khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar serta cenderung berani

menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului pertimbangan yang

matang. Sifat dan perilaku berisiko pada remaja tersebut memerlukan

ketersediaan pelayanan kesehatan peduli remaja yang dapat memenuhi

kebutuhan kesehatan remaja. Adapun dari permasalahan kesehatan yang ada

tersebut di antaranya adalah jumlah HIV-AIDS yang meningkat, Infeksi

Menular Seksual (IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), dan

penyalahgunaan NAPZA serta perilaku merokok (Kemenkes, 2015).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada tahun 2014

terdapat lebih dari 200 ribu kasus baru laki-laki berusia 15-24 tahun yang

terinfeksi HIV dan lebih dari 300 ribu kasus baru pada perempuan berusia 15-

2

24 tahun yang terinfeksi HIV (WHO, 2016). Di Indonesia pada tahun 2015,

jumlah infeksi yang dilaporkan untuk rentang usia 15-19 tahun sebanyak 1.119

kasus. Dan untuk kasus AIDS, dilaporkan pada tahun 2015 terdapat sebanyak

110 kasus untuk rentang usia 15-9 tahun (Ditjen P2P, 2015). Pada tahun 2016

diestimasikan terdapat infeksi pada usia 0-14 tahun sebesar 5.007 kasus dan pada

usia ≥15 tahun sebesar 68.857 kasus (NAC, 2014)

Pada tahun 2015, terdapat 19.081 kasus penyalahgunaan narkotika,

1.729 kasus psikotropika, dan 7.917 bahan adiktif lainnya. Pada tahun 2012,

tercatat sebanyak 132 tersangka narkoba dengan usia kurang dari 16 tahun dan

sebanyak 2.106 tersangka dengan rentang usia 16-19 tahun. Juga tercatat

sebanyak 54 pasien narkoba dengan rentang usia 16-19 tahun yang berada di

Rumah Sakit Ketergantungan Obat pada tahun 2013 (Kemenkes, 2014).

Sama halnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang cenderung

meningkat, perilaku konsumsi rokok juga mengalami peningkatan. Data

Kementerian Kesehatan RI menunjukkan peningkatan prevalensi perokok dari

27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. Lebih

memprihatinkan lagi adalah perilaku merokok juga meningkat pada usia remaja.

Data Kemenkes menunjukkan bahwa prevalensi remaja usia 16-19 tahun yang

merokok meningkat 3 kali lipat dari 7,1% di tahun 1995 menjadi 20,5% pada

tahun 2014. Juga perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat lebih dari 100%,

yaitu dari 8,9% pada tahun 1995 menjadi 18% di tahun 2013 (Kemenkes, 2016).

Dari berbagai permasalahan kesehatan yang ada pada remaja, sangat

dibutuhkan program yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Program

3

tersebut diharapkan mampu menjadi solusi terkait permasalahan yang ada dan

dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sejak tahun 2003, Kementerian

Kesehatan menghadirkan strategi untuk menanggulangi permasalahan kesehatan

pada remaja melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

Program tersebut bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat serta

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi remaja (Kemenkes,

2016).

Pada tahun 2016, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target melalui

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI sebesar 30% puskesmas yang ada

di Indoensia melaksanakan kegiatan kesehatan remaja dan pada tahun 2016.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2016, sudah terdapat

42,67% atau sebanyak 4.164 Puskesmas yang ada di Indonesia

menyelenggarakan PKPR, meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang

masih di bawah target nasional (30%) yaitu Provinsi Sumatra Utara, DKI

Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat,

Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk Provinsi Banten sudah

mencapai 36,91% (Kemenkes, 2017).

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Anak pada

tahun 2014 membuat rancangan Standar Nasional PKPR yang bertujuan untuk

terselenggaranya PKPR yang berkualitas di Puskesmas dan tempat pelayanan

remaja lainnya, yang mampu menghargai dan memenuhi hak-hak serta

kebutuhan remaja sebagai individu, dalma upaya mewujudkan derajat

4

kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi remaja sesuai

dengan potensi yang dimiliki. Dan pada tahun 2015 Standar Nasional PKPR

tersebut disosialisasikan dan diimplementasikan di beberapa provinsi yang ada

di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2014).

Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun

2015 terdapat 25 puskesmas yang sudah melakukan pelayanan kesehatan remaja

dan berdasarkan penilaian pedoman Standar Nasional PKPR, namun hanya ada

empat Puskesmas yang sudah terstandar, sedangkan 20 lainnya belum terstandar.

Sedangkan untuk hasil capaian program, pada tahun 2014, dari 25 puskesmas

tersebut dihasilkan cakupan pelayanan kesehatan remaja sebesar 72,22%

(Dinkes, 2015). Dan pada tahun 2015, cakupan yang didapatkan meningkat dari

tahun sebelumnya, yaitu sebesar 87,5%, yang sudah melebihi target yang sebesar

80% pertahun (Dinkes, 2016).

Pada tahun 2014, terdapat empat puskesmas yang mampu melaksanakan

PKPR di Kabupaten Tangerang sedangkan pada tahun 2015, terbentuk 5

puskesmas yang melaksanakan PKPR dan sudah terstandar dari total 44

puskesmas yang ada. Pada tahun 2014, capaian yang ada masih tergolong rendah

dibandingkan jumlah sasarannya (75%), yaitu presentase kunjungan remaja ke

puskesmas yaitu sebesar 10,56% dan remaja yang memanfaatkan konseling ke

klinik remaja (layanan PKPR) adalah sebesar 23,37% dari total presentase

remaja yang berkunjung ke puskesmas (Dinkes, 2015). Pada tahun 2015,

kunjungan remaja ke puskesmas masih rendah yaitu 13,63% dan yang

memanfaatkan layanan PKPR sebesar 35,93% dari total presentase remaja yang

berkunjung ke puskesmas (Dinkes, 2016).

5

Meskipun sudah terdapat PKPR di kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota,

masih terdapat permasalahan kesehatan remaja di kedua wilayah tersebut. Di

Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2014 didapatkan sebanyak 20446 kasus

merokok, 10993 kasus anemia pada remaja, dan 910 kasus kehamilan usia <19

tahun (Dinkes, 2015). Dan pada tahun 2015, terdapat 19.884 kasus merokok di

usia remaja dan sebanyak 574 kasus kehamilan usia remaja (Dinkes, 2016).

Untuk Kabupaten Tangerang, pada tahun 2014, kunjungan kasus tertinggi adalah

gangguan haid sebanyak 2182 kemudian 616 kunjungan kasus anemia (Dinkes,

2015). Pada tahun 2015, didapatkan sebanyak 3721 kunjungan kasus merokok

dan 2442 kunjungan kasus gangguan haid (Dinkes, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Mildiana (2017)

mengenai evaluasi pelaksanaan program PKPR di puskesmas wilayah

Kabupaten Jombang, didapatkan bahwa pelaksanaan program PKPR di

Kabupaten Jombang masih belum sesuai pedoman yang ada, seperti: 1) tenaga

pelaksana memiliki beban kerja yang banyak dan belum mendapatkan pelatihan

khusus PKPR; 2) alokasi dana belum memadai sehingga program belum

dilaksanakan sesuai pedoman, seperti tidak adanya insentif, pelatihan PKPR,

sosialisasi eksternal; 3) sarana prasarana program sebagian besar belum tersedia;

4) perencanaan program belum dilakukan sesuai pedoman; 5) pengorganisasian

pembagian tupoksi belum jelas; 6) pelaksanaan KIE tidak dilakukan di dalam

gedung karena dianggap sama dengan konseling dan konseling sebatas keluhan

dari penyakit yang diderita; dan 7) monitoring evaluasi belum ada umpan balik

(Mildiana, 2017). Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan Anggela

(2013) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang menunjukkan bahwa SDM yang

6

menjadi pelaksana sudah berpendidikan, sarana dan prasarana sudah memadai,

iklim kerja kondusif. Sedangkan dari faktor manajemen belum terlaksana karena

masih minimnya sarana untuk akses informasi kinerja pegawai dan dana yang

tidak memadai dalam pelaksanaan program PKPR, dan juga yang menjadi

kendala dalam evaluasi kinerja Puskesmas Nanggalo yaitu masih belum

tersedianya tenaga yang memiliki kemampuan untuk peduli dalam pemberian

pelayanan kepada remaja. Hal ini menyebabkan evaluasi kinerja Puskesmas

Nanggalo menurun dibandingkan pada tahun 2007-2010 (Anggela, 2013).

Hasil pemantauan standar PKPR berdasarkan SN PKPR yang berbeda di

kedua Dinas Kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan, membuat peneliti ingin melihat gambaran

perbedaan implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

di kedua Dinas Kesehatan tersebut. Merujuk pada tipologi Dinas Kesehatan,

kedua Dinas Kesehatan tersebut tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama Dinas

Kesehatan dengan tipologi A. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam

meneliti implementasi program dilihat dari komponen masukan (input), proses,

dan luaran (output) dengan melihat berdasarkan Pedoman Standar Nasional

PKPR tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Perbedaan hasil SN PKPR untuk Puskesmas PKPR di dua wilayah kerja

Dinas Kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang, padahal memiliki tipologi sama yaitu Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota tipologi A. Dimana pada tahun 2015, Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan terdapat dua Puskesmas PKPR dengan

7

kategori Paripurna dan dua Puskesmas PKPR dengan kategori Optimal dari 25

Puskesmas PKPR yang ada, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

terdapat dua Puskesmas PKPR dengan kategori Optimal dan tiga Puskesmas

PKPR dengan kategori Minimal dari 5 Puskesmas PKPR yang ada. Hal tersebut

kemudian menjadikan peneliti ingin melihat gambaran perbedaan implementasi

program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di dua Dinas Kesehatan

tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017?


Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar sumber daya

manusia?



Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar fasilitas kesehatan?



Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar remaja?



Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar jejaring?

8



Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan standar manajemen

kesehatan?



Kesehatan Kabupaten Tangerang berdasarkan proses aksi pemenuhan SN-

PKPR?

8. Bagaimana hasil penilaian pemenuhan SN-PKPR Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Diketahuinya gambaran implementasi program Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

berdasarkan standar sumber daya manusia.




berdasarkan standar fasilitas kesehatan.

9




berdasarkan standar remaja.




berdasarkan standar jejaring.




berdasarkan standar manajemen kesehatan.




berdasarkan proses aksi pemenuhan SN-PKPR.

7. Diketahuinya hasil penilaian pemenuhan SN-PKPR Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari

proses belajar terkait manajemen pelayanan kesehatan, terkhusus

implementasi program kesehatan.

10

1.5.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif

Hidayatullah, dapat menambah relasi dan jaringan terkait penelitian

dan menambah koleksi penelitian.

1.5.3 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam

implementasi program PKPR ke depannya bagi Dinas Kesehatan


1.5.4 Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam

implementasi program PKPR ke depannya bagi Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya gambaran implemetasi

program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang akan dilakukan

pada rentang waktu bulan Juni sampai Agustus 2017 di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada

informan ahli, informan kunci dan informan pendukung, juga dilakukan

observasi serta telaah dokumen untuk diperolehnya data primer dan data

sekunder sesuai informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun informan kunci

adalah Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Luar Sekolah – Dir.

11

Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Penanggung Jawab Program

PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk informan pendukung adalah Pemegang

Program PKPR di Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, serta Guru

Pendamping PKPR atau Konselor Sebaya Sekolah PKPR di masing-masing

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang dipilih sebagai tempat penelitian karena kedua Dinas

Kesehatan tersebut berada di satu wilayah kerja yang sama, yaitu Dinas

Kesehatan Provinsi Banten dan merupakan Dinas Kesehatan dengan tipologi A.

Namun, keduanya memiliki hasil penilaian pemenuhan program yang berbeda.

Oleh sebab itu peneliti ingin melihat implementasi yang ada di antara kedua

Dinas Kesehatan tersebut.

12

2 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Berdasarkan PMK No.49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dipimpin

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalaui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tipelogi Dinas Kesehatan

Berdasarkan PMK No. 49 tahun 2016, Dinas Daerah dbedakan

menjadi tiga tipe. Adapun dalam penentuan kriteria tipologi Perangkat

Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah didasarkan atas

variabel:

1. Umum dengan bobot 20%; dan

2. Teknis dengan bobot 80%.

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik

daerah yang terdiri atas indikator:

a. Jumlah penduduk;

b. Luas wilayah; dan

c. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas

utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

13

daerah Kabupaten/Kota serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Kriteria variabel teknis terdiri atas indikkator:

a. Jumlah penduduk; dan

b. Kepadatan penduduk.

Adapun tipe-tipe tersebut adaah sebagai berikut:

1. Dinas tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kabupaten/Kota

dengan beban kerja yang besar. Dalam hal jumlah unit kerja pada

tipe ini mempunyai unit kerja yang terdiri atas:

a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian;

b. 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak

3 (tiga) seksi.

2. Dinas tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kabupaten/Kota

dengan beban kerja yang sedang. Dalam hal jumlah unit kerja pada


a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) sub bagian;

b. 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3

(tiga) seksi.

3. Dinas tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kabupaten/Kota

dengan beban kerja yang kecil. Dalam hal jumlah unit kerja pada


a. 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) sub bagian;

b. 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3

(tiga) seksi.

14

2.1.2 Rumpun Fungsi

Pengelompokan rumpun fungsi menjadi acuan dalam penetapan

besaran struktur organisasi Dinas Kesehatan. Pengelompokkan fungsi

dasar yang diturunkan dari kewenangan setiap urusan dilakukan

dengan memperhatikan karakteristik layanan yang dihasilkan. Berikut

rumpun fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diatur pada

PMK No.49 tahun 2016:

1. Rumpun Upaya Kesehatan

a. Penyelenggaraan upaya kesehatan primer;

b. Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan;

c. Pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C

dan D serta Fasyankes daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

1. Dinas Kesehatan Tipe A

a. Tugas:

Dinas kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas

membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Kabupaten/Kota.

b. Fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan

15

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya

kesehatan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,


kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya

kesehatan;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber

daya kesehatan;

4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah

terkait dengan bidang kesehatan.

2. Dinas Kesehatan Tipe B

a. Tugas:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas

membantu Bupati/Walikota melaksanakan Urusan


Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Kabupaten/Kota.

b. Fungsi:

16



kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta

sumber daya kesehatan;





3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan



PKRT serta sumber daya kesehatan;


tugasnya; dan



3. Dinas Kesehatan Tipe C

a. Tugas:

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas

membantu Bupati/Walikota melaksanakan Urusan


Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Kabupaten/Kota.

b. Fungsi:

17









3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan



PKRT serta sumber daya kesehatan;


tugasnya; dan



2.2 Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Pada Renstra Kemenkes 2015-2019, disebutkan bahwa diharapkan

puskesmas yang dapat menyelenggrarakan kegiatan remaja sebesar 45% dari

seluruh puskesmas yang ada di Indonesia pada tahun 2019 (Kemenkes, 2015).

Berikut tabel 2.1, mengenai target Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja

dengan indikator Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

berdasarkan Renstra Kesehatan Kemenkes RI tahun 2015-2019:

18

Tabel 2.1 Target Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja Tahun 2015-2019

No. Program/

Kegiatan Indikator Cara Perhitungan

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1. Pembinaan

Kesehatan

Remaja

Presentase

Puskesmas

yang

menyeleng

garakan

kegiatan

kesehatan

remaja

(Jumlah Puskesmas

memenuhi kriteria

menyelenggarakan

kegiatan kesehatan

remaja di suatu

wilayah kerja

dalam 1

tahun/jumlah

seluruh Puskesmas

di suatu wilayah

kerja dalam 1

tahun) x 100%

25% 30% 35% 40% 45%

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) adalah Pelayanan

Kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja serta berkesan

menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai, menjaga

rahasia, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatan remaja, serta efektif,

efisien dan komperhensif dalam memenuhi kebutuhan tersebut (Depkes, 2008).

Puskesmas yang memiliki program PKPR memberikan layanan baik di dalam

maupun di luar gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis sekolah

ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat

menjangkau semua kelompok remaja (usia 10-18 tahun). Kriteria yang

ditetapkan bagi puskesmas yang mampu melaksanakan PKPR yaitu (Kemenkes,

2016):

1. Melakukan pembinaan pada minimal satu sekolah (sekolah umum,

sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah binaan

minimal dua kali dalam setahun;

19

2. Melatih kader kesehatan remaja di sekolah minimal sebanyak 10%

dari jumlah murid di sekolah binaan; dan

3. Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang

memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR.

Layanan PKPR merupakan pendekatan yang komperhesif dan

menekankan pada upaya promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan

peningkatan keterampilan psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup

Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari PKPR mengingat

permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi juga

psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompo remaja juga dilakukan

melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Focus Group

Discussion (FGD), dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja

lainnya.

Fenomena peer groups (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada

program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja

sebagai konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah (agent

of change) di kelompoknya. Konselor sebaya ini sangat potensial karena adanya

kecenderungan pada remaja untuk memilih teman sebaya sebagai tempat

berdiskusi dan rujukan informasi.

Selain pemberian informasi, edukasi, dan kegiatan seperti disebutkan

sebelumnya, pelayanan kesehatan sekolah tersebut juga meliputi pemeriksaan

kesehatan, pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemeriksaan imunisasi,

penemuan kasus-kasus dini yang mungkin terjadi, pengobatan sederhana,

20

pertolongan pertama serta rujukan bila menemukan kasus yang tidak dapat

ditanggulangi di sekolah.

2.2.1 Ruang Lingkup Pelayanan PKPR

Berikut ruang lingkup pelayanan PKPR (Kemenkes, 2014):

1. Pengguna Pelayanan PKPR

Berdasarkan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anah bahwa sasaran pengguna layanan PKPR adalah kelompok

remaja usia 10-18 tahun. Walaupun demikian, mengingat batasan

usia remaja menurut WHO adalah 10-19 tahun, maka Kementerian

Kesehatan menetapkan sasaran pengguna layanan PKPR meliputi

remaja berusia 10 sampai 19 tahun, tanpa memandang status

pernikahan. Adapun fokus sasaran layanan puskesmas PKPR

adalah berbagai kelompok remaja, antara lain:

a. Remaja di sekolah: sekolah umum, madrasah, pesantren,

sekolah luar biasa;

b. Remaja di luar sekolah: karang taruna, saka bakti husada,

palang merah remaja, panti yatim piatu/rehabilitasi, kelompok

belajar mengajar, organisasi remaja, rumah singgah, kelompok

keagamaan;

c. Remaja putri sebagai calon ibu dan remaja hamil tanpa

mempermasalahkan status pernikahan;

d. Remaja yang rentan terhadap penularan HIV, remaja yang

sudah terinfeksi HIV, remaja yang terkena dampak HIV dan

AIDS, remaja yang menjadi yatim/piatu karena AIDS;

21

e. Remaja berkebutuhan khusus, yang meliputi kelompok remaja

sebagai berikut:

Korban kekerasan, korban traficking, korban eksploitasi

seksual;

Penyandang cacat, di lembaga permasyarakatan (LAPAS),

anak jalanan, dan remaja pekerja;

Di daerah konflik (pengungsian), dan di daerah terpencil.

2. Paket Pelayanan Remaja yang Sesuai Kebutuhan

Meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif yang harus diberikan secara komperhensif di semua

tempat yang akan melakukan pelayanan remaja dengan pendekatan

PKPR. Intervensi meliputi:

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja (meliputi infeksi

menular seksual/IMS, HIV&AIDS) termasuk seksualitas dan

pubertas;

Pencegahan dan penanggulangan kehamilan pada remaja;

Pelayanan gizi (anemia, kekurangan dan kelebihan gizi)

termasuk konseling dan edukasi;

Tumbuh kembang remaja;

Skrining status TT pada remaja;

Pelayanan kesehatan jiwa remaja, meliputi: masalah

psikososial, gangguan jiwa, dan kualitas hidup;

Pencegahan dan penanggulangan NAPZA;

Deteksi dan penanganan kekerasan terhadap remaja;

22

Deteksi dan penanganan tuberkulosis; serta

Deteksi dan penanganan kecacingan.

2.2.2 Pelaksanaan Pelayanan PKPR

Adapun pelayanan yang ada dalam program PKPR adalah

sebagai berikut (Depkes, 2008):

1. Pemeriksaan Kesehatan

a. Dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara umum;

b. Pemeriksaan laboratorium dilakukan hanya bila perlu;

c. Pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan antara lain:

1) Di puskesmas di setiap ruangan pemeriksaan gigi, KIA, KB,

BP bagi setiap remaja yang datang ke ruangan tersebut

dilakukan pemeriksaan dan anamnesa lengkap;

2) Di rumah tinggal/di tempat-tempat lain yang dipakai tempat

berkumpul anak remaja; dan

3) Di sekolah saat penjaringan anak sekolah oleh kader dan

petugas puskesmas.

2. Pengobatan

a. Semua penyakit yang ditemukan diobati sesuai dengan

penyakitnya;

b. Pengobatan dilaksanakan di puskesmas; dan

c. Apabila diperlukan rujukan, dapat dirujuk ke rumah sakit.

3. Konseling

a. Merupakan kegiatan pembinaan kepada remaja yang

mempunyai kasus kesehatan reproduksi remaja atau kasus yang

23

memerlukan dialog. Tempat konseling dapat dilaksanakan di

puskesmas, sekolah atau tempat pelayanan khusus konseling

kesehatan remaja;

b. Pelaksana adalah petugas baik medis maupun non medis dan

kader kesehatan yang telah dilatih.

4. Penyuluhan

Peyuluhan kesehatan remaja dilaksanakan pada setiap

kesemapatan, misalnya: pada saat penerimaan murid baru di

sekolah, atau pada saat seminar remaja.

2.2.3 Jenis Penyelenggaraan Pelayanan/Kegiatan PKPR

Pada dasarnya, apabila dilihat dari jenis pelayanan/kegiatan

yang diselenggarakan, puskesmas dibedakan menjadi puskesmas yang

memberikan layanan minimal dan puskesmas yang memberikan

layanan paripurna. Berikut penjelasannya (Depkes, 2008):

1. Puskesmas dengan layanan minimal, mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Puskesmas memberikan layanan konseling, walaupun belum

memberi pelayanan remaja secara tersendiri/terpisah;

b. Puskesmas melaksanakan pemeriksaan fisik maupun

laboratorium sederhana. Misalnya Hb, Tes Hamis, Virus

penyakit kelamin, Tinggi Badan dan Berat Badan;

c. Puskesmas melaksanakan kegiatan KIE di sekolah;

d. Puskesmas melaksanakan survei perilaku remaja kepada

sasaran remaja di wilayahnya;

24

e. Puskesmas melaksanakan rujukan klinik medis ke fasilitas

kesehatan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan klien.

2. Puskesmas dengan layanan paripurna, mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Puskesmas dengan layanan konseling dan sudah dapat memberi

pelayanan remaja secara tersendiri/terpisah;

b. Puskesmas dengan klinik kesehatan reproduksi (termasuk IMS,

HIV-AIDS) yang lengkap, sehingga mendukung pelaksanaan

rujukan internal;

c. Puskesmas melaksanakan pelatihan konselor sebaya di tingkat

sekolah lanjutan;

d. Puskesmas melaksanakan pelatihan konselor sebaya pada

kelompok remaja di luar sekolah (pramuka, karang taruna,

pesantren atau institusi berbasis agama lainnya, anak jalanan,

pekerja remaja, dll);

e. Puskesmas melaksanakan KIE pada kelompok-kelompok

remaja di luar sekolah (pramuka, karang taruna, pesantren atau

institusi berbasis agama lainnya, anak jalanan, pekerja remaja,

dll);

f. Puskesmas melaksanakan layanan rujukan sosial (misalnya

menyalurkan ke lembaga pelatihan keterampilan kerja, merujuk

ke lembaga rehabilitasi mental) dan pranata hukum sesuai

dengan kebutuhan klien;

25

g. Puskesmas mengembangkan inovasi kegiatan dengan

memanfaatkan sarana komunikasi atau teknologi yang ada,

misalnya pelayanan konseling melalui hot-line service/SMS

atau pemberian informasi melalui website dan media elektronik

seperti radio, televisi;

h. Puskesmas mengembangkan lokasi kegiatan yang melibatkan

remaja, misalnya pelatihan Peer Counselor/Konselor Sebaya

atau kegiatan KIE secara outbound/luar ruangan, di mall, cafe,

dan lokasi-lokasi yang disukai remaja.

2.2.4 Standar Nasional PKPR

Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia

dan dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu

adalah bila pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang

ada. Suatu standar pelayanan haruslah valid, artinya ada kaitan yang

kuat antara standar dengan hasil yang diinginkan. Apabila standar

dipatuhi, maka hasil yang diingnkan akan tercapai. Standar harus ditulis

dengan jelas, sehingga petugas tidak salah menterjemahkannya ke

dalam pelayanan. Apa yang tercantum dalam standar pelayanan harus

realistis, artinya tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan oleh petugas

(Bustami, 2011).

Adapun pengertian standar menurut Slee (1974) adalah

rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu

dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Sedangkan,

menurut Clinical Practice Guideline (1990) pengertian standar adalah

26

keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang

digunakan sebagai batas penerimaan minimal. Berdasarkan pernyataan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar menunjuk pada tingkat

ketercapaian ideal yang diinginkan dan merupakan tujuan yang ingin

dicapai (Bustami, 2011).

Dalam pelaksanaannya, agar standar yang sudah ditetapkan bisa

dicapai, maka diperlukan pedoman/petunjuk pelaksanaan, prosedur

tetap, atau standard operating procedure (SOP). Untuk mengukur

tercapai atau tidaknya standar, maka digunakan indikator atau tolak

ukur yang menunjuk pada ukuran kepatuhan terhadap standar yang

telah ditetapkan. Adapun standar dibedakan atas (Bustami, 2011):

1. Standar Masukan

Standar masukan (input atau structure) dapat berupa tenaga,

peralatan, fasilitas, sumber dana, bahan, dan organisasi.

2. Standar Proses

Standar proses berfokus pada interaksi profesi dengan

pasien/konsumen/masyarakat dan digunakan untuk menilai

pelaksanaan proses pelayanan kesehatan dan merupakan kinerja

pelayanan kesehatan. Standar proses biasanya dinyataan sebagai

kebijaksanaan atau prosedur kerja.

3. Standar Keluaran

Standar keluaran merupakan ketentuan ideal yang

menunjuk pada hasil langsung pelayanan. Karena menunjuk pada

27

hasil keluaran, maka standar keluaran sering juga disebut dengan

standar penampilan.

4. Standar Hasil

Standar hasil merupakan ukuran hasil intervensi pelayanan

kesehatan terhadap pasien/konsumen/masyarakat. Standar hasil

biasanya ditentukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pemberi

pelayanan atau sarana pelayanan kesehatan.

Standar Nasional PKPR adalah dokumen tertulis yang berisi

berbagai persyaratan mutu PKPR, yang meliputi persyaratan mutu

masukan (input), proses, maupun luaran (output). Standar Nasioanl

PKPR dikembangkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam

mengarahkan dan menilai mutu PKPR. Jadi pada dasarnya Standar

Nasional PKPR adalah pedoman pengendalian mutu yang digunakan

oleh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan dan menjamin mutu PKPR

yang telah dilaksanakan. Untuk dapat menggunakan standar tersebut,

fasilitas kesehatan harus terlebih dahulu mampu dalam melaksanakan

pelayanan/kegiatan PKPR. Adapun kriteria Puskemas mampu

melaksanakan pelayanan/kegiatan PKPR sebagai berikut (Kemenkes,

2014):

a. Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang

memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR;

b. Melakukan pembinaan pada minimal 1 (satu) sekolah dalam 1

(satu) tahun di sekolah umum atau sekolah berbasis agama, dengan

28

minimal melakukan kegiatan KIE di sekolah binaan minimal 2 kali

dalam setahun;

c. Melatih konselor sebaya di sekolah minimal sebanyak 10% dari

jumlah murid sekolah binaan.

Selanjutnya, untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan

PKPR, Puskesmas harus meningkatkan mutu masukan dan proses

kegiatannya. Terdapat 5 aspek/komponen yang diatur dalam Standar

Nasional PKPR yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, yaitu

(Kemenkes, 2014): 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; 2)

Fasilitas Kesehatan; 3) Remaja; 4) Jejaring; dan 5) Manajemen

Puskesmas. Berikut komponen tersebut:

Tabel 2.2 Komponen Standar SN-PKPR

Standar Komponen Standar

Standar 1

SDM Kesehatan

Pengetahuan dan Kompetensi Petugas

Pelayanan Konseling Remaja

Standar 2

Fasilitas Kesehatan

Paket Pelayanan Kesehatan

Prosedur, Tata Laksana dan Alur Pelayanan

Standar 3

Remaja

Kegiatan Pemberian Informasi (Pelayanan KIE)

Kegiatan Konselor Sebaya

Standar 4

Jejaring

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Peningkatan Partisipasi Remaja

Standar 5

Manajemen Kesehatan

Kegiatan Advokasi

Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan Supervisi, Pemantauan, dan Evaluasi

Sistem Rujukan

Sedangkan, untuk hasil penilaian, diinterpretasikan ke dalam

tiga tingkat pemenuhan SN-PKPR, yaitu

1. Paripurna : mencapai ≥ 80%

2. Optimal : mencapai 60% - 79,99%

3. Minimal : <60%

29

Setelah diperoleh tingkat pemenuhan Standar Nasional PKPR,

Puskesmas dengan bimbingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

membuat rencana aksi upaya perbaikan terhadap komponen-komponen

yang tidak memenuhi standar. Pemantauan Standar Nasional PKPR

dilaksanakan 2 kali dalam setahun, dengan demikian diperoleh 2

laporan hasil evaluasi tingkat pemenuhan standar.

Implementasi Standar Nasional PKPR merupakan tanggung

jawab berbagai stakeholder yang terkait pada berbagai tingkat

administrasi. Di lingkungan sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan,

Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan

Puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam

memenuhi Standar Nasional PKPR (Kemenkes, 2014)

2.2.5 Manajemen PKPR di Kabupaten/Kota

Kebijakan dan penganggaran untuk pelaksanaan suatu program

atau kegiatan di suatu wilayah, termasuk pelaksanaan PKPR

merupakan domain dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, pelaksanaan PKPR baik di Puskesmas dan FKTP

lainnya, maupun di Rumah Sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Provinsi Kabupaten/Kota dan FKRTL lainnya, harus difasilitasi dan

diinisiasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Kemenkes,

2015). Berikut tahapan yang dapat dilakukan di tingkat

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PKPR di wilayahnya berdasarkan

Pedoman Manajemen PKPR yang dirancang oleh Direktorat Bina Anak

Kementerian Kesehatan RI tahun 2015:

30

1. Persiapan

Untuk memulai pelaksanaan PKPR di suatu Kabupaten/Kota, perlu

dilakukan berbagai langkah persiapan yang dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Kajian awal

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum mengembangkan

PKPR adalah pengumpulan dan analisis data yang terkait

dengan remaja dengan menggunakan berbagai sumber, dan

hasilnya diharapkan mampu menggambarkan seluruh

permasalahan yang terkait dengan kesehatan remaja di wilayah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Data tersebut dapat berupa

Profil remaja; data demografi; masalah kesehatan dan perilaku;

informasi tentang peraturan dan hukum kebijakan terkait

kesehatan remaja; dan identifikasi sektor dan institusi yang

dapat terlibat dalam program kesehatan remaja.

b. Advokasi dan Konsolidasi

Advokasi diperlukan untuk mendapatkan komitmen dan

dukungan pengambil keputusan, penentu kebijakan dan

pemangku kepentingan terkait, dan dilakukan dengan

menggunakan informasi yang akurat dan teknik yang tepat.

Hasil yang diharapkan adalah adanya komitmen dan kebijakan

untuk melaksanakan PKPR, yang diaktualisasikan dengan

penyediaan sumber daya untuk pelaksanaannya berupa sumber

daya manusia, sarana, dan dana.

31

c. Pembentukan Tim/Satgas PKPR dan Jejaring Kemitraan PKPR

Tahap berikutnya, adalah pengembangan kemitraan yang dapat

dilakukan dengan berbagai cara sesuai situasi masing-masing

Kabupaten/Kota. Pilihannya antara lain dengan membentuk

Tim atau Satgas atau membuat Nota kesepahaman

(Memorandum of Understanding [MoU]) antar

mitra/pemangku kepentingan. Apapun pilihannya, tidak

masalah, asal semua pemangku kepentingan berkomitmen

untuk memenuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh

peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan

pada saat konsolidasi. Yang paling penting adalah bahwa

semuanya ini harus diikuti dengan pembentukan dan

pengembangan jejaring kemitraan PKPR yang kuat dalam

pelaksanaannya.

Agar kemitraan dapat berlanjut secara berkesinambungan, perlu

dikembangkan forum komunikasi secara berkala antar anggota

jejaring melalui tatap muka (pertemuan, rapat koordinasi) atau

menggunakan media elektronik dan sosial yang ada. Frekuensi,

jadwal, pokok bahasan, pelaksana, penanggung jawab setiap

kali dilaksanakan forum komunikasi, dapat disepakati bersama

oleh semua anggota jejaring.

d. Pembuatan Plan of Action (POA)

Penyusunan POA ini dilakukan bersama oleh semua

mitra/pemangku kepentingan melalui forum komunikasi atau

32

bahkan dengan melaksanakan lokakarya perencanaan PKPR

Kabupaten/Kota. Semua kegiatan yang sudah disepakati

dituangkan secara jelas dalam suatu matriks yang antara lain

berisikan: Nama Kegiatan, Tujuan Kegiatan, Waktu

Pelaksanaan, Mitra Yang Terlibat, Penanggung Jawab, Sumber

Dana, dan lain-lain.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan PKPR di wilayah Kabupaten/Kota awalnya dapat

dilakukan pada satu atau lebih Puskesmas yang ada di wilayahnya,

kemudian dikembangkan di Puskesmas dan FKTP lainnya secara

bertahap sampai semua Puskesmas dan FKTP yang ada, mampu

melaksanakan PKPR. Selanjutnya untuk pelayanan rujukan medis

bagi remaja mau tidak mau haruslah dikembangkan juga sedikitnya

di salah satu Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau FKRTL lainnya

yang ada di Kabupaten/Kota tersebut.

a. Mimilih Puskesmas Pelaksana PKPR

Puskesmas yang dipilih bisa berdasarkan hasil kajian awal yang

sudah dilakukan. Dalam pemilihan tersebut perhatian dan minat

Kepala Puskesmas, potensi ketersediaan tenaga pelaksana,

besaran permasalahan kesehatan remaja, adanya kelompok

sasaran yang relatif mudah di intervensi, serta adanya dukungan

masyarakat, harus dijadikan acuan utama dalam

mempertimbangkan penentuan Puskesmas yang akan

dikembangkan menjadi Puskesmas PKPR. Selanjutnya,

33

pengembangan PKPR dilakukan secara bertahap, sesuai dengan

situasi dan kondisi serta kemampuan Kabupaten/Kota, sehingga

pada akhirnya semua Puskesmas dan FKTP yang ada di wilayah

Kabupaten/Kota tersebut dapat dikembangkan menjadi

Puskesmas dan FKTP PKPR.

b. Menjajaki Pembentukan PKPR Rumah Sakit

Keberadaan RS dan atau FKRTL PKPR menjadi suatu

keharusan, ketika Puskesmas dan atau FKTP lainnya sudah

memberikan layanan PKPR. Kasus-kasus medis yang tidak

tertangani di Puskesmas dan FKTP lainnya harus dirujuk ke RS

atau FKRTL PKPR terdekat, sehingga dengan demikian RS dan

FKRTL juga harus mampu memberikan pelayanan kesehatan

remaja sesuai standar pelayanan kesehatan PKPR. Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota, harus secepatnya menjajagi

kemungkinan untuk menfasilitasi RS Pemerintah/Pemerintah

Daerah setempat atau FKRTL lainnya untuk dikembangkan

menjadi RS PKPR.

c. Melatih Petugas

Salah satu syarat pengembangan PKPR baik di Puskesmas dan

FKTP lainnya, maupun di Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah

Daerah atau FKRTL lainnya, adalah tersedianya tenaga

pelaksana pelayanan kesehatan remaja yang terlatih PKPR

termasuk konseling. Oleh karena itu sebelum pengembangan

PKPR dilakukan, sesuai dengan tanggung jawabnya Dinas

34

Kesehatan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pelatihan

terhadap tenaga pelaksana dimaksud. Pelatihan dapat dilakukan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bisa

juga menjadi bagian atau bergabung dengan pelatihan yang

bakal diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

d. Menyiapkan Sarana Prsarana

Pengadaan sarana prasarana untuk mengembangkan PKPR

khususnya di Puskesmas, merupakan tanggung jawab Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu berdasarkan

permintaan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dapat menganggarkan biaya untuk pengadaan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan Puskesmas dalam pengembangan

PKPR ini. Sedangkan penyiapan sarana dan prasarana di RS,

merupakan tanggung jawab Manajemen RS yang bersangkutan.

Khusus untuk RS Kabupaten/Kota penyediaan anggaran untuk

pengadaan sarana prasarana ini menjadi tanggung jawab jajaran

manajemen dengan mengusulkannya melalui APBD

Kabupaten/Kota atau menganggarkannya melalui anggaran

internal Rumah Sakit untuk RS yang berstatus Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD).

e. Konsolidasi Kemitraan dan Jejaring Pelaksanaan PKPR

Konsolidasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai

situasi masing Kabupaten/Kota. Apabila kemitraan dibangun

berbasiskan Nota kesepahaman (Memorandum of

35

Understanding [MoU]) antar mitra/pemangku kepentingan,

maka MoU dimaksud harus menjadi acuan dalam pelaksanaan

di lapangan. Konsolidasi dapat dilakukan dengan melaksanakan

pertemuan bilateral secara berkala.

3. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh Rumah Sakit dan FKRTL lainnya,

Puskesmas dan FKTP lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang ada, mengacu pada Sistem Informasi Kesehatan yang berlaku

(Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit [SIM RS], Sistem

Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas [SP2TP]). Hasilnya

di kompilasi dan dilaporkan ke unit yang lebih atas, yaitu Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Dinas Kesehatan Provinsi,

sesuai alur pelaporan yang ada.

Pelaporan merupakan serangkaian proses yang dimulai dari

pencatatan tentang kegiatan dan hasilnya kemudian dilaporkan

kepada institusi yang lebih tinggi. Pelaksanaan PKPR ini wajib

dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan atau Dinas

Kesehatan Provinsi, menggunakan format pencatatan dan

pelaporan yang ada. Bila mana diperlukan format pelaporan khusus

PKPR, sebaiknya diupayakan untuk meminimalisasi variabel yang

harus dilaporkan.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2014, tentang Upaya Kesehatan Anak, pasal 54,

36

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Upaya

Kesehatan Anak di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya

dilakukan oleh pemerintah (Kemenkes), pemerintah daerah

provinsi (Dinas Kesehatan), dan pemerintah daerah kabupaten/kota

(Dinas Kesehatan), melalui monitoring dan evaluasi. Selain itu

pembinaan dan pengawasan juga dapat dilakukan melalui

peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan

pelatihan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan paling sedikit

dua kali dalam setahun.

Kegiatan pemantauan dilakukan dalam rangka pelaksanaan

pembinaan pengawasan, pengontrolan, dan pengendalian terhadap

pelaksanaan suatu kegiatan atau program melalui proses

pengumpulan dan analisis data secara teratur, dan hasilnya dapat

digunakan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai

rencana, sejauh mana kemajuannya, apakah ada perbaikan atau

penyimpangan, apakah ada umpan balik terkait input dan proses,

serta apakah ada faktor eksternal yang berpengaruh.

Untuk Puskesmas dan FKTP PKPR lainnya, penilaian dilakukan

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, menggunakan instrumen

pemantauan terbatas Standar Nasional PKPR yang terdiri dari

kuesioner untuk Pimpinan Puskesmas, kuesioner untuk petugas

PKPR, kuesioner untuk remaja, kuesioner untuk petugas

pendukung, kuesioner pengamatan, dan matriks rekapitulasi

pemantauan terbatas Standar Nasional PKPR. Sedangkan penilaian

37

untuk RS dan FKRTL lainnya, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi tergantung status

RS atau FKRTL. Format khusus untuk dan FKRTL lainnya ini

perlu dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dimasa yang

akan datang.

2.3 Teori Pendekatan Sistem

2.3.1 Definisi Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, terpadu yang terdiri dari

berbagai elemen (subsistem) yang saling berhubungan dalam suatu

proses atau struktur dalam upaya menghasilkan sesuatu atau mencapai

suatu tujuan tertentu (Notoatmodjo, 2011). Sistem adalah suatu

kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu

sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan

kompleks. Hal ini mencerminkan adanya beberapa bagian dan

hubungan antar bagian, menunjukkan kompleksitas dari sistem yang

meliputi kerja sama antar bagian yang interdependen satu sama lain

(Tanjung, et al., 2006).

Sistem menurut Murdick, R.G (1991) adalah seperangkat elemen

yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedu/bagan-bagan

pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut

Davis G.B (1991), sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-

elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu

sasaran (Hutahaean, 2012).

38

Sistem menurut Indrajit (2001) mengemukakan bahwa sistem

mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang

dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistem yaitu

suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan

satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu

lingkungan kompleks (Marimin, 2004).

John McManama mendefinisikan sistem sebagai suatu struktur

konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan

yang bekerja sebagai satu unit organik untuk mencapai keluaran yang

diinginkan secara efektif dan efisien (Azwar, 2010).

Azrul Azwar (1996) dalam bukunya membagi definisi sistem

menjadi dua macam:

1. Sistem sebagai suatu wujud

Suatu sistem disebut sebagai suatu wujud (entity), apabila

elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk

suatu wujud yang ciri-cirinya dapat didiskripsikan dengan jelas.

Terdapat dua macam wujud untuk hal ini:

a. Sistem sebagai suatu wujud yang kongkret

b. Sistem sebagai suatu wujud yang abstrak

2. Sistem sebagai suatu metoda

Suatu sistem disebut sebagai suatu metoda (method),

apabila elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut

membentuk suatu metoda yang dapat dipakai sebagai alat dalam

melakukan pekerjaan administrasi. Pemahaman sistem sebagai

39

suatu metoda berperanan besar dalam membantu menyelesaikan

masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu sistem. Hal ini biasa

disebut dengan pendekatan sistem (system approach).

2.3.2 Konsep Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis

organisatoris yang menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak

analisis yang diterapkan dengan mengarahkan perhatian kepada

berbagai ciri dasar sistem yang perubahan dan gerakannya akan

memengaruhi keberhasilan suatu sistem. Pendekatan sistem dapat

memberi landasan untuk pengertian yang lebih luas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku sistem dan memberikan dasar

untuk memahami penyebab ganda dari suatu masalah dalam kerangka

sistem (Tanjung, et al., 2006).

Menurut Azhar dalam Djahir (Djahir & Pratita, 2014),

pendekatan sistem adalah sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan

ilmiah untuk pemecahan masalah-masalah yang kompleks. Pendekatan

sistem merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai metoda yang

dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi

(Azwar, 2010).

Harvey menyebutkan bahwa pendekatan sistem adalah

penerapan suatu prosedur yang logis dan rasinal dalam merancang

suatu rangkaian komponen-komponen yang berhubungan sehingga

dapat berfungsi sebagai satu kesatuan mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (Azwar, 2010).

40

Azrul Azwar (1996) dalam bukunya menjelaskan bahwa jika

pendekatan sistem dapat dilaksanakan, akan diperoleh beberapa

keuntungan, antara lain (Azwar, 2010):

1. Jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan

kebutuhan, dengan demikian penghamburan sumber, tata cara dan

kesanggupan yang sifatnya selalu terbatas, akan dapat dihindari;

2. Proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran

sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak

diperlukan;

3. Keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur

secara lebih tepat dan obyektif; dan

4. Umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan

program.

Sedangkan, salah satu kelemahan ialah dapat terjebak ke dalam

perhitungan yang terlalu rinci, sehingga menyulitkan pengambilan

keputusan dan dengan demikian masalah yang dihadapi tidak akan

terselesaikan (Azwar, 2010).

Menurut W.K. Kellogg, teori pendekatan sistem adalah teori

sistematis dan memiliki gambaran yang digunakan untuk menampilkan

dan menyampaikan pandangan yang sama antara SDM yang bekerja di

lingkup yang sama, serta melakukan kegiatan sesuai rencana kegiatan,

dan perubahan atau hasil yang dicapai sesuai yang diharapkan. Berikut

adalah model kerangka berpikir (Kellogg, 2004) :

41

a. Masukan (Input)

Yang dimaksud masukan adalah kumpulan bagian atau

elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk

dapat berfungsinya sistem tersebut (Azwar, 2010). Input merupakan

bagian awal dari sistem yang menyediakan kebutuhan operasi bagi

sistem. Input ini akan berbeda-beda sesuai dengan sasaran operasi

dari suatu sistem (Herujito, 2001). Adapun masukan (input) yang

digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Standar

Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN-PKPR) yang

sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting

karena manajemen dibuat oleh orang-orang yang bekerja sama

untuk mencapai tujuan. Manusia sebagai pembuat tujuan dan

juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan tersebut.

Sumber daya manusia yang terstandarisasi merupakan

kompenen yang sangat diperlukan untuk menghadapi

persaingan dan menumbuhkan jasa pelayanan kesehatan di

ruamah sakit yang berkualitas sehingga meningkat citra dan

InputAktifitas/

ProsesOutput Outcomes Impact

Bagan 2.1 Teori Sistem Kellogg

42

profit rumah sakit (Hafizurrachman, 2009). Sumber daya

manusia yang diperulakan yaitu yang memiliki kompetensi atau

pengetahuan dan keterampiran yang sesuai, sehingga sumber

daya manusia tersebut menghasilkan kinerja yang maksimal.

Adapun SDM Kesehatan yang dimaksudkan adalah

tersedianya tim PKPR yang kompeten (mempunyai

pengetahuan, sikap dan keterampilan) untuk melaksanakan

PKPR sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku

(Kemenkes, 2014).

2) Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun

2014, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, bik promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau masyarakat.

Adapun fasilitas kesehatan yang dimasudkan adalah

tersedianya dan berfungsinya fasilitas kesehatan mampu

laksana PKPR dengan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan

remaja, prosedur dan tata laksana yang ramah remaja, serta

didukung sarana, prasarana, termasuk peralatan dan obat-

obatan yang memadai (Kemenkes, 2014).

3) Remaja

43

Menurut World Health Organization (WHO), yang

termasuk ke dalam kelompok remaja adalah mereka yang

berusia 10-19 tahun, dan secara demografis kelompk remaja

dibagi menjadi kelompok usia 10-14 tahun dan kelompok usia

15-19 tahun.

Adapun yang dimaksudkan adalah remaja memperoleh

informasi yang dibutuhkan sehingga memahami kebutuhan

untuk hidup sehat dan produktif, dan memanfaatkan jenis dan

tempat berbagai layanan kesehatan yang tersedia sesuai

kebutuhan (Kemenkes, 2014).

4) Jejaring

Lazimnya pada setiap program kesehatan ditemukan

adanya kelompok sasaran (target group), yaitu kepada siapa

program kesehatan tersebut ditujukan. Terdapat dua macam

kelompok sasaran (Azwar, 2010):

Kelompok sasaran langsung

Sasaran ini adalah masyarakat yang memanfaatkan

langsung program kesehatan yang ada.

Kelompok sasaran tidak langsung

Sasaran ini adalah kelompok sasaran antara. Dalam

program kesehatan, peranan kelompok ini banyak

ditemukan.

Pada SN-PKPR, yang dimaksudkan jejaring adalah

terbangunnya jejaring PKPR antar para remaja, kelompok-

44

kelompok masyarakat, lintas program, lintas sektor terkait,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembinaan

kesehatan remaja (Kemenkes, 2014).

5) Manajemen Kesehatan

Menurut Robert D. Terry, manajemen adalah

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan

menggunakan orang lain. Dan menurut Evancevich (1989),

manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu

oarang atau lebih untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan

orang lain guna mencapai hasil tujuan yang tidak dapat dicapai

oleh hanya satu orang saja (Notoatmodjo, 2011).

Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu

seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non petugas

kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui

program kesehatan (Notoatmodjo, 2011).

Adapun yang dimaksudkan pada SN-PKPR adalah

adanya kebijakan dan sistem manajemen yang mampu

menjamin dan meningkatkan cakupan dan kualitas PKPR

(Kemenkes, 2014).

Hill. M (1997) memaknai kebijakan sebagai disiplin

ilmu sosial terapan yang menggunakan pelbagai metode

penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan

informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat

45

dimanfaatkan di tingkat pengambil keputusan dalam rangka

menyelesaikan masalah (Siyoto & Supriyanto, 2015).

Menurut Robert Eyestone (1971) bahwa kebijakan

publik meruakan hubungan pemerintah dengan lingkungannya.

Sedangkan, menurut Thomas R. Dye (1975) kebijakan adalah

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak

dilakukan (Winarno, 2016). Seorang ahli lainnya, Crinson

(2009) menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah

konsep, bukan fenomena spesifik maupun kongkrit, sehingga

pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau

dengan kata lain tidak mudah (Ayuningtyas, 2014).

b. Proses

Berupa kegiatan proses, alat, tindakan, teknologi, dan

kegiatan yang bertujuan sebagai implementasi program. Intervensi

ini biasanya digunakan untuk melihat hasil atau perubahan program

yang direncanakan.

Yang dimaksudkan pada proses ini adalah proses

implementasi program PKPR berupa aksi pemenuhan Standar

Nasional PKPR (SN-PKPR) pada tingkat kabupaten/kota. Adapun

matrik aksi untuk pemenuhan standar adalah sebagai berikut

(Kemenkes, 2014):

1) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

- Melakukan pelatihan PKPR bagi SDM kesehatan

puskesmas; melakukan evaluasi pasca pelatihan PKPR;

46

mendistribusikan pedoman-pedoman tentang pelaksanaan

PKPR ke Puskesmas.

- Menyelenggarakan pelatihan teknik konseling sebagai

bagian dari pelatihan PKPR dan memastikan ketersediaan

dan pemanfaatan pedoman teknik konseling di Puskesmas.

2) Fasilitas Kesehatan

- Mendistribusikan dan mensosialisasikan standar dan

pedoman paket pelayanan kesehatan komperhensif sesuai

dengan kebutuhan remaja, baik di dalam mauun di luar

gedung; melakukan bimbingan teknis terhadap Puskesmas

terkait pelaksanaan kesehatan komperhensif.

- Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan sesuai

pedoman untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan

komperhensif yang memenuhi selera remaja, baik di dalam

maupun di luar gedung.

- Mendistribusikan dan mensosialisasikan serta memfasilitasi

pelaksanaan prosedur, tata laksana dan alur pelayanan yang

mampu mencegah terjadinya missed opportunity dan

menjamin kerahasiaan, privasi, kenyamanan, dan kecepatan

penyelenggaraan kesehatan komperhensif bagi remaja, baik

di dalam maupun di luar gedung.

3) Remaja

- Mendistribusikan, mensosialisasikan, dan memfasilitasi

penggunaan pedoman tentang mekanisme, prosedur dan

47

kebutuhan sumber daya penyelenggaraan kegiatan

pemberian informasi/pelayanan KIE yang memenuhi selera

dan kebutuhan berbagai kelompok remaja oleh berbagai

pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing

berdasarkan Standar pedoman yang berlaku.

- Mencetak, mendistribusikan dan mensosialisasikan

berbagai alat bantu audio-visual untuk kegiatan pemberian

informasi/ pelayanan KIE, , yang memenuhi selera dan

kebutuhan berbagai kelompok remaja dan masyarakat

terkait, baik melalui media cetak maupun elektronik.

- Mencetak dan mendistribusikan serta mensosialisasikan

juknis tentang peran, hak, tanggung jawab, dan ruang

lingkup kegiatan konselor sebaya dan pendamping konselor

sebaya .

4) Jejaring

- Mensosialisasikan metode dan instrumen kepada

Puskesmas; Melaksanakan pemetaan dengan

memanfaatkan metode dan instrumen yang telah

dikembangkan; Memastikan bahwa Puskesmas

melaksanakan pemetaan; Menggunakan hasil pemetaan

dalam perencanaan program kesehatan remaja.

- Melakukan orientasi kepada tokoh kunci organisasi

masyarakat dan remaja mengenai pelayanan dan manfaat

program kesehatan remaja, peran dan tanggung jawab

48

pemangku kepentingan; Memfasilitasi puskesmas untuk

mengembangkan jejaring antar kelompok masyarakat dan

remaja potensial yang bisa berperan dalam mendukung

pemanfaatan PKPR; Memfasillitasi pembentukan

sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja dengan SK

sendiri atau berafisiliasi pada kelompok kerja yang sudah

ada.

- Memfasilitasi puskesmas untuk melakukan pembinaan

terhadap berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung

pemanfaatan pelayanan PKPR; Memfasilitasi pertemuan

berkala antar pemangku kepentingan dalam rangka

menggalang keterlibatan berbagai kelompok masyarakat

untuk mendukung pemanfaatan pelayanan kesehatan

remaja di tingkat kab/ kota.

- Melakukan pembentukan, pembinaan, penguatan peran dan

tanggung jawab organisasi remaja yang memperjuangkan

kepentingan remaja di tingkat kabupaten/kota;

memfasilitasi kegi atan forum untuk mempresentasikan/

menyampaikan aspirasi/ keinginan remaja; Mengadakan

pertemuan tahunan organisasi remaja tingkat

kabupaten/kota.

- Mendorong dan memberikan bimbingan kepada puskesmas

agar mendukung partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR;

Mengikutsertakan remaja dalam kegiatan perencanaan,

49

pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan

pembinaan kesehatan remaja di tingkat kab/ kota.

5) Manajemen Kesehatan

- Sosialisasi Undang Undang dan kebijakan serta Strategi

Nasional kepada Petugas Pusk esmas; Distribusi dokumen

advokasi di fasilitas kesehatan; Melakukan orientasi pada

petugas kesehatan tentang pedoman strategi.

- Memfasilitasi Puskesmas dalam menerapkan Standar dan

pedoman penyelenggraan PKPR.

- Merangkum dan mengolah hasil laporan puskesmas PKPR

dan RS dan memberikan umpan balik tentang tren

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan; Memantau

apakah kepala puskesmas dan pengelola program PKPR

mengetahui cara mengumpulkan data.

- Melakukan orientasi untuk puskesmas tentang tentang

evaluasi diri, supervisi fasilitatif, dan pemantauan

penyelenggaraan PKPR; Memberikan umpan balik tertulis

ke puskesmas tentang hasil supervisi dan pemantauan.

- Sosialisasi pedoman sistem rujukan; Melaksanakan

bimbingan teknis kepada puskesmas dan rumah sakit untuk

menerapkan pedoman sistem rujukan; Memfasilitasi agar

staf puskesmas mengetahui dan memanfaatkan pedoman

sistem rujukan.

c. Keluaran

50

Berupa produk langsung dari kegiatan program, dan juga

termasuk tipe, level, dan target pelayanan yang diinginkan oleh

program.

Adapun keluaran (output) pada hal ini adalah hasil

implementasi program PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017

berdasarkan pedoman Standar Nasional PKPR (SN-PKPR), yaitu Hasil

Penilaian Pemenuhan Standar Nasional PKPR (SN-PKPR) di Dinas

Kesehatan Kota Tangerag Selatan dan Dinas Kesehatan Kab.

Tangerang Tahun 2017.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Mestri Agustini

dan Ni Lu Kadek Alit Arsani (2013) yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas

Buleleng, Kecamatan Buleleng menggunakan metode penelitian kualitatif,

disebutkan bahwa PKPR dirasakan memiliki peranan yang sangat penting bagi

remaja. Melalui PKPR di tingkat Puskesmas, remaja dapat memperleh

pengetahuan mengenai kesehatan, tempat bersosialisasi, hingga mendapatkan

pelayanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan remaja. Sedangkan, dalam

pelaksanaannya masih terdapat 1 (satu) sasaran yang belum tercapai yaitu

pembentukan konselor sebaya serta belum maksimalnya sosialisasi kepada

remaja secara luas (Agustini & Arsani, 2013). Selain itu, peranan Puskesmas

dalam program PKPR adalah sebagai ujung tombak pemberi pelayanan

kesehatan di masyarakat termasuk remaja (Arsani, et al., 2013).

Penelitian lain dilakukan di Puskesmas Alun Alun, Kabupaten Gresik

untuk melihat implementasi program PKPR menggunakan model implementasi

51

George C Edward III. Pada indikator komunikasi didapatkan bahwa penyuluhan

yang dilakukan belum optimal dikarenakan hanya ada satu Karang Taruna saja

yang mendapatkan penyuluhan dari total sebelas desa yang ada di wilayah kerja

Puskesmas Alun Alun. Kejelasan informasi terkait pelaksanaan program PKPR

telah berjalan dengan cukup baik dikarenakan bahwa para petugas telah

memahami program, remaja yang mendapatkan penyuluhan dan pelatihan telah

memahami materi dari PKPR tersebut. Kejelasan informasi juga diterima oleh

pasien terkait alur pelayanan program. Namun, tidak semua pasien memahami

dengan jelas alur pelayanan di Puskesmas, terlebih pada pasien yang baru

mendatangi Puskesmas Alun Alun. Pedoman yang digunakan dalam

melaksanakan kebijakan juga konsisten. Dalam melakukan penyuluhan, materi

yang diberikan di sekolahsekolah di wilayah kerja Puskesmas Alun Alun juga

konsisten, Namun dalam pelatihan konselor sebaya, terdapat tambahan materi

karena peran mereka sebagai konselor atau kader remaja.

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab dalam program PKPR

di Puskesmas Alun Alun memang telah terbentuk, namun masih belum ada surat

keputusan resmi mengenai struktur organisasinya. Mengenai sumber daya

anggaran, terdapat empat kegiatan yang akan direncanakan di Tahun 2016,

namun yang disetujui oleh pihak Puskesmas hanya dua kegiatan saja yakni

penyuluhan dan pelatihan Konselor Remaja saja. Mengenai Sumber Daya

Peralatan yang ada di Puskemas Alun Alun memang cukup memadai, diketahui

Ruangan Poli PKPR cukup dengan ventilasi, namun ruangan tersebut kurang

semarak karena tidak ada suasana anak muda dan ruangan dijadikan satu dengan

Poli Dewasa dan UKK. Selain itu, fasilitas lain seperti pengadaan brosur telah

52

dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Alun Alun, namun brosur hanya

diletakkan di Poli PKPR saja.

Dalam pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Alun

Alun, diketahui bahwa Puskesmastersebut telah memiliki SOP terkait program

PKPR, dan petugas telah melaksanakan SOP tersebut. Pertanggungjawaban

petugas di Puskesmas Alun Alun dilakukan dengan melaporkan Kegiatan

Kesehatan Remaja setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, juga

terdapat Buku Laporan PKPR yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala

Puskesmas Alun Alun (Rohmah & Tauran, 2016).

Sedangkan, penelitian lain mengungkapkan bahwa pelaksanaan program

pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbeda-beda di setiap Puskesmas,

termasuk antara Puskesmas Lebdosari dan Puskesmas Manyaran yang sangat

dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing

Puskesmas. Mengacu pada 6 kegiatan dalam pelayanan kesehatan remaja yang

ada dalam buku pedoman PKPR di Puskesmas, maka Puskesmas Lebdosari

lebih optimal dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dengan

program-programnya yang lebih lengkap dan adanya kerjasama dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Griya Asa dalam upaya penjaringan

remaja, sedangkan Puskesmas Manyaran kurang maksimal dalam pelaksanaan

pelayanan kesehatan reproduksi remajanya karena meskipun banyak layanan

yang diprogramkan namun dalam pelaksanaannya hanya layanan untuk remaja

di sekolah saja yang menjadi perhatian utama, dan itupun tidak optimal. Tidak

ada perbedaan tanggung jawab antara Puskesmas yang di wilayah kerjanya

terdapat lokalisasi dan Puskesmas yang di wilayah kerjanya tidak terdapat

53

lokalisasi dalam hal pemberian layanan kesehatan reproduksi untuk para remaja,

artinya tanggung jawabnya adalah sama dalam memberikan layanan kesehatan

reproduksi remaja (Falatansah & Indarjo, 2016).

Belum optimalnya program PKPR juga disebutkan oleh peneliti yang

meneliti terkait evaluasi pelaksanaan program PKPR di Puskesmas Andalas dan

SMAN 10 Kota Padang tahun 2015. Belum optimalnya pelaksanaan terlihat dari

sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan ruangan yang belum memadai. Selain

itu, tenaga yang terlatih yang ada di Puskesmas Andalas hanya satu orang dan

pada SMAN 10 Padang, pelatihan yang dilakukan kepada guru Pembina PKPR

masih sangat kurang. Meskipun kurang optimal bila dilihat dari SDM, sarana

serta prasarana yang ada, sumber dana kegiatan PKPR di Puskesmas yang

bersumber dari BOK sudah mencukupi untuk pelaksanaan program. Pedoman

pelaksanaannya pun sudah berdasarkan modul dan buku yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kesehatan RI.

Ditinjau dari komponen proses, perencanaan yang dilakukan terkait

program PKPR belum berjalan dengan baik karena tidak ada koordinasi antara

Puskesmas dengan sekolah dan juga belum disesuaikan dengan kebutuhan

remaja di wilayah kerja Puskesmas. Pengorganisasian yang ada belum berjalan

dengan baik dikarenakan belum adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap

anggota. Pelaksanaannya pun belum semua kegiatan berjalan dengan baik, untuk

kegiatan pelayanan di Puskesmas sudah berjalan dengan cukup baik, namun

untuk pelaksanaan program di sekolah masih belum berjalan dengan lancar. Dan

pengawasan yang dilakukan tidak berjalan optimal, sekolah tidak memberikan

laporan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas. Dan secara luaran,

54

program PKPR di wilayah kerja puskesmas Andalas masih belum terlaksana

dengan baik, dimana masih ada program yang belum terlaksana, dan juga masih

banyak sekolah yang belum mengetahui dan juga mendapatkan pembinaan

PKPR, serta masih ditemukannya kekurangan baik itu dari segi tenaga, dan

ketersediaan sarana dan prasarana (Silvia, 2016).

Pelaksanaan atau implementasi program PKPR yang belum maksimal

pun terjadi di Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait

implementasi program PKPR di tingkat Puskesmas DKI Jakarta dihasilkan

bahwa implementasi tersebut belum memenuhi kriteria pelayanan remaja seperti

yang ditetapkan karena belum cukupnya dukungan dana, sarana prasarana,

tenaga. Juga sosialisasi terkait program PKPR pun belum maksimal dilakukan

kepada remaja (Friskarini & Manalu, 2016).

2.5 Kerangka Teori

Merujuk pada tinjauan pustaka, penelitian ini akan menggunakan teori

pendekatan sistem untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Penelitian yang

diharapkan menghasilkan gambaran perbedaan implementasi program

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) menggunakan teori pendekatan

sistem adalah agar dihasilkan gambaran antar komponen-komponen yang ada

pada penelitian ini. Adapun merujuk pada pendekatan sistem menurut Kellog,

yaitu masukan (input), proses, dan luaran (output) yang dipadukan dengan

Standar Nasional PKPR (SN-PKPR). Berikut teori pendekatan sistem yang

digunakan dalam penelitian ini:

55

Input:

SDM Kesehatan

Fasilitas Kesehatan

Remaja

Jejaring

Manajemen Kesehatan

Input:

SDM Kesehatan

Fasilitas Kesehatan

Remaja

Proses:

Aksi Pemenuhan

Standar Nasioanal

PKPR (SN-PKPR)

Gambar 2.1 Kerangka

Konsep (Kellogg,

2004)Proses:

Aksi Pemenuhan

Output:

Hasil Penilaian

Pemenuhan Standar

Nasional PKPR (SN-

PKPR) di Dinas

Kesehatan Kota

Tangerag Selatan dan

Dinas Kesehatan Kab.

Tangerang Tahun 2017

Output:

Hasil Penilaian

Pemenuhan Standar

Nasional PKPR (SN-

Bagan 2.3 Kerangka Teori

Bagan 2.4 Kerangka Teori

56

3 BAB III

KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH

3.1 Kerangka Pikir

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu didapatkannya gambaran

implementasi program PKPR di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka

peneliti membuat alur pikir yang digambarkan pada kerangka pikir dalam

gambar 3.1.. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sistem

dengan teori yang dibawa oleh Kellogg (2004) yang mana peneliti melihat

komponen masukan (input), proses, dan luaran (output) dan memadankan

dengan Standar Nasioanal PKPR (SN-PKPR).

Pada komponen masukan (input), peneliti melihat unsur Sumber Daya

Manusia (SDM) kesehatan, fasilitas kesehatan, remaja, jejaring, dan manajemen

kesehatan yang berkaitan dengan program PKPR. Dan pada komponen proses,

peneliti melihat implementasi program PKPR berupa aksi pemenuhan Standar

Nasional PKPR (SN-PKPR). Sedangkan pada komponen luaran (output),

peneliti melihat dari hasil gambaran program PKPR di Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017

berdasarkan hasil penilaian Standar Nasioanal PKPR (SN-PKPR).

Berikut adalah gambar kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam

penelitian kali ini:

Input:

SDM Kesehatan

Fasilitas Kesehatan

Remaja

Jejaring

Manajemen Kesehatan

Proses:

Aksi

Pemenuhan

Standar

Nasioanal

PKPR (SN-

PKPR)

Output:

Hasil Penilaian

Pemenuhan Standar

Nasional PKPR (SN-

PKPR) di Dinas

Kesehatan Kota

Tangerag Selatan dan

Dinas Kesehatan Kab.


Gambar 3.4 Kerangka Pikir

Bagan 3.2 Kerangka Pikir

Gambar 3.3 Kerangka PikirBagan 3.3 Kerangka Pikir

57

3.2 Definisi Istilah

Tabel 3.1 Definisi Istilah

No. Istilah Definisi Cara Ukur Alat Ukur Sumber Informasi

1. Masukan (input)

Sediaan yang digunakan oleh Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan

Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang dalam implementasi

program PKPR di wilayah kerjanya.

Wawancara

Mendalam, Telaah

Dokumen, dan

Observasi

Pedoman

Wawancara, Daftar

Dokumen, dan

Pedoman Observasi

Kesga-Kemenkes;

PJ Program PKPR Dinkes

Kab. Tangerang dan Dinkes

Kota Tangerang Selatan;

Pemegang Program PKPR

Puskesmas.

SDM Kesehatan Sumber Daya Manusia atau tenaga

kerja yang ada di Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang yang

menangani terkait Program PKPR.

Wawancara

Mendalam dan

Telaah Dokumen

Pedoman

Wawancara dan

Daftar Dokumen

Kesga-Kemenkes;





Puskesmas.

Fasilitas Kesehatan Sarana prasarana yang tersedia dan

disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk

Wawancara

Mendalam, Telaah

Dokumen, dan

Observasi

Pedoman

Wawancara, Daftar

Dokumen, dan

Pedoman Observasi

Kesga-Kemenkes;




58

menunjang implementasi Program

PKPR di wilayah kerjanya


Puskesmas.

Remaja Mereka yang berusia 10-19 tahun yang

mendapatkan pelayanan dan terlibat

dalam program PKPR di Dinas



Tangerang.

Wawancara

Mendalam dan

Telaah Dokumen

Pedoman

Wawancara dan

Daftar Dokumen

Kesga-Kemenkes;





Puskesmas.

Jejaring Para remaja, kelompok-kelompok

masyarakat, lintas program, lintas

sektor terkait, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam

program PKPR di Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Wawancara

Mendalam dan

Telaah Dokumen

Pedoman

Wawancara dan

Daftar Dokumen

Kesga-Kemenkes;





Puskesmas.

Manajemen

Kesehatan

Kebijakan dan sistem manajemen yang

ada di Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang guna

Wawancara

Mendalam dan

Telaah Dokumen

Pedoman

Wawancara dan

Daftar Dokumen

Kesga-Kemenkes;




59

mendukung implementasi program

PKPR di wilayah kerjanya.


Puskesmas.

2. Aksi Pemenuhan

SN-PKPR

Kegiatan yang dilakukan Dinas



Tangerang dalam implementasi

program PKPR di wilayah kerjanya

berdasarkan SN-PKPR.

Wawancara

Mendalam dan

Telaah Dokumen

Pedoman

Wawancara dan

Daftar Dokumen

Kesga-Kemenkes;





Puskesmas.

3. Hasil Penilaian

Pemenuhan Standar

Nasional PKPR

(SN-PKPR) di

Dinas Kesehatan

Kota Tangerag

Selatan dan Dinas

Kesehatan Kab.

Tangerang Tahun

2017

Hasil Penilaian Pemenuhan Standar

Nasional PKPR (SN-PKPR) di Dinas


Dinas Kesehatan Kab. Tangerang

Tahun 2017 yang didapatkan dari hasil

pemantauan oleh Dinas Kesehatan di

wilayah kerjanya, baik Kota Tangerang

Selatan maupun Kabuaten Tangerang.

Telaah Dokumen Daftar Dokumen Dokumen Laporan Program

PKPR

60

4 BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif kualitatif dengan

pendekatan studi kasus dan menggunakan metode pengumpulan data berupa

wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Adapun penelitian ini

bertujuan agar diketahui gambaran implementasi program Pelayanan Kesehatan

Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang meliputi

Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas PKPR dan Sekolah PKPR. Adapun

rentang waktu penelitian adalah bulan Juni sampai Agustus tahun 2017.

4.3 Informan Penelitian

Pada penelitian ini, informan dibagi menjadi tiga, yaitu informan ahli,

informan kunci dan informan pendukung. Adapun informan ditentukan dengan

teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Pemilihan Puskesmas PKPR

berdasarkan:

1. Puskesmas sudah terstandar PKPR.

2. Memiliki SDM yang berpengalaman terkait PKPR.

Berikut informan pada penelitian ini:

61

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No. Jenis Informan Informan

1. Informan Ahli

Staf Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan

Remaja Luar Sekolah – Dir. Kesehatan

Keluarga Kementerian Kesehatan RI

2. Informan Kunci

Pengelola Program Kesehatan Remaja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Pengelola Program Kesehatan Remaja Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang

3. Informan Pendukung

Penanggung Jawab Program Kesehatan

Remaja Puskesmas di Kota Tangerang Selatan

Penanggung Jawab Program Kesehatan

Remaja Puskesmas di Kabupaten Tangerang

Guru Pendamping PKPR/Konselor Sebaya di

Sekolah PKPR.

4.4 Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam

dengan informan yang telah ditentukan, juga diperoleh dari hasil observasi

yang dilakukan. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh

informasi dari informan terkait komponen masukan (input), yang terdiri dari

SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, remaja, jejaring, dan manajemen

kesehatan yang berkaitan dengan program PKPR, juga komponen proses,

yaitu implementasi program PKPR yang ada di Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Wawancara

mendalam akan dilakukan kepada Penanggung Jawab Program PKPR di

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan, juga dengan Pemegang Program PKPR yang ada di

Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

62

Adapun kegiatan observasi dilakukan untuk memastikan fasilitas yang

tersedia sebagai komponen masukan (input) pada implementasi program

PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan


2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang

akan ditelaah, yaitu:

- SK untuk Pemegang Program PKPR di Puskesmas wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang;

- Hasil Penilaian SN PKPR

- Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Profil Kesehatan


4.5 Metode Pengumpulan Data

1. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data dalam Wawancara

Pada teknik ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai alat

pengumpulan data. Pedoman wawancara tersebut sebagai acuan untuk

menggali informasi terkait masukan (input) yang ada untuk program

PKPR, yang terdiri dari SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, remaja,

jejaring, dan manajemen kesehatan. Juga acuan untuk menggali

informasi terkait proses implementasi program PKPR, yang terdiri dari

perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program,

dan pengawasan program. Selain itu, digunakan juga alat tulis sebagai

63

media dokumentasi tertulis juga alat perekam sebagai media

dokumentasi audio.

b. Alat Pengumpulan Data dalam Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi dilakukan untuk memastikan

data dan informasi terkait masukan (input) pada implementasi program

PKPR. Yang dibutuhkan adalah lembar observasi dan alat tulis.

c. Alat Pengumpulan Data dalam Telaah Dokumen

Peneliti menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data dan

indormasi yang dibutuhkan peneliti dalam memperoleh jawaban atas

tujuan dan pertanyaan penelitian. Dokumen tersebut sebagai data

sekunder. Selain dibutuhkan dokumen, peneliti membutuhkan alat tulis

sebagai media dokumentasi tertulis.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara (interview) merupakan alat pengumpulan data yang sangat

penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai

subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang

dipilih untuk diteliti (Pawito, 2007). Bentuk wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interview)

atau wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview

guide). Pada umumnya wawancara dengan menggunakan pedoman

dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam

dengan lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi

pokok dari minat penelitian (Pawito, 2007).

64

b. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti

mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data observasi dapat

berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota

dalam berorganisasi (Raco, 2010).

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui

data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Studi dokumen atau

telaah dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi

dan wawancara dalam melakuan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

4.6 Manajemen dan Analisis Data

Analisis Kualitatif menurut Morse (1995) adalah proses tentang

pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi

nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Proses analisis sistematis

Kreugeur (1954) dimulai dari awal pengambilan data sampai pembuatan

laporan. Green dan Thorogood dalam Goody (2013) mengungkapkan

bahwa pelaksanaan sebagaian besar peneliti menggunakan kombinasi dari

beberapa pendekatan. Langkah-langkah analisis data antara lain (Pawito,

2007):

a) Generating Rich Data

Mengumpulkan data penting yang dilengkapi catatan observasi dan

membuat ranskrip dari rekaman penelitian .

b) Familiarising Oneself with The Data

Memahami data dengan mendengarkan rekaman, membaca transkrip,

dan membaca catatan pengamatan selama wawancara serta catatan

kesimpulan. Hal ini digunakan untuk menangkap detail-detail dan

memahami wawancara sebagai suatu gambaran yang utuh sebelum

dibagi menjadi bagian kecil.

c) Writing Memos

65

Catat ide maupun gagasan yang timbul selama mempelajari data unutk

dapat digunakan sebagai dasar untuk pengkategorian.

d) Indexing

Kalimat deskriptif yang telah ditulis kemudian diatur, dengan menandai

dan menyusun pertanyaan-pertanyaan.

e) Formation on Themes

Petakan pertanyaan dari konteks aslinya kemudian menyusun kembali

dalam konteks tematis yang baru. Aspek yang paling penting dalam hal

ini adalah mereduksi data dengan membandingkan dan menyamakan

data serta memotong dan menggabungkan beberapa pernyataan

menjadi satu.

f) Mapping and Interpretation

Imajinasi dan kemampuan dibutuhkan dalam analisis untuk melihat

hubungan diantara pernyataan dan hubungan data-data keseluruhan.

Adapun di dalamnya menggunakan komparasi dengan cara

mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada

masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian mebandingkan

kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada

suatu kasus dan kasus yang lain.

4.7 Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan pengecekan

keabsahan data yang menjadi tahapan dalam penelitian.

1. Triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara mendalam dengan

informan yang berbeda yaitu Subdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Penanggung

Jawab Program PKPR Dinas Kesehatan, dan Pemegang Program PKPR

Puskesmas.

66

2. Triangulasi metode yaitu melakukan pengecekan dengan beberapa metode

antara lain adalah wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen

untuk mempertajam analisis dan memvalidasi data hasil wawancara.

67

Tabel 4.2 Triangulasi Data Penelitian

Variebel

Triangulasi Data

Triangulasi Metode Triangulasi Sumber

Wawancara

Mendalam Observasi

Telaah

Dokumen

Informan

Ahli

Informan

Kunci

Informan

Pendukung

Sumber Daya Manusia √ √ √ √ √ √

Fasilitas Kesehatan √ √ - √ √ √

Remaja √ √ √ √ √ √

Jejaring √ - - √ √ √

Manajemen Kesehatan √ √ √ √ √ √

Aksi Pemenuhan SN PKPR √ √ √ - √ √

Hasil Penilaian SN PKPR √ - √ - √ √

68

5 BAB V

HASIL

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan merupakan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan, berikut Struktur Ornganisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan tahun 2017:

Bagan 5.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017

Dan berikut merupakan visi dan misi yang dimiliki Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan:

69

Visi: “Terwudunya Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas,

Modern, dan Terjangkau bagi Masyarakat Kota Tangerang Selatan.”

Misi:

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Merata, Berkualitas

dan Terjangkau bagi Masyarakat.

2. Mengembangkan Sumber Daya Kesehatan yang Profesional dan

Berkesinambungan.

3. Mendorong Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan

Pemberdayaan Kesehatan Individu, Keluarga, Masyarakat Beserta

Lingkungannya.

4. Mempererat Kemitraan dengan Seluruh Pelaku di Bidang Kesehatan.

Dan berikut daftar Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan:

Bagan 5.2 Daftar Puskesmas di Kota Tangerang Selatan

No. Nama Puskesmas Kecamatan

1. Puskesmas Rengas

Pamulang 2. Puskesmas Pamulang

3. Puskesmas Benda Baru

4. Puskesmas Ciputat

Ciputat

5. Puskesmas Jombang

6. Puskesmas Kampung Sawah

7. Puskesmas Sawah Baru

8. Puskesmas Situ Gintung

9. Puskesmas Ciputat Timur

Ciputat Timur 10. Puskesmas Pisangan

11. Puskesmas Pondok Ranji

12. Puskesmas Rawa Buntu

Serpong Utara 13. Puskesmas Paku Alam

14. Puskesmas Pondok Jagung

15. Puskesmas Pondok Benda

Pondok Aren 16. Puskesmas Pondok Aren

17. Puskesmas Jurang Mangu

18. Puskesmas Parigi

70

19. Puskesmas Pondok Pucung

20. Puskesmas Pondok Betung

21. Puskesmas Pondok Kacang Timur

Serpong 22. Puskesmas Serpong 1

23. Puskesmas Serpong 2

24. Puskesmas Setu

Setu 25. Puskesmas Bhakti Jaya

26. Puskesmas Kranggan

Sumber: Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

5.1.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berikut Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2017

(Dinkes Kab. Tangerang, 2017):

Bagan 5.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Tahun 2017

Dan berikut merupakan visi dan misi yang dimiliki Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang:

71

Visi: “Terwudunya Masyarakat Kabuaten Tangerang yang Sehat secara

Mandiri dan Berkeadilan.”

Misi: “Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan bagi Seluruh Masyarakat di Semua Wilayah Kabupaten

Tangerang.”

Dan berikut daftar Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang:

Tabel 5.1 Daftar Puskesmas di Kabupaten Tangerang

No. Nama Puskesmas Kecamatan No. Nama Puskesmas Kecamatan

1 Puskesmas Balaraja Balaraja

23 Puskesmas Sepatan Sepatan

2 Puskesmas Gembong 24 Puskesmas Curug Curug

3 Puskesmas Jayanti Jayanti 25 Puskesmas Binong

4 Puskesmas Tigaraksa Tigaraksa

26 Puskesmas Cikupa Cikupa

5 Puskesmas Pasir Nangka 27 Puskesmas Pasirjaya

6 Puskesmas Jambe Jambe 28 Puskesmas Panongan Panongan

7 Puskesmas Cisoka Cisoka 29 Puskesmas Legok

Legok 8 Puskesmas Kresek Kresek 30 Puskesmas Bojong Kamal

9 Puskesmas Kronjo Kronjo 31 Puskesmas Caringin

10 Puskesmas Mauk Mauk 32 Puskesmas Pagedangan Pagedangan

11 Puskesmas Kemeri Kemeri 33 Puskesmas Cisauk Cisauk

12 Puskesmas Sukadiri Sukadiri 34 Puskesmas Suradita

13 Puskesmas Rajeg Rajeg

35 Puskesmas Sukamulya Sukamulya

14 Puskesmas Sukatani 36 Puskesmas Kelapa Dua

Kelapa Dua 15 Puskesmas Kutabumi Pasar

Kemis

37 Puskesmas Jl. Emas

16 Puskesmas Pasar Kemis 38 Puskesmas Jl. Kutai

17 Puskesmas Teluk Naga

Teluknaga

39 Puskesmas Bojong Nangka

18 Puskesmas Tegal Angus

40 Puskesmas Sindang Jaya Sindang

Jaya

19 Puskesmas Kosambi Kosambi

41 Puskesmas Kedaung Barat Sepatan

Timur

20 Puskesmas Salembaran Jaya 42 Puskesmas Cikuya Solear

21 Puskesmas Pakuhaji Pakuhaji

43 Puskesmas Gunung Kaler Gunung

Kaler

22 Puskesmas Sukawali 44 Puskesmas Mekar Baru Mekar Baru

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2015

72

5.2 Karakteristik Informan

Pada penelitian yang dilakukan ini, terdapat 8 informan yang terdiri dari: dua

informan dari Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI; satu

informan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; satu informan dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang; dua informan dari Puskesmas di wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; dan dua informan dari Puskesmas di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.2 Karakteristik Informan Penelitian

No. Informan Pendidikan

Terakhir

Jenis Kode

Informan

1. Staf Seksi Usia Sekolah dan Remaja Luar

Sekolah – Direktorat Kesehatan Keluarga

Kementerian Kesehatan RI

Profesi

Dokter

Informan

Ahli

IA

2. Pengelola Program Kesehatan Remaja

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

S.KM Informan

Kunci

IK1

3. Pengelola Program Kesehatan Remaja

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

S.KM, M.Si Informan

Kunci

IK2

4. Penanggung Jawab Program Kesehatan

Remaja Puskesmas Kampung Sawah

DI

Kesehatan

Informan

Pendukung

IP1


Remaja Puskesmas Pondok Ranji

DIII

Kebidanan

Informan

Pendukung

IP2


Remaja Puskesmas Pasirjaya

DIV

Kebidanan

Informan

Pendukung

IP3


Remaja Puskesmas Cisoka

DIV

Kebidanan

Informan

Pendukung

IP4

8. Guru Pendamping PKPR SMP X Guru Informan

Pendukung

IS1

9. Ketua Tim Konselor Sebaya SMP X Siswi SMP Informan

Pendukung

IS2

10. Konselor Sebaya SMP X Siswa SMP Informan

Pendukung

IS3


Pendukung

IS4


Pendukung

IS5

73

5.3 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanann Kesehatan Peduli


Kabupaten Tangerang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu domain yang ada di

variabel masukan (input). Adapun sumber daya manusia (SDM) yang

dimaksudkan dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

adalah tenaga kerja yang ada di Dinas Kesehatan yang menangani Program

PKPR.

Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan salah

satu kegiatan yang ada di Program Kesehatan Remaja yang menjadi salah satu

tugas dari Seksi Kesehatan Keluarga. Adapun Seksi Kesehatan Keluarga

merupakan bagian dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Kab/Kota berdasarkan struktur organisasi yang ada.

Dan berikut adalah informasi yang didapatkan mengenai sumber daya

manusia (SDM) yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017:

Tabel 5.3 Gambaran SDM PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten


Indikator Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang

Terdapat SDM PKPR di

Dinas Kesehatan √ √

Terdapat Tim PKPR di

Puskesmas √ √

Tim PKPR Puskesmas

sudah terlatih/terorientasi √ √

Sumber: wawancara dan telaah dokumen

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa sudah terdapat SDM PKPR di

kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota. Namun, keadaan SDM di keduanya berbeda,

yaitu untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terdapat dua orang yang

74

menjadi PIC (Person in Charge) atau pemegang program yang bertanggung

jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang

ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017.

Keduanya fokus pada Program Kesehatan Remaja dan tidak memiliki tugas

untuk menangani program lain yang menjadi tugas Seksi Kesehatan Keluarga

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga berlatar belakang pendidikan

kesehatan. Berikut kutipan pernyataan yang diberikan oleh informan IA1:

“Iya, jadi memang dibagi-bagi, kalau saya sama Ratna PIC (Person in

Charge/PJ) nya remaja. ...saya kesmas, promkes..., saya penyuluh...”

Sedangkan hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017 dengan berlatar belakang

pendidikan kesehatan. Selain menjadi Penanggung Jawab Program Kesehatan

Remaja, yang didalamnya terdapat kegiatan penyelenggaraan PKPR, SDM

tersebut juga menjadi Penanggung Jawab Program Kesehatan Lanjut Usial

(Lansia). Sehingga fokus kerja SDM tersebut tidak hanya untuk satu program,

melainkan dua program, yaitu Kesehatan Remaja dan Kesehatan Lanjut Usia.

Berikut kutipan pernyataan informan IA2 mengenai hal tersebut:

“Iya saya SKM..., Job-descnya dua, pengelola program lansia sama

remaja.”

Untuk SDM PKPR di Puskesmas, sudah terdapat Tim PKPR Puskesmas

di kedua wilayah kerja, baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Di masing-masing

Puskesmas PKPR yang ada di kedua wilayah kerja, sudah terdapat Tim PKPR

yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang ada di Puskesmasnya.

75

Adapun SK tersebut diperbarui setiap tahun. Dalam satu Tim PKPR terdiri dari

enam orang, yaitu satu Penanggung Jawab Program Remaja, yang berlatar

belakang pendidikan kesehatan, dan lima lainnya adalah anggota yang terdiri

dari Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan, Penanggung Jawab

Program Kesehatan Anak, Penanggung Jawab Program Gizi, Penanggung Jawab

Program P2P, dan Penanggung Jawab Program UKS.

Adanya Tim PKPR merupakan keharusan dalam menajalankan Program

PKPR karena Program PKPR tidak bisa berjalan sendiri dan dilakukan oleh

Penanggung Jawab Remaja sendiri di Puskesmas, oleh sebab itu butuh

kerjasama tim. Berikut pernyataan informan IK1 mengenai hal tersebut:

“...karena kalau PKPR tidak bisa berjalan kalau tidak ada tim, jadi di

puskesmas sendiri seperti misalnya tentang gizi remaja, sedangkan

orang yang si remaja itu tidak mungkin menghafalkan lima-limanya,

minimal setidaknya dia bisa tentang pkprnya sendiri satu, kedua tentang

kesehatan reproduksi remaja, selebihnya sudah punya petugas masing-

masing. Itu harus tahu pentingnya kerjasama dan itu yang harus

ditingkatkan.”

Informasi tersebut juga dikonfirmasi oleh Petugas Puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen SK Tim PKPR, didapatkan

hasil bahwa SDM yang menjadi petugas PKPR mempunyai latar belakang

pendidikan kesehatan. Adapun yang menjadi Penanggung Jawab Program

Kesehatan Remaja untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan di Puskesmas Kampung Sawah merupakan lulusan D1 Kesehatan,

sedangkan di Puskesmas Pondok Ranji merupakan Bidan. Dan untuk wilayah

kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, yang menjadi PJ Kesehatan

Remaja sekaligus pemegang PKPR di Puskesmas Pasirjaya adalah Bidan, pun di

Puskesmas Cisoka juga seorang Bidan.

76

Namun, selain menjadi PJ Kesehatan Remaja yang mengelola PKPR di

Puskesmas, SDM yang ada juga merangkap untuk program lainnya yang ada di

Puskesmas. Berikut tabel mengenai tugas masing-masing SDM di Puskesmas:

Tabel 5.4 Tugas SDM PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan dan

Kabupaten Tangerang Tahun 2017

Dinas Kesehatan Puskesmas Tugas Lainnya

Kota Tangerang

Selatan

Kampung Sawah Program Kesehatan Lansia

Pondok Ranji Program Kesehatan Lansia

Bidan Pelaksana

Kabuaten Tangerang

Pasirjaya Program KB

Program Kesehatan Lansia

Cisoka Program Kesehatan Lansia

Tim VCT

Sumber: Wawancara

Selain itu, pada tahun 2017 terjadi pergantian Tim PKPR di Puskesmas

Kampung Sawah, sehingga saat penelitian ini dilakukan yang menjadi pemegang

PKPR adalah PJ Kesehatan Remaja periode 2016-2017 karena SK untuk

pemegang yang baru belum diterbitkan.

Dan berdasarkan wawancara dengan IK2, di Puskesmas Kelapa Dua pada

tahun 2017 Pemegang Program PKPR sedang hamil dan diharuskan untuk

istirahat selama masa kehamilan sampai persalinan. Dengan adanya

permasalahan tersebut, akhirnya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

meminta agar Kepala Puskesmas Kelapa Dua sesegera mungkin untuk mencari

penggantinya agar tidak terjadi kekosongan di Program PKPR. Berikut kutipan

pernyataan informan IK2 terkait informasi tersebut:

“...Seperti sekarang di Kelapa Dua, petugasnya lagi bed-rest karena

kondisi kehamilannya sampai persalinan harus bed-rest, berarti

kendalanya petugasnya tidak bisa membinakan, mau tidak mau saya

harus mencari solusi. Saya menyampaikan dulu ke Kepala Puskesmas,

bahwa pelayanan ini harus tetap ada, jadi dokter harus bisa mencari

penggantinya untuk back-up. Jadi harus dapat diputuskan, dan tadi

diputuskan dokter Evi yang akan menggantikannya sementara.”

77

Dan untuk pelatihan PKPR, kedua Dinas Kesehatan sudah memberikan

pelatihan PKPR kepada Tim PKPR Puskesmas, artinya Tim PKPR Puskesmas

sudah terlatih atau terorientasi terkait PKPR.

Berdasarkan pada hasil wawancara, Petugas PKPR Puskesmas di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah terlatih atau

terorientasi terkait PKPR sebelumnya karena Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan sudah melakukan pelatihan dan bimbingan kepada petugas PKPR di

Puskesmas yang ada di wilayah kerjanya. Pelatihan PKPR dan bimbingan sudah

dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dari tahun 2015 dan pada

tahun 2017 juga akan dilakukan pelatihan dan bimbingan. Hal tersebut juga

dikonfirmasi oleh Puskesmas bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

rutin memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Petugas PKPR Puskesmas.

Berikut kutipan wawancara mengenai informasi tersebut:

IK1:

“....kita sudah mengadakan pelatihan. Di 2015 ada peningkatan

wawasan SN PKPR ke... sepuluh Puskesmas. ...nanti di 2017 bulan

depan ada bimbingan teknis...”

IP1:

“...pelatihannya setiap tahun juga ada. Hari ini juga PKPR 2 hari, hari

ini sama besok. Kalau hari ini lagi dilatih konselornya, besok

petugasnya, petugas promkes, petugas UKS.”

IP2:

“...ada pelatihan dari Dinkes. ”

Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, berdasarkan wawancaran

dengan informan dihasilkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada

tahun 2017 tidak menyelenggarakan pelatihan untuk SDM PKPR Puskesmas

yang ada di wilayah kerjanya, adapun pelatihan sudah diselenggarakan terakhir

78

kali pada tahun 2014. Tidak diselenggarakannya lagi pelatihan karena terbatas

dengan anggaran. Berikut kutipan informan IK2 mengenai informasi tersebut:

“...pelatihannya hanya sekali saja, dua hari waktu itu pelatihannya...

2014. Kita terbatasi untuk pelatihan itu karena anggaran yang ada

terbatasi.”

Hal tersebut juga dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan

terhadap informan pendukung, yaitu IP3 dan IP4. Berikut kutipan wawancara

dengan informan IP3 dan IP4:

IP3:

“...yang pemegang program pernah, sudah lama, empat atau lima tahun

yang lalu...”

IP4:

“...sekali, kalau pelatihan yang sampai menginap. ...cuma aku lupa

tahunnya, tidak tahun kemarin (2016), mungkin tiga tahunan.”

Sedangkan, untuk pembinaan terhadap Puskesmas PKPR dilakukan

setiap tahun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang bersamaan dengan

monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PKPR di Puskesmas. Adapun

pembinaan tersebut dilakukan dengan cara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang mendatangi Puskesmas PKPR satu per satu di wilayahnya dan

mengumpulkan Tim PKPR di Puskesmas beserta SDM lainnya yang terkait

seperti Petugas Loket dan Petugas Laboratorium. Berikut kutipan wawancara

dengan informan IK2 mengenai informasi tersebut:

“Iya itu pembinaan seklian sama monevnya. Saya yang ke puskesmasnya,

lima puskesmas, ...iya satu-satu. Nanti kita kumpulkan timnya sama

orang loket juga, lab juga.”

Hal tersebut juga dipertegas oleh hasil wawancara dengan informan

pendukung. Berikut kutipan infomasi yang didapatkan dari informan IP4:

“...dinas juga suka ada pembinaan ke puskesmas, terkadang suka tiga

bulan melihat ke sini, saat di situnya itu, seperti kita ada pertemuan,

pembinaan, kalau tidak salah ada sepuluh atau lima belas orang yang

79

ada di sini termasuk dari loket juga karena bukan hanya tim ini saja.

Orang-orang yang sepuluh atau lima belas itu ada semua tidak hanya

ini.”

Pernyataan Informan Ahli

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IA didapatkan hasil

bahwa pelatihan petugas kesehatan untuk PKPR di tingkat Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Puskesmas lebih disebut orientasi PKPR, karena kegiatan

tersebut lebih ringkas dari pelatihan yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI

kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang ada di Indonesia. Dan berikut kutipan

pernyataan mengenai informasi tersebut:

“Pusat melakukan pelatihan ke dinkes provinsi, nanti dinkes provinsi

memberikan pelatihan ke dinkes kab/kota, skema acaranya mengikuti

yang mereka dapat dari pusat, mungkin di pusat pelatihan 11 hari, tidak

mungkin provinsi 11 hari, biasanya lima hari atau tiga hari. Kalau tiga

hari tidak bisa disebut pelatihan, oleh karena itu kita tahu di bawah

seperti apa jadi kita menyebutnya terorientasi”


di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

Fasilitas yang dimaksudkan dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) adalah sarana prasarana yang tersedia dan disediakan oleh

Dinas Kesehatan untuk menunjang implementasi Program PKPR di wilayah

kerja Dinas Kesehatan, baik di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017. Dan berikut hasil

yang didapatkan selama penelitian berlangsung.

Tabel 5.5 Gambaran Fasilitas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan



Puskesmas PKPR 26 Puksesmas 8 Puskesmas

Pedoman PKPR √ √

Fasilitas Penunjang Lainnya √ √

Sumber: Wawancara dan Observasi

80

Namun, dari 26 Puskesmas yang sudah melaksanakan PKPR di Kota

Tangerang Selatan, belum semunya terstandar, artinya belum semua Puskesmas

PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

memenuhi kriteria Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN

PKPR) pada tahun 2017. Berikut kutipan hasil wawancara dengan IK1:

“...dari 26 itu belum semuanya berstandar nasional, maksudnya

berstandar, kitanya (dinkes) sudah melakukan penilaian, monitoring dan

evaluasi di puskesmas-puskesmas... kalau dari 26 ini sekarang sudah

ada 20 walaupun ini diulang ini diulang...,”

Dan berikut tebel daftar Puskesmas PKPR yang sudah ada di wilayah

kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017:

Tabel 5.6 Daftar Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

No. Nama Puskesmas Tingkat SN PKPR

1. Puskesmas Pamulang Paripurna (Tahun 2016)

2. Puskesmas Ciputat Paripurna (Tahun 2016)

3. Puskesmas Kampung Sawah Paripurna (Tahun 2016)

4. Puskesmas Jombang Optimal (Tahun 2016)

5. Puskesmas Jurang Mangu Optimal (Tahun 2016)

6. Puskesmas Setu Optimal (Tahun 2016)

7. Puskesmas Pondok Betung Optimal (Tahun 2016)

8. Puskesmas Benda Baru Optimal (Tahun 2016)

9. Puskesmas Rawa Buntu Optimal (Tahun 2016)

10. Puskesmas Pondok Jagung Optimal (Tahun 2016)

11. Puskesmas Parigi Optimal (Tahun 2017)

12. Puskesmas Pondok Ranji Optimal (Tahun 2017)

13. Puskesmas Situ Gintung Optimal (Tahun 2017)

14. Puskesmas Pondok Kacang Timur Minimal (Tahun 2017)

15. Puskesmas Pondok Aren Minimal (Tahun 2017)

16. Puskesmas Serpong 1 Minimal (Tahun 2017)

17. Puskesmas Ciputat Timur Minimal (Tahun 2017)

18. Puskesmas Paku Alam Minimal (Tahun 2017)

19. Puskesmas Serpong 2 Minimal (Tahun 2017)

20. Puskesmas Pondok Benda Minimal (Tahun 2017)

21. Puskesmas Keranggan Belum Terstandar

22. Puskesmas Pisangan Belum Terstandar

23. Puskesmas Rengas Belum Terstandar

24. Puskesmas Pondok Pucung Belum Terstandar

25. Puskesmas Baktijaya Belum Terstandar

26. Puskesmas Sawah Baru Belum Terstandar

Sumber: Wawancara dan Telaah Dokumen

81

Sedangkan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada

tahun 2017 terdapat delapan Puskesmas PKPR dari total 44 Puskesmas yang ada

di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Adapun tiga dari

delapan Puskesmas PKPR tersebut merupakan Puskesmas yang di tahun

sebelumnya belum dikembangkan menjadi Puskesmas PKPR. Berikut kutipan

hasil wawancara dengan informan IK2:

“...iya delapan sekarang. Kita sedang menambah tiga... tahun kemarin

lima Puskesmasnya.”

Dan berikut tabel 5.5, daftar Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017:

Tabel 5.7 Daftar Puskesmas PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun 2017

No. Nama Puskesmas Tingkat SN PKPR

1. Puskesmas Kelapa Dua Optimal (Tahun 2015)

2. Puskesmas Cisoka Minimal (Tahun 2015)

3. Puskesmas Kutabumi Minimal (Tahun 2015)

4. Puskesmas Balaraja Minimal (Tahun 2015)

5. Puskesmas Pasir Jaya Optimal (Tahun 2017)

6. Puskesmas Tigaraksa Belum Terstandar

7. Puskesmas Jambe Belum Terstandar

8. Puskesmas Jayanti Belum Terstandar


Namun, ruang pelayanan konseling di Puskesmas yang ada di kedua

wilayh kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota masih tergabung dengan ruang

pelayanan kesehatan yang lain. Berikut tabel perihal ruang pelayanan yang ada

di Puskesmas PKPR di kedua wilayah kerj Dinas Kesehatan Kab/Kota:

Tabel 5.8 Kondisi Ruang Pelayanan Remaja di Puskesmas di Kota Tagerang

Selatan dan Kota Tangerang Tahun 2017

Dinas Kesehatan Puskesmas Ruang Pelayanan

Kota Tangerang

Selatan

Kampung Sawah Tergabung dengan Ruang Lansia

Pondok Ranji Tergabung dengan Ruang Gizi

Kabuaten Tangerang Pasirjaya Tergabung dengan Ruang Gizi

dan Ruang Lansia

82

Cisoka Tergabung dengan Ruang Lansia

Sumber: Wawancara

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan IK2, terdapat

salah satu Puskesmas di Kabupaten Tangerang yang ruangan konseling

remajanya (klinik remaja) tidak ada, yaitu Puskesmas Kutabumi, dikarenakan

renovasi bangunan. Berikut kutipan wawancara dengan informan IK2:

“Seperti sekarang, di Kutabumi, Kepala Puskesmasnya baru dan akan

akreditasi. Ruangannya direnovasi, jadinya tidak ada ruangan untuk

klinik remajanya, pelayananannya juga tidak bisa jalan, itu kendala

juga.”

Untuk pedoman PKPR, berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah mendistribusikan pedoman-

pedoman yang sebelumnya telah diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Adapun pedoman tersebut merupakan turunan dari Kementerian Kesehatan RI,

meskipun ada beberapa Puskesmas yang mencetak sendiri sebagai penunjang

kegiatan. Dan berikut kutipan wawancara dengan informan IK1 perihal

informasi tersebut:

“Jadi kalau dari Dinkes ke Puskesmas kita hanya menunjang pedoman,

buku pedoman, handout, iya yang apa diberi sama provinsi. Kemenkes

drop ke provinsi, provinsi drop ke kita, kita pasti drop ke Puskesmas.

...tapi juga banyak yang cetak sendiri, yang cetak sendiri tetap dari

mereka, selama mereka punya contoh, terus kita punya anggaran, kita

buat.”

Begitu pula di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,

masing-masing sudah mendapatkan pedoman yang didapatkan dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang. Adapun kutipan informasi dari informan IK2

tersebut adalah sebagai berikut:

“Buku pedoman ada, sudah diberikan ke Puskesmas.”

83

Dan berikut hasil observasi perihal pedoman PKPR yang ada di kedua

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota:

Tabel 5.9 Daftar Pedoman PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten


No. Pedoman Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang

1.

Teknik Konseling Kesehatan

Remaja bagi Tenaga

Kesehatan

√ √

2.

Teknik Konseling Kesehatan

Remaja bagi Konselor

Sebaya

√ √

3.

Modul Pelatihan Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR) bagi Tenaga

Kesehatan

√ √

4.

Modul Pelatihan Pelayanan


(PKPR) bagi Konselor

Sebaya

√ √

5.

Kurikulum Pelatihan

Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR)

√ √

6.

Pedoman Penyelenggaraan

Pelatihan Pelayanan


(PKPR)

√ √

7.

Pedoman Standar Nasional

Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR)

√ √

8.

Pedoman Penanggulagan

Masalah Kesehatan pada

Remaja

√ √

Sumber: Observasi

Selain menyediakan fasilitas berupa pedoman, berdasarkan hasil

wawancara dan observasi yang dilakukan, kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota

juga menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang kepada Puskesmas PKPR

di wilayah kerjanya. Berikut fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh

kepada Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya:

84

Tabel 5.10 Daftar Sarana Prasarana Puskesmas PKPR di Kota Tangerang Selatan dan


No. Nama Sarana

Prasarana

Kota Tangerang

Selatan Kabupaten Tangerang

1. Panthom Anatomi

Reproduksi Manusia √ √

2. Papan Data Remaja √ √

3. Lemari Data √ √

4. P3K Kit √ √

5. Media KIE (Poster,

Leaflet, Lembar Balik) √ √

6. Celemek √ √

7. DVD Materi Kesehatan

Remaja √ √

8. Papan Nama “Puskesmas

PKPR” √ √

9. Papan Nama “Sekolah

PKPR” √ √

Sumber: Observasi dan Wawancara

Selain disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,

terdapat Puskesmas PKPR yang menyediakan sarana prasarana lainnya secara

mandiri untuk menunjukkan adanya Pelayanan Kesehatan Remaja di Puskesmas

tersebut, yaitu Puskesmas Kampung Sawah. Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara, sarana prasarana tersebut adalah papan nama (plang) “Klinik

Remaja” yang dibuat dan dianggarkan oleh Puskesmas Kampung Sawah dan

bukan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Berikut kutipan

pernyataan dari informan IP1:

“oh itu.., itu plang kita buat sendiri. Anggaran Puskesmas, Dinkes tidak

ada, tidak memberikannya, belum mungkin.”

Juga termasuk tidak semua Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang langsung diberikan sarana prasarana

tersebut. Seperti papan nama “Puskesmas PKPR”, belum semua Puskesmas

PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

85

mendapatkannya. Hal tersebut dibuktikan saat melakukan observasi di

Puskesmas Cisoka, dimana tidak ditemukan papan nama “Puskesmas PKPR” di

lokasi Puskesmas tersebut. Begitu pula dengan papan nama “Sekolah PKPR”,

tidak ditemukan di sekolah binaan PKPR Puskesmas Cisoka berdasarkan hasil

observasi. Tidak diberikannya sarana prasarana secara langsung dalam satu

waktu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan fakta yang

dibenarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Informasi

tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan informan IK2. Berikut kutipan

wawancara dengan informan IK2:

“Tinggal melengkapi, kita tambahkan lagi. Contoh, dulu kita pernah...

mereka sudah punya leflet misalnya, ternyata sekarang sudah tidak ada

saat kita tengok lagi, berarti itu harus bisa difasilitasi oleh Dinkes untuk

menyetakkan media untuk KIE”


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IA, didapatkan hasil

bahwa Puskesmas PKPR tidak harus memiliki semua pedoman yang ada

ataupun pedoman yang dibuat Kementerian Kesehatan, namun yang terpenting

adalah Puskesmas PKPR tersebut memiliki pedoman untuk menyelenggarakan

PKPR di wilayah kerjanya. Dan berikut kutipan hasil wawancara dengan

informan IA mengenai informasi tersebut:

“...untuk pedoman PKPR, Puskesmas tidak harus punya semua, yang

dari pusat, ada satu tidak apa-apa, yang penting pedomannya bisa untuk

melaksanakan PKPR di tempatnya... nanti mereka menyesuaikan bisa

yang mana dulu, tapi nilai SN PKPRnya tidak maksimal”



Remaja dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia 10-19 tahun

yang mendapatkan pelayanan dan terlibat dalam Program Pelayanan Kesehatan

86

Peduli Remaja (PKPR) di wilayah kerja Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Dan

berikut hasil yang didapatkan dari penelitian ini mengenai remaja.

Tabel 5.11 Gambaran Remaja di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten



Terget Kunjungan Remaja 80% 60%

Sekolah PKPR 92 Sekolah 10 Sekolah

Konselor Sebaya √ √

KIE √ √

Sumber: wawancara dan telaah dokumen

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menetapkan target pelayanan

PKPR di wilayah kerjanya sebesar 80% setiap tahun, yang artinya minimal

terdapat 80% remaja di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

yang berkunjung ke pelayanan PKPR setiap tahunnya. Sedangkan, Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan target kunjungan remaja ke

Puskesmas sebesar 60% dan 18% nya berkunjung ke pelayanan konseling (klinik

PKPR) di Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen, di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan sudah terdapat 92 Sekolah PKPR, yang

terdiri dari SMP dan SMA sederajat dari total 293 sekolah (SMP dan SMA) yang

ada di Kota Tangerang Selatan. Berikut daftar Sekolah PKPR yang ada di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017 beserta

Puskesmas PKPR yang membinanya:

6 Tabel 5.12 Daftar Sekolah PKPR di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

NO. PUSKESMAS SEKOLAH PKPR NAMA PKPR

1 Benda Baru

SMP Al-Zahra Indonesia ALZINERS

SMA Taruna Mandiri STMJ

SMK Islam Al-Fajar AFIC

2 Bhakti Jaya SMPN 20 TWENTY

87

SMP Al-Amanah ALZHER

SMK Al-Amanah POCIS BASTEC

3 Ciputat

SMP PGRI 1 Ciputat SMAIL CLUB

SMP Islamiyah YIC CLUB

MTS Muhammadiyah 8 MATSAMUH

SMAN 1 Ciputat PUSPA RAJA

SMA PGRI 56 Ciputat PLAKURA SMARI 56

SMK Muhamadiyah 1 FTAM 01

SMK Islamiyah BLUETOTH 78 CENTRE

4 Ciputat Timur

SMP Mabad Mabad Healthy School

SMPN 3 Tangsel TITAN

SMK Triguna AKSIS TRIG CENTER

5 Jombang

MA Madinatunajah MA Madinatunnajah

MA Soebono SMARTION

SMA Darutauhid SMA ADZKIA I S

SMK Kes Letris Kesri Nurva Sebaya PKPR Center

SMKN 4 TANGSEL PKPR NVS Health Center

6 Jurang Mangu

SMPN 12 CERIA

SMK YAPIA YAPIA

SMK Al Ikhwaniyyah ECHO

7 Kampung Sawah

SMP PGRI 2 Citra Husada PGRI 2

MTS. Miftahulhuda MITRA SEHATI

SMP Bintang Kejora Bintang Kejora JHS

SMP PARAMARTHA SEHAT COMMUNITY

8 Kranggan

SMP IT Inhar Inhealteen

MTS Annasihin Gemilang

MAN 1 Kota TangSel MANITS

9 Paku Alam SMPN 15 HELLO 15

SMPN 16 SIXTEEN HEALTHY CENTER

10 Pamulang

SMPN 4 PKPR SMPN

SMPN 17 PKPR SMPN 17

SMPS Dharma Karya UT PKPR DK UT

SMPS Muhammadiyah 44 PKPR Muhamadiyah 44

SMPS Djojorejo PKPR Djojorejo

MTSS Daarul Hikmah PKPR Darul Hikmah

MTSS Saadatul mahabbah PKPR Saadatul mahabbah

MTSS Ummul Qura PKPR Ummul Qura

SMP Mujahidin PKPR Mujahidin

SMP N 21 Tangsel PKPR SMPN 21 Tangsel

SMAN 6 Tangsel DUKES

SMK Sasmita Jaya I PKPR JAYA

SMA Khasanah Kebajikan PKPR Khasanah Kebajikan

11 Parigi

SMA Pembangunan Jaya SMA Pembangunan Jaya

SMK Fadilah SMK Fadilah

SMA Arif Rahma Hakim DISSING JAMLI

12 Pisangan

SMP Islam Ruhama Islam Ruhama

SMUN 8 Tangsel DPK 16

SMK Islam Ruhama RHM 712

SMK Nusantara PARPAN FORTIUS

13 Pd. Kacang Timur SMPN 05 SENILITAS

14 Pd. Aren

SMP Amalina SMP Amalina

SMAN 5 SMAN 5

SMK Kebangsaan SMK Kebangsaan

SMU Kebangsaan SMU Kebangsaan

15 Pondok Benda SMP 18 Tangsel DELLAS

88

16 Pondok Betung

MTS Nurul Huda IBNU SINA

SMP Cenderawasih Cenderawasih Health Care

SMA Cenderawasih HEALTY MIND AND LIFE

17 Pondok Jagung

SMAN 7 Tangsel SMAN 7 Tangsel

SMA YASPITA YASPITA HEALTH

SMK PUSTEK PUSTEK

18 Pondok Pucung MTs Unwanunnazah Unwanunnazah

19 Pondok Ranji

SMPN 13 ATLAS

SMPN 10 PHBS

SMAN 4 NEIVKES

20 Rawa Buntu

SMP Insan Rabbani IRHACT

SMP Kristen Ora et Labora PENI 5237

SMP Cikal Harapan CYBER

SMK N 1 Tangsel HETEENES

SMK Kesehatan Riksa Indria POOKER

MAN Insan Cendikia PROKER

21 Sawah Baru

MTS Al Kautsar LASERKA

SMP Islam Al Falah GEMBIRA CENTER

SMAN 10 STAR OF SMANIO

SMK Bina Informatiika REKOR BI

22 Serpong 1 MTS Serpong MTS Serpong

SMA PGRI 22 Serpong SMA PGRI 22 Serpong

23 Serpong 2

SMP BLM Twenty Nine BLM Center

SMK Falatehan Rehat Falatehan

SMA BLM Twenty Nine BLM Center

24 Setu

MTS Pembangunan Nurul Islam YANZER

SMP Muhammadiyah HEALTHY CARE

SMKN 3 Tangsel TULANG BAWANG

SMAN 2 Tangsel MOONZHER

25 Situ Gintung

SMP Nusa Indah NUSA INDAH

SMP ERENOS ERENOS

SMAN 9 Tansel SKOTLAN

SMK Al-Falah ALFALAH


7 Dari 26 Puskesmas PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan, terdapat satu Puskesmas PKPR yang tidak memiliki

Sekolah PKPR, dikarenakan di wilayah kerja Puskesmas tersebut tidak terdapat

SMP dan SMA sederajat. Adapun Puskesmas tersebut adalah Puskesmas

Rengas. Dan berikut pernyataan informan IK1 mengenai hal tersebut:

“...Kita punya satu puskesmas, namanya Rengas, tidak punya SMP dan

SMA sederajat, jadi tidak punya sekolah binaan PKPR. Nah yang 25

puskesmas sudah punya sekolah binaan PKPR, walaupun jumlahnya

beda setiap Puskesmas...”

Sedangkan untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,

terdapat 10 Sekolah PKPR di tahun 2017. Dan berikut daftar Sekolah PKPR

89

beserta Puskesmas PKPR yang membinanya di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang tahun 2017:

Tabel 5.13 Daftar Sekolah PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun

2017

NO. PUSKESMAS NAMA SEKOLAH

1. PASIR JAYA SMP N 3 Cikupa

SMK Al-Khoirot

2, CISOKA SMP N 1 Cisoka

SMA N 8 Kab. Tangerang

3. BALARAJA SMP N 1 Balaraja


4. KUTABUMI SMK Kusuma Bangsa


5. KELAPA DUA SMP N Kelapa Dua


Sumber: Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IK2, masing-masing

Puskesmas PKPR di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang harus

minimal memiliki dua Sekolah PKPR, satu di tingkat SMP sederajat, dan satu di

tingkat SMA sederajat. Adapun 10% dari jumlah siswa yang ada di masing-

masing sekolah akan menjadi Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang kemudian

beberapa akan dilatih untuk menjadi Peer Conselor atau Konselor Sebaya di

sekolahnya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan IK2 mengenai

informasi tersebut:

“Jadi Puskesmas PKPR itu dia selain pelayanannya sudah peduli

remaja, dia juga harus punya sekolah binaan, sekolah binaan itu dua,

minimal dia harus punya dua, dari SMP satu dari SMA satu. ... Jumlah

kadernya itu 10% dari jumlah murid itu menjadi kader. Siapa yang mau

jadi peer conselor itu dilatih jadi peer conselor.”

Sekolah PKPR di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota sudah

memiliki Konselor Sebaya. Baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang, keduanya masih fokus untuk

mengembangkan Konselor Sebaya di sekolah. Berikut kutipan pernyataan IK1:

90

“...kita fokus ke SMP dan SMA, karena memang tidak ada, belum ada

kegiatan, belum ada kadernya. ...kader di PKPR Dinkes Kota Tangsel

namanya Konselor Sebaya PKPR. ...kita belum ada luar sekolah, iya

seperti karangtaruna, anak jalanan.”

Dalam mengembangkan Konselor Sebaya, Dinas Kesehatan Kab/Kota

bersama dengan Puskesmas PKPR memeberikan pelatihan dan

pembinaan/bimbingan kepada Konselor Sebaya yang ada di wilayah kerjanya.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengikutkan guru pendamping dalam

melakukan pembinaan kepada Konselor Sebaya yang ada di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Pembinaan Konselor Sebaya dilakukan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan rutin setiap tahunnya, seperti pada

tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengadakan pembinaan

kepada Konselor Sebaya mengenai teknik konseling untuk remaja, dan dalam

kegiatan tersebut Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mendatangkan pakar

Kesehatan Jiwa sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Berikut kutipan hasil

wawancara dengan informan IK1:

“Di 2016,...bimbingan teknis pelayanan kesehatan peduli remaja, ini ke

sekolah-sekolah, konselor sebaya tingkat SMP dan SMA, itu ada 10

sekolah, ...di 2017, peningkatan kemampuan teknik konseling bagi

Konselor Sebaya PKPR di sekolah, itu kita undang 35 sekolah, kemudian

ada orientasi PKPR guru sekolah, 20 sekolah.”

“Kemarin kita adakan dengan, kita adakan teknik konseling untuk

remaja, konselor sebaya, bukan remaja biasa, tapi konselor sebaya itu

dengan spesialis kesehatan jiwa, dengan pakarnya...”

Untuk Kabupaten Tangerang, berdasarkan hasil wawancara dan telaah

dokumen, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang kepada Sekolah PKPR dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk

Puskesmas dilakukan minimal dua tahun sekali. Selain melakukan pembinaan,

91

Puskesmas juga membantu dalam regenerasi Konselor Sebaya di Sekolah PKPR.

dan berikut pernyataan dari informan mengenai informasi tersebut:

IK2:

“Ada, pembinaan ke sekolah ada. Tahun ini ada pembinaan, sepuluh

sekolah binaan. Di binaan Puskesmas PKPR.”

IP3:

“Tapi kalo pure dari program dari dinasnya untuk pembinaan Sekolah

PKPR itu setahun sekali ada, pembinaan ke sekolahnya, kedua sekolah

itu, sama Puskesmasnya. Kebetulan nanti, bulan Agustus kita mau ini,

pembinaan Sekolah PKPR, dikoordinir dinas, sama Puskesmas PKPR.”

“Kalau pelatihan kita ke sekolah, kita jadikan kerjasama dengan guru

BK, Kepala Sekolah, pokoknya dengan guru BK, guru UKS nya, ataupun

Kepala Sekolahya, jadi suruh milih anak-anaknya, mereka ada beberapa

kriteria, dan mereka juga dengan kesadaran sendiri bukan karena

paksaan, ...kalau di sana udah siap baru kita ini, kita hanya memberikan

bekal, memberikan materi, membina, sama terus untuk kegiatan untuk

follow upnya dan sebagainya, tapi awalnya dari sekolah dulu.”

IP4:

“...saya pembinaan sekolah, sebulan itu ada jadwalnya, satu sekolah

sehari dalam sebulan itu dua. SMA 1 SMP 1. SMA sama SMP.”

“Saya ikut membantu pembentukan Konselor Sebaya... anak-anaknya

sudah mengerti. ...nanti kalau misalnya mau senang ikut kegiatan ini.

Yang lama siswa membantu yang baru. Kebetulan kalau sekolah yang

ini anak-anaknya aktif banget.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di dua sekolah PKPR di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, informan memberikan

konfirmasi perihal ketersediaan Konselor Sebaya di sekolahnya, selain itu juga

mengonfirmasi bahwa Pelatihan dan Pembinaan Konselor Sebaya diberikan oleh

Puskesmas PKPR yang membinanya dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan, meskipun salah satu sekolah belum mendapatkan Pelatihan dan

Pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, juga meskipun

Pelatihan dan Pembinaan yang diberikan oleh Puskesmas belum maksimal. Dan

salah satu Sekolah PKPR mengonfirmasi bahwa selain mendapatkan pelatihan,

92

juga diberikan buku terkait kesehatan remaja oleh Puskesmas yang membinanya.

Berikut kutipan wawancara terkait informasi tersebut:

IS1&IS2:

“Ada iya konseling sama temannya. ...adanya kemarin itu ke puskesmas,

saya sama ada 10 perwakilan murid dari sini, ke puskesmas. Ada

pengarahan tentang konseling, nanti konseling sesama temannya, curhat

sama temannya, kalau ada yang sakit bisa ke puskesmas, sama nanti

kalau ada yang sakit obat bisa minta sama puskesmasnya... Jadi kemarin

itu dua kali, dua bulan yang lalu kalau tidak salah, itu yang konseling

remaja itu, terus yang baru itu yang kesehatan mulut dan gigi, kita ke

puskesmas juga, karena puskesmas mengundang kita, ...tidak ada kalau

dari dinkes, puskesmas itu saja.”

“Iya kemarin di puskesmas. Ada buku materi kesehatan.... Materi tentang

kesehatan, masalah-masalah kesehatan yang ada pada remaja.”

IS3:

“Iya. PKPR, waktu itu, ...sekitar 50 atau 60. Pelatihan waktu itu pernah

ada, terkait misalnya seperti susah bagaimana berhenti merokok. Dinas

Kesehatan? waktu itu pernah. Kalau tidak salah kumpul juga terus

dikasih materi kalau ini begini, begini... Itu dinasnya yang ke sekolah,

langsung ke sini.”

Meskipun sudah mendapatkan pelatihan, peran Konselor Sebaya di dua

sekolah tersebut belum maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak ada

kesungguhan dari Konselor Sebaya itu sendiri seperti tidak ada komunikasi antar

Konselor Sebaya dan perencanaan kegiatan konseling di sekolah, tidak ada Guru

Pendamping, dan ruang konseling yang belum ada. Berikut hasili wawancara

dengan informan dari Sekolah PKPR perihal informasi tersebut:

IS1:

“...di ruang kelas, ini masuk ke kelas, yang mau curhat, biasanya duduk

bareng, empat orang cerita. Ya karena kita fasilitasnya juga kurang. Ya

ada yang konseling, tapi jarang.”

IS3:

“Jarang ini, tidak ada ini, jarang kumpul, tidak ada seperti kerjasama

antar anaknya. Seperti tidak ada niat untuk ikut, ya seperti terpaksa.

...Biasanya lewat curhat di kelas, mengobrol... belum ada tempatnya.

...PKPR....guru, tidak ada sepertinya.”

93

Sedangkan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,

berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dua Sekolah PKPR di wilayah

kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, didapatkan informasi bahwa

Konselor Sebaya di kedua sekolah tersebut sudah terbentuk dan sudah

mendapatkan pelatihan serta pembinaan dari Puskesmas PKPR yang membina,

juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pembinaan yang dilakukan

oleh Puskesmas diberikan secara rutin kepada Konselor Sebaya yang ada di

wilayah kerjanya. Berikut kutipan hasil wawancara perihal informasi tersebut:

IS4:

“Iya puskesmas biasanya mengadakan pelatihan sama pembinaan ke

anak KKRnya. ...Rutin. Iya ada ...Dinkes juga terkadang ikut.”

IS5:

“...kalau dari Bu Yuni dan Bu Fitri juga sering. Kadang tiga bulan kalau

ada kegiatannya pada bisa sebulan dua kali.”

Selain itu, Konselor Sebaya yang ada di kedua sekolah tersebut aktif

dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan dan membantu

Puskesmas dalam melakukan penjaringan di sekolahnya. Hal itu dikarenakan,

kegiatan PKPR di sekolah sudah menjadi ekstrakulikuler di sekolahan tersebut.

Selain itu, Sekolah PKPR pun sudah memiliki ruang konseling yang tergabung

dengan ruang UKS. Juga terdapat salah satu sekolah yang mendapatkan fasilitas

sarana prasarana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang berupa Papan

Nama (Plang) “Sekolah PKPR”. Berikut hasil wawancara perihal informasi

tersebut:

IS4:

“Konselor sebaya kita sudah berjalan penyuluhan ke anak-anak setiap

hari Senin dan Jumat, di SMP juga ada ruangannya juga.”

IS5:

“...Ruangannya gabung sama UKS, iya, itu ada di kasih sama dinas... itu

baru juga dikasih plangnya sama dinas. ...Iya biasanya anak-anaknya

94

bantu, Iya seperti besok membantu penjaringan sama puskesmas untuk

anak-anak baru. ...jadi eksrakulikuler kalau di sini.”

Berikut gambaran Konselor Sebaya yang ada di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

tahun 2017:

Tabel 5.14 Konselor Sebaya di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten


Konselor Sebaya Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang

Sekolah √ √

Luar Sekolah X X

Sumber: Wawancara

Dari tabel 5.14 dapat diketahui bahwa di kedua wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kab/Kota tidak terdapat Konselor Sebaya di luar sekolah. Hal

tersebut dikarenakan terkendala dengan kerjasama untuk mengembangkan

Konselor Sebaya di luar sekolah, seperti di panti asuhan, karang taruna, dan anak

jalanan. Berikut pernyataan dari informan IK1 perihal informasi tersebut:

“Iya betul, kita belum ada luar sekolah, iya seperti karangtaruna, anak

jalanan. Ya ampun, anak sekolah saja susah. Soalnya memang

kerjasama itu susah, belum ada... kecuali ada kerjasama dengan Dinas

Pendidikan...”

Namun, terdapat Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang yang sudah melakukan pembinaan di salah satu Pondok

Pesantren yang ada di wilayah kerjanya. Berdasarkan pada hasil wawancara,

pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas Pasirjaya kepada remaja yang ada di

Pondok Pesantren melalui pembinaan di sekolah, karena sekolah tersebut

merupakan sekolah yang dinaungi Yayasan Pondok Pesantren, sehingga

beberapa remaja sekolah juga menjadi peer conselor di Pondok Pesantrennya.

Sedangkan, pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas Cisoka kepada remaja

yang ada di Pondok Pesantren tidak maksimal dan tidak bisa berlanjut di tahun

95

2017 karena terkendala dengan anggaran dana yang terbatas. Hal tersebut

ditegaskan oleh pernyataan dari informan dari Puskesmas. Berikut kutipan

wawancaranya:

IP3:

“Apalagi kita ada poskestren, kerjasama juga kita. Apalagi yang Al-

khoirot itu, santrinya ada juga yang jadi KKR di pesantrennya...”

IP4:

“...kalau untuk di luar itu sudah tidak tercover, ...saya sudah jalan juga

tapi bukan ke karang taruna, itu ke pondok pesantren yang usianya usia

remaja, itu tahun kemarin saya dapat dari mengajukan dana, itu... tahun

kemarin saja. Tahun sekarang saya belum sempat untuk ke luar sekolah”

Selain membentuk Sekolah PKPR dan Konselor Sebaya, dalam

menyelenggarakan PKPR harus terdapat kegiatan KIE kepada remaja yang ada

di wilayah kerja masing-masing Puskesmas PKPR. Dalam kegiatan KIE, seperti

Penyuluhan Kesehatan. Kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah kerjanya

sudah terdapat kegiatan KIE. Berikut kegiatan KIE yang ada di kedua wilayah

kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota tahun 2017:

Tabel 5.15 Kegiatan KIE di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten


Kegiatan Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang

Penyuluhan Kesehatan √ √

Penjaringan Kesehatan √ √

KIE Luar Sekolah √ √

Sumber: Wawancara

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil wawancara

membantu memfasilitasi Puskesmas PKPR dalam bentuk media KIE selain itu,

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pun ikut andil dalam penjaringan di

sekolah-sekolah. Berikut kutipan wawancara dengan informan IK1 perihal

informasi tersebut:

“...kita kasih media untuk KIE, leaflet, lembar balik, materi dasar kita

juga punya, kesehatan reproduksi remaja, NAPZA, IMS-ISR, HIV/AIDS,

96

satu lagi gizi remaja, lima ya. ...kita juga pernah peningkatan kesehatan

remaja melalui penjaringan, 25 Puskesmas, satu, Rengas tidak masuk...”

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan KIE juga dilakukan oleh

Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,

seperti penyuluhan dan penjaringan kesehatan. Kegiatan tersebut tidak hanya

dilakukan di sekolah, melainkan luar sekolah juga. Berikut kutipan hasil

wawancara perihal informasi tersebut:

IP1:

“...kita ada penyuluhan. Ke luar sekolah juga, ada.”

Sedangkan, kegiatan KIE yang ada di wilayah kerja Dinas Kabupaten

Tangerang berdasarkan hasil wawancara adalah penyuluhan kesehatan remaja

dan penjaringan kesehatan remaja. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan

rutin yang diselenggarakan oleh seluruh Puskesmas yang ada, termasuk

Puskesmas, dan Dinas Kesehatan akan membantu jika memang diperlukan

dalam kegiatan tersebut. Berikut kutipan wawancara mengenai informasi

tersebut:

IP3:

“...baru kita undang, tapi ada juga kalau mereka ada membuat kegiatan,

ada juga setiap tahun ada, kalau kita memang punya jadwal, dalam

setahun ini kita penyuluhan kemana-kemana-kemana, kita tembuskan

suratnya itu ke dinas, mungkin sewaktu-waktu dinas ada keperluan ingin

ikut, datang. Gimana kondisi dari dinasnya.”

IP4:

“...dinkes tidak selalu, tapi pernah ikut.”

Untuk kegiatan penyuluhan, Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan

di sekolah-sekolah saja, namun Puskesmas juga menyelenggarakannya di luar

sekolah seperti, di remaja desa (karang taruna) dan Pondok Pesantren.

Sedangkan untuk kegiatan penjaringan kesehatan, Puskesmas

menyelenggarakannya di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya saja.

97

Dan berikut hasil wawancara dengan informan Puskesmas mengenai informasi

tersebut:

IP3:

“Tapi kalau untuk kegiatan itu fokusnya tidak hanya di sekolah saja, di

lapangan, di desa kita melakukan. Jadi kita pkpr tidak saja sekolah, tapi

luar sekolah, itu pesantren salafi kita penyuluhan, yang tidak formal, tapi

informal juga. Remaja luar sekolah jadi sasaran juga.”

“Ini sekarang lagi siap-siap, besok ada penjaring, siswa baru sudah

mulai ini. Jadi dari puskesmas sama kkr nya nanti ke sekolah...”

IP4:

“...kalau penyuluhan ke desa, mereka welcome saja. ...itu baru

penyuluhan saja, tidak bisa pembinaan seperti di sekolah”

Pada tahun 2017, Dinas Kesehatan pun juga menyelenggarakan kegiatan

KIE kepada remaja, yaitu Roadshow Kesehatan Reproduksi Remaja yang akan

diselenggarakan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang secara bergantian. Dan berikut hasil wawancara dengan

informan IK2 mengenai hal tersebut:

“Iya itu nanti kita roadshownya ke sekolah-sekolah, kespro remaja.”


8 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IA, didapatkan hasil

bahwa PKPR tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga dapat dilakukan di

panti, lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah singgah, dan kelompok remaja

lainnya. Namun, pihak Kemenkes sendiri mengakui bahwa PKPR di sekolah

sejauh ini yang paling bisa dijalankan. Dan berikut kutipan hasil wawancara

dengan informan IA mengenai informasi tersebut:

9 “...pelayanan PKPR ada di dalam gedung Puskesmas dan luar. Yang

dalam gedung puskesmas poli PKPR, kalau yang luar gedung misalnya

KIE, konselor sebaya, ke panti, lapas, segala macam, rumah singgah,

sekolah. Tapi yang sudah seatle itu di sekolah dengan pembinaan UKS.”

98



Jejring yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kelompok-

kelompok masyarakat, lintas program, lintas sektor terkait, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada tahun 2017. Dan

berikut hasil dari penelitian mengenai jejaring Program PKPR.

Tabel 5.16 Gambaran Jejaring PKPR di Kota Tangerang Selatan dan


Jejaring Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang

LSM X X

Lintas Sektoral √ √

Lintas Program √ √

Sumber: Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kab/Kota tidak memiliki kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) pada tahun 2017 untuk mendukung implementasi PKPR di wilayah

kerjanya. Namun, pada awal pembentukan Program PKPR di Kota Tangerang

Selatan, pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pernah bekerjasama

dengan LSM, meskipun hanya beberapa tahun saja kerjasama tersebut berjalan.

Di tingkat Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan juga tidak terdapat kerjasama dengan LSM. Berikut kutipan wawancara

mengenai pernyataan tersebut:

IK1:

“...kita pernah kerjasama sama yayasan, pernah kita kerjasama sama

orang LSM. Kalau sekarang tidak ada, pure dinkes.”

IP1:

“...masih lingkup sekolah. Sebenarnya memang harus sampai lingkup

LSM, tapi saya belum sampai ke LSM, baru sampai ke sekolah.”

99

IP2:

“...kita tidak ada kerjasama dengan LSM...”

Sedangkan di Kabupaten Tangerang, beberapa tahun yang lalu pernah

ada kerjamasa yang terjalin antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

dengan salah satu LSM anak yang ada di Tangerang dalam mengatasi

permasalahan Kesehatan Remaja yang salah satunya adalah penyelenggaraan

PKPR, tetapi kerjasama tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan ada

beberapa target yang tidak dapat dicapai dengan baik. Berikut kutipan hasil

wawancara dengan informan IK2 mengenai informasi tersebut:

“Tadinya kita kerjasama dengan LSM, tadinya Dinkes kerjasama.

....sekarang sudah tidak. Jadi awalnya LSM ini menginformasikan

tentang PKPR di daerah lain setelah itu langsung ke Kepala Dinas. Coba

dengan dia, kerjasama. Setelah kerjasama, ada target-target tertentu

dari dia yang itu tidak bisa kita fasilitasi, jadi mau tidak mau tetap kita

berjalan saja sebisa kita, gitu.”

Namun, terdapat salah satu Puskesmas PKPR yang bermitra dengan

BPPKB Kabupaten Tangerang dalam mendukung implementasi PKPR di

wilayah kerja Puskesmas tersebut, yaitu Puskesmas Pasirjaya. Meskipun

legalitas dokumen tertulis untuk kegiatan bermitra tersebut tidak ada, kemitraan

antara keduanya tetap berjalan. Kemitraan yang terjalin di keduanya dapat

dilihat dalam hal bantuan pihak BPPKB Kabupaten Tangerang yang ikut

memberikan media penyuluhan KIE juga buku pedoman terkait penanggulangan

permasalahan kesehatan remaja. Selain itu, keduanya saling membantu dalam

melaksanakan kegiatan penyuluhan KIE di sekolah binaan, karena sekolah

binaan keduanya sama. Dan berikut kutipan hasil wawancara dengan informan

IP3 mengenai informasi tersebut:

“Ini saya memegang KB juga, BKKBN, BKKBN ada kegiatan remajanya,

akhirnya saya suka bermitra, bermitra dengan PIK-R BKKBNnya,

100

dengan bidang PIK remajanya, di BPPKB, kebetulan kenal, akhirnya

sering saya link, terus akhirnya mereka ambil binaan ini juga, di sekolah

ini mereka juga ambil, jadi ada kegiatan dari BKKBN sering dilibatkan.

...orang dinas tahu, cuma secara legalnya tidak.”

“Awalnya kita berbicang, bidang PIK-R nya, berbincangl terus akhirnya

kita punya sekolah ini ini ini, diminta sudah kita ikut membina juga. Jadi

disupport seperti tas-tas kit PIKR, dari bkkbn, vitamin c dikasih.”

Berdasarkan pada hasil wawancara, kerjasama yang dilakukan oleh

kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota lebih ke arah lintas sektoral dan lintas

program, baik di tingkat Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun di tingkat

Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara, kerjasama

lintas sektoral yang terjalin adalah dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota,

Kecamatan dan Kelurahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas PKPR.

Sedangkan untuk lintas program berdasarkan hasil telaah dokumen dan

wawancara, yang terjalin adalah dengan Administrasi & Loket, Program Gizi,

Program Promosi Kesehatan, Program Kesehatan Anak, Program P2P, dan

Program UKS.

Kerjasama lintas sektoral yang dilakukan adalah untuk implementasi

kegiatan PKPR bagi remaja di sekolah maupun luar sekolah. Meskipun dalam

pelaksanaannya mitra tersebut belum menjalankan sesuai dengan yang

diinginkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Berikut kutipan

wawancara perihal informasi tersebut:

IK1:

“Kalau kita kerjasama sama Kemenkes berupa narasumber, kita

kerjasama sama Kota Tangerang juga karena kita meminta narasumber

kalau ketentuan kalau misalnya audiensnya petugas puskesmas. Soalnya

memang kerjasama itu susah, kecuali ada kerjasama dengan dindik ya.

Sebenernya kita sudah coba, sebenarnya seharusnya dindik juga punya

peranan tapi kenyataannya sampai sekarang kita belum lihat ke dalam

situ, mungkin mereka masih fokus ke akademis kali ya. ... kalau dinsos

belum, dinsos biasanya yang lansia. ...BKKBN belum.”

101

IK2:

“Lintas sektoral?... kalau lintas sektornya di Puskesmas, mereka ke

Kelurahan, Kecamatan, dan itu pasti kan ada remaja luar sekolah. Lebih

banyak sih lintas sektornya ke pendidikan, karena terkait sekolah ya, jadi

Dinas Pendidikan. Kalau dinas pendidikan sudah terjalin.”

Sedangkan, kegiatan lintas program bertujuan untuk mendukung

kegiatan dan kebutuhan remaja terkait program PKPR di Dinas Kesehatan

Kab/Kota ataupun di Puskesmas PKPR yang sifatnya lebih internal. Berikut

kutipan wawancara perihal informasi tersebut:

IK1:

“Jadi kita suka kerjasama, kalau misalnya tentang gizi remaja, kita

kerjasama ama orang gizi, sudah bilang, karena kalau PKPR tidak bisa

berjalan kalau tidak ada tim, jadi di Puskesmas sendiri seperti misalnya

tentang gizi remaja... lintas program ini petugas puskesmas yang

menangani remaja juga penanggungjawab UKS ataupun promkes,

makanya dibilang lintas program.”

IP1:

“Karena promkes itu sebagai motornya untuk penyuluhannya. UKS

sendiri itu kita memang ada di bawah lingkupnya dari UKS. Jadi

datangnya ada di UKS, kalau dengan gizi masuk, gizi remaja masuk.”

IP3:

“...ini termasuk yang lintas program yang terkait terus juga kita jejaring

untuk rujukan. Misalkan ada program gizi, ada remaja yang

diketemukan anemia, dikonsultasikan ke program gizi, ataukah mungkin

gizi menemukan kasus anemia perlu konseling kita...”

IP4:

“...diterimanya anak yang mau konsultasi dateng ke sini, loket yang

menerima dan kalau misalnya dia butuh pemeriksaan yang lain,

laboratorium, lab yang menerima...”



bahwa kerjasama dalam menyelenggarakan PKPR dapat dijalin dengan Dinas

Sosial, Kemenhan Kanwil Kemenhumham, Dinas Pendidikan, ataupun

kelompok remaja seperi Saka Bhakti Husada (Pramuka). Berikut kutipan hasil

wawancara dengan informan IA mengenai informasi tersebut:

102

“...kerjasama itu kalau panti dengan Dinas Sosial, lapas dengan

Kemenhan Kanwil Kemehumham, terus kelompok lain nanti bicara SBH,

Saka Bhakti Husada, pramuka ya nanti ada karangtaruna, posyandu

remaja kedepannya...”



Tangerang

Manajemen kesehatan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah

kebijakan dan sistem manajemen yang ada juga digunakan oleh Dinas

Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang, dalam mendukung implementasi program

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di wilayah kerjanya pada tahun

2017. Dan berikut merupakan hasil penelitian mengenai manajemen kesehatan

di kedua Dinas Kesehatan.

Tabel 5.17 Gambaran Manajemen PKPR di Kota Tangerang Selatn dan



SOP X X

Alur Pelayanan √ √

Monitoring dan evaluasi √ √

Pencatatan dan Pelaporan √ √

Sistem Rujukan √ √

Sumber: Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen

Berdasarkan hasil observasi, belum semua Puskesmas PKPR di wilayah

kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memiliki prosedur pelayanan

tetap dan baku. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan IK1

perihal informasi tersebut:

“...prosedurnya belum ada, bagaimana Puskesmasnya, karrena ada juga

yang lagi akreditasi...”

Dan berikut kutipan informan IP2 perihal SOP di Puskesmas:

103

“...disini baru, sedang, lagi akreditasi, jadi SOP untuk remaja sedang

disusun.”

Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum semua

Puskesmas PKPR memiliki prosedur pelayanan tetap dan baku. Hanya

Puskesmas yang sudah terakreditasi dikarenakan Puskesmas yang sudah

terakreditasi memiliki kelengkapan dokumen yang lebih detail dan lebih rapi.

Adapun prosedur yang ada merupakan prosedur turunan dari Kementerian

Kesehatan yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan

diberikan ke Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya. Dokumen prosedur tersebut

masih dalam kondisi yang baku dan belum direvisi atau diperbarui oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang. Berikut hasil wawancara dengan informan

IK2 mengenai informasi tersebut:

“Kalau prosedur sudah baku, tidak ada pembaruan, ...apalagi untuk

Puskesmas yang akreditasi, itu sudah lebih terarah dokumennya,

kelengkapan dokumen pasti lebih terarah kalau Puskesmas yang sudah

terakreditasi. Seperti Kelapa Dua ini.”

Fakta tersebut juga dikonfirmasi oleh Puskesmas. Berdasarkan

wawancara yang dilakukan dengan pihak Puskesmas, alasan belum adanya

prosedur pelayanan dikarenakan belum akreditasi sehingga dokumen yang ada

belum dibuat secara mendetail. Berikut kutipan wawancara dengan informan IP3

mengenai informasi tersebut:

“...karena kita belum akreditasi, jadi belum, tupoksinya saja. Karena kita

belum akreditasi jadi belum secara mendetail...”

Sedangkan untuk alur pelayanan remaja, berdasarkan hasil wawancara,

masing-masing Puskesmas di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota

memiliki alur pelayanan. Seperti di Puskesmas Kampung Sawah, remaja yang

berkunjung dan membutuhka pelayanan konseling dapat langsung ke ruang

104

Klinik Remaja. Begitu pula dengan Puskesmas Pondok Ranji di Kota Tangerang

Selatan dan Puskesmas Pasirjaya juga Cisoka di Kabupaten Tangerang, terdapat

dua alur untuk mendapatkan pelayanan konseling, yaitu remaja melakuka

registrasi di loket kemudian ke BP Umum dan dari BP Umum dirujuk ke Ruang

Pelayanan Remaja apabila dibutuhkan pelayanan lanjutan, atau remaja dapat

langsung berkunjung ke Ruang Pelayanan Remaja bilamana sudah menghubungi

Petugas PKPR Puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, didapatkan

hasil bahwa untuk pelayanan konseling remaja (klinik PKPR) yang ada di

Puskesmas PKPR berbeda-beda, hal tersebut menyesuaikan dengan jadwal dari

SDM dan ruangan yang ada, karena SDM yang ada tidak hanya bertanggung

jawab memegang Program PKPR saja, begitu juga halnya dengan ruangan yang

ada, tidak semua Puskesmas PKPR mengkhususkan ruangan konseling remaja

(klinik PKPR). Berikut jadwal Pelayanan Klinik PKPR di Puskesmas Kampung

Sawah, Puskesmas Pondok Ranji, Puskesmas Pasirjaya, dan Puskesmas Cisoka

berdasarkan hasil wawancara dan oservasi:

Tabel 5.18 Jadwal Pelayanan Konseling Remaja di Puskesmas Wilayah Kota

Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017

Wilayah Puskesmas Hari Pelayanan

Kota Tangerang Selatan Kampung Sawah Setiap Hari Kerja

Pondok Ranji Selasa dan Jumat

Kabupaten Tangerang Pasirjaya Senin dan Kamis

Cisoka Kamis

Sumber: Wawancara dan Observasi

Selain itu, untuk Puskesmas di wilayah kerja Kota Tangerang Selatan,

konseling PKPR dapat dilakukan di luar Puskesmas karena Petugas Puskesmas

sudah memberikan nomor yang dapat dihubungi oleh para remaja guna dapat

105

digunakan remaja untuk menghubungi petugas bilamana ingin melakukan

konseling di luar Puskesmas. Sedangkan untuk Puskesmas di wilayah kerja

Kabupaten Tangerang, Petugas PKPR Puskesmas juga menyediakan konsultasi

melalui media internet, seperti aplikasi WhatsApp, BBM, ataupun website yang

telah dibuat. Namun, untuk tahun 2017 website yang sebelumnya sudah dibuat

tidak bisa digunakan dikarenakan sistem kontrak internetnya belum

diperpanjang oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Remaja juga

dapat membuat janji dengan Petugas PKPR yang ada di Puskesmas untuk

melakukan konsultasi, baik di luar gedung (Klinik PKPR atau UKS) maupun di

dalam gedung (Klinik PKPR atau UKS).

Kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota juga melakukan monitoring dan

evaluasi terkait implementasi PKPR di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil

wawancara, moitoring dan evaluasi dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dengan dua jenis, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara

langsung yaitu Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan langsung berkunjung

ke Puskesmas PKPR, sedangkan secara tidak langsung yaitu Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan mengundang Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya

dalam satu forum tertentu guna membahas Program PKPR. Berikut kutipan hasil

wawancara yang dilakukan dengan informan IK1:

“...kita ada juga berkunjung ke Puskesmas-puskesmas, kita ada monev,

kita suka mengumpulkan dan mengundang mereka”

Sedangkan ntuk monitoing dan evaluasi di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang, berdasarkan hasil wawancara, Penanggung

Jawab Program PKPR mendatangi Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya untuk

106

melakukan monitoring dan evaluasi terkait Program PKPR di Puskesmas

tersebut. Kegiatan terebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembinaan

(bimbingan) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Dan

berdasarkan telaah dokumen, pada tauhn 2017 dilakukan satu kali. Berikut hasil


“Iya itu pembinaan seklian sama monevnya. Saya yang ke puskesmasnya,

lima puskesmas, iya satu-satu.”

Selain terdapat monitoring dan evaluasi, juga terdapat pencatatan dan

pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara, kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota

memberikan format pencatatan dan pelaporan ke Puskesmas PKPR di wilayah

kerjanya masing-masing untuk dilakukan pelaporan setiap bulannya. Berikut

kutipan hasil wawancara perihal informasi tersebut:

IK1:

“...laporan ada setiap bulannya, dari kita terus nanti mereka kasih ke

kita hasilnya, setiap bulannya ya...”

IK2:

“Ada. Itu rutin, setiap bulan dilaporkan ke kita, ada laporan kunjungan

kasus, ada laporan PKPR.”

Sedangkan untuk sistem rujukan yang ada di pelayanan PKPR di kedua

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota, berdasarkan hasil wawancara

didapatkan informasi bahwa rujukan yang ada adalah rujukan antar-poli di

Puskesmas PKPR itu sediri dan rujukan dari sekolah PKPR ke Puskesmas

PKPR, belum terdapat rujukan hukum dan/atau rujukan sosial dalam pelayanan

PKPR di Puskesmas PKPR di kedua wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab/Kota.



bahwa Puskesmas PKPR tidak harus memiliki semua prosedur yang sama

107

dengan yang dicontohkan oleh Kementerian Kesehatan, begitu pula dengan alur

pelayanan. Alur pelayanan di dalam gedung (Klinik PKPR) terdapat dua macam

yaitu, satu pintu dan dua pintu. Kementerian Kesehatan mengembalikan ke

kebijakan masing-masing Puskesmas terkait prosedur dan alur pelayanan di

tempatnya. Berikut kutipan wawancara dengan informan IA yang berkaitan

dengan informasi tersebut:

“...kadang jam pulang sekolah siang, sore, jadi kita mendorong petugas

membuka pelayanan di luar jam puskesmas, kalau tidak petugas

puskesmasnya menempelkan nomor WAnya di dinding, di pintu, remaja

bisa konsultasi lewat WA, tidak perlu ketemu. Prosedurnya

menyesuaikan. Prosedur kita kasih gambarannya, nanti teknis di

lapangannya kita serahkan ke masing-masing. Setiap puskesmas punya

kelebihan dan kekurangan jadi kita tidak bisa memaksakan harus begini.

Ini alurnya ada satu pintu dua pintu, nanti mereka menyesuaikan.”



Kabupaten Tangerang

Di dalam penelitian ini, proses yang dimasudkan adalah aksi pemenuhan

Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR). Adapun

yang dimaksud aksi pemenuhan SN PKPR adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang, dalam implementasi program PKPR

berdasarkan kriteri dan matriks yang ada di SN PKPR pada tahun 2017. Berikut

hasil dari penelitian mengenai proses implementasi program PKPR di Dinas


tahun 2017.

108

Tabel 5.19 Pelaksanaan Matriks Aksi PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

No Matriks Aksi


Pelaksanaan Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan


Kabupaten Tangerang

Pelaksanaan Skor Pelaksanaan Skor

1. Melakukan pelatihan PKPR bagi SDM Kesehatan Puskesmas. √ 1 √ 1

2. Melakukan evaluasi pelatihan PKPR. √ 1 √ 1

3. Mendistribusikan pedoman-pedoman tentang pelaksanaan PKPR ke Puskesmas. √ 1 √ 1

4. Menyelenggarakan pelatihan teknik konseling sebagai bagian dari pelatihan PKPR. √ 1 X 0

5. Memastikan ketersediaan dan pemanfaatan pedoman teknik konseling di Puskesmas. √ 1 √ 1

6.

Mendistribusikan dan mensosilisasikan standar dan pedoman paket pelayanan

kesehatan komperhensif sesuai dengan kebutuhan remaja, baik di dalam maupun di

luar gedung.

√ 1 √ 1

7. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kesehatan komperhensif. √ 1 √ 1

8.

Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan sesuai pedoman untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan komperhesif yang memenuhi selera remaja,

baik di dalam maupun di luar gedung.

√ 1 √ 1

9.

Mendistribusikan dan mensosialisasikan serta memfasilitasi pelaksanaan prosedur,

tata laksana dan alur pelayanan mencegah terjadinya missed opportunity dan

menjamin kerahasiaan, privasi, kenyamanan, dan kecepatan penyelenggaraan

kesehatan komperhensif bagi remaja, baik di dalam maupun di luar gedung.

√ 1 √ 1

10.

Mendistribusikan, mensosialisasikan, dan memfasilitasi penggunaan pedoman

tentang mekanisme, prosedur, dan kebutuhan sumber daya penyelenggaraan kegiatan

informasi/pelayanan KIE yang memenuhi selera kebutuhan berbagai kelompok

remaja oleh berbagai pihak terkait dengan kewenangan masing-masing berdasarkan

standar pedoman yang berlaku.

√ 1 √ 1

109

11.

Mencetak, mendistribusikan dan mensosialisasikan berbagai alat bantu audio-visual

untuk kegiatan pemberian informasi/pelayanan KIE, yang memenuhi selera dan

kebutuhan berbagai kelompok remaja dan masyarakat terkait, baik melalui media

cetak maupun elektronik.

√ 1 √ 1

12.

Mencetak dan mendistribusikan serta mensosialisasikan juknis tentang peran, hak,

tanggung jawab, dan ruang lingkup kegiatan konselor sebaya dan pendamping

konselor sebaya.

X 0 X 0

13. Mensosialisasikan metode dan instrumen kepada Puskesmas. √ 1 √ 1

14. Melaksanakan pemetaan dengan memanfaatkan metode dan instrumen yang telah

dikembangkan. X 0 X 0

15. Memastikan bahwa Puskesmas melaksanakan pemetaan; √ 1 √ 1

16. Menggunakan hasil pemetaan dalam perencanaan program kesehatan remaja. X 0 X 0

17.

Melaksanakan orientasi kepada tokoh kunci organisasi masyarakat dan remaja

mengenai pelayaan dan manfaat program kesehatan remaja, peran dan tanggung

jawab pemangku kepentingan.

X 0 X 0

18.

Memfasilitasi puskesmas untuk mengembangkan jejaring antar kelompok

masyarakat dan remaja potensial yang bisa berperan dalam mendukung pemanfaatan

PKPR.

X 0 X 0

19. Memfasilitasi pembentukan sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja dengan

SK sendiri atau berafisiliasi pada kelompok kerja yang sudah ada. X 0 X 0

20. Memfasilitasi puskesmas untuk melakukan pembinaan terhadap berbagai kelompok

masyarakat untuk mendukung pemanfaatan pelayanan PKPR. X 0 X 0

21.

Memfasilitasi pertemuan berkala antar pemangku kepentingan dalam rangka

menggalang keterlibatan berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung

pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja di tingkat kab/ kota.

X 0 X 0

110

22.

Melakukan pembentukan, pembinaan, penguatan peran dan tanggung jawab

organisasi remaja yang memperjuangkan kepentingan remaja di tingkat

kabupaten/kota;

X 0 X 0

23. Memfasilitasi kegiatan forum untuk mempresentasikan/menyampaikan aspirasi/

keinginan remaja. X 0 X 0

24. Mengadakan pertemuan tahunan organisasi remaja tingkat kabupaten/kota. X 0 X 0

25. Mendorong dan memberikan bimbingan kepada puskesmas agar mendukung

partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR. √ 1 X 0

26. Mengikutsertakan remaja dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan penilaian kegiatan pembinaan kesehatan remaja di tingkat kab/ kota. X 0 X 0

27. Sosialisasi Undang Undang dan kebijakan serta Strategi Nasional kepada Petugas

Puskesmas. √ 1 √ 1

28. Distribusi dokumen advokasi di fasilitas kesehatan. √ 1 √ 1

29. Melakukan orientasi pada petugas kesehatan tentang pedoman strategi. √ 1 √ 1

30. Memfasilitasi Puskesmas dalam menerapkan Standar dan pedoman penyelenggaraan

PKPR. √ 1 √ 1

31. Merangkum dan mengolah hasil laporan puskesmas PKPR dan memberikan umpan

balik tentang tren pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. √ 1 X 0

32. Memantau apakah kepala puskesmas dan pengelola program PKPR mengetahui cara

mengumpulkan data. √ 1 √ 1

33. Melakukan orientasi untuk puskesmas tentang tentang evaluasi diri, supervisi

fasilitatif, dan pemantauan penyelenggaraan PKPR. √ 1 √ 1

34. Memberikan umpan balik tertulis ke puskesmas tentang hasil supervisi dan

pemantauan. √ 1 X 0

111

35. Sosialisasi pedoman sistem rujukan. X 0 X 0

36. Melaksanakan bimbingan teknis kepada puskesmas dan rumah sakit untuk

menerapkan pedoman sistem rujukan. X 0 X 0

37. Memfasilitasi agar staf puskesmas mengetahui dan memanfaatkan pedoman sistem

rujukan. X 0 X 0

Total Skor 22 Total Skor 18

112

Berdasarkan tabel 5.19 dapat diketahui bahwa skor pelaksanaan matriks

asksi pemenuhan SN PKPR di kedua Dinas Kesehatan Kab/Kota berbeda, yaitu

22 untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan 18 untuk Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang, dari total indikator sebanyak 38. Artinya,

pemenuhan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan lebih besar

dibandingkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Dalam proses implementasi PKPR di wilayah kejanya, Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan sudah menyelenggarakan berbagai macam upaya untuk

mendukung implementasi PKPR itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan dengan informan IK1 didapatkan informasi berikut:

Tabel 5.20 Daftar Kegiatan Program Kesehatan Remaja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2016

Tahun Kegiatan Keterangan

2014

(1) Kompetisi Konselor Sebaya PKPR SMP dan SMA

Tingkat Kota Tangerang Selatan 160 siswa

(2) Bimbingan Teknis untuk Konselor Sebaya SMP dan

SMA di sekolah 20 sekolah

(3) Pembentukan Konselor Sebaya SMP dan SMA 15 sekolah

2015 (1) Pembentukan Konselor Sebaya PKPR SMP dan SMA

Tingkat Kota Tangerang Selatan 14 sekolah

(2) Peningkatan Wawasan Standar Nasional PKPR bagi

petugas dan Kepala Puskesmas 10 Puskesmas

(3) Penjaringan Kesehatan Remaja 25 Puskesmas

(4) Kompetisi Konselor Sebaya 70 sekolah

(5) Pertemuan dan Pembinaan Puskesmas Standar

Nasional 5 Puskesmas

(6) Bimbingan Teknis Konselor Sebaya SMP dan SMA 10 sekolah

(7) Orientasi PKPR Guru Sekolah (Guru Pendamping dan

Kepala Sekolah) 10 sekolah

2016 (1) Pemantauan Pencapaian Puskesmas PKPR 10 Puskesmas

(2) Kapasitas Peningkatan Lintas Program dalam PKPR 10 Puskesmas

(3) Peningkatan Teknik Konseling bagi Petugas PKPR

Puskesmas 26 Puskesmas

(4) Peningkatan Kesehatan Remaja Melalui Penjaringan 25 Puskesmas

(5) Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (ke sekolah-sekolah) bagi Konselor Sebaya 10 sekolah

113

(6) Pertemuan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelayanan Kesehatan Remaja 26 Puskesmas

(7) Orientasi PKPR Petugas Puskesmas 16 Puskesmas

Sumber: Wawancara

Untuk tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan membuat

perencanaan perihal penyelenggaraan kegiatan PKPR di wilayah kerjanya,

beberapa dari perencanaan tersebut sudah terselenggara. Berikut agenda Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengenai program PKPR untuk Kota

Tangerang Selatan tahun 2017:

Tabel 5.21 Daftar Agenda dan Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dalam Program PKPR Tahun 2017

No. Nama Kegiatan Keterangan Realisasi

1. Kompetisi Konselor Sebaya Tingkat Kota

Tangerang Selatan 84 Sekolah

Belum

Terlaksana

2. Pemantauan Pencapaian Standar Nasional PKPR

(SN PKPR) 10 Puskesmas

Terealisasi 10

Puskesmas

3. Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling bagi

Koselor Sebaya PKPR di Sekolah 35 Sekolah

Terealisasi 35

Sekolah

4. Peningkatan Kapasitas Lintas Program dalam

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 19 Puskesmas

Terealisasi 19

Puskesmas

5. Orientasi PKPR Guru Sekolah 20 Sekolah Belum

Terlaksana

Sumber: Wawancara

Dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan berlanjut dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti

kegiatan Kompetisi Konselor Sebaya yang rutin diselenggrakan dari tahun 2014-

2017, juga pelatihan kepada Petugas Puskesmas dan Konselor Sebaya. Selain

itu, juga melakukan pemantauan SN PKPR di Puskesmas PKRP wilayah

kerjanya. Pada realisasinya, untuk tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan melakukan pemantauan SN PKPR di 10 Puskesmas, juga melakukan

pelatihan yang bertuan untuk peningkatan kemampuan teknik konseling bagi

Konselor Sebaya PKPR di 35 sekolah, juga pelatihan kepada Tim PKPR yang

114

bertujuan untuk peningkatan kapasitas lintas program dalam pelayanan PKPR di

Puskesmas yang diikuti sebanyak 19 Puskesmas.

Dan berikut daftar agenda kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang dalam implementasi Program PKPR di Kabupaten Tangerang Tahun

2017:

Tabel 5.22 Daftar Agenda Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

dalam Program PKPR Tahun 2017

No. Nama Kegiatan Pelaksanaan

1. Pembentukan Tiga Puskesmas PKPR April

2. Pembinaan Puskesmas PKPR Juni

3. Pembinaan Sekolah PKPR Juli

4. Roadshow Kesehatan Reproduksi Remaja Oktober


Dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang lebih

mengagendakan kegiatan pembinaan, baik untuk Puskesmas PKPR maupun

Sekolah PKPR. Sedangkan untuk agenda pelatihan tidak diagendakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pada realisasinya, Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang berhasil menambah tiga Puskesmas PKPR di wilayah

kerjanya, yaitu Puskesmas Jayanti, Puskesmas Jambe, dan Puskesmas Tigaraksa.



Output atau keluaran dari penelitian ini adalah hasil penilaian

pemenuhan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR)

di Dinas Kesehatan yang didapatkan dari hasil pemantauan oleh Dinas

Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang, di wilayah kerjanya pada tahun 2017. Dan

berikut hasil dari penelitian mengenai output program PKPR tahun 2017.

115

Tabel 5.23 Pencapaian Puskesmas PKPR Terstandar di Kota Tangerang Selatan

dan Kabupaten Tangerang Tahun 2017

SN PKPR Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang

Puskesmas Terstandar di 2017 10 Puskesmas Satu Puskesmas

Total Puskesmas Terstandar 20 Puskesmas Lima Puskesmas


Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan sudah melakukan penilaian SN PKPR di 10 Puskesmas

PKPR dari total 26 Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya. Adapun Puskesmas

tersebut adalah Puskesmas Parigi, Puskesmas Pondok Ranji, Puskesmas Situ

Gintung, Puskesmas Pondok Kacang Timur, Puskesmas Pondok Aren,

Puskesmas Serpong 1, Puskesmas Ciputat Timur, Puskesmas Paku Alam,

Puskesmas Serpong 2, dan Puskesmas Pondok Benda. Sedangkan di tahun 2017,

di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang hanya terdapat satu

Puskesmas PKPR yang dilakukan penilaian SN PKPR, yaitu Puskesmas

Pasirjaya.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melakukan penilaian SN

PKPR secara bertahap dari tahun ke tahun. Selama tahun 2015, 2016, dan 2017,

Puskesmas yang dinilai oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selalu

berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan ingin melihat standar Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya secara

bertahap, karena anggaran yang ada tidak hanya untuk melakukan penilaian SN

PKPR. Berikut kutipan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan IK1:

“Karena memang untuk PKPRnya sendiri... harus step by step lah, ...tapi

semua ada anggaran. Karena memang bukan esensial, sementara kita

PKPRnya harus berjalan dulu nih. kalau misalnya semuanya sudah

berjalan, baru kita standarisasi. Sekarang 26nya sudah berjalan tapi

belum punya standar karena memang bukan pelayanan esensial tapi kita

tetep ada program-program setiap tahun gitu.”

116

Di tahun 2015, terdapat empat Puskesmas PKPR yang sudah dinilai oleh

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yaitu Puskesmas Ciputat, Puskesmas

Setu, Puskesmas Kampung Sawah, dan Puskesmas Pamulang. Adapun hasilnya

adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Ciputat dengan hasil 87% (Paripurna)

2. Puskesmas Setu dengan hasil 83% (Paripurna)

3. Puskesmas Kampung Sawah dengan hasil 75% (Optimal)

4. Puskesmas Pamulang dengan hasil 73% (Optimal)

Sedangkan, Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang mulai melakukan penilaian SN PKPR terhadap

Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya pada tahun 2015, dengan hasil sebagai

berikut:

1. Puskesmas Kelapa Dua dengan hasil Paripurna

2. Puskesmas Pasirjaya dengan hasil Paripurna

3. Puskesmas Kutabumi dengan hasil Minimal

4. Puskesmas Cisoka dengan hasil Minimal

5. Puskesmas Balaraja dengan hasil Minimal

Untuk tahun 2016, penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan adalah kepada 10 Puskesmas, empat Puskesmas adalah

Puksesmas yang sudah dinilai pada tahun 2015 dan enam Puskesmas lainnya

merupakan Puskesmas yang baru dinilai. Adapun hasilnya adalah sebagai

berikut:

1. Puskesmas Pamulang dengan hasil 88% (Paripurna)

2. Puskesmas Ciputat dengan hasil 85% (Paripurna)

117

3. Puskesmas Kampung Sawah dengan hasil 80% (Paripurna)

4. Puskesmas Jombang dengan hasil 79% (Optimal)

5. Puskesmas Jurang Mangu dengan hasil 77% (Optimal)

6. Puskesmas Setu dengan hasil 77% (Optimal)

7. Puskesmas Pondok Betung dengan hasil 75% (Optimal)

8. Puskesmas Benda Baru dengan hasil 73% (Optimal)

9. Puskesmas Rawa Buntu dengan hasil 69% (Optimal)

10. Puskesmas Pondok Jagung dengan hasil 65% (Optimal)

Sedangkan, untuk tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

tidak melakukan penilaian SN PKPR dikarenakan tidak masuk dalam

perencanaan tahunan Program Kesehatan Remaja.

Pada tahun 2017 terdapat 10 Puskesmas yang dinilai oleh Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dimana 10 Puskesmas tersebut belum dinilai

pada tahun-tahun sebelumnya, berbeda dari tahun 2016 yang terdapat empat

Puskesmas dengan pengulangan penilaian. Dan berikut hasil penilaian SN PKPR

Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun

2017 yang dilakukan di 10 Puskesmas PKPR:

Tabel 5.24 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kota Tangerang Selatan

Tahun 2017

No. Puskesmas

Standar Nasional PKPR Total

Nilai Kategori SDM

Kesehatan

Fasilitas

Kesehatan Remaja Jejaring

Manajemen

Kesehatan

1. Parigi 70% 81% 79% 56% 31% 67% Optimal

2. Pd. Ranji 78% 84% 51% 22% 34% 63% Optimal

3. Situ

Gintung 70% 73% 71% 22% 34% 62% Optimal

4.

Pd.

Kacang

Timur

55% 81% 31% 33% 33% 33% Minimal

5. Pd. Aren 43% 65% 56% 17% 36% 51% Minimal

118

6. Serpong 1 38% 72% 41% 0% 31% 48% Minimal

7. Ciputat

Timur 30% 69% 43% 11% 36% 47% Minimal

8. Paku

Alam 57% 77% 19% 0% 21% 46% Minimal

9. Serpong 2 32% 44% 63% 17% 31% 42% Minimal

10. Pd. Benda 52% 42% 49% 17% 29% 41% Minimal

Sumber: Dokumen Penilian SN PKPR Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Dari hasil penilaian SN PKPR terhadap 10 Puskesmas di tahun 2017

dapat terlihat bahwa tidak terdapat satupun Puskesmas yang mendapat predikat

Paripurna, sedangkan hanya tiga Puskesmas yang Optimal, sisanya masuk dalam

kategori Minimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hal tersebut terjadi

karena 10 Puskesmas tersebut belum mengetahui dan memahami terkait

Pedoman SN PKPR sedangkan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ingin

mengetahui bagaimana implementasi yang ada di Puskesmas tersebut dan

ternyata hasilnya seperti yang ada pada tabel 5.14 . Berikut kutipan hasil


“...ibaratnya ini pra, jadi sebelum dia mengetahui tentang standar

nasional PKPR, jadi bukan pasca jadi dia belum tahu standar

nasionalnya kita langsung buat kuesionernya, kita pantau seperti apa

standarnya di sana, kenyataannya dari 10 itu hanya ini yang bagus,

optimal...”

Sedangkan untuk tahun 2018, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

belum merencanakan agenda penilaian terhadap Puskesmas PKPR yang belum

dinilai ataupun mengulang penilaian. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan ingin merencanakan agenda yang lain yang

berhubungan dengan Konselor Sebaya, agar Konselor Sebaya yang ada di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berkembang lebih baik.

Berikut kutipan wawancara dengan informan IK1 mengenai hal tersebut:

119

“...dan kalau tahun depan penilaian SN tidak ada untuk standarnya

karena kita mau meningkatkan kualitas si konselor sebayanya, karena

kita lihat kita masih sedikit sekali program untuk siswa...”

Sedangkan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017, Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang hanya menilai satu puskesmas, yaitu Puskesmas

Pasirjaya. Sedangkan, empat Puskesmas PKPR lainnya yang sudah menjadi

Puskesmas PKPR dari tahun sebelumnya tidak didapatkan nilai SN PKPR,

begitu pula dengan tiga Puskesmas PKPR yang baru dikembangkan pada awal

tahun 2017.

Berikut hasil penilaian SN PKPR Puskesmas di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2017:

Tabel 5.25 Hasil Penilaian SN PKPR Puskesmas di Kabupaten Tangerang

Tahun 2017

No. Puskesmas

Standar Nasional PKPR Total

Nilai Kategori SDM

Kesehatan

Fasilitas

Kesehatan Remaja Jejaring

Manajemen

Kesehatan

1. Pasirjaya 97% 88% 91% 89% 70% 87% Paripurna

Sumber: Dokumen Penilaian SN PKPR Puskesmas Pasirjaya Tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

sebenarnya sudah mengintruksikan kepada seluruh Puskesmas PKPR di wilayah

kerjanya untuk melakukan penilaian SN PKPR untuk kemudian dinilai kembali

oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, namun dari lima Puskesmas

PKPR yang diminta, hanya satu Puskesmas yang sudah melakukan penilaian dan

hasilnya sebagaimana pada tabel 15. Berikut kutipan wawancara dengan

informan IK2 mengenai informasi tersebut:

“...ini lihat. Saya sudah mengintruksikan Puskesmas-Puskesmas untuk

mengisi SNnya dari bulan kapan ini, tapi sampai sekarang belum ada

yang merespon, baru Pasirjaya saja yang sudah menilai.”

120

6 BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Keterbatasan Penelitian

Berikut keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan tentang gambaran

implementasi program Pelayanana Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Dinas


pada tahun 2017:

1. Wawancara dengan informan ahli, Kepala Subdit Kesehatan Usia

Sekolah dan Remaja Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian

Kesehatan RI, tidak dapat terlaksana sehingga digantikan dengan

Staf Seksi Usia Sekolah dan Remaja Luar Sekolah Direktorat

Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI.

2. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan SDM PKPR yang

baru di Puskesmas Kampung Sawah, Kota Tangerang Selatan,

dikarenakan beliau belum memiliki SK sehingga menolak untuk

diwawancarai. Namun demikian, peneliti melakukan wawancara

dengan SDM PKPR periode sebelumnya, 2016-2017.

6.2 Gambaran Sumber Daya Manusia Program Pelayanan Kesehatan Peduli


Kabupaten Tangerang

Berdasarkan pada hasil yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa

terdapat SDM yang mengelola program PKPR di Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, meskipun

jumlahnya berbeda, dimana terdapat dua SDM di Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan satu SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

121

Dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, SDM yang ada merangkap

mengelola program kesehatan lainnya selain kesehatan remaja, yaitu Program

Kesehatan Lanjut Usia (Lansia).

Sedangkan untuk SDM di Puskesmas sudah terdapat Tim PKPR di

masing-masing Puskesmas, baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang maupun di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Selain sudah terdapat Tim PKPR, petugas yang ada merupakan tenaga

kesehatan yang sudah terlatih, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat

Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh masing-masing Puskesmas. Pelatihan

yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang hanya sekali, berbeda

dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang melakukan pelatihan setiap

tahun.

SDM PKPR di Puskesmas berdasarkan Pedoman SN PKPR merupakan

Tim PKPR yang terdiri dari tenaga kesehatan yang mengelola program terkait

remaja (UKS, gizi, IMS dan HIV, NAPZA, promkes, program lainnya yang

dibutuhkan), disertai adanya SK Pembentukan Tim PKPR oleh Kepala

Puskesmas atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selain itu, tenaga

kesehatan yang ada sudah mendapatkan pelatihan PKPR yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Merujuk dari pernyataan

tersebut, Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang sudah sesuai, meskipun terdapat kasus penggantian sementara SDM

di salah satu Puskesmas, baik di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

122

maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dikarenakan petugas tersebut

sedang cuti.



Berdasarkan pada hasil yang telah didapatkan, sudah terdapat

Puskesmas PKPR di masing-masing wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Yaitu sebanyak 26 Puskesmas PKPR dari 29 Puskesmas (89,65%) yang ada di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017.

Sedangkan, di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada

tahun 2017 terdapat delapan (8) Puskesmas PKPR dari 44 Puskesmas

(18,18%). Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun

2015-2019 dan Rencana Aksi Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA tahun

2015-2019, diketahui bahwa target Puskesmas PKPR yang ditetapkan pada

tahun 2017 adalah 35% dari jumlah Puskesmas yang ada di suatu wilayah

kerja. Artinya, untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

pada tahun sudah memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan

RI, sedangkan untuk wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

pada tahun 2017 belum memenuhi target yang ditetapkan Kementerian

Kesehatan RI.

Ruangan konseling yang berada di Puskesmas PKPR harus dapat

menjadi tempat yang menjaga kerahasiaan remaja ketika sedang melakukan

konseling dengan petugas, hal tersebut ditegaskan di Pedoman SN PKPR. Dan

pada Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

123

Selatan dan wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah

mempunyai ruangan konseling tersebut, meskipun ruangan yang tersedia tidak

bisa digunakan secara maksimal untuk pelayanan konseling remaja karena

harus bergantian dengan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas yang

bersangkutan.

Sedangkan pedoman, baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah menyediakan pedoman

sesuai dengan yang ada pada Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen

PKPR. Karena memang pedoman yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan

turunan dari Kementerian Kesehatan RI yang didistribusikan melalui Dinas

Kesehatan Provinsi Banten. Pedoman tersebut adalah pedoman dalam

memberikan paket pelayanan kesehatan remaja dan pedoman terkait

penyelenggaraan PKPR di Puskesmas.

Untuk sarana dan prasarana, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah menyediakan sarana dan

prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan PKPR di antaranya adalah media

KIE, papan data, dan panthom. Kebutuhan sarana prasarana Puskesmas PKPR

bisa dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena berdasarkan

Pedoman Manajemen PKPR, Puskesmas bisa meminta Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota untuk melengkapi fasilitas kesehatan untuk menunjang

kegiatan PKPR di Puskesmas.

124



Baik Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang, sudah terdapat Sekolah PKPR di masing-

masing wilayah kerja Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya, meskipun

terdapat satu Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan yang tidak memiliki sekolah binaan. Merujuk pada Pedoman SN

PKPR, sekolah binaan di wilayah kerja Puskesmas PKPR minimal satu sekolah

dalam satu tahun, artinya Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan dan Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah melakukan yang sesuai, kecuali

Puskesmas Rengas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

yang memang tidak ada sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat di wilayah

kerjanya untuk kemudian dijadikan sebagai sekolah binaan.

Dari masing-masing Sekolah PKPR sudah memiliki Konselor Sebaya

yang sebelumnya sudah dilatih oleh Puskesmas PKPR yang membina. Untuk

Konselor Sebaya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,

selain mendapatkan pelatihan dari Puskesmas, juga mendapatkan pelatihan

yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum melakukan

hal tersebut. Namun demikian, Konselor Sebaya di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang sudah terlatih. Merujuk pada Pedoman SN PKPR,

pelatihan Konselor Sebaya bisa dilakukan oleh Puskesmas yang membina

dan/atau dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

125

Baik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

maupun wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, sudah terdapat

pelayanan KIE, baik yang dilakukan di Puskesmas PKPR, di sekolah, maupun

di luar gedung. Kegiatan KIE dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas. Merujuk

pada Pedoman SN PKPR, pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan

Puskesmas kepada kelompok-kelompok remaja dan dilaksanakan di luar

gedung (sekolah, pesantren, rumah singgah, dan sebagainya) dan

pelaksanaannya minimal 2 kali dalam setahun untuk kegiatan KIE di sekolah

binaan. Artinya, pelayanan/kegiatan KIE yang ada di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan Pedoman SN PKPR.



Berdasarkan pada hasil yang sudah didapatkan, baik Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,

keduanya tidak memiliki kerjasama dengan LSM ataupun kelompok

masyarakat dalam penyelenggaraan PKPR di wilayah kerjanya. Kerjasama

yang ada hanya dengan lintas sektoral, yaitu Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, dan kerjasama lintas program, yaitu dengan pengelola

program kesehatan yang berkaitan dengan PKPR di masing-masing Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk di tingkat Puskesmas, kerjasama

yang terjalin adalah dengan sekolah, Camat, dan Lurah, meskipun di dukungan

yang diberikan oleh Camat dan Lurah masih kurang.

126

Merujuk pada Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen PKPR,

dalam menyelenggarakan PKPR, baik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

maupun Puskesmas, selain bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Camat,

Sekolah, dan Lurah, pun dapat bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat, LSM,

perusahaan swasta, kelompok masyarakat, dan kelompok remaja. Karena

dengan adanya kerjasama dan dukungan, diharapkan dalam penyelenggaraan

PKPR didapatkan:

a. Dukungan dari Pemda setempat melalui penyediaan anggaran

untuk pelaksanaan PKPR, termasuk penyediaan sarana

prasarana.

b. Pembebasan retribusi atau pelayanan gratis untuk remaja.

c. Dukungan dan dorongan politis untuk membentuk jejaring

dalam memperkuat sistem rujukan, berupa rujukan medis,

rujukan sosial, dan rujukan hukum.

127



Tangerang

Alur yang terdapat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terdapat dua jenis, yaitu

satu pintu dan dua pintu. Kedua jenis alur pelayanan sudah sesuai dengan

Pedoman Manajemen PKPR yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Berikut salah satu gambar alur pelayanan satu pintu dari Kementerian

Kesehatan RI:

Sistem pencatatan dan pelaporan di masing-masing wilayah kerja, baik

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten

Gambar 6.1 Alur Pelayanan Satu Pintu PKPR

Sumber: Pedoman Manajmen PKPR, Kemenkes

Gambar 6.2 Alur Pelayanan Satu Pintu PKPR

Sumber: Pedoman Manajmen PKPR, Kemenkes

128

Tangerang, sudah dimiliki dan diterapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

memberikan format pencatatan dan pelaporan ke Puskesmas PKPR untuk

kemudian hasilnya dilaporakan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

setiap bulannya untuk kemudian direkap oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan dilaporkan berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Merujuk pada Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen PKPR,

pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh masing-masing Puskesmas PKPR

dengan menggunakan format bulanan yang telah diberikan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. Kemudian, hasil pencatatannya dilaporakan

sesuai format yang ada ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulannya

yang selanjutnya akan direkap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan

dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Artinya, pencatatan dan pelaporan

yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan apa

yang dimaksudkan di Pedoman SN PKPR dan Pedoman Manajemen PKPR.

Sedangkan berdasarkan dari hasil yang telah didapatkan, baik Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang belum memiliki sistem rujukan yang bersifat eksternal, rujuk ke

pelayanan di luar Puskesmas, artinya masih bersifat internal, yaitu antar-poli

yang ada di Puskesmas itu sendiri, ataupun dari sekolah binaan ke Puskesmas

yang membina. Padahal, merujuk pada Pedoman SN PKPR, rujukan yang ada

untuk PKPR bisa berupa rujukan medis, antar-poli atau ke fasilitas pelayanan

kesehatan lainnya, rujukan sosial, dan rujukan hukum. Artinya, sistem rujukan

PKPR yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga

129

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum maksimal, karena sistem

rujukannya masih bersifat rujukan medis internal.



Kabupaten Tangerang

Selama menyelenggarakan PKPR di wilayah kerjanya, baik Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang, sudah ada beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan untuk

mengembangkan PKPR di wilayah kerjanya. Merujuk pada Pedoman SN

PKPR, terdapat matriks aksi yang seharusnya dilakukan di tingkat

Kabupaten/Kota guna memaksimalkan program PKPR di wilayah kerjanya.

Dan berikut matriks aksi SN PKPR tingkat Kabupaten Kota beserta

pelaksanaannya di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang:

130

Tabel 6.6.1 Pelaksanaan Matriks Aksi SN PKPR di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

No. Matriks Aksi





Kabupaten Tangerang

1.

Melakukan pelatihan PKPR bagi SDM

Kesehatan Puskesmas; melakukan

evaluasi pelatihan PKPR;

mendistribusikan pedoman-pedoman

tentang pelaksanaan PKPR ke

Puskesmas.

Pelatihan sudah dilaksanakan kepada

SDM Puskesmas PKPR beserta

memberikan pedoman-pedoman tentang

pelaksanaan PKPR ke Puskesmas.

Pelatihan sudah dilaksanakan kepada

SDM Puskesmas PKPR beserta

memberikan pedoman-pedoman tentang

pelaksanaan PKPR ke Puskesmas.

2.

Menyelenggarakan pelatihan teknik

konseling sebagai bagian dari pelatihan

PKPR dan memastikan ketersediaan dan

pemanfaatan pedoman teknik konseling

di Puskesmas.

Pelatihan teknik konseling dilaksanakan

setiap tahun kepada petugas PKPR yang

ada di Puskesmas. Ketersediaan dan

pemanfaatan pedoman teknik konseling

juga dilakukan pengecekan oleh Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Tidak didapatkan hasil wawancara dan

telaah dokumen mengenai adanya

pelatihan teknik konseling bagi petugas

PKPR yang ada di Puskesmas. Tapi Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang

memberikan pedoman teknik konseling

bagi petugas Puskesmas.

131

3.

Mendistribusikan dan mensosilisasikan

standar dan pedoman paket pelayanan

kesehatan komperhensif sesuai dengan

kebutuhan remaja, baik di dalam maupun

di luar gedung; melakukan bimbingan

teknis pelaksanaan kesehatan

komperhensif.


telah mendistribusikan dan

mensosialisasika standar dan pedoman

paket pelayanan kesehatan komperhensif

kepada Puskesmas PKPR di wilayah

kerjanya.


telah mendistribusikan dan

mensosialisasika standar dan pedoman

paket pelayanan kesehatan komperhensif

kepada Puskesmas PKPR di wilayah

kerjanya.

4.

Menyediakan prasarana dan sarana yang

diperlukan sesuai pedoman untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan

komperhesif yang memenuhi selera

remaja, baik di dalam maupun di luar

gedung.

Menyediakan prasarana dan sarana

sebagai penunjang kegiatan PKPR di

Puskesmas. Seperti papan data, alat

peraga, celemek, dan media KIE.

Menyediakan prasarana dan sarana

sebagai penunjang kegiatan PKPR di

Puskesmas. Seperti papan data, papan

nama PKPR, lemari, alat peraga,

celemek, dan media KIE. Meskipun

penyediaannya secara bertahap.

5.

Mendistribusikan dan mensosialisasikan

serta memfasilitasi pelaksanaan prosedur,


mendistribusikan pedoman dan prosedur



132

tata laksana dan alur pelayanan mencegah

terjadinya missed opportunity dan

menjamin kerahasiaan, privasi,

kenyamanan, dan kecepatan

penyelenggaraan kesehatan

komperhensif bagi remaja, baik di dalam

maupun di luar gedung.

baku turunan dari Kementerian

Kesehatan. Selebihnya diserahkan ke

kebijakan masing-masing Puskesmas.




6.

Mendistribusikan, mensosialisasikan, dan

memfasilitasi penggunaan pedoman

tentang mekanisme, prosedur, dan

kebutuhan sumber daya penyelenggaraan

kegiatan informasi/pelayanan KIE yang

memenuhi selera kebutuhan berbagai

kelompok remaja oleh berbagai pihak

terkait dengan kewenangan masing-











133

masing berdasarkan standar pedoman

yang berlaku.

7.

Mencetak, mendistribusikan dan

mensosialisasikan berbagai alat bantu

audio-visual untuk kegiatan pemberian

informasi/pelayanan KIE, yang

memenuhi selera dan kebutuhan berbagai

kelompok remaja dan masyarakat terkait,

baik melalui media cetak maupun

elektronik.


memberikan DVD kepada Puskesmas

untuk kemudian dapat digunakan

Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan



memberikan DVD kepada Puskesmas

untuk kemudian dapat digunakan

Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan


8.

Mencetak dan mendistribusikan serta

mensosialisasikan juknis tentang peran,

hak, tanggung jawab, dan ruang lingkup

kegiatan konselor sebaya dan

pendamping konselor sebaya.

Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan

134

9.

Mensosialisasikan metode dan instrumen

kepada Puskesmas; Melaksanakan

pemetaan dengan memanfaatkan metode

dan instrumen yang telah dikembangkan;

Memastikan bahwa Puskesmas

melaksanakan pemetaan; Menggunakan

hasil pemetaan dalam perencanaan

program kesehatan remaja.


memberikan format pencatatan dan

pelaporan kepada Puskesmas kemudian

hasilnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan setiap bulan.


memberikan format pencatatan dan

pelaporan kepada Puskesmas kemudian

hasilnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan setiap bulan.

10.

Melaksanakan orientasi kepada tokoh

kunci organisasi masyarakat dan remaja

mengenai pelayaan dan manfaat program

kesehatan remaja, peran dan tanggung

jawab pemangku kepentingan;

Memfasilitasi puskesmas untuk

mengembangkan jejaring antar kelompok


135

masyarakat dan remaja potensial yang

bisa berperan dalam mendukung

pemanfaatan PKPR; Memfasilitasi

pembentukan sekretariat forum

pembinaan kesehatan remaja dengan SK

sendiri atau berafisiliasi pada kelompok

kerja yang sudah ada.

11.

Memfasilitasi puskesmas untuk

melakukan pembinaan terhadap berbagai

kelompok masyarakat untuk mendukung

pemanfaatan pelayanan PKPR;

Memfasilitasi pertemuan berkala antar

pemangku kepentingan dalam rangka

menggalang keterlibatan berbagai

kelompok masyarakat untuk mendukung


136

pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja

di tingkat kab/ kota.

12.

Melakukan pembentukan, pembinaan,

penguatan peran dan tanggung jawab

organisasi remaja yang memperjuangkan

kepentingan remaja di tingkat

kabupaten/kota; memfasilitasi kegiatan

forum untuk

mempresentasikan/menyampaikan

aspirasi/ keinginan remaja; Mengadakan

pertemuan tahunan organisasi remaja

tingkat kabupaten/kota.


13.

Mendorong dan memberikan bimbingan

kepada puskesmas agar mendukung

partisipasi remaja dalam kegiatan PKPR;


137

Mengikutsertakan remaja dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan penilaian kegiatan pembinaan

kesehatan remaja di tingkat kab/ kota.

14.

Sosialisasi Undang Undang dan

kebijakan serta Strategi Nasional kepada

Petugas Puskesmas; Distribusi dokumen

advokasi di fasilitas kesehatan;

Melakukan orientasi pada petugas

kesehatan tentang pedoman strategi.


telah mensosialisasikan terkait kebijakan

pelayanan PKPR kepada petugas PKPR

Puskesmas.


telah mensosialisasikan terkait kebijakan

pelayanan PKPR kepada petugas PKPR

Puskesmas.

15.

Memfasilitasi Puskesmas dalam

menerapkan Standar dan pedoman

penyelenggaraan PKPR.


membantu dan mefasilitasi Puskesmas

PKPR dalam menerapkan standar dan

pedoman penyelenggaraan PKPR.


membantu dan mefasilitasi Puskesmas

PKPR dalam menerapkan standar dan

pedoman penyelenggaraan PKPR.

138

16.

Merangkum dan mengolah hasil laporan

puskesmas PKPR dan RS dan

memberikan umpan balik tentang tren

pemanfaatan fasilitas pelayanan

kesehatan; Memantau apakah kepala

puskesmas dan pengelola program PKPR

mengetahui cara mengumpulkan data.

Laporan PKPR diberikan Puskesmas

setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.

Tidak ada laporan dari RS karena belum

ada RS yang menyelenggarakan PKPR.

Laporan PKPR diberikan Puskesmas

setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.

Tidak ada laporan dari RS karena belum

ada RS yang menyelenggarakan PKPR.

17.

Melakukan orientasi untuk puskesmas

tentang tentang evaluasi diri, supervisi

fasilitatif, dan pemantauan

penyelenggaraan PKPR; Memberikan

umpan balik tertulis ke puskesmas

tentang hasil supervisi dan pemantauan.

Laporan yang diberikan Puskesmas

diolah oleh Dinas Kesehatan sebagai hasil

monitoring dan evaluasi yang kemudian

diberikan umpan balik ke Puskesmas

tersebut. Begitu pula dengan hasil SN

PKPR, meskipun tidak semua Puskesmas

PKPR mendapatkan nilai SN PKPR.

Laporan yang diberikan Puskesmas

diolah oleh Dinas Kesehatan sebagai hasil

monitoring dan evaluasi yang kemudian

diberikan umpan balik ke Puskesmas

tersebut. Begitu pula dengan hasil SN

PKPR, meskipun tidak semua Puskesmas

PKPR mendapatkan nilai SN PKPR.

139

18.

Sosialisasi pedoman sistem rujukan;

Melaksanakan bimbingan teknis kepada

puskesmas dan rumah sakit untuk

menerapkan pedoman sistem rujukan;

Memfasilitasi agar staf puskesmas

mengetahui dan memanfaatkan pedoman

sistem rujukan.

Tidak ada pelaksanaan Tidak ada pelaksanaan.

Sumber: Pedoman SN PKPR Kementerian Kesehatan RI, Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen

140

Dari tabel 6.1, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa matriks

aksi SN PKPR yang dibuat Kementerian Kesehatan RI untuk tingkat

Kabupaten/Kota yang masih belum dilaksanakan sampai tahun 2017 oleh

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan juga Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang.



Berdasarkan pada hasil output, dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum

melakukan pemantauan SN PKPR sesuai dengan pedoman yang ada di SN

PKPR. Dimana pada Pedoman SN PKPR disebutkan bahwa pemantauan SN

PKPR dilaksanakan dua kali dalam setahun, dengan demikian diperoleh dua

laporan hasil evaluasi tingkat pemenuhan standar. Dalam satu kali hasil

pemantauan pemenuhan SN PKPR, Puskesmas dengan bimbingan dari Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota membuat rencana aksi upaya perbaikan terhadap

komponen-komponen yang tidak memenuhi standar, dengan menggunakan

Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Standar Nasional PKPR. Enam bulan

kemudian, dilakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang sama,

untuk menilai kembali tingkat pemenuhan standar setelah dilakukan upaya

perbaikan.

Namun, yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan,

pemantauan dilakukan satu kali dalam satu tahun, bukan dua kali. Adapun yang

dipantau setiap tahunnya berbeda-beda Puskesmasnya, hanya ada empat

Puskesmas yang dipantau dua kali meskipun dalam rentang waktu satu tahun,

141

yaitu Puskesmas Ciputat, Puskesmas Pamulang, Puskesmas Setu, dan

Puskesmas Kampung Sawah pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan, sisa

Puskesmas yang telah dipantau pada tahun 2016 tidak dipantau lagi pada tahun

2017. Adapun pada tahun 2017 yang mendapatkan pemantauan merupakan

Puskesmas yang memang baru dipantau pada tahun ini dan juga belum

mendapatkan pemahaman secara detail mengenai SN PKPR itu sendiri.

Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, juga tidak melakukan

pemantauan dua kali dalam satu tahun. Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang tidak sistematis karena menunggu hasil

penilaian dari Puskesmas PKPR itu sendiri, padahal pemantauan juga bisa

langsung dilakuakn oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten tanpa harus

menunggu Puskesmas yang melakukannya.

142

7 BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 SIMPULAN

Berikut simpulan dari penelitian ini:

1. Sumber Daya Manusia:

- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

sudah memiliki Penanggung Jawab PKPR dan Petugas PKPR di

Puskesmas yang ada di wilayah kerja masing-masing Dinas Kesehatan

Kab/Kota sudah memiliki SK dan terlatih atau terorientasi PKPR. Hal

tersebut sudah sesuai dengan SN PKPR.

2. Fasilitas Kesehatan

- Terdapat 26 Puskesmas PKPR di Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dan 8 Puskesmas PKPR di Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang pada tahun 2017.

- Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang sudah membantu menyediakan fasilitas seperti

pedoman dan media KIE ke Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya.

3. Remaja

- Sudah terdapat Konselor Sebaya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,

meskipun Konselor Sebaya yang terbentuk hanya di tingkat sekolah.

- Puskesmas PKPR di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah melakukan

kegiatan KIE kepada remaja di wilayah kerjanya, meskipun belum

maksimal untuk remaja luar sekolah.

143

4. Jejaring


Kabupaten Tangerang serta Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya tidak

bermitra dengan LSM, hanya dengan lintas sektoral seperti DInas

Pendidikan, Camat, dan Lurah.

- Puskesmas PKPR menjalankan lintas program dalam menyelenggarakan

pelayanan PKPR.

5. Manajemen Kesehatan

- Belum terdapat SOP di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Namun, untuk alur,

Puskesmas sudah memiliki alur pelayanan PKPR.


Kabupaten Tangerang melalukan monitoring dan evaluasi kepada

Puskesmas juga terdapat pencatatan dan pelaporan dari Puskesmas setiap

bulannya yang diberikan ke masing-masng Dinas Kesehatan Kab/Kota.

- Belum ada rujukan medis, sosial, dan hukum ke luar Puskesmas.

6. Proses Implementasi


Kabupaten Tangerang belum melaksanakan semua kegiatan yang

terdapat di Matriks Aksi SN PKPR tingak Kab/Kota, tapi kedua Dinas

Kesehatan sudah mengupayakan kegiatan agar hasil SN PKPR di

wilayah kerjanya maksimal.

7. Output

144


Kabupaten Tangerang sudah memiliki hasil penilaian SN PKPR tahun

2017, meskipun hasilnya berbeda yaitu:

a. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menilai 10 Puskesmas

PKPR dengan hasil tiga Optimal dan tujuh Minimal.

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menilai satu Puskesmas

PKPR dengan hasil Minimal.

7.2 SARAN

7.2.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Berikut saran untuk Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan:

1. Membantu Puskesmas di wilayah kerjanya mengembangkan dan

membina Konselor Sebaya di luar sekolah, seperti Pondok

Pesantren, Karang Taruna, Forum Agama Remaja (Remaja Masjid

dan/atau Remaja Gereja), ataupun yang berpotensial dalam

membantu meningkatkan perilaku dan keterampilan sehat pada

remaja.

2. Membantu Puskesmas mengembangkan kerjasama dan dukungan

dalam penyelenggaraan PKPR di wilayah kerjanya, seperti dengan

LSM, Tokoh Masyarakat, kelompok masyarakat, dan kelompok

remaja.

3. Memantau dan menilai kembali Puskesmas PKPR yang

sebelumnya sudah dinilai dan dipantau. Juga memantau dan menilai

Puskesmas PKPR yang belum dipantau dan dinilai.

145

7.2.2 Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Berikut saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang:

1. Memberikan pelatihan kepada Petugas PKPR di Puskesmas,

terkhusus bagi petugas baru.

2. Menambah Puskesmas PKPR di wilayah kerjanya agar pelayanan

kesehatan remaja di Kabupaten Tangerang meningkat, terutama di

Puskesmas yang memiliki potensi bagus dan mendukung, baik dari

segi SDM maupun fasilitasnya.

3. Membantu Puskesmas di wilayah kerjanya mengembangkan dan

membina Konselor Sebaya di luar sekolah, seperti Pondok

Pesantren, Karang Taruna, Forum Agama Remaja (Remaja Masjid

dan/atau Remaja Gereja), ataupun yang berpotensial dalam

membantu meningkatkan perilaku dan keterampilan sehat pada

remaja.

4. Membantu Puskesmas mengembangkan kerjasama dan dukungan

dalam penyelenggaraan PKPR di wilayah kerjanya, seperti dengan

LSM, Tokoh Masyarakat, kelompok masyarakat, dan kelompok

remaja.

5. Memantau pencapaian SN PKPR Puskesmas di wilayah kerjanya

secara sistematis dan berkala, meskipun tidak bisa dilakukan dua

kali dalam setahun, setidaknya satu kali dalam setahun. Dan

memberikan ketegasan kepada Puskesmas yang tidak memberikan

hasil penialaiannya sesuai dengan batas waktu yang telah

ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

146

6 Daftar Pustaka

Agustini, N. N. M. & Arsani, N. L. K. A., 2013. Remaja Sehat Melalui Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja di Tingkat Puskesmas. Jurnal Kesehata

Masyarakat, Volume 9, pp. 66-73.

Anggela, D., 2013. Evaluasi Kinerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang dalam

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),

Padang: Universitas Andalas.

Arsani, N. L. K. A., Agustini, N. N. M. & Purnomo, I. K. I., 2013. Peranan Program

PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Terhadap Kesehatan

Reproduksi Remaja di Kecamatan Buleleng. Jurnal Ilmu Sosial dan

Humaniora, Volume 2, pp. 129-137.

Ayuningtyas, D., 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Azwar, A., 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Ketiga penyunt. Jakarta:

Binarupa Aksara Publisher.

BPS, 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS, 2015. Penduduk Indonesia: Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, Jakarta:

Badan Pusat Statistik.

Bustami, 2011. Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya. Jakarta:

Erlangga.

Depkes RI, 2008. Pedoman Perencanaan Pembentukan dan Pengembangan

Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Kabupaten/Kota. Jakarta:

Depkes.

Dinkes Kab. Tangerang, 2017. Struktur Organisasi. [Online]

Available at: http://dinkes.tangerangkab.go.id/struktur-organisasi/

[Diakses 01 08 2017].

Dinkes, 2015. Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang 2014, Tangerang: Dinas

Kesehatan Kab. Tagerang.

Dinkes, 2015. Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2014, Kota Tangerang

Selatan: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Dinkes, 2016. Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang 2015, Tangerang: Dinas

Kesehatan Kab. Tangerang.

Dinkes, 2016. Profil Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, Kota Tangerang

Selatan: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Ditjen P2P, 2015. Perkembangan HIV&AIDS di Indonesia Tahun 2015, s.l.:

Kementerian Kesehatan RI.

147

Djahir, D. H. Y. & Pratita, D., 2014. Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen.

Yogyakarta: Deepublish.

Falatansah, L. & Indarjo, S., 2016. Perbandingan Program Pelayanan KRR oleh

Puskesmas yang di Wilayah Kerjanya Terdapat Lokalisasi dan yang Tidak

Terdapat Lokalisasi. Public Health Prespective Journal, Volume 1, pp. 68-

77.

Friskarini, K. & Manalu, H. S. P., 2016. Implementasi Program Pelayanan Kesehatan

Peduli Remaja (PKPR) di Tingkat Puskesmas DKI Jakarta, s.l.: s.n.

Hafizurrachman, 2009. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit di Q-Hospital. Majalah

Kedokteran Indonesia, Volume 59, p. 344.

Herujito, Y. M., 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo.

Hutahaean, J., 2012. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Kellogg, W. K., 2004. Logic Model Development Guide. Michigan: W. K. Kellogg

Foundation.

Kemenkes, 2014. Infodatin: Pusat Informasi dan Data Kementerian Kesehatan RI -

Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia, s.l.: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes, 2014. Infodatin: Pusat Informasi dan Data Kementerian Kesehatan RI -

Situasi dan Analisis Penyalahgunaan Narkoba, s.l.: Kementerian Kesehatan

RI.

Kemenkes, 2014. Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes, 2015. Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI -

Kesehatan Reproduksi Remaja, s.l.: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes, 2015. Pedoman Manajemen Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Jakarta:

Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan

Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes, 2015. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019,

s.l.: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes, 2016. Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI -

Situasi Penyakit HIV AIDS di Indonesia, s.l.: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes, 2016. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [Online]

Available at: http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/htts-2016-

suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html

[Diakses 02 March 2017].

Kemenkes, 2016. Profil Kesehatan Indonesia 2015, s.l.: Kementerian Kesehatan.

148

Kemenkes, 2017. Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016. Jakarta: Pusat

Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Lisa, R., Maschandra & Iskandar, R., 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles dan

Huberman (Sebuah Rangkuman dari Buku Analisis Data Qualitatif, Mathew

B. Miles dan A. Michael Huberman), Padang: Universitas Negeri Padang.

Marimin, 2004. Teknik Dan Aplikasi Pengambilan Keputusan. s.l.:Grasindo.

Mildiana, Y. E., 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) di Puskesmas Wilayah Kabupaten Jombang, Semarang:

Universitas Diponegoro.

Muninjaya, A. G., 2004. Manajemen Kesehatan. 2 penyunt. Jakarta: EGC.

NAC, 2014. Global AIDS Response Progress Reporting: Indonesia Country Progress

Report 2014 Reporting Periode 2012-2013, s.l.: Indonesian National AIDS

Commision.

Notoatmodjo, S., 2011. Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni. Jakarta: Rineka Cipta.

Pawito, 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi

Aksara.

PMK No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan

Provinsi dan Kabupaten/Kota

PP No. 46 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Kesehatan

P. M., Tanjung, I. H. & Prabowo , H., 2006. Sistem Informasi Manajemen Sumber

Daya Manusia. Bogor: Grasindo.

Raco, D. J., 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan

Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Rohmah, I. N. & Tauran, 2016. Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) di Puskesmas Alun Alun Kabupaten Gresik, s.l.: s.n.

Sardjo, S., Darmajanti, L. & Boediono, K. C., 2016. Implementasi Model Evaluasi

Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS): Partisipasi Multipihak

dalam Evaluasi Program. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Silvia, D. R., 2016. Evaluasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja (PKPR) di Puskesmas Andalas dan SMA N 10 Kota Padang Tahun

2015, Padang: Universitas Andalas.

Siyoto, S. & Supriyanto, S., 2015. Kebijakan & Manajemen Kesehatan. I penyunt.

Yogyakarta: ANDI.

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

UN, 2015. Population Facts. May.

149

WHO, 2016. World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs, s.l.:

World Health Organization.

Winarno, B., 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS (Center of

Academic Publishing Service).

150

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS KESEHATANJl. Raya Rawabuntu Rt.02l01, Kelurahan ciater, Kecamatan serpong

Telepon : (021) 29307897 Fax: (021) 29307989

Nomor : 07010.72 /SDMK

Sifat : Biasa

Hal : Pembeian lzin

Nama

NIM

HP

Tembusan :

1. Yth, Walikota Tangerang Selatan;2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga3. Yang Bersangkutan.

Tangerang Selatan, 7 Juni 2017

Kepada

Yth, Dekan FKIK,


di -

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Kedokteran dan llmu

Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nomor :

Un.01/F.10/KM.01.31231912017, tanggal 31 Mei 2017 tentang permohonan

lzin Penelitian dan Pengambilan Data atas nama :

: Sofiyulloh

:1113101000048

: 0821 122442368 / 08561 930761

Data/Judul : Gambaran lmplementasi Program Pelayanan Kesehatan

Peduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten


Pada dasarnya kami Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tidak

keberatan untuk memberikan izin, adapun dalam pelaksanaan agar

berkoordinasi dengan Kepala Bidang/Seksi terkait yang akan dikunjungi dan

membeikan laporan atau hasil kegiatan tersebut ke pada Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara, kami mengucapkan

terima kasih.

PIt. KEKOTA

N1P.1960010219800

DINAS KESEHATANNG SELATAN,

PEM ERI NTAH KABU PATEN TANGERANG

DINAS KESEHATANKOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA

JL. H. ABDUL HAMTD TTGARAKSA TANGERANG TELe. (021) 5990s3s, FAX. lozi; soooss+

Nomor

Lampiran

Perihal

Tembusan:

Ka.Bidang Kesmas

; {zin

Tangerang, 4 Juli 2017

Kepada Yth :

Dekan Fak. Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan

UIN Jakarta

di

Tempat

:423.61 41ot - Dinkes., rl

Penelitian

l4snindakl anjuti surat Saudara nomor Un.0 1 lF 1 0 |TL.OO 123 19 120 17 tanggal

31 Mei 2Ol7 perihal izin penelitian , Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Tangerang dengan ini memberikan izin kepada nama dibawah ini:

Nama : Sofiyullah

NPM : 1113101000048

Judul : Gambaran Implementasi Prograrn Pelayanan KesehatanPeduli Remaja (PKPR) di Dinas Kesehatan Kab. Tangerang

Tahun 2017

untuk melakukan sebagaimana tersebut dalam perihal di Dinas Kesehatan pada

Bidang Kesehatan Masyarakat . Adapun hasilnya dilaporkan ke Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Sumber Daya Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat (SDKPM).

Demikian, agar digunakan sebagaimana mestinya .

KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN TANGERANG

dT.HJ. DESIRIANA DINARDIANTI. MARSPembina Utama Muda

NIP. 19621201 199001 200 1

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamu’allaiku.Wr.Wb.

Saya, Sofiyulloh , Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan

Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran

Perbedaan Implementasi Program Pelayanan Keehatan Peduli Remaja (PKPR) antara

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017”.

Kerahasiaan dan informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk

kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk

menjawab pertanyaan wawancara dengan objektif sesuai fakta yang ada, peneliti juga

memohon untuk diperkenenkan merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.

Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu dan besar manfaatnya dalam

penelitian ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab pertanyaan wawancara,

saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb.

INFORM CONCENT

No :

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan/Pekerjaan :

Hari/Tanggal Wawancaran :

Dengan ini saya bersedia menjadi informan dalam penelitian mengenai Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan penelitian dengan judul “Gambaran

Perbedaan Implementasi Program Pelayanan Keehatan Peduli Remaja (PKPR) antara

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017”.

Tangerang/Tangerang Selatan, 2017

(...........................................)

PEDOMAN WAWANCARA

Tata Cara Wawancara:

1. Mengucapkan salam

2. Memperkenalkan diri

3. Menanyakan kesediaan menjadi informan (inform consent)

4. Menanyakan nama dan jabatan informan

5. Meminta izin untuk merekan pembicaraan selama wawancara berlangsung

6. Memberikan pertanyaan pembuka (seperti: bagaimana kabar?)

7. Memberikan pertanyaan isi

8. Menutup sesi wawancara

9. Mengucapkan terima kasih

10. Selesai

Pertanyaan untuk Subdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Dir.Kesga-Kemenkes RI

1. SDM Kesehatan seperti apa yang seharusnya menjadi PJ/Pemegang program PKPR,

baik di Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun di Puskesmas? (Probling: Kompetensi,

Pengetahuan, Pengalaman, Tugas lain, dan Peran Kemenkes dalam pemenuhan hal

tersebut)

2. Fasilitas kesehatan seperti apa yang seharusnya ada dalam penyelenggaraan program

PKPR, baik untuk Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun Puskesmas? (Probling: Paket

Pelayanan, Sarana Prasarana, dan Prosedur, Tata Laksana, serta Alur Pelayanan.

Peran Kemenkes dalam pemenuhan hal tersebut)

3. Apa yang seharusnya remaja peroleh ketika memanfaatkan pelayanan PKPR?

4. Apa peran remaja yang seharusnya dalam penyelenggaraan PKPR?

5. Jejaring yang seperti apa yang seharusnya terlibat dalam penyelenggaraan PKPR, baik

jejaring untuk Dinas Kesehatan Kab/Kota mapun untuk Puskesmas? (Probling: Peran

Kemenkes dalam pemenuhan hal tersebut)

6. Manajemen Kesehatan yang seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas dalam menyelenggarakan PKPK di wilayah

kerjanya? (Probling: Advokasi, Ketersediaan Standar, Pedoman, dan Rencana Aksi,

Sistem Pencatatan dan Pelaporan, Metode dan Instrumen Evaluasi diri, dan Sistem

Rujukan. Peran Kemenkes dalam pemenuhan hal tersebut).

7. Bagaimana secara nasional hasil nilai pemenuhan SN-PKPR Indonesia?

Pertanyaan untuk Penanggung Jawab Program PKPR di Dinas Kesehatan

1. Bagaimana SDM yang ada di Dinas Kesehatan Kab/Kota? (Jumlah, jobdesc lain)

2. Bagaimana SDM di masing-masing Puskesmas? (Berapa jumlah petugas pelaksana?

Apakah hanya menjadi petugas pelaksana PKPR atau yang lain juga?)

3. Apakah Dinas Kesehatan menyeleggarakan pelatihan untuk SDM terkait program

PKPR? (Pelatihan apa saja yang diberikan? Apakah termasuk bimbingan dan

pendampingan? Kapan dilakukan pelatihan? Adakah pelatihan rutin (bulanan atau

tahunan)?)

4. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan dalam mejalankan program PKPR?

5. Sudahkah Puskesmas menyediakan fasilitas tersebut? (Probling: Kalau belum,

mengapa?Puskesmas mana yang sudah dan belum?)

6. Sudahkah Puskesmas memiliki prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan PKPR?

(Probling: Kalau belum, mengapa?Puskesmas mana yang sudah dan belum?)

7. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam memenuhi fasilitas

kesehatan untuk program PKPR? (Probling: Apakah termasuk dalam membimbing

pembuatan prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan? Apakah termasuk dalam

mendistribusikan dan mensosialisasikan pedoman pelayanan komperhensif?)

8. Berapa target Dinas Kesehatan terkait remaja yang memanfaatkan pelayanan PKPR di

seluruh puskesmas? (Probling: Dasar penetapan? Apakah sudah terealisasi? Jika

belum, mengapa?)

9. Apakah masing-masing Puskesmas sudah memberikan pelayanan KIE kepada remaja?

(Probling: Jika belum, megapa? Puskesmas mana saja yang sudah dan belum?)

10. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam pelayanan KIE kepada

remaja? (Probling: Apakah membantu menyediakan pedoman? Apakah membantu

menyediakan kebutuhan lainnya, apa itu? Apakah membantu sosialisasi? Apakah

membatu menyediakan alat bantu audio-visual?)

11. Apakah masing-masing Puskesmas sudah terdapat konselor sebaya? (Probling: Jika

belum, megapa? Puskesmas mana saja yang sudah dan belum)

12. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam membentuk konselor

sebaya? (Probling: Apakah membantu memberikan pelatihan? Apakah membantu

menyediakan pedoman? Apakah membantu menyediakan juknis konselor sebaya?)

13. Sudah adakah jejaring yang tergabung di masing-masing Puskesmas terkait PKPR?

(Probling: Jika tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja? Jejaring yang seperti

apa? LSM? Stakeholder? Lintas sektor?)

14. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu membangun jejaring terkait Program PKPR?

(Probling: Apakah melakukan orientasi ke stakeholder, LSM, dan tomas? Apakah

memfasilitasi puskesmas dalam membangun jejaring? Apakah memfasilitasi

pembentukan sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja?)

15. Bagaimana Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan mekanisme

pembinaan jejaring dalam melakukan pembinaan kesehatan remaja? (Probling:

Mekanisme yang seperti apa yang dibutuhkan dan dilakukan?)

16. Apakah masing-masing Puskesmas telah melakukan kegiatan advokasi? (Probling:

dokumen apa yang dibutuhkan? Kepada siapa advokasi dilakukan? Bagaimana hasil

advokasi?)

17. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam kegiatan advokasi? (Probling: Apakah

sebagai fasilitator? Apakah membantu penyediaan dokumen?)

18. Apakah masing-masing Puskesmas telah memiliki dan membuat standar, pedoman, dan

rencana aksi untuk penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?

Puskesmas mana saja?)

19. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam hal Puskesmas memiliki dan membuat

standar, pedoman, dan matrik rencana aksi PKPR?

20. Apakah masing-masing Puskesmas sudah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan

Program PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja?)

21. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan sistem pencatatan dan pelaporan

di puskesmas terkait program PKPR?

22. Apakah masing-masing Puskesmas sudah memiliki metode dan instrumen evaluasi diri,

supervisi, dan pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat

tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja?)

23. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan metode dan instrumen evaluasi

diri, supervisi, dan pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR di Puskesmas?

24. Adakah sistem rujukan untuk pelayanan kesehatan remaja di masing-masing

Puskesmas, baik rujukan medik, rujukan sosial, maupun rujukan hukum? (Probling:

Jikat tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja?)

25. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penyediaan sistem rujukan di Puskesmas

terkait kesehatan remaja?

26. Apakah seluruh puskesmas PKPR si wilayah kerja Dinas Kesehatan sudah

menyelenggarakan secara maksimal program PKPR dan mendapatkan nilai pemenuhan

SN-PKPR sesuai harapan Dinas Kesehatan?

Pertanyaan untuk Penanggung Jawab Program PKPR di Puskemas

1. Apakah ada SK yang menyatakan bahwa Ibu/Bapak adalah Penanggung Jawab

Program PKPR?

2. Apakah Bapak/Ibu mempunyai tugas lain selain PJ PKPR di Puskesmas?

3. Adakah SDM yang khusus menjadi petugas pelaksana untuk program PKPR)?

(Probling: Berapa jumlah petugas pelaksana? Apakah hanya menjadi petugas

pelaksana PKPR atau yang lain juga?)

4. Apakah Dinas Kesehatan menyeleggarakan pelatihan untuk SDM terkait program

PKPR? (Probling: Pelatihan apa saja yang diberikan? Apakah termasuk bimbingan

dan pendampingan? Kapan dilakukan pelatihan? Adakah pelatihan rutin (bulanan

atau tahunan)?)

5. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan dalam mejalankan program PKPR?

6. Sudahkah Puskesmas menyediakan fasilitas tersebut? (Probling: Kalau belum,

mengapa?

7. Sudahkah Puskesmas memiliki prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan PKPR?

(Probling: Kalau belum, mengapa??)

8. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam memenuhi fasilitas

kesehatan untuk program PKPR? (Probling: Apakah termasuk dalam membimbing

pembuatan prosedur, tata laksana, dan alur pelayanan? Apakah termasuk dalam

mendistribusikan dan mensosialisasikan pedoman pelayanan komperhensif?)

9. Apakah Puskesmas sudah memberikan pelayanan KIE kepada remaja? (Probling: Jika

belum, megapa?)

10. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam pelayanan KIE kepada

remaja? (Probling: Apakah membantu menyediakan pedoman? Apakah membantu

menyediakan kebutuhan lainnya, apa itu? Apakah membantu sosialisasi? Apakah

membatu menyediakan alat bantu audio-visual?)

11. Apakah di Puskesmas sudah terdapat konselor sebaya? (Probling: Jika belum,

megapa?)

12. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu Puskesmas dalam membentuk konselor

sebaya? (Probling: Apakah membantu memberikan pelatihan? Apakah membantu

menyediakan pedoman? Apakah membantu menyediakan juknis konselor sebaya?)

13. Sudah adakah jejaring yang tergabung di Puskesmas terkait PKPR? (Probling: Jika

tidak/belum, mengapa? Puskesmas mana saja? Jejaring yang seperti apa? LSM?

Stakeholder? Lintas sektor?)

14. Bagaimana Dinas Kesehatan membantu membangun jejaring terkait Program PKPR?

(Probling: Apakah melakukan orientasi ke stakeholder, LSM, dan tomas? Apakah

memfasilitasi puskesmas dalam membangun jejaring? Apakah memfasilitasi

pembentukan sekretariat forum pembinaan kesehatan remaja?)

15. Apakah Puskesmas telah melakukan kegiatan advokasi? (Probling: dokumen apa yang

dibutuhkan? Kepada siapa advokasi dilakukan? Bagaimana hasil advokasi?)

16. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam kegiatan advokasi? (Probling: Apakah

sebagai fasilitator? Apakah membantu penyediaan dokumen?)

17. Apakah Puskesmas telah memiliki dan membuat standar, pedoman, dan rencana aksi

untuk penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?)

18. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam hal Puskesmas memiliki dan membuat

standar, pedoman, dan matrik rencana aksi PKPR?

19. Apakah Puskesmas sudah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan Program PKPR?

(Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?)

20. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan sistem pencatatan dan pelaporan

di puskesmas terkait program PKPR?

21. Apakah Puskesmas sudah memiliki metode dan instrumen evaluasi diri, supervisi, dan

pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR? (Probling: Jikat tidak/belum, mengapa?)

22. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembuatan metode dan instrumen evaluasi

diri, supervisi, dan pemantauan terkait penyelenggaraan PKPR di Puskesmas?

23. Adakah sistem rujukan untuk pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas, baik rujukan

medik, rujukan sosial, maupun rujukan hukum? (Probling: Jikat tidak/belum,

mengapa?)

24. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penyediaan sistem rujukan di Puskesmas

terkait kesehatan remaja?

Pertanyaan untuk Guru Pendamping/Konselor Sebaya di Sekolah PKPR

1. Bagaimana kondisi Konselor Sebaya yang ada di sekolah? (kegiatan konseling, ruang

konseling)

2. Bagaimana peran Puskesmas dalam mengembangkan Konselor Sebaya? (pelatihan

dan pembinaannya, awal mula terbentuk)

3. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam mengembangkan Konselor

Sebaya? (pelatihan dan pembinaannya, awal mula terbentuk)

LEMBAR OBSERVASI

No. Nama Ketersediaan Keterangan

1. SK Tim PKPR Puskesmas

2. Ruang Pelayanan PKPR

3. Pedoman Paket Pelayanan PKPR

4. Sarana Prasarana Lainnya

5. SOP Pelayanan PKPR

6. Alur Pelayanan PKPR

7. Alat dan Bahan KIE

Matriks Wawancara Kota Tangerang Selatan

No. Varia

bel

Sub-

Variabel IA IK1 IP1 IP2 IS1 IS2 IS3

1. INPUT

a. SDM SDM

Dinas

Kesehatan

Pelatihan petugas

kesehatan untuk

PKPR di tingkat

Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

dan Puskesmas

lebih disebut

orientasi PKPR,

karena kegiatan

tersebut lebih

ringkas dari

pelatihan yang

dilakukan

Kementerian

Kesehatan RI

kepada Dinas

Kesehatan

Provinsi yang ada

di Indonesia.

Di Seksi Kesehatan

Keluarga, terdapat dua

orang yang menjadi

PIC (Person in

Charge) atau

Penanggung Jawab

Program Kesehatan

Remaja, termasuk

PKPR untuk Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan.

Adapun kedua staf

tersebut memegang

program tersebut sejak

tahun 2011 dan 2014.

SDM

Puskesma

s

Di masing-masing

Puskesmas PKPR

sudah terdapat Tim

PKPR di 26

Puskesmas yang ada

di Dinas Kesehatan

Kota Tangerang

Selatan, meskipun ada

beberapa yang baru

diganti, juga

memegang program

lain yang ada di

Puskesmas yang

Penanggung

Jawab PKPR

yang ada

mempunyai latar

belakang

pendidikan

kesehatan. Sudah

terdpat SK Tim

PKPR di

Puskesmas.

Namun, untuk

periode yang

baru, 2017-2018

sedang dalam

Penggung Jawab

PKPR adalah

seorang Bidan.

Sudah terdapat

SK Tim PKPR

di Puskesmas.

Selain

bertanggung

jawab pada

program PKPR,

SDM juga

sebagai bidan

pelaksana di

Puskesmas.

menjadi tempat

kerjanya.

masa pergantian

sehingga SK

terbaru belum

ada.

Untuk SDM

periode

2016/2018, juga

merangkap

sebagai PJ

Program

kesehatan lansia

Pelatihan

dan

bimbinga

n untuk

Petugas

Puskesma

s

Selama tahun 2015-

2017, Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

mengagendakan

pelatihan dan

bimbingan/pembinaan

terkait PKPR kepada

Petugas Puskesmas.

Sudah pernah

mendapatkan

pelatihan dari

Dinas Kesehatan

Kota Tangerang

Selatan.

Pelatihannya

sudah lebih dari

satu kali.

Selain pelatihan

juga ada

pembinaan/bimbi

ngan mengenai

penyelenggaraan

PKPR di

Puskesmas.

Sudah pernah

mendapatkan

pelatihan dari

Dinas Kesehatan

Kota Tangerang

Selatan.

Pelatihannya

sudah lebih dari

satu kali.

Selain pelatihan

juga ada

pembinaan/bimb

ingan mengenai

penyelenggaraa

n PKPR di

Puskesmas.

b. Fasilit

as

Puskesma

s PKPR

Puskesmas PKPR

tidak harus

memiliki semua

pedoman yang

ada ataupun

pedoman yang

dibuat

Kementerian

Kesehatan, namun

Terdapat 26

Puskesmas PKPR di

wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang pada tahun

2017 dan akan

dikembangkan

menjadi 29 Puskesmas

karena terdapat 3

yang terpenting

adalah Puskesmas

PKPR tersebut

memiliki

pedoman untuk

menyelenggaraka

n PKPR di

wilayah kerjanya.

Puskesmas baru di

wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan.

Dan beberapa

Puskesmas sudah

memiliki ruang

konseling PKPR

tersendiri demi

menjamin

kerahasiaan.

Pedoman

PKPR

Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

menyalurkan kepada

Puskesmas PKPR

yang ada di wilayah

kerjanya. Adapun

pedoman tersebut

diperoleh dari Dinas

Kesehatan Provinsi

Banten.

Puskesmas

medapatkan buku

pedoman dari

Dinas Kesehatan.

Puskesmas

medapatkan

buku pedoman

dari Dinas

Kesehatan.

Sarana

Prasarana

lainnya

Selain buku pedoman,


Tangerang Selata juga

memberikan papan

data remaja, media

penyuluhan, dan

perlatan penunjang

pelayanan PKPR. Juga

memberikan plang

“Sekolah PKPR” di

beberapa sekolah

PKPR di wilayah kerja


Tangerang Selatan.

Puskesmas

mendapatkan alat

peraga, celemek,

media penyuluhan

KIE.

Puskesmas

mendapatkan

alat peraga,

celemek, media

penyuluhan

KIE.

c. Remaj

a

Target

Kunjunga

n Remaja

PKPR tidak hanya

dilakukan di

sekolah, namun

juga dapat

dilakukan di

panti, lembaga

pemasyarakatan

(lapas), rumah

singgah, dan

kelompok remaja

lainnya. Namun,

pihak Kemenkes

sendiri mengakui

bahwa PKPR di

sekolah sejauh ini

yang paling bisa

dijalankan.

Terget kunjungan

adalah 80% per tahun

Konselor

Sebaya

Sudah terdapat 92

sekolah (SMP dan

SMA sederajat) yang

menjadi sekolah



Tangerang Selatan dan

masing-masing

sekolah tersebut sudah

mempunyai konselor

sebaya. Sekolah PKPR

tersebut tersebar di 25

Puskesmas PKPR

yang ada di Kota

Tangerang Selatan,

hanya ada satu

Puskesmas PKPR

yang tidak memiliki

sekolah binaan PKPR,

yaitu Puskesmas

Rengas dikarenakan

tidak ada SMP dan

SMA sederajat di

wilayah kerja

Puskesmas Rengas.

Adapun Dinas

Kesehatan membantu

membina para

Konselor Sebaya, juga

kepada guru

pendamping PKPR di

sekolah.

Sudah terdapat

sekolah binaan

yang menjadi

sekolah PKPR di

wilayah kerja

Puskesmas. Dan

masing-masing

sekolah sudah

terdapat konselor

sebaya.

Untuk di luar

sekolah belum

ada pembinaan

untuk konselor

sebaya. Hanya

kegiatan

penyuluhan.

Dalam pembinaan

dan pelatihan

konselor sebaya,

selain Puskesmas

yang

melaksanakan,

Dinas Kesehatan

juga ikut andil

dalam

menyelenggaraka

n pelatihan dan

pembinaan

kepada konselor

sebaya yang ada

di wilayah

kerjanya.

Sudah terdapat

sekolah binaan

yang menjadi

sekolah PKPR

di wilayah kerja

Puskesmas. Dan

masing-masing

sekolah sudah

terdapat

konselor sebaya.

Untuk di luar

sekolah belum

ada pembinaan

untuk konselor

sebaya. Hanya

kegiatan

penyuluhan.

Dalam

pembinaan dan

pelatihan

konselor sebaya,

selain

Puskesmas yang

melaksanakan,

Dinas Kesehatan

juga ikut andil

dalam

menyelenggarak

an pelatihan dan

pembinaan

kepada konselor

sebaya yang ada

Sudah terdapat

Konselor

Sebaya di SMP

yang

pemilihannya

ditunjuk oleh

Guru

Pendamping.

Konselor

Sebaya yang ada

sudah

mendapatkan

pelatihan dalam

bentuk

pengarahan dari

Puskesmas,

meskipun hanya

baru sekali dan

dilakukan di

Puskesmas Kp.

Sawah, karena

Konselor

Sebaya yang ada

di sekolah baru

dibentuk. Pun

belum

mendapatkan

pelatihan dari

Dinkes Tangsel.

Konseling pun

belum maksimal

dan

dilakukannya di

Konselor

Sebaya

mendapatkan

pelatihan dari

Puskesmas yang

dilakukan di

Puskesmas.

Konselor

Sebaya

diberikan buku

materi

kesehatan oleh

Puskesmas yaitu

tentang

kesehatan pada

remaja.

Terdapat

sekitar 50

Konselor

Sebaya di SMP

yang ditunjuk

oleh PJ PKPR

Puskesmas

Pondok Ranji,

yang terdiri

dari pengurus

OSIS dan

Ketua Kelas di

SMP tersebut.

Dari awal

pembentukan

sudah ada

pelatihan dan

pembinaan dari

Puskesmas dan

dari Dinkes

Tangsel,

meskipun

belum rutin

dan maksimal.

Pelaksanaan

konseling di

sekolah pun

belum

maksimal,

karena para

Konselor

Sebaya sendiri

tidak ada

di wilayah

kerjanya.

ruang kelas

karena belum

ada ruang

konseling

khusus, UKS

yang ada di

sekolah belum

memadai untuk

dijadikan ruang

konseling juga.

pembahasan

dan pertemuan

secara khusus

untuk

membahas

konseling di

sekolahnya,

hanya saat ada

orang

Puskesmas

baru

mengumpul.

Meskipun

begitu masih

ada yang

konseling tapi

tidak ada

pencatatan dan

pelaporannya,

seperti masalah

merokok dan

pacaran.

Konseling

dilakukan di

ruang kelas,

meskipun

sebenarnya

sudah ada

ruang

konseling di

UKS.

KIE Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

membantu

memfasilitasi

Puskesmas PKPR

Puskesmas

melakukan

penyuluhan

kepada remaja

yang ada di

uskesmas

melakukan

penyuluhan

kepada remaja

yang ada di

dalam memberikan

KIE kepada remaja.

Selain itu, Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

pun mengadakan

penjaringan secara

langsung ke beberapa

sekolah PKPR di

wilayah kerjanya,

meskipun kegiatan

penjaringan tersebut

merupakan kegiatan

rutin Puskesmas

PKPR setiap

tahunnya.

sekolah dan luar

sekolah.

Adapapun di

sekolah adalah

seluruh sekolah

yang ada di

wilayah kerjanya.

Sedangkan di luar

sekolah adalah

remaja

desa/kelurahan

seperti

Karangtaruna.

Selain

penyuluhan,

Puskesmas juga

melakukan

penjaringan di

sekolah-sekolah

yang rutin

dilakukan setiap

tahun.

sekolah dan luar

sekolah.

Adapapun di

sekolah adalah

seluruh sekolah

yang ada di

wilayah

kerjanya.

Sedangkan di

luar sekolah

adalah remaja

desa/kelurahan

seperti

Karangtaruna.

Selain

penyuluhan,

Puskesmas juga

melakukan

penjaringan di

sekolah-sekolah

yang rutin

dilakukan setiap

tahun

d. Jejari

ng

Jejaring

Dinas

Kesehatan

Kerjasama dalam

menyelenggaraka

n PKPR dapat

dijalin dengan

Dinas Sosial,

Kemenhan

Kanwil

Kemenhumham,

Dinas Pendidikan,

ataupun

kelompok remaja

seperi Saka

Di tahun 2017, Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

tidak menjalin

hubungan kerjasama

dengan LSM/NGO,

namun menjalin

kerjasama dengan

Dinas Pendidikan

Kota Tangerang

Selatan dalam

menjalankan sekolah

PKPR yang ada di

Bhakti Husada

(Pramuka).

Kota Tagerang

Selatan.

Jejaring

Puskesma

s

Puskesmas PKPR

bekerjasama dengan

pihak sekolah dalam

menjalankan

pelayanan PKPR.

Selain itu, beberpa

bekerjasama dengan

pihak Kecamatan dan

Kelurahan dalam

kegiatan Kesehatan

Remaja.

Puskesmas tidak

bekerjasama

dengan LSM.

Adapun

kerjasama dengan

pihak sekolah

untuk

menjalankan

Sekolah PKPR.

Dalam

pembentukan

Sekolah PKPR,

Dinas Kesehatan

membantu dalam

mengadvokasi

kepada pihak

sekolah. Selain

itu, pihak

kelurahan dan

kecamatan

mendukung

kegiatan

penyuluhan

kesehatan remaja

yang ada di

wilayah kerja

Puskesmas,

meskipun belum

sampai tahap

pembinaan.

Puskesmas tidak

bekerjasama

dengan LSM.

Adapun

kerjasama

dengan pihak

sekolah untuk

menjalankan

Sekolah PKPR.

Dalam

pembentukan

Sekolah PKPR,

Dinas Kesehatan

membantu

dalam

mengadvokasi

kepada pihak

sekolah. Selain

itu, pihak

kelurahan dan

kecamatan

mendukung

kegiatan

penyuluhan

kesehatan

remaja yang ada

di wilayah kerja

Puskesmas,

meskipun belum

sampai tahap

pembinaan.

e. Manaj

emen

Kebijakan

Pelayanan

Puskesmas PKPR

tidak harus

memiliki semua

Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

memberikan contoh

Sudah terdapat

alur pelayanan.

Sudah memiliki

alur pelayanan.

prosedur yang

sama dengan yang

dicontohkan oleh

Kementerian

Kesehatan, begitu

pula dengan alur

pelayanan. Alur

pelayanan di

dalam gedung

(Klinik PKPR)

terdapat dua

macam yaitu, satu

pintu dan dua

pintu.

Kementerian

Kesehatan

mengembalikan

ke kebijakan

masing-masing

Puskesmas terkait

prosedur dan alur

pelayanan di

tempatnya.

alur dan prosedur dari

Kementerian

Kesehatan RI,

kemudian selanjutnya

kembali ke kebijakan

Kepala Puskesmas.

Monitorin

g dan

Evaluasi

Monitoring dan

evaluasi yang

dilakukan Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

berupa langsung dan

tidak langsung.

Adapun langsung

yaitu langsung

mendatangi

Puskesmas PKPR,

sedangkan tidak

langsung berarti pihak

Penanggung Jawab

Program PKPR Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

mengundang dan

mengumpulkan

seluruh petugas PKPR

dan Kepala Puskesmas

PKPR yang ada di

wilayah kerjanya pada

satu momen tertentu

guna membahas

Program PKPR.

Dinas Kesehatan

Kota Tangerang

Selatan

berkunjung ke

Puskesmas dan

mengundang

Puskesmas dalam

evaluasi PKPR.

Dinas Kesehatan

Kota Tangerang

Selatan juga

memantau dari

SN PKPR dan

laporan bulanan.

Dinas Kesehatan

Kota Tangerang

Selatan

berkunjung ke

Puskesmas dan

mengundang

Puskesmas

dalam evaluasi

PKPR. Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang

Selatan juga

memantau dari

SN PKPR dan

laporan bulanan.

Pencatata

n dan

Pelaporan


Tangerang Selatan

meberikan format

pencatatan dan

Pencatatan dan

pelaporan oleh

Puskesmas

dilakukan sesuai

Pencatatan dan

pelaporan oleh

Puskesmas

dilakukan sesuai

pelaporan kepada

Puskesmas PKPR

untuk kemudian

dicatat dan dilaporkan

kepada Dinas

Kesehatan Kota

Tangerang Selatan di

setiap bulannya.

dengan format

yang diberikan

oleh Dinas

Kesehatan.

Pelaporan oleh

Puskesmas

dilakukan rutin

setiap bulan.

dengan format

yang diberikan

oleh Dinas

Kesehatan.

Pelaporan oleh

Puskesmas

dilakukan rutin

setiap bulan.

Sistem

Rujukan

Rujukan yang ada

adalah rujukan di

antar-poli di

Puskesmas PKPR itu

sediri dan rujukan dari

sekolah PKPR ke

Puskesmas PKPR.

Rujukan dari

sekolah ke

Puskesmas.

Rujukan yang

ada di

Puskesmas

merupakan

lintas antar-poli

yang ada di

Puskesmas

tersebut. Dan

dari sekolah ke

Puskesmas

2. Proses

Kompetisi Konselor

Sebaya Tingkat Kota

Tangerang Selatan

Pemantauan

Pencapaian Standar

Nasional PKPR (SN

PKPR)

Peningkatan

Kemampuan Teknik

Konseling bagi

Koselor Sebaya PKPR

di Sekolah

Peningkatan Kapasitas

Lintas Program dalam

Pelayanan Kesehatan

Peduli Remaja

(PKPR)

Orientasi PKPR Guru

Sekolah

3. Output

Terdapat 10

Puskesmas PKPR

yang dipantau dan

dinilai

Matriks Wawancara Kabupaten Tangerang

No. Varia

bel

Sub-

Variabel IA IK2 IP3 IP4 IS4 IS5

1. INPUT

a. SDM SDM

Dinas

Kesehatan

Pelatihan petugas

kesehatan untuk

PKPR di tingkat

Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

dan Puskesmas

lebih disebut

orientasi PKPR,

karena kegiatan

tersebut lebih

ringkas dari

pelatihan yang

dilakukan

Kementerian

Kesehatan RI

kepada Dinas

Kesehatan

Provinsi yang ada

di Indonesia.

Hanya terdapat satu

Penanggung Jawab

Program Kesehatan

Remaja, termasuk PKPR

di Dinas Kesehatan


Adapun memegang

program tersebut dari

awal tahun 2017,

meskipun sebelumnya

pernah memegang

program yang sama di

tahun 2015, namun

kemudian digantikan oleh

yang lain. Selain

bertanggung jawab terkait

Program Kesehatan

Remaja, staf tersebut juga

bertanggung jawab

terhadap Program

Kesehatan Lanjut Usia

(Lansia)

SDM

Puskesmas

Di masing-masing

Puskesmas PKPR sudah

terdapat Tim PKPR, yaitu

terdapat lima Puskesmas

yang sudah PKPR,

meskipun dari awal

sampai sekarang terdapat

Penggung Jawab

PKPR adalah seorang

Bidan.

Sudah terdapat SK

Tim PKPR di

Puskesmas. Selain

menjadi Penanggung

Penggung Jawab

PKPR adalah

seorang Bidan.

Sudah terdapat SK

Tim PKPR di

Puskesmas.

Penanggung Jawab

beberapa pemegang

program yang diganti

ataupun sedang cuti, juga

menjadi pemegang

program lainnya yang ada

di Puskesmas tempat

kerjanya.

Jawab PKPR, PJ

PKPR juga memegang

Program Keluarga

Berencana (KB) di

Puskesmas.

PKPR juga sebagai

Penanggung Jawab

Program Kesehatan

Lanjut Usia (Lansia),

serta tim dari

Program VCT di

Puskesmas.

Pelatihan

dan

bimbingan

untuk

Petugas

Puskesmas

Tidak ada rencana

pelatihan yang dilakukan

oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang di

tahun 2017. Pelatihan

PKPR terakhir dilakukan

tahun 2014. Adapun

pembinaan dilakukan

secara mouth to mouth

oleh PJ Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

kepada Petugas

Puskesmas, baik Tim

PKPR maupun petugas

lainnya yang berkaitan

dengan PKPR, di saat

melakukan kunjungan

pembinaan dan

monitoring evaluation

(monev).

Pelatihan PKPR untuk

petugas sudah lama

dilakukan. Untuk

tahun 2017 tidak ada,

hanya pembinaan yang

dilakukan oleh Dinas

Kesehatan setiap

tahunnya.

Pelatihan PKPR

dilakukan 3 tahun

yang lalu dari 2017.

Adapun workshop

dilakukan 6 bulan

sekali pada tahun-

tahun sebelumnya

dan juga pembinaan

yang dilakukan

Dinas Kesehatan

kepada Puskesmas

saat mereka

berkunjung ke

Puskesmas.

b. Fasilit

as

Puskesmas

PKPR

Puskesmas PKPR

tidak harus

memiliki semua

pedoman yang

ada ataupun

pedoman yang

dibuat

Kementerian

Kesehatan, namun

Terdapat lima Puskesmas


Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang,

dan pada pertengahan

tahun 2017 akan

dikembangkan ke tiga

Puskesmas lainnya di

wilayah kerja Dinas

yang terpenting

adalah Puskesmas

PKPR tersebut

memiliki

pedoman untuk

menyelenggaraka

n PKPR di

wilayah kerjanya.

Kesehatan Kabupaten

Tangerang. Dan beberapa

Puskesmas sudah

memiliki ruang konseling

tersendiri demi menjamin

kerahasiaan.

Pedoman

PKPR

Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

menyalurkan pedoman

yang ada ke Puskesmas

PKPR yang ada di

wilayah kerjanya.

Puskesmas

medapatkan buku

pedoman dari Dinas

Kesehatan.

Puskesmas

mendapatkan buku

pedoman dari Dinas

Kesehatan, beberapa

diberikan ke sekolah

sebagai pegangan

konselor sebaya.

Sarana

Prasarana

lainnya

Selain memberikan buku

pedoman, Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tangerang juga

memberikan plang

“Puskesmas PKPR” dan

“Sekolah PKPR” di

beberapa Puskesmas di

wilayah kerjanya. Juga

memberikan papan data,

media penyuluhan, alat

peraga (manekin) sistem

reproduksi manusia, dan

P3K Kit,.

Puskesmas

mendapatkan kit uks

dari Dinas Kesehatan,

papan data, plang

“Puskesmas PKPR”

dan “Sekolah PKPR”,

juga media

penyuluhan KIE dan

patung alat peraga.

Selain itu Puskesmas

mendapatkan media

KIE dari pihak lain

yang menjadi

mitranya.

Ruangan konseling

remaja gabung dengan

poli yang lain, yaitu

gizi dan lansia, namun

penggunaan ruangan

tersebut dibagi-bagi

sesuai hari

operasionalnya.

Puskesmas

mendapatkan alat

peraga, celemek,

media penyuluhan

KIE.

Adapun ruangan

konseling gabung

dengan ruangan

lansia.

c. Remaj

a

Target

Kunjungan

Remaja

PKPR tidak hanya

dilakukan di

sekolah, namun

juga dapat

dilakukan di

panti, lembaga

pemasyarakatan

(lapas), rumah

singgah, dan

kelompok remaja

lainnya. Namun,

pihak Kemenkes

sendiri mengakui

bahwa PKPR di

sekolah sejauh ini

yang paling bisa

dijalankan.

Terget remaja yang

memanfaatkan pelayanan

PKPR adalah 10%

Konselor

Sebaya

Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

mewajibkan masing-

masing Puskesmas PKPR

yang ada di wilayah

kerjanya memiliki

minimal 2 sekolah (SMP

dan SMA sederajat)

binaan PKPR. Adapun

masing-masing

Puskesmas PKPR tersebut

sudah memiliki 2 sekolah.

Dan dari setiap sekolah

sudah memiliki konselor

sebaya. Adapun Dinas

Kesehatan ikut melakukan

Pembinaan kepada

Sekolah PKPR, dan pada

tahun 2017 dilakukan satu

kali.

Sudah terdapat satu

SMP dan satu SMA

Pesantren yang

menjadi sekolah

binaan PKPR. Di

kedua sekolah tersebut

sudah terdapat Kader

Kesehatan Remaja

(KKR) dan Konselor

Sebaya. Adapun KKR

yang ada di SMA juga

menjadi KKR di

Pesantrennya, karena

beberapa dari siswa

SMA tinggal di

Pesantren yang

tersedia.

Puskesmas membantu

membina dan

regenerasi di kedua

sekolah tersebut,

adapun Dinas

Kesehatan pun

melakukan pembinaan

kepada Konselor

Sebaya yang ada di

sekolah. Dan belum

ada Konselor Sebaya

di luar sekolah karena

masih kurangnya

dukungan dari aparat

lain.

Terdapat satu SMP

dan satu SMA yang

menjadi sekolah

binaan PKPR di

Puskesmas. Di dua

sekolah tersebut

sudah terdapat

Konselor Sebaya.

Puskesmas belum

mengembangkan di

luar sekolah karena

kesibukan di

Puskesmas. Dalam

membentuk Konselor

Sebaya, Puskesmas

membantu melatih

dan membina

mereka, dan

pembinaan dilakukan

satu bulan sekali.

Dalam proses

recruitment pun

Puskesmas ikut

membantu.

Konselor Sebaya

sudah terbentuk

dan sudah

mendapatkan

pelatihan dan

pembinaan dari

Puskesmas oleh

Tim PKPR yang

ada di Puskesmas

PKPR. Konselor

Sebaya pun

melakukan

penyuluhan

kesehatan di

sekolah setiap

hari Senin dan

Jumat, dan sudah

terdapat ruangan

konseling di

sekolah tersebut.

Konselor Sebaya

sudah terbentuk

dan sudah

mendapatkan

pelatihan dan

pembinaan dari

Puskesmas oleh

Tim PKPR yang

ada di Puskesmas

PKPR. Pelatihan

dan pembinaan

dilakukan rutin

oleh Puskesmas

dan juga terkadang

didampingi oleh

orang Dinkes Kab.

Tangerang dalam

memberikan

pembinaan

terhadap Konselor

Sebaya. Konselor

Sebaya pun aktif

seperti ikut andil

dalam membantu

Puskesmas

melakukan

penjaringan di

sekolahnya. Dan

Konselor Sebaya

telah menjadi

ekstrakulikuler di

sekolah tersebut

dan menempati

ruangan bersama

ruang UKS.

KIE Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

membantu memfasilitasi

Puskesmas PKPR dalam

memberikan KIE kepada

remaja. Kegiatan KIE

sepenuhnya diserahkan

kepada Puskesmas,

termasuk penjaringan.

Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

akan membantu ketika

mereka diudang dalam

kegiatan KIE kepada

remaja.

Pada tahun 2017, Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tangerang merencanakan

Roadshow Kesehatan

Reproduksi Remaja di

sekolah-sekolah.

Puskesmas melakukan

penyuluhan kepada

remaja yang ada di

sekolah dan luar

sekolah. Adapapun di

sekolah adalah seluruh

sekolah yang ada di

wilayah kerjanya.

Sedangkan di luar

sekolah adalah Pondok

Pesantren dan remaja

desa/kelurahan seperti

Karangtaruna. Selain

penyuluhan,

Puskesmas juga

melakukan

penjaringan di

sekolah-sekolah yang

rutin dilakukan setiap

tahun di masa

penerimaan siswa

baru.

Penyuluhan

dilakukan oleh

Puskesmas ke semua

sekolah yang ada di

wilayah kerjanya,

bukan hanya Sekolah

PKPR. Selain itu,

pada tahun

sebelumnya

Puskesmas juga

melakukan

penyuluhan ke

Pondok Pesantren

dan remaja di

kelurahan-kelurahan,

meskipun mereka

belum dibina untuk

jadi Konselor

Sebaya.

d. Jejari

ng

Jejaring

Dinas

Kesehatan

Kerjasama dalam

menyelenggaraka

n PKPR dapat

dijalin dengan

Dinas Sosial,

Kemenhan

Kanwil

Kemenhumham,

Dinas Pendidikan,

ataupun

kelompok remaja

seperi Saka

Pada tahun 2017, Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tangerang sedang tidak

menjalin hubungan

kerjasama dengan

LSM/NGO, namun

menjalin kerjasama

dengan Dinas Pendidikan


dalam menjalankan

sekolah PKPR di


Jejaring

Puskesmas

Bhakti Husada

(Pramuka).

Puskesmas PKPR

bekerjasama dengan pihak

sekolah dalam

menjalankan pelayanan

PKPR. Juga beberapa

dengan pihak Kecamatan

dan Kelurahan.

Terdapat salah satu

Puskesmas PKPR yang

menjalin hubungan

dengan BPPKB

Kabupaten, meskipun

tidak ada dokumen

tertulis.

Puskesmas tidak

bekerjasama dengan

LSM, namun bermitra

dengan BPPKB

Kabupaten Tangerang

dalam menjalankan

Kegiatan Kesehatan

Remaja, meskipun

pihak Dinas Kesehatan

belum tahu mengenai

legalitasnya. Selain

itu, Puskesmas

bekerjasama dengan

pihak sekolah guna

menjalankan Program

PKPR di sekolah

binaannya. Sedangkan,

dari pihak desa dan

kelurahan tidak ada

kerjasama karena

dukungan dari mereka

masih kurang terhadap

kegiatan yang

dilakukan oleh

Puskesmas.

Puskesmas tidak

bekerjasama dengan

LSM. Adapun

kerjasama dengan

pihak sekolah untuk

menjalankan Sekolah

PKPR. Dalam

pembentukan

Sekolah PKPR,

Dinas Kesehatan

membantu dalam

mengadvokasi

kepada pihak

sekolah. Selain itu,

pihak kelurahan dan

kecamatan

mendukung kegiatan

penyuluhan

kesehatan remaja

yang ada di wilayah

kerja Puskesmas,

meskipun belum

sampai tahap

pembinaan.

e. Manaj

emen

Kebijakan

Pelayanan

Puskesmas PKPR

tidak harus

memiliki semua

prosedur yang

sama dengan yang

dicontohkan oleh

Kementerian

Kesehatan, begitu

pula dengan alur

pelayanan. Alur

pelayanan di

Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

memberikan contoh alur

dan prosedur dari

Kementerian Kesehatan

RI, kemudian selanjutnya

kembali ke kebijakan

Kepala Puskesmas.

Puskesmas yang

terakreditasi sudah

Belum semua

Puskesmas PKPR

memiliki Standart

Operasional

Procedure (SOP),

namun sudah memiliki

alur pelayanan.

Adapun pelayanan

konseling remaja di

Puskesmas dibuka

pada hari Senin dan

Belum semua

Puskesmas PKPR

memiliki Standart

Operasional

Procedure (SOP),

namun sudah

memiliki alur

pelayanan.

Adapun pelayanan

konseling remaja di

Puskesmas dibuka

dalam gedung

(Klinik PKPR)

terdapat dua

macam yaitu, satu

pintu dan dua

pintu.

Kementerian

Kesehatan

mengembalikan

ke kebijakan

masing-masing

Puskesmas terkait

prosedur dan alur

pelayanan di

tempatnya.

memiliki dokumen yang

lebih detail.

Kamis, di luar hari dan

jam kerja bisa melalui

chating ke PJ PKPR

Puskesmas.

pada hari Kamis, di

luar hari dan jam

kerja bisa melalui

chating ke PJ PKPR

Puskesmas.

Monitoring

dan

Evaluasi

Penanggung Jawab

Program PKPR

mendatangi Puskesmas

PKPR di wilayah

kerjanya untuk melakukan

monitoring dan evaluasi

terkait Program PKPR di

Puskesmas tersebut.

Puskesmas membuat

Plan of Action (PoA)

tahunan yang

kemudian

diaplikasikan menjadi

PoA bulanan. PoA

bulanan tersebut

dilakuakn monitoring

dan evaluasi setiap

bulannya untuk

kemudian didapatkan

rencana tindak lanjut.

Selain itu, Puskesmas

juga melakukan

monitoring dan

evaluasi terhadap

sekolah binaan PKPR.

Adapun Dinas

Kesehatan melakukan

monitoring dan

evaluasi kepada

Puskesmas satu kali

dalam setahun, yaitu

bersamaan dengan

dilakukannya

Pembinaan Puskesmas

PKPR.

Puskesmas

melakukan

monitoring dan

evaluasi terhadap

sekolah PKPR.

Adapun Dinas

Kesehatan

melakukan

monitoring dan

evaluasi kepada

Puskesmas satu kali

dalam setahun, yaitu

bersamaan dengan

dilakukannya

Pembinaan

Puskesmas PKPR.

Pencatatan

dan

Pelaporan

Dinas Kesehatan

Kabupaten Tangerang

memberikan format

pecatatan dan pelaporan

Pencatatan dan

pelaporan oleh

Puskesmas dilakukan

sesuai dengan format

Puskesmas

melakukan

pencatatan dan

pelaporan

kepada Puskesmas PKPR

untuk kemudian mereka

catat dan laporkan setiap

bulannya kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten

Tangerang.

yang diberikan oleh

Dinas Kesehatan.

Pelaporan oleh

Puskesmas dilakukan

rutin setiap bulan.

berdasarkan format

yang diberikan oleh

Dinas Kesehatan dan

kemudian dilaporkan

kepada Dinas

Kesehatan setiap

bulan.

Sistem

Rujukan

Rujukan yang ada adalah

rujukan di antar-poli di

Puskesmas PKPR itu

sediri dan rujukan dari

sekolah PKPR ke

Puskesmas PKPR.

Rujukan yang ada di

Puskesmas merupakan

lintas antar-poli yang

ada di Puskesmas

tersebut.

Rujukan yang ada di

Puskesmas hanyalah

internal di

Puskesmas, yaitu

antar-poli yang ada

di Puskesmas.

Seperti rujukan ke

laboratorium, gizi,

ataupun BP umum

dan/atau gigi.

2. Proses

Tahu 2017:

Pembentukan Tiga

Puskesmas PKPR

Pembinaan Puskesmas

PKPR

Pembinaan Sekolah

PKPR

Roadshow Kesehatan

Reproduksi Remaja

3. Output

Hanya ada satu

Puskesmas PKPR yang

dipantau dan dinilai

Lembar Observasi

No. Nama Ketersediaan

Keterangan Puskesmas 1 Puskesmas 2 Puskesmas 3 Puskesmas 4

1. SK Tim PKPR Puskesmas √ √ √ √

Terdapat salah satu

Puskesmas yang SK nya

belum diperbarui karena

masa transisi

2. Ruang Pelayanan PKPR √ √ √ √

Beberapa Puskesmas ruang

pelayanan tergabung

dengan pelayanan yang

lainnya.

3. Pedoman Pelayanan PKPR √ √ √ √

Pedoman disediakan Dinas

Kesehatan Kab/Kota

turunan dari Kementerian

Kesehatan RI

4. Sarana Prasarana Lainnya √ √ √ √

Berupa papan data, salah

satu Puskesmas memiliki

plang Puskesmas PKPR

dari Dinas Kesehatan

Kab/Kota, dan satu lagi

memiliki plang Klinik

PKPR namun dari anggaran

Puskesmas sendiri

5. SOP Pelayanan PKPR - - - - Belum terdapat SOP

6. Alur Pelayanan PKPR √ √ √ √ Alur tersedia

7. Alat dan Bahan KIE √ √ √ √ Berupa leflet, poster, buku

pegangan, DVD, panthom

anatomi reproduksi

Documents

GAMBARAN IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36535/1/... · 1 gambaran implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja (pkpr)