Focus Group Discussion - kppnpalembang.id · format surat dispensasi pendaftaran data kontrak kementeriankeuangan direktorat jenderal perbendaharaan 20. surat pernyataan kuasa pengguna

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Focus Group DiscussionFocus Group DiscussionImplementasi Langkah-Langkah Strategis

Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017

Jakarta, 9 Maret 2017

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2017

Memastikan K/L melaksanakan Belanja dengan efektif, efisien dan optimal serta taat azas, untuk menjamintercapainya program strategis nasional danmendorong pertumbuhan ekonomi.

Arahan Menteri Keuangan dalamrangka pengendalian belanja K/L(Surat nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017)

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2

Menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN, denganmenjamin ketepatan waktu belanja negara selarasdengan kecukupan penerimaan dan ketersediaankas Pemerintah

Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2017(Surat nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017)

1Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dancapaian kinerja :

1. Mereviu target capaian output, penyerapan anggaran dan jangka waktu pelaksanaana) memperbaiki informasi Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan;b) memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk pencapaian target kinerja;c) menyampaikan informasi tersebut kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN)

2. Melakukan revisi halaman III DIPA3. Memastikan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana

pada halaman III DIPA sebagai dasar pencairan dana.4. Memperhatikan capaian output dan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran

2Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak ke KPPN


3

2Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak ke KPPN

1. Memastikan data supplier tidak terdapat kesalahan, untuk menghindari prosespembayaran yang gagal dilakukan oleh KPPN.

2. Memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak.

3. Kontrak yang ditandatangani tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21Februari 2017 didaftarkan paling lambat tanggal 28 Februari 2017.

4. Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 21 Februari 2017 didaftarkan palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

5. Data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran kontrak dapat diprosessetelah memperoleh dispensasi KPPN.

3Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan

1. Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai2. Penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan, mengendalikan dan

mengawasi setiap tagihan.3. Tagihan s.d tanggal 31 Maret 2017 diselesaikan paling lambat tanggal 27 April

2017. Selanjutnya, tagihan bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih.

4. Norma waktu penyelesaian tagihan :a. Tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih

kepada negara.b. Proses penyelesaian SPP oleh PPK kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerjac. Penerbitan SPM oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP diterima.

5. Memastikan KPPN menerima SPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelahpenerbitan SPM



4

penerbitan SPM

4Pengendalian pengelolaan UP / TUP

1. Pengajuan UP agar dilakukan secara rasional sesuai kebutuhan operasional Satker satu bulan.2. Segera melakukan revolving UP telah mencapai minimal 50%. 3. Apabila memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, :

a. Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP);b. Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu:

1) Pengajuan TUP disertai dengan rincian penggunaan TUP;2) TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;3) TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS;

c. Pertanggungjawaban TUP harus sesuai dengan rencana penggunaan TUP;d. Apabila penggunaan TUP tidak sesuai rencana KPA memberikan penjelasan kepada KPPN.

4. Pengelolaan UP/TUP akan direviu oleh Kanwil DJPB/atau KPPN. dasar pencairan UP/TUP

PETUNJUK TEKNIS


The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output Satker

Monitoring Penyelesaian Tagihan


5

Monitoring Penyampaian Data Kontrak

Pengendalian Pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)


1Reviu atas rencana kegiatan :

1. KPPN meminta Satker untuk mereviu rencana kegiatan berdasarkan jenis belanja pada DIPA2. KPPN meminta Satker untuk mereviu rencana kegiatan berdasarkan kategori output pada kertas kerja RKA-KL/POK

2Reviu atas rencana penyerapan/penarikan dana

1. KPPN dan Satker melakukan reviu deviasi Halaman III DIPA Satker setiap awal Triwulan menggunakan data yangdisediakan pada tool ME Budget Execution untuk menilai kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi Satker.

2. Meminta Satker untuk menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA untuk Triwulanselanjutnya.

3. Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana antara KPPN dengan Satker agar dituangkan dalamKertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu.

3Reviu atas rencana capaian output

Tiap Triwulan


6

3Reviu atas rencana capaian output

1. KPPN dan Satker melakukan reviu realisasi capaian output sesuai dengan rencana pencairan dana berdasarkan kategorioutput Satker setiap awal Triwulan, menggunakan data yang disediakan pada tool ME Budget Execution, untuk menilaikesesuaian rencana penyerapan/penarikan dana dengan rencana capaian output Satker

2. Meminta Satker untuk menyusun perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA akibatpenyesuaian rencana capaian output, untuk Triwulan selanjutnya.

3. Hasil reviu dan perbaikan rencana penyerapan/penarikan dana antara KPPN dengan Satker agar dituangkan dalamKertas Kerja Reviu dan Analisis Ringkas Reviu

Pelaksanaan reviu antara KPPN dan Satker dilakukan dalam bentuk pertukaran data melalui media surat elektronik dan media social (email, WA dan sejenisnya), atau rapat koordinasi, focus group discussion, one-on-one meeting, dan/atau bimbingan teknis, di KPPN atau di Satker

Kertas Kerja Reviu

Bagian Anggaran

Satuan Kerja

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi

1 Bel. Pegawai

2 Bel. Barang

3 Bel. Modal

4 Bel. Bansos

5 Bel. Lain-Lain

Hari/Tanggal

NO PETUGAS REVIU NAMA JABATAN TTD

1 KPPN

2 SATKER

Jumlah

KERTAS KERJA HASIL REVIU RENCANA PENYERAPAN/PENARIKAN DANA

DesemberNo Jenis Belanja

Jumlah

Pagu DIPA

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Juni Juli Agustus September Oktober NovemberJanuari Februari Maret April Mei


7

Bagian Anggaran

Satuan Kerja

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi

1 Operasional

2Pelayanan

Publik/Tusi

3 Infrastruktur

4Kesejahteraan

Rakyat

Hari/Tanggal

NO PETUGAS REVIU NAMA JABATAN TTD

1 KPPN

2 SATKER

No Kategori Output Pagu DIPA Jumlah

Jumlah

KERTAS KERJA HASIL REVIU RENCANA REALISASI OUTPUT

JuniMeiAprilMaret FebruariJanuari

Triwulan IVTriwulan IIITriwulan I Triwulan II

DesemberNovemberOktoberSeptemberAgustusJuli

Analisis Ringkas Reviu


8


KANTORWILAYAH Laporan

EPA

Kertas Kerja Reviu danAnalisis Ringkas Reviu

paling lambat Minggu Pertama pada bulan

berikutnyapaling lambat Minggu Pertama pada bulan

berikutnya

Direktorat PAEvaluasi dan Analisis terhadap: 1. realisasi penyerapan menurut jenis belanja;2. realisasi anggaran menurut kategori output; 3. rencana penyerapan triwulan berikutnya menurut jenis belanja;4. rencana penyerapan triwulan berikutnya menurut kategori output.


9

KPPN

SATKER

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN(EPA)

Kertas Kerja:1. Rencana Kegiatan;2. Rencana penyerapan/penarikan dana;3. rencana capaian output.

KPPN dan Satker melakukan reviu

koo

rdin

asi

Berdasarkan Hasil Reviu....

1Meminta Satker agar mengajukan revisi Halaman III DIPA akibat penyesuaianrencana penyerapan/penarikan dana dan rencana capaian output, kepada KanwilDitjen Perbendaharaan sesuai dengan mekanisme Revisi DIPA

2Menyampaikan kertas kerja reviu kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, palinglambat Minggu Pertama pada bulan berikutnya, setelah triwulan berkenaan


10

3

lambat Minggu Pertama pada bulan berikutnya, setelah triwulan berkenaanberakhir.

Mulai Triwulan I Tahun 2017, hasil reviu rencana penarikan dana dan capaianoutput tingkat KPPN agar disampaikan kepada Kanwil paling lambat tanggal 10pada awal bulan, setelah triwulan periode reviu berakhir

4Hasil reviu agar digunakan oleh KPPN untuk melakukan monitoring, evaluasi,analisis, bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan anggaran kepadaSatker

Berdasarkan Hasil Reviu tingkat KPPN .....

1Meminta agar Satker segera menyampaikan usulan Revisi Halaman III DIPA paling lambat pada minggupertama bulan berikutnya setelah akhir triwulan periode reviu

2

3

Melakukan evaluasi terhadap data realisasi penyerapan dan capaian output triwulan sebelumnya, dananalisis terhadap rencana penyerapan/penarikan dana dan capaian output triwulan berikutnya, yangmeliputi: a. Evaluasi terhadap realisasi penyerapan menurut jenis belanja;

b. Evaluasi terhadap realisasi anggaran menurut kategori output;c. Analisis terhadap rencana penyerapan triwulan-triwulan berikutnya menurut jenis belanja;d. Analisis terhadap rencana penyerapan triwulan-triwulan berikutnya menurut kategori output


11

3Melakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) melalui focus group discussion (FGD),bimbingan teknis, forum diskusi, kunjungan/konsultasi, dan kegiatan sejenis dengan mengundang Satkeratau stakeholders terkait.

4Hasil kegiatan EPA, dituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulanan.

5EPA Triwulanan agar disampaikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran paling lambat pada Minggu ke-3bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan periode EPA

Dalam pelaksanaan revisi DIPA yang berakibat perubahan pada Halaman III DIPA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan meneliti kesesuaian rencana penyerapan/penarikan dana Satker menggunakan data pembanding yang disediakan pada tool ME Budget Execution


BAST SPP KPPN5 HK 5 HK

Untuk batas waktu penyelesaian tagihan s.d. tgl. 31 Maret 2017 diselesaikan paling lambat tanggal 27 April 2017. Selanjutnya,

tagihan bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.


INVOICE SPM5 HK

2 HK

17 Hari Kerja

SP2D

12


Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa, paling kurang memuat:

1Untuk SPM-UP/GUP/ TUP/PTUP, paling kurang memuat:

Nomor dan tanggal SPP

2a. Nomor dan tanggal SPP;

menyampaikan kepada Satker bahwa

dalam uraian SPM yang diajukan agar dilengkapi dengan catatan sebagai berikut:


13

3Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas, paling kurang memuat:

b. Nomor dan tanggal Perjanjian/Kontrak; danc. Nomor dan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita

Acara Serah Terima BAST);

a. Nomor dan tanggal SPP;b. Nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Tugas


1Memproses SPM yang diajukan Satker sesuai ketentuan yang berlaku, apabila normapenyelesaian tagihan masih dalam batas jangka waktu 17 hari kerja

2

3

Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, KPPN memintaSatker untuk melampirkan Surat Pernyataan SPM melebihi batas waktu, pada saatpengajuan SPM

Melaporkan jumlah surat pernyataan pengajuan SPM Satker yang mengalamiketerlambatan penyelesaian tagihan, kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap


14

keterlambatan penyelesaian tagihan, kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiaptriwulan

4Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelesaian tagihan, KPPN dapat melakukankoordinasi dengan Satker terkait permasalahan dalam penyelesaian tagihan

5Laporan surat pernyataan pengajuan SPM yang penyelesaian tagihannya melebihibatas waktu disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat MingguPertama pada bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan berakhir.

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN TAGIHAN LEBIH DARI 17 (TUJUH BELAS) HARI KERJA


15

FORMAT LAPORAN DAN REKAPITULASI SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM YANG PENYELESAIAN TAGIHANNYA MELEBIHI 17 (TUJUH BELAS) HARI KERJA


16


KPPN

SP2D

tagihan diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara

SPM-LS PBJNomor dan tanggal SPPNomor dan tanggal Perjanjian/KontrakNomor dan tanggal BAPP/BAST

terima

• uraian tidak lengkap; atau

lengkap

KANWIL DJPB

SPM-UPNomor dan tanggal SPP

Uraian SPM

KPPN menyampaikan kepada Satker

rekap

laporan

paling lambat Minggu Pertama pada bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan berakhir


17

SATKER

SPM-UPSPM-LS PBJSPM-LS Bend

• melebihi 17 hari.

KPPN meminta kepada KPA Satker untuk :1. melengkapi uraian pada SPM; atau2. melengkapi dengan Surat Pernyataan KPA

keterlambatan tagihan melebihi 17 hari.

SPM-LS BendNomor dan tanggal SPPNomor dan tanggal SK/ST


1Berdasarkan laporan surat pernyataan pengajuan SPM yangpenyelesaian tagihannya melebihi batas waktu dari KPPN, KanwilDitjen Perbendaharaan melakukan analisis dan berkoordinasi dengankantor wilayah K/L atau Satker bersangkutan terkait permasalahandalam penyelesaian tagihan.


18

dalam penyelesaian tagihan.

2Hasil analisis atas laporan surat pernyataan pengajuan SPM yangpenyelesaian tagihannya melebihi batas waktu dan hasil koordinasidituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Norma Penyampaian Data Kontrak

AKontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

B

C

Kontrak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 (yang seharusnyasudah didaftarkan ke KPPN pada tanggal 28 Februari 2017) dan kontrak tanggal 21 Februarisd tanggal 3 Maret 2017, disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 Maret 2017.

Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 3 Maret 2017, didaftarkan ke KPPN paling lambat5 (lima) hari kerja.

D


19

DTerhadap penyampaian data kontrak yang terlambat, KPPN menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1) Apabila waktu pendaftaran data kontrak tidak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrakdapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrakdari Kepala KPPN.

2) Apabila waktu pendaftaran data kontrak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapatdidaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dariKepala KPPN, dan SPM baru dapat diajukan ke KPPN paling cepat 5 (lima) hari setelah data kontrak terdaftardi KPPN.

EDalam kondisi mendesak, pengajuan SPM yang bersamaan dengan penyampaian data kontrak,dapat dipertimbangkan diproses oleh KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan dari KPAdan mendapat persetujuan Kepala KPPN.

FORMAT SURAT DISPENSASI PENDAFTARAN DATA KONTRAK


20

SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN


21


KPPN

TERLAMBAT

Proses Data Kontrak

Proses Data Kontrak

SPM dapat diajukan paling

cepat 5 (lima) hari kemudian


22

SATKERSPM

DATA KONTRAK

DATA KONTRAK

Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN Dispensasi Pendaftaran

Data Kontrak dari Kepala KPPN

SPMpengajuan

Lebih dari 5 (lima) hari

setelah kontrak di

tandatangani


1KPPN melakukan monitoring terhadap pendaftaran data kontrak yangdisampaikan oleh Satker

2KPPN memastikan data supplier yang didaftarkan oleh Satker telah benardengan mengacu pada data yang pernah dilakukan pembayaran untukmenghindari penolakan pembayaran oleh KPPN.


23

1Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring, evaluasi dan analisisketepatan waktu penyampaian data kontrak Satker dalam wilayah kerja masing-masing.

2Hasil evaluasi dan analisis menjadi bahan koordinasi dengan Satker dalamEvaluasi Pelaksanaan Anggaran dan dituangkan dalam Laporan EvaluasiPelaksanaan Anggaran.

UP

Uang Persediaan

TUPTambahan Uang Persediaan

UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan.

Satker agar segera melakukan revolving UP (penggantian UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%.

Dalam hal Satker tidak melakukan revolving UP dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-GUP

Pengendalian Pengelolaan Uang Persediaan (UP) / Tambahan Uang Persediaan (TUP)


24

TUP

Dalam hal terdapat rencana kegiatan Satker yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, maka Satker agar melakukan:1) Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP).2) Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu:

a) Pengajuan disertai rincian rencana penggunaan TUP; b) TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;c) TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS.

3) Mempertanggungjawabkan TUP sesuai dengan rencana penggunaan TUP. Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus

memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-PTUP.

Surat Penjelasan Keterlambatan Revolving UP


25

Surat Penjelasan Ketidaksesuaian Penggunaan Dana TUP


26

Pengajuan TUP

Pertanggungjawaban TUP

KPPN melakukan scan terhadap rincian rencana penggunaan TUP sebagai arsip untuk dijadikan bahan pengujian SPM-PTUP pada front office KPPN


KPPN meneliti kesesuaian antara penggunaan TUP dengan rencana penggunaan


27

KPPN meneliti kesesuaian antara penggunaan TUP dengan rencana penggunaanTUP, dengan ketentuan sebagai berikut: pada saat Satker mengajukan SPM-PTUP, petugas front office KPPN

mencocokkan kesesuaian realisasi penggunaan TUP dengan rincian rencanapenggunaan TUP.

pencocokan tersebut dilakukan dengan membandingkan antara ADK SPM-PTUP dengan arsip rincian rencana penggunaan TUP.

dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan rencana penggunaan dana TUPdan tidak disertai dengan surat penjelasan mengenai ketidaksesuaianpenggunaan pada TUP oleh KPA, KPPN meminta kepada KPA untukmelengkapi SPM-PTUP dengan surat penjelasan

Reviu Pengelolaan UP/TUP


melakukan reviu atas pengelolaan UP/TUP pada Satker mitra kerjanya secaratriwulanan, dengan menggunakan data Aplikasi Om-SPAN dan tool ME BudgetExecution, yang meliputi:1. ketepatan waktu pertanggungjawaban;2. besaran prosentase revolving UP;3. pengenaan sanksi pemotongan UP; dan/atau4. frekuensi pertanggungjawaban UP\

melakukan rekapitulasi terhadap SPM-PTUP yang tidak sesuai dengan rencanapenggunaan TUP


28

Tindak Lanjut Hasil Reviu

penggunaan TUP

Atas hasil reviu pengelolaan UP/TUP dan rekapitulasi terhadap SPM-PTUP yangtidak sesuai dengan rencana penggunaan TUP, KPPN membuat catatan dalamdaftar

Berdasarkan hasil reviu pengelolaan UP/TUP, KPPN melakukan:a. Menyampaikan surat teguran kepada satker yang terlambat mengajukan

pertanggungjawaban UP/TUP dengan tembusan kepada Kanwil DitjenPerbendaharaan

b. Tidak memberikan TUP lagi kepada Satker yang sudah melakukan perpanjanganpertanggungjawaban TUP lebih dari 2 kali

Catatan Pengelolaan UP


29

Catatan Pengelolaan TUP


30


KPPN dapat memberikan TUP kepada Satker yang sudahmelakukan perpanjangan pertanggungjawaban lebih dari 2 kali,sepanjang telah mendapat ijin pemberian TUP dari KanwilDitjen Perbendaharaan

&


31

Ditjen Perbendaharaan

Pemberian/penolakan ijin pemberian TUP oleh Kanwil DitjenPerbendaharaan dilakukan berdasarkan surat permohonan ijinpemberian TUP dari KPPN dan jika diperlukan, Kanwil DitjenPerbendaharaan dapat melakukan rapat pembahasan dengankantor wilayah K/L terkait atau Satker berkenaan

Format Surat Permohonan Ijin Pemberian TUP


32

Pengendalian Pengelolaan UP/TUP

KPPNScan rincian

penggunaan danacek

SP2Dsesuai

SPM-UP SPM-GUP

1 bulan

SPM-GUP

penjelasan secara tertulis dari KPA kepada KPPN


33

KPPN

SATKER SPM-TUP

penggunaan dana

SP2D

Rincian Penggunaan DanaDigunakan dalam waktu 1 bulanMendesak dan tidak bersifat LS

SP2D

SPM-PTUP

cek

Surat Penjelasan dari KPA kepada KPPN

tidak sesuai

KPPN dapat memberikan TUP kepada Satker yang sudah melakukanperpanjangan pertanggungjawaban lebih dari 2 (dua) kali, sepanjang telahmendapat ijin pemberian TUP dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Intergritas │ Profesionalisme │ Sinergi │ Pelayanan │ Kesempurnaan 34

Documents

Focus Group Discussion - kppnpalembang.id · format surat dispensasi pendaftaran data kontrak kementeriankeuangan direktorat jenderal perbendaharaan 20. surat pernyataan kuasa pengguna