ANALISIS TREND PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI

JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

PRATIWI DAYANTI

K7405092

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

ii

ANALISIS TREND PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI

JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

Oleh:

PRATIWI DAYANTI

K7405092

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana

Pendidikan Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Program Studi

Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

iii

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Soemarono, M.Pd Anik Hindrayani, S.E, M.Si. NIP. 1947 04 20 1975 01.1.001 NIP. 1975 11 03 2000 12.2.002

iv

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima

untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari : ……………..

Tanggal :……………...

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang : Tanda Tangan

Ketua : Sudarno, S.Pd, M.Pd NIP. 1968 11 25 1994 03.1.002 1....................

Sekertaris : Dra. Sri Wahyuni, M.M NIP. 1954 08 17 1982 03.2.001 2......................

Anggota I : Drs. Soemarsono, M.Pd. NIP. 1947 04 20 1975 01.1.001 3................... Anggota II : Anik Hindrayani, SE, M.Si. NIP. 1975 11 03 2000 12.2.002 4......................

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. NIP. 19600727 1987021 001

v

ABSTRAK

Pratiwi Dayanti. Analisis Trend Panerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2010.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui trend penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta untuk beberapa tahun mendatang, (2) Mengetahui hubungan jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta, (3) Mengetahui hubungan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta, dan (4) Mengetahui hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah dokumen. Sampel yang digunakan adalah sama dengan populasi, yaitu penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta tahun 2002-2007, sehingga merupakan penelitian populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis trend dan regresi. Sedangkan prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Trend penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta untuk beberapa tahun mendatang akan mengalami kenaikan, (2) Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta memiliki hubungan yang positif, (3) Product Domestic Regional Bruto (PDRB) berhubungan positif dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta, dan (4) jumlah penduduk berhubungan positif dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta.

vi

ABSTRACT

Pratiwi Dayanti. Trend Analysis of Revenue from Public Road Parking Retribution in Surakarta. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sciences. Surakarta Sebelas Maret University, April 2010.

The purposed of this study were: (1) To determine the trends of revenue from public road parking retribution in Surakarta for the next few years. (2) To determine the relationship between public road park users and revenue from public road parking retribution in Surakarta. (3) To find out the relationship between Product Domestic Regional Bruto (PDRB) and revenues from public road parking retribution in Surakarta. and (4) To find out the relationship between the number of population and revenue from public road parking retribution in Surakarta.

This research employed quantitative descriptive method with secondary data. The source of data was document. The sample was equal to the population, Revenue from Public Road Parking Retribution in Surakarta between 2002-2007, so it was a population study. Data collection technique was the documentation. Data analysis techniques were trend analysis and regression. The research procedure stages were preparation, data collection, data analysis, and preparation of research report.

Based on the results of the study, it can be concluded that : (1) The trends of revenue form public road parking retribution in Surakarta for the next few years is to increased. (2) The number of public road parking users and revenue from public road parking retribution in Surakarta had a positive relationship. (3) Product Domestic Regional Bruto (PDRB) positively related to revenue from public road parking retribution in Surakarta. and (4) The number of population positively related to revenue from public road parking retribution in Surakarta.

vii

MOTTO :

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

dan kepada Tuhan-mu kamu berharap

(QS. Al Insyirah: 6-8).

Kau adalah air dan kau mengenal kebijaksanaan air. Jadi biarkan dirimu mengangalir,

maka keajaiban akan tumbuh…

(Masaru Emoto)

Kerjakan segala sesuatu penuh dengan keyakinan dan sungguh-sungguh, maka akan

indah tepat pada waktunya

(Penulis)

viii

PERSEMBAHAN

Kusuntingkan skripsi ini untuk :

™ Ibuku dan (Alm) Ayah terimakasih atas segala cinta dan kasih sayangnya,

™ Mas Mamat teladanku sepeninggal Ayah dan dek Opi terima kasih atas

keceriaannya,

™ Seluruh keluarga besarku, yang telah mendukung dan menyemangatiku,

™ Arif, yang tak lelah memberiku semangat dan perhatian,

™ Teman-temanku seperjuangan angkatan 2005,

™ Dan Almamater.

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik

dan hidayah-Nya, sehingga skipsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh

penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih pada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non

meteriil, hingga semua hambatan dan kesulitan yang muncul dapat teratasi.

Untuk itu, dengan setulus hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

telah menyetujui permohonan skripsi ini.

2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini.

3. Sudarno, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua BKK Pendidikan Tata Niaga Program

Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan P. IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin

untuk menyusun skripsi ini.

4. Drs. Somarsono, M.Pd, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan banyak

arahan dan bimbingan serta petunjuk yang berharga kepada penulis dalam

menyusun skripsi ini.

5. Aniek Hindrayani, SE, M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah banyak

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihat serta

saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para dosen BKK Tata Niaga Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah

memberikan ilmu kepada penulis selama di bangku kuliah.

7. Soetrisno, SE, selaku Kepala UPTD Perparkiran Kota Surakarta, Mamiek

Sumarmi, selaku Sub Bagian Tata Usaha, Henry SN, Amd, LLAJ, SE, dan

x

Mudo Prayitno, S. SiT beserta seluruh staf yang telah banyak memberikan

bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Drs. Triayana, M.M selaku Pembina Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Surakarta, Budi Rochani serta seluruh staf yang

telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi

ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan terhadap

penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas segala amal kebaikan semua pihak

yang tersebut di atas.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada khusunya

dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Surakarta, April 2010

Penulis

xi

DAFTAR ISI

JUDUL .................................................................................................... i

PENGAJUAN ......................................................................................... ii

PERSETUJUAN ..................................................................................... iii

PENGESAHAN ...................................................................................... iv

ABSTRAK ................ .............................................................................. v

MOTTO ................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ............................................................................. ix

DAFTAR ISI ........................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................ xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ..................................................................... 4

C. Pembatasan Masalah .................................................................... 5

D. Perumusan Masalah ..................................................................... 6

E. Tujuan Penelitian ......................................................................... 7

F. Manfaat Penelitian ....................................................................... 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Retribusi Daerah ........................................................... 9

a. Pengertian Retribusi Daerah ................................... 9

b. Ciri-ciri Retribusi Daerah ....................................... 10

c. Wajib Retribusi Daerah .......................................... 11

d. Jenis Retribusi Daerah ............................................ 11

2. Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ....... 17

xii

a. Pengertian Penerimaan ........................................... 17

b. Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ... 18

c. Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum .......... 18

d. Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ........ 18

e. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum .......... 19

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi

Parkir di Tepi Jalan Umum ........................................... 19

a. Jumlah Pengguna Parkir di Tepi Jalan Umum ....... 19

b. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) ............ 20

c. Jumlah Penduduk .................................................... 21

B. Penelitian yang Relevan ..................................................... 21

C. Kerangka Pemikiran ........................................................... 22

D. Hipotesis …………………………………………………. 24

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................ 25

1. Tempat

Penelitian ......................................................... 25

2. Waktu

Penelitian .......................................................... 25

B. Populasi dan Sampel ........................................................... 26

1. Populasi

......................................................................... 26

2. Sampel

........................................................................... 26

C. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 27

D. Teknik Analisis Data ........................................................... 28

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data ..................................................................... 35

B. Pengujian Hipotesis ............................................................. 37

xiii

1. Pengujian Hasil Analisis Data ...................................... 37

2. Penafsiran Pengujian Hipotesis .................................... 38

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis .................................. 44

C. Pembahasan Hasil Analisis Data …………………………. 44

BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan ............................................................................. 46

B. Implikasi ............................................................................. 46

C. Saran ................................................................................... 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel

1 : Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta .............. 3

2 : Rincian Kegiatan Penelitian ......................................................................... 25

3 : Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota

Surakarta Tahun 2002 – 2007 ...................................................................... 35

4 : Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Kecuali Militer)

Tahun 2002 – 2007 ...................................................................................... 36

5 : Data Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta

Tahun 2002 – 2007 ..................................................................................... 36

6 : Data Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007 ....................... 37

7 : Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota

Surakarta Dengan Jumlah Pengguna Parkir Tahun 2002 – 2007 ............... 40

8 : Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta

Dengan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Tahun 2002 – 2007 ... 41

9 : Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta

Dengan Jumlah Penduduk Tahun 2002 – 2007 ........................................... 43

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1 : Skema Kerangka Pemikiran ...................................................................... 24

2 : Grafik Trend Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007 ........................................................... 38

3 : Grafik Hubungan Jumlah Pengguna Parkir dengan Penerimaan

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta

Tahun 2002 – 2007 ................................................................................... 39

4 : Grafik Hubungan Product Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dengan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007 ......................................................... 41

5 : Grafik Hubungan Jumlah Penduduk dengan Penerimaan Retribusi Parkir

di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007 ........................ 42

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1 : Interval Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007 .......................................................... 50

2 : Perhitungan Trend Dengan Metode Least Square

(Dengan Tahun Genap) ............................................................................ 51

3 : Data Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007 ................... 52

4 : Data Product Domestic Regional Bruto Kota Surakarta

Tahun 2002 – 2007 ................................................................................. 54

5 : Data Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Surakarta Tahun 2002-2007 .. 55

6 : Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta

Tahun 2002 – 2007 ................................................................................ 56

7 : Permohonan Menyusun Skripsi ............................................................. 80

8 : Izin Menyusun Skripsi ........................................................................... 81

9 : Izin Penelitian ........................................................................................ 82

10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta .................................. 84

11 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Perhubungan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta .................... 85

xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pemindahan sebagian wewenang dari

pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, dari sistem sentralisasi ke sistem

desentralisasi. Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Maksud dari adanya daerah otonom adalah daerah tersebut

dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak lagi

bergantung dengan pemerintah pusat. Daerah otonom tersebut harus mempunyai

kemampuan sendiri dalam mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri

melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki yang terdiri dari semua

kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah tersebut dengan berbagai batasan

kewenangan yang ada yang dapat digunakan untuk membiayai segala kebutuhan

urusan rumah tangganya. Pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh

berbagai hal, yaitu mulai dari kemampuan pemerintah daerah, kemampuan dalam

pengelolaan kuangan daerah, dalam berorganisasi hingga pada ketersediaan

sumber daya yang dimiliki. Otonomi daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik,

nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang

berguna untuk menggali berbagai potensi daerah yang dapat digunakan untuk

memenuhi segala kebutuhan daerah yang mengacu pada kebutuhan dan

kepentingan masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan keuangan

daerah yang berimbang.

Keberhasilan daerah otonom dalam melaksanakan otonomi daerah dapat

dilihat dari kemampuan keuangan daerah tersebut, yaitu dalam pengelolaannya.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibutuhkan dana yang cukup besar,

sehingga untuk dapat memenuhinya maka penerimaan keuangan daerah harus

lebih bisa digali dan ditingkatkan, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1

xviii

karena pendapatan asli daerah dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan

inisiatif daerahnya sendiri. Hal ini juga dapat menunjang penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat yang

maksimal. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retsibusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Kota Surakarta adalah salah satu daerah otonom yang melaksanakan azas

desentralisasi. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan urusan

rumah tangga daerah cukup besar, sehingga Pemerintah Daerah Kota Surakarta

berupaya penuh untuk dapat memenuhinya supaya segala kegiatan dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat melaksanakan pembangaunan

dan pelayanan bagi masyarakat secara maksimal. Untuk dapat memenuhi segala

dana yang dibutuhkan tersebut maka pendapatan daerah atau sering disebut

pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, di samping adanya pendapatan lain-

lain daerah. Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tidak lepas dari

peran di tiap-tiap kompenen pendapatan asli daerah tersebut. Tiap-tiap komponen

tersebut bila dapat dilaksanakan dan dikelola dengan semaksimal mungkin, maka

akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap penerimaan pendapatan

asli daerah. Mengingat pula kebutuhan daerah dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, maka sumber penerimaan daerah harus terus digali, baik yang sudah

ada maupun penerimaan baru yang potensial.

Retribusi adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat berpotensi

positif dalam memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah, karena

macamnya sangat bervariasi. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan menjadi

tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan

tertentu. Macam-macam retribusi pada tiap-tiap kelompok retribusi sangat

beragam ditiap-tiap daerah, begitu pula yang ada di Kota Surakarta.

xix

Retribusi parkir merupakan salah satu retribusi yang ada di Kota Surakarta

yang dikelola oleh UPTD Perparkiran Kota Surakarta yang memiliki potensi

positif dalam memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah Kota

Surakarta, terutama parkir di tepi jalan umum. Ini terlihat dengan adanya

pembangunan gedung-gedung, mall, pusat perbelanjaan, perapian tata kota, dan

lainnya yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Pembangunan ini

tentunya akan berimbas pada peningkatan ruang publik yang digunakan untuk

lahan parkir.

Tabel 1 Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta

Tahun Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi

Jalan Umum

2002 1.232.998.500

2003 1.193.765.450

2004 1.191.618.576

2005 1.327.671.000

2006 1.800.083.600

2007 1.915.723.800

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Kota Surakarta

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum meskipun terdapat

penurunan, tetapi penurunannya tidak signifikan dan justru mengalami

peningkatan yang begitu besar, maka diharapkan penerimaan retribusi ini dapat

terus memberikan andil yang besar dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah

yang besar pula. Guna mengetahui prospek penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum, dibutuhkan peramalan. Peramalan ini pula juga dapat digunakan

untuk menyususn perencanaan-perencanaan yang lebih baik supaya penerimaan

retribusi ini untuk ke depannya dapat maksimal. Untuk memaksimalkan

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum juga terdapat berbagai faktor yang

dapat mempengaruhinya.

Pengguna parkir adalah faktor yang begitu dekat dengan penerimaan

retribusi parkir karena kedua hal ini sangat berkaitan. Adanya pengguna parkir,

maka dapat menghasilkan retribusi parkir di tepi jalan umum. Penduduk

xx

merupakan subyek terpenting yang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya memberikan pemenuhan segala kebutuhannya,

tidak terkecuali dengan jasa parkir. Pemenuhan kebutuhan tersebut bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Semakin meningkatnya jumlah

penduduk dan segala pembangunan yang ada akan berimbas pada meningkatnya

berbagai aktifitas penduduk tersebut. Hal ini akan meningkatkan permintaan akan

jasa parkir karena mengingat sekarang ini semua aktifitas dari masyarakat

membutuhkan kendaraan bermotor guna memperlancar berbagai aktivitas

tersebut, sehingga akan berdampak pula terhadap jumlah pengguna parkir yang

ada. Untuk mengukur keberhasilan suatu usaha dibutuhkan alat ukur. Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu alat ukur tingkat keberhasilan

pembangunan suatu daerah, sehingga dapat diketahui pertumbuhan ekonomi dan

tingkat kesejahteran penduduk.

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis

ingin mengkaji lebih dalam mengenai “ANALISIS TREND PENERIMAAN

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA SURAKARTA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga

dibutuhkan kesiapan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan

kuangan daerah, dalam berorganisasi hingga pada ketersediaan sumber daya

yang dimiliki.

2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai kebutuhan

rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu menggali berbagai

potensi sumber pendapatan daerah yang dimiliki, sedangkan potensi sumber

pendapatan daerah yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah berbeda-beda.

xxi

3. Retribusi memiliki potensi yang cukup besar di samping sumber pendapatan

daerah yang lainnya, tetapi belum semua daerah mampu mengelolanya dengan

maksimal.

4. Dewasa ini bidang perparkiran memiliki prospek yang sangat baik, karena

mengingat jasa parkir merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat,

untuk itu dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik pula yang didasarkan pada

perencanaan-perencanaan yang matang yang berlandaskan pada evaluasi dari

data masa lampau.

5. Untuk memaksimalkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum

terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu jumlah pengguna

parkir, jumlah penduduk, dan PDRB, tetapi belum semua faktor tersebut dapat

diperhatikan dengan maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam pembatasan masalah lebih terarah dan tidak menimbulkan

kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini perlu dibatasi sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

a. Retribusi

Menurut Rochmad Sumitro dalam bukunya Josef Riwu Kaho (2003:151)

mengatakan bahwa ”Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran

kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa

negara”.

b. Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan

umum (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004).

c. Jumlah Pengguna Parkir di Tepi Jalan Umum

Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum adalah jumlah secara keseluruhan

orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa parkir di tepi jalan

umum yang telah mendapatkan segala kewajiban dan haknya yang telah di

atur oleh perundang-undangan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun

xxii

tertentu. Karena keterbatasan data yang ada, maka dalam penelitian ini, jumlah

pengguna parkir di tepi jalan umum diasumsikan sebagai jumlah kendaraan

bermotor yang ada di kota Surakarta.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah sejumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB yang digunakan dalam

penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar. Karena

menggunakan harga tetap maka perkembangan angka-angka pendapatan

regional dari tahun ke tahun didasarkan pada perkembangan riil, bukan karena

perkembangan yang dipengaruhi oleh kenaikan harga (Sigit Yulianto, dkk,

2003).

e. Jumlah penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang

terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain

secara terus menerus atau kontinu (http://amalia07.files.wordpress.com).

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel bebas : a. Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

c. Jumlah penduduk

Variabel terikat : Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah parkir di tepi jalan umum di Kota

Surakarta tahun 2002 – 2007.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting karena perumusan masalah

merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Berdasarkan identifikasi

xxiii

dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah,

sebagai berikut:

1. Bagaimana trend penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk

beberapa tahun mendatang?

2. Bagaimana hubungan jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum dengan

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta?

3. Bagaimana hubungan PDRB dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum di Kota Surakarta?

4. Bagaimana hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan retribusi parkir di

tepi jalan umum di Kota Surakarta?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab semua permasalahan yang telah

dirumuskan dalam perumusan masalah tersebut di atas. Tujuannya, yaitu:

1. Untuk mengetahui trend penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk

beberapa tahun mendatang.

2. Untuk mengetahui hubungan jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum

dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

3. Untuk mengetahui hubungan PDRB dengan penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum di Kota Surakarta.

4. Untuk mengetahui hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan retribusi

parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu akan berguna bagi pihak yang

berkaitan. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah dan mengembangkan ilmu pengetahuan

tentang manajemen keuangan daerah khususnya pada retribusi pelayanan parkir di

tepi jalan umum.

xxiv

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan masukan dalam menentukan

kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum.

a. Bagi penulis dapat membandingkan teori yang sudah didapat selama masa

perkuliahan dengan kenyataan dalam pemerintah daerah.

b. Sebagai bahan acuan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian

terutama pokok masalahnya tidak jauh berbeda.

xxv

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori membahas teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti.

Teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar bidang yang diteliti.

Selain itu, pada bagian ini juga dibahas hasil penelitian yang relevan, kerangka

berfikir, dan perumusan hipotesis.

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang

terkait. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali pustaka, seperti

laporan penelitian tentang masalah yang berkaitan. Hal ini tidak selalu harus

sesuai dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang

seiring dan berkaitan.

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Macam-macamnya sangat beragam sesuai potensi daerah yang dimiliki. Jadi, di

tiap-tiap daerah memiliki retribusi daerah yang berbeda-beda.

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah

yang penting dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Derah

menyebutkan bahwa “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi

adalah pungutuan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus diberikan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Rochmad Sumitro dalam bukunya Josef Riwu Kaho (2007:

170) mengatakan bahwa, “Retribusi secara umum adalah pembayaran-

pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan

jasa-jasa negara". Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan mereka-

9

xxvi

mereka yang menggunakan jasa-jasa negara adalah orang atau badan yang

telah menggunakan jasa-jasa negara.

Menurut S. Munawir dalam bukunya Josef Riwu Kaho (2007: 170)

mengatakan bahwa “Retribusi daerah merupakan, … iuran kepada Pemerintah

yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan

di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik

dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu”.

Menurut Panitia Nasrun dalam bukunya Josef Riwu Kaho (2007: 171)

mengatakan bahwa “Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau

milik Daerah untuk kepentingan umum karena jasa yang diberikan oleh

Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Dari berbagai pengertian retribusi di atas maka dapat diambil

kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa daerah yang telah digunakan oleh pemakai jasa.

b. Ciri-Ciri Retribusi

Ciri-ciri mendasar dari retribusi dapat disimpulkan dari pengertian

retribusi dan retribusi daerah menurut Rochmat Sumitro dan S. Munawir

dalam bukunya Josef Riwu Kaho (2007: 170), adalah:

1) Retribusi dipungut oleh Negara. 2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis. 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan/

mengenyam jasa-jasa yang disiapkan oleh Negara.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah yang disimpulkan dari pengertian

retribusi daerah menurut Panitia Nasrun dalam bukunya Josef Riwu Kaho

(2007: 171), sebagai berikut:

1) Retribusi dipungut oleh daerah. 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang

langsung dapat ditunjuk. 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau

mengenyam jasa yang disediakan daerah.

xxvii

Dari berbagai ciri-ciri retribusi daerah yang disimpulkan dari

pengertian retribusi dari berbagai pendapat tersebut di atas, maka penulis

dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri retribusi daerah, adalah:

1) Retribusi dipungut oleh daerah.

2) Dalam pungutan terdapat timbal balik berupa jasa yang dapat ditunjuk

secara langsung dan terdapat pula paksaan secara ekonomis.

3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan jasa-jasa yang

disediakan oleh daerah/ Negara.

c. Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Wajib Retribusi adalah orang

pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi tertentu”.

d. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah dalam bukunya Kesit Bambang Prakosa (2003)

menyebutkan bahwa retribusi dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1) Retribusi jasa umum.

2) Retribusi jasa usaha.

3) Retribusi jasa perizinan tertentu.

Penjelasan jenis-jenis retribusi daerah, sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Jasa umum adalah jasa yang

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003: 134) menyebutkan bahwa

“Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang

xxviii

pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum

yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Retribusi Jasa Umum adalah

retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang

dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan berbagai jasa umum yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kriteria retribusi jasa umum yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi. e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya. f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta

merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial. g) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut

dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Dalam bukunya Kesit Bambang Prakosa (2003: 94), jenis-jenis

retribusi jasa umum, sebagai berikut:

Jenis-jenisnya yaitu: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi air bersih, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.

xxix

Objek retribusi jasa umum dalam bukunya Kesit Bambang Prakosa

(2003: 135-136) menyebutkan bahwa “Objeknya adalah jasa umum, antara

lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan

pengecualian urusan umum pemerintahan.”

Penjelasan objek retribusi jasa umum, adalah:

a) Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b) Pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, ruangan/ tempat umum.

c) Penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiaran, akte perkawinana, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing dan akte kematian.

d) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman, pembakaran/ pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

f) Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.

g) Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

h) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.

i) Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

j) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

xxx

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang

telah menggunakan jasa umum tersebut. Tarifnya disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi

yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

2) Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Jasa Usaha adalah jasa yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan olek sektor swasta.”

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003: 136) menyebutkan bahwa

“Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan

tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah pelayanan jasa yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena

swasta belum cukup menyediakan fasilitas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa kriteria retribusi jasa usaha

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang di miliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Dalam bukunya Kesit Bambang Prakosa (2003: 137), jenis-jenis

retribusi jasa usaha, sebagai berikut:

Jenis-jenisnya yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong

xxxi

hewan, retribusi tempat pendaratan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Objek retribusi jasa usaha dalam bukunya Kesit Bambang Prakosa

(2003: 137-138) menyebutkan bahwa “Objeknya adalah jasa usaha antara

lain penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah,

penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat

pencucian mobil dan penjualan bibit.”

Penjelasan objek retribusi jasa usaha, sebagai berikut:

a) Pemakaian kekayaan daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian untuk kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.

b) Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Pasar atau pihak swasta.

c) Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

d) Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e) Pelayanan tempat penitipan anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f) Tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa adalah pelayanan penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g) Penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

h) Rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i) Tempat pendaratan kapal adalah pelayanan pada tempat pendaratan kapal ikan dan atau kapal bukan ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j) Tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

xxxii

k) Penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

l) Pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

m) Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi tertentu Pemerintah Daerah misalnya bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang

telah menggunakan jasa usaha tersebut. Tarifnya ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang dianggap

memadai jika jasa tersebut diselenggarakan oleh pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa kriteria retribusi perizinan

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

c) Retribusi Izin Gangguan.

d) Retribusi Izin Trayek.

Penjelasan jenis-jenis retribusi izin tertentu:

a) Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan

suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan

xxxiii

peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar

tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang

yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar

Pembangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien

Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b) Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin

untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat

tertentu.

c) Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada

orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan

bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan

yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

d) Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu

atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah

dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, penngaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

2. Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

a. Pengertian Penerimaan

Penerimaan atau bisa disebut sebagai pendapatan. Secara garis besar,

pengertian pendapatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

xxxiv

1) Menurut Ilmu Ekonomi, pendapatan adalah nilai maksimal yang dapat

dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan

keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

2) Menurut Ilmu Akuntansi, pendapatan adalah arus masuk penambahan lain

atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau

kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang,

pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti.

b. Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004

Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa “Retribusi

parkir di tepi jalan umum adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum”.

Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

c. Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004

Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa “Wajib

retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk

pemungut atau pemotong retribusi tersebut”. Jadi yang dimaksud dengan

wajib retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang

telah menyelenggarakan jasa parkir di tepi jalan umum, yang termasuk di

dalamnya adalah petugas dan pengelola parkir yang diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi.

d. Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004

Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa “Subyek

retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di

tepi jalan umum”. Jadi yang dimaksud dengan subyek retribusi parkir di tepi

xxxv

jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa

parkir di tepi jalan umum yang telah mendapatkan segala kewajiban dan

haknya yang telah di atur oleh perundang-undangan retribusi parkir di tepi

jalan umum.

e. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004

Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa “Obyek

retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum”.

Yang dimaksud dengan pelayanan tersebut adalah meliputi:

1) Pengaturan.

2) Penataan/ penempatan.

3) Penertiban.

4) Kemudahan informasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum yang digunakan untuk tempat

parkir adalah jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir Di

Tepi Jalan Umum

Di dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Sigit Yulianto, Wahyuddin,

dan Syamsuddin (2003) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan

retribusi pelayanan kesehatan, yaitu: PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah

kunjungan pasien. Dalam penelitian ini faktor yang akan digunakan sama dengan

penelitian yang terdahulu tersebut di atas, tetapi yang menjadi obyek penelitian

berbeda, yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum.

a. Jumlah Pengguna Parkir Di Tepi jalan Umum

Pengguna adalah orang yang menggunakan. Jadi pengguna parkir di

tepi jalan umum adalah sama dengan wajib retribusi parkir di tepi jalan umum,

yaitu orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa parkir di tepi

jalan umum yang telah mendapatkan segala kewajiban dan haknya yang telah

xxxvi

di atur oleh perundang-undangan retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang

dimaksud dengan hak pengguna jasa parkir tersebut, sebagai berikut:

1) Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir.

2) Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir.

3) Mendapat perlindungan keamanan.

4) Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan atau kerusakan yang

dialami.

Sedangkan kewajiban pengguna jasa parkir adalah:

1) Mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan dalam rambu-rambu dan

pembatas parkir.

2) Membayar retribusi parkir.

b. PDRB

Product Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah atau daerah.

Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya

infrastruktur ekonomi. Pengertian PDRB ditinjau dari berbagai segi, sebagai

berikut:

1) Segi Produksi, merupakan jumlah nilai tambah bruto produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah/daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

2) Segi Pendapatan, merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di dalam suatu wilayah/daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

3) Segi Pengeluaran, merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba atau lembaga yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) didalam suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun (http://bps1904bangkatengah.web.id).

Dari pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Product

Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang

xxxvii

dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penghitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu:

1) Atas dasar harga berlaku yaitu apabila semua produksi barang dan jasa

yang diahsilkan dinilai berdasarkan pada tahun yang bersangkutan.

Kegunaannya adalah untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

2) Atas dasar harga konstan yaitu apabila semua produksi barang dan jasa

yang dihasilkan dinilai sebagai tahun dasar. Kegunaannya adalah untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

c. Jumlah Penduduk

Menurut website (http://amalia07.files.wordpress.com), mengatakan:

”Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang

terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain

secara terus menerus atau kontinu”. Sedangkan pengertian penduduk dalam

sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah

geografi dan ruang tertentu.

Dari pengertian di atas, maka penduduk suatu negara atau daerah bisa

didefinisikan menjadi dua, yaitu:

a) Orang yang tinggal di daerah tersebut.

b) Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu

daerah. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah

lain.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang akan peneliti lakukan mengacu pada penelitian yang

terdahulu yang berjudul ”Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan

(Studi Kasus di Kabupaten Boyolali)” oleh Sigit Yulianto, Wahyuddin, dan

Syamsuddin (2003). Penelitian ini mengetahui apakah PDRB, jumlah penduduk,

dan jumlah kunjungan pasien mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi

xxxviii

pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Boyolali. Hasil penelitiannya

adalah PDRB dan jumlah kunjungan pasien berpengaruh positif dan signifikan

terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada uji 1%. Jumlah

penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan

retribusi pelayanan kesehatan pada uji 5%. Hasil uji-F menunjukkan bahwa nilai

F-hitung sebesar 52,695 adalah berada di atas nilai tabel. Hal ini menunjukkan

hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya secara bersama-

sama pengaruh variabel PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kunjungan pasien

signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Koefisien

determinasi sebesar 0,722 atau 7,22%. Artinya sebesar 7,22% realisasi

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Boyolali

mempu dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah kunjungan

pasien, sedangkan sisanya sebesar 27,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar

model. Hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa t-hitung untuk PDRB sebesar

3,379 dan t-hitung jumlah penduduk sebesar -2,046 serta t-hitung jumlah

kunjungan pasien sebesar 9,001 lebih besar dari 2. Artinya secara individu semua

variabel berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan

di Puskesmas Kabupaten Boyolali.

C. Kerangka Pemikiran

Salah satu produk reformasi adalah diberlakukannya otonomi daerah pada

awal tahun 2001 dengan asas desentralisasi, yaitu Pemerintah Daerah diwajibkan

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Untuk dapat memenuhi segala

kebutuhan daerahnya, maka setiap daerah harus menggali berbagai sumber

pendapatan yang dimilikinya, salah satunya adalah dari retribusi parkir di tepi

jalan umum. Karena dewasa ini pembangunan gedung-gedung, mall, pusat

perbelanjaan, perapian tata kota, dan lainnya yang mengalami pertumbuhan dari

waktu ke waktu. Pembangunan ini tentunya akan berimbas pada peningkatan

ruang publik yang digunakan untuk lahan parkir, sehingga penerimaan jasa

parkir, khususnya parkir di tepi jalan umum dapat memberikan kontribusi yang

sangat positif terhadap pendapatan daerah.

xxxix

Segala penerimaan (pendapatan) tidak terlepas dari berbagai faktor yang

dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat bersifat positif maupun negatif.

Begitu pula dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum terdapat tiga

faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu: Product Domestik Regional Bruto

(PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum.

Dengan adanya data masa lampau, dapat dipelajari faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi atau menyebabkan perubahan penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum di masa lampau yang kemudian dapat digunakan untuk perencanaan

masa mendatang.

Product Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu alat untuk

mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi suatu daerah.

PDRB sangat diperlukan karena untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi,

kemakmuran suatu daerah.

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah akan

menimbulkan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi yang

bermakna pada daerahnya. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin

banyak pula yang membutuhkan berbagai jasa/ pelayanan, terutama jasa parkir.

Mengingat sekarang parkir merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi

masayarakat, karena mobilitas masyarakat yang tinggi menuntut kendaraan

bermotor pribadi sebagai salah satu sarana yang dapat menunjang segala

aktivitasnya tersebut. Dibutuhkan penataan kendaraan bermotor tersebut rapi

sedemikian hingga supaya tidak menyebabkan timbulnya masalah yang lain, misal

kemacetan, pencurian, dan lain sebagainya.

Dari berbagai keterangan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

xl

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Dari

pemaparan kerangka pemikiran di atas, maka penulis dapat menarik jawaban

sementara dari penelitian ini, antara lain:

1. Diduga trend penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk beberapa

tahun mendatang akan bersifat positif.

2. Diduga jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum berhubungan positif

terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

3. Diduga PDRB berhubungan positif terhadap penerimaan retribusi parkir di

tepi jalan umum di Kota Surakarta.

4. Diduga jumlah penduduk berhubungan positif terhadap penerimaan retribusi

parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

Jumlah Pengguna Parkir Di Tepi Jalan

Umum (+)

PDRB (+)

Jumlah Penduduk (+)

Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

xli

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik, UPTD Perparkiran

Kota Surakarta, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Kota Surakarta. Hal

ini berdasarkan pada pertimbangan lokasi penelitian tersebut merupakan tempat

yang menyediakan data yang diperlukan oleh peneliti, sehingga lebih

memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, dilihat dari jarak, waktu,

biaya, dan tenaga lebih memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian

secara efisien.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung setelah usulan penelitian ini disetujui oleh

dosen pembimbing skripsi dan telah mendapat ijin dari pihak-pihak yang

berwenang. Penelitian ini berlangsung selama tujuh bulan (Juli–Januari 2010).

Adapun rincian kegiatannya beserta alokasi waktunya, sebagai berikut:

Tebel 2. Rincian Kegiatan Penelitian

No. Jenis Kegiatan Jadwal Kegiatan

1. Rancangan judul Juli 2009

2. Proposal Agustus 2009

3. Ijin penelitian September 2009

4. Pengumpulan data Oktober 2009

5. Analisis data Desember 2009

6. Penyusunan skripsi Januari 2010

25

xlii

B. Populasi dan Sampel

Untuk menguji hipotesis dan pokok permasalahan yang akan dipecahkan,

terlebih dahulu harus melihat keseluruhan subyek yang akan diteliti. Salah satu

permasalahan yang dihadapi oleh seorang peneliti adalah bagaimana memilih

sampel. Dengan demikian, dalam pengambilan sampel ini pasti berhubungan

dengan populasi dan sampel itu sendiri.

1. Populasi

Dalam suatu peneliltian selalu terdapat populasi yang akan diselidiki.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) “Populasi adalah keseluruhan subyek

penelitian”. Jadi berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa populasi

adalah keseluruhan subyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki

karakteristik tertentu dalam penelitian.

Berdasarkan jumlahnya, maka menurut Suharsimi Arikunto (2006)

populasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Populasi yang jumlahnya terhingga adalah populasi yang terdiri dari

elemen atau unsurnya yang memiliki jumlah tertentu.

b. Populasi yang jumlahnya tak terhingga adalah populasi yang semua

elemen atau unsurnya tidak terhingga atau sukar sekali di cari batasnya.

Populasi untuk pengertian ini berdasarkan penggolongan di atas termasuk

populasi yang terhingga yaitu populasi yang memiliki elemen atau unsur dengan

jumlah terhingga. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah retribusi

parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2001:73) mengemukakan bahwa “Sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Sedangkan Suharsimi Arikunto (2006:131) mengatakan “Sampel adalah sebagian

atau wakil populasi yang diteliti”. Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah

sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh

populasi.

xliii

Mengenai jumlah atau banyaknya sampel yang akan diambil untuk diteliti,

analisis Suharsimi Arikunto menyatakan:

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyek kurang dari 100, lebih baik sampel diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 - 25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data. c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk

penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel lebih besar, hasilnya akan lebih baik.

(Suharsimi Arikunto, 2006:134)

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah retribusi parkir di tepi

jalan umum Kota Surakarta tahun 2002-2007.

C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian akan membutuhkan data yang berkaitan dengan

permasalahannya. Untuk memperoleh data-data tersebut dipergunakan teknik

pengumpulan data. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data

hendaknya benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 224-236)

menyatakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Metode tes

b. Metode kuesioner/ angket

c. Metode interview

d. Metode observasi

e. Metode dokumentasi

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan metode dokumentasi karena dipandang dapat mencerminkan

variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat yang membuktikan hipotesis.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

melakukan pengamatan dari catatan atau dokumen atau arsip yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Suharsimi Arikunto (2006: 231)

xliv

“Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda, dan sebagainya.” Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan

bahwa metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa

laporan tertulis dari suatu peristiwa dan sengaja disimpan sebagai sumber data.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 129) yang dimaksud dengan sumber

data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut

sumbernya data penelitian digolongkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian

dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak

langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumentasi dan menggunakan data sekunder. Dokumentasi yang peneliti

gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berdasarkan data yang

tersedia dari tahun 2002-2007, sementara data setelah tahun 2007 belum

dipublikasikan. Data-data tersebut antara lain:

1. Data jumlah penduduk dan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.

2. Data jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta yang

diperoleh dari UPTD Perparkiran Kota Surakarta.

3. Data penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang diperoleh dari Dinas

Pendapatan Pengelolaan dan Aset Kota Surakarta.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperlukan sudah terkumpul, maka data tersebut perlu dianalisis

dalam rangka menguji kebenaran hipotesis, di samping itu juga untuk

xlv

memperoleh suatu kesimpulan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini perlu

dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik analisis trend atau time series analisys dan regresi.

1. Analisis trend atau time series analisys

Analisis trend dalam penelitian ini untuk menjawab hipotesis trend

yang terjadi pada penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Menurut

Noegroho Boedijoewono (2001: 213) menyatakan bahwa “Deret berkala (time

series) adalah data statistik yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian.

Pengertian waktu di sini dapat berupa tahun, kuartal, bulan, minggu, dan

sebagainya.” Sedangkan yang dimaksud dengan analisis deret waktu dalam

http://bps.papua.go.id menyatakan bahwa ”Analisis data deret waktu atau

dikenal pula dengan nama Time Series Analisys merupakan salah satu teknik

analisis yang berkaitan dengan variabel waktu. Data yang dianggap sebagai

fungsi dari waktu dinamakan data deret waktu.” Jadi dalam deret berkala atau

deret waktu didasarkan pada urutan waktu kejadian.

Analisis deret waktu sering digunakan oleh para usahawan karena data

time series kebanyakan menyangkut masalah ekonimi dan perusahan. Selain

itu, juga dapat bermanfaat bagi sosiolog, biolog, pekerja social atau dokter

maupun peneliti atau penganalisis. Manfaat yang dapat diperoleh dalam

menggunakan analisis time series menurut Noegroho Boedijoewono (2001:

222), yaitu:

a. Analisis time series dapat membantu mempelajari data masa lampau, sehingga dapat dipelajari factor-faktor penyebab perubahan di masa lampau yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang (forecasting).

b. Analisis time series dapat membantu dalam peramalan. Analisis trend dapat digunakan untuk peramalan masa mendatang.

c. Analisis time series dapat membantu memisahkan factor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data. Analisis time series khususnya pada seasonal variation dapat diketahui faktor-faktor musim yang sangat mempengaruhi kegiatan, sehingga untuk keperluan masa yang akan datang dapat diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini.

d. Analisis time series dapat membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain.

xlvi

Dari manfaat menggunakan analisis time series di atas dapat

disimpulkan bahwa analisis time series yang didasarkan pada urutan waktu

kejadian dapat mempermudah di dalam meramalkan masa yang akan datang,

sehingga dapat merencanakan sesuatu lebih baik lagi dibanding masa lampau

dan menggunakan data masa lampau sebagai landasannya.

Menurut Noegroho Boedijoewono (2001: 215-222) menyebutkan

komponen–komponen yang ada pada deret berkala, yaitu:

a. Secular trend atau trend disingkat T.

Secular trend adalah gerak naik atau turun dalam jangka panjang.

Menurut geraknya terdapat tiga macam trend, yaitu trend naik (upward

trend), trend tetap (constant trend)trend turun (downward trend).

b. Seasonal variation disingkat S.

Seasonal variation atau gerak musim adalah gerak naik atau turun

secara periodik dalam jangka waktu satu tahun. Gerak musim akan

berulang setiap tahun.

c. Cyclical variation disingkat C.

Cyclical variation atau gerak siklis disebut pula sebagai business

cycle adalah gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka panjang, 5

tahun, 10 tahun, 20 tahun atau lebih. Gerak siklis apabila dipandang dari

aspek ekonomi akan menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait

dari satu kegiatan dengan kegiatan lain. Menurut Gottfried Haberler

membedakan periode ini menjadi empat bagian, yaitu:

1) Masa kemakmuran (prosperity phase)

2) Masa krisis (downturn, crisis phase)

3) Masa kehancuran (depression phase)

4) Masa pembangunan (upturn, revival phase)

d. Irregular variation disingkat I.

Irregular variation adalah gerakan tidak teratur dan sulit untuk

diramalkan.

Dalam membuat sebuah grafik perlu diketahui cara menghitung

ataupun menggambarnya. Metode-metode yang digunakan dalam

xlvii

menggambar atau menghitung trend menurut Noegroho Boedijoewono (2001:

224-233), yaitu:

a. Metode bebas (free hand’s method)

Metode ini memberikan kebebasan penuh untuk menggambarkan

garis trend berupa garis lurus yang terletak di antara titik data asli. Dengan

metode ini dapat diperoleh hasil yang sangat subyektif karena hasilnya

sangat tergantung pada pihak-pihak atau subyek yang menggambarkan

trend. Hal ini dikarenakan masing-masing mempunyai pertimbangan

sendiri-sendiri dalam menentukan ketepatan letak garis trend.

b. Metode semi rata-rata (semi average’s method)

Dengan menggunakan metode ini memiliki kebaikan sederhana

dalam perhitungan dan hasilnya obyektif karena dalam metode ini, data

dibagi menjadi dua bagian yang sama, kemudian masing-masing dicari

nilai rata-ratanya. Dari dua titik tersebut dapat digambarkangaris tendnya.

Sedangkan kelemahannya adalah karena didasarkan pada nilai rata-rata

maka hasilnya sangat dipengaruhi nilai ekstrim dan tidak dapat digunakan

dalam peramalan karena adanya data yang kosong.

c. Metode rata-rata bergerak (moving average’s method)

Metode ini mengharuskan untuk menghilangkan sejumlah data

yang berada di awal dan di akhir tahun sehingga ada data yang hilang.

Kelemahan menggunakan metode ini adalah hasil trend merupakan hasil

lurus dan ada data yang hilang, maka trend dengan metode ini tidak dapat

digunakan untuk peramalan.

d. Metode jumlah kuadrat terkecil (the least squares method)

Jumlah kuadrat terkecil adalah jumlah kuadrat penyimpangan

(deviasi) nilai data terhadap garis trend minimum. Apabila syarat ini

dipenuhi, maka garis trend tersebut akan terletak ditengah-tengah data asli.

Apabila jumlah datanya genap, maka dapat dilakukan perhitungan dengan

metode least squares (dengan tahun genap).

Y’= a + bX

xlviii

Keterangan :

Y’ : nilai variabel dependent

X : nilai variable independent, dalam analasis trend adalah waktu

a : intercept Y, yakni nilai Y apabila X = 0

b : lereng garis trend

Dari berbagai metode di atas, dalam penelitian ini menggunakan

metode jumlah kuadrat terkecil atau the least squares method (dengan

tahun genap) karena dalam membuat atau menggambar suatu grafik

diperlukan perhitungan matematis supaya hasilnya lebih tepat dan dengan

metode ini pula tidak ada data yang dihilangkan serta data yang tersedia

berjumlah genap.

2. Regresi

Regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab hipotesis

hubungan yang terjadi antara jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum

dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, PDRB dengan

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, dan jumlah penduduk dengan

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Menurut Noegroho

Boedijoewono (2001: 265) menyatakan bahwa “Regresi menunjukkan

hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sifat hubungan

ini juga dapat dijelaskan antara variabel yang satu sebagai penyebab sedang

yang lain sebagai akibat, dalam bentuk variabel yang independent dan variabel

yang dependent.” Untuk memudahkan dalam membaca grafik regresi dapat

dibantu dengan garis regresi, sehingga dapat terlihat adanya hubungan antara

dua variabel. Dalam hal ini adalah variabel bebas dan terikat. Seperti yang

diungkapkan oleh Noegroho Boedijoewono (2001: 264) bahwa “Regression

ini digunakan untuk menggambarkan garis yang menunjukkan adanya

hubungan antara dua variabel.” Sedangkan kegunaan dari garis regresi adalah

dapat menentukan hubungan perubahan variabel yang satu terhadap variabel

yang lainnya, kemudian dari hubungan dua variabel tersebut dapat

dikembangkan untuk analisis tiga variabel atau lebih.

xlix

Pada dasarnya sifat hubungan antara dua variabel dapat dibedakan

menjadi tiga dalam Noegroho Boedijoewono (2001), yaitu:

a. Hubungan searah atau hubungan positif

Dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan searah atau

positif jika perubahan variabel independent atau X akan mempengaruhi

variable dependent atau Y yang searah. Apabila variabel independent

bertambah maka variabel dependent juga bertambah, begitu pula

sebaliknya.

b. Hubungan yang bersifat kebalikan atau hubungan negatif

Dua variabel memiliki hubungan yang bersifat kebalikan, apabila

perubahan variabel independent tidak searah dengan variabel dependent.

Apabila variabel independent naik maka variabel dependent turun, begitu

pula sebaliknya.

c. Tidak ada hubungan.

Dua variabel tidak memiliki hubungan, apabila perubahan variabel

independent tidak mempengaruhi variabel dependent atau apabila variabel

independent tetap sedangkan variabel dependent berubah.

Dalam penelitian ini menggunakan regresi hanya terbatas pada garis

regresi untuk melihat secara sederhana hubungan antara variabel dependent

dengan variabel independent secara sendiri-sendiri.

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Hipotesis 1 : diduga penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk

beberapa tahun mendatang mengalami kenaikan.

0H : Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk beberapa

tahun mendatang mengalami penurunan..

1H : Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk beberapa

tahun mendatang mengalami kenaikan.

2) Hipotesis 2 : diduga jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum berhubungan

positif terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota

Surakarta.

l

0H : Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum berhubungan negative

terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota

Surakarta.

1H : Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum berhubungan positif

terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota

Surakarta.

3) Hipotesis 2 : diduga PDRB berhubungan positif terhadap penerimaan retribusi

parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

0H : PDRB berhubungan negatif terhadap penerimaan retribusi parkir di

tepi jalan umum di Kota Surakarta.

1H : PDRB berhubungan positif terhadap penerimaan retribusi parkir di

tepi jalan umum di Kota Surakarta.

4) Hipotesis 3 : diduga jumlah penduduk berhubungan positif terhadap

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

0H : Jumlah penduduk berhubungan negatif terhadap penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

1H : Jumlah penduduk berhubungan positif terhadap penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

li

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan gambaran hasil pengumpulan data dari tiap-tiap

variabel yang diteliti. Guna mengungkapkan data yang ada dan menguji hipotesis

yang telah dikemukakan di muka, dalam pengambilan data digunakan teknik

dokumentasi dengan data sekunder. Adapun variabel dalam penelitian ini dan data

yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum (Y)

Jumlah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai variabel

terikat atau dependent (Y). Berikut data penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Aset Kota Surakarta

adalah

Tabel 3. Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Tahun 2000 – 2007

N

(Tahun)

Y

(Dalam Rupiah)

2002 1.232.998.500

2003 1.193.765.450

2004 1.191.618.576

2005 1.327.671.000

2006 1.800.083.600

2007 1.915.723.800

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Kota Surakarta

2. Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum (X1)

Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum sebagai variabel bebas

pertama (X1). Dalam penelitian ini, jumlah pengguna parkir diasumsikan

sebagai jumlah kendaraan bermotor yang dihitung per tahun. Berikut data

jumlah pengguna parkir (jumlah kendaraan bermotor) yang diperoleh dari

UPTD Perparkiran yang bersumber dari laporan bulanan POLWIL Surakarta.

lii

Tabel 4. Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Kecuali Militer) Tahun 2002 – 2007

Sumber : Laporan Bulanan POLWIL Surakarta, diolah

3. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) (X2)

PDRB sebagai variabel bebas kedua (X2). Berikut data PDRB yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Surakarta, sebagai berikut:

Tabel 5. Data PDRB Tahun 2002 – 2007

N

(Tahun)

X2

(Dalam Juta Rupiah)

2002 3.268.559,64

2003 3.468.276,94

2004 3.669.373,45

2005 3.858.169,67

2006 4.067.529,95

2007 4.304.287,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta

4. Jumlah penduduk (X3)

Jumlah penduduk sebagai variabel bebas yang ketiga (X3). Berikut

data jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Surakarta,

sebagai berikut:

N

(Tahun)

X1

(Dalam Unit)

2002 179.073

2003 194.698

2004 226.466

2005 246.581

2006 236.886

2007 283.325

liii

Tabel 6. Data Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007

N

(Tahun)

X3

(Jiwa)

2002 554.630

2003 497.234

2004 510.711

2005 534.540

2006 512.898

2007 515.372

Sumber : Badan Pusat Statistik Surakarta

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah untuk membuktikan pernyataan

yang dikemukakan pada perumusan hipotesis. Hipotesis akan diterima apabila

fakta-fakta empiris atau data yang terkumpul dapat mendukung pernyataan

hipotesis dan sebaliknya, hipotesis dapat ditolak apabila fakta-fakta empiris tidak

mendukung. Dalam pengujian hipotesis ini ada tiga langkah, yaitu: pengujian

hasil analisis data, penafsiran pengujian hipotesis, dan kesimpulan pengujian

hipotesis.

1. Pengujian Hasil Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis data yang

dapat dijabarkan, sebagai berikut:

a. Analisis trend

Sesuai dengan metode dan rumusnya, maka hasil perhitungan

persamaan trend dengan metode kuadrat terkecil (dengan tahun genap),

sebagai berikut:

Y’ = 10,83 + 3,1X

Nilainya positif artinya apabila nila X meningkat maka nilai Y, yaitu

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum juga meningkat.

liv

b. Regresi

Regresi digunakan hanya untuk membantu melihat hubungan antara

variabel independen X dengan variabel dependen Y secara sederhana. Acuan

untuk membaca grafik regresi adalah apabila variabel independent X memiliki

hubungan yang searah atau positif dengan variabel dependent Y, maka sifat

hubungannya positif. Apabila variabel independent X memiliki hubungan

yang tidak searah atau berkebalikan dengan variabel dependent Y, maka sifat

hubungannya adalah negatif. Apabila perubahan variabel independent X tidak

mempengaruhi variabel dependent Y, maka kedua variabel tersebut tidak

memiliki hubungan.

2. Penafsiran Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan analisis data, maka selanjutnya dilakukan penafsiran

pengujian hipotesis, yaitu:

a. Penerimaan retribusi untuk beberapa tahun mendatang

GRAFIK TREND PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2002-2007

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TAHUN

PE

NE

RIM

AA

N R

ET

RIB

US

I P

AR

KIR

DI

TE

PI

JAL

AN

UM

UM

(D

EN

GA

N S

IMB

OL

)

TREND

Gambar 2. Grafik Trend Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Tahun 2002 – 2007

Setelah trend dihitung dengan metode Least Square (dengan tahun

genap) yang tersaji pada lampiran 2 dan dengan data penerimaan retribusi

parkir di tepi jalan umum selama enam tahun yang ada, maka penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta untuk beberapa tahun

lv

mendatang akan mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dengan adanya grafik

trend di atas yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Grafik tersebut

membentuk trend positif. Trend tahun 2002 adalah -4,67; tahun 2003 adalah

1,53; tahun 2004 adalah 7,73; tahun 2005 adalah 13,93; tahun 2006 adalah

20,13; dan tahun 2007 adalah 26,33 atau kenaikannya dari tahun ke tahun

konstan sebesar 9,54%.

b. Hubungan jumlah pengguna parkir dengan penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum

GRAFIK HUBUNGAN JUMLAH PENGGUNA PARKIR DENGAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI

JALAN UMUM

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

0 50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

JUMLAH PENGGUNA PARKIR

PE

NE

RIM

AA

N R

ET

RIB

US

I P

AR

KIR

DI

TE

PI

JA

LA

N

UM

UM

JUMLAHPENGGUNAPARKIR

Gambar 3. Grafik Hubungan Jumlah Pengguna Parkir dengan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Hubungan jumlah pengguna parkir dengan penerimaan retribusi

parkir di tepi jalan umum adalah bersifat positif. Hal ini terlihat dari grafik di

atas yang mayoritas mengalami kenaikan. Pernyataan tersebut dapat

dipertegas lagi dengan melihat data, sebagai berikut:

lvi

Tabel 7. Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Jumlah Pengguna Parkir

N

(Tahun)

Y

(Dalam Juta Rupiah)

X1

(Unit)

2002 1.232.998.500 179.073

2003 1.193.765.450 194.698

2004 1.191.618.576 226.466

2005 1.327.671.000 246.581

2006 1.800.083.600 236.886

2007 1.915.723.800 283.325

Tahun 2002 dan 2003, jumlah penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum mengalami penurunan sebesar Rp 39.233.050.00 atau 0,45%.

Sedangkan pengguna parkir mengalami kenaikan sebesar 15.625 unit atau

1,12%. Berdasarkan teori regresi di atas, maka di tahun 2002 dan 2003

memiliki hubungan negatif karena hubungannya tidak searah, yaitu variabel Y

turun sedangkan variabel X naik. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2004.

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan sebesar

Rp 2.146.874,00 atau 0,02%, sedangkan jumlah pengguna parkir terus

mengalami kenaikan yaitu sebesar 31.768 unit atau 2,28%.

Tahun 2005, 2006, dan 2007 mengalami kenaikan yang searah antara

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan pengguna parkir,

sehingga hubungannya adalah positif. Tahun 2005, kenaikan penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 136.052.424,00 atau 1,57% dan

kenaikan pengguna parkir sebesar 20.115 unit atau 1,44%. Tahun 2006,

kenaikan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp

472.412.600,00 atau 5,45% dan kenaikan pengguna parkir sebesar 17.305 unit

atau 1,24%. Di tahun 2007, kenaikan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum sebesar Rp 115.640.200,00 atau 1,34% dan kenaikan pengguna parkir

adalah sebesar 19.439 unit atau 1,39%.

lvii

c. Hubungan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dengan penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum

GRAFIK HUBUNGAN PRODUCT DOMESTIC REGIONAL BRUTO (PDRB) DENGAN PENERIMAAN RETRIBUSI

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

0,00 1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

PDRB

PE

NE

RIM

AA

N R

ET

RIB

US

I P

AR

KIR

DI

TE

PI

JAL

AN

U

MU

M

PDRB

Gambar 4. Grafik Hubungan PDRB dengan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Hubungan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dengan

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan adalah bersifat positif. Hal ini terlihat

dari grafik di atas yang mayoritas mengalami kenaikan. Untuk lebih

memperjelas pernyataan tersebut berikut datanya.

Tabel 8. Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan PDRB

N

(Tahun)

Y

(Dalam Rupiah)

X2

(Dalam Juta Rupiah)

2002 1.232.998.500 3.268.559,64

2003 1.193.765.450 3.468.276,94

2004 1.191.618.576 3.669.373,45

2005 1.327.671.000 3.858.169,67

2006 1.800.083.600 4.067.529,95

2007 1.915.723.800 4.304.287,37

lviii

Tahun 2002, 2003, dan 2004 memiliki hubungan yang negatif antara

PDRB dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini terlihat

dengan adanya penurunan variabel Y atau penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum yang tidak searah dengan PDRB. Tahun 2002 dan 2003,

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan sebesar

Rp 39.233.050.00 atau 0,45%. Sedangkan PDRB mengalami kenaikan sebesar

Rp 199.717,00 atau sebesar 0,88%. Tahun 2004, penurunan penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 2.146.874,00 atau 0,02%,

sedangkan PDRB mengalami kenaikan sebesar Rp 201.097,00 atau 0,89%.

Hubungan PDRB dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum pada tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah bersifat positif karena

kenaikan variabel Y diiringi juga dengan kenaikan variabel X. Tahun 2005,

kenaikan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp

136.052.424,00 atau 1,57% dan kenaikan PDRB adalah Rp 188.796,00 atau

sebesar 0,83%. Tahun 2006, kenaikan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum sebesar Rp 472.412.600,00 atau 5,45% dan kenaikan PDRB sebesar Rp

209.360,00 atau 0,92%. Tahun 2007, kenaikan penerimaan retribusi parkir di

tepi jalan umum sebesar Rp 115.640.200,00 atau 1,34% dan kenaikan PDRB

sebesar Rp 236.757,00 atau 1,05%.

d. Hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum

GRAFIK HUBUNGAN JUMLAH PENDUDUK DENGAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

490.000 500.000 510.000 520.000 530.000 540.000 550.000 560.000

JUMLAH PENDUDUK

PE

NE

RIM

AA

N R

ET

RIB

US

I P

AR

KIR

DI T

EP

I JA

LA

N U

MU

M

JUMLAHPENDUDUK

lix

Gambar 5. Grafik Hubungan Jumlah Penduduk dengan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan retribusi parkir di

tepi jalan adalah bersifat positif. Hal ini terlihat dari grafik di atas yang

mayoritas mengalami kenaikan. Untuk lebih memperjelas pernyataan tersebut,

berikut datanya.

Tabel 9. Data Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Jumlah Penduduk

N

(Tahun)

Y

(Dalam Rupiah)

X3

(Jiwa)

2002 1.232.998.500 554.630

2003 1.193.765.450 497.234

2004 1.191.618.576 510.711

2005 1.327.671.000 534.540

2006 1.800.083.600 512.898

2007 1.915.723.800 515.372

Tahun 2002, 2003, 2005, dan 2007, penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum dengan jumlah penduduk, secara bersama-sama memiliki

perubahan yang searah, sehingga sifat hubungannya adalah positif. Hal ini

terlihat bahwa tahun 2002 dan 2003 penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum mengalami penurunan sebesar Rp 39.233.050.00 atau 0,45% dan

jumlah penduduk juga mengalami penurunan sebesar 57.396 jiwa atau sebesar

1,84%. Sedangkan tahun 2005 dan 2007, penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum dan jumlah penduduk mengalami kenaikan. Kenaikannya untuk

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu sebesar 136.052.424,00

atau 1,57% di tahun 2005 dan Rp 115.640.200,00 atau 1,34% di tahun 2007.

Sedangkan kenaikan jumlah penduduk adalah sebesar 23.829 jiwa atau

sebesar 0,76% di tahun 2005 dan di tahun 2007 adalah sebesar 2.474 jiwa atau

0,08%.

Sedangkan tahun 2004 dan tahun 2006 memiliki hubungan yang

negatif karena penurunan variabel Y tidak searah dengan variabel X atau

lx

variabel X mengalami kenaikan. Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum mengalami penurunan sebesar Rp 2.146.874,00 atau 0,02%, sedangkan

jumlah penduduk mengalami kenaikan yaitu sebesar 13.477 jiwa atau sebesar

0,43%. Tahun 2006, penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum

mengalami kenaikan sebesar Rp 472.412.600,00 atau 5,45%, sedangkan

jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 21.642 jiwa atau sebesar

0,69%.

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan analisis data dan penafsiran terhadap pengujian

hipotesis, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut.

Kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut, sebagai berikut:

a. Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk beberapa tahun

mendatang akan mengalami kenaikan.

b. Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum berhubungan positif dengan

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

c. PDRB berhubungan positif dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum di Kota Surakarta.

d. Jumlah penduduk berhubungan positif dengan penerimaan retribusi parkir di

tepi jalan umum di Kota Surakarta.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian

menunjukkan bahwa:

1. Trend penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis trend dengan

metode kuadrat terkecil (dengan tahun genap) yang tersaji pada lampiran 2,

didapat hasil persamaannya, yaitu Y’=10,83+3,1x . Dari persamaan tersebut

terlihat adanya hubungan yang positif, artinya apabila nilai x naik, maka Y

juga akan naik. Dalam hal ini, Y adalah penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum. Sedangkan nilai x didasarkan pada tahun. Jadi, terjadi trend yang

lxi

positif pada penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, sehingga untuk

beberapa tahun yang akan datang, penerimaan tersebut akan mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2. Penerimaan

retribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah pengguna parkir,

PDRB, dan jumlah penduduk, maka faktor-faktor tersebut juga perlu

diperhatikan.

2. Hubungan jumlah pengguna parkir dengan penerimaan retribusi parkir di tepi

jalan umum

Berdasarkan garis regresi pada grafik di atas, terdapat hubungan positif

antara jumlah pengguna parkir dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum. Hal ini dapat terlihat pada gambar 3. Semakin tinggi jumlah pengguna

parkir, maka semakin meningkat pula penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum.

3. Hubungan PDRB dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum

Berdasarkan garis regresi pada grafik di atas, terdapat hubungan positif

antara PDRB dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini

terlihat pada gambar 4. Manfaat dari PDRB adalah untuk menunjukkan laju

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun dan untuk

pengukuran laju pertumbuhan konsumsi. Jadi, PDRB dapat memberikan

gambaran mengenai kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin sejahtera suatu

masayakat, maka semakin sering masyarakat tersebut mengkonsumsi suatu

produk atau jasa, dalam hal ini adalah jasa pelayanan parkir yang dapat

mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

4. Hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum

Berdasarkan garis regresi pada grafik di atas, terdapat hubungan positif

antara jumlah penduduk dengan penerimaan retribusi parkir. Hal ini terlihat

pada gambar 5. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin bertambah

pula penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, begitu pula sebaliknya.

Penduduk merupakan pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum,

sehingga sangat mempengaruhi penerimaan retribusinya.

lxii

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Trend penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun yang berkisar dari tahun 2002 hingga 2007, yaitu sebesar

9,54%; begitu pula untuk beberapa tahun mendatang akan terjadi hal yang

sama, yaitu trendya akan meningkat.

2. Jumlah pengguna parkir di tepi jalan umum dari tahun 2002 hingga 2007

mengalami kenaikan, begitu pula yang terjadi pada penerimaan retribusi parkir

di tepi jalan umum di Kota Surakarta. Meskipun di tahun 2003 dan 2004

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan, tetapi

mayoritas mengalami kenaikan, sehingga hubungannya positif.

3. PDRB dari tahun 2002 hingga 2007 mengalami kenaikan. Hal senada, terjadi

pada penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta.

Meskipun di tahun 2003 dan 2004 penerimaan retribusi parkir di tepi jalan

umum mengalami penurunan, tetapi mayoritas mengalami kenaikan, sehingga

hubungannya positif.

4. Jumlah penduduk dari tahun 2002 hingga 2007 mayoritas mengalami

kenaikan, karena di tahun 2003 dan 2006 mengalami penurunan, tetapi

hubungannya positif terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum

di Kota Surakarta, karena di tahun 2003 dan 2004 penerimaan retribusi parkir

di tepi jalan umum mengalami penurunan, tetapi mayoritas mengalami

kenaikan.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka implikasi dari penelitian ini adalah

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk beberapa tahun mendatang

akan mengalami kenaikan. Teori tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sifat

lxiii

positif yang ada pada perhitungan trend yang sudah dilakukan dan berada pada

lampiran 2. Terdapat hubungan yang positif pula pada hubungan jumlah pengguna

parkir, PDRB, dan jumlah penduduk. Teori tersebut dapat dibuktikan pada grafik

yang ada pada gambar 3, 4, dan 5 di atas yang menunjukkan adanya hubungan

positif. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang

pentingnya jumlah pengguna parkir, PDRB, dan jumlah panduduk terhadap

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hasil penelitian ini juga dapat

digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

C. SARAN

Berdasarkan simpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka penulis

mengemukakan saran-saran, sebagai berikut:

1. Bagi UPTD Perparkiran Surakarta

a. Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk beberapa tahun

mendatang akan mengalami kenaikan, hendaknya UPTD Perparkiran Kota

Surakarta memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penggunanya,

yaitu berupa kenyamanan tempat parkir dan penjagaan yang ekstra supaya

kerusakan maupun kehilangan barang pengguna parkir tidak terjadi.

b. Penertiban ongkos parkir yang sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta hendaknya mengefektifkan pemungutan

retribusi parkir di tepi jalan umum dengan membayar retribusi parkir satu kali

dalam setahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor,

meskipun begitu petugas parkir tetap beroperasi dengan menertibkan kendaraan-

kendaraan bermotor yang sedang parkir dan para pengguna jasa parkir ketika

parkir sudah tidak membayar retribusi parkir lagi.

lxiv

DAFTAR PUSTAKA

Amalia. 2006. Pengertian Penduduk. Tersedia pada

http://amalia07.files.wordpress.com. Diakses pada tanggal 14 September 2008.

Badan Pusat Statistik Bangka Tengah. 2008. Product Domestic Regional Bruto.

Tersedia Pada http://bps1904bangkatengah.web.id. Diakses pada tanggal 27 September 2008.

Josef Riwu Kaho. 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.

Jakarta: CV. Rajawali Kesit Bambang Prakosa. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII

Press Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

Andi Offset Noegroho Boedijoewono. 2001. Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis.

Yogyakarta: UPP AMP YKPN Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir

Di Tepi Jalan Umum. 2004. Surakarta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. 2001.

Jakarta Sigit Yulianto, Wahyuddin, dan Syamsuddin. 2003. Analisis Penerimaan

Retribusi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali). Tersedia pada http://aidi.blogsome.com. Diakses tanggal 5 September 2008

Sugiyono. 2001. Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan

Praktek. Jakarta: Rineka Putra Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 1999.

Jakarta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2000. Jakarta

lxv