FAKULTAS UNIVERSITAS SEB FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ANALISIS YURIDIS NOVUMSEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA

KEMATUNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 89 PK/PID/2008)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

PANDE MADE RISTYA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOVUM DALAM BENTUK ERROR IN PERSONASEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM CHAMBALI ALIAS

KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 89 PK/PID/2008)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

PANDE MADE RISTYA YUNITYA

NIM. E.1107194

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

ERROR IN PERSONA KORBAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

IMAM CHAMBALI ALIAS

UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 89 PK/PID/2008)


commit to user ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS YURIDIS NOVUM DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KORBAN

SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM CHAMBALI ALIAS

KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN

NOMOR 89 PK/PID/2008)

Disusun Oleh : Pande Made Ristya Yunitya

NIM : E.1107194

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 21 Maret 2011 Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, S.H., M.Hum. NIP.196202091989031


commit to user iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )

ANALISIS YURIDIS NOVUM DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KORBAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM CHAMBALI ALIAS

KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN

NOMOR 89 PK/PID/2008)

Disusun Oleh :

Pande Made Ristya Yunitya NIM : E. 1107194

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Selasa Tanggal : 29 Maret 2011

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi,S.H,M.Hum ( ...............................) Ketua 2. Muhammad Rustamaji,S.H,M.H ( ..................................)

Sekretaris 3. Bambang Santoso,S.H,M.Hum ( ................................. ) Anggota

Mengetahui Dekan,

(Mohammad Jamin, S.H., M.Hum)

NIP. 19610930198601100


commit to user iv

PERNYATAAN

Nama :Pande Made Ristya Yunitya

NIM :E1107194

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum(skripsi)berjudul: ANALISIS YURIDIS NOVUM DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KORBAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM CHAMBALI ALAS KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 89 PK/PID/2008) adalah betul-betul karya sendiri.Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum(skripsi)ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 Maret 2011 Yang membuat pernyataan

Pande Made Ristya Yunitya NIM.E1107194


commit to user v

ABSTRAK

Pande Made Ristya Yunitya,E1107194, ANALISIS YURIDIS NOVUM DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KORBAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM CHAMBALI ALIAS KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 89 PK/PID/2008) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,2011.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui novum dalam bentuk error in persona korban dapat dijadikan dasar pengajuan Peninjauan Kembali.

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan preskriptif.. Jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara kasus mengenai Peninjauan Kembali sesuai dengan permasalahan yang diteliti

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat beru[a novum.Dan dalam hal kasus ini novum dalam bentuk error in persona korban dapat dijadikan salah satu dasar pengajuan peninjauan kembali.Serta upaya yang dapar ditempuh oleh terpidana untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi adalah dengan mengajukan gugatan perdata kepengadilan mengajukan

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru

bahwa dasar pengajuan PK tidak hanya dapat berupa novum dalam bentuk error persona saja melainkan juga dapat berupa error in persona korban. Kata kunci :novum dalam bentuk error in persona,ganti rugi,rehabilitasi.


commit to user vi

ABSTRACT Pande Made Ristya Yunitya, E1107194, ANAYLIS ON JURIDICAL NEW EVIDENCES IN THE FORM OF THE VICTIM OF ERROR IN PERSONA AS A BASIS OF PROPOSING A JUDICIAL REVIEW OF A MURDER CASE WITH IMAM CHAMBALI A.K.A. KEMAT AS THE CONVICTED PERSON AND THE LEGAL EFFORT OF THE CONVICTED PERSON IN GETTING REHABILITATION AND COMPENSATION (A CASE STUDY ON VERDICT NUMBER 89 PK/PID/2008). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, 2011.

This research aims at identifying whether the new evidence of the victim of error in

persona can be made the basis of proposing a judicial review. According to the type, this research is a doctrinal legal research. The research applied the

perspective approach and used secondary data, which are library materials including books, literatures, laws and regulations, legal documents, research results in the form of reports, and some other sources related to this research. The collected data were analyzed by a case study on judicial reviews in accordance with the problem researched.

Based on the research result and discussion, one of the reasons of proposing a judicial review, according to Article 263 Section (2) Code of Criminal Justice (KUHAP), can be new evidences. In this case, new evidences in the form of the victim of error in persona can be made a basis in proposing a judicial review. An effort which can be taken by the convicted person to get compensation and rehabilitation is proposing a civil complaint to court.

This research is useful in providing new knowledge that a judicial review is not only new evidences in the form of error persona but also can be the victim of error in persona. Keywords: new evidences of error in persona, compensation, rehabilitation, proposing a civil complaint to court.


commit to user vii

MOTTO

Bersyukur adalah hal yang mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan,Think and thanks

pikirkan sesuatu dari sisi positif dan menguca[ syukurlah.

Ketekunan mahal harganya.Tak banyak orang yang bisa menjalaninya.begitupun dengan kemuliaan dan harga

diri.tak banyak orang yang menyadari bahwa kedua hal itu tak berasal dari pa yang kita sandang hari

ini.Ketekunan adalah titian jalan panjang yang licin berliku.

Cintailah dirimu,walaupun seberat apapun masalah yang menimpamu,karena bagaimanapun keadaannya,anda

tetaplah berharga dimata Tuhan dan anda dapat menjadi alat-nya untukn memberikan manfaat bagi sesama.

Mari kita belajar menghargai dan mensyukuri hidup ini bagaimanapun cara Tuhan mengemasnya untuk

umatnya.Yang penting sikapi anugrah kehidupan dengan baik serta mengisinya dengan hal yang benar dan

positif


commit to user viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya;

2. Alm.Ayahanda Pande Putu Cemara.,S.H dan Ibunda Christina Sri Purwaningsing yang telah memberikan kasih

sayang yang tiada duanya kepada penulis.

3. Kakakku serta adik adikku yang selalu menyemangati penulis

4. My bittersweet memories terimakasih atas dukungan selama 4(empat tahun ini) serta semangat kepada penulis

dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk kekompakan selama ini

(siska,mita,hana,Dimaz ageng,nabila,nora,astri,paulina,);

6. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007;

7. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk

menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.


commit to user ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyeleseikan penulisan hukum ini dengan

judul “ANALISIS YURIDIS NOVUM DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA

KORBAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN

KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM CHAMBALI

ALIAS KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH

REHABILITASI DAN GANTI RUGI(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR

89 PK/PID/2008)” , penulisan hukum ini merupakan syarat untuk memperoleh derajat

sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari

berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Moh Yamin, S.H,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi

izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Edi Herdyanto, S.H,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Bambang Santoso, S.H,M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah

menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi

tersusunnya skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Rustamaji,S.H,M.H selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang

berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.

5. Bapak Harjono,S.H,M.H selaku ketua program Non Reguler Fakultas Hukum UNS.

6. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H, M.Hum dan anggota PPH Bapak yang banyak

membantu penulis dalam konsultasi judul skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan

kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.


commit to user x

8. Ayah disurga yang menjadi penyemangat utama bagi penulis untuk selalu semangat

menjalani kehidupan dan Ibu di rumah yang selalu menyayangi dan membimbing penulis

dalam menjalani hidup.

9. Bapak Sutoto,S.H,motivator dan penyemangat penulis yang selalu memberikan kritik,saran

yang membangun dan energi positif bagi penulis untuk selalu mensyukuri hidup ini.

10. Bapak YB.Irpan,SH.MH dan staff kantor advokat YB.Irpan,SH.MH. yang telah memberikan

ilmu pengetahuan bagi penulis saat menjalani proses magang.

11. Semua cobaan hidup yang selalu datang silih berganti terimakasih engkau membuat penulis

menjadi semakin kuat dan bertambah dewasa dalam berpola fikir dan dalam menyelesaikan

suatu masalah.

12. K.A.S cinta dan benciku terima kasih untuk manis pahitnya selama 4(empat) tahun ini yang

selalu menyemangati.

13. Sahabat-sahabatku Siska,Mita,Hana yang selalu membuat hari hari kuliahku

bewarna,terimakasih atas semangatnya dan solidaritasnya selama ini.

14. Sahabat-sahabatku Dimaz ageng,Abil,Dedi yang selalu ada disaat aku senang dan susah

sekalipun yang masih tetap setia menemani dan menyemangati ku.

15. Sahabat-sahabatku Nora,Astrek,Oneng terimakasi atas waktu yang sudah diluangkan untuk

menghibur penulis disaat jenuh.

16. Teman-teman satu lokasi magang,ninik,Sri,Yuko,Gita,Dewi,Reno terimakasih atas semangat

dan kerjasamanya selama ini.

17. Anak-anak FH angkatan’07 senang bisa mengenal kalian semuanya.

18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,terima kasih atas bantuannya.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita

semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta,21 Maret 2011

Penulis

PANDE MADE RISTYA YUNITYA


commit to user xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................................ iv

ABSTRAK ......................................................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ viii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 8

D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 9

E. Metode Penelitian ........................................................................................ 10

F. Sistematika Penulisan Hukum ..................................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ..................................................................................... 15

1. Tinjauan Tentang Peninjauan kembali ................................................. 15

a). Pengertian Peninjauan kembali ...................................................... 15

b). Dasar Peninjauan Kembali ............................................................. 15

c). Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali ................... 16

d). Asas asas yang ditentukan dalam upaya hukum peninjauan

Kembali .......................................................................................... 17

e). Tata Cara Peninjauan Kembali ....................................................... 19

f). Tata Cara Pemeriksaan Peninjauan Kembali ................................. 20

g). Putusan Pradilan Peninjauan Kembali ........................................... 21

h). Proses Penyelesaian Perkara .......................................................... 22


commit to user xii

2. Tinjauan Tentang Novum ...................................................................... 23

a). Pengertian Novum ............................................................................ 23

b). Jenis-jenis Novum ............................................................................ 24

3. Tinjauan Tentang Error In Persona ..................................................... 25

4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum ......................................................... 26

a) Pengertian Upaya Hukum ............................................................... 26

b) Macam-Macam Upaya Hukum ....................................................... 27

5. Tinjauan Tentang Rehabilitasi ............................................................. 37

a) Pengertian Rehabilitasi ................................................................... 37

b) Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Rehabilitasi ........................ 40

6. Tinjauan Tentang Ganti Rugi ............................................................... 41

B. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Novum Dalam Bentuk Errror In Persona Korban Dapat

Dijadikan Dasar Pemeriksaan PK Dalam Perkara Pembunuhan Dengan

Terpidana Imam Chambali Alias Kemat. ................................................... 46

B. Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Oleh Terpidana Untuk Memperoleh

Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Jika Permohonan Peninjauan Kembalinya

Dikabulkan .................................................................................................. 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................. 70

B. Saran-Saran ................................................................................................. 70

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran .............................................................................. 44


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia

serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya.

Negara hukum atau “Rule of Law” dalam arti menurut konsepsi dewasa ini

mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : Pengakuan dan

Perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan

Negara/pemerintahan dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat

dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interprestasi

atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya

serta cita-cita hukum dari bangsa dan Negara yang bersangkutan. Bagi bangsa

Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga

Negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber

pada Pancasila.

Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses peyelidikan,

penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan sidang,

pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai

pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk

mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi

keadilan demi tetap tegaknya hukum.

Terhadap putusan pengadilan yang tidak memuaskan terdakwa atau

penuntut umum, maka dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak


commit to user

2

terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang

berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk

mengajukan permohonan Peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang.

Berbagai upaya hukum tersebut diadakan untuk menjamin hak asasi

manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena

hakim adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dan juga

kekhilafan.

Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan dan

pembagian kekuasaan dalam Negara, serta pemerintahan berdasarkan hukum

tersebut harus dijamin dalam suatu konstitusi. Selain itu, konstitusi tersebut

harus pula menjamin kemerdekaan warga Negara untuk mengeluarkan pikiran

dengan lisan maupun tulisan, menjamin kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, dan sebagainya, dengan kata lain harus menjamin kehidupan

berdemokrasi. Untuk itu semua harus ada lembaga yang bertugas menegakkan

konstitusi, demokrasi dan hukum, yaitu :lembaga kekuasaan

kehakiman.Menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman di

Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan

Kehakiman menurut Undang-Undang.

Upaya hukum dapat dilakukan terdakwa maupun penuntut umum terhadap

putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dengan mengajukan banding,

kecuali terhadap putusan bebas. Apabila terdakwa maupun penuntut umum

tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat mengajukan kasasi.

Upaya hukum banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa, yang diatur

dalam KUHAP Bab XVII. Upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana

terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

adalah peninjauan kembali. Upaya hukum Peninjauan kembali merupakan

upaya hukum luar biasa, karena sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan

asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa


commit to user

3

putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde)

tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum itu disebut neb is in idem,

artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama

antara 2 pihak yang sama.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) disebut sebagai upaya hukum

luar biasa karena UU memberi kesempatan untuk mengajukan Peninjauan

Kembali dengan segala persyaratan yang ketat untuk itu. Ketatnya persyaratan

untuk itu adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas

kepastian hukum, karena itu Peninjauan Kembali berorientasi pada tuntutan

keadilan. Putusan Hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari

kekhilafan hakim secara manusiawi.

Namun terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa

hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika

tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan

suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang

berlaku di Indonesia. Tidak hanya bagi mereka yang merasa dirugikan sebagai

korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi mereka yang diputuskan bersalah

oleh pengadilan atas suatu kejahatan.

Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikenal adanya istilah

bukti baru atau keadaan hukum baru lebih lazim disebut dengan istilah

novum.Pengertian novum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) dapat dilihat dalam pasal 263 ayat (2) huruf (a) :

Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Dengan adanya novum tersebut maka bagi seorang terpidana yang sedang

menjalani hukumannya dapat melakukan suatu upaya hukum tertentu. Dari

pengertian novum atau keadaan baru tersebut dapat disimpulkan bahwa novum

itu hanya bisa diperuntukan terhadap suatu putusan dari pengadilan telah


commit to user

4

berkekuatan hukum tetap (In Krach Yan Gewijsde). Yakni suatu putusan

paling akhir dari pengadilan dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang

divonis dalam putusan tersebut Mereka sudah tidak memiliki pilihan apapun

kecuali menjalakan putusan pengadilan tersebut dan jika menolak penegak

hukum memiliki wewenang untuk secara paksa mereka menjalani isi dalam

vonis tersebut.

Tujuan dibukanya lembaga Peninjauan Kembali adalah untuk menemukan

kebenaran hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Namun demikian, demi

kepastian hukum maka Peninjauan Kembali ini hanya dapat dilakukan satu

kali saja.Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

1. Terdapat keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa

jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,

hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala

tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau

terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,

akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang

dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan

yang lain.

3. Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau

suatu kekeliruan yang nyata.

Dari ketiga alasan tersebut diatas, keadaan baru (Novum) mempunyai

peranan yang sangat menentukan, yaitu apabila novum tersebut dapat diterima

oleh Mahkamah Agung, maka dapat menghasilkan putusan diantaranya

:putusan bebas;

1. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

2. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;

3. putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.


commit to user

5

Dari putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung seperti yang

telah diuraikan diatas, karena ditemukannya Novum. Maka Novum mempunyai

peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan Peninjauan kembali (PK).

Dengan demikian seorang terpidana yang sedang menjalani hukumannya

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat

menempuh upaya hukum luar biasa apabila dikemudian hari ditemukan suatu

novum atau bukti baru yang kuat. Bukti baru ini bisa bermacam-macam

sepanjang bukti atau keadaan baru tersebut menimbulkan dugaan kuat apabila

sudah diketahui ketika persidangan perkaranya masih berlangsung akan dapat

menghasilkan putusan yang berbeda. Salah satunya yang bisa menjadi novum

adalah apabila terjadi kesalahan dalam proses mengidentifikasikan korban

kejahatan . Kesalahan dalam proses mengidentifikasikan korban kejahatan (

Error In Persona korban) akibatnya akan menyebabkan terjadinya salah

menuntut orang yang pada akhirnya berujung pada salah menghukum

orangnya.

Permasalahan kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait dengan

novum dalam bentuk error in persona korban sebagai dasar pengajuan

peninjauan kembali dan upaya hukum bagi terpidana untuk mendapatkan ganti

rugi dan rehabilitasi.

Dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Polri bermula

dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan

penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah

menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun

penyidik tetap menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali

yang telah membunuh korban bernama Moch. Asrori yang dilakukan bersama

dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke pengadilan

dan telah diputus oleh hakim, belakangan diketahui bahwa korban

pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh polisi bernama Moch. Asrori

itu ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat orang lain telah

teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto alias Antonius (Fauzin mayat di


commit to user

6

KebunTebu,”<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/jawa-

timur/.html>,9 September 2008).

Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban

kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapannya pula. Bagi terpidana

dengan ditemukanya fakta baru ini dimana bahwa polisi telah melakukan

kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat digunakan sebagai

bukti baru atau novum. Novum tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi

terpidana ini untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada

Mahkamah Agung agar segera dibebaskan. Sebab apabila bukti baru tersebut

diketahui sebelum putusan majelis hakim dijatuhkan maka akan mengubah isi

dari putusan tersebut secara signifikan.

Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1970-an yang

menimpa Sengkon dan Karta (Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu

Perkara Pidana,” <[email protected]> 13 September 2008).Kedua orang ini

terpaksa harus menjalani pidana penjara bertahun-tahun atas suatu kejahatan

pembunuhan yang tidak pernah mereka kerjakan. Secara kebetulan didalam

sel penjara tempat kedua orang ini dihukum mereka bertemu dengan

pembunuh yang asli. Singkat cerita Saat itu sewaktu Sengkon sedang sekarat

hampir meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, salah seorang

narapidana bernama Gunel merasa kasihan kepada Sengkon. Kemudian

dengan jujur karena merasa berdosa Gunel meminta maaf kepada Sengkon

yang harus mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya.

Gunel kemudian mengakui bahwa dirinya bersama teman-temannyalah yang

telah membunuh Sulaiman dan Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta.

Pengakuan terpidana Gunel yang masuk LP Cipinang karena kasus lain itu

akhirnya diketahui media massa. Waktu itu para petinggi hukum dan para

pelaksana di lapangan sigap menyikapi kasus tersebut. DPR juga ikut campur

tangan, Media masa berpartisipasi aktif,dan akhirnya Kejaksaan Agung lalu

mengajukan penangguhan pelaksanaan menjalani kukuman bagi Sengkon dan

Karta(Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu Perkara Pidana,”

<[email protected]> 13 September 2008)


commit to user

7

Kisah dari Sengkon dan Karta ini ternyata berdampak besar terhadap

pembangunan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia karena telah

menghidupkan kembali lembaga peninjauan kembali (Herziening). Dimana

timbul masalah pada waktu itu saat Gunel akhirnya dihukum sebagai

pembunuh yang sebenarnya sedangkan nasib Sengkon dan Karta tidak jelas,

meskipun sudah cukup jelas bahwa mereka tidak bersalah namum ironis

mereka masih tetap harus menjalani pidana penjara. Saat itu dirasakan perlu

ada peraturan tentang lembaga Herziening atau peninjauan pembali yang

sekaligus melengkapi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang waktu itu juga sedang masih dibahas(Hakikat Peninjauan

Kembali atas Suatu Perkara Pidana,”<[email protected]>13 September

2008).

Kasus yang menimpa terpidana Imam Chambali tersebut menimbulkan

konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan

Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani

hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para

terpidana ini juga dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh Ganti

kerugian dan Rehabilitasi jika PK nya dikabulkan.

Dengan berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal

tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan

kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang

berbentuk penulisan hukum dengan judul : “ANALISIS YURIDIS NOVUM

DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KORBAN SEBAGAI

DASAR PERMOHONAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM

CHAMBALI ALIAS KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA

UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI(STUDI

KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 89 PK/PID/2008)”.


commit to user

8

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan

dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan

masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah novum dapat bentuk error in persona korban dapat dijadikan dasar

permohonan pemeriksaan peninjauan kembali perkara pembunuhan

dengan terpidana Imam Chambali ?

2. Upaya hukum apakah yang bisa dilakukan oleh terpidana untuk

memperoleh rehabilitasi dan ganti rugi jika permohonan PKnya

dikabulkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam suatu penelitian dirumuskan dalam bentuk

pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang akan dilakukan

berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Perumusan dari

tujuan Tujuan penelitian dalam suatu penelitian dirumuskan dalam bentuk

pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang akan dilakukan

berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Perumusan dari

tujuan penelitian terbagi menjadi tujuan secara umum dan secara khusus.

1. Tujuan secara umum (obyektif) yaitu :

a. Untuk memperoleh data tentang novum dalam bentuk error in persona

dapat di jadikan dasar permohonan pemeriksaan peninjauan kembali

dalam perkara pembunuhan dengan terpidana Imam Chambali

b. Untuk memperoleh data tentang upaya hukum yang dapat dilakukan

untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi atas pengajuan PK nya.

2. Tujuan secara khusus (subyektif) antara lain :

a. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di

bidang ilmu hukum Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

9

b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti

pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum

Acara

c. Untuk memperkaya pemahaman dan wasasan hukum acara pidana

dalam prakteknya di Indonesia terutama bagi penulis sendiri dan

pembaca pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh

terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama

hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait permasalahan

dapat tidaknya novum dijadikan dasar dalam permohonan peninjauan

kembali dan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para

pencari keadilan untuk memperoleh ganti rugi serta reabilitasi atas

penhajuan PK yang telah dikabulka.

b. Lebih khusus lagi adalah bagi mereka yang telah dilanggar haknya

oleh aparat penegak hukum yang lalai menjalankan tugasnya seperti

korban salah tangkap oleh Polri, salah tuntut oleh jaksa maupun

korban salah vonis oleh hakim di pengadilan padahal mereka tidak

sekalipun melakukan satu kesalahan atau kejahatan.

2. Secara praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti

b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun rujukan yang

bisa diterapkan dalam hukum acara atau hukum formil di Indonesia.

c. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan

bagi penelitian yang akan datang.


commit to user

10

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan

termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu

penampilan yang sistematis menyangkut aturan yang mengatur kategori

sah tentang undang-undang tertentu, meneliti hubungan antara aturan,

serta meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder, yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32). Dalam hal ini adalah putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.89 PK/POD/2008 bahan

tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian diatarik

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif.

Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,

2006: 22)

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain

meliputi: buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan,bahan

hukum internet ,dokumen resmi, dan sumber lainnya yang berkaitan

dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum

normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder

sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.


commit to user

11

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subyek penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa

pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam

penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach),

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan

pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,

2006: 93). Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan

dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus

(case approach)

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian normatif

adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku

laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP)

3) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP, Nomor 27

Tahun 1983. LN No.36 Thaun 1983. TLN No. 3258.


commit to user

12

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti buku-buku, karya ilmiah dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu

pengumpulan bahan hukum sekunder. Penulis mengumpulkan bahan

hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

dokumen resmi, serta pengumpulan bahan hukum melalui media internet.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam

penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari

penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta

dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait,

kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk

menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah bahan hukum terkumpul

maka tahap selanjutnya yang digunakan adalah tahap analisis bahan

hukum. Tahap ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu

untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang diteliti.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter

Mahmud metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh

aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor

(bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau conclusion (Peter Marzuki, 2006: 47). Di dalam logika

silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah

aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan

menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta,

logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari


commit to user

13

hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny

Ibrahim, 2008: 249).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum

maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam

sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori

dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan

menguraikan tinjauan mengenai dasar permohonan peninjauan

kembali,novum dalam bentuk error in persona korban,upaya

hukum,rehabilitasi,dan ganti rugi.Sedangkan dalam kerangka

pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka

pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis membahas dan menjawab permasalahan

yang telah ditentukan sebelumnya: mengenai apakah novum

dapat dijadikan dasar pemeriksaan peninjauan kembali dan

upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terpidana untuk


commit to user

14

memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian jika PK nya

dikabulkan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang

kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan

atas permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori

1. Tinjauan tentang peninjauan kembali

a. Pengertian peninjauan kembali

Kata Peninjauan Kembali diterjemahkan dari kata herziening.

Mr.M.H.Tirtaamidjaja menjelaskan herziening, antara lain sebagai

berikut.

Itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan Hakim, yang merugikan si terhukum….Kalau perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, tidak diketahui oleh hakim itu……jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan keputusan lain

b. Dasar pengajuan peninjauan kembali

Peninjauan kembali dapat diajukan atas dasar alasan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat novum, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain.

3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dalam Pasal 263

ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)


commit to user

16

tersebut maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan

Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan

yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti

oleh suatu pemidanaan.

Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan oleh

terdakwa atau ahli warisnya sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab

Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan

Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku

ketentuan seperti dalam Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

1) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan bahwa permintaan Peninjauan Kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

2) Apabila Mahkamah Agung mambenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dinyatakan Peninjuauan Kembali itu dan menyatakan putusan yang dapat berupa: a) Putusan bebas; b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; c) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; d) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih

ringan.

c. Pihak yang dapat mengajukan peninjuan kembali

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) mengenai orang yang berhak mengajukan

Peninjauan Kembali, maka dibuka kemungkinan bagi terdakwa

atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan Peninjauan

Kembali, terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan


commit to user

17

hukum tetap, dengan pengecualian putusan bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum.

Berdasarkan bunyi Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh penasehat hukum tanpa ada kuasa dari terpidana sendiri harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena diajukan oleh orang yang tidak berhak. Demikian juga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh istri terpidana harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena sebagai istri belum menjadi ahli waris berhubung terpidana masih hidup dan tidak mendapat surat kuasa dari terpidana sehingga belum berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:298 ).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak untuk

mengajukan Peninjauan Kembali hanya diberikan kepada terpidana

atau ahli warisnya dan hanya terhadap putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak memuat

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, jadi hak ini

tidak diberikan kepada Jaksa Agung.

d. Asas-asas yang ditentukan dalam upaya hukum Peninjauan

Kembali.

Asas-asas yang melekat dalam upaya hukum Peninjauan

Kembali ada beberapa macam, asas-asas tersebut masih perlu

peningkatan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam

proses dan pelaksanaan Peninjauan Kembali ( M.Yahya Harahap,

2002:639 ).

1) Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.

Asas tersebut diatur dalam Pasal 266 ayat (3) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan

Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah

dijatuhkan dalam putusan semula. Mahkamah Agung tidak


commit to user

18

boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan pidana

semula, yang diperkenankan adalah menerapkan ketentuan

pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) ( M.Yahya Harahap,

2002:639).

Asas pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya Peninjauan Kembali yaitu membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya agar terlepas dari ketidakbenaran penegakan hukum

2) Permintaan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan

pelaksanaan putusan.

Asas tersebut tidak mutlak menangguhkan maupun

menghentikan pelaksanaan eksekusi. Peninjauan Kembali

tidak merupakan alasan yang menghambat apalagi menghapus

pelaksanaan pelaksanaan putusan sehingga proses

permohonan Peninjauan Kembali dapat berjalan namun

pelaksanaan putusan juga tetap berjalan Kembali ( M.Yahya

Harahap, 2002: 640 ) .

Dalam hal-hal yang eksepsional dapat dilakukan penangguhan penghentian pelaksanaan putusan sehingga ketentuan Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat sedikit diperlunak menjadi permintaan Peninjauan Kembali tidak secara mutlak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan. Anjuran Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut banyak yang menyalahgunakan sehingga sikap yang seperti itu dapat menimbulkan bahaya dan keguncangan dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang dikehendaki dalam pasal tersebut ialah sikap dan kebijaksanaan yang matang dan beralasan serta mengkaitkan dengan jenis pidana maupun sifat dan kualitas yang menjadi landasan permintaan Peninjauan.


commit to user

19

3) Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu

kali.

Pasal 283 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) membenarkan atau memperkenankan

Peninjauan Kembali atas suatu perkara hanya satu kali saja.

Asas ini disebut sebagai asas Nebis In Idem yang

dikemukakan dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), sedang dalam perkara perdata diatur dalam

Pasal 1918 BW( M.Yahya Harahap, 2002:640 ).

Asas ini juga berlaku terhadap permintaan Kasasi dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Dalam Peninjauan Kembali, asas ini lebih menyentuh rasa keadilan karena asas ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum.

e. Tata Cara Peninjauan Kembali.

Tata cara pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal

264 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Permintaan Peninjauan Kembali diajukan kepada panitera

Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat

pertama.

2) Permintaan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasannya.

Alasan-alasan tersebut dapat diutarakan secara lisan yang

dicatat oleh panitera yang menerima Peninjauan Kembali

tersebut.

3) Permintaan Peninjauan Kembali oleh panitera ditulis dalam

surat keterangan yang ditandatangani panitera serta pemohon,

dicatat dalam daftar dan dilampirkan pada berkas perkara.

4) Ketua Pengadilan Negari menunjuk hakim yang tidak

memeriksa perkara semula yang dimintakan Peninjauan


commit to user

20

Kembali, untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan

kembali itu memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

5) Dalam pemeriksaan itu pemohon dan penuntut umum ikut

hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

6) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan

yang ditandatangani oleh hakim, penuntut umum, pemohon

dan panitera dan berdasarkan berita acara tersebut dibuat

berita acara pendapat yang ditandatangani hakim dan panitera.

7) Ketua pengadilan melanjutkan permintaan Peninjauan

Kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah

Agung yang tembusan kata pengantarnya sampai kepada

pemohon dan penuntut umum.

f. Tata cara pemeriksaan peninjauan kembali

1) Setelah perkara PK diterima Direktorat Perdata MA, maka

berkas PK tersebut diteliti dan ditelaah oleh Hakim Tinggi

Raportir pada MA untuk mengetahui kelengkapan formalnya.

2) Apabila kelengkapan formal ini tidak terpenuhi, seperti

terlambat mengajukan, atau tanpa surat kuasa/surat kuasa

tidak khusus, maka akan menyebabkan permohonan PK

tersebut tidak dapat diterima.

3) Kemudian setelah Hakim Tinggi Raportir menerima berkas

perkara perdata PK lalu dikembalikan kepada Direktorat

Perdata dengan model B.B. kemudian dicatat dalam buku

penerima berkas Hakim Tinggi Raportir. Setelah itu dibuat

resume perkara, usul pendapat Hakim Tinggi Raportir dan Net

konsep putusan.

4) Kemudian berkas perkara PK tersebut diteruskan oleh

Direktur Perdata kepada Ketua MA atau Ketua Muda MA


commit to user

21

yang mendapat wewenang, untuk ditetapkan team yang akan

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dalam waktu 1

bulan Direktur Perdata sudah mengirim kembali berkas

perkara PK kepada Hakim Tinggi Raportoir.

5) Kemudian Hakim Tinggi Raportoir segera menyerahkan

berkas perkara PK kepada Ketua Tim, yang dilengkapi dengan

resume dan Pendapat Hakim Tinggi Raportir serta penetapan

Majelis Hakim untuk mengadili perkara itu, dan setelah ketua

Tim menunjuk Majelis Hakim maka Hakim Tinggi Raportir

menghubungi ketua Majelis untuk menetapkan hari sidang

perkara tersebut.

6) Apabila diperlukan, maka MA berwenang memerintahkan

Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam tingkat

pertama atau tingkat banding mengadakan pemeriksaan

tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan

dari Pengadilan tersebut dan kemudian setelah melaksanakan

perintah MA maka PN/PT segera mengirimkan berita acara

pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada MA.

g. Putusan peradilan peninjauan kembali

1) Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK tidak dapat

diterima.

2) Dapat Terjadi karena Pengajuan PK tidak memenuhi syarat

formal seperti:

a) Pemohon terlambat mengajukan PK;

b) permohonan PK tanpa adanya surat kuasa/surat kuasa tidak

khusus dibuat untuk PK;

c) Dikarenakan PK diajukan untuk kedua kalinya; serta

d) PK dimohonkan terhadap putusan pengadilan yang belum

mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap.


commit to user

22

3) Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK ditolak.

Terjadi apabila MA berpendapat bahwa permohonan PK yang

diajukan tidak beralasan. Alasan ini dapat dikarenakan

permohonan PK tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang

merupakan alasan dan menjadi dasar permohonan PK, atau

dapat pula dikarenakan alasan-alasan permohonan PK tidak

sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan secara limitatif

oleh UU.

4) Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK dikabulkan.

Terjadi apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan-

alasan permohonan PK karena sesuai dengan ketentuan Pasal

67 UU MA. Dalam hal MA mengabulkan permohonan PK

maka MA akan membatalkan putusan yang dimohonkan PK

tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri

perkaranya.

h. Proses penyelesaian perkara.

1) Permohonan PK di teliti kelengkapan berkasnya oleh

Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan di beri nomor

register PK

2) Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan

Termohon PK bahwa perkaranya telah di registerasi

3) Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya

Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan

memeriksa perkara PK

4) Menyerahkan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor)

kepada Penitera Pengganti yang membantu menangani perkara

tersebut

5) Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara ke

Majelis Hakim Agung masingmasing (Pembaca 1,2 dan 3)

untuk di beri pendapat.


commit to user

23

6) Majelis Hakim Agung memutus perkara

7) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para

pihak melalui Pengadilan tingkat pertama yang menerima

permohonan PK.

2. Tinjauan tentang novum

a. Pengertian Novum

Menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) Novum didefinisikan sebagai berikut :

keadaan baru yang menimbulkan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra novum menurut hukum acara

pidana adalah fakta baru yang tidak terungkap di persidangan, tapi

hakim telah memutuskan lain. Kalau hukum berubah sebenarnya

bukan novum.

Pengajar hukum acara pidana dari Fakultas Hukum UI, T.

Nasrullah, berpendapat bahwa apapun yang terkait dengan keadaan

baru itu bisa diajukan sebagai novum. Karena itu, menurut

Nasrullah, perubahan hukum atau undang-undang dapat dijadikan

novum.

Sebagai contoh adalah orang dulu dipidana karena perbuatan

kriminal, kemudian berubah menjadi dekriminalisasi, perbuatan

pidana itu bukan lagi perbuatan pidana. Ia bisa ajukan PK dengan

alasan dekriminalisasi perbuatannya. Hukum harus selalu

memberikan yang menguntungkan bagi seorang pelaku kejahatan,

tidak boleh membuat ia semakin sulit keadaannya (Nasrullah).


commit to user

24

Luhut MP Pangaribuan (pengamat dan praktisi hukum

pidana) membenarkan bahwa putusan MK dapat dijadikan sebagai

novum untuk mengajukan PK. Pasalnya, putusan MK tersebut

dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

b. Jenis-Jenis Novum

Mengenai jenis-jenis novum ada 3 macam, yaitu Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK), Saksi fakta, Putusan bebas terdakwa

lainnya dalam kasus yang sama.

1) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai

novum karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut

dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Saksi fakta

Suatu keadaan baru, yang berupa keterangan saksi yang

belum pernah diajukan dalam persidangan baik di tingkat

pertama, banding dan kasasi.

3) Putusan bebas terdakwa lainnya dalam kasus yang sama

Hal ini berdasarkan pada teori Von Buri yaitu Teori

CONDITIO SINE QUANON, yang menyatakan bahwa semua

syarat, semua factor yang turut serta atau bersama-sama

menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dihilangkan dari

rangkaian factor-faktor yang bersangkutan, adalah cause

(sebab), akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan dari


commit to user

25

rangkaian factor-faktor yang adanya tidak perlu untuk

terjadinya akibat, tidak diberi nilai. Sebaliknya tiap-tiap factor

yang umpamanya tidak dapat dihilangkan dari rangkaian

factor-faktor tersebut yaitu yang adanya perlu untuk

terwujudnya akibat, harus diberi nilai yang sama. Semua

faktor-faktor tersebut adalah sama dan sederajat kalau saja

factor tersebut dihilangkan maka akibatnya mungkin tidak ada

atau lain dari apa yang terjadi.

Menurut Van Hamel, salah seorang penganut teori Van

Buri, bahwa secara ilmiah teori Van Buri adalah satu-satunya

teori yang secara logis dapat dipertahankan (.Andi Abidin,

301-302).

3. Tinjauan tentang error in persona

Pengertian mengenai istilah error in persona tidak terdapat dalam

KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun

secara teori pengertian error in persona ini bisa ditemukan dalam

doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari error in

persona adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan

mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan

penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat

pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus serta

kesalahan dalam mengidentifikasikan korbannya. Pengertian ini

tersirat dalam pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi

terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai


commit to user

26

orangnya. Selain dalam KUHAP pengertian tersebut juga tersirat

dalam pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur hal yang sama.

Menurut M.Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan

mengenai orangnya diistilahkan dengan disqualification in person

yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan,

sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa

bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap/ditahan (Yahya

Harahap : 45).Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah

Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah

lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut

sebagai error in subjectif (Putusan MA No. 89 PK/PID/2008, tanggal 3

Desember tahun 2008)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai

macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana

penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat

melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di

pengadilan.

4. Tinjauan tentang upaya hukum

a. Pengertian Upaya Hukum.

Menurut Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa

atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan

yang berupa perlawanan atau Banding atau hak terpidana untuk

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.


commit to user

27

b. Macam-macam Upaya Hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

membedakan upaya hukum menjadi dua yaitu upaya hukum biasa

dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam Bab

XVII sedangkan upaya hukum luar biasa diatur didalam Bab

XVIII.

1) Upaya Hukum Biasa.

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap keputusan

yamg belum dilaksanakan dan penggunaan dari upaya hukum

ini dapat menangguhkan eksekusi hukuman. Upaya hukum

biasa terdiri dari dua bagian yaitu tentang pemeriksaan Banding

dan pemeriksaan Kasasi.

a) Pemeriksaan Tingkat Banding.

Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum

untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi

karena tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri (Pasal 67

jo 233 KUHAP ). Jika Pasal 233 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditelaah dan

dihubungkan dengan Pasal 67 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dapat disimpulkan

bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (

Pengadilan Negeri ) dapat dimintakan Banding ke

Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus

dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa

perkecualiaan. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang nomor 4

Tahun 2004 mengatakan bahwa terhadap putusan

pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan

pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala

tuntutan hukum dapat dimintakan Banding kepada


commit to user

28

Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Perkecualian untuk mengajukan Banding menurut

Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) adalah :

(1) Putusan bebas.

(2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut

kurang tepatnya penerapan hukum.

(3) Putusan pengadilan dalam acara cepat, kecuali dalam

hal perampasan kemerdekaan ( pasal 205 ayat (3)

KUHAP ).

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)terlihat sangat memperhatikan hak asasi terdakwa

karena lebih membatasi permintaan Banding yaitu apabila

putusan dan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut

kurang tepatnya penerapan hukum.

Tujuan Banding ada dua yaitu untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya dan pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu, oleh sebab itu maka Banding sering disebut juga Revisi. Pemeriksaan tingkat Banding merupakan suatu penilaian baru (judicial novum), jadi dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli dan surat-surat baru. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak melarang hal demikian, khususnya jika melihat dalam Pasal 238 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ( Andi Hamzah, 1996:301 ).

Acara pemeriksaan Banding diatur dalam Pasal 233


sampai Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Acara Banding ini awalnya diatur dalam Pasal 7


commit to user

29

sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Drt

Tahun 1951. Menurut Moch. Faisal Salam ( 2001:353-354

), ketentuan yang tercantum dalam Pasal 233 sampai Pasal

243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

ada beberapa hal yang sama seperti yang tercantum dalam

Undang-Undang No.1 Drt Tahun 1951, misalnya :

(1) Tenggang waktu mengajukan Banding yaitu 7 hari

sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada

terdakwa ( Pasal 233 KUHAP ).

(2) Pencabutan Banding selama perkara belum diputus dan

dalam hal demikian tidak boleh mengajukan

permohonan lagi ( Pasal 235 KUHAP ).

(3) Pemeriksaan dalam tingkat Banding dilakukan oleh

sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar perkara

yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari

berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara

pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri, beserta surat

yang timbul disidang yang berhubungan dengan

perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri ( Pasal 238

KUHAP ).

(4) Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada

pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian

dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada

yang kurang lengkap, Pengadilan Tinggi dengan

keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri

untuk memperbaiki. Jika perlu Pengadilan dapat

membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri

sebelum putusan pengadilan dijatuhkan ( Pasal 240

KUHAP ).


commit to user

30

b) Pemeriksaan Tingkat Kasasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mamuat pengertian

Kasasi adalah pembatalan atau pernyataaan tidak sah oleh

Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan

itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-

undang, hak Kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung(

Leden Marpaung, 2000:3 ).

Pada kenyataaannya, tidak ada putusan Mahkamah Agung ( dalam perkara pidana ) yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak sah kata ”pembatalan” telah tepat, tetapi yang dibatalkan bukan putusan hakim tetapi putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, yang mungkin dibatalkan bukan putusan saja tetapi dapat juga terhadap penetapan. Selain itu, pemuatan hak Kasasi yang dicantumkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut merupakan kekeliruan karena Kasasi bukan hak melainkan kewenangan Mahkamah Agung

Dalam BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa,

Kasasi dapat diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut

umum untuk meminta pembatalan putusan Pengadilan

Negeri atau Pengadilan Tinggi karena tidak berwenang atau

melampaui batas kewenangan, misalnya :

(1) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

(2) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang mengancam

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Kasasi, antara lain diatur dalam :

(1) Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHAP).


commit to user

31

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)berbunyi bahwa terhadap putusan bebas

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh

pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung,

terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah

Agung kecuali terhadap putusan bebas.

(2) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi terhadap putusan

pengadilan dalam tingkat Banding dapat dimintakan

Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang

berkepentingan kecuali undang-undang menentukan

lain.

Para pihak yang akan mengajukan Kasasi harus

memiliki alasan yang kuat, karena jika tidak memiliki

alasan yang kuat maka dapat dipastikan akan kalah

dipersidangan. Alasan untuk permohonan Kasasi dalam


diatur dalam Pasal 253. Adapun alasan Kasasi adalah

sebagai berikut :

(1) Apakah benar suatu putusan hakim tidak diterapkan

atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

(2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan undang-undang.

(3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batasan

wewenangnya.

Berdasarkan alasan tersebut, menurut Pasal 255 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka


commit to user

32

putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dapat

dibatalkan karena :

(1) Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara tersebut.

(2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai

petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang

bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang

dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah

Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa

oleh pengadilan setingkat yang lain.

(3) Pengadilan atau hakim yang besangkutan tidak

berwenang mengadili perkara tersebut. Mahkamah

Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain

mengadili perkara tersebut.

2) Upaya Hukum Luar Biasa.

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Upaya

hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan

dari upaya hukum biasa yang terdiri dari Kasasi Demi

Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Baik Kasasi

Demi Kepentingan Hukum maupun Peninjauan Kembali,

kedua-duanya tidak boleh merugikan pihak yang

berkepentingan atau terdakwa atau terpidana. Dengan demikian


menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan

atau terdakwa atau terpidana.

a) Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.


commit to user

33

Kasasi Demi Kepentingan Hukum pada umumnya

sama saja dengan Kasasi biasa, kecuali dalam Kasasi Demi

Kepentingan Hukum ini penasehat hukum tidak lagi

dilibatkan ( Andi Hamzah, 2001:297 ). Kasasi Demi

Kepentingan Hukum diatur dalam Pasal 259-262 Kitab

Undang-Undang Hukum Aacra Pidana (KUHAP), yang

antara lain berisi sebagai berikut :

1) Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) ayat :

(1) Demi kepentingan hukum tehadap semua putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari

pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung,

dapat diajukan satu kali permohonan Kasasi oleh

Jaksa Agung.

(2) Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak

boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 259 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut menurut Hari

Sasangka dan Lily Rosita ( 2003:294-295 ), maka dapat

diperoleh perbedaan antara pemeriksaan tingkat Kasasi

dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, yaitu :

(a) Yang Mengajukan.

(i.) Untuk Kasasi adalah para pihak baik

terdakwa atau penuntut umum atau dapat

juga kedua-duanya dalam waktu yang sama.

(ii.) Untuk Kasasi Demi Kepentingan Hukum

adalah Jaksa Agung.

(b) Waktunya.

(i.) Kasasi waktunya sebelum putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap.


commit to user

34

(ii.) Kasasi Demi Kepentingan Hukum setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(c) Akibat.

(i.) Kasasi bisa meringankan atau memberatkan

atau membebaskan atau melepaskan

terdakwa dari segala tuntutan hukum.

(ii.) Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak

boleh merugikan pihak yang

berkepentingan.


(KUHAP), ayat :

(1) Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung

kepada Mahkamah Agung melalui panitera

pengadilan yang telah memutus perkara dalam

tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan

permintaan itu.

(2) Selain risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) oleh panitera disampaikan kepada pihak yang

berkepentingan.

(3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera

meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah

Agung.


(KUHAP), ayat :

(1) Salinan putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada

pengadilan yang bersangkutan dengan disertai

berkas perkara.


commit to user

35


(KUHAP), berbunyi :

”Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259,

Pasal 260 dan Pasal 261 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku bagi cara

Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

terhadap putusan pengadilan dalam lingkup

Peradilan Militer”.

Demi tegaknya hukum dan kepastian hukum, maka pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya boleh diajukan satu kali saja. Seandainya boleh diajukan tanpa batas, jaksa dapat mengajukan berulang kali, hal ini merupakan anarki sekaligus merobek prinsip kepastian hukum dan dapat menyebabkan siksaan bagi terdakwa. Jadi dalam hal ini berlaku prinsip bahwa kesalahan hanya dapat diperbaiki satu kali saja ( M.Yahya Harahap, 2002:611 ).

b) Peninjauan Kembali Putusan.

Disamping pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan

Hukum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) juga diatur tentang Peninjauan Kembali putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan

Kembali pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 19

Juli 1969 baik dalam perkara perdata maupun perkara

pidana tetapi belum dapat dijalankan karena masih

diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai beberapa

persoalan.

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa

untuk memperbaiki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuannya agar pengadilan benar-benar menjalankan

keadilan, agar sendi-sendi hukum yang asasi di masyarakat

terlindungi (Usman Hamid, http://www.hukumonline.com).


commit to user

36

Peninjauan kembali dapat diajukan atas dasar alasan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

(1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan

dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui

pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan

berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala

tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak

dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan

ketentuan pidana yang lebih ringan.

(2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan

bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau

keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang

dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan

satu sama lain.

(3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dalam Pasal

263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) tersebut maka terhadap suatu putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat

diajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila dalam

putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu

pemidanaan.

Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

dapat diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya sesuai

dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP).


commit to user

37

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa

permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk

diperiksa, berlaku ketentuan seperti dalam Pasal 266 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai

berikut :

1) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan

bahwa permintaan Peninjauan Kembali dengan

menetapkan bahwa putusan yang dimintakan

Peninjauan Kembali itu tetap berlaku disertai dasar

pertimbangannya.

2) Apabila Mahkamah Agung mambenarkan alasan

pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan

yang dinyatakan Peninjuauan Kembali itu dan

menyatakan putusan yang dapat berupa :

a) Putusan bebas.

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

c) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut

umum.

d) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana

yang lebih ringan.

5. Tinjauan tentang rehabilitasi

a. Pengertian rehabilitasi

Definisi tentang Rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP

Pasal 1 butir 23 disebutkan sebagai berikut:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.


commit to user

38

Sedangkan pengertian rehabilitasi menurut kamus besar

bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau

keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 UU No.14 tahun 1970

itu tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa seseorang

yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan

berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan

rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam UU ini adalah pemulihan

hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang

diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22

KUHAP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat

pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan

atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa

alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU

ini. Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan

dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah

melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan

sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan

oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi

agar nama baiknya dipulihkan kembali.

Berdasarkan pada pengertian rehabilitasi diatas dapat

disimpulkan bahwa alasan bagi seseorang untuk mengajukan

permohonan Rehabilitasi ini pada dasarnya tidak jauh berbeda

dengan alasan atau dasar untuk pengajuan ganti kerugian

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 95 KUHAP. Persamaan

lain adalah rehabilitasi sebagaimana halnya dengan ganti kerugian

dibedakan menjadi dua yaitu antara perkara yang diajukan ke

pengadilan dan yang diajukan melalui praperadilan.


commit to user

39

Perbedaannya adalah pada tujuan dari permintaan yang

dimaksud. Dari pengertian ganti kerugian pada pasal 1 butir 22

KUHAP tujuan dari ganti kerugian tuntutannya adalah sesuatu

yang bersifat materi yaitu uang, sedangkan tujuan pada rehabilitasi

menurut pasal 1 butir 23 KUHAP tuntutannya adalah bersifat

immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali.

Berbeda dengan ganti kerugian yang sifatnya fakultatif yang

artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan

dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

sedangkan pada rehabilitasi ini khususnya yang diajukan ke

pengadilan bersifat imperatif yang artinya dicantumkan bersamaan

dengan putusan pengadilan tersebut (Pasal 97 ayat (2) Kitab

Undang-Undang HUkum Acara Pidana (KUHAP).Akan tetapi

rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus

oleh hakim praperadilan maka harus diajukan permohonan

rehabilitasi dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari semenjak

putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan

tersebut diberitahukan kepada pemohon rehabilitasi.

Ketentuan mengenai Rehabilitasi di dalam KUHAP hanya

terdapat dalam satu pasal saja yaitu pasal 97 yang disebutkan

bahwa:

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya pengaturan tentang rehabilitasi dapat

ditemukan dalam PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

KUHAP di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15. Seperti yang

telah diuraikan sebelumnya bahwa rehabilitasi ini dibedakan

menjadi 2 (dua) yaitu yang diajukan perkaranya ke pengadilan dan


commit to user

40

yang tidak diajukan perkaranya ke pengadilan tetapi melalui

praperadilan. Pembedaan ini juga menimbulkan perbedaan dalam

beberapa hal misalnya terkait dengan bunyi amar putusannya

putusannya. Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi

berbunyi “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,

kedudukan, dan harkat serta martabatnya”, sedangkan amar

putusan dalam praperadilan mengenai rehabilitasi bunyinya mirip

dengan sebelumnya namun kata terdakwa diubah dengan kata

pemohon.

b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi

Itu adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap. Misalnya seseorang diadili, kemudian diputuskan bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum, maka dia itu berhak memperoleh

rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.Perbedaan antara

rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah bahwa

rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum.

Artinya si pemohon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa,

terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada

campur tangan aparat) karena rehablitasi itu adalah hak yang

diberikan oleh KUHAP kepada tersangka atau terdakwa.

Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan

materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena

rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan

seseorang dalam posisi semula. Sementara pencemaran nama baik

diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah

gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah

mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparat

dalam hal upaya paksa. Permintaan rehabilitasi bisa diajukan oleh


commit to user

41

tersangka, keluarga atau kuasanya. Jadi ahli waris juga bisa

mengajukan rehabilitasi. Begitu juga halnya dengan ganti kerugian.

6. Tinjauan tentang ganti rugi

a. Pengertian Ganti Rugi

Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981

Tentang KUHAP diundangkan, hukum acara pidana di Indonesia

pada waktu itu telah mengatur perihal tentang ganti kerugian

didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1970 Tentang

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa

alasan

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya

atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian

dan rehabilitasi.

Sedangkan dalam berbagai literatur dan perundang-

undangan di berbagai Negara terdapat 3 (tiga) macam ganti

kerugian, ketiga macam ganti kerugian tersebut (Andi Hamzah :

203) adalah :

a. Ganti kerugian karena seorang ditangkap, ditahan. Dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dalam definisi dalam pasal 1 butir 22 KUHAP yang pengaturannya dijelaskan dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP.

b. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP bab VIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

c. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (herziening). Dalam KUHAP bab XVIII tentang peninjauan kembali ini tidak menyebutkan tentang ganti kerugian


commit to user

42

Dari ketiga macam jenis ganti kerugian yang telah

diuraikan sebelumnya hanya ganti kerugian yang disebut terakhir

yang masih belum jelas pembahasannya dalam KUHAP di

Indonesia. Ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang

dimohonkan oleh mantan atau bekas terpidana yang diputus bebas

melalui putusan Peninjauan Kembali (herzeining). KUHAP dalam

bab XVIII yang mengatur tentang peninjauan kembali tidak

menyebutkan atau menjelaskan tentang ganti kerugian dan tata cara

bagaimana menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu dalam

pandangan banyak ahli hukum acara pidana seperti pendapat Andi

Hamzah hal ini merupakan salah satu kelemahan dari KUHAP

Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem ganti kerugian yang dianut

oleh KUHAP Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal 81 dan

pasal 95 adalah bersifat fakultatif. Berbeda dengan sistem ganti

kerugian yang dianut Negara lain seperti di Belanda yang bersifat

imperatif dimana ganti kerugian mengikuti putusan dari

Mahkamah Agung dalam suatu putusan peninjauan kembali yang

membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu

(Andi Hamzah : 301).Di Indonesia tidak demikan sebab tidak serta

merta seorang mantan terpidana yang diputus bebas oleh

Mahkamah Agung melalui putusan Penijauan Kembali akan

mendapatkan ganti kerugian. Untuk mendapatkan ganti kerugian

tersebut mantan terpidana tersebut harus mengajukan tuntutan ganti

kerugian melalui pengadilan.

Ganti kerugian pada dasarnya sudah menjadi hak dari

tersangka, terdakwa, maupun terpidana dikarenakan berbagai hal

atau alasan misalnya karena terjadi kekeliruan dalam menangkap,

menahan atau mengadili tersangka, terdakwa maupun terpidana

tersebut. Kekeliruan yang dimaksud tersebut bisa kekeliruan

mengenai orangnya atau keliru dalam menerapkan hukumnya.

Kekeliruan mengenai orangnya dalam pandangan doktrin hukum


commit to user

43

acara pidana lazim diistilahkan sebagai error in persona.

Berdasarkan pada macam dari ganti kerugian yang telah

diuraikan sebelumnya berikut ini akan dikemukakan beberapa

alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian yang

pengaturannya terdapat dalam pasal 81 dan 95 antara lain (Yahya

Harahap : 45) yaitu :

a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum b. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak

berdasarkan undang-undang. c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan

kepentingan yang tidak dapat dipertanggung j awabkan meneurut hukum.

d. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnnya (disqualification in person)

Permohonan ganti kerugian tersebut diajukan ke sidang

praperadilan apabila perkaranya belum diajukan atau tidak

diajukan ke pengadilan. Namun jika perkaranya telah sampai ke

pengadilan maka tuntutan ganti kerugian tersebut dapat

dimohonkan ke pengadilan negeri seperti biasa bukan dengan

sidang praperadilan (Yahya Harahap : 45) .Hal penting lain yang

harus diperhatikan oleh pemohon ganti kerugian adalah tentang j

angka waktu pengajuan permohonan ganti rugi tersebut yaitu 3

(tiga) bulan semenjak putusan tersebut mempunyai kekuatan

hukum tetap (Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP,

Nomor 27 Tahun 1983, psl. 3).Jika melewati tenggang waktu

permohonan ganti kerugian tersebut maka pemohon ganti rugi

sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan

permohonan ganti rugi. Kondisi semacam ini pada dasarnya kurang

adil dan tidak menguntungkan bagi korban yang dirugikan dalam

error in persona yang mungkin saja tidak semuanya memahami

hukum.


commit to user

44

B. Kerangka Pemikiran

Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)

Upaya hukum yang dilakukan

Upaya hukum biasa Upaya hukum luar biasa

Banding Kasasi Peninjauan Kembali

Salah satu dasar pengajuan PK

terdapat keadaan baru (Novum)

novum dalam bentuk error in persona

Pelanggaran Hukum Pidana

Upaya hukum yang diperoleh untuk mendapatkan

rehabilitasi dan ganti rugi


commit to user

45

PENJELASAN KERANGKA PEMIKIRAN

Penegakan hukum dilakukan untuk mamperoleh kebenaran materiil dari

suatu perkara yang sedang dihadapi. Proses penegakan hukum dimulai dari

penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwenang dengan mengumpulkan

data-data dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengolahnya sehingga dapat

mengungkap terjadinya suatu peristiwa. Penuntutan yang merupakan kewenangan

dari penuntut umum dilakukan setelah semua bukti-bukti terkumpul dengan

membuat surat dakwaan yang dilanjutkan dengan proses persidangan di

pengadilan yang berakhir dengan putusan halim. Pihak yang bersengketa diberi

kebebasan untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak puas dengan putusan

hakim di tingkat Pengadilan Negeri mulai dari banding, kasasi sampai peninjauan

kembali yang merupakan hak terpidana atau ahli waris.


commit to user

46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Novum Dalam Bentuk Error In Persona Korban Dapat

Dijadikan Dasar Pemeriksaan PK Dalam Perkara Pembunuhan Dengan

Terpidana Imam Chambali Alias Kemat

1. Kasus Posisi

a. Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negri Jombang

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 48/Pid.B/2008-

PN.JMB tanggal 8 mei 2008 atas nama Imam Chambali als Kemat

b. Bahwa Imam Chambali als Kemat didakwakan sebagai orang yang

melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu

bersama dengan Devid Eko Priyanto (dalam perkara lain / displitz) baik

secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu

tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya

pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidak-

tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di rumah kosong (yang belum

selesai dibangun) di Dsn. Kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak,

Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan

sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa

orang lain yaitu korban Moch. Asrori,dengan cara membunuh dan

meninggalkan mayat korban di kebun tebu.

c. 1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan Terdakwa membawa sepeda

motor Yamaha Yupiter No. Pol. S 4088 WJ milik korban dan dititipkan

di tempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang,

pada tanggal 29 September 2007 Terdakwa dan Devid Eko Priyanto

mendengar jasad korban ditemukan warga setempat, untuk

menghilangkan jejak barangbarang yang masih disimpan oleh Terdakwa

dibuang ke sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Ds.

Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo namun sebelumnya HP milik

korban sempat digunakan oleh Terdakwa untuk membalas SMS kepada

keluarga korban pada hari Sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57


commit to user

47

WIB dengan menggunakan bahasa Jawa yang isinya “ Aku nok Magetan

aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duet minggu iki sepedahe

tak dol aku gak mulih sepeda tak gawe sangu lungo golek kerjo sing adoh

“ (saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak

bisa mencari uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang

sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).

2. Dakwaan

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang mendakwa

terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Imam Chambali alias Kemat sebagai orang

yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan

perbuatan itu bersama dengan Devid Eko Priyanto (dalam perkara lain

/ displitz) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007

atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di rumah kosong

(yang belum selesai dibangun) di Dsn. Kalangan, Ds.

Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan dengan direncanakan

lebih dahulumenghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Moch. Asrori,

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Mula-mula Terdakwa mengetahui saksi korban Moch. Asrori mempunyai

pacar seorang laki-laki yang menurut Terdakwa lebih tampan dari pada

pacar / cowok Terdakwa dan Terdakwa juga menyukai laki-laki pacar

saksi korban tersebut, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan cemburu

terhadap saksi korban, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak

diingat lagi dengan pasti kira-kira 3 hari sebelum kejadian ketika Devid

Eko Priyanto berada di Salon Ayu Terdakwa menyampaikan niatnya

untuk menghabisi korban Moch. Asrori karena Terdakwa merasa sakit

hati / cemburu dengan korban yang mempunyai cowok lebih ganteng,


commit to user

48

niat Terdakwa tersebut disetujui oleh Devid Eko Priyanto kemudian

mereka berdua menentukan hari pelaksanaannya yaitu hari Sabtu malam

Minggu tanggal 22 September 2007 ;

b. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sekitar pukul 21.30 WIB

Terdakwa bersama-sama dengan Devid Eko Priyanto mencari korban

dengan mengendarai mobil Carry warna biru No. Pol. LP 1057 KD milik

Terdakwa, Devid duduk dibangku depan kiri sedangkan Terdakwa yang

mengemudikan kendaraan, akhirnya mereka bertemu dengan korban di

depan Mitra Swalayan Jalan Wachid Hasyim depan Kebonrojo Jombang

setelah bertemu korban diajak Terdakwa pulang kemudian korban pulang

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter No. Pol S 4088 WJ

yang diikuti Terdakwa dan Devid Eko Priyanto dari belakang dengan

mengendarai mobil Carry menuju Salon Ayu ;

c. Sesampai di Salon Ayu Devid Eko Priyanto memasukkan sepeda motor

milik korban ke dalam Salon Ayu setelah itu korban masuk ke dalam

mobil Carry duduk dibangku tengah, Devid Eko Priyanto duduk

dibangku depan dan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Carry

menuju rumah kosong yang telah ditentukan yaitu di Dusun Kalangan,

Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak, Jombang, sesampai di tempat tujuan

sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa menghentikan mobilnya lalu

memaksa korban untuk turun mobil lalu disuruh masuk ke rumah kosong

kemudian Terdakwa bersama Devid Eko Priyanto juga masuk ke dalam

rumah kosong, setelah berada di dalam dengan menggunakan penerangan

sinar bulan yang masuk melalu jendela Devid Eko Priyanto mendekap

tubuh dan menyumbat mulut saksi korban dengan menggunakan tangan

supaya korban tidak berteriak kemudian Terdakwa dari samping kiri

memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan

kebagian belakang leher korban dengan keras sebanyak satu kali

mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan tidak berdaya / tidak sadarkan

diri setelah itu Terdakwa bersama Devid Eko Priyanto mengangkat tubuh

korban ke luar rumah lalu dimasukkan ke dalam mobil Carry dibangku

tengah lalu dibawa menuju ke Desa Bandar Kedungmulyo, sesampai di

Dusun Braan Terdakwa menemukan tempat yang dianggap aman yaitu di

tengah sawah bekas tanaman tebu yang telah ditebang, kemudian


commit to user

49

Terdakwa dan Devid Eko Priyanto menurunkan korban yang dalam

keadaan tidak berdaya ke tempat bekas tebangan tebu lalu Terdakwa

melepas celana dan celana dalam yang dipakai korban setelah itu

Terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam mobil lalu Terdakwa

menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya ke luar dan untuk

memastikan korban sudah meninggar dunia Devid mengambil oli bekas

yang ada di dalam mobil kemudian oli tersebut oleh Terdakwa

disiramkan ke muka korban dengan tujuan untuk menghilangkan

identitas korban, setelah itu Terdakwa melepas jaket switer yang

dipakainya dan Devid Eko Priyanto melepas jaket parasit warna biru

yang dipakainya kemudian diletakkan disamping korban sedangkan

celana dalam, 2 HP, dompet yang berisi uang dibawa Terdakwa untuk

disimpan setelah itu Terdakwa dan Devid Eko Priyanto menutupi tubuh

korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan. Akibat perbuatan

Terdakwa korban Moch. Asrori meninggal dunia sebagaimana Visum Et

Repertum Jenazah No. 371/04/415.39/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Prayudiya Ariyanto dokter

pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil

pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Luar :

a) Pakaian : Tanpa menggunakan pakaian ;

b) Tinggi badan : 160 Cm ;

c) Kepala : Rambut hitam, gigi tongos ;

d) Leher : Tak ada kelainan ;

e) Perut : Ada robekan 5 Cm di atas pusar, 1 Cm dari garis tengah

tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya

dengan ukuran 2 Cm x 4 Cm, tidak didapatkan jembatan

jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang robekan ;

f) Lain-lain : Terjadi pembusukan pada seluruh tubuh ;

2) Pemeriksaan dalam :

Sebagian usus besar ke luar dari rongga perut lewat luban

(robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar

organ dalammengalami pembusukan ;


commit to user

50

3) Kesimpulan :

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena

pendarahan rongga perut karena robekan diding perut sebagai

akibat persentuhan dengan benda tajam ;

d. 1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan Terdakwa membawa sepeda















sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Imam Chambali alias Kemat sebagai orang

yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan

perbuatan itu bersama dengan Devid Eko Priyanto (dalam perkara lain

/ displitz) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007

atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di rumah kosong

(yang belum selesai dibangun) di Dsn. Kalangan, Ds.

Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya


commit to user

51

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja menghilangkan jiwa

orang lain yaitu saksi korban Moch. Asrori. Perbuatan tersebut

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

a. Terdakwa bersama Devid Eko Priyanto menjemput saksi korban Moch.

Asrori selanjutnya mereka bertiga naik mobil Carry saksi korban duduk

dibangku tengah, Devid Eko Priyanto duduk dibangku depan dan

Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Carry menuju rumah kosong

yang terletak di Dusun kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak

Jombang, sesampai di tempat tujuan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa

menghentikan mobilnya lalu memaksa korban untuk turun mobil lalu

disuruh masuk ke rumah kosong kemudian Terdakwa bersama Devid

Eko Priyanto juga masuk ke dalam rumah kosong, setelah berada di

dalam dengan menggunakan penerangan sinar bulan yang masuk melalu

jendela Devid Eko Priyanto mendekap tubuh dan menyumbat mulut saksi

korban dengan menggunakan tangan supaya korban tidak berteriak

kemudian Terdakwa dari samping kiri memukul korban dengan

menggunakan kayu balok bekas bangunan kebagian belakang leher

korban dengan keras sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh ke

tanah dan tidak berdaya / tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa

bersama Devid Eko Priyanto mengangkat tubuh korban ke luar rumah

lalu dimasukkan ke dalam mobil Carry dibangku tengah lalu dibawa

menuju ke Desa. Bandar Kedungmulyo sesampai di Dusun Braan

Terdakwa menemukan tempat yang dianggap aman yaitu di tengah

sawah bekas tanaman tebu yang telah ditebang, kemudian Terdakwa dan

Devid Eko Priyanto menurunkan korban yang dalam keadaan tidak

berdaya ke tempat bekas tebangan tebu lalu Terdakwa melepas celana

dan celana dalam yang dipakai korban setelah itu Terdakwa mengambil

pisau yang ada di dalam mobil lalu Terdakwa menusuk dan merobek

perut korban hingga ususnya ke luar dan untuk memastikan korban sudah

meninggal dunia Devid mengambil oli bekas yang ada di dalam mobil

kemudian oli tersebut oleh Terdakwa disiramkan kemuka korban dengan

tujuan untuk menghilangkan identitas korban, setelah itu Terdakwa


commit to user

52

melepas jaket switer yang dipakainya dan Devid Eko Priyanto melepas

jaket parasit warna biru yang dipakainya kemudian diletakkan disamping

korban sedangkan celana dalam, 2 HP, dompet yang berisi uang dibawa

Terdakwa untuk disimpan setelah itu Terdakwa dan Devid Eko Priyanto

menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Moch. Asrori meninggal dunia

sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah No. 371/04/415.39/X/2007

tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy

Prayudiya Ariyanto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Jombang, dengan hasil pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Luar :

a) Pakaian : Tanpa menggunakan pakaian ;

b) Tinggi badan : 160 Cm ;

c) Kepala : Rambut hitam, gigi tongos ;

d) Leher : Tak ada kelainan ;

e) Perut : Ada robekan 5 Cm di atas pusar, 1 Cm dari garis tengah

tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya

dengan ukuran 2 Cm x 4 Cm, tidak didapatkan jembatan

jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang robekan ;

f) Lain-lain : Terjadi pembusukan pada seluruh tubuh ;

2) Pemeriksaan dalam :

Sebagian usus besar ke luar dari rongga perut lewat lubang (robekan)

yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam

mengalami pembusukan ;

3) Kesimpulan :

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena

pendarahan rongga perut karena robekan diding perut sebagai akibat

persentuhan dengan benda tajam ;

b. 1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan Terdakwa membawa sepeda







commit to user

53










sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh) ;

3. Tuntutan Pidana

Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 17 April 2008 isinya

adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Imam Chambali als. Kemat bersalah telah

melakukan tindak pidana “ Pembunuhan direncanakan yang dilakukan

bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340

KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;

b. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Chambali als. Kemat

dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap

ditahan:

c. Barang bukti :

1) (satu) unit mobil Suzuki Cery warna biru No. Pol. L 1057 KD, 1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. S

4088 WJ, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer

hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jean warna hitam, 1 (satu)

buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang

kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu)

buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang

kayu bekas bangunan, 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben,

untuk pembuktian perkara Terdakwa Devid Eko Priyanto ;


commit to user

54

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang No.

48/Pid.B/2008/-PN.JMB. tanggal 8 Mei 2008 yang amar

lengkapnya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Imam Chambali als. Kemat, tersebut di atas

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “ Pembunuhan berencana “ ;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana

penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;

3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

6) 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna biru No. Pol. L 1057 KD, 1

(satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. S

4088 WJ, 1(satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer

hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jean warna hitam, 1 (satu)

buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang

kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu)

buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang

kayu bekas bangunan, 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben, ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara Terdakwa Devid Eko Priyanto ;

7) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Amar Putusan Pengadilan Negeri

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa Imam Chambali als. Kemat, tersebut di atas telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“

Pembunuhan berencana “ ;


commit to user

55

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara

selama 17 (tujuh belas) tahun ;

c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

e. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna biru No. Pol. L 1057 KD, 1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol. S

4088 WJ, 1 Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 89 PK/PID/2008 (satu) buah

jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih, 1

(satu) buah celana jean warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang

warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm,

1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah sandal jepit

sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas

bangunan, 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben, ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara Terdakwa Devid Eko Priyanto ;

f. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Bentuk Novum

a. Novum I Pengakuan dari Very ldham Heryansyah alias Ryan yang

mengaku telah membunuh Moh. Asrori :

1) Bahwa keadaan baru yang pertama yang dijadikan dasar permohonan

peninjauan kembali ini adalah pengakuan Very ldham Heryansyah

alias Ryan pada tanggal 17 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa

mayat / korban ke 11(sebelas) (yang saat itu belum diketahui

identitasnya (disebut Mr. X) yang dikubur di pekarangan belakang

rumah orang tuanya di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan

Tembeleng, Kabupaten Jombang adalah bernama Asrori dan dibunuh

sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaktidaknya dalam tahun 2007.

Jadi Novum I yang dimaksud adalah Pengakuan dari Very ldham

Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Asrori ;


commit to user

56

Bahwa Novum tersebut sangat bertentangan dengan kesimpulan

Penyidik dan Penuntut Umum yang menyatakan pada tanggal 29

September 2007 telah ditemukan sesosok mayat / korban

pembunuhan di kebun tebu di Desa Braan, Kecamatan Bandar

Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, yang berdasarkan hasil

penyelidikan aparat Kepolisian Polsek Bandar Kedungmulyo

terhadap mayat tersebut diidentifikasi sebagai Moh. Asrori warga

Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang,

kesimpulan aparat kepolisian ini diambil karena adanya laporan

orang hilang dengan Laporan Polisi No. Pol. :

K/LP/26/IX/2007/Reskrim tanggal 27 September 2007 atas nama

Moh. Asrori alias Aldo, berusia 21 tahun, alamat Desa

Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ; Dengan

adanya laporan orang hilang tersebut maka pada tanggal 29

September 2008 petugas dari Polsek Bandar Kedungmulyo bersama-

sama dengan kakak kandung Moh. Asrori yang bernama Agung

Wibowo berangkat ke RSU Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 89

PK/PID/2008 Jombang untuk melihat korban dan kakak korban

meyakini bahwa mayat tersebut adalah Moh. Asrori hanya

berdasarkan ciri-ciri fisik antara lain : kaki kanan dibagian betisnya

ada luka bekas kena knalpot, kukunya panjang terawat, gigi tulang

sebelah kiri agak ke luar, potongan rambut bagian samping kiri dan

kanan tipis dan bagian belakang tebal, sedangkan disekujur badan

ada bekas oli, hidung ada luka bengkak, rahang gigi sudah lepas,

tengkuk mengalami luka memar, perut luka terbuka dan usus terburai

ke luar dan wajah korban sudah mengalami kerusakan dan sulit

dikenali ; Setelah adanya pernyataan dari keluarga atas mayat

tersebut Penyidik tanpa melakukan Tes DNA guna dicocokkan

dengan DNA keluarga Moh. Asrori dalam hal ini M. Jalal dan Dewi

Muntari Penyidik mengambil kesimpulan bahwa mayat di kebun tebu

tersebut adalah Moh. Asrori ; Bahwa Penyidik dari Kepolisian Resort

Jombang menetapkan 3 (tiga) orang tersangka dalam perkara

pembunuhan atas mayat di kebun tebu yang di yakini Kepolisian

sebagai mayat Moh. Asrori antara lain :


commit to user

57

a) . Pemohon PK yang ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2007

oleh Penyidik pada Polres Jombang, selanjutnya dilakukan

penahanan pada tanggal 21 Oktober 2007 ;

b) Devid Eko Priyanto yang ditangkap pada tanggal 20 Oktober

2007 oleh Penyidik pada Polres Jombang, selanjutnya dilakukan

penahanan pada tanggal 21 Oktober 2007 ;

c) Maman Sugianto alias Sugik yang ditangkap pada tanggal 20

Oktober 2007 oleh Penyidik pada Polres Jombang selanjutnya

dilakukan penahanan pada tanggal 21 Oktober 2007, Maman

Sugianto alias Sugik sempat dibebaskan dan dipulangkan sesuai

dengan Berita Acara Pemulangan tanggal 23 Oktober 2007 dan

kemudian kembali ditangkap pada tanggal 7 Mei 2008 dan

ditahan pada 8 Mei 2008 ; Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 89

PK/PID/2008 Ketiga orang tersebut diduga telah melakukan

tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada bulan

September 2007 di Dusun Braan Desa / Kec. Bandar

Kedungmulyo dengan korban Moh. Asrori alias Aldo, ketiga

orang tersebut disangka dengan Pasal 340 KUHP Sub. Pasal 338

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Bahwa berdasarkan

pernyataan yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal

10 Juni 2008, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa

dirinya dan Maman Sugianto tidak pernah membunuh Asrori,

pengakuan yang dibuat dalam BAP dihadapan Penyidik POLRI

bahwa dirinya dan Maman Sugianto telah membunuh Asrori

dibuat semata-mata karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak

tahan disiksa dan dipukuli oleh oknum anggota Polsek Bandar

Kedungmulyo di pinggir sungai (foto copy bukti PK-1) demikian

juga dengan Devid Eko Priyanto dalam pernyataannya yang

dibuat pada tanggal 10 Juni 2008 menyatakan tidak tahu tentang

pembunuhan Asrori dan benar-benar tidak melakukan

pembunuhan tetapi karena dipukuli oleh oknum aparat Polsek

Bandar Kedungmulyo akhirnya mengakui turut serta membunuh

Asrori (foto copy Bukti PK-2) ; Bahwa dalam proses persidangan

di Pengadilan Negeri Jombang, Pemohon Peninjauan Kembali


commit to user

58

dan Devid Eko Priyanto menerangkan Maman Sugianto alias

Sugik terlibat dalam perbuatan pembunuhan berencana atas Moh.

Asrori yang mayatnya ditemukan di kebun tebu Desa Braan,

keterangan tersebut diberikan oleh kedua orang Terdakwa dalam

kondisi tertekan baik fisik maupun psikis. Berdasarkan

keterangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

dan Devid Eko Priyanto maka pada tanggal 7 Mei 2008

dilakukan penangkapan atas diri Maman Sugianto alias Sugik

oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Jombang dan pada tanggal 8

Mei 2008 dilakukan penahanan dan saat ini sedang disidangkan

di Pengadilan Negeri Jombang ; Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 89

PK/PID/2008 Bahwa pada saat perkara dengan tersangka Maman

Sugianto Alias Sugik dinyatakan lengkap dan segera

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 17

Agustus 2008 muncul pengakuan dari Very ldham Heryansyah

alias Ryan yang mengaku membunuh Moh. Asrori alias Aldo

pengakuan mana bertentangan dengan fakta dan putusan

Pengadilan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah

menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jombang

atas tuduhan

pembunuhan berencana terhadap korban Moh. Asrori

dengan vonis pidana penjara selama 17 tahun, Devid Eko

Priyanto yang telah menjadi narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan (LP) Jombang atas tuduhan turut serta

melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Moh.

Asrori dengan vonis pidana penjara selama 12 Tahun ;

Bahwa terhadap pengakuan Very ldham Heryansyah alias

Ryan yang merupakan Novum yang pertama, karena

Pemohon Peninjauan Kembali belum mendapatkan BAP

tersangka Very ldham Heryansyah alias Ryan, maka

Pemohon Peninjauan Kembali ajukan bukti surat berupa

berita dan pernyataan yang termuat di media massa antara

lain : Koran Harian SURYA, Rabu tanggal 20 Agustus


commit to user

59

2008 dengan Judul " Ryan Pelaku, Orang lain Dibui " (foto

copy Kliping koran terlampir bukti PK-3) dan Koran

Harian SURYA, Kamis tanggal 21 Agustus 2008 dengan

Judul " Ryan : Polisi Salah Tangkap " (foto copy Kliping

Koran terlampir, bukti PK- 4)

b. Novum II DNA Mr..X yang dikubur di belakang rumah orang tua Very

ldham Heryansyah alias Ryan identik dengan dengan DNA M. Jalal

(ayah kandung Moh. Asrori) dan Dewi Muntari (ibu kandung Moh.

Asrori):

Bahwa setelah munculnya pengakuan Very ldham Heryansyah,

pada tanggal 21 Agustus 2008 pihak Kepolisian langsung bertindak

mengambilnya sample / contoh darah dari orang tua Asrori (M. Jalal dan

Dewi Muntari) yang dilakukan oleh Kedokteran dan Kesehatan Polda

Jatim yang kemudian dikirim tanggal 22 Agustus Hal. 13 dari 24 hal. Put.

No. 89 PK/PID/2008 2008 ke Mabes Polri untuk digunakan dalam Uji

DNA atau tes atas asal-usul seseorang secara genetika dan hasilnya

dicocokkan dengan DNA Mr..X yang diketemukan di halaman belakang

rumah Ryan ; Berdasarkan surat hasil test Laboratorium DNA No. Pol. :

R/08012.D/DNA/VIII/2008/Biddokpol tanggal 27 Agustus 2008 oleh tim

yang diketuai Drs. Putut T. Wibowo, DFM, Msi., perihal hasil

pemeriksaan DNA salah satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh

Very Idham Heryansyah alias Ryan yang dikenal dengan Mr. X,

disimpulkan bahwa dengan nilai kebenaran pemeriksaan DNA lebih dari

99,999 % bahwa Mr. X yang dibunuh oleh Ryan teridentifikasi sebagai

Moh. Asrori alias Aldo ; Bahwa dengan demikian terbukti mayat yang

ditemukan di kebun tebu di Desa Braan, Desa / Kec. Bandar

Kedungmulyo, Kab. Jombang pada tanggal 29 September 2007 bukanlah

Moh. Asrori alias Aldo, dan oleh pihak Kepolisian mayat ini diberi nama

Mr. XX (belakangan baru diketahui bahwa mayat yang ditemukan di

kebun tebu Desa Braan adalah Fauzin Suyanto alias Antonius) ; Bahwa

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat permohonan untuk

mendapatkan copy hasilpemeriksaan DNA dari pihak Mabes POLRI atas

nama jenazah Moh. Asrori dan Mr. XX (yang belakangan diketahui


commit to user

60

bernama Fauzin Suyanto alias Antonius) dan telah ditindak lanjuti oleh

pihak Mabes POLRI melalui surat kepada Pusdokkes POLRI (Bukti PK-

5), akan tetapi karena sampai dengan memori Peninjauan Kembali ini

Pemohon Peninjauan Kembali daftarkan copy hasil DNA tersebut belum

Pemohon Peninjauan Kembali dapatkan, maka Pemohon Peninjauan

Kembali mengacu pada keterangan Kasatpidum Polda Jatim AKBP

Susanto yang dimuat dalam media massa yaitu Koran Harian Pagi JAWA

POS terbit tanggal 28 Agustus 2008 dengan judul "Asrori Korban ke-11

Ryan " (foto copy Kliping Koran Bukti PK-6) dan Koran Harian Pagi

SURYA terbit Kamis tanggal 28 Agustus 2008 dengan Judul " Tragedi

Sengkon Karta Terulang “ (foto Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 89

PK/PID/2008 copy Kliping Koran Bukti PK-7) dan Koran Harian Pagi

SURYA terbit Kamis tanggal 28 Agustus 2008 dengan Judul " 3 Orang

Tak Bersalah Dibui" (foto copy Kliping Koran Bukti PK-8), yang pada

intinya menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap

Mr. X menunjukkan bahwa Mr. X adalah Moh. Asrori ; Dengan

demikian, jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dibebani

pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang tidak pernah

dilakukannya, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Pemohon

Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala bentuk pemidanaan terhadap

dirinya

c. Novum 3 : DNA Mr. XX yang ditemukan di Kebun tebu Desa Braan,

Kabupaten Jombang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung

Fauzin Suyanto alias Antonius :

Bahwa setelah hasil test Laboratorium DNA No. Pol. :

R/08012.D/DNA/VIII/2008/Biddokpol tanggal 27 Agustus 2008

menyimpulkan dengan nilai kebenaran pemeriksaan DNA lebih dari

99,999 % bahwa Mr. X yang dibunuh oleh Ryan teridentifikasi sebagai

Moh. Asrori alias Aldo, maka pihak Kepolisian menindaklanjuti dengan

melakukan pembongkaran makam Mr. XX yang sebelumnya diyakini

sebagai mayat Moh. Asrori di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding,

Kec. Perak, Kab. Jombang yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2008

; Bahwa kemudian terhadap mayat Mr. XX yang semula diyakini sebagai

Moh. Asrori tersebut telah dilakukan tes DNA dengan pembanding DNA


commit to user

61

keluarga / orang tua Fauzin Suyanto yang mengakui telah kehilangan

anak laki-laki yang bernama Fauzin Suyanto sejak tahun 2007. Hasilnya

padas tanggal 17 September 2008 Mabes POLRI melalui Kadiv Humas

Polda Brigjen Pol. R. Abubakar Nataprawira, Direktur I Keamanan dan

Trans Nasional Bareskrim Polda Brigjen Pol. Badrodin Haiti, dan Kabid

Dokpol Pusdokkes Polri Kombes Pol Mussadeq Ishaq di Mabes Polda

berdasarkan Surat Pemeriksaan DNA

No.R/08012.E/DNA/IX/2008/Biddokpol, tanggal 16 September Hal. 15

dari 24 hal. Put. No. 89 PK/PID/2008 2008 menyatakan bahwa hasil tes

DNA mayat di kebun tebu (Mr. XX) di Desa Braan, Kecamatan Bandar

Kedungmulyo, Kab. Jombang adalah identik dengan keluarna Fauzin

Suyanto alias Antonius artinva Mr. XX adalah anak Biologis Ny. Suyati

orang tua Fauzin Suyanto alias Antonius ; Bahwa terhadap hasil tes DNA

yang menyatakan DNA Mr. XX (mayat di kebun tebu) identik dengan

DNA keluarga / orang tua Fauzin Suyanto yang dilakukan oleh Mabes

Polri tersebut di atas Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali sudah

melayangkan surat kepada Mabes POLRI pada tanggal 9 September

2008, untuk mendapatkan salinan resmi hasil pemeriksaan DNA Mr. XX

/ Fauzin Suyanto dari Mabes POLRI dan telah ditindaklanjuti oleh Mabes

POLRI (Vide bukti PK-5) akan tetapi sampai dengan memori PK ini

Pemohon Peninjauan Kembali daftarkan surat tersebut belum Pemohon

Peninjauan Kembali terima ; Bukti lain yang menguatkan fakta bahwa

Mr. XX adalah Fauzin Suyanto, adalah bukti baru / Novum berupa :

1) Berita Acara Penyerahan / Pengembalian Mayat (Jenazah) Fauzin

Suyanto als. Antonius tertanggal 19 September 2008 (Bukti PK-9)

dengan uraian singkat jalannya penyerahan / pengembalian (mayat)

sebagai berikut : " Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008

Penyidik Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penggalian di

makam Islam Desa Kalang semanding, Kecamatan Perak, Kabupaten

Jombang yang sebelumnya ditemukan di TKP Kebun Tebu Dusun

Braan, Desa / Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten

Jombang pada tanggal 29 September 2007 yang diduga merupakan

korban pembunuhan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, otopsi

atau pemeriksaan forensik guna kepentingan penyidikan oleh


commit to user

62

Penyidik Polda Jatim, maka diketahui identitas atau jati diri

jenazah tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam peti dan

diserahkan / dikembalikan kepada pihak

keluarga " ; Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 89 PK/PID/2008

2) Berita Acara Pemakaman Mayat (Jenazah) a.n. Fauzin Suyanto als.

Antonius tertanggal 19 September 2008 (IFRS 08.030) (Bukti PK-

10)

3) Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form. B) atas nama

Jenazah Fauzin Suyanto tertanggal 19 September 2008 (Bukti PK-

11)

4) Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form. A) atas nama

Jenazah Fauzin Suyanto tertanggal 19 September 2008 (Bukti PK-

12)

Bahwa sehari sebelumnya, Kadiv Humas POLRI R. Abubakar

Nataprawira bersama-sama dengan Direktur I Keamanan dan Trans

Nasional Bareskrim POLRI Brigjen Pol. Badrodin Haiti, dan Kabid

Dokpol Pusdokkes POLRI

Kombes Pol. Mussadeq Ishaq di Mabes POLRI melalui media

massa juga mengumumkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

forensik terhadap Mr. XX diketahui bahwa Mr. XX adalah Fauzin

Suyanto, yang antara lain dikutip oleh Koran Harian Pagi JAWA

POS terbit Kamis tanggal 18 September 2008 dengan judul " Tes

DNA Pastikan Mr.XX Fauzin " (foto copy Kliping Koran Bukti

PK- 13) dan Koran Harian Pagi SURYA, terbit Kamis tanggal 18

September 2008 dengan Judul " Mayat Kebun Tebu 100 % Fauzin

" (foto copy Kliping Koran Bukti PK-14) ; Bahwa dengan

demikian jelas bahwa mayat yang diketemukan di Desa Braan,

Desa / Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang

bukanlah mayat Moh. Asrori melainkan mayat Fauzin Suyanto,

sehingga dengan adanya Novum ini sudah sewajarnya Pemohon

Peninjauan Kembali dapat dibebaskan dari penjara, karena selama

ini Pemohon Peninjauan Kembali telah dizalimi melalui suatu


commit to user

63

perangkap sistem peradilan yang sesat, tidak fair dan tidak

berdasarkan huum

6. Pembahasan

Sebelum Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP)

diberlakukan di Indonesia belum ada ketentuan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pelaksanaan peninjauan kembali terhadap

putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap. Pada awal mulanya dikeluarkan suatu peraturan Mahkamah

Agung Nomor. 1 Tahun 1969 tertanggal 19 juli 1969, dimana dengan

peraturan tersebut memungkinkan diajukan permohonan peninjauan

kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Sayangnya dengan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 18 Tahun 2969 tertanggal 23 juli 1969 maka peraturan MA No.

1 tahun 1969 tersebut menjadi tertunda dengan alasan masih

diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai biaya perkara yang

memerlukan persetujuan menteri keuangan. Sampai akhirnya

dikeluarkan kembali Peraturan MA No. 1 Tahun 1971 yang isinya

mencabut Peraturan MA No. 1 Tahun 1969 hal itu akhirnya

melenyapkan harapan akan adanya upaya hukum peninjauan kembali

itu sendiri. Akibatnya terjadi kekosongan hukum tentang masalah

peninjauan kembali terhadap putusan perkara pidana yang sudah in

krach

Untuk pertama kalinya upaya hukum peninjauan kembali diatur

dalam peraturan perundang-undangan adalah pada UU No. 19 Tahun

1964 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian pada

UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.5 Tahun 2005, dan selanjutnya

sekarang diatur dalam UU No.81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang lebih sering disingkat dengan

KUHAP.

Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP) memberikan


commit to user

64

landasan hukum terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang

terdapat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang

Undang Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab

Undang Undang Pidana KUHAP disebutkan sebagai berikut :

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tututan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dasar hukum peninjauan kembali juga terdapat dalam Pasal 21 UU

No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo

Pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada

Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan sebagai berikut :

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pada Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004 dengan redaksi

bunyi Pasal yang berbeda disebutkan:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Dari uraian mengenai dasar-dasar hukum peninjauan kembali

tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat agar seorang terpidana

atau pihak-pihak yang berkepentingan yang dibolehkan menurut

undang-undang dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali

adalah:

a. Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In

krach van gewijsde).

b. Bukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

hukum


commit to user

65

c. Apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang ditetapkan

dalam undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Acara

Pidana (KUHAP) juga telah diatur hal-hal yang dapat menjadi dasar

permintaan peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama yang lain.

c. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikenal adanya

istilah bukti baru atau keadaan hukum baru lebih lazim disebut dengan

istilah novum. Pengertian novum berdasarkan Undang-undang dalam

Pasal 263 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang Undang Acara Pidana

(KUHAP) berbunyi sebagai berikut :

Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dengan adanya novum tersebut maka bagi seorang terpidana yang

sedang menjalani hukumannya dapat melakukan suatu upaya hukum

tertentu. Dari pengertian novum atau keadaan baru tersebut dapat

disimpulkan bahwa novum itu hanya bisa diperuntukan terhadap suatu

putusan dari pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Yan

Gewijsde). Yakni suatu putusan paling akhir dari pengadilan dan

bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang divonis dalam putusan

tersebut Mereka sudah tidak memiliki pilihan apapun kecuali


commit to user

66

menjalakan putusan pengadilan tersebut dan jika menolak penegak

hukum memiliki wewenang untuk secara paksa mereka menjalani isi

dalam vonis tersebut.

Dengan demikian seorang terpidana yang sedang menjalani

hukumannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dapat menempuh upaya hukum luar biasa apabila

dikemudian hari ditemukan suatu novum atau bukti baru yang kuat.

Bukti baru ini bisa bermacam-macam sepanjang bukti atau keadaan

baru tersebut menimbulkan dugaan kuat apabila sudah diketahui ketika

persidangan perkaranya masih berlangsung akan dapat menghasilkan

putusan yang berbeda. Salah satunya yang bisa menjadi novum adalah

apabila terjadi kesasalahan dalam mengindentifikasikan

korban.Kesalahan dalam mengidentifikasikan korban tersebut ( Error

In Persona Korban ) akibatnya akan menyebabkan terjadinya

kesalahan dalam melakukan penuntutan orang yang pada akhirnya

berujung pada kesalahan dalam penjatuhan hukuman kepada orang

yang tidak bersalah.

Saat itu dirasakan perlu ada peraturan tentang lembaga Herziening

atau peninjauan pembali yang sekaligus melengkapi Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang waktu itu juga

sedang masih dibahas.

B. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terpidana untuk memperoleh

rehabilitasi dan ganti rugi jika permohonan Peninjauan Kembalinya

dikabulkan

Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang terpidana

yang ternyata merupakan korban terjadinya error in persona korban dalam

kesalahan mengidentifikaikan korban kejahatan , adalah ia dapat

mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Alasannya adalah dengan status sebagai terpidana maka cukup diketahui

bahwa perkara yang menimpanya itu telah mendapatkan putusan dari


commit to user

67

mengadilan. Dan karena terpidana tersebut tidak menggunakan haknya

untuk melakukan upaya hukum banding maupun kasasi namun menerima

dan melaksanakan putusan tersebut maka secara otomatis putusan

pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde).

Walaupun terpidana tersebut telah atau sedang menjalankan hukuman

pidana yang dijatuhkan terhadapnya tidak berarti pintu keadilan sudah

tertutup rapat untuknya. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan oleh Kitab Undang

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang memenuhi dasar-dasar

atau alasan-alasan yang dipersyaratkan oleh Kitab Undang Undang

Hukum Aacara Pidana (KUHAP) serta dengan memperhatikan tata cara

yang telah ditentukan.

Keadaan baru atau fakta baru misalnya baru diketahui terjadi error in

persona korban dapat dijadikan alasan yang kuat bagi seorang yang telah

diputus bersalah oleh pengadilan untuk mengajukan peninjauan kembali.

Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikenal adanya istilah

bukti baru atau keadaan hukum baru lebih lazim disebut dengan istilah

novum. Pengertian novum berdasarkan Undang-undang dapat dilihat dalam

Pasal 263 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

(KUHP) adalah sebagai berikut :

Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dengan adanya novum tersebut maka bagi seorang terpidana yang

sedang menjalani hukumannya dapat melakukan suatu upaya hukum

tertentu. Dari pengertian novum atau keadaan baru tersebut dapat

disimpulkan bahwa novum itu hanya bisa diperuntukan terhadap suatu

putusan dari pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Yan

Gewijsde). Yakni suatu putusan paling akhir dari pengadilan dan bersifat

mengikat terhadap pihak-pihak yang divonis dalam putusan tersebut


commit to user

68

Mereka sudah tidak memiliki pilihan apapun kecuali menjalakan putusan

pengadilan tersebut dan jika menolak penegak hukum memiliki wewenang

untuk secara paksa mereka menjalani isi dalam vonis tersebut.

Dengan demikian seorang terpidana yang sedang menjalani

hukumannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dapat menempuh upaya hukum luar biasa apabila dikemudian

hari ditemukan suatu novum atau bukti baru yang kuat. Bukti baru ini bisa

bermacam-macam sepanjang bukti atau keadaan baru tersebut

menimbulkan dugaan kuat apabila sudah diketahui ketika persidangan

perkaranya masih berlangsung akan dapat menghasilkan putusan yang

berbeda. Salah satunya yang bisa menjadi novum adalah apabila terjadi

kesalahan dalam mengidentifikasikan korban yang diduga menjadi korban

kejahatan.

Kesalahan dalam mengidentifikasikan korban tersebut mengakibatkan

terjadinya salah menuntut orang yang pada akhirnya berujung pada salah

menghukum orang yang tidak bersalah atas kejahatan yang tidak

dilakukannya seperti selama ini yang di alami oleh terpidana Imam

Chambali alias kemat.Dan hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum

bagi para terpidana,selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan

menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas

tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana ini

juga dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Sebab Putusan PK

yang diajukan oleh terpidana ini membuktikan secara nyata adanya

kekeliruan dalam menghukum seseorang dan dengan adanya temuan baru

(novum)berupa error in persona korban. Sehingga upaya hukum

berikutnya yang dapat di tempuh oleh terpidana adalah pemulihan nama

baik(rehabilitasi) dan ganti kerugian .Hal Itu diatur dalam KUHAP (Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam kasus ini terpidana dapat di mengajukan upaya hukum untuk

mendapatkan rehabilitasi dan ganti kerugian dengan cara mengajukan

gugatan ke pengadilan namun untuk permintaan rehabilitasi diajukan


commit to user

69

dalam tahap praperadilan

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalan Pasal 97 ayat (1)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP )sebagai berikut :

seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesuai bunyi Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Opsi lain yang bisa dilakukan sebagaimana diatur Kitab Undang

Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) adalah tuntutan ganti kerugian

Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

dijelaskan mengenai ganti kerugian sebagai berikut:

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dan Pasal 7 ayat (1) PP berbunyi:

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.


commit to user

70

BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Novum dalam bentuk error in persona korban sebagai dasar permohonan

pemeriksaan peninjauan kembali perkara pembunuhan dengan terpidana

Imam Chambali adalah pengakuan Very ldham Heryansyah alias Ryan

pada tanggal 17 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa mayat / korban ke

11(sebelas) (yang saat itu belum diketahui identitasnya (disebut Mr. X)

yang dikubur di pekarangan belakang rumah orang tuanya di Dusun Maijo,

Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang adalah

bernama Asrori dan dibunuh sekitar bulan Oktober 2007 atau

setidaktidaknya dalam tahun 2007. Jadi Novum I yang dimaksud adalah

Pengakuan dari Very ldham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah

membunuh Asrori.

2. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terpidana untuk memperoleh

rehabilitasi dan ganti rugi jika permohonan Peninjauan Kembalinya

dikabulkan adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Opsi ini yang bisa dilakukan oleh terpidana mengingat kasusnya sudah

diperiksa dan diputusan oleh pengadilan.

B. Saran-Saran

Dengan demikian berdasarkan dari uraian simpulan yang disebutkan

sebelumnya, maka ada beberapa saran yang hendak penulis kemukakan

terkait penelitian ini.

1. Perlu adanya perubahan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya yang mengatur

tentang jumlah nominal untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud


commit to user

71

dalam Pasal 95 KUHAP. Sebab jumlah nominal ganti kerugian tersebut

untuk saat ini dirasakan sangat minim dan sangat tidak layak apabila

dibandingkan dengan besarnya kerugian sebenarnya yang dialami korban

baik secara materiil maupun secara immaterial.

2. Penulis berpandangan seharusnya dilakukan suatu terobosan baru

mengenai besarnya atau jumlah nilai ganti kerugian yang berhak diterima

korban berdasarkan Pasal 9 PP No.27 Tahun 1983 tersebut.

3. Dalam membuat peraturan perundang-undangan khususnya mengenai

Peninjauan Kembali harus dibuat dengan jelas termasuk mengenai pihak-

pihak yang berhak untuk mengajukan Peninjaun Kembali sehingga tidak

menimbulkan penfsiran yang berbeda di berbagai kalangan.

4. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan fakta-fakta

yang terungkap di persidangan sehingga tidak menimbulkan kekhilafan

dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang merugikan para pihak

yang berkepentingan.

Documents

FAKULTAS UNIVERSITAS SEB FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS