ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI …

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN

OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR

(PONED) DI PUSKESMAS RAWAT INAP

SIPORI-PORI KOTA TANJUNG BALAI

TAHUN 2018

SKRIPSI

Oleh

SUCI BUNGA MARINI NASUTION

NIM: 141000117 `

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2018


ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN

OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR

(PONED) DI PUSKESMAS RAWAT INAP

SIPORI-PORI KOTA TANJUNG BALAI

TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh

SUCI BUNGA MARINI NASUTION

NIM: 141000117

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2018

i Universitas Sumatera Utara

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul

„ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI DAN

NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI PUSKESMAS RAWAT

INAP SIPORI-PORI KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2018‟ beserta seluruh

isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan yang

tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan

kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar

pustaka. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang

dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap

etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian

karya saya ini.

Medan, Oktober 2018

Suci Bunga Marini Nasution

iii Universitas Sumatera Utara

Telah diuji dan dipertahankan

Pada tanggal : 04 September 2018

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : dr. Heldy BZ, MPH.

Anggota : 1. dr. Rusmalawaty, M.Kes.

2. dr. Fauzi, SKM.

iv Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

PONED merupakan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus

kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Puskesmas PONED memiliki

kemampuan untuk memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil/ibu

bersalin dan ibu nifas. Namun kebanyakan Puskesmas PONED belum mampu

melaksanakan fungsinya dengan optimal. Dari hasil survei awal menunjukkan

bahwa implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori belum

terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

implementasi program PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori Kota

Tanjung Balai Tahun 2018.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang

bertujuan untuk menganalisis implementasi program pelayanan obstetri dan

neonatal emergensi dasar (PONED) di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori kota

Tanjung Balai. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam

dengan 8 informan penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode domain dan

disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

PONED belum optimal. Hal ini disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM)

yang belum maksimal pemberdayaannya, kurangnya ketersediaan sarana dan

prasarana serta obat-obatan yang mendukung pelayanan PONED sehingga banyak

pasien yang tidak dapat ditangani di Puskesmas PONED dn dirujuk ke rumah

sakit PONEK.Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai untuk

melaksanakan evaluasi rutin terhadap kelengkapan sarana dan prasarana serta

fungsinya dalam implementasi PONED dan segera mengganti dan melengkapi

peralatan dan obat yang kurang tersedia di Puskesmas

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar

(PONED), Puskesmas

v Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (BEmONC) was a service to

overcomed obstetric and neonatal emergency obstetric cases. BEmONC has the

ability to provided direct services to pregnant women maternal and postpartum.

However, most BEmONC have not been able to perform its function optimally.

From the results of preliminary survey showed that the implementation of

BEmONC at the inptient public health center Sipori-pori has not been done well.

The purpose of this research to analyzed the implementation of the BEmONC

program at the inpatient public health center Sipori-Pori Kota Tanjung Balai

Year 2018. This research was a qualitative research that aims to analyzed the

implementation of obstetric and emergency neonatal emergency care (BEmONC)

program at inptient public health center Sipori-pori Tanjung Balai. Data was

collected by indepth interviews with 8 research informants. Data analysis was

done by domain method and presented in narrative form. The results showed that

the implementation of BEmONC has not been optimal. This was due to the lack of

human resources lack of availability of facilities and infrastructure and medicines

that support the BEmONC service so that many patients who could not be treated

at the BEmONC were referred to the hospital. Suggested to City Health Office of

Tanjung Balai to conducted routine evaluation on the completeness of facilities

and infrastructure and its function in the implementation of BEMONC and

immediately replaced and equieped the equipments and drugs which were less

available in inpatient public health center Sipori-Pori.

Keywords : Implementation, Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care

(BEmONC), Public Health Center

vi Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Program

Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Rawat

Inap Sipori-Pori Kota Tanjung Balai Tahun 2018” yang merupakan salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun

berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak

secara moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara.

2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si., selaku Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes., selaku Ketua Departemen Administrasi dan

Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara.

4. dr. Heldy BZ, MPH., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan

banyak saran, bimbingan dan arahan dalam prnyelesaian penulisan skripsi ini.

5. dr. Rusmalawaty, M.Kes., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan

saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

vii Universitas Sumatera Utara

6. dr. Fauzi, SKM., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan

masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Ernawati Nasution, SKM, M.Kes., selaku Dosen Penasehat Akademik yang

telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan

di FKM USU.

8. Seluruh dosen khususnya dosen-dosen peminatan AKK dan seluruh staf di

FKM USU yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menjalani

pendidikan.

9. H. Yadi Rianto, SKM, M.Kes., selaku Kepala Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori beserta seluruh pegawai Puskesmas yang telah membantu penulis dalam

melakukan penelitian.

10. Kepada orang tua tercinta, Zaini Thohir, SP., dan Mardiah Surti, SE., yang

selalu mendukung dan mendoakan penulis selama penulisan skripsi sehingga

mampu menyelesaikan skripsi sesuai rencana.

11. Abang dan adik kandung tersayang, M. Albadar Lutan Nasution, ST, M.Eng.,

dan M. Alfi Rajabi Nasution, yang selalu memberikan semangat kepada

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Seluruh keluarga dan sahabat yang telah banyak membantu, mengarahkan,

dan meluangkan waktu selama penulis melaksanakan penelitian dan yang

selalu ada di saat penulis membutuhkan semangat dan dorongan untuk

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih setiap semangat yang

diberikan kepada penulis selama di perantauan.

viii Universitas Sumatera Utara

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan serta

masih diperlukan dalam penyempurnaannya. Hal ini tidak terlepas dari

keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

Medan, Oktober 2018

Penulis


ix Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PENGESAHAN ii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

DAFTAR ISTILAH xiv

RIWAYAT HIDUP xv

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 8

Tujuan Penelitian 9

Tujuan Umum 9

Tujuan Khusus 9

Manfaat Penelitian 9

TINJAUAN PUSTAKA 10

Implementasi 10

Pengertian Implementasi 10

Penyusunan Implementasi Fungsi Puskesmas PONED 12

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 13

Puskesmas 14

Pengertian Puskesmas 14

Tujuan dan Fungsi Puskesmas 15

Azas Puskesmas 17

Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi

Dasar (PONED) 17

Pengertian Puskesmas PONED 17

Kriteria Puskesmas PONED 19

Sumber Daya Kesehatan PONED 22

Batas Kewenangan Puskesmas PONED 25

Persyaratan Sarana dan Prasarana Puskesmas PONED 28

Obat yang Diperlukan dalam Pelayanan PONED 31

Sistem Rujukan Puskesmas PONED 33

Hambatan dalam Penyelenggaraan Puskesmas PONED.. 38

x Universitas Sumatera Utara

Landasan Teori 38

Kerangka Pikir 39

METODE PENELITIAN 40

Jenis Penelitian 40

Lokasi dan Waktu Penelitian 40

Informan Penelitian 40

Definisi Konsep 41

Metode Pengumpulan Data 42

Metode Analisis Data 43

HASIL DAN PEMBAHASAN 45

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45

Gambaran Umum 45

Letak Geografis dan Kependudukan 46

Sumber Daya Manusia Kesehatan 46

Sarana dan Prasarana 47

Karakteristik Informan 48

Input Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Kota Tanjung Balai 50

Ketersediaan Sumber Daya Manusia 50

Kesiapsiagaan Petugas Kesehatan 53

Ketersediaan Tim Pendukung 56

Ketersediaan Sarana dan Prasarana 57

Ketersediaan Obat-obatan 60

Ketersediaan Alat Komunikasi 62

Ketersediaan Biaya Operasional 64

Ketersediaan Sarana Transportasi Rujukan 66

Proses Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori Kota Tanjung Balai 68

Penerimaan Rujukan dari Fasilitas Kesehatan 68

Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal 78

KESIMPULAN DAN SARAN 84

Kesimpulan 84

Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

xi Universitas Sumatera Utara

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

1 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai Tahun 2016 47

2 Sarana dan Prasarana Gedung Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai 48

3 Karakteristik Informan Penelitian 49

xii Universitas Sumatera Utara

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

1 Fasilitas Kesehatan pada Berbagai Tingkat

Pelayanan Di Indonesia 36

2 Skema Alur Rujukan Puskesmas Mampu PONED 37

3 Kerangka Pikir Penelitian 39

xiii Universitas Sumatera Utara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul Halaman

1 Pedoman Wawancara Mendalam 89

2 Hasil Wawancara Mendalam (In-Depth

Interview) 101

3 Peralatan Maternal di Puskesmas Rawat


4 Peralatan Nenonatal di Puskesmas Rawat


5 Kebutuhan Obat di Puskesmas PONED 119

6 Dokumentasi Penelitian 121

7 Surat Ijin Penelitian 123

8 Surat Keterangan Selesai Penelitian 124

xiv Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISTILAH

AKB Angka Kematian Bayi

AKI Angka Kematian Ibu

BBLR Bayi Berat Lahir Rendah

BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

DIII Diploma III

Dinkes Dinas Kesehatan

DIV Diploma IV

DM Diabetes Mellitus

FIGO Federal of International Gynecology Obstetrics

KB Keluarga Berencana

Kemenkes Kementerian Kesehatan

KIA Kesehatan Ibu dan Anak

LCD Liquid Crytal Display

OK Operatie Kamer

Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan

PONED Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

PONEK Pelayanan Obstetri Neonatal Khusus

Poskesdes Pos Kesehatan Desa

Posyandu Pos Pelayanan Terpadu

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat

Pustu Puskesmas Pembantu

RI Republik Indonesia

RIFASKES Riset Fasilitas Kesehatan

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RS Rumah Sakit

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah

S1 Strata 1

S2 Strata 2

SDGs Suistinable Development Goals

SDM Sumber Daya Manusia

SMP Sekolah Menengah Pertama

SMPFA Safe Motherhood a Partnership and Family Approach

SOP Standar Operating Procedures

SUPAS Survei Penduduk Antar Sensus

UGD Unit Gawat Darurat

UKM Upaya Kesehatan Masyarakat

UKP Upaya Kesehatan Perorangan

UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah

VK Verlos Kamer

xv Universitas Sumatera Utara

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Suci Bunga Marini Nasution, berumur 22 tahun,

dilahirkan di Kota Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 07 Februari

1996. Penulis beragama Islam, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan

Bapak Zaini Thohir, SP., dan Ibu Mardiah Surti, SE. Penulis bertempat tinggal di

Jalan Cempaka Lingkungan III Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan sekolah dasar di SD

Swasta Pertiwi Teladan Metro tahun 2002-2008, sekolah menengah pertama di

SMP Negeri 5 Tanjung Balai tahun 2008-2011, sekolah menengah atas di SMA

Negeri 1 Tanjung Balai tahun 2011-2014, selanjutnya penulis melanjutkan

pendidikan Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018


1 Universitas Sumatera Utara

Pendahuluan

Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas adalah fasilitas

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bertanggung jawab

menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat,

yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan

kesehatan tingkat pertama. Salah satu dari enam upaya kesehatan esensial yang

ada di puskesmas yaitu upaya kesehatan ibu dan anak yang memiliki tujuan untuk

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kejadian

kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi (Permenkes RI No.75, 2014).

Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di

suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut dikategorikan buruk dan belum

berhasil dalam meningkatkan kesehatan ibu yang setinggi-tingginya. Kelompok

yang paling rentan yang memerlukan pelayanan maksimal dari petugas kesehatan

adalah ibu bersalin, maka intervensi ditekankan pada kegiatan pertolongan

persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan yang terlatih termasuk di fasilitas

kesehatan dasar seperti Puskesmas. Melalui pertolongan yang baik dan benar,

diharapkan komplikasi akibat salah penanganan bisa dicegah, mengetahui dengan

2


cepat komplikasi yang timbul dan dengan segera memberikan pertolongan

termasuk merujuk bila diperlukan. Pentingnya penurunan AKI dan AKB sebagai

indikator status kesehatan masyarkat dijadikan salah satu sasaran dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan

(Kemenkes RI, 2015).

Salah satu sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di bidang kesehatan adalah

menurunkan AKB menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup dan AKI menjadi 306 per

100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil SUPAS 2015, Indonesia baru dapat

menekan AKB sebesar 22 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 305 per

100.000 kelahiran hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat penurunan

angka-angka kematian, sehingga target RPJMN tahun 2015-2019 diperkirakan

akan tercapai. Berdasarkan data di atas menunjukkan AKI dan AKB sudah

mengalami penurunan, namun masih jauh dari target agenda SDGs tahun 2030

yaitu AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 12 per 1000

kelahiran hidup, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

mengalami peningkatan. Kondisi ini memungkinkan disebabkan oleh antara lain

kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang

tidak sehat dan faktor determinan lainnya, sehingga dibutuhkan layanan kesehatan

khusus untuk menurunkan angka AKI dan KB (Kemenkes RI, 2015).

Upaya dalam penurunan AKI dan AKB diperlukan perhatian serius di

dalam mengatasi masalah komplikasi pada saat kehamilan yang dapat di prediksi.

Diperkirakan 15% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi.

3


Sebagian komplikasi ini dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi

dapat dicegah dan ditangani bila: 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga

kesehatan; 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai,

antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan

pelaksanaan manajemen aktif untuk mencegah perdarahan pascasalin; 3) tenaga

kesehatan mampu melakukan idetifikasi dini komplikasi; 4) apabila komplikasi

terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan

tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; 5) proses rujukan efektf;

6) pelayanan di RS yang cepat dan tepat guna. Berdsasarkan hal tersebutlah maka

diadakan Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal Emergensi

Dasar) sebagai bentuk layanan kesehatan yang bertujuan guna menangani

kejadian kasus obsetri dan neonatal dasar yang bisa ditangani di Puskesmas

sebagai upaya untuk menunrukan AKI dan AKB (Kemenkes RI, 2013).

Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas rawat inap yang mampu

menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi

tingkatdasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Berdasarkan Keputusan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor

HK.02.03/11/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menerangkan bahwa

Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar yaitu

Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan fasilitas PONED siap 24 jam

untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kasus-kasus kegawatdaruratan

4


obstetri dan neonatal tingkat dasar. Hal ini merupakan suatu langkah untuk

menurunkan AKI dan AKB di Indonesia (Kemenkes RI, 2013).

Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan

pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan

neonatal. Puskesmas PONED memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan

langsung terhadap ibu hamil/ ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri

atau rujukan kader/masyarakat, bidan di desa dan Puskesmas. Berbagai upaya

yang dilaksanakan dalam PONED antara lain peningkatan pengetahuan dan

keterampilan tim dalam menyelenggarakan PONED, pemenuhan tenaga

kesehatan, pemenuhan ketersediaan peralatan, obat dan bahan habis pakai,

manajemen penyelenggaraan serta sistem rujukannya. Pelayanan Obstetri dan

Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas juga sangat membutuhkan

kerjasama yang baik dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi

Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit sebagai suatu kesatuan sistem rujukan

mempunyai peran yang sangat penting (Kemenkes RI, 2013).

Menurut hasil laporan nasional Riset Fasilitas Kesehatan (RIFASKES)

tahun 2011 menyatakan bahwa 40% Puskesmas PONED mempunyai peralatan

PONED yang jumlahnya kurang dari 40% standar alat PONED yang harus

dipunyai oleh Puskesmas PONED dan ketersediaan obat PONED sangat kurang,

karena lebih dari 80% Puskesmas PONED menyediakan obat kurang dari 40%

standar obat yang semestinya ada di Puskesmas PONED. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa kualitas PONED masih jauh dibandingkan dengan standar

minimal yang harus dipenuhi (Kemenkes RI, 2012).

5


Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2016),

menunjukkan bahwa Puskesmas PONED belum berjalan dengan optimal

dikarenakan peralatan kesehatan yang belum memadai dan belum memenuhi

standar minimal, kualitas sumber daya kesehatan yang rendah dalam memberikan

pelayanan PONED, dan ketersediaan obat-obatan yang masih belum lengkap.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Amrillah (2016), menyatakan bahwa

yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PONED adalah ada beberapa

peralatan kesehatan dan obat-obatan yang masih belum lengkap dan tidak adanya

kebijakan atau aturan khusus tentang pelaksanan PONED di Puskesmas. Hasil

penelitian San (2017) menjelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana

dalam pelaksanaan kegawatdaruratan ibu dan anak masih belum memadai dalm

pelayanan PONED di Puskesmas Negeri Lama.

Menurut hasil penelitian Susyanty (2016), menunjukkan bahwa

kompetensi tenaga terlatih belum memadai dan beberapa kewenangan juga belum

dilakukan, begitu juga dengan ketersediaan alat kesehatan dan bahan medis habis

pakai serta obat-obatan untuk PONED yang belum memadai. Hasil penelitian lain

juga dilakukan oleh Surahwardy (2013), menyatakan bahwa yang menjadi

hambatan dalam pelaksanaan PONED adalah ada beberapa alat yang tidak

tersedia dan tidak ada dana operasional khusus yang diberikan untuk kegiatan

PONED tetapi dana berasal dari operasional Puskesmas dan dari jasa hasil

tindakan di PONED.

Berdasarkan data dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa

pada tahun 2015 dari 570 Puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di

6


Provinsi Sumatera Utara, terdapat 153 Puskesmas yang menyelenggarakan

PONED atau sebanyak 26,84%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2014 yaitu 147 Puskesmas, tahun 2013 yaitu 137 Puskesmas, dan tahun

2012 yaitu 94 Puskesmas PONED. Jumlah Puskesmas PONED di Kota Tanjung

Balai adalah 6 Puskesmas PONED dan diantaranya adalah Puskesmas Rawat Inap

Sipori-Pori (Dinkes Provinsi Sumatera Utara, 2016).

Menurut data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan kota Tanjung Balai

untuk tahun 2013 AKI sebanyak 30 kasus, tahun 2014 AKI sebanyak 14 kasus,

tahun 2015 sebanyak 10 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 5 kasus. Sementara itu

angka kematian bayi (AKB) juga menurun. Untuk tahun 2013 AKB sebanyak 24

kasus, tahun 2014 AKB sebanyak 20 kasus, tahun 2015 AKB sebanyak 18 kasus,

dan tahun 2016 AKB sebanyak 16 kasus (Dinkes Kota Tanjung Balai, 2016).

Sejak tahun 2015, Puskesmas rawat inap Sipori-Pori menjadi salah satu

Puskesmas mampu PONED yang ada di Kota Tanjung Balai. Puskesmas rawat

inap Sipori-Pori ditunjuk Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai untuk membantu

masalah pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka

kematian bayi (AKB). Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas rawat

inap Sipori-Pori jumlah kunjungan kehamilan di tahun 2014 sebanyak 226

kunjungan, tahun 2015 sebanyak 253 kunjungan dan tahun 2016 sebanyak 281

kunjungan. Terdapat 1 kematian bayi akibat BBLR dan 6 kasus kematian neonatal

(3 kasus akibat asfiksia, 2 kasus akibat ganggungan jalan nafas, dan 1 kasus akibat

BBLR) dari 393 kelahiran yang ada di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap

Sipori-Pori (Profil Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, 2016).

7


Pada tahun 2016 dari 6 Puskesmas PONED di Kota Tanjung Balai,

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori memiliki data kunjungan rujukan tertinggi ke

rumah sakit PONEK diantara Puskesmas PONED lainnya yakni mencapai 148

rujukan, Puskesmas Datuk Bandar sebanyak 88 rujukan, Puskesmas Semula Jadi

sebanyak 50 rujukan, Puskesmas Simu Damanik sebanyak 80 rujukan, Puskesmas

Kampung Baru sebanyak 88 rujukan, Puskesmas Sei Tualang sebanyak 126

rujukan dan Puskesmas Teluk Nibung sebanyak 111 rujukan. Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori juga memiliki kasus kematian neonatal terbanyak diantara

Puskesmas mampu PONED lainnya, yakni sebanyak 6 kasus, Puskesmas Datuk

Bandar dan Puskesmas Semula Jadi sebanyak masing-masing 3 kasus, Puskesmas

Simu Damanik dan Puskesmas Kampung Baru tidak memiliki kasus kematian

neonatal (0 kasus), serta Puskesmas Sei Tualang dan Puskesmas Teluk Nibung

sebanyak masing-masing 1 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada bidan

merupakan petugas layanan KIA di Puskesmas rawat inap Sipori-Pori pada saat

survey pendahulunan di bulan Maret 2108 didapatkan hasil bahwa terdapat

beberapa hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori diantaranya yaitu ketersediaan alat kesehatan yang belum

tersedia secara lengkap untuk melakukan tindakan obsetri, ruangan rawat inap

yang tidak sesuai dengan standar yakni ukuran ruangan kurang dari 7,2 m2 dan

jarak antar tempat tidur didalam ruang rawat inap kurang dari 2,4 m2, dinding dan

lantai dalam ruang rawat inap juga tidak berwarna cerah sehingga sulit

dibersihkan, kurangnya ketersediaan beberapa jenis obat seperti obat anastesi,

8


serta tidak adanya dokter, perawat, dan bidan yang menjadi tim inti PONED untuk

tersedia selama 24 jam siap jaga di layanan PONED. Selain itu, ibu hamil juga

masih belum memahami tentang Puskesmas PONED dan apabila terjadi

persalinan dengan komplikasi seperti partus macet di bidan desa, ibu hamil tidak

mau dibawa ke Puskesmas PONED karena merasa Puskesmas tidak sanggup

untuk mengatasi masalah tersebut dikarenakan tidak kesiagaan petugas kesehatan

di tempat dan kurang lengkapnya ketersediaan alat dan obat menjadikan ibu hamil

tidak mau mengambil risiko besar maka dari itu ingin langsung dirujuk ke Rumah

Sakit PONEK agar segera mendapat perawatan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melaksanakan penelitian mengenai analisis implementasi program pelayanan

obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) di Puskesmas rawat inap Sipori-

Pori Kota Tanjung Balai tahun 2018.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan

prasarana, dan obat-obatan) dalam implementasi program PONED di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori Kota Tanjung Balai Tahun 2018?

2. Bagaimana proses impelementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

Pori Kota Tanjung Balai Tahun 2018?

3. Bagaimana cakupan impelementasi program PONED di Puskesmas Rawat

Inap Sipori-Pori Kota Tanjung Balai Tahun 2018?

9


Tujuan Penelitian

Tujuan umum. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk

menganalisis implementasi program PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

Pori Kota Tanjung Balai Tahun 2018.

Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu :

1. Menjelaskan ketersediaan sumber daya (SDM kesehatan, sarana dan

prasarana, obat-obatan) pada pelaksanaan implementasi program pelayanan

PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori Kota Tanjung Balai Tahun

2018.

2. Menjelaskan proses impelementasi PONED (penerimaan rujukan dari

pelayanan kesehatan dibawahnya, penanganan kegawatdaruratan obstetri

neonatal dalam PONED) di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori Kota Tanjung

Balai Tahun 2018.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori, hasil penelitian lain diharapkan

dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan kelanjutan dari impelemtasi

program PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori Kota Tanjung Balai.

2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan

maupun referensi oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang

berhubungan dengan pelaksanaan program PONED.


Tinjauan Pustaka

Implementasi

Pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau

kegiatan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky

mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan (Usman, 2002).

Implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa

yang melaksanakan, dimana tempat implementasinya mulai dan bagaimana cara

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut pendapat Syukur (1987), dalam implementasi, sebuah kegiatan

harus berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan maupun di luar lapangan yang

mana dalam kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-

usaha dan didukung alat-alat penunjang. Adapun faktor-faktor yang dapat

menunjang program implementasi adalah sebagai berikut:

11


1. Komunikasi, suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila

jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi,

kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya

jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan

keputusan dan kewenangan yang cukup guna melaksankan tugas sebagai

tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi.

3. Disposisi, sikap dan komitmen daripada implementasi terhadap program

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari

mereka yang menjadi implementer program.

4. Struktur birokrasi, Standar Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata

aliran dalam implementasi program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai

hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses

implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara

suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi

sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program

perubahan dan peningkatan

3. Unsur implementasi baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses

implementasi tersebut.

12


Penyusunan implementasi fungsi Puskesmas PONED. Puskesmas

dalam menjalankan program PONED sesuai dengan pedoman PONED yang

berlaku, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan pengembangan fungsi Puskesmas Mampu PONED, yaitu:

a. Menyusun rencana pemantapan fungsi Puskesmas mampu PONED yang

ada.

b. Menetapkan Puskesmas sebagai calon Puskesmas mampu PONED yang

akan dikembangkan.

c. Menyusun rencana pengembangan Puskesmas mampu PONED dengan

tahapannya .

2. Mempersiapkan pemantapan PONED yang sudah ada dan realisasi

pengembangan fungsi Puskesmas menjadi Puskesmas mampu PONED,

sesuai dengan tahapannya, yaitu:

a. Melengkapi kebutuhan sumber daya (SDM, alat medis dan non medis,

obat dan bahan habis pakai, ruangan, ambulan, biaya operasional dan

pemeliharaan, dll) sesuai kebutuhan.

b. Melatih ulang SDM yang ada dan melatih SDM baru yang diperlukan.

c. Melakukan pembinaan teknis, administrasi dan manajemen serta

keuangan.

3. Menetapkan realisasi sesuai dengan rencana dan tahapannya, yaitu:

a. Memantapkan fungsi Puskesmas mampu PONED yang sudah ada

b. Mengembangkan Puskesmas yang dipilih untuk menjadi Puskesmas

mampu PONED.

13


Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah

Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas bersalin. PONED

memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas. Selain

itu juga memberikan pelayanan kesehatan terhadap bayi yang baru lahir dengan

komplikasi, baik datang sendiri atau karena rujukan kader/masyarakat/bidan di

desa, Puskesmas dan PONED melakukan rujukan ke Rumah Sakit PONEK pada

kasus yang tidak mampu ditangani. PONED dapat diberikan oleh Puskesmas yang

mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan

obstetri dan neonatal dasar. PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan

pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED adalah

dokter, bidan, perawat, tim PONED, beserta penanggung jawab terlatih (Mubarak,

2012).

Pelayanan obstetri emergensi bertujuan untuk memastikan bahwa

pelayanan emergensi untuk kelompok risiko tinggi dan berkomplikasi tersedia

untuk setiap perempuan, dimanapun dia berada. Kegiatan intervensi dapat

dilakukan melalui upaya mengurangi kemungkinan komplikasi persalinan yang

berakhir dengan kematian atau kesakitan melalui pelayanan obstetri emergensi.

Petugas kesehatan tersebut harus mampu memberikan Pelayanan Obstetri

Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Kondisi saat ini menunjukkan kurangnya

sumber daya manusia pelaksana pelayanan obstetri. Dengan kondisi seperti itu,

sulit mengharapkan PONED dapat berjalan optimal (Siregar, 2016).

14


Berdasarkan pendapat Walyani dan Purwoastuti, upaya pelayanan PONED

(Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar) merupakan pelayanan yang

menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal tingkat dasar

yang meliputi segi:

1. Pelayanan obstetri: pemberian oksitosin parenteral, antibiotik parenteral dan

sedatif parenteral pada tindakan kuretase digital dan plasenta manual,

melakukan kuretase, plasenta manual, dan kompresi bimanual, serta

memberikan pertolongan persalinan dengan tindakan vakum ekstraksi/forcep

ekstraksi

2. Pelayanan neonatal: resusitasi untuk bayi asfiksia, pemberian antibiotik

parenteral, pemberian anti konvulsan parenteral, pemberian phenobarbital,

kontrol suhu, dan penanggulangan gangguan pemberian nutrisi.

Puskesmas

Pengertian Puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau

kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu

wilayah kerja. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan

kabupaten atau kota (UPTD). Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian

15


dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten atau kota dan merupakan

unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di

Indonesia (Kemenkes RI, 2013).

Tujuan dan fungsi Puskesmas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Maysyarakat

dijelaskan bahwa Puskesmas mempunyai tujuan melaksanakan kebijakan

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya

dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan

tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam menyelenggarakan fungsi ini, Puskesmas berwenang untuk:

a. Melaksanakan perencaan berdasarkan analisis masalah kesehatan

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.

c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan.

d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan

masalah kesehatan pada setiap perkembangan masyarakat yang

berkerjasama dengan sektor lain yang terkait.

e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya

kesehatan berbasis masyarakat.

f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.

g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.

16


h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap aksesm mutu,

dan cakupan pelayanan kesehatan.

i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk

dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan

penyakit..

2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Dalam menyelenggarakan fungsi ini, Puskesmas berwenang untuk:

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,

berkesinambungan, dan bermutu.

b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya

promotif dan preventif.

c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat.

d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan

dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.

e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan

kerjasama inter dan antar profesi.

f. Melaksanakan rekam medis.

g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan

akses pelayanan kesehatan.

h. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

i. Mengordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

17


j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem

rujukan.

Azas Puskesmas. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama,

pengelolaan program kerja Puskesmas berpedoman pada empat asas pokok yaitu:

1. Azas pertanggungjawaban wilayah, yaitu Puskesmas harus bertanggung

jawab atas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, artinya bila terjadi

masalah kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas yang harus bertanggung

jawab untuk mengatasinya.

2. Azas peran serta masyarakat, maksudnya Puskesmas dalam melakukan

kegiatannya harus memandang masyarakat sebagai subjek pembangunan

keshatan dan berupaya melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan

program kerja Puskesmas.

3. Azas keterpaduan, yaitu Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya harus melakukan kerjasama

dengan berbagai pihak, bermitra dan berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas

program dan lintas unit agar terjadi perpaduan kegiatan di lapangan.

4. Azas rujukan, yaitu Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat pertama yang bila tidak mampu mengatasi masalah karena berbagai

keterbatasan, bisa melakukan rujukan baik secara vertikal maupun horizontal

ke Puskesmas lainnya (Permenkes RI, 2014).

Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar

(PONED)

Pengertian Puskesmas PONED. Puskesmas PONED memiliki

kemampuan untuk memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar

18


langsung terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan neonatal dengan komplikasi yang

mengancam jiwa ibu dan neonatus. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang

mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi

di tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Kemenkes RI, 2013).

Keberadaan Puskesmas PONED menunjukkan bahwa sistem pelayanan

kesehatan mampu merespon komplikasi yang terjadi pada ibu hamil dan bayi baru

lahir, dan berkontribusi untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Puskesmas PONED juga dapat memberikan kontribusi pada upaya penurunan

AKI dan AKN dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maternal neonatal

emergensi, maka fungsinya perlu dilaksanakan dengan baik secara optimal.

Menurut the Federal of International Gynecology Obstetrics (FIGO) ada 4 pintu

untuk keluar dari kematian ibu, yaitu: 1) Status perempuan dan kesetaraan gender,

2) Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, 3) Persalinan yang bersih

dan aman oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, 4) PONED-PONEK. Jadi

upaya PONED adalah salah satu upaya dan merupakan upaya terakhir untuk

mencegah kematian ibu (Kemenkes RI, 2013).

Pengembangan dari Puskesmas Mampu PONED dengan melatih tenaga

dokter, perawat, dan bidan, khususnya Puskesmas dengan rawat inap

dikembangkan menjadi Puskesmas yang mampu memberikan Pelayanan Obstetri

dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) (Walyani dan Purwoastuti, 2015).

Berdasarkan Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bina

Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/11/1911/2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

19


Dasar (PONED) menerangkan bahwa Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri dan

Neonatal Emergensi Dasar yaitu Puskesmas rawat inap yang memiliki

kemampuan fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan

dengan kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal tingkat dasar. Hal ini

merupakan suatu langkah untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Berikut

adalah tujuan dari dilaksanakannya PONED di Puskesmas:

1. Untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal tingkat

dasar sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB

2. Diharapkan dapat menurunkan derajat kesakitan dan meminimalkan jumlah

kematian ibu dan bayi di Indonesia. Hal ini terkait pula dengan fakta bahwa

AKI dan AKB di Indonesia yang menempati urutan atas di ASEAN

3. PONED dan PONEK diadakan juga bertujuan untuk menghindari rujukan

yang lebih dari dua jam dan untuk memutuskan rantai rujukan itu sendiri.

Kriteria Puskesmas PONED. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bina

Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/11/1911/2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Dasar (PONED), agar Puskesmas mampu PONED sebagai salah satu simpul dari

sistem penyelenggaraan pelayanan maternal neonatal emergensi dapat

memberikan kontribusi pada upaya penurunan AKI dan AKN maka perlu

dilaksanakan dengan baik agar dapat dioptimalkan fungsinya. Adapun kriteria

Puskesmas Mampu PONED adalah sebagai berikut:

20


1. Puskesmas rawat inap yang dilengkapi fasilitas untuk pertolongan persalinan,

tempat tidur rawat inap sesuai kebutuhan untuk pelayanan kasus obstetri dan

neonatal emergensi/komplikasi.

2. Letaknya strategis dan mudah diakses oleh Puskesmas/fasilitas pelayanan

kesehatan non PONED dari sekitarnya.

3. Puskesmas telah mampu berfungsi dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP) dan tindakan mengatasi kegawatdaruratan, sesuai dengan

kompetensi dan kewenangannya serta dilengkapi dengan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan.

4. Puskesmas telah dimanfaatkan masyarakat dalam/luar wilayah kerjanya

sebagai tempat pertama mencari pelayanan, baik rawat jalan ataupun rawat

inap serta persalinan normal.

5. Mampu menyelenggarakan UKM dengan standar.

6. Jarak tempuh dari lokasi pemukiman sasaran, pelayanan dasar dan Puskesmas

non PONED ke Puskesmas mampu PONED paling lama 1 jam dengan

transportasi umum mengingat waktu paling lama untuk mengatasi perdarahan

adalah 2 jam dan jarak tempuh Puskesmas mampu PONED ke RS minimal 2

jam

7. Mempunyai tim inti yang terdiri atas dokter, perawat dan bidan sudah dilatih

PONED, bersertifikat dan mempunyai kompetensi PONED, serta

tindakanmengatasi kegawatdaruratan medik umumnya dalam rangka

mengkondisikan pasien emergensi/komplikasi siap dirujuk dalam kondisi

stabil.

21


8. Mempunyai cukup tenaga dokter, perawat dan bidan lainnya, yang akan

mendukung pelaksanaan fungsi PONED di Puskesmas/fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat dasar.

9. Difungsikan sebagai Pusat rujukan antara kasus obstetri dan neonatal

emergensi/komplikasi, dalam satu regional wilayah rujukan kabupaten

10. Puskesmas telah mempunyai peralatan medis, non medis, obat-obatan dan

fasilitas tindakan medis serta rawat inap, minimal untuk mendukung

penyelenggaraan PONED

11. Kepala Puskesmas mampu PONED sebagai penanggungjawab program harus

mempunyai kemampuan manajemen penyelenggaraan PONED

12. Puskesmas mampu PONED mempunyai komitmen untuk menerima rujukan

kasus kegawatdaruratan medis kasus obstetri dan neonatal dari fasilitas

pelayanan kesehatan di sekitarnya.

13. Adanya komitmen dari para stakeholder yang berkaitan dengan upaya untuk

memfungsikan Puskesmas mampu PONED dengan baik.

14. Seluruh petugas Puskesmas Mampu PONED melakukan pelayanan dengan

nilai-nilai budaya: kepuasan pelanggan adalah kepuasan petugas Puskesmas,

berkomitmen selalu memberi yang terbaik, memberi pelayanan dengan hati

(dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berkarya dan berprestasi mandiri

bukan karena diawasi), peduli pada kebutuhan masyarakat, selalu

memberikan yang terbaik pada setiap pelanggan.

22


Sumber daya kesehatan PONED. Berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Bina Upaya Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 menyebutkan

kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab pembangunan kesehatan di wilayah

kerjanya, harus dapat menggali potensi-potensi sumberdaya khususnya SDM

dengan perannya masing-masing, termasuk potensi para mitra kerja yang berada

di wilayah kerja Puskesmasnya. Proses ini dapat dilakukan melalui Lokakarya

Mini, baik yang diselenggarakan di Puskesmas maupun di tingkat lintas sektor.

Penyiapan tenaga yang berperan dalam PONED di Puskesmas melalui pertemuan

Mini Lokakarya Puskesmas. Perhitungan kebutuhan tenaga-tenaga dimaksud tidak

dapat secara tegas dipisahkan dari kebutuhan pelayanan rawat inap lainnya,

kecuali untuk kebutuhan Tim inti PONED.

Kebutuhan tenaga diperhitungkan berdasarkan beban kerja yang dihadapi

dalam rangka mencakup pelayanan kasus yang seharusnya datang dilayani dan

atau dirujuk melalui Puskesmas mampu PONED. Adapun langkah-langkah untuk

mempersiapkan tenaga kesehatan di Puskesmas PONED adalah:

1. Menyiapkan tim kesehatan, terdiri atas:

a. Tim Inti sebagai pelaksana PONED

Tenaga kesehatan yang berfungsi sebagai tim inti dan sebagai pelaksana

PONED harus yang sudah terlatih dan bersertifikat dari Pusat Diklat

Tenaga Kesehatan yang telah mendapat sertifikasi sebagai penyelenggara

Diklat PONED. Tenaga Tim Inti PONED tersebut harus selalu siap

selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Tim Inti PONED (minimal)

terdiri dari:

23


1) Dokter Umum sebanyak 1 orang.

2) Bidan, minimal D3 sebanyak 1 orang.

3) Perawat, minimal D3 sebanyak 1 orang.

b. Tim Pendukung PONED

Dalam menyelenggarakan Puskesmas Mampu PONED, dibutuhkan juga

tenaga-tenaga pendukung. Kepala Puskesmas, dibantu oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten menyiapkan calon tenaga pendukung PONED.

tenaga kesehatan pendukung tersebut dapat diambil dari tenaga yang

ditugaskan di ruang rawat inap, bila perlu ditambah dengan tenaga yang

bertugas difasilitas rawat jalan. Tenaga-tenaga kesehatan tersebut harus

dapat memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi calon tenaga pendukung

PONED. Kebutuhan tenaga kesehatan sebagai tim pendukung PONED

adalah terdiri dari:

1) Dokter umum minimal berjumlah 1-2 orang

2) Perawat D3 minimal berjumlah 5 orang

3) Bidan D3 minimal berjumlah 5 orang

4) Analis Laboratorium sebanyak 1 orang

5) Petugas administrasi minimal 1 orang

2. Tim Promosi Kesehatan

Selain kemampuan Komunikasi Informasi Edukasi/Komunikasi Interpersonal

dan Konseling (KIE/KIPK) dan pemberdayaan masyarakat dengan difasilitasi

Kepala Puskesmas, kemampuan tenaga promosi kesehatan ditingkatkan

dalam bidang:

24


a. Pemasaran/marketing dan public relationship (PR) sebagaimana pernah

dikembangkan melalui program Safe Motherhood a Partnership and

Family Approach (SMPFA). Untuk kemampuan tersebut diperlukan

pelatihan tambahan.

b. Penggerak demand target sasaran (Ibu dan keluarganya) untuk

memanfaatkan pelayanan kesehatan obstetri dan neonatal terutama dalam

kondisi emergensi/komplikasi sekaligus akan diperankan secara aktif

sebagai tenaga pendukung PONED untuk mewujudkan pelayanan yang

berkualitas dan memuaskan.

c. Kemampuan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra Puskesmas di

wilayah kerjanya.

3. Menyiapkan tenaga non-kesehatan sebagai penunjang pelayanan

Diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan di fasilitas perawatan, sebagai

tenaga penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan PONED di Puskesmas.

Tenaga penunjang dimaksud antara lain berupa:

a. Petugas dapur.

b. Petugas laundry.

c. Penjaga malam.

d. Cleaning service.

e. Pengemudi Ambulans 1 orang (bertugas bergantian dengan pengemudi

Puskesmas keliling).

25


Batas kewenangan Puskesmas PONED. Terselenggaranya pelayanan di

Puskesmas mampu PONED yang bermutu dan profesional perlu dilakukan

pembinaan baik terhadap Puskesmas, Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan

Provinsi. Pembinaan ini dilakukan secara berjenjang dan simultan dengan

melibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor. Dalam hal penyelenggaraan

PONED terdapat batasan kewenangan Puskesmas dalam melaksanakan PONED.

Adapun batasan kewenangan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan maternal

yaitu:

1. Perdarahan pada kehamilan muda.

2. Perdarahan post partum.

3. Hipertensi dalam kehamilan.

4. Persalinan macet.

5. Ketuban pecah sebelum waktunya dan sepsis.

6. Infeksi nifas.

Batasan kewenangan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan neonatal

yaitu:

1. Asfiksia pada neonatal.

2. Gangguan nafas pada bayi baru lahir.

3. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

4. Hipotermi pada bayi baru lahir.

5. Hipoglikemi dari ibu dengan diabetes mellitus

6. Ikterus.

7. Kejang pada neonatus.

26


8. Infeksi neonatus.

Kewenangan Puskesmas mampu PONED diatas dapat berubah sesuai

dengan kebijakan/ketentuan yang berlaku. Untuk kewenangan beserta

kemampuan yang dapat ditangani Puskesmas yang lebih rinci terlampir. Sistem

pelayanan kesehatan maternal dan neonatal tidak cukup dengan hanya melakukan

standarisasi pelayanan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tetapi

juga perbaikan sistem rujukan maternal dan neonatal yang akan menjadi bagian

dari tulang punggung sistem pelayanan secara keseluruhan.

Beberapa kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal memerlukan

tempat rujukan antara sebagai sarana untuk melakukan stabilisasi, setelah itu

pengobatan dan tindakan kasus harus dikerjakan di fasilitas pelayanan yang lebih

baik oleh karena keterbatasan teknis baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer

maupun tempat rujukan antara Puskesmas. Kasus emergensi neonatal 80% dapat

ditangani di tingkat pelayanan yang berkualitas sesuai standar, 20% perlu

mendapatkan pelayanan rujukan yang berkualitas. Adapun kasus-kasus yang harus

di rujuk ke rumah sakit:

1. Kasus Ibu hamil yang memerlukan rujukan segera ke rumah sakit sebagai

berikut:

a. Ibu hamil dengan panggul sempit.

b. Ibu hamil dengan riwayat bedah sesar.

c. Ibu hamil dengan perdarahan antepartum.

d. Hipertensi dalam kehamilan (pre eklamsi berat/eklamsi).

e. Ketuban pecah disertai dengan keluarnya meconium kental.

27


f. Ibu hamil dengan tinggi fundus 40 cm atau lebih (makrosomia,

polihidramnion, kehamilan ganda).

g. Primipara pada fase aktif kala satu persalinan dengan penurunan kepala

5/5.

h. Ibu hamil dengan anemia berat.

i. Ibu hamil dengan disproposisi kepala panggul.

j. Ibu hamil dengan penyakit penyerta yang mengancam jiwa (DM, kelainan

jantung).

2. Kasus pada bayi baru lahir yang harus segera dirujuk ke rumah sakit yaitu:

a. Bayi usia gestasi kurang dari 32 minggu.

b. Bayi dengan asfiksia ringan dan sedang tidak menunjukan perbaikan

selama 6 jam.

c. Bayi dengan kejang meningitis.

d. Bayi dengan kecurigaan sepsis.

e. Infeksi pra intra post partum.

f. Kelainan bawaaan.

g. Bayi yang butuh transfusi tukar.

h. Bayi dengan distres nafas yang menetap.

i. Meningitis.

j. Bayi yang tidak menunjukan kemajuan selama perawatan.

k. Bayi yang mengalami kelainan jantung.

l. Bayi hiperbilirubinemia dan bayi dengan kadar bilirubin total lebih dari 10

mg/dl.

28


Daftar kasus-kasus diatas dapat berubah sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan/ketentuan yang berlaku


Persyaratan sarana dan prasarana Puskesmas PONED. Adapun

persyaratan sarana dan prasarana Puskesmas PONED ialah sebagai berikut :

1. Ruang perawatan kebidanan, dengan persyaratan :

a. Kebutuhan luas ruang untuk 1 (satu) tempat tidur pasien adalah minimal

7,2 m2.

b. Di datam ruang rawat pasien yang memiliki lebih dari 1 (satu) tempat

tidur , jarak antar tempat adalah 2,4 m2

.

c. Cat dinding dan wama lantai harus cerah untuk memudahkan dibersihkan.

d. Ruang Perawatan Kebidanan harus dekat dengan pos jaga perawat (nurse

station).

e. Disarankan pertemuan antara dinding dengan lantai melengkung (hospital

plint) untuk memudahkan pembersihan.

f. Harus dilengkapi toilet pasien yang berada di dalam ruang perawatan

(tidak harus menyatu dengan kamar), dengan pintu toilet membuka ke

arah luar toilet.

g. Pintu ruang rawat minimal berukuran 90 cm, atau dapat dilalui brankar.

h. Persyaratan lantai harus kuat dan rata.

2. Ruang tindakan obsetri, dengan persyaratan:

a. Kebutuhan luas ruangan minimal 12 m2.

29


b. Disarankan pertemuan antara dinding dengan lantai melengkung (hospital

plint) untuk memudahkan pembersihan

c. Pintu ruang tindakan minimal 90 cmatau dapat dilalui brankar.

d. Persyaratan lantai harus kuat dan rata, disarankan menggunakan bahan

penutup lantai vinyl.

e. Ruang tindakan dilengkapi westafel

f. Dilengkapi lemari untuk menyimpan instrument dan obat- obatan untuk

tindakan kegawatdaruratan kebidanan.

3. Ruang tindakan neonatus, dengan perysaratan:

a. Kebutuhan luas ruangan minimal 9 m2.

b. Disarankan pertemuan antara dinding dengan lantai melengkung

(hospital plint) untuk memudahkan pembersihan.

c. Pintu ruang tindakan minimal 90 cm, atau dapat dilalui brankar.

d. Persyaratan lantai harus kuat dan rata, disarankan menggunakan bahan


e. Ruang tindakan dilengkapi westafel.

f. Dilengkapi lemari untuk menyimpan instrumen dan obat-obatan untuk

tindakan kegawatdaruratan neonatus.

4. Ruang perawatan pasca melahirkan, dengan persyaratan:

a. Merupakan ruang rawat gabung ibu dan bayi normal. Kebutuhan luas

ruang untuk 1 (satu) tempat tidur pasien dan bayi adalah minimal 8 m2.

b. Didalam ruang rawat pasien yang memilik lebih dari 1 (satu) tempat tidur,

jarak antar tempat tidur adalah 2,4m2.

30


c. Cat dinding dan warna lantai harus cerah untuk memudahkan dibersihkan.

d. Ruang Perawatan Pasca Persalinan haru dekat dengan pos jaga perawat

(nurse station).

e. Disarankan pertemuan antara dinding dengan lantai melengkung (hospital

glint) untuk memudahkan pembersihan.

f. Harus dilengkapi toilet pasien yang berada di dalam ruang perawatan,

dengan pintu toilet membuka ke arah luar toilet, dan dilengkapi kloset

duduk.

g. Pintu ruang rawat min. 90 cm, atau dapat dilalui brankar.

h. Persyaratan lantai harus kuat dan rata.

5. Ruang jaga dokter dan perawat, dengan persyaratan:

a. Lokasi ruang jaga dokter dan perawat harus dekat dengan ruang rawat

pasien kebidanan dan pasca persalinan sehingga dapat memonitor kondisi

pasien secara cepat.

b. Dilengkapi lemari untuk menyimpan instrumen dan obat-obatan untuk

keperluan pasien rawat inap.

6. Ruang bedah minor, dengan persyaratan:

a. Ruang bedah minor dikelompokkan dengan ruang-ruang penunjangnya

dalam satu area khusus yaitu area bersih.

b. Ruang bedah minor dilengkapi dengan area untuk scrub up (cuci tangan

petugas bedah), depo farmasi, depo linen, ruang Mat/instrument, dan

ruang sterilisasi (autoclave).

c. Ruang-ruang tersebut dihubungkan dalam satu ruang antara (foyer).

31


d. Di dalam ruang bedah minor harus mempunyai tekanan udara posiitf.

Ruangan ini dilengkapi dengan alat pengkondisian udara dengan pre-fi

lter yaitu jenis single unit/split system yakni alat untuk menarik udara

masuk ke dalam ruangan/ memasukkan udara (supply fanlinhauster). Alat

pengkondisian udara tersebut harus dipasang dengan dibenamkan dalam

dinding (wall mounted).

e. Ruang bedah minor mempunyai akses langsung dengan area kotor. Area

kotor harus mempunyai akses langsung ke luar bangunan. Area kotor

tersebut terdiri dari: Spoelhoek,tempat membuang kotoran pasien setelah

operasi kecil, dilengkapi kloset leher angsa untuk membuang kotoran dan

westafel untuk membilas alat/instrumen tersebut. Ruang cuci alat, yaitu

ruang untuk dekontaminasi/mencuci peralatan bekas pakai operasi.

Ruangan ini dilengkapi akses/loket ke ruang sterilisasi.

f. Persyaratan lantai harus kuat dan rata, disarankan menggunakan bahan


g. Pertemuan antara dinding dengan lantai melengkung (hospital plint)

untuk memudahkan pembersihan.

h. Pertemuan antara dinding dengan dinding melengkung untuk

memudahkan pembersihan (Kemenkes RI, 2013).

Obat yang diperlukan dalam pelayanan PONED. Adapun obat yang

diperlukan dalam pelayanan PONED yaitu:

1. Obat untuk perdarahan, yang meliputi: Ringer Laktat (500 ml), NaCl 0,9%

(500 ml), Dextran 70 6% (500 ml), Metil ergometrin maleat injeksi 0,2 mg (1

32


ml), Metil ergometrin maleat tablet 75 mg (tablet), Oksitosin injeksi 10 IU (1

ml), Misoprostol (tablet), Transfusi set dewasa, Kateter intravena no. 18G,

Kateter Folley no.18, Kantong urin dewasa, Disposible syringe 3 ml,

Disposible syringe 5 ml.

2. Obat untuk Hipertensi dalam kehamilan yang meliputi: Ringer Laktat (500

ml), MgSO4 20% (25 ml), MgSO4 40% (25 ml), Glukonas kalsikus 10%

injeksi (20 ml), Diazepam 5 mg injeksi (2 ml), Nifedipin 10 mg (tablet),

Hidralazin 5 mg injeksi, Labetolol 10 mg injeksi, Metildopa 250 mg (tablet),

Transfusi set dewasa, Kateter intravena no. 18 G, Kateter Folley No.18,

Kantong urin dewasa, Disposible syringe 3 ml, Disposible syringe 5 ml, dan

Disposible syringe 10 ml.

3. Obat untuk infeksi, yang meliputi: Ringer Laktat (500 ml), NaCl 0,9% (500

ml), Ampisilin 1 g injeksi, Gentamisin 80 mg injeksi, Metronidazol 500 mg

injeksi, Amoksilin 500 mg (tablet), Oksitosin injeksi 10 IU (1 ml), Aquadest

pro injeksi (25 ml), Parasetamol 500 mg (tablet), Infus set dewasa, Kateter

intravena No. 18 G, Kateter Folley no.18, Kantong urin dewasa, Disposible

syringe 3 ml, dan Disposible syringe 5 ml.

4. Obat untuk abortus yang meliputi: Ringer Laktat (500 ml), NaCl 0,9% (500

ml), Sulfas Atropin injeksi (2 ml), Diazepam 5 mg injeksi (2 ml), Pethidin

injeksi (2 ml), Metil ergometrin maleat injeksi 0,2 mg (1 ml), Metil

ergometrin maleat tablet 75 mg (tablet), Amoksilin 500 mg (tablet), Asam

Mefenamat 500 mg (tablet), Infus set dewasa, Kateter intravena No. 18 G,

Disposible syringe 3 ml dan Disposible syringe 5 ml.

33


5. Obat untuk robekan jalan lahir yang meliputi: Ringer Laktat (500 ml), NaCl

0,9% (500 ml), Lidokain HCl 2% injeksi (2 ml), Oksitosin injeksi 10 IU (1

ml), Metil ergometrin maleat injeksi 0,2 mg (1 ml), Amoksilin 500 mg

(tablet), Asam Mefenamat 500 mg (tablet), Chromic catgut No.1, atraumatik

(sachet), Chromic catgut No.2/0 atau 3/0, atraumatik (sachet), Transfusi set

dewasa, Kateter intravena No. 18 G, Kateter Folley No.18, Kantong urin

dewasa, Disposible syringe 3 ml dan Disposible syringe 5 ml.

6. Obat untuk syok anafilaktik yang meliputi: Ringer Laktat (500 ml), NaCl

0,9% (500 ml), Adrenalin 0,1% injeksi (1 ml), Difenhidramin HCl 10 mg

injeksi (1 ml), Dexametason 5 mg injeksi (1 ml), Transfusi set dewasa,

Kateter intravena No. 18 G, Kateter Folley No.18, Kantong urin dewasa,

Disposible syringe 3 ml dan Disposible syringe 5 ml (Kemenkes RI, 2013).

Sistem rujukan Puskesmas PONED. Setiap kasus dengan kegawatdaruratan

maternal dan neonatal mengacu pada prinsip utama kecepatan dan ketepatan

tindakan, efisien, efektif, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan bidan serta

fasilitas pelayanan. Setiap kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang

datang ke Puskesmas PONED harus langsung dikelola sesuai dengan prosedur

tetap buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (Kemenkes

RI, 2013).

Menurut Pedoman Penyelenggaraan PONED menyebutkan sistem rujukan

adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan

tanggung jawab timbal balik terhadap kasus penyakit atau masalah kesehatan baik

secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang

34


lebih mampu atau secara horisontal dalam arti unit-unit yang setingkat

kemampuannya.

1. Penerimaan Pasien di Puskesmas PONED. Kasus yang dirujuk ke Puskesmas

mampu PONED, kemungkinan berasal dari:

a. Rujukan masyarakat, meliputi:

1) Datang sendiri sebagai pasien perorangan atau keluarga.

2) Diantar/dirujuk oleh kader Posyandu, dukun bayi, dan lainnya.

3) Dirujuk dari institusi .masyarakat, seperti Poskesdes, Polindes, dan

lain-lain.

b. Rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama dari

wilayah kerja Puskesmas Mampu PONED, antara lain dari:

1) Unit rawat jalan Puskesmas, Puskesmas pembantu/keliling.

2) Praktek dokter atau bidan mandiri.

3) Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama lainnya.

c. Rujukan dari Puskesmas sekitar.

2. Pelaksanaan rujukan

Kebutuhan merujuk pasien tidak hanya dalam kondisi kegawatdaruratan saja,

akan tetapi juga pada kasus yang tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan

rawat inap karena tim Inter-profesi tidak mampu melakukan dan atau

peralatan yang diperlukan tidak tersedia. Khusus untuk pasien dalam kondisi

sakit cukup berat dan atau kegawatdaruratan medik, proses rujukan mengacu

pada prinsip utama, yaitu:

35


a. Ketepatan menentukan diagnosis dan menyusun rencana rujukan, yang

harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan

kemampuan dan kewenangan tenaga dan fasilitas pelayanan.

b. Kecepatan melakukan persiapan rujukan dan tindakan secara tepat sesuai

rencana yang disusun.

c. Menuju/memilih fasilitas rujukan terdekat secara tepat dan mudah

dijangkau dari lokasi.

3. Regionalisasi Sistem Rujukan PONED

Regionalisasi Sistem Rujukan PONED adalah pembagian wilayah sistem

rujukan dari satu wilayah kabupaten dan daerah sekitar yang berbatasan

dengannya, dimana Puskesmas Mampu PONED yang berada dalam salah

satu regional sistem rujukan wilayah kabupaten/kota, difungsikan sebagai

rujukan antara yang akan mendukung berfungsinya Rumah Sakit PONEK

sebagai rujukan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi di wilayah

kabupaten/kota bersangkutan. Secara umum, Rujukan ibu hamil dan

neonatus beresiko tinggi merupakan komponen yang penting dalam sistem

pelayanan kesehatan maternal. Rujukan dilakukan apabila tenaga dan

perlengkapan di suatu fasilitas kesehatan tidak mampu menatalaksana

komplikasi yang mungkin terjadi.. Berikut adalah skema fasilitas pelayanan

pada berbagai tingkat di Indonesia (Kemenkes RI, 2013).

36


Gambar 1. Fasilitas kesehatan pada berbagai tingkat pelayanan di Indonesia

Rujukan Utama

Rujukan Neonatal

RS Rujukan II

RS Provinsi

RS Rujukan I

RS Kabupaten/Kota

PUSKESMAS

Puskesmas

Pembantu

Bidan Desa

Pondok Bersalin

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa

RUJUKAN

37


Gambar 2. Skema alur rujukan Puskesmas mampu PONED

Monev hasil tindakan yankes

di Puskesmas

Pasien sembuh, pulang,

dilayani Puskemas

Pasien belum sembuh,

dirujuk ke RS Rujukan

Tindakan/yankes sesuai

SOP, dengan bimbingan dari

RS Rujukan terdekat melalui

komunikasi radio-medik atau

e-health

Tindakan/yankes sesuai

SOP dan bimbingan

kemandirian keluarga

Dirujuk ke RS Rujukan

terdekat

Hasil monev baik,

pasien dikembalikan ke

Puskesmas

Diagnosa dan Assesment

apakah kasus dapat ditangani

oleh tim

Kasus dapat ditangani dengan

tuntunan dariRS rujukan

Kasus dapat ditangani

tim PONED

Kasus tidak dapat

ditangani tim PONED

Kasus Datang

Wilayah Puskesmas

(Perlu Rujukan)

Luar Wilayah Puskesmas

(Perlu Rujukan)

Puskesmas

Mampu PONED

Pemeriksaan Fisik dan Penunjang

38


Hambatan dalam penyelenggaraan Puskesmas PONED. Hambatan dan

kendala rumah sakit dalam penyelenggaraan PONED, yaitu:

1. Mutu SDM yang rendah.

2. Sarana prasarana yang kurang .

3. Keterampilan yang kurang .

4. Koordinasi antara Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK belum

maksimal.

5. Pembinaan terhadap pelayanan emergensi neonatal belum memadai


Landasan Teori

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah






kasus yang tidak mampu ditangani. PONED dapat diberikan oleh Puskesmas yang

mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan

obstetri dan neonatal dasar (Kemenkes RI, 2013).

Puskesmas PONED memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan

obstetri neonatal emergensi dasar langsung terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan

neonatal dengan komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan neonatus. Puskesmas

PONED adalah Puskesmas yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri

39


dan neonatal emergensi/komplikasi di tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7

hari seminggu (Kemenkes RI, 2013).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pelaksanaan

Puskesmas PONED yaitu: ketersediaan sumber daya PONED (Input) yang

meliputi SDM Kesehatan, sarana dan prasarana dan obat-obatan yang diperlukan

untuk penatalaksanaan kasus PONED, kemudian proses pelaksanaan puskesmas

PONED, yang meliputi penerimaan rujukan dari pelayanan kesehatan di

bawahnya dan Penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal dalam PONED

Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 3. Kerangka pikir penelitian

Ketersediaan Sumber Daya PONED (Input)

1. SDM Kesehatan

2. Sarana dan Prasarana

3. Obat-obatan

4. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)

Proses Pelaksanaan Puskesmas PONED

1. Penerimaan rujukan dari fasilitas kesehatan

di bawahnya

2. Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri

Neonatal dalam PONED

Cakupan Pelayanan PONED


Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran dan kata-kata tertulis maupun

lisan dari informan serta perilaku yang diamati. Peneliti menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan tujuan ingin mendapatkan data yang mendalam dari

sumber informan mengenai impelementasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal

Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

Pori Kota Tanjung Balai. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Januari

sampai bulan September 2018.

Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif berdasarkan prinsip-prinsip

kualitatif, yaitu prinsip kesesuaian dan kecukupan. Prinsip dimana informan

dalam peneltian ini dipilih berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan kesesuaian

dengan topik penelitian ini dimana informan tersebut bertanggung jawab langsung

memberikan pelayanan kesehatan. Prinsip kedua yaitu kecukupan dimana

informan yang dipilih mampu menggambarkan dan memberikan informasi yang

cukup mengenai topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, pemilihan informan

dilakukan dengan menggunakan metode purposif. Metode ini merupakan teknik

41


pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang

yang paling tahutentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang

diteliti (Sugiyono, 2011). Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

2. Dokter di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori.

3. Bidan Koordinator di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

4. Perawat di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

5. Bidan Desa di wilayah kerja di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

6. Petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu di wilyah kerja Puskesmas Rawat

Inap Sipori-Pori

7. Ibu yang dirujuk dari bidan desa ke layanan PONED Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori.

8. Ibu yang dirujuk dari layanan PONED Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ke

layanan PONEK di rumah sakit dengan kasus maternal.

9. Ibu yang dirujuk dari layanan PONED Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ke

layanan PONEK di rumah sakit dengan kasus neonatal.

Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dari masing-masing variabel yang diteliti dalam

penelitian ini yaitu:

42


1. Ketersediaan sumber daya PONED (Input) yang meliputi:

a. SDM Kesehatan, yaitu tenaga kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori yang bertanggung jawab memberikan layanan kesehatan dalam

impelmentasi PONED yang meliputi tim inti PONED (dokter, bidan,

perawat), dan tim pendukung PONED.

b. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan yang

menunjang pelaksanaan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori.

c. Obat-obatan, yakni kelengkapan obat atau farmasi yang menunjang

pelaksanaan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori.

2. Proses pelaksanaan Puskesmas PONED yang meliputi:

a. Penerimaan rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya, yakni proses

pelaksanaan rujukan berjenjang dalam penatalaksanaan kasus

kegawatdaruratan PONED dari bidan desa dan Puskesmas Pembantu ke

Puskesmas PONED dan ke Rumah Sakit PONEK.

b. Penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal dalam PONED, yakni

penanganan atau penatalakasanaan kasus kegwatdaruratan maternal dan

neonatal dalam impelementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori.

Metode Pengumpulan Data

Data primer yang merupakan sumber utama untuk dijadikan data dalam

penulisan hasil penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara mendalam

(indepth interview) dengan informan penelitian. Pada penelitian ini wawancara

mendalam (indepth interview) dilakukan dengan menggunakan pedoman

43


wawancara. Indepth Interview atau wawancara mendalam merupakan teknik

pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan, guna mendapatkan langsung

jawaban yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. Pedoman

wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek

apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-

aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian

interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan

secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan

konteks aktual saat wawancara berlangsung.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari profil Puskesmas Rawat

Inap Sipori-Pori, data dari Dinas Kesehatan kota Tanjung Balai, data dari Dinas

Kesehatan Sumatera Utara dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan

tujuan penelitian. Data yang diperoleh secara tidak langsung berasal dari data

tertulis meliputi: buku-buku, arsip, jurnal ilmiah dan kepustakaan, dokumentasi

dan berbagai data yang memuat tentang pelayanan kesehatan serta buku-buku atau

karya tulis yang relevan bagi pemecahan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data merupakan konsep penting.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data yang

diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dilakukan

oleh peneliti dalam penelitian yaitu triangulasi sumber yaitu mendapatkan data

dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, yakni dengan memilih

44


informan yang dianggap dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan

yang diajukan (Sugiyono, 2011).

Tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan

menarik kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari data yang didapat dilapangan. Reduksi data merupakan analisis yang

menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.Penyajian data adalah

kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan

adanya penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

(Sugiyono, 2011).


Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum. Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori merupakan

Puskesmas yang terletak di Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjung Balai dengan

luas wilayah 6,571 km2, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Teluk Nibung

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Pematang Pasir

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Datuk Bandar

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kerja Puskesmas Sei Tualang

Raso.

Wilayah Sipori-pori Kecamatan Teluk Nibung berbatasan dengan

Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, dan Sei Tualang Raso. Secara

administratif Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori memiliki wilayah kerja yang

terdiri dari 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Beting Kuala Kapias dan Kelurahan

Kapias Pulau Buaya. Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori merupakan Puskesmas

tipe perawatan atau Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas PONED sejak tahun

2015. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan

sumberdaya yang ada di masyarakat, diantaranya Puskesmas Pembantu (PUSTU),

Posyandu dan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES). Berdasarkan data yang

terkumpul tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas Pembantu

(PUSTU) sebanyak 2 buah dan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) sebanyak 2

buah. POSKESDES merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam

46


rangka mendekatkan pelayanan kebidanan melalui penyediaan tempat pertolongan

persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana

(KIA/KB).

Letak geografis dan kependudukan. Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

merupakan Puskesmas yang dipersiapkan sebagai Puskesmas rawat inap, terletak

di wilayah Kota Tanjung Balai dengan jarak ke Ibukota Tanjung Balai sejauh ±42

Km. Seperti daerah-daerah lain yang berada di kawasan Provinsi Sumatera Utara,

Kota Tanjung Bali termasuk daerah yang beriklim tropis yang memiliki dua

musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah penduduk di wilayah kerja

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori pada tahun 2016 yakni sebanyak 17.101 jiwa

yang tersebar di dua keluarhan yakni Kelurahan Beting Kuala Kapias dan

Kelurahan Kapias Pulau Buaya. Komposisi penduduk yang multietnis terdiri dari

berbagai suku bangsa antara lain: Melayu, Jawa, Tapanuli, Karo, Toba dan lain-

lain. Penduduk mayoritas adalah suku Melayu. Agama yang dianut adalah Islam,

Katolik, Protestan, dan Budha.

Sumber daya manusia kesehatan. Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Kota Tanjung Balai dipimpin oleh seorang dokter. Berdasarkan data yang

diperoleh di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori maka diperoleh data Tenaga

Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai sebanyak 26

orang, dengan rincian yang dapat diliht pada tabel 1 sebagai berikut:

47


Tabel 1

Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung

Balai Tahun 2016

Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah

Dokter Umum

Dokter Gigi

Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tenaga Kesehatan Lingkungan

Tenaga Gizi

Perawat

Bidan

Farmasi

Tenaga Penunjang Kesehatan

2 orang

1 orang

3 orang

1 orang

1 orang

7 orang

8 orang

1 orang

2 orang

Jumlah 26 orang

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa sumber daya manusia

kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai yang paling

banyak ialah Bidan yakni sebanyak 26 orang, Bidan sebanyak 8 orang, Perawat

sebanyak 7 orang, Tenaga Kesehatan Masyarkat sebanyak 3 orang, Dokter Umum

dan Tenaga Penunjang Kesehatan masing-masing sebanyak 2 orang, kemudian

Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, dan Farmasi yakni

masing-masing sebanyak 1 orang, sehingga seluruh sumber daya manusia

kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai berjumlah 26

orang.

Sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana gedung di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai dapat dilihat pada tabel 2

berikut:

48


Tabel 2

Sarana dan Prasarana Gedung Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung

Balai

Fasilitas Jumlah

Ruang unit gawat darurat (UGD)

Ruang kepala Puskesmas

Ruang kartu

Ruang poli umum

Ruang rawat inap

Ruang KIA/KB

Ruang VK

Ruang OK

Ruang poli gigi

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Ruang obat/apotek 1

Ruang laboratotium 1

Gudang 1

Kamar mandi 3

Berdasarkan tabel 2 tersebut diketahui bahwa sarana dan prasarana gedung

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori tahun 2015

terdiri dari: 1 ruang UGD, 1 ruang kepala Puskesmas, 1 ruang kartu, 1 ruang poli

umum, 4 ruang rawat inap, 1 ruang KIA/ KB, 1 ruang VK, 1 ruang OK, 1 ruang

poli gigi, 1 ruang obat/ apotek, 1 ruang laboratorium, 1 gudang dan 3 kamar

mandi.

Karakteristik Informan

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan prinsip-

prinsip kualitatif, yaitu prinsip kesesuaian dan kecukupan. Prinsip dimana

informan dalam peneltian ini dipilih berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan

kesesuaian dengan permasalahan penelitian ini dimana informan tersebut

bertanggung jawab langsung memberikan pelayanan kesehatan. Prinsip kedua

yaitu kecukupan dimana informan yang dipilih mampu menggambarkan dan

49


memberikan informasi yang cukup mengenai permasalahan penelitian ini. Adapun

informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3

Karakteristik Informan Penelitian

Informan Nama Jabatan Pendidikan Umur

Informan 1 H. Yadi Rianto,

SKM, M.Kes

Kepala

Puskesmas

Rawat Inap

Sipori-pori

S2 Kesehatan

Masyarakat

42 tahun

Informan 2 dr. H. Acep

Mukhtar

Dokter

Umum

S1 Kedokteran 50 tahun

Informan 3 Wilda Wati, Amd.

Keb.

Bidan DIII Kebidanan 37 tahun

Informan 4 Siti Halimah,

Amd. Kep.

Perawat DIII

Keperawatan

40 tahun

Informan 5 Elisma Ariani,

Amd. Keb.

Bidan Desa DIII Kebidanan 38 tahun

Informan 6 Sri Ema Ningsih,

S.Tr.Keb

Bidan DIV Kebidanan 44 tahun

Informan 7 Fatimah Ibu Bersalin SMP 35 tahun

Informan 8 Wati Ibu Bersalin SMP 38 tahun

Informan 9 Aisah Ibu Besalin SMP 28 tahun

Berdasarkan tabel 3 tersebut diketahui bahwa jumlah informan pada

penelitian ini adalah 9 orang, yang terdiri dari Kepala Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori, Dokter Umum, Bidan, Perawat, Bidan Desa, dan masyarakat yang

berupa ibu bersalin yang pernah memanfaatkan layanan PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori. Tingkat pendidikan informan beragam dari SMP, DIII,

DIV, S1 dan S2. Umur informan berada pada rentang 28–50 tahun.

50


Input Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota

Tanjung Balai

Ketersediaan sumber daya manusia. Penyataan informan mengenai

ketersediaan sumber daya manusia pada pelayanan PONED di Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

“Ada. Sebelum PONED masuk, ya pelatihan lah. Kemampua petugas

kesehatannya kita tingkatkan waktu pelatihan Dokter, perawat, sama bidan

koordinatornya yang dapat pelatihan itu, pelatihannya di Medan, semingguan.

Kita disini ada petugas kesehatan itu 26 orang” (Informan 1).

“ Ada dokter, bidan, sama perawat tapi itulah yang dapat pelatihan

PONED itu sudah pindah tugas, nggak disini lagi.. nggak ada kriteria khususlah,

nggak pernah dengar soal pelatihan lanjutan itu jadi apa tidak, soalnya kemaren

ada dengar mau diadakan tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya" (Informan

3).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa ada petugas yang telah

dilatih PONED sebanyak tiga orang yaitu satu orang dokter, satu orang perawat,

dan satu orang bidan sehingga di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ada dokter

umum, bidan koordinator, dan perawat yang sudah mengerti mengenai pelayanan

PONED dan dinilai sudah mencukupi untuk memberikn layanan PONED.

Menurut Kemenkes RI (2013), dalam implementasi PONED, Puskesmas

harus mempunyai kriteria khusus untuk menjadi Puskesmas PONED harus

mempunyai tim inti yang terdiri dari Dokter, Bidan, dan Perawat yang sudah

dilatih PONED, bersertifikat dan mempunyai kompetensi PONED, serta tindakan

mengatasi kegawatdaruratan medik umumnya dalam rangka mengondisikan

pasien komplikasi siap untuk dirujuk dalam kondisi stabil. Tim inti pelaksana

Puskesmas PONED minimal terdiri dari 1 Dokter Umum, 1 Bidan dengan

pendidikan minimal D3, dan 1 Perawat dengan pendidikan minimal D3. Tenaga

51


tim inti pelaksana PONED tersebut harus selalu siap selama 24 jam per hari dan 7

hari seminggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan diperoleh

informasi bahwa jumlah SDM di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, jumlah

tenaga yang dilatih PONED sebanyak tiga orang. Tenaga kesehatan di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori yang mengikuti pelatihan PONED yaitu satu dokter, satu

bidan dan satu perawat. Untuk menjadi petugas PONED tidak ditentukan lamanya

kerja, tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi tim PONED, karena tim

PONED di tunjuk langsung oleh kepala Puskesmas. Namun keadaan saat ini, tim

PONED yang telah dilatih tersebut telah dipindahtugaskan ke Puskesmas lain

sehingga tim inti PONED yang saat ini bertugas di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori belum mendapatkan pelatihan PONED.

Disebutkan dalam Kemenkes RI (2013), apabila tenaga dalam tim inti

tersebut pindah tugas, maka Dinas Kesehatan wajib untuk menggantikan dengan

tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) terlatih PONED melalui pelatihan

atau rekrutmen tenaga kesehatan terlatih. Tetapi pada kenyataannya, sudah 2

tahun sejak tim inti PONED Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori dipindahtugaskan,

Dinas Kesehatan belum mengirimkan tim inti PONED yang baru.

Sebenarnya petugas kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ini

sudah cukup baik dan mengerti mengenai PONED tetapi mungkin menjadi

kendala karena tidak adanya petugas PONED yang selalu siap melayani sehingga

banyak kasus kegawatdaruratan dijumpai oleh bidan desa dan bidan jaga di

Puskesmas yang belum mendapat pelatihan PONED karena tim inti PONED yang

52


sudah mendapatkan pelatihan PONED telah dipindahtugaskan ke Puskesmas lain,

dan umumnya petugas kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan PONED

khususnya bidan tidak berani melakukan penanganan dan memilih langsung

merujuk ke rumah sakit. Hal tersebut berdampak pada pelayanan PONED di

Puskesmas selama dua tahun ini, dan pelayanan tidak berjalan karena jumlah

rujukan di Puskesmas tinggi. Puskesmas PONED haruslah memiliki dokter jaga

24 jam, dari hasil pengamatan di Puskesmas dokter ada pada waktu jam dinas

saja, sedangkan mulai dari malam sampai pagi hanya ada petugas jaga rawat inap

saja tanpa didampingi dokter jaga. Jadi dalam dokter hanya bersifat on call saja

bila ada penanganan pasien gawat darurat yang mau dirujuk.

Kendala yang dihadapi ialah rumah dokter yang jauh dari Puskesmas,

sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk datang ke Puskesmas

apabila ada pasien kegawatdaruratan PONED, yang menyebabkan pasien dengan

kasus kegawatdaruratan langsung dirujuk ke rumah sakit karena berbagai sebab

antara lain tidak adanya petugas yang terlatih PONED seperti dokter yang siap 24

jam atau lama datang ke Puskesmas dan sulitnya konsultasi dengan dokter pada

waktu malam hari, sehingga bidan jaga yang ada di Puskesmas langsung merujuk

pasien ke rumah sakit tanpa menunggu terlebih dahulu kedatangan dokter di

Puskesmas. Seharusnya semua petugas yang terlatih PONED harus siap 24 jam

untuk melayani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal di Puskesmas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan ketentuan Kemenkes RI (2013)

yang menyatakan bahwa syarat Puskesmas PONED salah satunya adalah

memiliki dokter, bidan, perawat yang terlatih PONED dan siap melayani 24 jam.

53


Menurut Vivianri (2011) menyatakan bahwa kekurangan sumber daya manusia

atau tim PONED karena sumber daya manusia atau tim PONED tersebut tidak

tinggal di Puskesmas atau sedang tugas belajar dan dokter yang ada berasal dari

Puskesmas lain, sehingga pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan

neonatal tidak efektif.

Terlaksananya pelayanan persalinan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori,

maka upaya yang dilakukan kepala Puskesmas kepada pimpinan Dinas Kesehatan

Kota Tanjung Balai untuk memenuhi kurangnya tenaga kesehatan terlatih

PONED, yaitu memberdayakan tenaga kesehatan lainnya yang belum pernah

mengikuti pelatihan PONED tenaga kesehatan yang cukup memadai jumlahnya di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori seharusnya juga diberikan pelatihan yang

merata mengenai PONED, pelatihan ini bisa diberikan dari tenaga PONED yang

sudah terlatih, sehingga tidak lagi menjadi kendala dalam penanganan pasien

karena semua petugas sudah memiliki kemampuan yang sama. Menurut Siregar

(2016), kekurangan staf merupakan suatu hambatan yang besar untuk

menyediakan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.

Kesiapsiagaan petugas kesehatan. Pernyataan informan mengenai

kesiapsiagaan petugas kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Kota Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

“Ada dokter sama petugas siaga 24 jam. Kita dibagi shift kerja 24 jam, jadi kalau malam yaa ada yang piket jaga mlam juga” (Informan 1).

“Untuk petugas kesehatan yang jaga, ya pasti adalah. On-call juga kalau

ada situasi darurat gitu. Tapi memang dokternya datang agak lama, jadi kalau

pasiennya sudah darurat kali, dan saya rasa gak bisa ditangani di Puskesmas,

yaa saya langsung rujuk langsung ke rumah sakit, tanpa nunggu-nunggu dokternya datang “ (Informan 3).

54


Berdasarkan pernyataan tersebut diketaahui bahwa di Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai menyatakan bahwa petugas selalu ada dan

siap siaga selama 24 jam dan dibagi menjadi beberapa shift jaga untuk

memberikan layanan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh informan, petugas

kesehatan tidak selalu ada melayani pelayanan PONED hanya selama jam dinas

saja. Mereka membagi shift kerja dalam melaksanakan pelayanan PONED dibagi

3 yaitu shift pagi, shift sore dan shift malam. Tim pelaksana PONED harus selalu

siap selama 24 jam per hari dan 7 hari seminggu. Namun kenyataan dilapangan,

hanya satu orang dokter yang masuk shift kerja malam, padahal Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori mempunyai 2 orang dokter umum, dikarenakan selain

bertanggung jawab dalam implementasi PONED, dokter umum juga bertanggung

jawab pada poli umum.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi

para pengguna atas pelayanan yang nyatanya mereka terima/peroleh dengan

pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut

pelayanan suatu instansi. Jika pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan

memuaskan, begitu juga sebaliknya (Tjiptono, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal yang menjadi kendala

ialah rumah dokter yang jauh dari Puskesmas, sehingga membutuhkan waktu

yang relatif lama untuk datang ke Puskesmas apabila ada pasien kegawatdaruratan

PONED, yang menyebabkan pasien dengan kasus kegawatdaruratan langsung

55


dirujuk ke rumah sakit karena berbagai sebab antara lain tidak adanya petugas

yang terlatih PONED seperti dokter yang siap 24 jam atau lama datang ke

Puskesmas dan sulitnya konsultasi dengan dokter pada waktu malam hari,

sehingga bidan jaga yang ada di Puskesmas langsung merujuk pasien ke rumah

sakit tanpa menunggu terlebih dahulu kedatangan dokter di Puskesmas.

Seharusnya semua petugas yang terlatih PONED harus siap 24 jam untuk

melayani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal di Puskesmas.

Pelayanan persalinan akan dimanfaatkan masyarakat apabila tenaga

kesehatan yang dibutuhkan tersedia ditempat. Tenaga terlatih PONED harus

diatur penempatan, pemanfaatannya sesuai fungsi mereka dalam melaksanakan

pelayanan persalinan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga

kesehatan yang terlatih PONED tidak diatur penempatannya, sehingga tidak dapat

menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan tersebut dalam pelayanan

persalinan, seperti dokter yang terlatih PONED menjadi kepala Puskesmas tidak

ikut serta dalam memberikan pelayanan persalinan dan bidan yang tidak terlatih

PONED ditunjuk sebagai penanggungjawab PONED.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Siregar (2016) bahwa

kurangnya pemanfaatan pelayanan PONED oleh masyarakat, bidan desa atau

Puskesmas non PONED dalam pelayanan persalinan dimana petugas kesehatan

PONED yang diinginkan tidak selalu ada ditempat. Selain itu menurut Tobing

(2014), bahwa tingginya rujukan kegawatdaruratan persalinan ke rumah sakit

PONEK karena berbagai sebab, antara lain tidak adanya petugas yang terlatih

PONED seperti dokter yang siapsiaga 24 jam dan sulitnya konsultasi dengan

56


dokter pada waktu malam hari. Menurut Mubarak (2012), menyatakan bahwa

syarat Puskesmas PONED salah satunya adalah memiliki dokter, bidan dan

perawat terlatih PONED yang siap melayani 24 jam.

Ketersediaan tim pendukung. Pernyataan informan mengenai

ketersediaan tim pendukung PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota

Tanjung Balai dapat ialah sebagai berikut:

“Ada, karena PONED pun dijalankan, ada itu namanya Tim Emergensi

disini yang khusus untuk ibu hamil sama anak bayi” (Informan 2).

“Ada, Tim Emergensi PONED, yang memang tugasnya menjalankan

program PONED di Puskesmas ini.” (Informan 3).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa dari hasil wawancara

informan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai menyatakan

bahwa Tim Pendukung PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori telah

tersedia. Tim pendukung terdiri dari 2 Dokter Umum, 7 Perawat, dan 8 Bidan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan didapat bahwa

ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan dalam implementasi PONED belum

lengkap sehingga dokter maupun bidan desa sering menyarankan untuk membeli

obat di luar Puskesmas. Bidan desa juga sering menyarankan untuk membeli obat

di apotek hanya saja lebih baik untuk ditanyakan terlebih dahulu di Puskesmas.

Tidak sejalan dengan ketentuan Kemenkes RI (2013) yang menyatakan bahwa

Puskesmas yang menyelenggarakan PONED harus menyediakan obat dan bahan

habis pakai, baik jenis dan jumlahnya harus cukup dengan buffer stock sesuai

dengan kebutuhan.

57


Salah satu upaya agar peralatan dan obat-obatan di Puskesmas tersedia

untuk mendukung pelaksanaan pelayanan persalinan adalah mengajukan

permohonan ke Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai. Dinas Kesehatan Kota

Tanjung Balai bertanggung jawab menyediakan peralatan medis dan obat-obatan.

Namun sampai saat ini pengiriman peralatan dan obat-obatan dalam mendukung

pelayanan persalinan bersifat bertahap, pada hal peralatan dan obat-obatan sangat

dibutuhkan dalam pelayanan persalinan.

Kurangnya peralatan dan obat-obatan menjadi salah satu kendala dalam

pelaksanaan pelayanan persalinan yang optimal, dimana peralatan dan obat-obatan

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pelayanan

persalinan. Tenaga kesehatan dapat melaksanakan pelayanan persalinan apabila

peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan tersedia, seperti kasus perdarahan post

partum yang membutuhkan peralatan, seperti lampu periksa halogen, speculum

sims besar dan obat-obatan, seperti: Metil ergometrin maleat injeksi 0,2 mg (1

ml), Metil ergometrin maleat tablet 75 mg (tablet), Misoprostol (tablet) dan

transfusi set dewasa. Tidak tersedianya peralatan dan obat-obatan menyebabkan

kasus perdarahan post partum tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan

sehingga harus dirujuk dengan cepat ke RS PONEK terdekat supaya kematian ibu

bersalin karena terlambat memperoleh fasilitas pelayanan yang lebih memadai

tidak terjadi.

Ketersediaan sarana dan prasarana. Pernyataan informan mengenai

ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi PONED di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

58


“Masih ada beberapa yang belum lengkap. Namanya juga kita tinggal

didaerah terpencil gini apalagi disini dua sampai tiga hari sekali pasti air

pasang. Terendamlah semuanya. Tapi mau direnovasi lagi katanya Puskesmas ini

biar nggak kena banjir lagi dan dinas pun maunya melengkapi semua peralatan

yang kurang-kurang ini. Jadi kadang ada beberapa kasus yang seharusnya bisa

ditangani di Puskesmas, akhirnya gak bisa ditangani jadi terpaksa di rujuk” (Informan 1).

“Kalau lengkap ya nggak juga, ada beberapa yang kurang kayak

misalnya bangunan Puskesmas ini tidak memenuhi syarat PONED, sarana pun masih banyak yang kurang-kurang apalagi prasarananya kan” (Informan 2).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa di Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai menyatakan bahwa sarana dan prasarana di

Puskesmas belum lengkap karena ada beberapa kasus-kasus kegawatdaruratan ibu

dan bayi yang harusnya bisa ditanggulangi di Puskesmastetapi hrus dirujuk ke

rumah sakit PONED karena kurangnya ketersediaan alat kesehatan yang dimiliki.

Selain itu kondisi bangunan Puskesmas juga tidak sesuai dengan standar PONED

dan dikarenakan berada di daerah pantai bangunan Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori seringkali terendam banjir pasang air laut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori didapat bahwa sarana dan prasarana di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori dinilai kurang lengkap serta kondisi fisik bangunan yang belum cukup

memadai. Sedangkan alat-alat di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori tidak lengkap

karena alat plasenta manual dan vakum ekstraksi dalam hal rujukan maternal dan

neonatal tidak lengkap, selain itu peralatan yang ada juga merupakan peralatan

yang tidak layak pakai karena sudah lama dan tidak disusun di troli emergensi,

sehingga apabila ada pasien ibu atau bayi dengan kegawatdaruratan, maka tenaga

kesehatan cenderung merujuk karena alat yang kurang lengkap. Kondisi fisik

bangunan dan ruang perawatan juga kurang memadai, dan belum memenuhi

59


standar sebagai Puskesmas PONED, yang juga dapat menimbulkan persepsi pada

masyarakat untuk tidak mau dirujuk ke Puskesmas oleh bidan desa. Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori juga memberdayakan Puskesmas Keliling atau ambulans

yang berada 24 jam di Puskesmas dan apabila terjadi kasus yang harus dirujuk

selalu menggunakan Puskesmas keliling atau ambulans tersebut. Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori sudah cukup baik dalam hal ketersediaan sarana

transportasi sehingga dalam melaksanakan proses rujukan harusnya tidak ada

masalah dalam hal transportasi ke tempat rujukan sehingga tidak terjadi

keterlambatan dalam proses rujukan.

Sarana dan prasarana di Puskesmas belum lengkap karena ada beberapa

kasus-kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi yang harusnya bisa ditanggulangidi

Puskesmastetapi hrus dirujuk ke rumah sakit PONED karena kurangnya

ketersediaan alat kesehatan yang dimiliki. Selain itu kondisi bangunan Puskesmas

juga tidak sesuai dengan standar PONED dan dikarenakan berada di daerah pantai

bangunan Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori seringkali terendam banjir pasang

air laut

Ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas Mampu PONED, berupa

perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan

meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan lainnya. Dalam pelayanan

Puskesmas Mampu PONED, sarana dan fasilitas harus tersedia dengan lengkap.

Sarana dan fasilitas berasal dari propinsi, sedangkan untuk operasional PONED

bersal dari operasional Puskesmas (Kemenkes RI, 2013).

60


Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Surahwardy (2013)

menyatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam implementasi PONED adalah

beberapa alat ada yang tidak tersedia. Penelitian serupa oleh Mustain (2013),

menyatakan bahwa sarana dan prasarana sebagian besar sudah lengkap di

Puskesmas Jumpandang Baru, namun ada beberapa alat yang tidak tersedia

dikarenakan belum adanya kiriman alat lainnya dari Dinas kesehatan, seperti

pispot sendok stainless, vulsellum forceps, urine bag, speculum doyen dan vakum

ekstraktor. Salah satu faktor yang harus dipenuhi suatu Puskesmas PONED yang

mampu menjalankan pelayanan persalinan dengan maksimal adalah sarana dan

Ketersediaan obat-obatan. Pernyataan informan mengenai ketersediaan

obat-obatan dalam implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Kota Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

“Beberapa obat belum tersedia, jadi kalau butuh yaa dituliskan resep

terus keluarga pasien yang beli di apotek pakai danaobat, karena obat di Puskesmas ini kan terbatas” (Informan 3).

“Masih banyak yang kosong ada beberapa obat yang nggak ada di

Puskesmas, kalau udah begitu ya kami suruh saja beli di apotek luar itu” (Informan 5).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa obat-obatan yang

mendukung dalam pelaksaaan PONED belum lengkap dan seringkali dokter

maupun bidan menyarankan untuk membeli obat diluar Puskesmas karena obat

tidak tersedia secara lengkap di Puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan didapat bahwa

ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan dalam implementasi PONED belum

lengkap sehingga dokter maupun bidan desa sering menyarankan untuk membeli

obat di luar Puskesmas. Bidan desa juga sering menyarankan untuk membeli obat

61


di apotek hanya saja lebih baik untuk ditanyakan terlebih dahulu di Puskesmas.

Tidak sejalan dengan ketentuan Kemenkes RI (2013) yang menyatakan bahwa

Puskesmas yang menyelenggarakan PONED harus menyediakan obat dan bahan

habis pakai, baik jenis dan jumlahnya harus cukup dengan buffer stock sesuai

dengan kebutuhan.

Salah satu upaya agar peralatan dan obat-obatan di Puskesmas tersedia

untuk mendukung pelaksanaan pelayanan persalinan adalah mengajukan

permohonan ke Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai. Dinas Kesehatan Kota

Tanjung Balai bertanggung jawab menyediakan peralatan medis dan obat-obatan.

Namun sampai saat ini pengiriman peralatan dan obat-obatan dalam mendukung

pelayanan persalinan bersifat bertahap, pada hal peralatan dan obat-obatan sangat

dibutuhkan dalam pelayanan persalinan.

Kurangnya peralatan dan obat-obatan menjadi salah satu kendala dalam

pelaksanaan pelayanan persalinan yang optimal, dimana peralatan dan obat-obatan

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pelayanan

persalinan. Tenaga kesehatan dapat melaksanakan pelayanan persalinan apabila

peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan tersedia, seperti kasus perdarahan post

partum yang membutuhkan peralatan, seperti lampu periksa halogen, speculum

sims besar dan obat-obatan, seperti: Metil ergometrin maleat injeksi 0,2 mg (1

ml), Metil ergometrin maleat tablet 75 mg (tablet), Misoprostol (tablet) dan

transfusi set dewasa. Tidak tersedianya peralatan dan obat-obatan menyebabkan

kasus perdarahan post partum tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan

sehingga harus dirujuk dengan cepat ke RS PONEK terdekat supaya kematian ibu

62


bersalin karena terlambat memperoleh fasilitas pelayanan yang lebih memadai

tidak terjadi.

Ketersediaan alat komunikasi. Pernyataan informan mengenai

ketersediaan alat komunikasi sebagai sarana untuk merujuk dalam implementasi

PONEDdi Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai ialah sebagai

berikut:

“Alat komunikasi yaa pake handphone pribadi aja lah dek, kalau butuh

dokter atau apa kan yaa tinggal telepon aja” (Informan 1).

“Pakai handphone pribadi saja, jadi kalau dokter atau bidannnya gak

ditempat ya kita telepon kalau ada pasien, nanti dokter atau bidannnya datang dek ke Puskesmas”(Informan 4).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa ketersediaan alat

komunikasi untuk merujuk kasus kegawatdaruratan dalam implementasi PONED,

diperoleh informasi bahwa alat komunikasi untuk merujuk kasus

kegawatdaruratan tidk disediakan oleh Dinas Kesehatan, akan sehingga hanya

menggunakan alat komunikasi pribadi. Cara untuk merujuk pasien adalah dengan

menelepon langsung ke Rumah Sakit PONEK.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketersediaan ketersediaan

alat komunikasi untuk merujuk kasus kegawatdaruratan dalam implementasi

PONED, diperoleh informasi bahwa alat komunikasi untuk merujuk kasus

kegawatdaruratan tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan, akan sehingga hanya

menggunakan alat komunikasi pribadi. Cara untuk merujuk pasien adalah dengan

menelepon langsung ke Rumah Sakit PONEK.

Alat komunikasi rujukan sudah tersedia, yaitu handphone pribadi yang

dimiliki oleh tenaga kesehatan, alat komunikasi rujukan dapat dimanfaatkan oleh

63


bidan desa dan tenaga kesehatan Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori untuk

menghubungi pihak Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori dan rumah sakit PONEK

terdekat, yaitu RSUD. Proses komunikasi yang dilakukan yaitu rujukan

kegawatdarutan persalinan seperti perdarahan post partum dapat langsung dirujuk

ke RS PONEK karena petugas PONED/ bidan koordinator telah menyetujui agar

ibu tersebut di bawa langsung ke rumah sakit, karena Puskesmas tidak

menyediakan fasilitas transfusi darah. Namun pada umumnya setiap kasus

kegawatdarutan persalinan harus langsung di rujuk ke Puskesmas untuk

mendapatkan penanganan pertama bertujuan untuk mestabilisasikan agar kondisi

ibu bersalin tidak semakin memburuk, kemudian tenaga kesehatan menghubungi

pihak rumah sakit untuk memberikan informasi kondisi ibu bersalin yang akan

dirujuk supaya pihak rumah sakit dapat menyediakan peralatan yang diperlukan

untuk menolong ibu bersalin tersebut.

Ketersediaan sarana alat komunikasi untuk merujuk persalinan di

Puskesmas berjalan dengan optimal, dimana setiap bidan desa atau bidan di

Puskesmas menggunakan telephon yang aktif selama 24 jam yang bertujuan untuk

mempermudah pemberian informasi kasus kegawatdaruratan persalinan yang akan

dirujuk supaya pihak fasilitas terujuk, yaitu Puskesmas dan rumah sakit dapat

menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menangani kasus kegawatdaruratan

persalinan tersebut dengan cepat dan tepat, sehingga kematian ibu bersalin karena

terlambat memperoleh fasilitas pelayanan yang memadai dan terlambat

memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan yang kompoten tidak terjadi.

64


Hasil penelitian ini sesuai dengan Kemenkes RI (2013) bahwa setiap

Rumah Sakit PONEK diwajibkan untuk membangun jejaring pelayanan

emergensi dan menyediakan alat komunikasi seperti radio medik dan telephone ke

setiap Puskesmas binaan dan bidan desa yang ada di masing-masing wilayah kerja

Puskesmas yang dapat difungsikan setiap waktu dengan baik untuk mendukung

pelaksanaan rujukan. Selain itu Tobing (2014) menambahkan bahwa rujukan yang

efektif memerlukan alat komunikasi antar fasilitas. Tujuan dari alat komunikasi

adalah agar pihak fasiliats terujuk mengetahui keadaan pasien dan dapat

menyiapkan secara dini penanganan yang diperlukan pasien segera setalah pasien

sampai kerumah sakit.

Ketersediaan biaya operasional. Pernyataan informan mengenai

ketersediaan biaya operasional implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori Kota Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

“Sampai sekarang dari APBD, kalau masyarakat ya dari ASKES, BPJS,

JKN. Tapi kalau operasional Puskesmas ini ya dari kas Puskesmasnya atau dari anggaran Puskesmas” (Informan 1).

“Kalau pembiayaan dari kartu JKN-KIS dek, kan sebagian besar masyarakat udah punya kartu jaminan kesehatan” (Informan 5).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa ketersediaan biaya

operasional dalam pelayanan PONED, diperoleh informasi bahwa biaya

operasional pelayanan PONED telah tersedia. Untuk keperluan PONED berasal

dari APBD untuk keperluan sarana, prasarana, obat-obatan, maupun adanya

kerusakan pada sarana dan prasarana dan JKN-KIS untuk pembiayaan layanan

kesehatannya.

65


Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketersediaan biaya

operasional dalam pelayanan PONED, diperoleh informasi bahwa biaya

operasional pelayanan PONED telah tersedia. Untuk keperluan PONED berasal

dari APBD untuk keperluan sarana, prasarana, obat-obatan, maupun adanya

kerusakan pada sarana dan prasarana dan JKN-KIS untuk pembiayaan layanan

kesehatannya.

Biaya operasional pelayanan persalinan terutama diperoleh dari dana

BPJS. Dana BPJS diperoleh dengan membuat laporan yang berisi identitas ibu

bersalin untuk dilaporkan ke Kantor BPJS Kota Tanjung Balai setiap bulan

dengan biaya setiap persalinan sebesar Rp 600.000. Dana BPJS biasanya tidak

langsung dibayar oleh kantor BPJS setiap bulan, tetapi dibayar pada bulan

berikutnya yaitu bulan ke-2 atau bulan ke-3, yang dapat menghambat pelaksanaan

pelayanan persalinan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, karena dana BPJS

dimanfaatkan untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan dalam

mendukung terlaksananya pelayanan persalinan yang maksimal.

Selain itu untuk mendukung terlaksananya pelayanan persalinan di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, juga memperoleh dana operasional dari

pemerintah berupa dana BOK sebesar Rp 50.000.000 tahun 2016. Dalam

pelayanan persalinan bahwa dana BOK hanya dimanfaatkan untuk melengkapi

alat-alat tulis dan alat-alat penyuluhan pelayanan persalinan di Puskesmas

PONED seperti LCD, proyektor dan lain-lain.

Biaya merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam

keberhasilan pelayanan persalinan. Biaya operasional pelaksanaan pelayanan

66


persalinan telah tersedia, yaitu BPJS dan BOK. Finansial sangat diperlukan dalam

kelancaran pelaksanaan pelayanan persalinan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori. Dana yang tersedia saat ini belum efektif dikelola oleh bendahara

perlengkapan karena dana BPJS sering terlambat diterima oleh Puskesmas,

padahal dana tersebut sangat diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan obat-

obatan untuk pelayanan kesehatan persalinan di Puskesmas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Kemenkes RI (2013), disebutkan bahwa

ketersediaan sumber dana yang diperlukan untuk operasional PONED baik dalam

maupun di luar gedung bersumber dari pusat, daerah maupun sumber lainnya.

Selain itu hasil penelitian Handayani (2011) menyatakan bahwa dana sangat

penting dan diperlukan sebagai syarat kelancaran sebuah program harus

dialokasikan secara tepat. Demikian pula kelancaran dalam proses penyediaan

maupun penggunaannya.

Ketersediaan sarana transportasi rujukan. Pernyataan informan

mengenai ketersediaan sarana transportasi rujukan dalam PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

“Kalau merujuk, ada ambulans kita yang bisa digunakan”(Informan 1).

“Kita sudah punya ambulans untuk layanan PONED ini, karena kan rawat

inap jadi pasien dari rumahnya bisa kita jemput pakai ambulans jika diperlukan

untuk ke Puskesmas” (Informan 3).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa ketersediaan sarana

transportasi rujukan untuk kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal,

diperoleh informasi bahwa sarana transportasi yang tersedia adalah ambulans

sebanyak 1 buah yang siaga selama 24 jam. Ambulans digunakan pada saat ada

panggilan untuk melakukan rujukan maupun ketika petugas kesehatan turun ke

67


lapangan ataupun menjemput pasien dari rumah pasien untuk mendapatkan

layanan kesehatan di Puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh informan

menyatakan ketersediaan sarana transportasi rujukan untuk kasus

kegawatdaruratan maternal dan neonatal, diperoleh informasi bahwa sarana

transportasi yang tersedia adalah ambulans sebanyak 1 buah yang siaga selama 24

jam. Ambulans digunakan pada saat ada panggilan untuk melakukan rujukan

maupun ketika petugas kesehatan turun ke lapangan ataupun menjemput pasien

dari rumah pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas.

Sarana transportasi rujukan telah tersedia, yaitu satu unit ambulans dan

supir pribadi Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori yang siap siaga selama 24 jam.

Sarana transportasi rujukan telah dimanfaatkan oleh bidan desa dalam merujuk

pasien kasus retensio plasenta ke Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori. Kemudian

dengan letak strategis yang dimiliki Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori di pinggir

jalan raya dapat mempermudah masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan

persalinan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori dengan kendaraan pribadi.

Masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas biasa menggunakan kendaraan

sendiri, seperti kendaraan roda dua dan empat, karena sarana transportasi

angkutan umum tidak ada.

Lokasi Puskesmas tidak menjadi faktor penyebab keterlambatan dalam

merujuk ibu bersalin terutama kasus kegawatdaruratan persalinan, karena

masyarakat sudah memiliki kendaraan minimal kendaraan roda dua dan didukung

ambulans Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori yang dapat dimanfaatkan untuk

68


melayani keluhan masyarakat yang memerlukan bantuan segera untuk

mendapatkan pelayanan persalinan, sehingga kasus kematian ibu bersalin karena

terlambat mengakses fasilitas kesehatan yang memadai tidak terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siregar (2016) tentang

evaluasi pelaksanaan rujukan obstetri dan neonatal, menyatakan bahwa seluruh

faktor pendukung (pemerintah, teknologi dan transportasi) harus terpenuhi

sehingga proses rujukan akan berjalan dengan baik dan masyarakat awam akan

segera tertangani dengan tepat. Selain itu Yunus (2007) dalam penelitian

menyebutkan bahwa faktor transportasi memengaruhi terhadap kematian ibu

akibat komplikasi dalam sistem rujukan, dimana ibu yang tinggal di daerah yang

sulit secara geografis cenderung akan meningkatkan kematian maternal menjadi

6,1 kali dibandingkan ibu yang tinggal di tempat yang mudah diakses. Dalam arti

faktor jarak tempuh ke fasilitas kesehatan yang tidak jauh dan didukung dengan

sarana transportasi yang mudah didapat maka keterlambatan penanganan kasus

kegawatdaruratan dapat dicegah sehingga ibu dapat lebih cepat mendapatkan

pertolongan yang lengkap di fasilitas rujukan yang lebih komperhensif.

Proses Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota

Tanjung Balai

Penerimaan rujukan dari fasilitas kesehatan. Pernyataan informan

mengenai penerimaan rujukan dari fasilitas rujukan dibawahnya dalam

implementsi pelayanan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota

Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

69


“Bidan desa disini melalui Puskesmas PONED dulu, kami bisa tangani

atau tidak, lalu kami yang melakukan rujukan itu ke Rumah Sakit PONEK.

lagipula tidak semua kasus bisa kami tangani. Jadi memang seringnya langsung di rujuk saja ke rumah sakit”(Informan 2).

“Kami, bidan desa ini, dikasih pengarahan pas PONED di mulai untuk

merujuk terlebih dahulu ke Puskesmas. Jangan langsung ke rumah sakit. Nah

cara kami ya itu kami laporkan, dijemput mereka dari Puskesmas. Tidak langsung

ke rumah sakit tapi ke Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ini dulu. Kasus yang

pernah terjadi itu partus macet, terus pre eklamsi, sama pendaharan abis

melahirkan dek, jadi si ibunya kehabisan darah, itu kalau untuk si ibunya. Kalau

untuk bayi baru lahirnya yang pernah itu ada gangguan jalan nafas sama BBLR.

Kalau dirujuk, jika keluarga pasien bawa mobil ya langsung pakai mobil itu aja

biar gak nunggu lama, kalau gak ada dijemput sama ambulans Puskesmas, jadi

sebelum ke Puskesmas kita sudah telepon orang Puskesmasnya, jadi orang itu

bisa siap-siap kalau ada pasien yang mau datang ke Puskesmas, dan kasusnya

apa. Tapi pernah juga orang Puskesmas bilang langsung ke rumah sakit aja,

karena katanta gak bisa juga ditangani di Puskesmas, karena alat sama obat-obatnya kuran.” (Informan 5).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa alur rujukan PONED

dari Puskesmas PONED ke fasilitas kesehatan dibawahnya seperti Bidan Desa

atau Puskesmas non PONED, Pustu, dan Poskesdes. Jika Puskesmas mampu

menangani kasus yang datang maka pasien akan ditangani di Puskesmas, apabila

kasus tidak dapat diatasi di Puskesmas maka dirujuk ke Rumah Sakit PONEK.

Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah






kasus yang tidak mampu ditangani.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari semua informan di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori menyatakan bahwa Puskesmas Rawat Inap

70


Sipori-pori sering menerima rujukan dari Puskesmas non PONED maupun Bidan

Desa akan tetapi ada beberapa kasus yang tidak dapat ditangani di Puskesmas

maka di rujuk ke Rumah Sakit PONEK. Rujukan dari bawah juga dari lokasi

sekitar wilayah kerja Puskesmas.

Menurut pendapat Walyani dan Purwoastuti (2015), PONED adalah

pelayanan kegawatdaruratan obstetri neonatal esensial dasar yang dilakukan pada

tingkat pelayanan primer. Komponen dalam PONED adalah agar tingkat

pelayanan primer mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan pada kasus-

kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara tepat dan maksimal yang

bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Namun

pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak menggunakan Puskesmas

sebagai tempat pertama mencari pelayanan.

Hasil dari wawancara kepada masyarakat bahwa dokter, bidan, dan

perawat langsung melakukan penanganan pertama kegawatdaruratan, apabila

tidak berhasil, dokter langsung melakukan rujukan ke rumah sakit. Selain itu,

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori juga sering sekali menerima pasien rujukan

dari Puskesmas disekitarnya. Proses rujukan yang dilakukan ialah apabila pasien

tidak bisa melahirkan secara normal di bidan desa atau Puskesmas Pembantu,

maka pasien di rujuk ke Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, apabila pasien

memiliki kendaraan pribadi maka pasien ditemani oleh bidan desa langsung

menuju Puskesmas dengan kendaraan pribadi pasien, namun apabila pasien tidak

memiliki kendaraan pribadi maka bidan desa atau bidan yang bertugas di

Puskesmas Pembantu menguhubungi pihak Puskesmas untuk menjemput pasien

71


dengan menggunakan ambulans yang dimiliki oleh Puskesmas dan langsung

menuju Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori.

Hal yang menjadi permasalahan ialah adanya pasien yang langsung di

rujuk ke rumah sakit PONEK tanpa melalui penanganan terlebih dahulu di

Puskesmas PONED yang dilakukan ketika bidan desa menghubungi petugas

kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori dan menjelaskan kondisi atau

kasus kegawatdaruratan yang dialami olrh pasien, petugas kesehatan di

Puskesmas langsung merekomendasikan untuk langsung merujuk pasien ke

Rumah Sakit PONEK karena kekurangan alat dan obat yang ada di Puskesmas,

sehingga meskipun datang ke Puskesmas pasien pada akhirnya tetap saja di rujuk

ke Rumah Sakit PONEK karena tidak bisa ditangani di Puskesmas PONED,

padahal kasus kegawatdaruratan pasien seharusnya bisa ditangani di Puskesmas

PONED tanpa perlu di rujuk ke Rumah Sakit PONEK.

Oleh karena itu, hal yang menjadi permasalahan ialah bahwa kasus-kasus

kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang seharusnya bisa ditangani di

Puskesmas PONED, tapi ternyata tidak bisa ditangani dan langsung di rujuk ke

rumah sakit PONEK karena keterbatasan alat dan obat-obatan yang tersedia di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori sebagai Puskesmas PONED. Kasus-kasus

kegawatdaruratan maternal seperti pre eklamsia, partus macet, dan perdarahan

pasca melahirkan yang seharusnya bisa ditangani di Puskesmas PONED justru

dirujuk ke Rumah Sakit PONED, kasus-kasus kegawatdaruratan neonatal seperti

gangguan jalan nafas, asfiksia, dan baru berat lahir rendah (BBLR) yang juga

seharusnya bisa ditangani di Puskesmas PONED, juga dirujuk ke Rumah Sakit

72


PONEK, karena keterbatasan alat dan obat-obatan yang tersedia di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori yang merupakan Puskesmas PONED.

Tidak sesuai dengan ketentuan Kemenkes RI (2013), menyatakan bahwa

Puskesmas PONED mempunyai komitmen untuk menerima rujukan kasus

kegawatdaruratan obstetri/ persalinan dari fasilitas kesehatan disekitarnya, seperti

rujukan kader atau masyarakat, bidan desa dan Puskesmas non PONED, BPS dan

klinik swasta. Tim PONED juga harus langsung menangani kasus

kegawatdaruratan persalinan dan apabila kasus tidak dapat ditangani oleh tim

PONED, maka tim PONED harus merujuk kasus tersebut ke RS PONEK terdekat.

Pelayanan persalinan Puskesmas PONED akan dimanfaatkan oleh

masyarakat/ibu hamil apabila pelayanan persalinan tersebut diketahui oleh

masyarakat/ibu hamil. Untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan persalinan,

tenaga kesehatan Puskesmas sudah melakukan sosialisasi kepada bidan desa dan

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Posyandu, minilokakarya setiap bulannya

dan penyuluhan, tetapi sosialisasi yang dilakukan tidak dikhususkan mengenai

pelayanan persalinan saja dan digabung dengan pembahasan lainnya seperti

keberadaan Puskesmas PONED dan rujukan KIA.

Menurut Kemenkes RI (2013) bahwa Puskesmas PONED perlu

mensosialisasikan kepada masyarakat antara lain jenis pelayanan dan jasa

pelayanan. Menurut Marimis (2007) penerimaan akan informasi akan dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang apabila informasi itu diberikan secara terus

menerus dan berkelanjutan serta informasi itu merupakan sesuatu yang

dibutuhkan.

73


Sosialisasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kurangnya minat

masyarakat/ ibu hamil untuk memanfaatkan pelayanan persalinan di Puskesmas.

Dimana hasil wawancara dengan ibu hamil/ ibu bersalin, menyatakan bahwa

petugas Posyandu hanya menyampaikan tempat persalinan, yaitu Posyandu dan

Puskesmas. Ibu hamil/ ibu bersalin juga tidak mengetahui dengan jelas bahwa

fasilitas pelayanan persalinan yang didatangi adalah Puskesmas. Sosialisasi

pelayanan persalinan sangat penting untuk dilakukan, karena pelayanan persalinan

di Puskesmas PONED seharusnya diketahui oleh seluruh ibu hamil sehingga ibu

hamil bisa mengerti dan sadar akan keselamatan dalam proses persalinan.

Pelayanan di Puskesmas berhasil mencapai tujuan apabila pasien yang

berada dalam kondisi sakit cukup berat dan atau dalam kondisi kegawatdaruratan

medik yang dirujuk ke fasilitas Puskesmas Mampu PONED, sudah dilayani sesuai

dengan kompetensi dan kewenangannya berdasarkan standar pelayanan medik

dan SOP (Kemenkes RI, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan

rujukan dimulai dari Bidan Desa dan Puskesmas non PONED. Ketika Bidan Desa

maupun Puskesmas non PONED tidak mampu untuk menangani kasus emergensi

maternal dan neonatal, Bidan Desa dan Puskesmas non PONED akan merujuk ke

Puskesmas dan jika Puskesmas tidak mampu menanganinya maka akan di rujuk

ke rumah sakit.

Kasus yang sering dirujuk adalah partus macet, asfiksia, pendarahan, dan

pre eklamsi. Dalam implementasi PONED, rujukan ke rumah sakit dilakukan

karena memang kasus tersebut sudah tidak bisa ditangani di Puskesmas dan bukan

74


merupakan kewenangan Puskesmas Mampu PONED. Namun dalam

pelaksanaannya terdapat kasus rujukan atas permintaan pasien sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal yang menjadi

permasalahan ialah bahwa kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal

yang seharusnya bisa ditangani di Puskesmas PONED, tapi ternyata tidak bisa

ditangani dan langsung di rujuk ke rumah sakit PONEK karena keterbatasan alat

dan obat-obatan yang tersedia di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori sebagai

Puskesmas PONED. Kasus-kasus kegawatdaruratan maternal seperti pre

eklamsia, partus macet, dan perdarahan pasca melahirkan yang seharusnya bisa

ditangani di Puskesmas PONED justru dirujuk ke Rumah Sakit PONED, kasus-

kasus kegawatdaruratan neonatal seperti gangguan jalan nafas, asfiksia, dan baru

berat lahir rendah (BBLR) yang juga seharusnya bisa ditangani di Puskesmas

PONED, juga dirujuk ke Rumah Sakit PONEK, karena keterbatasan alat dan obat-

obatan yang tersedia di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori yang merupakan

Puskesmas PONED.

Kasus kegawatdaruratan obstetri pada persalinan adalah kasus yang

apabila tidak segera ditangani akan berakibat kesakitan yang berat, bahkan

kematian ibu bersalin. Mengenal kasus kegawatdaruratan obstetri pada persalinan

secara dini sangat penting agar penanganan atau pertolongan yang cepat dan tepat

dapat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus

kegawatdaruratan persalinan yang pernah ditangani oleh tenaga kesehatan di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, yaitu kasus letak sungsang dan pre eklampsia

75


ringan. Selain itu kasus pre eklampsia berat (PEB), retensio plasenta dan

perdarahan post partum juga pernah ditangani.

Menurut Walyani dan Purwoastuti (2015) menyatakan bahwa penanganan

kegawatdarurat obstetri pada persalinan terdiri dari penilaian keadaan penderita

meliputi: periksa pandang, periksa raba, dan penilaian tanda vital, tindakan secara

cepat dan tepat meliputi: pemberian oksigen, cairan intravena, transfusi darah,

memasang kateter kandung kemih, pemberian antibiotika dan obat pengurang rasa

nyeri, dan melakukan rujukan dengan menghubungi pihak tempat rujukan.

Dalam menangani kasus kegawatdaruratan persalinan di dapat bahwa

setiap kasus harus diperiksa terlebih dahulu, seperti periksa raba (DJJ dan VT)

dan penilaian tanda vital (tekanan darah, suhu badan/ temperatur dan respirasi)

dan apabila kasus tersebut tidak dapat ditangani maka tenaga kesehatan

melakukan rujukan ke RS PONEK. Dimana sebelum merujuk ke RS PONEK,

tenaga kesehatan terlebih dahulu melakukan stabilisasi kepada pasien kasus

persalinan, seperti PEB, retensio plasenta dan perdarahan post partum harus tetap

dengan pemberian cairan infus MGSO4 supaya kondisi ibu bersalin tersebut tidak

semakin memburuk dan mengakibatkan terjadinya kematian ibu bersalin. Selain

itu sebelum pasien kegawatdaruratan persalinan dirujuk, tenaga kesehatan juga

membuat surat rujukan sebagai pengantar ke tempat rujukan diatasnya dan

menghubungi pihak RS PONEK terdekat yaitu RSUD Tanjung Balai, supaya

pihak RS dapat menerima dan menangani kasus kegawatdaruratan persalinan

tersebut.

76


Hasil penelitian ini sesuai dengan Kemenkes RI (2012) menyebutkan

bahwa tenaga kesehatan sebelum melakukan rujukan harus terlebih dahulu

melakukan penanganan terhadap pasien, yaitu melakukan pertolongan pertama

dan/ atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai

dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan,

melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa

penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat,

dan membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima

rujukan. Selain itu penelitian Novita (2015) di Puskesmas Hamparan Perak dan

Puskesmas Bandar Khalifah, menyatakan bahwa sebelum melaksanakan rujukan

kedua Puskesmas terlebih dahulu melakukan tindakan stabilisasi pasien dengan

memberikan obat-obatan dan pemasangan infus sesuai kasus. Apabila setelah

dilakukan stabilisasi pasien tidak dapat ditangani maka pasien akan di rujuk ke

Rumah Sakit.

Menurut Kepmenkes RI (2013) juga menyatakan bahwa setelah dilakukan

stabilisasi kondisi pasien (pemberian obat-obatan, pemasangan infus dan

pemberian oksigen), kemudian ditentukan apakah pasien akan dikelola di tingkat

Puskesmas PONED atau dirujuk ke rumah sakit PONEK (Pelayanan Obstetri

Neonatal Emergency Komprehensif), untuk mendapatkan pelayanan yang lebih

sesuai dengan kegawatdaruratannya dalam upaya penyelamatan jiwa ibu dan

anak.

Penanganan kegawatdaruratan obstetri adalah upaya untuk mengatasi

keadaan dari kesakitan agar pasien tidak meninggal atau memburuk keadaannya.

77


Penanganan kegawatdaruratan persalinan di Puskesmas Negerai Lama telah sesuai

dengan SOP yang telah ditetapkan. Tenaga keseahtan telah melakukan

penanganan kegawatdaruratan persalinan dengan benar dan tepat yang dapat

membantu mencegah terjadinya angka kematian ibu bersalin, dimana penyebab

kematian ibu bersalin karena terlambat mengambil keputusan merujuk, terlambat

mengakses fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan terlambat memperoleh

pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang tepat atau kompeten.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merujuk

kegawatdaruratan persalinan tenaga kesehatan harus melengkapi surat rujukan

sebagai pengantar ke tempat rujukan berupa identitas diri yang lengkap dan

partograf sebagai asuhan pelayanan persalinan atau obat-obatan/ peralatan yang

diperlukan selama perjalanan. Tenaga kesehatan juga memberi tahu kepada

keluarga akan kondisi pasien yang memerlukan fasilitas kesehatan yang lebih

memadai sehingga keluarga pasien dapat memberikan persetujuan bahwa pasien

akan dirujuk serta untuk membawa peralatan yang dibutuhkan oleh ibu bersalin ke

tempat rujukan. Pendampingan ibu bersalin ke rumah sakit biasanya dilakukan

oleh bidan PTT dan TKS serta anggota keluarga.

Selain itu tenaga kesehatan juga menggunakan komunikasi pribadi untuk

menghubungi pihak RSUD Tanjung Balai, sehingga pihak rumah sakit siap untuk

menerima dan melayani kasus kegawatdaruratan persalinan yang dirujuk oleh

Puskesmas. Tenaga kesehatan juga selalu menggunakan ambulance pribadi

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori, karena sudah dilengkapi dengan tabung

oksigen yang siap dipakai untuk merujuk pasien.

78


Berdasarkan hal-hal di atas bahwa pelaksanaan rujukan kasus

kegawatdaruratan persalinan yang dilakukan Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

telah sesuai dengan standar. Namun dalam pendampingan ibu bersalin masih

selalu dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti bidan PTT dan TKS yang kurang

terampil dalam melaksanakan kegawatdaruratan persalinan sehingga diperlukan

pelatihan supaya tenaga kesehatan memiliki keterampilan dalam melaksanakan

kegawatdaruratan persalinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyana (2011) menjelaskan

bahwa selama proses rujukan bidan belum selalu memberikan pendampingan

kepada ibu bersalin. Selain itu menurut Wahyuni (2014) bahwa bidan tidak

melakukan inform consent, tidak menghubungi pihak rumah sakit yang dituju dan

pasien selalu di dampingi oleh bidan-bidan yang tidak kompeten dan tidak

berpengalaman, seperti bidan yang sedang belajar praktek. Hasil penelitian

pelaksanaan rujukan kegawatdaruratan persalinan yang tidak sesuai dengan

standar dapat menyebabkan kematian ibu bersalin, karena pelaksanaan rujukan

ditunjukkan pada kasus yang tergolong berisiko tinggi. Dengan melaksanakan

standar dengan optimal, dapat menurunkan angka kematian ibu bersalin karena

terlambat untuk memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan yang kompeten.

Penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Pernyataan

informan mengenai penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dalam

implementasi pelayanan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota

Tanjung Balai ialah sebagai berikut:

“Nah sekarang kan ada 18 penapisan untuk Puskesmas PONED, maka

kasus-kasus maternal dan neonatal itu kita stabilisasi terlebih dahulu, contohnya

79


pre eklamsi, pendarahan, syok. Kalau neonatalnya itu seperti asfiksia, BBLR, dan

lahir prematur” (Informan 2).

“Sekarang ini, kasus partus macet itu yang paling sering terjadi. Selain itu

ada asfiksia pada bayi, kita tangani lebih dulu. Kita lakukan yang terbaik tapi

kalau kita merasa sudah tidak bisa diatasi ya kami langsung buat rujukan ke

Rumah Sakit PONEK di Tanjung Balai. Kami beritahu kalau kami tidak bisa

menangani kasus ini, dan sampai tahap mana kami lakukan agar mereka tahu.

Lagipula biar pihak rumah sakit juga langsung menyiapkan alat-alat yang

diperlukan begitu si pasien ini sampai disana” (Informan 3).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa penanganan

kegawatdaruratan dalam implementasi PONED diperoleh bahwa kasus yang

sering terjadi adalah pre eklamsi, partus macet, pendarahan pada maternal dan

asfiksia pada neonatus. Dalam menangani kegawatdaruratan, petugas Puskesmas

melakukan stabilisasi penyakit seperti pre eklamsi, pendarahan, syok pada

maternal. Selain itu pada neonatus dilakukan stabilisasi terhadap kasus asfiksia,

BBLR, dan lahir prematur. Kasus tersebut ditangani terlebih dahulu apabila

Puskesmas tidak sanggup maka langsung dilakukan rujukan ke Rumah Sakit

PONEK. Puskesmas juga menghubungi pihak Rumah Sakit lewat telepon

bahwasanya akan membawa pasien dan memberitahu kasus yang ditangani tidak

tertangani di Puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan kegawatdaruratan

obstetri dan neonatal dalam implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori diketahui bahwa kasus maternal yang sering terjadi adalah pre

eklamsi, perdarahan, dan partus macet. Selain kasus pre eklamsi, perdarahan, dan

partus macet, kasus asfiksia, BBLR, dan lahir prematur juga pernah ditangani

pada kasus emergensi neonatus. Biasanya kasus ditangani terlebih dahulu, jika

tidak sanggup maka Puskesmas segera merujuk ke Rumah Sakit PONEK.

80


Dalam implementasi PONED, kurangnya minat masyarakat untuk

melahirkan ke Puskesmas juga menjadi kendala dikarenakan masyarakat merasa

sudah mengenal dengan karakteristik petugas kesehatan Puskesmas yang sering

mengabaikan pasien ataupun malas untuk membantu pasien yang sedang

membutuhkan bantuan ketika di rawat inap di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori.

Masyarakat lebih memilih untuk melahirkan di Rumah Sakit Umum daripada di

Puskesmas dikarenakan mereka lebih merasa puas dan aman dengan pelayanan

yang diberikan oleh petugas kesehatan yang lebih berpengalaman walaupun harus

membayar biaya pelayanan lebih besar dan menempuh jarak yang lebih jauh.

Dalam hal penyelenggaraan PONED terdapat batasan kewenangan

Puskesmas dalam melaksanakan PONED. Adapun batasan kewenangan dalam

penanganan kasus kegawatdaruratan maternal yaitu: perdarahan pada kehamilan

muda, perdarahan post partum, hipertensi dalam kehamilan, persalinan macet,

ketuban pecah sebelum waktunya dan sepsis dan infeksi nifas. Batasan

kewenangan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan neonatal yaitu asfiksia

pada neonatal, gangguan nafas pada bayi baru lahir, Bayi Berat Lahir Rendah

(BBLR), ipotermi pada bayi baru lahir, hipoglikemi dari ibu dengan diabetes

mellitus ikterus, kejang pada neonatus dan infeksi neonatus.

Menurut Kemenkes RI (2013) kewenangan Puskesmas mampu PONED

diatas dapat berubah sesuai dengan kebijakan/ketentuan yang berlaku. Untuk

kewenangan beserta kemampuan yang dapat ditangani Puskesmas yang lebih rinci

terlampir. Sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal tidak cukup dengan

hanya melakukan standarisasi pelayanan dan peningkatan kemampuan sumber

81


daya manusia, tetapi juga perbaikan sistem rujukan maternal dan neonatal yang

akan menjadi bagian dari tulang punggung sistem pelayanan secara keseluruhan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal yang menjadi

permasalahan ialah bahwa kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal

yang seharusnya bisa ditangani di Puskesmas PONED, tapi ternyata tidak bisa

ditangani dan langsung di rujuk ke rumah sakit PONEK karena keterbatasan alat

dan obat-obatan yang tersedia di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori sebagai

Puskesmas PONED. Kasus-kasus kegawatdaruratan maternal seperti pre

eklamsia, partus macet, dan perdarahan pasca melahirkan yang seharusnya bisa

ditangani di Puskesmas PONED justru dirujuk ke Rumah Sakit PONED, kasus-

kasus kegawatdaruratan neonatal seperti gangguan jalan nafas, asfiksia, dan baru

berat lahir rendah (BBLR) yang juga seharusnya bisa ditangani di Puskesmas

PONED, juga dirujuk ke Rumah Sakit PONEK, karena keterbatasan alat dan obat-

obatan yang tersedia di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori yang merupakan

Puskesmas PONED.

Sebagaimana diketahui bahwa kasus kegawatdaruratan maternal dan

neonatal memerlukan tempat rujukan antara sebagai sarana untuk melakukan

stabilisasi, setelah itu pengobatan dan tindakan kasus harus dikerjakan di fasilitas

pelayanan yang lebih baik oleh karena keterbatasan teknis baik di fasilitas

pelayanan kesehatan primer maupun tempat rujukan antara Puskesmas. Kasus

emergensi neonatal 80% dapat ditangani di tingkat pelayanan yang berkualitas

sesuai standar, 20% perlu mendapatkan pelayanan rujukan yang berkualitas.

Adapun kasus-kasus yang harus di rujuk ke rumah sakit yaitu Kasus Ibu hamil

82


yang memerlukan rujukan segera ke rumah sakit yitu ibu hamil dengan panggul

sempit, ibu hamil dengan riwayat bedah sesar,ibu hamil dengan perdarahan

antepartum, hipertensi dalam kehamilan (pre eklamsi berat/eklamsi), ketuban

pecah disertai dengan keluarnya meconium kental, ibu hamil dengan tinggi fundus

40 cm atau lebih (makrosomia, polihidramnion, kehamilan ganda), primipara pada

fase aktif kala satu persalinan dengan penurunan kepala 5/5, ibu hamil dengan

anemia berat, ibu hamil dengan disproposisi kepala panggul dan ibu hamil dengan

penyakit penyerta yang mengancam jiwa (DM, kelainan jantung)

Adapun kasus pada bayi baru lahir yang harus segera dirujuk ke rumah

sakit yaitu bayi usia gestasi kurang dari 32 minggu, bayi dengan asfiksia ringan

dan sedang tidak menunjukan perbaikan selama 6 jam, bayi dengan kejang

meningitis, bayi dengan kecurigaan sepsis, infeksi pra intra post partum, kelainan

bawaaan, bayi yang butuh transfusi tukar, bayi dengan distres nafas yang

menetap, meningitis, bayi yang tidak menunjukan kemajuan selama perawatan,

bayi yang mengalami kelainan jantung, bayi hiperbilirubinemia dan bayi dengan

kadar bilirubin total lebih dari 10 mg/dl.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyana (2011) menjelaskan

bahwa penganganan kasus kegawatdruratan maternal dan neonatal terlebih dahulu

harus ditangani di Puskesmas mampu PONED, jika Puskesmas tidak mampu

menangani maka pasien harus di rujuk ke rumah sakit PONEK dengan di

dampingi petugas kesehatan dari Puskesmas PONED. Selain itu menurut

Wahyuni (2014) yang menjelaskan bahwa hasil penelitian pelaksanaan rujukan

kegawatdaruratan persalinan yang tidak sesuai dengan standar dapat

83


menyebabkan kematian ibu bersalin, karena pelaksanaan rujukan ditunjukkan

pada kasus yang tergolong berisiko tinggi. Dengan melaksanakan standar dengan

optimal, dapat menurunkan angka kematian ibu bersalin karena terlambat untuk

memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan yang kompeten.

84


Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis

implementasi pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah petugas kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori yang mengerti

PONED masih kurang dan kompetensinya perlu ditingkatkan lagi. Pelatihan

PONED umumnya masih sekali diikuti oleh petugas kesehatan yang dipilih

oleh kepala Puskesmas, namun petugas kesehatan yang telah mengikuti

pelatihan PONED telah dipindahtugaskan.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi kegawatdaruratan ibu

dan anak masih belum memadai di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori..

Ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan dalam PONED masih belum

lengkap. Seringkali bidan desa dan dokter serta bidan di Puskesmas

menyarankan masyarakat untuk membeli obat di luar Puskesmas. Banyak

kasus kegawatdaruratan PONED yang harusnya bisa ditangani di Puskesmas

tetapi dirujuk ke rumah sakit PONEK karena keterbatasan sarana dan

prasarana yang tersedia di Puskesmas PONED.

3. Alur rujukan PONED ke Puskesmas PONED dilakukan secara berjenjang dari

fasilitas kesehatan dibawahnya seperti Bidan Desa atau Puskesmas non

PONED, Pustu, dan Poskesdes. Jika Puskesmas mampu menangani kasus

85


yang datang maka pasien akan ditangani di Puskesmas, apabila kasus tidak

dapat diatasi di Puskesmas maka dirujuk ke Rumah Sakit PONEK. Penanganan

kegawatdaruratan dalam implementasi PONED diketahui bahwa kasus yang

sering terjadi adalah pre eklamsi, partus macet, pendarahan pada maternal dan

asfiksia pada neonatus yang seharusnya bisa ditangani di Puskesmas tetapi harus

dirujuk ke rumah sakit PONEK karena kekurangan alat kesehatan dan obat-obatan

di Puskesmas.

Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksaan PONED adalah

sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai untuk melaksanakan evaluasi

rutin terhadap kelengkapan sarana dan prasarana serta fungsinya dalam

implementasi PONED dan segera mengganti dan melengkapi peralatan dan

obat yang kurang tersedia di Puskesmas.

2. Kepada Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai untuk :

a. Puskesmas PONED sebaiknya memiliki kualitas tenaga kesehatan yang

sama serta perlu untuk mengadakan pelatihan kepada tenaga kesehatan

lain yang belum terlatih PONED.

b. Dalam mendukung penyelenggaraan PONED, Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori perlu untuk melengkapi peralatan medis, non medis, serta

memperbaiki fasilitas di Puskesmas. Oleh karena itu, Puskesmas perlu

mengajukan permohonan secara terus menerus ke Dinas Kesehatan Kota

Tanjung Balai dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan tersebut.

86


DAFTAR PUSTAKA

Amrillah, V. (2016). Analisis pelaksanaan sistem pelayanan obstetri dan neonatal

emergensi dasar (PONED) di Puskesmas Sitanggal Kabupaten Brebes

(Skripsi). Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai. (2016). Profil kesehatan Kota Tanjung Balai tahun 2016. Tanjung Balai: Anonim.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (2016). Profil kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. Medan: Anonim.

Handayani, S. (2011). Analisis pelaksanaan pelayanan obstetri neonatal

emergensi dasar (PONED) di Puskesmas PONED Kabupaten Kendal (Tesis). Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kementerian Kesehatan RI. (2012). Laporan akhir riset fasilitas kesehatan 2011 Jakarta: Anonim.

_____________________, (2013). Keputusan direktorat jenderal bina upaya

kesehatan Nomor HK.02.03/11/1911/2013 tentang pedoman

penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Jakarta: Anonim.

____________________. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Anonim.

_____________________, (2015). Profil kesehatan Indonesia tahun

2015. Jakarta: Anonim.

Marimis, W. (2007). Ilmu perilaku dalam pelayanan kesehatan (Ed. Ke-1). Surabaya: Airlangga University Press.

Mubarak, W. (2012). Ilmu kesehatan masyarakat konsep dan aplikasi dalam kebidanan (Ed. Ke-3). Jakarta: Salemba Medika.

Mustain, M. (2013). Evaluasi pelaksanaan pelayanan obstetri neonatal emergensi

dasar (PONED) di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makasar (Tesis). Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar.

Novita, W. (2015). Analisis pelaksanaan rujukan KIA di Puskesmas Hamparan

Perak dan Puskesmas Bandar Khalifah Kabupaten Deli Serdang (Skripsi). Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan.

Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori. (2016). Profil kesehatan Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori tahun 2016. Tanjung Balai: Anonim.

87


San, B. (2017). Analisis pelaksanaan program pelayanan obstetri dan neonatal

emergensi dasar (PONED) di Puskesmas Negeri Lama Kabupaten

Labuhan Batu (Skripsi). Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan.

Siregar, M. (2016). Analisis implementasi pelayanan PONED di

Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang (Skripsi). Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sugiyono. (2011). Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Ed. Ke-2). Bandung: Alfabeta.

Surahwardy, A. (2013). Evaluasi pelaksanaan pelayanan obstetri dan neonatal

emergensi dasar (PONED) di Puskesmas Mamajang Kota Makassar

(Skripsi). Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin,

Makassar.

Susyanty, A. (2016). Pelaksanaan program pelayanan obstetri dan

neonatal emergensi dasar (PONED) di Kabupaten Karawang (Skripsi).

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok.

Syukur, A. (1987). Kumpulan makalah studi implementasi latar belakang konsep

pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan (Ed. Ke-1). Ujung

Pandang: Persadi.

Tjiptono, F. (2007). Strategi pemasaran (Ed. Ke-1). Yogyakarta: Andi.

Tobing, J. (2014). Analisis manajemen rujukan pasien komplikasi persalinan di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Tesis). Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan.

Usman. (2002). Konteks implementasi berbasis kurikulum (Ed. Ke-1). Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Vivianri, T. (2011). Analisis sistem pelayanan kegawatdaruratan

obstetri di Puskesmas PONED wilayah Kabupaten Kupang (Tesis).

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

Wahyuni, I. (2014). Pelaksanaan rujukan dan kendala yang dihadapi.

Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, 4 (2), 11-18.

https://www.apikescm.ac.id/ejurnalinfokes/index.php/infokes/article/view/

82/83.

Walyani, S. dan Purwoastuti, T. (2015). Asuhan

kebidanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (Ed.

Ke-

1). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

https://www.apikescm.ac.id/ejurnalinfokes/index.php/infokes/article/view/82/83

https://www.apikescm.ac.id/ejurnalinfokes/index.php/infokes/article/view/82/83

88


Widyana, E. (2011). Evaluasi pelaksanaan rujukan ibu bersalin dengan

komplikasi persalinan oleh bidan desa di Puskesmas Sukorejo Wilayah

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (Tesis). Fakultas

Kesehatan Masyarakar Universitas Diponegoro, Semarang.

Yunus, L. (2007). Evaluasi proses rujukan obstetri terkait kematian

perinatal

di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (Tesis). Fakultas

Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

89


89


Lampiran 1: Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI DAN


INAP SIPORI-PORI KOTA TANJUNG BALAI

TAHUN 2018

Daftar Pertanyaan untuk Kepala Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

1. Data Umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Masa Kerja :

e. Tanggal Wawancara :

2. Data Khusus

a. Input

1) Sejak kapan Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori menjadi PONED?

apakah puskesmas ini ditetapkan menjadi PONED disertai dengan

pelatihan dan fasilitas-fasilitas telah dilengkapi sesuai standar

PONED?

2) apa alasan Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori menjadi Puskesmas

mampu PONED?

3) Siapa sajakah petugas kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap

Sipori-Pori? Apakah petugs kesehatan tersebut sudah mendapatkan

pelatihan PONED? Kapan petugas kesehatan PONED mendapat

pelatihan PONED? Apakah ada kriteria khusus dalam memilih

petugas kesehatan untuk dilatih PONED? Apakah ada pelatihan

lanjutan?

4) Apakah ada tim pendukung PONED? Siapa saja yang menjadi tim

pendukung PONED? Apakah tim pendukung PONED telah diberi

pelatihan? Apakah bentuk pelatihan tersebut?

90


5) Apakah alat-alat kesehatan untuk PONED sudah lengkap dan

masih dalam keadaan baik?

6) Bagaimana ketersediaan obat-obatan kesehatan yang mendukung

PONED di Puskesmas?

7) Apakah tersedia biaya operasional dalam pelayanan PONED?

darimanakah sumber biaya operasional tersebut?

8) Darimanakah sumber biaya operasional pelaksanaaan program

PONED di Puskesmas Sipori-pori?

b. Proses

1) Bagaimana alur rujukan PONED? upaya apa saja yang telah

dilakukan untuk penguatan sistem rujukan ke Puskesmas PONED?

2) Bagaimanakah implementasi pelayanan PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-Pori ?

3) Bagaimanakah sistem rujukan kasus kegawatdaruratan maternal

dan neonatal dari bidan desa, klinik bersalin, pustu, maupun

puskesmas non0PONED ke Puskesmas PONED? Bagaimana

sistem komunikasi dalam penerimaan rujukan pasien ke Puskesmas

PONED? Apa bentuk dari sistem komunikasi tersebut?

4) Bagaimana tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Kepala

Puskesmas dalam implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori?

5) Bagaimanakah sistem monitoring dan evaluasi dalam implementasi

PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori? hal apa yang

dilakukan?

91


Daftar Pertanyaan untuk Dokter (Tim inti PONED)

1. Data Umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Masa Kerja :


2. Data Khusus

a. Input

1) Apakah petugas kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

Pori sudah mendapatkan pelatihan PONED? Kapan petugas kesehatan

PONED mendapat pelatihan PONED? Apakah ada kriteria untuk

petugas kesehatan menjadi tim PONED? Apakah ada pelatihan lanjutan

bagi tim PONED? Siapa saja yang melatih?


pendukung PONED? Apakah tim pendukung PONED telah dilatih? apa

bentuk pelatihannya?

3) Apakah dalam implementasi PONED, Dokter, Bidan, dan perawat

selalu berada di tempat? Apakah di Puskesmas PONED ini ada dokter

yang berjaga selama 24 jam?

4) Bagaimana ketersediaan alat-alat kesehatan yang mendukung PONED

di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori?


PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ?

6) Apakah Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori memiliki sarana untuk

membantu dalam merujuk pasien? Kalau ada bisa disebutkan?

7) Bagaimanakah sistem komunikasi dan informasi dalam implementasi

PONED?

92


b. Proses

1) Apakah masyarakat, bidan desa, klinik bersalin, pustu, dan puskesmas

non-PONED sering melakukan rujukan ke Puskesmas PONED? Kasus

apa saja yang sering menjadi rujukan?

2) Bagaimanakah sistem rujukan kasus kegawatdaruratan maternal dan

neonatal ke Puskesmas PONED?

3) Bagaimanakah implementasi dalam penanganan kasus

kegawatdaruratan maternal dan neonatal dalam pelayanan PONED di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori?

4) Bagaimana tugas dan tanggung jawab Dokter sebagai tim dalam

implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori?


PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori? hal apa yang dilakukan?

93


Daftar Pertanyaan untuk Bidan (Tim inti PONED)

1. Data Umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Masa Kerja :


2. Data Khusus

a. Input 1) Apakah petugas kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

Pori sudah mendapatkan pelatihan PONED? Kapan petugas kesehatan

PONED mendapat pelatihan PONED? Apakah ada kriteria untuk

petugas kesehatan menjadi tim PONED? Apakah ada pelatihan

lanjutan bagi tim PONED? Siapa saja yang melatih?


pendukung PONED? Apakah tim pendukung PONED telah dilatih?

Apa bentuk pelatihannya?

3) Apakah dalam implementasi PONED, Dokter, Bidan, dan perawat

selalu berada di tempat? Apakah di Puskesmas PONED ini ada dokter

yang berjaga selama 24 jam?

4) Bagaimana ketersediaan alat-alat kesehatan yang mendukung PONED

di Puskesmas?


PONED di Puskesmas?

6) Apakah Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori memiliki sarana untuk

membantu dalam merujuk pasien? Kalau ada sebutkan!

7) Bagaimanakah sistem komunikasi dan informasi dalam implementasi

PONED?

94


b. Proses

1) Jelaskan apakah masyarakat, bidan desa, klinik bersalin, PUSTU dan

puskesmas non-PONED sering melakukan rujukan ke Puskesmas

PONED? Kasus apa saja yang sering menjadi rujukan?

2) Jelaskan bagaimanakah sistem rujukan kasus kegawatdaruratan

maternal dan neonatal ke Puskesmas PONED? Bagaimanakah

PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori?




4) Bagaimana tugas dan tanggung jawab bidan sebagai tim dalam




dilakukan?

95


Daftar Pertanyaan untuk Perawat (Tim inti PONED)

1. Data umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Masa Kerja :


2. Data Khusus

a. Input

1) Apakah ada petugas kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap

Sipori-Pori yang sudah mendapatkan pelatihan PONED? kapan

petugas kesehatan PONED mendapat pelatihan PONED? berapakah

jumlah petugas kesehatan yang telah dilatih PONED? Apakah ada

kriteria untuk petugas kesehatan menjadi tim PONED? apakah ada

pelatihan lanjutan bagi tim PONED? siapa yang melatih?

2) Apakah ada tim pendukung PONED? siapa saja yang menjadi tim

pendukung PONED? apakah ada tim pendukung PONED sudah

dilatih? Apa bentuk pelatihannya?

3) Apakah tupoksi perawat dalam pelayanan PONED?

4) Apakah dalam implementasi PONED, Dokter, Bidan dan Perawat

selalu berada di tempat? Apakah di Puskesmas PONED iini ada dokter

yang berjaga 24 jam?

5) Bagaimana dengan ketersediaan alat-alat kesehatan yang mendukung

PONED di Puskesmas?


PONED di Puskesmas?

7) Mohon Ibu jelaskan apakah Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

memiliki sarana untuk membantu merujuk pasien? Kalau ada

sebutkan!

96


8) Mohon Ibu jelaskan bagaimana sistem informasi dan komunikasi

dalam pelayanan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori?

b. Proses




2) Bagaimana tugas dan tanggung jawab perawat sebagai tim dalam




dilakukan?

97


Daftar Pertanyaan untuk Bidan Desa

1. Data Umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Masa Kerja :


2. Data Khusus

a. Input

1) Apakah Ibu sudah mendapatkan pelatihan PONED? kapan petugas ibu

mendapat pelatihan PONED? Apakah ada kriteria untuk petugas

kesehatan menjadi tim PONED? apakah ada pelatihan lanjutan bagi

tim PONED? siapa yang melatih? Apa saja yang didapatkan selama

pelatihan?

2) Apakah tupoksi bidan desa dalam pelayanan PONED?

3) Apakah dalam implementasi PONED, bidan desa selalu berada di

tempat?

b. Proses

1) Jelaskan apakah bidan desa melakukan rujukan ke Puskesmas



maternal dan neonatal ke Puskesmas PONED?

3) Bagaimana tugas dan tanggung jawab bidan dalam implementasi

PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori?



dilakukan?

98


Daftar Pertanyaan untuk Petugas Kesehatan di Puskesmas Pembantu pada

Wilayah Kerja Puskesmas Teluk Nibung

1. Data Umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Masa Kerja :


2. Data Khusus

a. Input

1) Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan pelatihan PONED? kapan

petugas ibu mendapat pelatihan PONED? Apakah ada kriteria untuk

petugas kesehatan menjadi tim PONED? apakah ada pelatihan

lanjutan bagi tim PONED? siapa yang melatih? Apa saja yang

didapatkan selama pelatihan?

2) Apakah tupoksi petugas kesehatan di Pustu dalam pelayanan PONED?

3) Apakah dalam implementasi PONED, petugas pustu selalu berada di

tempat?

b. Proses

1) Jelaskan apakah petugas pustu melakukan rujukan ke Puskesmas



maternal dan neonatal ke Puskesmas PONED?

3) Bagaimana tugas dan tanggung jawab petugas pustu dalam


99


Daftar Pertanyaan untuk Ibu yang Dirujuk dari Bidan Desa ke Layanan

PONED Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

1. Data Umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Tanggal Wawancara :

2. Data Khusus

a. Sejak kapan Ibu tahu tentang program PONED di Puskesmas?

b. Apakah ada sosialisasi mengenai pelayanan PONED yang ada di

Puskesmas PONED? Bagaimana cara petugas kesehatan

mensosialisasikannya?

c. Bagaimana persepsi anda terhadap pelayanan Puskesmas Rawat Inap

Sipori-Pori?

d. Bagaimanakah tenaga kesehatan pada pelayanan PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori? Apakah sudah memberikan layanan yang baik?

Apakah petugas kesehatannya ramah?

e. Bagaimankah sarana dan prasarana pada pelayanan PONED di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori? Apakah sudah dinilai baik?

f. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan layanan kesehatan PONED


g. Apa saja hal yang ibu lakukan untuk mendapatkan layanan layanan

kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori?

h. Apa alasan ibu dirujuk dari bidan desa ke Puskesmas PONED? Apakah

bidan desa memberikan penjelasan secara baik?

Daftar Pertanyaan untuk Ibu yang Dirujuk dari Layanan PONED

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ke Layanan PONEK

100


di Rumah Sakit (Kasus Maternal/Neonatal)

1. Data Umum

a. Nama :

b. Umur :

c. Pendidikan :

d. Tanggal Wawancara :

2. Data Khusus

a. Sejak kapan ibu tahu tentang program PONED di Puskesmas?

b. Apakah ada sosialisasi mengenai pelayanan PONED yang ada di

Puskesmas PONED? Bagaimana cara petugas kesehatan

mensosialisasikannya?

c. Bagaimana persepsi anda terhadap pelayanan Puskesmas Rawat Inap

Sipori-Pori?

d. Bagaimanakah tenaga kesehatan pada pelayanan PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori? Apakah sudah memberikan layanan yang baik?

Apakah petugas kesehatannya ramah?

e. Bagaimankah sarana dan prasarana pada pelayanan PONED di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori? Apakah sudah dinilai baik?

f. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan layanan kesehatan PONED


g. Apa saja hal yang ibu lakukan untuk mendapatkan layanan layanan

kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori?

h. Apa alasan ibu dirujuk dari layanan PONED Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori ke layanan PONEK di Rumah Sakit? Apakah petugas

kesehatan memberikan penjelasan secara baik?

Lampiran 2: Hasil Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

101


ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI DAN


INAP SIPORI-PORI KOTA TANJUNG BALAI

TAHUN 2018

1. Input

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Pelayanan PONED di

Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Matriks 1

Pernyataan Informan Mengenai Jumlah Sumber Daya PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Informan Pernyataan

Informan 1

Ada. Sebelum PONED masuk, ya pelatihan lah. Kemampua

petugas kesehatannya kita tingkatkan waktu pelatihan Dokter,

perawat, sama bidan koordinatornya yang dapat pelatihan itu,

pelatihannya di Medan, semingguan. Kita disini ada petugas

kesehatan itu 26 orang.

Informan 2

Kalau sumber daya saya rasa sudah cukup, karena disini kan

petugas kesehatannnya sudah banyak, pasti sudah bisa untuk

menjalankan program PONED. Sebelum dijadika PONED,

beberapa petugas kesehatan sudah diberikan pelatihan seperti

dokter, bidan, dan perawatnya, yaa untuk melakukan PONED

itu.

Informan 3

Ada, tiga orang yang ikut pelatihan itu. Kepala Puskesmas

yang milih. Ada dokter, bidan, sama perawat tapi itulah yang

dapat pelatihan PONED itu sudah pindah tugas, nggak disini

lagi. Jadi yang sering jaga piket di PONED yaa Bidan yang

belum ikut pelatihan PONED, nggak ada kriteria khususlah,

nggak pernah dengar soal pelatihan lanjutan itu jadi apa tidak,

soalnya kemaren ada dengar mau diadakan tapi sampai

sekarang tidak ada kabarnya.

Informan 4

Ada,,udah tau mekanisme PONED itu. Nggak ada pun kriteria

khusus, biasa saja. Pelatihan lanjutan itu nggak ada kabarnya,

dengar-dengar sih ada dan kami disini ada 26 petugas yang

dibagi 3 shift.

Informan 5

Petugas kesehatan saya rasa sudah cukup lah dek kalau di

Puskesmas, sudah dinilai mampuu untuk melaksanakan

PONED, sudah ada dokter, perawat, bidan, jadi sudah mampu

jika mau menolong ibu yang bersalin, jadi sudah dinilai baik.

102


Informan 6

Kalau di Pustu mungkin petugas kesehatannya masih kurang,

karena Pustu kan gak rawat inap. Kalau di Puskesmas induk

(Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori) yaa sudah cukuplah

petugas kesehatannya, karena kan sudah rawat inap.

Sumber : Hasil wawancara

b. Kesiapsiagaan Petugas Kesehatan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-

pori Kota Tanjung Balai

Matriks 2

Pernyataan Informan Mengenai Kesiapsiagaan Petugas Kesehatan PONED di


Informan Pernyataan

Informan 1 Ada dokter sama petugas siaga 24 jam. Kita dibagi shift kerja

24 jam, jadi kalau malam yaa ada yang piket jaga mlam juga

Informan 2

Dokter jaganya ada. On-call juga kita. Jadi kalau ada yang

darurat bisa ditelepon. Tapi kan rumah saya ini agak jauh, jadi

butuh waktu untuk ke Puskesmas, sekitar setengah jam atau

sejamlah untuk datang ke Puskesmas, jadi kalau ada pasien

darurat sebisa mungkin bidan atau perawat yang ada disinilah

yang handle terlebih dahulu.

Informan 3

Untuk petugas kesehatan yang jaga, ya pasti adalah. On-call

juga kalau ada situasi darurat gitu. Tapi memang dokternya

datang agak lama, jadi kalau pasiennya sudah darurat kali, dan

saya rasa gak bisa ditangani di Puskesmas, yaa saya langsung

rujuk langsung ke rumah sakit, tanpa nunggu-nunggu

dokternya datang.

Informan 4

Ada dokter jaganya, tapi masyarakat kita ini kan suka nggak

sabar, dokter disini malam main telepon, tunggu setengah jam

datanglah dia itu. Karena kan dokternya gak dekat sini

tinggalnya dek

Informan 5

Kalau jadi bidan desa kan ya memang harus siap sedia 24 jam

dek, namanya juga tenaga kesehatan kan, kalau ada yang

butuh yaaa langsung kita tolonglah, gak mungkin kita

diamkan aja, kalau gak bisa kita tangani yaa kita rujuk kan.

Informan 6

Pustu ini kan gak 24 jam, kalau Puskesmas yang 24 jam, jadi

sudah dibagi shift kerjanya, ada piketnya, jadi kalau malam

juga ada yang jaga, kan kalau gak ada petugasnya di

Puskesmas bisa ditelepon suruh datang.

103


Informan 7

Ada kak dokter jaga, ramelah tapi kalau malam sudah tak ada

nampak lagi dokter itu. Kalau ada perlu nunggu teleponlah

lagi suster ini. Tapi dokternya lama kali datang. Sampai ibu

bidan itu bilang, cepatlah dok, cepatlah dok, jadi kakak yang

mau lahiran ini kan jadi takut juga, namanya kita orang

lahiran kan, yaa jadi mau gimana, mungkin rumah dokternya

jauh atau gimana kan dek.

Informan 8

Ada kak dokter jaga, ramelah tapi kalau malam sudah tak ada

nampak lagi dokter itu. Kalau ada perlu nunggu teleponlah

lagi perawat ini. Tapi kemaren kakak langsung aja diantar

sama ibu bidannnya ke rumah sakit, tanpa nunggu-nunggu

dokternya datang, katanya nanti kelamaan bahaya kata

bidannya gitu, dikawanin juga sama ibu bidannya ke rumah

sakit.

Informan 9

Minggu lalu waktu kakak lahiran, langsung dibawa aja ke

Puskesmas, kata bidannya disini bisa kok melahirkan normal,

nunggu bukaan apa gitu bahasanya kan dek. Terus waktu anak

kakak udah lahir ternyata kata bidannya ada gangguan nafas

apa gitu namanya kakak lupa,sia sia apa gitu (asfiksia),jadi di

telponlah dokternya, udah panik lah kakak disitu, waktu

ditelepon kata dokternya rujuk aja. Waktu dijalan ke rumah

sakit pakai ambulan Puskesmas itu ibu bidannya cerita

padahal kasus kayak gini bisa ditangani di Puskesmas kalau

alatnya lengkap sama dokternya cepat. Jadi dokternya gak

datang, sama ibu bidan inilah kakak sama sama anak kakak

dibawa ke rumah sakit, dikawani sama ibu bidannya.


c. Ketersediaan Tim Pendukung PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Kota Tanjung Balai

Matriks 3

Pernyataan Informan Mengenai Kesiapsiagaan Petugas Kesehatan PONED di


Informan Pernyataan

Informan 1 Ada, kalau tenaga kesehatan PONED itu kita sudah cukuplah.

Sudah ada timnya.

Informan 2

Ada, karena PONED pun dijalankan, ada itu namanya Tim

Emergensi disini yang khusus untuk ibu hamil sama anak

bayi.

Informan 3 Ada, Tim Emergensi PONED, yang memang tugasnya

menjalankan program PONED di Puskesmas ini.

Informan 4 Ada, petugas kesehatan yang sudah memang dilatih untuk

PONED dan bertugas untuk memberikan layanan PONED.

104


Informan 5

Setahu saya memang ada dek, ada tim inti untuk

melaksanakan layanan PONED itu di Puskesmas, dari dokter,

bidan, sama perawatnya, kan sudah rawat inap Puskesmasnya.

Informan 6

Tim PONED setahu saya sudah ada di Puskesmas, yaa

namanya kan juga Puskesmas PONED jadi pasti sudah ada

petugas yang bertanggung jawab memberikan layanan

PONED

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Implementasi PONED

di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Matriks 4

Pernyataan Infroman Mengenai Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang

Mendukung Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota

Tanjung Balai

Informan Pernyataan

Informan 1

Masih ada beberapa yang belum lengkap. Namanya juga kita

tinggal didaerah terpencil gini apalagi disini dua sampai tiga

hari sekali pasti air pasang. Terendamlah semuanya. Tapi mau

direnovasi lagi katanya Puskesmas ini biar nggak kena banjir

lagi dan dinas pun maunya melengkapi semua peralatan yang

kurang-kurang ini. Jadi kadang ada beberapa kasus yang

seharusnya bisa ditangani di Puskesmas, akhirnya gak bisa

ditangani jadi terpaksa di rujuk.

Informan 2

Kalau lengkap ya nggak juga, ada beberapa yang kurang

kayak misalnya bangunan Puskesmas ini tidak memenuhi

syarat PONED, sarana pun masih banyak yang kurang-kurang

apalagi prasarananya kan.

Informan 3

Masih belum lengkap dan keadaan pun karena tinggal di

pesisir ya harus siap-siap setiap banjir datang tentu

berpengaruh sama pelayanan kita ke masyarakat. Tidak

lengkap pun kemaren sudah di koordinasikan tapi belum ada

jawaban. Jadi yaa kadang suka bingung mau memberikan

layanan yang terbaik ke pasien, karena beberapa alatnya juga

gak ada. Jadi kita rujuk ke rumah sakit, takut beresiko juga

kan.

Informan 4 Masih ada beberapa alat yang tidak tersedia, gak lengkap

secata keseluruhan.

Informan 5

Aku rasa sih belum lengkap yaa dek, karena kan sering juga

ada ibu yang mau melahirkan langsung minta di rujuk karena

perlengkapan pelayanan di Puskesmas yang kurang lengkp

walaupun sudah PONED, ya gak mau beresiko jugalah

memberikan layanan kesehatan kalau perlengkapannya saja

belum lengkap.

105


Informan 6

Belum lengkap dek, ada beberapa alat kesehatan yang gak

ada, obat juga ada yang kurang, jadi giman ya, harusnya kan

memang dari dinas sana itu mengerti untuk ngelengkapin

semuanya dari alat sama obatnya.

Informan 7

Sudah lumayan lah rasaku ya soalnya tidak masalah aku

kemarin, cocok aja rasaku. Udah bisalah kalau gak ada

kelainan terus melahirkan di Puskesmas ini.

Informan 8

Kuranglah rasaku dek ada gitu kemaren pas periksa hamil

kan, kata dokternya aku kena pre eklamsi jadi sebenarnya gitu

melahirkan kan di Puskesmas aja gitu maunya tapi dokter

bilang tidak lengkaplah pula alat orang itu makanya disuruh

aku sama bu bidan itu ke rumah sakit saja di tanjung balai,

dikasih surat rujukan lah biar bisa melahirkan di rumah sakit.

Informan 9

Menurut kakak sih belum lengkap yaa dek, kayak kemaren

dibilang ibu bidan itulah kalau alatnya lengkap kan kakak

sama anak kakak gak perlu lah dirujuk sampai ke rumah sakit.

Kata bu bidannya begitu. Tapi ini kan ke rumah sakit karena

katanya alatnya gak ada di Puskesmas. Jadi belum lengkaplah

alat-alat di Puskesmas itu kan sampai harus ke rumah sakit.


e. Ketersediaan Obat-Obatan dalam Implementasi PONED di Puskesmas Rawat

Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Matriks 5

Pernyataan Informan Mengenai Ketersediaan Obat-Obatan pada Layanan

PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Informan Pernyataan

Informan 1

Masih belum lengkap kalau untuk PONED ini, kalaupun tidak

ada di Puskesmas, kita rekomendasikan ke apotik terdekat aja.

Kita akui bahwa Puskesmas kita ini butuh banyak perbaikan

tapi dana tidak ada ditambah dinas kayak ga menanggapi

juga..

Informan 2

Beberapa obat belum tersedia, jadi kalau butuh yaa dituliskan

resep terus keluarga pasien yang beli di apotek pakai

danaobat, karena obat di Puskesmas ini kan terbatas.

Informan 3

Belum lengkap, tapi ini lagi nunggu beberapa obat karena

kemaren habis, nunggu dari dinas lah ini diantar ke

Puskesmas.

106


Informan 4

Belum cukup, kalaupun habis atau tinggal sedikit lagi stok

obatnya langsung kita informasikan ke dinas. Nanti dinas

yang kirimkan obatnya ke Puskesmas.

Informan 5

Masih banyak yang kosong ada beberapa obat yang nggak ada

di Puskesmas, kalau udah begitu ya kami suruh saja beli di

apotek luar itu.

Informan 6

Belum lengkap dek, ada beberapa obat gak ada, jadi kalau

pasien butuh kita tuliskan aja resep untuk beli di apotek, gitu

aja paling, gak mungkin kita paksakan kalau obat gak ada.

Informan 7

Kemaren pas cek hamil, disuruh beli vitaminnya di apotik.

Disini (Puskesmas) katanya nggak ada. Jadi harus ke apotek

luarlah.

Informan 8

Dikasih ada obat pas dari bidan desa itu, disuruh minta ke

Puskesmas. Tapi rupanya nggak ada di Puskesmas pas habis

jadi harus ke kota cari obat itu.

Informan 9

Ada dikasih obat waktu mau melahirkan dan abis melahirkan

di Puskesmas itu, diinfus juga. Terus dikasih obat juga di

rumah sakit yang dirujuk ke rumah sakit sana itu, yaa dikasih

obat juga.


f. Ketersediaan Alat Komunikasi Sebagai Sarana Untuk Merujuk Dalam

Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung

Balai

Matriks 6

Ketersediaan Alat Komunikasi Sebagai Sarana Untuk Merujuk dalam

Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Informan Pernyataan

Informan 1 Alat komunikasi yaa pake handphone pribadi aja lah dek,

kalau butuh dokter atau apa kan yaa tinggal telepon aja.

Informan 2 Alat komunikasi yaa pakai handphone pribadi saja.

Informan 3 Ada, kalau kami bidan desa ya pake handphone sendiri untuk

menghubungi Puskesmas atau dokternya langsung.

Informan 4

Pakai handphone pribadi saja, jadi kalau dokter atau

bidannnya gak ditempat ya kita telepon kalau ada pasien,

nanti dokter atau bidannnya datang dek ke Puskesmas.

Informan 5 Ada, ya hp inilah, kalau butuh apa-apa ke Puskesmas ya

tinggal telepon petugas yang ada disana.

107


Informan 6

Pakai handphone sendiri aja dek, kan sudah ada nomor

petugas-petugas yang di Puskesmas itu, jadi kalau ada perlu

yaa tinggal telepon mereka lah,


g. Ketersediaan Biaya Operasional Implementasi PONED di Puskesmas Rawat


Matriks 7

Ketersediaan Biaya Operasional Implementasi PONED di Puskesmas Rawat Inap

Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Informan Pernyataan

Informan 1

Sampai sekarang dari APBD, kalau masyarakat ya dari

ASKES, BPJS, JKN. Tapi kalau operasional Puskesmas ini ya

dari kas Puskesmasnya atau dari anggaran Puskesmas

Informan 2

Dari BPJS, JKN, sama ASKES kalau masyarakat, tapi

operasional Puskesmas pada PONED ini ya dana Puskesmas

sendiri sekarang.

Informan 3 BPJS sama APBD, Puskesmas ini dana operasionalnya lah.

Informan 4

Dana operasional yaa dari KIS JKN atau BPJS itu dek kalau

sekarang kan masyarakat harus punya jaminan kesehatan, jadi

dari situlah pembiayaan pelayanan kesehatannya.

Informan 5 Kalau pembiayaan dari kartu JKN-KIS dek, kan sebagian

besar masyarakat udah punya kartu jaminan kesehatan

Informan 6

Pakai kartu jaminan dek yang BPJS, jadi kalau berobat

masyarakat yang punya krtu jaminan itu gak perlu lagi bayar

disini

Informan 7

Pakai kartu BPJS berobatnya, jadi gak bayar di Puskesmas,

paling kalau ada obatnya yang gak ada ya beli sendiri di

apotek, itu aja paling yang bayarnya dek.

Informan 8 Kalau layanan di rumah sakit melahirkan itu gak bayar dek

kan pakai kartu BPJS.

Informan 9

Kakak pake Kartu KIS yang dari pemerintah itu dek, gimana

cara pakeknya suami sama abang kakaklah yang ngurusin itu

waktu di Puskesmas sama di rumah sakit.


h. Ketersediaan Sarana Transportasi Rujukan dalam PONED di Puskesmas Rawat


Matriks 8

Ketersediaan Sarana Transportasi Rujukan dalam PONED di Puskesmas Rawat


Informan Pernyataan

Informan 1 Kalau merujuk, ada ambulans kita yang bisa digunakan.

Informan 2 Itu didepan ambulans kita. Jadi kalau ada pasien yang mau ke

rumah sakit ya bisa pakai ambulans itu

108


Informan 3

Kita sudah punya ambulans untuk layanan PONED ini, karena

kan rawat inap jadi pasien dari rumahnya bisa kita jemput

pakai ambulans jika diperlukan untuk ke Puskesmas.

Informan 4 Ambulans langsung jemput. Ada 2 di Puskesmas.

Informan 5

Biasanya pake ambulans itu

Informan 6 Setau saya Puskesmas sudah punya ambulans, jadi bisa pakai

ambulans itu untuk antar jemput pasien.

Informan 7

Pas aku mau melahirkan, karena tak ada mobil, telepon

Puskesmas langsung, nunggu 15 menit, berangkat langsung ke

Puskesmasnya pakai ambulans dari Puskesmas.

Informan 8 Kemarin dari Puskesmas karena gak bisa melahirkan disini ,

jadi diantar pakai ambulans dari Puskesmas itu.

Informan 9

Kalau dari rumah ke Puskesmas pinjam mobil tetangga dek,

tapi yang dirujuk dari Puskesmas ke rumah sakit itu pakai

mobil ambulans yang ada di Puskesmas.


2. Proses

a. Penerimaan Rujukan dari Fasilitas Rujukan Dibawahnya dalam

Implementasi Pelayanan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Kota Tanjung Balai

Matriks 9

Penerimaan Rujukan dari Fasilitas Rujukan Dibawahnya dalam Implementasi

Pelayanan PONED di Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori Kota Tanjung Balai

Informan Pernyataan

Informan 1

Kalau rujukan yaa sistem berjenjang, kalau memang tidak bisa

ditangani di bidan desa, dibawa ke layanan PONED di

Puskesmas, kalau Puskesmas gak bisa menangai ya baru

dibawa ke rumah sakit di kota. Tapi kalau sudah gawat darurat

ya baiknya dibawa langsung saja ke rumah sakit.

Informan 2

Bidan desa disini melalui Puskesmas PONED dulu, kami bisa

tangani atau tidak, lalu kami yang melakukan rujukan itu ke

Rumah Sakit PONEK. lagipula tidak semua kasus bisa kami

tangani. Jadi memang seringnya langsung di rujuk saja ke

rumah sakit.

Informan 3

Saya sudah melakukan koordinasi dengan bidan desa disini,

begitu pemeriksaan kehamilan ada masalah pada si ibu

langsung rujuk dulu ke Puskesmas. Kalau pun ada yang tidak

bisa kami tangani disini, ya langsung kami rujuk ke Rumah

Sakit Umum di kota. Kita telepon dulu, baru berangkat. Jadi

pasiennya bisa lansgsung ditangani di rumah sakit.

109


Informan 5

Kami, bidan desa ini, dikasih pengarahan pas PONED di

mulai untuk merujuk terlebih dahulu ke Puskesmas. Jangan

langsung ke rumah sakit. Nah cara kami ya itu kami laporkan,

dijemput mereka dari Puskesmas. Tidak langsung ke rumah

sakit tapi ke Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori ini dulu.

Kasus yang pernah terjadi itu partus macet, terus pre eklamsi,

sama pendaharan abis melahirkan dek, jadi si ibunya

kehabisan darah, itu kalau untuk si ibunya. Kalau untuk bayi

baru lahirnya yang pernah itu ada gangguan jalan nafas sama

BBLR. Kalau dirujuk, jika keluarga pasien bawa mobil ya

langsung pakai mobil itu aja biar gak nunggu lama, kalau gak

ada dijemput sama ambulans Puskesmas, jadi sebelum ke

Puskesmas kita sudah telepon orang Puskesmasnya, jadi orang

itu bisa siap-siap kalau ada pasien yang mau datang ke

Puskesmas, dan kasusnya apa. Tapi pernah juga orang

Puskesmas bilang langsung ke rumah sakit aja, karena katanta

gak bisa juga ditangani di Puskesmas, karena alat sama obat-

obatnya kurang.

Informan 6

Biasanya kami tangani dulu disini, kalau kami gak bisa

tangani, kami arahkan dulu untuk ke Puskesmas Sipori-pori,

kalau tidak bisa ditangani juga barulah ke rumah sakit.

Gitulah dek prosedurnya itu. Kasusnya itu yaa tidak bisa

melahirkan normal lah, kalau normal bisa kita bantu disini,

misalkan si ibu hamil dengan resiko, kayak pre eklamsi, terus

kurang darah, terus perdarahan, itu lah yang sering dek, kalau

untuk si bayinya yang pernah itu BBLR lah sama gangguan

nafas. Pakai ambulans kalau yang gak punya kendaraan, nanti

kita telepon orang Puskesmas sana suruh jemput pakai

ambulans, nanti dijemputnya, soalnya kan kalau dirujuk kita

kawani juga ke Puskesmas, jadi kita yang jelasin kasusnya,

walaupun udah nelpon duluan kian sama orang Puskesmasnya

ini kejadiannya gimana, udah diapain aja, tapi tetep kita ikut

ke Puskesmas, kalau bisa ditangani kita sama-sama tangani,

kalau Puskesmas juga gak bisa ya kita kawani juga untuk

rujuk ke RSUD.


b. Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal dalam Implementasi


Matriks 10

Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal dalam Implementasi


Informan Pernyataan

110


Informan 2

Nah sekarang kan ada 18 penapisan untuk Puskesmas

PONED, maka kasus-kasus maternal dan neonatal itu kita

stabilisasi terlebih dahulu, contohnya pre eklamsi,

pendarahan, syok. Kalau neonatalnya itu seperti asfiksia,

BBLR, dan lahir prematur.

Informan 3

Sekarang ini, kasus partus macet itu yang paling sering terjadi.

Selain itu ada asfiksia pada bayi, kita tangani lebih dulu. Kita

lakukan yang terbaik tapi kalau kita merasa sudah tidak bisa

diatasi ya kami langsung buat rujukan ke Rumah Sakit

PONEK di Tanjung Balai. Kami beritahu kalau kami tidak

bisa menangani kasus ini, dan sampai tahap mana kami

lakukan agar mereka tahu. Lagipula biar pihak rumah sakit

juga langsung menyiapkan alat-alat yang diperlukan begitu si

pasien ini sampai disana.

Informan 4

Kalau menangani kegawatdaruratn yaa gak pernah sendiri

ya,kita kerja tim sama dokter juga sama bidannya, sebisa

mungkinlah kita kasih layanan kesehatan yang sebaik-

baiknya. Tapi kan fasilitas disini terbatas, kalau gak bisa

ditangani disini secara baik dan bisa mengancam keselamatan

pasien, yaa dirujuklah ke rumah sakit

Informan 5

Ketika ibu hamil memeriksakan kehamilannya disini,

Poskesdes, saya periksa ada yang tidak beres dengan

kehamilannya, langsung saya suruh ke Puskesmas saja. Saya

jelaskan ke ibu hamil kalau kehamilannya kemungkinan

beresiko sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di

Puskesmas. Setelah ibu hamil setuju, saya langsung telepon

Puskesmas kalau ibu ini mau periksa kehamilannya.

Informan 7

Termasuk cepatlah dek, tapi kalau dipanggil karena misalnya

habislah infus atau tiba-tiba saja sakit, kita disuruh baring di

tempat tidur itu, tapi sampai sudah mau mati rasanya barulah

datang dokternya itu. Perawatnya mukanya kurang ramah dek

Informan 8

Ini katanya kehamilannya beresiko, jadi gak bisa ditangani di

Puskesmas karena membahayakan keselamatan. Jadi takut

jugalah aku kan, jadi ya mau untuk di rujuk ke rumah sakit,

daripada awak gak selamat yaa kan dek.


111


Lampiran 3: Peralatan Maternal dalam Implementasi PONED di Puskesmas

Rawat Inap Sipori-Pori Kota Tanjung Balai Tahun 2018

No. Alat Maternal Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Meja Instrumen 2 rak

Bak instrumen tertutup kecil

Bak instrumen tertutup medium

Bak instrumen tertutup besar (obsgin)

Tromol kasa

Nierbekken/kidney disk diameter sekitar 20-21 cm

Nierbekken/kidney disk diameter sekitar 23-24 cm

Timbangan injak dewasa

Pengukur tinggi badan (microtoise)

Standar infus

Lampu periksa halogen

Tensimeter/sphygmomanometer dewasa

Stetoskop dupleks dewasa

Termometer klinik (elektrik)

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

112


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Tabung oksigen + regulator

Masker oksigen + kanula nasal

Tempat tidur periksa (etidak adaamination bed)

Rak alat serbaguna

Penutup bagi rak alat serbaguna

Lemari obat

Meteran/metline

Pita pengukur lengan atas (LILA)

Stetoskop janin Pinard/Laenec

Pocket Fetal Hearth Rate Monitor (Doppler)

Tempat tidur untuk persalinan (Partus bed)

Plastik alas tidur

Klem kasa (korentang)

Tempat klem kasa (korentang)

Spekulum Sims kecil

Spekulum Sims medium

Spekulum Sims besar

Spekulum cocor bebek Graadae kecil

Spekulum cocor bebek Graadae medium

Spekulum cocor bebek Graadae besar

Kit resusitasi dewasa

Entotracheal tube dewasa 6,0

Endotracheal tube dewasa 7,0

Endotracheal tube dewaasa 8,0

Stilet untuk pemasangan ETT no. 1

Nasogastic tube dewasa 5

Nasogastric tube dewasa 8

Kacamata/google

Masker

Apron

Sepatu boot

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

113


46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Tong/ember dengan kran

Sikat alat

Perebus instrumen (Destilasi Tingkat Tinggi)

Sterilisator kering

Tempat sampah tertutup

Pispot sodok (stick pan)

Setengah kocher

Gunting episiotomy

Gunting talipusat

Gunting benang

Pinset anatomis

Pinset sirurgis

Needle holder

Nelaton kateter

Jarum jahit tajam (cutting) G9

Jarum jahit tajam (cutting) G11

Bak/baskom plastik tempat plasenta

Ekstraktor adaakum manual

Aspirator adaakum manual

Waskom

Klem kelly/klem kocher lurus

Klem fenster/klem oadaum

Needle holder

Pinset anatomis

Pinset sirurgis

Mangkok iodin

Tenakulum schroeder

Kelam kasa lurus (sponge foster straight)

Gunting mayo CADAD

Aligator esktraktor AKDR

Klem penarik benang AKDR

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

114


77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Sonder uterus sims

Hemoglobin meter elektronik

Tes celup urinalisis glukose & protein

Tes celup hCG (tes kehamilan)

Tes golongan darah (ABO, Rhesus)

Benang chromic (jarum tapper 0) 2/0

Benang chromic (jarum tapper 0) 3/0

Spuit disposable (steril) 1 ml





Three-way stopcock (steril)

Infus set dewasa

Kateter intraadaena 16 G



Kateter penghisap lendir dewasa 8

Kateter penghisap lendir dewasa 10

Kateter folley dewasa 16 G

Kateter folley dewasa 18 G

Kantong urin

Sarung tangan steril 7

Sarung tangan steril 7,5

Sarung tangan steril 8

Sarung tangan panjang (manual plasenta)

Sarung tangan rumah tangga (serbaguna)

Plester non woadaen

Sabun cair untuk cuci tangan

Poadaidon iodin 10%

Alkohol 75%

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

115


108 Cuadaette Hemoglobin meter elektronik Tidak Ada

Lampiran 4: Peralatan Neonatal dalam Implementasi PONED di Puskesmas


No. Alat Neonatal Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tensimeter/sphygmomanometer bayi

Tensimeter/sphygmomanometer neonatus

Stetoskop dupleks bayi

Stetoskop dupleks neonatus

Termometer klinik (elektrik)

Timbangan neonatus + bayi

ARI timer standar (respiratory rate timer)

Lampu emergensi

Meja resusitasi dengan pemanas (infant radiant warmer)

Kit resusitasi neonatus

Balon resusitasi neonatus mengembang sendiri dengan

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

116


12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

selang reservoir

Sungkup resusitasi 7

Sungkup resusitasi 7,5

Sungkup resusitasi 8

Laringoskop neonatus bilah lurus (3 ukuran)

T piece resusitator

Endotracheal tube anak 1




Nasogastic tube neonatus 1

Nasogastric tube neonatus 2

Nasogastric tube neonatus 3

Tabung oksigen + regulator

Pompa penghisap lendir elektrik

Penghisap lendir DeLee (neonatus)

Handuk pembungkus neonatus

Kotak kepala neonatus (head botidak ada)

Kelm arteri Kocher mosquito lurus

Klem arteri Kocher mosquito lengkung

Klem arteri Pean mosquito

Pinset sirurgis

Pinset jaringan kecil

Pinset bengkok kecil

Needle holder

Gunting jaringan Mayo ujung tajam

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

117


38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Gunting jaringan Mayo ujung tumpul

Gunting jaringan iris lengkung

Skalpel

Bisturi

Baskom kecil

Needle holder Matheiu

Jarum ligasi Knocker

Doyeri Probe lengkung

Pinset jaringan semken

Pinset kasa (anatomis)

Pinset jaringan (sirurgis)

Gunting iris lengkung

Gunting operasi lurus

Retraktor finsen tajam

Skalpel 1

Skalpel 2

Bisturi 1

Bisturi 2

Bisturi 3

Klem mosquito halsted lurus

Klem mosquito halsted lengkung

Klem linen backhauss

Klem pemasang klip hegenbarth

Kantong metode kangguru

Inkubator ruangan dengan termostat sederhana

Infus set pediatrik

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

118


64

65

67

68

69

70

71

Three-way stopcock (steril)

Kanula penghisap lendir neonatus 1



Klem tali pusat

Kateter intraadaena

Kateter umbilicus

Kateter umbilicus

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Lampiran 5: Kebutuhan Obat dalam Pelayanan PONED di Puskesmas


No. Perdarahan Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ringer Laktat (500 ml)

MgSO4 20% (25 ml)

MgSO4 40% (25 ml)

Glukonas kalsikus 10% injeksi (20 ml)

Diazepam 5 mg injeksi (2 ml)

Nifedipin 10 mg (tablet)

Hidralazin 5 mg injeksi

Labetolol 10 mg injeksi

Metildopa 250 mg (tablet)

Transfusi set dewasa

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

119


11

12

13

14

15

16

Kateter intraadaena no. 18 G

Kateter Folley no.18

Kantong urin dewasa

Disposible syringe 3 ml



Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Infeksi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


NaCl 0,9% (500 ml)

Ampisilin 1 g injeksi

Gentamisin 80 mg injeksi

Metronidazol 500 mg injeksi

Amoksilin 500 mg (tablet)

Oksitosin injeksi 10 IU (1 ml)

Aquadest pro injeksi (25 ml)

Parasetamol 500 mg (tablet)

Infus set dewasa



Kantong urin dewasa



Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Abortus

1

2

3


NaCl 0,9% (500 ml)

Sulfas Atropin injeksi (2 ml)

Ada

Tidak Ada

Ada

120


4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Diazepam 5 mg injeksi (2 ml)

Pethidin injeksi (2 ml)

Metil ergometrin maleat injeksi 0,2 mg (1 ml)

Metil ergometrin maleat tablet 75 mg (tablet)


Asam Mefenamat 500 mg (tablet)

Infus set dewasa




Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Robekan Jalan Lahir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


NaCl 0,9% (500 ml)

Lidokain HCl 2% injeksi (2 ml)

Oksitosin injeksi 10 IU (1 ml)

Metil ergometrin maleat injeksi 0,2 mg (1 ml)


Asam Mefenamat 500 mg (tablet)

Chromic catgut no.1, atraumatik (sachet)

Chromic catgut no.2/0 atau 3/0, atraumatik (sachet)




Kantong urin dewasa



Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

121


Syok Analistik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


NaCl 0,9% (500 ml)

Adrenalin 0,1% injeksi (1 ml)

Difenhidramin HCl 10 mg injeksi (1 ml)

Detidak adaametason 5 mg injeksi (1 ml)




Kantong urin dewasa



Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

121


Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

122


Gambar 3. Wawancara dengan Bidan Puskesmas Rawat Inap Sipori-pori

Gambar 4. Wawancara dengan ibu hamil yang di rujuk ke Rumah Sakit PONEK

123


Lampiran 7: Surat Ijin Penelitian

124


Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Documents

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI …