Embed Size (px)
Citation preview
ii
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Bandung-Sumedang km. 21 Jatinangor Telp. (022) 7796416, 7798418 – Fax (022) 7796974
http://fisip.unpad.ac.id
Jalan Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135 (D3) Telp.(022) 250 4586, (Pasca) Telp. (022) 251 0276
http://d3fisip.unpad.ac.id
http://pps.fisip.unpad.ac.id
KATA PENGANTAR
Universitas Padjadjaran sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan
proses pembelajaran menjadi kompetensi inti yang harus dilakukan. agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, maka diperlukan suatu
pedoman sebagai acuan baku dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan merupakan panduan
penyelenggaraan akademik di lingkungan Program Sarjana, Pascasarjana, dan Program DIPLOMA IV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran.
Buku pedoman ini meliputi informasi tentang latar belakang pendirian fakultas termasuk di dalamnya informasi mengenai visi, misi, dan tujuan.
Pelaksanaan pembelajaran dalam lingkup program studi meliputi kurikulum dan isi pokok mata kuliah, serta daftar dosen. Informasi lain yang
terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan 2017/2018 Universitas
Padjadjaran.
Dalam buku pedoman ini juga terdapat penjelasan tentang fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran, yaitu TPBK, Sisfo Akademik, Perpustakaan, dan fasilitas lainnya sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu
disajikan pula informasi tentang penelitian dan kerjasama serta prestasi fakultas. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi sivitas akademika
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, untuk mendukung proses pembelajaran agar berlangsung dengan baik.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
buku pedoman ini.
Bandung, Agustus 2017
Dekan,
Dr. R. Widya Setiabudi S.,S.IP., M.T.
NIP. 197207052000031002
iii
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR : 0577/UN6.G/KP/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DIPLOMA IV, SARJANA DAN PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Penyelengaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
b. bahwa dalam rangka Memantapkan Penyelenggaraan Akademik Program Diploma IV, Sarjana dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2017/2018;
c. bahwa Pedoman yang telah disesuaikan dengan Proses Pembelajaran untuk Program Diploma IV, Sarjana dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan c, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer, Pimpinan Departemen, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu di Lingkungan
iv
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA IV, SARJANA DAN PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018;
KEDUA : Buku Pedoman tersebut merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan untuk Program Diploma IV, Sarjana dan Pascasarjana Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran;
KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 22 Juni 2017 DEKAN, R. WIDYA SETIABUDI SUMADINATA
T e m b u s a n : 1. Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (sebagai laporan); 2. Yth. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran; 3. Yth. Para Wakil Dekan FISIP Universitas Padjadjaran; 4. Yth. Para Kepala Departemen FISIP Universitas Padjadjaran; 5. Yth. Para Ketua Program Studi FISIP Universitas Padjadjaran; 6. Yth. Para Manajer FISIP Universitas Padjadjaran.
Universitas Padjadjaran; 14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016,
tentang Penyelengaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran; 15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016,
tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Padjadjaran; 16. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 3925/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31
Desember 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Periode 2016 – 2021.
v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................................... ii
PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI ............................................................................................................................. vi
BAB I .......................................................................................................................................................................................................... 1
SEJARAH FAKULTAS, SEJARAH PROGRAM STUDI, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN .......................................... 1
1.1. Sejarah Fakultas ................................................................................................................................................................................. 1
1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Fakultas ....................................................................................................................................... 2
A. Visi ............................................................................................................................................................................................ 2
B. Misi ............................................................................................................................................................................................ 2
C. Tujuan Pendidikan dan Keunggulan .......................................................................................................................................... 2
1.3. Sejarah Program Studi........................................................................................................................................................................ 4
1.4. Visi dan Misi Program Studi .............................................................................................................................................................. 4
A. Visi ............................................................................................................................................................................................ 4
B. Misi ............................................................................................................................................................................................ 4
C. Tujuan ........................................................................................................................................................................................ 4
BAB II ........................................................................................................................................................................................................ 6
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI .............................................................................................................. 6
2.1. Profil Lulusan..................................................................................................................................................................................... 6
2.2. Capaian Pembelajaran ...................................................................................................................................................................... 10
2.3. Bahan Kajian .................................................................................................................................................................................... 11
2.4. Struktur Mata Kuliah........................................................................................................................................................................ 14
2.5. Metode Pembelajaran ....................................................................................................................................................................... 20
2.6. Bentuk Pembelajaran ....................................................................................................................................................................... 21
2.7. Program Pembelajaran ..................................................................................................................................................................... 22
2.8. Dosen ............................................................................................................................................................................................... 26
BAB III ..................................................................................................................................................................................................... 27
SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN ........................................................................................................................ 27
BAB IV ..................................................................................................................................................................................................... 30
SANKSI AKADEMIK ............................................................................................................................................................................ 30
SARANA DAN PRASARANA ............................................................................................................................................................... 33
BAB VI ..................................................................................................................................................................................................... 35
RISET, PPM DAN KERJASAMA ......................................................................................................................................................... 35
BAB VII ................................................................................................................................................................................................... 54
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI ................................................................................................................................................... 54
LAMPIRAN ............................................................................................................................................................................................. 73
vi
PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI
I. DEKAN DAN WAKIL DEKAN
II. MANAJER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
vii
III. KEPALA LAB DAN KEPALA UNIT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER KEPALA LABORATORIUM PERKANTORAN
Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M. Han. Drs. Saifullah Zakaria
KEPALA LABORATORIUM BAHASA KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU
Drs. H. Yan Mulyana, M.Si. Dr. Ria Arifianti, S.IP., M.Si
IV. PIMIPINAN DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI
viii
V. GURU BESAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ix
x
V. KOODINATOR ADMINISTRATIF
Nia Sugiawati, S.Pd. Ari Wuryanti, S.E., M.Si. Tarkim, S.Kom.
Koordinator Urusan Akademik Diploma dan Sarjana
Koordinator Urusan Akademik Pascasarjana
Koordinator Urusan Sistem Informasi
Aang Mulyana, S.Sos. Rasidi, S.Sos. Heri Purnama,
Koordinator Urusan Rumah Tangga Koordinator Urusan Sarana dan
Prasarana FISIP Jatinangor
Koordinator Urusan Kepegawaian dan
Kerjasama
Denih, S.AP. Adi Wicaksono
Koordinator Urusan Kemahasiswaan Koordinator Urusan Perencanaan
dan Keuangan
1
BAB I
SEJARAH FAKULTAS, SEJARAH PROGRAM STUDI, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN
1.1. Sejarah Fakultas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, didirikan atas desakan dan tuntutan warga masyarakat Provinsi Jawa Barat
ketika itu, yang mengharapkan Universitas Padjadjaran menumbuhkan keilmuan yang dapat merespons realitas sosial dan kemanusiaan
yang dinamis di Jawa Barat. Untuk menjawab keinginan tersebut, Presiden Universitas Padjadjaran, sebutan rektor pada saat itu,
mengeluarkan Surat Keputusan No 4/PKUP/1958, tanggal 28 Februari 1958 tentang pembentukan Panitia Ad-hoc yang bertugas
mempersiapkan pembentukan fakultas. Baru pada tanggal 13 Oktober 1958 prakarsa tersebut direalisasi dengan terbentuknya Fakultas
Administrasi Negara dan Niaga sebagai fakultas yang berada di bawah asuhan Yayasan Pembina Universitas Padjadjaran. Namun, dua
tahun kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 66971/UU/60, tanggal 12 Agustus
1960, dikukuhkan Fakultas Sosial Politik (Sospol) nama fakultas yang sesuai dengan nomenklatur Kementerian Pdan K masa itu sebagai
salah satu fakultas yang berada dalam lingkungan Universitas Padjadjaran. Sejak tanggal 8 Desember 1983, nama Fakultas Sospol
kemudian diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
1574/1/1983.
Hingga saat ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menyelenggarakan beberapa jenjang/program pendidikan,
mulai dari DIPLOMA IV, Strata 1, Magister, hingga Doktor. Program DIPLOMA IV diselenggarakan sejak tahun 1989. Saat ini Program
DIPLOMA IV terdiri dari Program Studi Administrasi dan Administrasi Pemerintahan. Kampus ProgramDIPLOMA IV berada di Jln.
Bukit Dago Utara No. 25, Bandung. Untuk Program Strata 1, terdiri dari program studi: Administrasi Publik, Hubungan Internasional,
Kesejahteraan Sosial, Studi Pemerintahan, Antropologi, Ilmu Administrasi Bisnis, Sosiologi dan Ilmu Politik. Kampus program Strata 1
ini terletak di Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang - Jawa Barat.
Dalamperkembangan selanjutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan Program Magister dan Doktor dilakukan oleh fakultas.Dalam
pengelolaannya program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikoordinasikan oleh koordinator dan sekretaris yang ditetapkan
melalui surat keputusan dekan. Pada saat ini terdapat tiga pola pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yaitu Program
yang dikelola langsung oleh Program Pascasarjana, Program yang dikelola oleh Fakultas.
Program Pascasarjana yang dibawah pengelolaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkampus di Jl. Bukit Dago Utara No. 25
Bandung 40135, mulai mengadakan Program Magister untuk Bidang Kajian Utama (BKU) Magister Administrasi Bisnis pada tahun 2002-
2003 melalui Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran No. 1300/J06.10.PPs/Kep/PP/2002 di bawah naungan
Program Studi Magister Ilmu Sosial. Selanjutnya, pada tahun 2003 dibentuklah Bidang Kajian Utama (BKU) Magister Ilmu Politik
melalui Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran No. 1129a/J06.10.PPs/Kep/PP/2003 di bawah naungan
Program Studi Magister Ilmu Sosial.
Pada tahun 2009, terjadi perubahan kebijakan dimana pengelolaan Program Magister Ilmu Sosial yang tadinya di bawah tanggungjawab
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dialihkan pengelolaannya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan demikian,
kelas reguler Bidang Kajian Utama (BKU) yang berada di bawah naungan Magister Ilmu Sosial, yaitu Ilmu Administrasi, berubah menjadi
Konsentrasi Administrasi Bisnis dan Konsentrasi Administrasi Publik. Sedangkan Antropologi-Sosiologi berubah menjadi Konsentrasi
Antropologi dan Konsentrasi Sosiologi, yang ditambah dengan Konsentrasi Kebijakan Publik serta Konsentrasi Studi Pemerintahan. Pada
kelas reguler ini kemudian dibentuk 2 Konsentrasi tambahan, yaitu Konsentrasi Hubungan Internasional dan Konsentrasi Kesejahteraan
Sosial. Sedangkan pada kelas non-reguler Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hingga saat ini hanya
menyelenggarakan 4 Konsentrasi yaitu: Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Studi Pemerintahan, dan Ilmu Politik.
Pada tahun 2006, Program Doktor Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Ilmu Administrasi dan Konsentrasi Studi Pemerintahan dibentuk
melalui Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran No. 07634/J06.10.PPs/Kep/PP/2006 di bawah naungan
Program Studi Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yang sampai kini sudah menerima 3 angkatan. Pada
tahun 2009 program ini pun menjadi kelas non-reguler yang sepenuhnya di bawah tanggung jawab Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Sedangkan kelas reguler tetap berjalan dan berkembang menjadi Program Studi Sosiologi dengan konsentrasi Sosiologi dan Antopologi;
Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Studi Pemerintahan; Hubungan Internasional dengan
konsentrasi Hubungan Internasional dan Ilmu Politik; dan terakhir Program Studi Kesejahteraan Sosial.
2
Sampai saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah dipimpin oleh beberapa Dekan, yaitu:
1. Prof. MR. R. Iwa Koesoemah Soemantri (Acting Dekan Periode 1958 s.d. 1964)
2. Prof. Dr. Kabullah Widjayaamirasa (Wk Acting Dekan Periode 1961 s.d. 1964
3. Duddy Singadilaga, S.H., MPA. (CT Dekan Periode 1964 s.d. 1966)
4. Prof. R. S. Soria Atmadja (Dekan Periode 1966 s.d. 1968)
5. Drs. Suwardi Wiriaatmadja, M.A. (Dekan Periode 1968 s.d. 1970)
6. Drs. A. D. Nasution, Dipl., Ir. (Dekan Periode 1970 s.d. 1972)
7. Prof. Dr. R. D. H. Koesoemaatmadja, S.H.
8. Drs. Muchtar Affandi (Dekan Periode 1975 s.d. 1979)
9. Drs. R. Kosasih Purawisastra (Dekan Periode 1979 s.d 1982)
10. Drs. A. Djadja Saefullah, M.A. (Dekan Periode 1982 s.d. 1988)
11. Drs. A. D. Djuhana (Dekan Periode 1988 s.d. 1995)
12. Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, M.A. (Dekan Periode 1995 s.d 1998)
13. Dr. Drs. H. Tachjan, M.Si. (Dekan Periode 1998 s.d 2006)
14. Prof. Dr. Drs. H. A. Kartiwa, SH.,M.S. (Dekan Periode 2006 s.d 2014)
15. Dr. Arry Bainus, M.A. (Dekan Periode 2014 s.d 2015)
16. Dr. R. Widya Setiabudi S.,S.IP., M.T. (Dekan Periode 2016 s.d 2021)
1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Fakultas
A. Visi
Tahun 2020 Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Yang Memiliki Komitmen Terhadap Keunggulan Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Yang Diakui Secara Internasional.
B. Misi
1. Melaksanakan pendidikan bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya
saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri, dan masyarakat.
3. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality assurance).
4. Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan hubungan kelembagaan
yang efektif dan efisien.
5. Menjalin hubungan kerjasama secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan saling percaya.
C. Tujuan Pendidikan dan Keunggulan
1. Tujuan
1) Terwujudnya program studi dan kurikulum yang bermutu, serta dosen dan mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
yang berkualitas.
2) Terbentuknya kepribadian mahasiswa yang bermoral tinggi, berkompetensi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3) Tercapainya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintah,
industri, dan masyarakat.
4) Terwujudnya hubungan kerjasama denganberbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
2. Keunggulan
Setelah 55 tahun mengembangkan kiprahnya mencetak cendikiawan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP
Unpad memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan Administrasi Publik, Hubungan Internasional,
Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan, Antropologi,Administrasi Bisnis,Sosiologi dan Ilmu Politik.
3. Pilihan Program
Saat ini, FISIP Unpad mengembangkan empat jenjang pendidikan yang diarahkan untuk dapat merespon perubahan dan
mewujudkan keunggulan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keempatjenjang pendidikan itu, adalah:
a. Program D-3
i. Program Studi Administrasi Publik dengan peminatan:
a) Administrasi Pertanahan
3
b) Administrasi Logistik
c) Administrasi Kepegawaian
d) Administrasi Keuangan
e) Administrasi Kearsipan
f) Administrasi Bisnis
g) Administrasi Sekretari
ii. Program Studi Studi Pemerintahan dengan peminatan:
a) Tata Pemerintahan
b) Pembangunan Daerah
c) Kelegislatifan
b. Program Sarjana (S-1):
a) Administrasi Publik
b) Hubungan Internasional
c) Kesejahteraan Sosial
d) Studi Pemerintahan
e) Antropologi
f) Administrasi Bisnis
g) Sosiologi
h) Ilmu Politik
c. Program Pascasarjana
Program Magister, terdiri dari Program Studi:
a) Administrasi Publik
b) Administrasi Bisnis
c) Ilmu Politik, Konsentrasi Ilmu Politik, Hubungan Internasional dan Studi Pemerintahan
d) Antropologi
e) Sosiologi
f) Kesejahteraan Sosial
g) Kebijakan Publik
Program Doktor, terdiri dari Program Studi:
a) Sosiologi, dengan kosentrasi:
1. Sosiologi
2. Antropologi
b) Administrasi Publik, dengan konsentrasi:
1. Administrasi Bisnis
2. Administrasi Publik
3. Studi Pemerintahan
c) Hubungan Internasional, dengan konsentrasi:
1. Hubungan Internasional
2. Ilmu Politik
d) Kesejahteraan Sosial
Guru Besar Tenaga Pendidik
Untuk mencapai tujuan FISIP Unpad tersebut, didukung oleh tenaga pendidik yang terdiri dari dosen, baik yang
bergelar S-2, maupun S-3 lulusan dalam dan luar negeri. Selain itu, juga dibina oleh beberapa Guru Besar Tetap dan
Guru Besar Emeritus, yaitu:
1) Prof. H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Emeritus)
2) Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira (Emeritus)
3) Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Emeritus)
4) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Emeritus)
5) Prof. Dr. Josy Adiwisastra, (Emeritus)
4
6) Prof. Dr. Nasrullah Natsir, M.S.
7) Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., Ph.D.
8) Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S.
9) Prof. Dr. Dra. Hj. Erlis Karnesih, M.S.
10) Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.S.
11) Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.
12) Prof. Dr. H. Sam‘un Jaja Raharja, M.Si.
13) Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A.
14) Prof. Drs. Yanyan M Yani, MAIR. Ph.D.
15) Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si.
16) Prof. Dr. Drs. H. Opan S. Suwartapradja, M.Si
17) Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., M.Hum
1.3. Sejarah Program Studi
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini telah berdiri sejak tahun 1965. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP
Unpad merupakan salah satu Program Studi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Diawali dengan Jurusan Politikologi yang
didirikan pada tahun 1968, sampai dengan tahun 1974 yang berubah nama menjadi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Hal ini merupakan
tantangan besar yang dihadapi untuk mempertahankan tradisi akademik yang kuat sekaligus selalu mengikuti perkembangan dan
penyesuaian dari waktu ke waktu agar senantiasa sejalan dengan perkembangan keilmuan dan dinamika fenomena pemerintahan dari
lingkup desa, kabupaten, kotamadya, propinsi, negara, bahkan pemerintahan internasional. Hal ini dilakukan Program Studi agar
senantiasa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, yang sesuai dengan bidang ilmunya, yaitu membangun pemerintah yang bersih
dan baik, yaitu clean government dan good governance.
1.4. Visi dan Misi Program Studi
A. Visi
Visi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad adalah:
“Menjadi Program Studi yang memiliki keunggulan kualitas proses akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
bidang Ilmu Pemerintahan yang diakui secara nasional, global, dan internasional pada tahun 2026”.
B. Misi
Misi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad merupakan turunan dari visi misi Universitas Padjadjaran dan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Berdasarkan misi Universitas dan Fakultas tersebut, maka dihasilkan rumusan misi Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad, yaitu meliputi:
1. Melaksanakan pendidikan bidang ilmu pemerintahan yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing
secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat;
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Pemerintahan guna menopang pendidikan dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat pada umumnya;
3. Melaksanakan manajemen pendidikan yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan akuntabel dengan
menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality assurance);
4. Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan hubungan kelembagaan yang
efektif dan efisien;
5. Menjalin hubungan kerja sama dalam bidang pengembangan akademik, serta meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PKM) secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan,
kemitraan, dan saling percaya.
C. Tujuan
Tujuan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad meliputi:
1. Tercapainya daya saing Program Studi yang tinggi dan kesehatan organisasi Program Studi;
2. Terlaksananya kegiatan pendidikan di bidang ilmu pemerintahan dengan menggunakan kurikulum pemerintahan yang bermutu
untuk menghasilkan lulusan bidang ilmu pemerintahan yang kompeten dan bersaing dalam level lokal, nasional, regional,
maupun internasional;
3. Tercapainya peningkatan lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memiliki integritas tinggi, berkarakter kuat,
berwawasan, dan berdaya saing lokal, nasional, regional, dan internasional;
4. Tercapainya kemampuan lulusan untuk bersaing dalam bursa tenaga kerja;
5
5. Terwujudnya peningkatan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian ilmiah baik dari segi kuantitas maupun kualitas
penelitian yang menitikberatkan kepada kajian Proses Pemerintahan Lokal, Kebijakan Publik, dan Politik Lokal; yang
mempunyai relevansi dan berguna bagi yang berkepentingan dan masyarakat luas;
6. Terlaksananya kegiatan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menopang pembelajaran serta
kemajuan keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan yang dapat diaplikasikan bagi pemerintah, privat, dan masyarakat luas;
7. Terbentuknya organisasi dan manajemen Program Studi yang transparan dan akuntabel;
8. Terwujudnya hubungan kerja sama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri sebagai mitra strategis Program Studi
Ilmu Pemerintahan;
9. Terlaksananya hubungan kerja sama untuk kepentingan penyediaan kesempatan kerja, magang, praktikum dan pelatihan
pembelajaran;
Terlaksananya kerjasama Tri Dharma dan pendanaan riset serta beasiswa bagi mahasiswa.
6
BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
2.1. Profil Lulusan
Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad disesuaikan dengan visi dan misi Program Studi (scientific vision) dengan
mengakomodir perkembangan keilmuan/ipteks (state of the art)) dan berorientasi ke masa depan untuk mencapai lulusan yang sesuai dengan
kebutuhan dan dapat bersaing secara nasional dan internasional. Salah satu pencapaiannya ditunjukkan dengan beberapa lulusan yang dapat
melanjutkan studi ke jenjang magister di universitas-universitas terbaik di dalam negeri maupun universitas-universitas di luar negeri. Selain itu,
lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad juga terserap bekerja di lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat nasional maupun
daerah, juga di lembaga-lembaga non pemerintah, seperti di bidang industri, perbankan, media massa, LSM dan juga lembaga-lembaga politik.
Kesesuaian antara kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad yang terdiri dari kompentensi utama, kompentensi
pendukung, dan kompentensi lainnya; dengan visi dan misi Program Studi dirumuskan dengan tetap memperhatikan masukan dari pengguna
lulusan (market signal). Hal ini dilakukan karena dengan pencapaian kompetensi lulusan tersebut, setiap lulusan Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad mampu mengantisipasi dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan kepemerintahan melalui
pencapaian kompetensi utama dan pendukung. Di samping itu, diharapkan pula dapat tercapainya penyelenggaraan sistem pendidikan tingkat
sarjana Ilmu Pemerintahan yang berbasis riset secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kuantitas
dan kualitas penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri yang berguna bagi pembangunan nasional. Selain
berlandaskan pada visi dan misi, kompetensi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad juga mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) yang dihasilkan pada lokakarya tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.
Lulusan Program Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpaddapat memenuhi kebutuhan pengguna yang terkait dengan bidang
pemerintahan, baik dilingkungan instansi pemerintah maupun non pemerintah, seperti:
1. Aparat Pemerintahan/ Birokrat
2. Pengurus/Anggota Legislatif
3. Staf untuk Anggota Legislatif
4. Asisten Peneliti
5. Anggota Partai Politik
6. Aktivis LSM/Organisasi Masyarakat (Dalam maupun Luar Negeri)
7. Jurnalis
8. Konsultan Pemerintahan dan Politik
9. Pendidik
10. Analis Pemerintahan dan Politik
11. Analis kredit perbankan
12. Pelaku usaha (KADIN, KADINDA, BUMN, BUMD)
13. Bidang industri
14. Dan lain-lain
Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya = 86 % (berdasarkan pengolahan data profil alumni hasil
tracer study tahun 2015)
Kompetensi Kualifikasi Bidang
Kerja Instansi
Kompetensi Utama Birokrat, Pembuat
Kebijakan Pemerintahan
Departemen Dalam Negeri, Kementerian, Pemerintahan
Daerah, Konsultan Pemerintahan, Kedutaan Besar RI, lembaga/instansi pemerintahan negara asing (diantaranya
Australia)
7
Kompetensi Pendukung
Akademisi, Politisi, Peneliti/Analis,
Jurnalis, Bankir,
Pelaku Bisnis, Perbankan
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Partai Politik, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Lembaga Penelitian, Media Massa, Perusahaan swasta
nasional dan transnasional
Kompetensi Lainnya Store Manager,
Penyunting Naskah, Presenter/reporter,
Event Organizer
Supermarket, Media Elektronik, Media Massa, Event
Organizer
8
9
10
Rata – Rata IPK lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan adalah 3,25
2.2. Capaian Pembelajaran
a) Kompetensi Utama
Kompetensi utama lulusan adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya pada
Program Sarjana (S1) IlmuPemerintahan FISIP Unpad. Kompetensi utama merupakan dasar bagi kompetensipendukung. Kompetensi
utama yang dimiliki lulusan Program Sarjana (S1) IlmuPemerintahan FISIP Unpad adalah:
1) Mampu memanfaatkan konsep-konsep dasar dan metodologi dalam bidang Ilmu Pemerintahan untuk mengidentifikasi,
memahami, mensistematisasi, mengklasifikasi dan menganalisis masalah-masalah pemerintahan yang berkembang dalam
masyarakat;
2) Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang pemerintahan, termasuk kekuatan dan kelemahan
masing-masing pilihan, untuk dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan;
3) Menguasai konsep-konsep dasar dalam Ilmu Pemerintahan yang terkait dengan fenomena pemerintahan (lembaga-lembaga
pemerintahan, proses/tata kelola pemerintahan, dan sinergi antar berbagai elemen tata kelola pemerintahan) sebagai basis untuk
membangun argumentasi;
4) Mampu mengkontektualisasi dan memverifikasi konsep-konsep pemerintahan dalam realitas empiris melalui penguasaan dan
pemanfaatan Metodologi Ilmu Pemerintahan;
5) Mampu melakukan perbandingan konsep dan praktek pemerintahan, baik dimensi spasial (antar daerah, antar negara, antar
komunitas, dan antar individu) maupun dalam dimensi waktu;
6) Mampu mengambil keputusan-keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan berbasis riset (research-based policy)
dengan memanfaatkan pengetahuan, penguasaan metodologi, dan kapasitas analisis dalam bidang pemerintahan;
7) Mampu membangun konsensus (consensus building) dalam proses pemerintahan;
8) Mampu mengembangkan jejaring kebijakan (policy networking) dalam proses pengambilan keputusan;
9) Mampu memberikan arah (visionary leadership) dan menggerakkan sumber daya (collective action) di lingkungannya untuk
mewujudkan kepentingan publik dan tujuan-tujuan kolektif;
10) Memiliki kemampuan inisiatif dan inovatif dalam lingkungan kerjanya untuk menghasilkan kebijakan dan cara-cara
penyelesaian masalah yang lebih efektif;
11) Memiliki tanggungjawab atas pekerjaannya dalam kerangka kepentingan publik dan pencapaian tujuan kolektif
b) Kompetensi Penunjang
Kompetensi penunjang lulusan adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiaplulusan yang dapat menunjang kompetensi utama.
Kompetensi penunjang diharapkandapat memenuhi asfek manajerial. Kompetensi pendukung yang dimiliki lulusanProgram Sarjana
(S1) Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad adalah:
1) Memiliki keterampilan berbahasa dan menggunakan berbagai teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka proses
pembelajaran;
2) Mampu memilah data dan informasi untuk pengambilan kebijakan dengan menggunakan metode dan teknik pengambilan
keputusan;
3) Mampu mengaitkan berbagai konsep dalam ilmu pemerintahan secara logis untuk menjelaskan fenomena pemerintahan;
4) Mampu memanfaatkan berbagai konsep dan metode penelitian untuk menganalisis fenomena pemerintahan;
5) Mampu memanfaatkan berbagai sumber data dan informasi untuk membandingkan konsep dan praktik pemerintahan;
6) Mampu menerapkan metode dan teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan ilmiah;
7) Mampu menggunakan berbagai teknik negosiasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam proses pemerintahan;
11
8) Mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan;
9) Menguasai konsep, metode, dan teknik-teknik kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat;
10) Mampu menguasai dan mengembangkan konsep, metode, dan teknik-teknik pemerintahan serta berkreasi dalam merumuskan
alternatif-alternatif kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi;
11) Mampu memahami tugas, kewenangan, hak dan kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan peran dalam kehidupan publik.
c) Kompetensi Lainnya
Selain kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Program Studi IlmuPemerintahan Strata 1 juga merumuskan kompetensi
lainnya yang diharapkan dapatmenjadi bekal bagi lulusan dalam memasuki kehidupan kepemerintahan maupunkemasyarakatan.
Kompetensi lainnya yang dimiliki lulusan Program Sarjana (S1) IlmuPemerintahan FISIP Unpad adalah:
1) Mampu bersikap dan berperilaku kritis yang bercirikan memiliki komitmen, dedikasi, konsistensi, integritas, tanggungjawab
dalam pelaksanaan tugas, baik secara individual maupun kelompok;
2) Mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat;
3) Mampu menyampaikan argumentasi secara lisan dan tertulis dengan rasional dan sistematis;
4) Mampu bersikap dan menerapkan prosedur dan etika ilmiah dalam mengumpulkan data dan informasi untuk menganalisis
fenomena pemerintahan;
5) Mampu membangun jejaring kemitraan dalam rangka pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan
wawasan keilmuan;
6) Mampu bersikap obyektif dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil;
7) Memiliki sikap empati, mendahulukan kepentingan bersama, dan mengedepankan cara-cara dialogis dalam menyelesaikan
masalah;
8) Memiliki kemampuan memetakan masalah kebijakan dan berbagai alternatif solusi yang berpihak pada publik;
9) Memiliki sikap dan keterampilan kepemimpinan untuk memberdayakan lingkungannya;
10) Memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mampu mengetahui dan mengembangkan potensi diri secara optimal; dan
11) Memiliki kesadaran, integritas, dan keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan dan pengambilan keputusan
2.3. Bahan Kajian
Bahan kajian Program Studi Ilmu Pemerintahan berlandaskan pada:
i. Knowledge (K)
Memahami teori-teori sosial, politik, pemerintahan dan hukum, yang melandasi dan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan,
terutama pada kegiatan pemerintahan lokal.
ii. Motivation (M)
a) Memiliki keingintahuan yang tinggi tentang dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan.
b) Memiliki motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan dan menerapkannya dalam bidang
pekerjaan dan kehidupan masyarakat.
c) Memiliki motivasi untuk menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah.
iii. Attitude (A)
a) Memiliki sikap yang positif terhadap pengembangan iptek, budaya kerja, kerjasama dan kreativitas dalam merespon kepentingan
dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan.
b) Mau bekerjasama dengan orang lain dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
c) Memiliki sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya pemerinthan yang baik.
iv. Ability (A)
a) Mampu memahami dan menguasai pengetahuan secara teoretis dan praktis dalam bidang pemerintahan terutama pemerintahan
lokal.
b) Mampu menganalisis dan memecahkan masalah melalui pendekatan ilmiah di bidang pemerintahan terutama pemerintahan lokal.
c) Mampu mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap gejala-gejala dan persoalan-persoalan pemerintahan terutama persoalan
pemerintahan lokal.
v. Skill (S)
a) Mampu menerapkan /mengaplikasikan konsep dan teori pemerintahan dalam bidang pekerjaannya (Keuangan Daerah, Sist
Akuntansi Pem-an, Manajemen Proyek, E-Gov, Pelayanan Publik, Sistem Perpajakan Indonesia.
b) Mampu menggunakan metode riset dalam upaya mengetahui dan mengembangkan dan memecahkan masalah-masalah
pemerintahan.
12
2.4. Peta Jalan Kurikulum Terintegrasi
Gambaran integrasi desain kurikulum pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, dapat dilihat di bawah
ini:
Bagan 1.1 Peta Jalan Kurikulum Terintegrasi S1, S2, S3 Ilmu Pemerintahan
ILMU PEMERINTAHAN Sarjana (S-1) Magister (S-2) Doktor (S-3)
KURIKULUM
KURIKULUM
Dasar-dasar Logika
Filsafat Ilmu
Etika Pemerintahan
Pengantar Statistik Sosial
MPS Kualitatif
MPS Kuantitatif
Metodologi Ilmu Pemerintahan
Perencanaan Penelitian
Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan
Dasar-dasar Ilmu Politik
Metode Penelitian Sosial Metodologi Ilmu
Pemerintahan (Lanjutan)
Filsafat dan Teori Pemerintahan
Filsafat Ilmu Metode Penelitian
Sosial
Seminar Metode Penelitian Ilmu
Pemerintahan
Seminar Kajian
Kritis Pustaka Ilmu
Pemerintahan
Politik Agraria
Manajemen Pemerintahan
Kebijakan Publik
Proses Legislatif di Indonesia
Birokrasi Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Desa
Manajemen Sumber Daya
Manusia Pemerintahan
Pelayanan Publik
Kepemimpinan Pemerintahan
Pembangunan Politik
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Lokal
Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
Hubungan Pusat dan
Daerah
Birokrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Proses Pemerintahan
Lokal-Desa Dinamika Kebijakan
Publik
Manajemen Pemerintahan *
Teori dan Analisis
Kebijakan Publik*
Pembangunan
Pemerintahan Indonesia*
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem Hukum Indonesia
Studi Konstitusi
Teori Politik
Ekologi Pemerintahan
Perbandingan Pemerintahan
Hukum tata Pemerintahan
Sistem Politik Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
Pemikiran Politik Indonesia
Dasar-dasar Ilmu Sosial
Pembangunan Politik
Sistem Kepartaian dan Pemilu
Civil Society
Analisa Politik dan
Pemerintahan Indonesia
Konstitusi dan
Kelembagaan Pemerintahan
Perbandingan Pemerintahan*
Demokrasi dan Civil
Society*
Ekonomi Politik
Sistem Sosial Indonesia
Asas-asas Manajemen
Studi Kependudukan
Teori Komunikasi
Komunikasi Pemerintahan
Manajemen Konflik
Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan
Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan
Isu-isu Politik dan Pemerintahan
Sistem Pengawasan Pemerintahan
Politik Pertahanan & Keamanan
E-Government (Teknologi Informasi
Pemerintahan)
Perubahan Sosial dan Isu-
isu Pemerintahan
Seminar Isu-isu
Pemerintahan Kontemporer
13
2.5. Peta Jalan Penelitian dan PKM yang terintegrasi dengan Kurikulum
Rumusan kekhasan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dari mulai S1, S2 dan S3 adalah ―Local Government Process and Public Policy
(Proses Pemerintahan Lokal dan Kebijakan Publik)‖. Berdasarkan rumusan kekhasan tersebut disusun road map penelitian dan PKM Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad sebagai berikut:
Bagan 5.2 Peta Jalan Penelitian dan PKM yang terintegrasi dengan Kurikulum
Kekhasan Kajian Topik/Isu
PROSES
PEMERINTAHAN LOKAL
Tata Kelola Pemerintahan
Otonomi Daerah-Desa Kewenangan Daerah-Desa
Desentralisasi
Birokrasi Pemerintahan Akuntabilitas Publik
Pelayanan Publik
Transparansi Pelayanan Publik e-Government (Teknologi Informasi Pemerintahan)
Collaborative Government
Regulasi Kepentingan Publik Manajemen Konflik
Kepemimpinan Lokal—Desa
Manajemen Pemerintahan Otonomi Lokal—Desa
Kerjasama Antar Daerah, Desa, serta antara Daerah dan Desa
Ruang Publik Pengelolaan APBD dan APBDes
Pengelolaan Anggaran Berbasis Responsif Gender
Hubungan Pusat-Daerah Pembangunan Daerah—Desa
Perencanaan Pembangunan Daerah—Desa
Kemitraan Pemerintahan Lokal—Desa Kelembagaan Lokal
Organisasi Lokal
Model Sosial Pemberdayaan Masyarakat
Dll..
LOCAL GOVERNMENT
PROCESS
AND PUBLIC POLICY
KEBIJAKAN PUBLIK
Pengelolaan Kebijakan Daerah—Desa Perumusan Kebijakan Daerah—Desa
Artikulasi Kebijakan Daerah—Desa
Agregasi Kebijakan Daerah—Desa Implementasi Kebijakan Daerah—Desa
Evaluasi Kebijakan Daerah—Desa
Deliberasi Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Publik
Hubungan Eke—Leg Dalam Perumusan Kebijakan Daerah—Desa
Kebijakan APBD dan APBDes Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan
Isu Kebijakan berbasis Gender (Perempuan dan Anak)
Agenda Setting Aktor Kebijakan Publik
Jejaring Aktor (ANT)
Rekonstruksi Kebijakan Publik Dll.
POLITIK LOKAL
Demokrasi Lokal—Desa
Pemilihan Pemimpin Lokal—Desa Pemilihan Umum DPRD
Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Anggota BPD Hubungan Eksekutif—Legislatif Lokal—Desa
Partisipasi Politik Masyarakat (Publik): Pemilu, Pilpres, Pileg, Pilkada, dan
Pilkades Elit Politik Lokal—Desa
Kekuatan-kekuatan Politik Lokal-Desa
Politik Islam Ruang Publik
Opini Publik
Politik Agraria Civil Society
Dll.
14
2.6. Struktur Mata Kuliah
Semester 1
No sandi Mata
Kuliah Matakuliah Bobot SKS Ket
1 UNX.10.101 Pendidikan Agama 3(3-0) Etika & Humaniora
Pancasila
Kewarganegaraan
2 UNX.10.102 Bahasa Inggris 2(2-0) Bahasa
Bahasa Indonesia
3
Sains, Teknologi dan Sos-Bud 2(2-0)
4
KBLI (Keterampilan Belajar & Literasi Informasi) 1(0-1)
5
Olahraga, Seni, & Kreativitas 1(0-1)
6
Sosial Kemasyarakatan 2(2-0)
7 UNG.10101 Dasar-dasar Ilmu Politik 3(3-0)
8 UNG.10102 Dasar-dasar Ilmu Sosial 3(3-0)
9 G10D101 Praktikum Talenta Pemerintahan 2(0-2)
Jumlah SKS Semester 1 19(15-4)
Semester 2
No sandi Mata
Kuliah Matakuliah Bobot SKS Ket
1 G10D.201 Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan 3(3-0)
2 G10D.202 Dasar-dasar Logika 3(3-0)
3 G10D.203 Teori Politik 3(3-0)
4 G10D.204 Sistem Hukum Indonesia 3(2-1)
5 G10D.205 Sistem Sosial Indonesia 3(3-0)
6 G10D.206 Sistem Ekonomi Indonesia 3(3-0)
7 G10D.207 Teori Komunikasi 2(2-0)
Jumlah SKS Semester 2 20(19-1)
Semester 3
No sandi Mata
Kuliah Matakuliah Bobot SKS Ket
1 G10D.301 Filsafat Ilmu 3 (3-0)
2 G10D.302 Pengantar Statistik Sosial 3 (2-1)
3 G10D.303 Asas-asas Manajemen 2 (2-0)
4 G10D.304 Sistem Pemerintahan Indonesia 2 (1-1)
5 G10D.305 Pemikiran Politik Indonesia 2 (2-0)
6 G10D.306 Komunikasi Pemerintahan 2 (1-1)
7 G10D.307 Psikologi Sosial 2 (2-0)
8 G10D.308 Studi Konstitusi 2 (2-0)
9 G10D309 Ekonomi Politik 2 (2-0)
Jumlah SKS Semester 3 20 (17-3)
Semester 4
No sandi Mata
Kuliah Matakuliah Bobot SKS Ket
1 UNG.50101 Metode Penelitian Sosial Kualitatif 2 (2-0)
2 UNG.50102 Metode Penelitian Sosial Kuantitatif 2 (2-0)
3 G10D.401 Sistem Pemerintahan Daerah 3 (2-1)
4 G10D.402 Sistem Politik Indonesia 3 (3-0)
5 G10D.403 Studi Kependudukan 2 (2-0)
6 G10D.404 Manajemen Pemerintahan 3 (2-1)
7 G10D.405 Etika Pemerintahan 2 (2-0)
8 G10D.406 Hukum Pemerintahan 2 (2-0)
9 G10D.407 Human Relation 2 (1-1)
Jumlah SKS Semester 4 21 (18-3)
Semester 5
No sandi Mata
Kuliah Matakuliah Bobot SKS Ket
1 G10D.501 Sistem Pemerintahan Desa 3 (2-1)
2 G10D.502 Ekologi Pemerintahan 2 (2-0)
3 G10D.503 Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan 3 (2-1)
4 G10D.504 Proses Legislatif Di Indonesia 3 (2-1)
5 G10D.505 Birokrasi Pemerintahan Indonesia 2 (2-0)
6 G10D.506 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 3 (2-1)
7 G10D.507 Pembangunan Politik 2 (2-0)
8 G10D.508 Metodologi Ilmu Pemerintahan 3 (2-1)
9 G10D.509 Politik Agraria 2 (2-0)
Jumlah SKS Semester 5 23 (18-5)
15
Semester 6
No sandi Mata
Kuliah Matakuliah Bobot SKS Ket
1 G10D.601 Sistem Pengawasan Pemerintahan 2 (1-1)
2 G10D.602 Kebijakan Publik 3 (2-1)
3 G10D.603 Pelayanan Publik 2 (1-1)
4 G10D.604 Sistem Kepartaian dan Pemilu Di Indonesia 3 (2-1)
5 G10D.605 Perbandingan Pemerintahan 3 (2-1)
6 G10D.606 Pembangunan Lokal 3 (2-1)
7 G10D.607 Perencanaan Penelitian 2 (1-1)
8 G10D.608 Manajemen Proyek* 2 (1-1)
G10D.609 Manajemen Konflik * 2 (1-1)
9 G10D.610 Good Governance in Exercising 3 (0-3)
Jumlah SKS Semester 6 23 (12-11)
Semester 7
No sandi Mata
Kuliah Matakuliah Bobot SKS Ket
1 UNX10.701 KKN 3 (0-3) 2 G10D.701 Kepemimpinan Pemerintahan 2 (1-1) 3 G10D.702 Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan 3 (2-1) 4 G10D.703 e-Government (Teknologi Informasi Pemerintahan) 2 (2-0) 5 G10D.704 Kapita Selekta Pemerintahan 2 (2-0) 6 G10D.705 Politik Pertahanan dan Keamanan* 2 (2-0)
G10D.706 Isu-isu Politik dan Pemerintahan* 2 (2-0) G10D.707 Civil Society* 2 (2-0) G10D.708 Sistem Pemerintahan Islam* 2 (2-0)
7 G10D.709 Skripsi 6 (0-6) Jumlah SKS Semester 7 20 (9-11)
ISI POKOK MATA KULIAH
UNG.10101 Dasar-dasar Ilmu Politik (MKK) 3(3-0)
Menguraikan dan menjelaskan mengenai peristilahan politik/Ilmu Politik, pengertian dan ruang lingkup serta kajian Ilmu Politik, konsep-konsep pokok Ilmu Politik, pendekatan-pendekatan studi politik, tentang negara, teori/hakikat negara, asal usul
negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur formal dan material negara, tentang demokrasi, hak asasi manusia, pembagian
kekuasaan negara secara vertikal dan horisontal, UUD dan konvensi, sistem kepartaian dan badan-badan pemerintahan, rule making function, rule application function, dan rule adjudication serta tentang sistem Pemilu (secara ringkas).
UNG.10102 Dasar-dasar Ilmu Sosial (MKK) 3(3-0)
Membahas tentang pengertian sosiologi, ruang lingkup sosiologi, objek dan metode sosiologi, perkembangan sosiologi sebagai
ilmu, konsep-konsep sosiologi tentang : masyarakat, proses-proses sosial dan interaksi sosial, organisasi sosial, pranata sosial, ketertiban sosial dan pengendalian sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang, mobilitas sosial, perubahan-perubahan
sosial dikaitkan dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di Indonesia
G10D101 Praktikum Talenta Pemerintahan 2(0-2)
Praktikum ini untuk menggali dan memetakan talenta (minat dan bakat) mahasiswa-baru melalui presentasi, tanya-jawab, dialog, dan diskusi tentang imajinasi, ide/gagasan, pikiran/konsep, pengetahuan, pengalaman dan/atau sikap mahasiswa tentang
governance, praktik pemerintahan, seni pemerintahan, Ilmu Pemerintahan dan/atau etiket pemerintahan dalam forum akademik
untuk kemudian dibekali secara akademik dan etiket dalam menjalani proses pembelajaran selanjutnya.
G10D201 Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan (MKK) 3(3-0)
Menguraikan tentang pengertian pemerintah, pemerintahan, pemerintahan sebagai suatu ilmu, objek Ilmu Pemerintahan,
pemerintahan sebagai kebutuhan, pemerintahan sebagai suatu sistem, tahap-tahap pembangunan pemerintahan, hubungan Ilmu
Pemerintahan dengan ilmu-ilmu lain, kekuasaan dalam pemerintahan, macam dan tipe pemerintahan, kepemimpinan dalam pemerintahan, konsep-konsep dalam Ilmu Pemerintahan.
G10D202 Dasar-dasar Logika (MKB) 3(3-0)
Dibahas tentang definisi dan objek dari logika, terminologi logika, bahasa logika, dan jenis-jenis logika. Diberikan juga
pengenalan dan pemahaman tentang jenis-jensi definisi serta teknik membuat definisi. Dijelaskan pula tentang inferensi dengan jenis-jenisnya. Dijelaskan juga tentang kesesatan berpikir, jenis-jenis kesesatan yang umum dilakukan, serta upaya untuk
mengatasi kesesatan tersebut. Dibahas juga tentang figura dengan model-modelnya dan penggunaan term M (medium) sebagai
kunci dalam figura. Dibahas juga tentang modus silogisme dengan bentuk-bentuk silogisme yang didasarkan pada kualitas dan
kuantitas kedua proposisi yang menjadi premis-premisnya. Diuraikan dari segi kualitas dan kuantitas proposisi, ada 4 (empat)
jenis proposisi yaitu a, e, i, dan o. Keempat proposisi itu akan menghasilkan 16 (enam belas) modus silogisme. Diuraikan juga
tentang deduksi dan induksi logika, alat bantu menggunakan diagram venn dan lambang boole. Diberikan pemahaman
16
silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Orientasi dalam logika menggunakan hukum dasar logika. Pengertian tentang
kategori dan jenisnya menjadi pokok bahasan sebelum ujian akhir tertulis.
G10D203 Teori Politik (MKB) 3 (3-0)
Menguraikan tentang posisi teori dan filsafat politik dalam studi Studi Pemerintahan; hubungan dan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian teori, dan filsafat politik; arti dan hakekat teori dan filsafat politik, macam/jenis teori politik, derajat teori
politik, fungsi dan manfaat (ruang Lingkup) teori dan filsafat politik; perkembangan teori politik.
G10D204 Sistem Hukum Indonesia (MKK) 3(2-1)
Menguraikan pengertian sistem hukum, hukum Indonesia, dan sistem hukum Indonesia, sistem hukum adat dan hukum kebiasaan, sistem hukum islam sistem hukum tata negara, sistem hukum perdata dan sistem hukum dagang. Selanjutnya
membahas sistem hukum acara perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum acara pidana, sistem hukum administrasi negara,
sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional.
G10D205 Sistem Sosial Indonesia (MKK) 3(3-0)
Menguraikan dan membahas tentang konsep sistem sosial, kelompok sosial di Indonesia (politik, ekonomi dan kultural),
kepemimpinan sosial di Indonesia, struktur majemuk masyarakat Indonesia, perkembangan kebudayaan Indonesia, diversitas Indonesia dilihat dari perkembangannya.
G10D206 Sistem Ekonomi Indonesia (MKK) 3(3-0)
Dibahas mengenai pengertian sistem ekonomi Indonesia, dibahas juga mengenai bentuk-bentuk perekonomian di negana-negara
sedang berkembang, tingkat hidup dan peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, akumulasi sumber daya produksi, manusia dan alam, alokasi, pola pembagian pendapatan dan kekayaan, faktor sosial budaya, struktur perekonomian Indonesia,
income perkapita, serta sistem ekonomi Pancasila dan perspektif perekonomian Indonesia menjelang abad 21 (liberalisme
ekonomi dunia).
G10D207 Teori Komunikasi (MKB) 2 (2-0)
Mata kuliah ini secara umum menguraikan konsep, teori, dan paradigma komunikasi dan filsafat komunikasi, perkembangan
teori komunikasi. Secara khusus, membahas teori komunikasi mulai dari pengertian manajemen komunikasi, teori komunikasi
massa, teori persuasif dan koersif, sampai teori opini publik, serta efek komunikasi.
G10D301 Filsafat Ilmu (MKB) 3 (3-0)
Dibahas tentang etimologi dan definisi dari filsafat, dan kedudukan filsafat ilmu sebagai salah satu cabang dari filsafat.
Pemahaman substansi antar ilmu pengetahuan dan pengetahuan disertai dengan contoh-contohnya. Diberikan pemahaman
tentang evolusi pengetahuan berkaitan dengan sejarah timbulnya filsafat. Mitos dan lahirnya filsafat sebagai upaya mencari kebenaran. Diberikan pemahaman tentang perkembangan kebudayaan manusia yang relevansinya dengan perkembangan ilmu
pengetahuan. Pembahasan mengenai pengetahuan ilmiah dan pengetahuan eksistensial. Dipelajari juga berbagai macam aliran
dalam filsafat dengan tokoh-tokohnya. Penjelasan tentang aposteriori dan apriori dilengkapi dengan konsep dan contoh-contohnya. Kelebihan dan kekurangan dari positivisme ilmu menjadi pokok bahasan. Antara ilmu manusia dan ilmu alam siapa
yang lebih unggul? Pembahasan menjadi komprehensif dan objektif. Memahami aliran neo kantianisme dalam metodologi
ilmu. Perkembangan terakhir antara penguasaan ilmu dan pengetahuan etika sehingga membentuk teori etika klasik. Prinsip-prinsip utama etika dalam kegiatan ilmu pengetahuan.
G10D302 Pengantar Statistik Sosial (MKB) 3 (2-1)
Membahas pengertian statistik dan statistika, data statistik dan penyajian data, berbagai ukuran statistik, statistik deskriptif dan
statistik induktif.
G10D303 Asas-asas Manajemen (MKB) 2 (2-0)
Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen; sejarah perkembangan teori manajemen; mashab-mashab serta
fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, komunikasi, dan
pengawasan, serta penjelasan singkat mengenai manajemen konflik.
G10D304 Sistem Pemerintahan Indonesia (MKK) 2 (2-1)
Menguraikan pemerintahan Indonesia dengan pendekatan sistem, sistem pemerintahan parlementer, presidensil, dan campuran.
Selain itu menguraikan sistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi versus sistem pemerintahan otoriter, serta sistem pemerintahan dan kelembagaan serta konstitusi di Indonesia.
G10D305 Pemikiran Politik Indonesia 2 (2-0)
Membahas mengenai berbagai pemikiran politik Indonesia, menjelaskan sejarah terbentuknya struktur dan kelembagaan negara
termasuk filosofi dan berbagai budaya masyarakat yang menjadi fondasi lahirnya negara Indonesia. Menggambarkan kepolitikan yang mendasari lahirnya konsep-konsep politik di Indonesia.
G10D306 Komunikasi Pemerintahan (MKK) 2 (1-1)
Membahas tentang substansi dan paradigma komunikasi dalam proses pemerintahan dan politik, ideoIogi-ideologi komunikasi, teknik-teknik informasi, public opinion, komunikasi timbal balik, dan teknik-teknik propaganda, campaign management.
G10D307 Psikologi Sosial (MPB) 2 (2-0)
17
Membahas tentang sejarah, pengertian konsep dan ruang lingkup psikologi sosial; aliran-aliran dan penggunaan metode dalam
psikologi sosial; hubungan dengan disiplin ilmu lain terutama dengan Sosiologi dan Antropologi; tingkah laku manusia dalam
situasi sosial dan dinamika kelompok, serta faktor penentunya.
G10D308 Studi Konstitusi (MPB) 2 (2-0)
Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan konstitusionalisme termasuk di dalamnya UUD 1945
sebagai konstitusi Indonesia.
G10D309Ekonomi Politik 2 (2-0)
Membahas, keterkaitan ekonomi dan politik dengan pendekatan demografi, geografi, sistem, fungsi pemerintahan dalam ekonomi, politik dan kebijakan ekonomi, pengaruh penerimaan dan pengeluaran, privatisasi, serta lembaga-lembaga ekonomi.
UNG.50101 Metode Penelitian Sosial Kualitatif (MPB) 2 (2-0)
Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam research, langkah-langkah dalam research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial
(pemerintahan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif
UNG.50102 Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (MPB) 2 (2-0)
Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam research, langkah-langkah dalam
research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial
(pemerintahan) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif
G10D401 Sistem Pemerintahan Daerah (MKK) 3 (2-1)
Menguraikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, landasan hukum dan dasar pertimbangan perlunya pemerintahan di
daerah; azas penyelenggaran pemerintahan daerah (desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan), hubungan pusat-daerah, otonomi daerah (jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhinya), demokrasi tingkat lokal, hubungan ekesekutif dan
legislatif tingkat lokal, pemerintahan daerah di negara kesatuan dan federal, Local Good Governance dan Reinventing
Government.
G10D402 Sistem Politik Indonesia (MKK) 3 (3-0)
Menjelaskan makna sistem, makna politik, makna sistem politik, sistem politik Indonesia, proses input, konversi, output,
budaya politik, dan kecenderungan budaya politik Indonesia, komponen-komponen suprastruktur politik, lingkungan domestik maupun internasional, mekanisme dan dinamika sistem politik Indonesia (awal kemerdekaan, parlementer, terpimpin, orde
baru, dan reformasi)
G10D403 Studi Kependudukan (MKB) 2 (2-0)
Membahas tentang konsep dasar dan teori demografi dan studi kependudukan; variable-variabel demografi dan non demografi,
serta sumber-sumber data kependudukan. Selain itu menguraikan tentang permasalahan kependudukan yang dihadapi negara
Indonesia dan negara berkembang lainnya, dasar teori kebijakan kependudukan, beberapa pendekatan dan pokok-pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kependudukan, dan tentang pelaksanaan kebijakan
kependudukan.
G10D404 Manajemen Pemerintahan (MKB) 3 (2-1)
Membahas tentang kegiatan manajemen dalam pemerintahan, yaitu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,
pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, juga menguraikan tentang manajemen pemerintahan suatu negara, baik manajemen
pemerintahan tingkat desa/kelurahan, manajemen pemerintahan tingkat Daerah, dan manajemen pemerintahan tingkat Pusat, serta pelaksanaankoordinasi pemerintahan.
G10D405 Etika Pemerintahan (MPB) 2 (2-0)
Membahas dan menguraikan tentang posisi teori dan filsafat pemerintahan/politik dalam studi Studi Pemerintahan; hubungan dan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian dan filsafat pemerintahan/politik; arti dan hakekat filsafat pemerintahan,
macam/jenis teori pemerintahan/politik, derajat teori, fungsi dan manfaat (ruang lingkup) teori dan filsafat pemerintahan/politik;
filsafat pemerintahan klasik; filsafat pemerintahan modern dan pasca modern; kontemporer; teori-teori dasar, middle dan umum, serta pandangan etikanya.
G10D406 Hukum Tata Pemerintahan (MKK) 2 (2-0)
Membahas pertumbuhan terminologi hukum tata pemerintahan yang berasal dan termasuk Hukum Administrasi Negara,
membahas penentuan scope Hukum Tata Pemerintahan melalui rumusan teori/definisi para ahli hukum serta metode pemisahan
Hukum Tata Pemerintahan dengan Hukum Tata Negara dalam arti luas, membahas tindakan/perbuatan hukum alat perlengkapan negara terutama dari bentuk ketetapan (beschikking) sebagai landasan hukum dalam era pembangunan dikaitkan
dengan tujuan negara sebagai weIfare state (negara kesejahteraan) serta Peradilan Tata Usaha Negara.
G10D407 Human Relation 2 (1-1)
Matakuliah ini menguraikan pemikiran, konsep, dan/atau teori serta mencontohkan pengalaman, etiket, dan/atau keberhasilan-
praktik tentang human-relation dalam kajian Ilmu Pemerintahan dan/atau dalam aktivitas dan proses governance bagi para
pelaku/penyelenggara pemerintahan baik selaku civitas-academica maupun stakeholder pemerintahan.
G10D501 Sistem Pemerintahan Desa (MKK) 3(2-1)
Membahas dan menguraikan tentang desa dalam berbagai sudut pandang, politik dan pemerintahan desa (rural politics);
kedudukan pemerintahan desa/kota dalam sistem pemerintahan secara keseluruhan; kelembagaan-kelembagaaan desa; dan aktor-aktor dinamik desa.
G10D502 Ekologi Pemerintahan (MKK) 2(2-0)
18
Menguraikan mengenai: konsep ekologi, ekologi manusia, pendekatan ekologi manusia, faktor-faktor ekologi manusia, ekologi
sosial, analisa ekologi pemerintahan, Model-model ekologi pemerintahan.
G10D503 Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan (MKB) 3(2-1)
Membahas dan menjelaskan permasalahan SDM khususnya di Indonesia, perbedaan dan persamaan MSDM dengan Manajemen
Personalia, pendekatan dan pengertian MSDM, pengadaan dan pengembangan tenaga kerja (perencanaan aparat pemerintah),
kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian, konflik dalam organisasi, serta penjelasan singkat mengenai total quality control dan quality control circle.
G10D504 Proses Legislatif Di Indonesia (MKB) 3 (2-1)
Membahas tentang proses politik penetapan peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat, daerah, maupun desa. Hubungan eksekutif dan legislatif dalam menyusun peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat, daerah, maupun desa.
serta membahas teknik pembuatan peraturan, seperti tata bahasa, sistematika, dan kaidah-kaidah formal maupun materiil.
G10D505 Birokrasi Pemerintahan Indonesia (MKB) 2 (2-0)
Membahas mengenai konsep-konsep birokrasi dan perkembangannya di Indonesia, hubungan birokrasi dan politik,
perkembangan teori birokrasi.
G10D506 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (MKB) 3 (2-1)
Menguraikan tentang pengertian keuangan pemerintah RI, baik yang berkaitan dengan keuangan negara maupun yang
menyangkut masalah keuangan Pemerintah di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota), termasuk keuangan desa. Memberikan
pemahaman tentang keuangan negara antara lain menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan negara serta beberapa kebijakan keuangan pemerintah (moneter, fiskal dan internasional). Selanjutnya pembahasan keuangan daerah meliputi
penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, macam-macam sumber keuangan daerah serta hubungan keuangan daerah
dengan keuangan negara, termasuk di dalamnya membahas anggaran yang meliputi pengertian anggaran, jenis-jenis anggaran, fungsi anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
G10D507 Pembangunan Politik (MKB) 2 (2-0)
Membahas pertumbuhan dan perkembangan kehidupan politik suatu bangsa dan negara, khususnya di Indonesia baik secara
struktural, kelembagaan, maupun perilaku. Selain itu mengkaji konsep-konsep, sosialisasi politik, budaya politik, parlementaria,
pemilu, kedudukan militer dan birokrasi dalam politik, integrasi nasional, serta masalah-masalah demokrasi.
G10D508 Metodologi Ilmu Pemerintahan (MPB) 3 (2-1)
Membahas mengenai penerapan metode penelitian dalam mengkaji fenomena pemerintahan, membangun, menerapkan,
menyeleksi teori dan strategi, etika, penelitian pemerintahan, etika masyarakat ilmiah, etika masyarakat pengguna, etika
masyarakat objek penelitian, dan etika penelitian.
G10D509 Politik Agraria (MKK) 2 (2-0)
Menguraikan sejarah perundang-undangan agraria sejak masa Hindia Belanda sampai masa Proklamasi Kemerdekaan serta
setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan dibahas usaha-usaha menghilangkan duaIisme hukum dalam lapangan
agraria/pertanahan. Juga dibahas tentang keterkaitan pertanahan dengan gejala sosial politik konflik pertanahan.
G10D601 Sistem Pengawasan Pemerintahan (MKB) 2 (1-1)
Membahas mengenai pengawasan, aspek-aspek pengawasan, ruang lingkup pengawasan, pengawasan internal dan eksternal,
pengawasan sosial dan politik, pengawasan fungsional, pengawasan melekat, dan pengawasan pembangunan.
G10D602 Kebijakan Publik (MKB) 3 (2-1)
Membahas tentang masalah kebijakan yang akan diagendakan ke dalam perumusan kebijakan dan diadopsi ke dalam implementasi kebijakan serta dilakukan evaluasi kebijakan. Dibahas pula tentang kerangka dasar analisis kebijakan publik yang
lebih berorientasi pada penelitian kebijakan (policy research).
G10D603 Pelayanan Publik (MKB) 2 (1-1)
Membahas pengertian dan kaitan masyarakat dengan kepentingan umum, pengertian dan makna pelayanan publik beserta ruang
lingkupnya, pelayanan publik dan birokrasi, penyelenggara dan pelaksana manajemen pelayanan publik dan sipil, sasaran dan bentuk-bentuk manajemen pelayanan publik dan sipil, faktor pendukung pelaksana pelayanan publik dan sipil, motif dan sikap
serta tingkah laku dalam pelayanan publik dan sipil.
G10D604 Sistem Kepartaian dan Pemilu Di Indonesia (MKK) 3 (2-1)
Membahas perkembangan kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia, pola-pola sistem kepartaian yang pernah berlaku di
Indonesia, voting behavior, isu-isu sekitar Pemilihan Umum, tingkah laku partai politik dan organisasi massanya, mekanisme
sekitar restrukturisasi kepartaian serta sistem rekruitmen dalam pemilu serta analisis perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur kepartaian dan pemilu di Indonesia.
G10D605 Perbandingan Pemerintahan (MKK) 3 (2-1)
Menguraikan tentang makna perbandingan khususnya perbandingan sistem pemerintahan dan pendekatan-pendekatan studi perbandingan sistem pemerintahan, serta melakukan analisis dalam membandingkan pemerintahan.
G10D606 Pembangunan Lokal (MKB) 3 (2-1)
Menjelaskan tentang teori pembangunan, pendekatan-pendekatan dalam pembangunan dan pembangunan masyarakat, strategi-
strategi untuk perubahan, strategi pembangunan masyarakat: pengembangan komunitas (community development),Participatory
Rural Appraisal, konsep kapital sosial dan pengembangannya. Perkuliahan dilengkapi dengan melaksanakan kegiatan
praktikum lapangan.
19
G10D607 Perencanaan Penelitian (MPB) 3 (2-1)
Menjelaskan bagaimana melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sesuai dengan pedoman/panduan penyusunan
skripsi yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
G10D608 Manajemen Proyek 2 (1-1)
Menguraikan tentang pengertian manajemen proyek, urgensi manajemen proyek, bagaimana mengelola proyek dengan baik
dimulai dari perencanaan sampai pengendalian proyek yaitu merencanakan suatu proyek, menyusun organisasi proyek, menghitung rencana anggaran biaya proyek, menyusun cash flow proyek, menyusun cash plot proyek, pengendalian proyek.
G10D609 Manajemen Konflik 2 (1-1)
Membahas tentang teori-teori kepentingan, teori-teori konflik, pendekatan-pendekatan dan strategi dalam penyelesaian konflik
serta menganalisis kasus-kasus konflik dalam masyarakat.
G10D610 Good Governance in Exercising (MBB) 3 (0-3)
Praktikum ini untuk mengintegrasikan dan mensinerjikan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PKM), serta
pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di lapangan sebagai pusat pembelajaran bagi
civitas-academica dan/atau stakeholders Ilmu Pemerintahan tentang governance yang berkaitan dengan praktik, regulasi, seni,
ilmu, dan/atau etiket pemerintahan.
UNX10.701 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (MBB) 3 (0-3)
Falsafah, sejarah dan tujuan KKNM, metode pendekatan sosial dan metode menggerakkan melalui KKNM, metode observasi untuk identifikasi dan perumusan masalah teknik penyusunan program kerja, teknik evaluasi dan penyusunan laporan, berbagai
kebijakan pembangunan nasionaI, regional dan IokaI serta sektoraI, pendalaman materi bidang ilmu dan profesi yang praktis
untuk kerja lapangan (membantu memecahkan masalah di lapangan)
G10D701 Kepemimpinan Pemerintahan (MKB) 2(1-1)
Menguraikan dan menjelaskan pengertian kepempimpinan pemerintahan Indonesia dan variabel-variabel, komponen-
komponen, sikap dasar dan sifat-sifatnya, tujuan, pelaksana teknik-teknik dan gaya kepemimpinan berdasarkan filsafat bangsa Indonesia dan perkembangannya dari tingkat atas (Nasional) sampai dengan tingkat Daerah dan Desa/Kelurahan.
G10D702 Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan (MPB) 3 (2-1)
Membahas tentang teori-teori perubahan sosial, jenis-jenis perubahan sosial, menganalisis perubahan sosial yang terjadi di pemerintahan.
G10D703 e-Government (Teknologi Informasi Pemerintahan) 2 (2-0)
Mata kuliah ini didesain untuk memberikan keterampilan dan kapabilitas mahasiswa membahas konteks global yang melatarbelakangi berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi e-Government, termasuk mengenai perkembangan teknologi,
informasi dan komunikasi dalam era globalisasi serta dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan.
G10D704 Kapita Selekta Pemerintahan (MPB) 2 (2-0)
Membahas tentang pemahaman ilmu sosial, ilmu politik, Studi Pemerintahan, sistem politik Indonesia, dan Sistem
Pemerintahan Indonesia, Good Governance dan Civil Society yang penyelenggaraannya disajikan dalam bentuk seminar.
G10D705 Politik Pertahanan dan Keamanan 2 (2-0)
Membahas konsep sistem pertahanan dan keamanan, posisi Indonesia dalam konstelasi politik dunia, wawasan nusantara,
sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, ketahanan nasional Indonesia dikaitkan dengan kekuatan dunia.
G10D706 Isu-isu Politik dan Pemerintahan 2 (2-0)
Menguraikan tentang permasalahan di bidang politik dan pemerintahan yang aktual dan faktual, kemudian membahas
permasalahan-permasalahan tersebut melalui teori-teori politik dan pemerintahan.
G10D707 Civil Society 2 (2-0)
Membahas tentang konsep civil society, penguatan masyarakat ketika berhadapan dengan Negara. Menjelaskan perihal urgensi gerakan civil society hingga keberadaan tentang pentingnya civil society. Eksistensi partai politik, kelompok kepentingan/LSM
dalam civil society, gerakan civil society di Indonesia.
G10D708 Sistem Pemerintahan Islam 2 (2-0)
Membahas tentang konsep-konsep dasar pemerintahan menurut Islam, praktek penyelenggaraan pemerintahan Islam baik pada
jaman Nabi, sahabat, pasca sahabat, pada abad pertengahan, sampai sekarang. Juga membahas pemikiran-pemikiran politik/pemerintahan pada jaman klasik, pertengahan, sampai kontemporer.
G10D709 Skripsi (MBB) 6 (0-6)
Kewajiban mahasiswa untuk menyusun skripsi dengan dibimbing seorang dosen atau lebih, dengan prosedur yang diatur oleh jurusan dan merupakan hasil penelitian lapangan dengan memadukan teori dan analisis data lapangan yang sebelum maju ke
ujian sidang dibahas dahulu dalam berbagai seminar baik seminar usulan penelitian, dan seminar naskah skripsi.
20
2.7. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran saat ini meski masih merujuk pada sistem pembelajaran konvensional (faculty of teaching), yang cenderung bernuasa
instruksional, namun dalam prakteknya sebagian dosen telah mengembangkan proses pembelajaran yang menjurus pada dinamika perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pembelajaran yang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi perkuliahan yang menuntut
seorang dosen intensif menyesuaikan materi dengan perkembangan teknologi.
Atas dasar itu, pada Tahun Akademik 2010/2011, fakultas merancang proses pembelajaran berdasarkan student centered learning dengan
competency based curriculum yang mengkombinasikan keseimbangan hard skill dengan soft skill akan terus diintensifkan, sehingga kompetensi
minimum mahasiswa tercapai. Dalam proses pembelajaran serupa ini, memiliki potensi untuk mendorong mahasiswa belajar lebih aktif, mandiri,
sesuai dengan irama belajarnya masing-masing.
Dalam pembelajaran seperti itu mahasiswa dirangsang agar terus dinamis dan mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi, dibantu oleh
pendekatan brain based learning, quantum learning, project based learning,problem-based learning dll. Dalam pengertian itu, proses pembelajaran
bukanlah student-centered learning dalam arti harfiah ‗mahasiswa belajar sendiri‘ namun sebuah proses belajar yang mengoptimalkan kemandirian
mahasiswa sebagai manusia dewasa (andragogy) dengan menyeimbangkan kemampuan kognisi dan emosi.
Dengan metode pembelajaran yang mendalam (deep learning) diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk: (1) meningkatkan
kemampuan lama mengingat (retention) dan kemampuan memanggil kembali pengetahuan yang telah dipelajari (memoryrecall); (2) meningkatkan
kemampuan memperoleh dan membentuk pengetahuan secara efisien dan terintegrasi; dan (3) mengembangkan generic skill dan attitudes yang
diperlukan dikemudian hari.
Untuk mengembangkan metode pembelajaran mendalam sedikitnya terikat oleh lima pilar pembelajaran, yaitu:
a. Kerja Kelompok
Interaksi sosial yang positif dapat dibentuk melalui kerja berkelompok. Perasaan senasib sepenanggungan antarsesama teman dalam
kelompok dan keunggulan dari belajar dalam peer dan cohort (teman seangkatan) adalah faktor positif yang akan dimanfaatkan untuk
memperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Interakasi yang terjalin dalam kerja kelompok seringkali membentuk sikap yang utuh,
jujur, dan terbuka. Dengan mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kerja berkelompok yang mencerminkan perilakunya yang percaya
diri, kritis, penuh perhatian, dan mampu memberikan alternatif solusi sebagai upaya capaian kerja kelompok.
b. Diskusi
Mahasiswa akan lebih mudah untuk menyerap dan memahami suatu hal atau fenomena yang dijelaskan oleh temannya dengan gaya
bahasa dan pendekatan komunikasi dari mahasiswa lain pada usianya. Dari sisi mahasiswa yang menjelaskan, hal ini merupakan
kesempatan untuk menggali, mengkomunikasikan, dan menguji pengetahuan atau pemahaman yang telah didapatkannya walaupun hal
itu didapat secara tidak langsung dari aktivitas saat berargumentasi dengan temannya yang mendapat kesulitan tersebut. Mekanisme
yang tertib dan teratur dalam berdiskusi akan dikembangkan sehingga diskusi dan debat menjamin setiap mahasiswa dapat kesempatan
yang sama untuk mengungkapkan pendapat, dalam suasana keilmuan, dan jiwa kedewasaan.
c. Presentasi
Pemahaman, konsep dan hasil pemikiran kreatif yang dimiliki dan merupakan potensi kemampuan akademis maupun potensi ekonomis
akan kurang nilai kemanfaatannya jika tidak ditunjang dengan keterampilan dalam presentasi dan pemanfaatan LCD, baik dalam hal
kemampuan membuat bahan presentasi melalui power point, maupun flash. Dalam proses pembelajaran seperti itu, teknik presentasi
yang baik sangat menunjang penyampaian informasi pengetahuan, baik dari sisi kecepatan maupun bobotnya. Untuk menyampaikan
gagasan Kegiatan itu memerlukan teknik presentasi yang baik dalam rangka menunjukkan keunggulan yang dimiliki setiap mahasiswa.
Penguasaan teknik presentasi yang baik dapat dilatihkan kepada para mahasiswa dengan cara learning by doing dalam aktivitas student-
centered learning.
d. Menulis
Untuk mencapai kemampuan menulis, penggalakkan kebiasaan membaca menjadi prioritas utama dalam pencapaian kemampuan
menulis. Dalam konteks itu, sebagai metode pembelajaran capaian kemampuan menulis lebih diperhatikan, baik berupa penulisan
laporan, ulasan buku sampai bentuk tulisan karya ilmiah melalui baik pelatihan maupun penugasan yang terikat oleh mata kuliah.
e. Berpikir Kritis
Berpikir kritis atau critical thinking, yang dihasilkan melalui suatu kegiatan berpikir yang mempunyai suatu tujuan (purposefull
thinking), bukan ―asal‖ berpikir yang sifatnya tidak diketahui apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Artinya, walau dalam
kehidupan sehari-hari mahasiswa sering melakukan proses berpikir yang terjadi secara ―otomatis‖, tetapi banyak pula situasi yang
21
memaksa mahasiswa untuk melakukan kegiatan berpikir yang memang direncanakan atau ditinjau dari pelbagai sudut apa, bagaimana,
dan mengapa, bila dihadapkan dengan situasi atau masalah. Kegiatan berpikir serupa inilah yang dimaksud sebagai disengaja dan
bertujuan untuk mencapai hasil pemikiran yang mendalam. Berlangsungnya pemikiran yang mendalam atau pemikiran yang kritis akan
menyebabkan tercapainya suatu kualitas pemecahan masalah atau jalan keluar (solusi) dari masalah yang ingin dipecahkan (problem
solving). Jadi, kegiatan pemecahan masalah sebagai suatu bentuk berpikir akan mendapatkan hasil yang berkualitas apabila didasari oleh
berpikir yang kritis.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, menggunakan metode brainstorming, role play, simulasi, diskusi, praktikum, kerja lapangan atau
penelitian lapangan dan penyusunan tugas dengan pengaturannya merujuk pada Sistem Kredit Semester (SKS), sebagaimana diberlakukan di
Universitas Padjadjaran.
2.8. Bentuk Pembelajaran
Pada umumnya, untuk Program DIPLOMA IV, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana, satu semester setara dengan kegiatan
pembelajaran sekitar 16 minggu kerja, dengan diikuti oleh evaluasi pada akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu
Semester Ganjil dan Semester Genap. Sesudah selesai kegiatan Semester Genap (selama Juli dan Agustus) dapat diselenggarakan kegiatan Semester
Alih Tahun. Semester Alih Tahun ini dimaksudkan untuk: (1) memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa
studinya; (2) memberikan peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang kurang baik pada semester sebelumnya; dan (3) mengoptimalkan waktu
dan sarana serta prasarana akademik yang ada untuk kegiatan pembelajaran. Untuk pelaksanaan Semester Alih, fakultas merujuk pada peraturan yang
ditetapkan Rektor.
Kredit semester (satuannya disebut satuan kredit semester, disingkat SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan: (1) besarnya
beban studi mahasiswa; (2) besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; (3) besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk
menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; dan (4) besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga
pengajar.
Beban studi semester adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah
jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu.
Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu program
pendidikan. Besarnya beban studi kumulatif dan waktu studi kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda: Program DIPLOMA IV, minimum 110
SKS dan maksimum 120 SKS untuk 6 semester atau paling lama 10 semester; Program Sarjana, minimum 144 SKS dan maksimum 160 SKS untuk 8
semester atau paling lama 14 semester; Program Magister minimum 36 SKS dan maksimum 50 SKS untuk 4 semester atau paling lama 10 semester;
dan beban studi Program Doktor bagi peserta lulusan magister (S-2) sebidang ilmu, minimum 40 SKS untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang
dari 4 semester serta maksimum 10 semester, sedang bagi peserta lulusan magister (S-2) tidak sebidang ilmu, minimum 52 SKS untuk 5 semester dan
dapat ditempuh kurang dari 5 semester serta maksimum 10 semester.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, yang terdiri atas
tiga kegiatan berikut:
1) 1 jam perkuliahan terjadwal;
2) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, antara lain menyelesaikan pekerjaan
rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel, dan sebagainya;
3) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan seminar dan kapita selekta pada dasarnya mengacu pada kegiatan kuliah. Kegiatan seminar dan
kapita selekta diatur seperti di bawah ini: (1) jumlah kepustakaan yang dijadikan acuan mahasiswa dan kemudian dirangkum dalam menulis makalah
dan dipresentasikan di kelas untuk bobot 1 SKS adalah minimum 3 buah judul, tergantung bobot kepustakaannya; dan (2) mahasiswa secara bergilir
diberi peran sebagai penyaji makalah, pembahas, atau moderator.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan praktikum dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 2 jam kerja terjadwal,
disertai oleh: (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar yang bersangkutan, misalnya diskusi dan penulisan laporan
tiap minggu selama satu semester; dan (2) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan
sebagainya.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) Kerja lapangan dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu
selama satu semester, yang disertai oleh: (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah
bersangkutan, misalnya diskusi, seminar, konferensi kasus, dan penulisan laporan tiap minggu selama satu semester; dan (2) 1-2 jam kegiatan
22
mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. Waktu yang digunakan mahasiswa untuk pergi
ke dan pulang dari tempat berlangsungnya kerja lapangan tidak diperhitungkan.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan penelitian penulisan skripsi, dan sejenisnya pada dasarnya mengacu pada kerja lapangan, yaitu
setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang disertai oleh: (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang
direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya diskusi, seminar, studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan atau
partisipasi pada sesuatu lembaga; dan (2) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya mencari buku/jurnal di perpustakaan lain, menyiapkan penelitian,
menulis skripsi/laporan tugas akhir, dan sebagainya.
Kelompok mata kuliah yang ditawarkan meliputi:
1) MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), ditujukan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan;
2) MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), ditujukan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
3) MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan
keterampilan yang dikuasai;
4) MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya
menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat), ditujukan untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan
pilihan keahlian dalam berkarya..
2.9. Program Pembelajaran
SMT MATAKULIAH DESKRIPSI MATAKULIAH
I Pendidikan Agama Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang
beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai
landasan berfikir dan berprilaku dalam pengembangan profesi
Bahasa Inggris Mahasiswa diharapkan mampu dan menguasai Reading and comprehension; Translation juga
ditekankan pada usaha melatih kemampuan menerjemahkan Bahasa Inggris ke Bahasa
Indonesia; Grammar: Tenses, Passive Voice, Special Finites, serta Vocabulary. Mahasiswa diharapkan mampu membaca dan memahami buku-buku teks pekerjaan sosial berbahasa
Inggris.
Dasar-dasar Ilmu Politik Menguraikan dan menjelaskan mengenai peristilahan politik/Ilmu Politik, pengertian dan ruang
lingkup serta kajian Ilmu Politik, konsep-konsep pokok Ilmu Politik, pendekatan-pendekatan studi politik, tentang negara, teori/hakikat negara, asal usul negara, fungsi dan tujuan negara,
unsur-unsur formal dan material negara, tentang demokrasi, hak asasi manusia, pembagian
kekuasaan negara secara vertikal dan horisontal, UUD dan konvensi, sistem kepartaian dan badan-badan pemerintahan, rule making function, rule application function, dan rule
adjudication serta tentang sistem Pemilu (secara ringkas).
Dasar-dasar Ilmu Sosial Membahas tentang pengertian sosiologi, ruang lingkup sosiologi, objek dan metode sosiologi, perkembangan sosiologi sebagai ilmu, konsep-konsep sosiologi tentang: masyarakat, proses-
proses sosial dan interaksi sosial, organisasi sosial, pranata sosial, ketertiban sosial dan
pengendalian sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang, mobilitas sosial, perubahan-perubahan sosial dikaitkan dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di Indonesia
Dasar-dasar Imu Pemerintahan Menguraikan tentang pengertian pemerintah, pemerintahan, pemerintahan sebagai suatu ilmu,
objek Ilmu Pemerintahan, pemerintahan sebagai kebutuhan, pemerintahan sebagai suatu sistem, tahap-tahap pembangunan pemerintahan, hubungan Ilmu Pemerintahan dengan ilmu-ilmu lain,
kekuasaan dalam pemerintahan, macam dan tipe pemerintahan, kepemimpinan dalam
pemerintahan, konsep-konsep dalam Ilmu Pemerintahan.
Sistem Hukum Indonesia Menguraikan pengertian sistem hukum, hukum Indonesia, dan sistem hukum Indonesia, sistem hukum adat dan hukum kebiasaan, sistem hukum islam sistem hukum tata negara, sistem
hukum perdata dan sistem hukum dagang. Selanjutnya membahas sistem hukum acara
perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum acara pidana, sistem hukum administrasi negara, sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional.
Sistem Ekonmi Indonesia Dibahas mengenai pengertian sistem ekonomi Indonesia, dibahas juga mengenai bentuk-bentuk
perekonomian di negana-negara sedang berkembang, tingkat hidup dan peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, akumulasi sumber daya produksi, manusia dan alam, alokasi, pola
pembagian pendapatan dan kekayaan, faktor sosial budaya, struktur perekonomian Indonesia,
income perkapita, serta sistem ekonomi Pancasila dan perspektif perekonomian Indonesia menjelang abad 21 (liberalisme ekonomi dunia).
II Pendidikan Kewarganegaraan Membahas mengenai wawasan kebangsaan, ideologi bangsa indonesia, hak dan kuajiban
warga begara, undang-undang dasar 1945, kewajiban bela negara.
Bahasa Indonesia Tujuan mempelajari bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia dan Karya Ilmiah, struktur kata dan
kalimat, kata perangkai, ulangan dan gabungan kata, kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan
kemampuan bahasa.
23
SMT MATAKULIAH DESKRIPSI MATAKULIAH
Pancasila Pengertian dan pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bagian nilai-nilai kebangsaan dan
pembentukan karakter bangsa (national building); keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-
nilai dan etika pekerjaan sosial.
Sistem Sosial Indonesia Menguraikan dan membahas tentang konsep sistem sosial, kelompok sosial di Indonesia (politik, ekonomi dan kultural), kepemimpinan sosial di Indonesia, struktur majemuk
masyarakat Indonesia, perkembangan kebudayaan Indonesia, diversitas Indonesia dilihat dari
perkembangannya.
Dasar-dasar Logika Dibahas tentang definisi dan objek dari logika, terminologi logika, bahasa logika, dan jenis-
jenis logika. Diberikan juga pengenalan dan pemahaman tentang jenis-jensi definisi serta teknik
membuat definisi. Dijelaskan pula tentang inferensi dengan jenis-jenisnya. Dijelaskan juga tentang kesesatan berpikir, jenis-jenis kesesatan yang umum dilakukan, serta upaya untuk
mengatasi kesesatan tersebut. Dibahas juga tentang figura dengan model-modelnya dan
penggunaan term M (medium) sebagai kunci dalam figura. Dibahas juga tentang modus silogisme dengan bentuk-bentuk silogisme yang didasarkan pada kualitas dan kuantitas kedua
proposisi yang menjadi premis-premisnya. Diuraikan dari segi kualitas dan kuantitas proposisi,
ada 4 (empat) jenis proposisi yaitu a, e, i, dan o. Keempat proposisi itu akan menghasilkan 16 (enam belas) modus silogisme. Diuraikan juga tentang deduksi dan induksi logika, alat bantu
menggunakan diagram venn dan lambang boole. Diberikan pemahaman silogisme kategoris dan
silogisme hipotetis. Orientasi dalam logika menggunakan hukum dasar logika. Pengertian
tentang kategori dan jenisnya menjadi pokok bahasan sebelum ujian akhir tertulis.
Teori Politik Menguraikan tentang posisi teori dan filsafat politik dalam studi Studi Pemerintahan; hubungan
dan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian teori, dan filsafat politik; arti dan hakekat
teori dan filsafat politik, macam/jenis teori politik, derajat teori politik, fungsi dan manfaat (ruang Lingkup) teori dan filsafat politik; perkembangan teori politik.
Studi Konstitusi Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan konstitusionalisme
termasuk di dalamnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.
Ekonomi Politik Membahas, keterkaitan ekonomi dan politik dengan pendekatan demografi, geografi, sistem,
fungsi pemerintahan dalam ekonomi, politik dan kebijakan ekonomi, pengaruh penerimaan dan
pengeluaran, privatisasi, serta lembaga-lembaga ekonomi.
Pendidikan Kewarganegaraan Membahas mengenai wawasan kebangsaan, ideologi bangsa indonesia, hak dan kuajiban warga begara, undang-undang dasar 1945, kewajiban bela negara
III Pengantar Statistika Sosial Membahas pengertian statistik dan statistika, data statistik dan penyajian data, berbagai ukuran
statistik, statistik deskriptif dan statistik induktif.
Psikologi Sosial Membahas tentang sejarah, pengertian konsep dan ruang lingkup psikologi sosial; aliran-aliran dan penggunaan metode dalam psikologi sosial; hubungan dengan disiplin ilmu lain terutama
dengan Sosiologi dan Antropologi; tingkah laku manusia dalam situasi sosial dan dinamika
kelompok, serta faktor penentunya.
Filsafat Ilmu Dibahas tentang etimologi dan definisi dari filsafat, dan kedudukan filsafat ilmu sebagai salah
satu cabang dari filsafat. Pemahaman substansi antar ilmu pengetahuan dan pengetahuan
disertai dengan contoh-contohnya. Diberikan pemahaman tentang evolusi pengetahuan berkaitan dengan sejarah timbulnya filsafat. Mitos dan lahirnya filsafat sebagai upaya mencari
kebenaran. Diberikan pemahaman tentang perkembangan kebudayaan manusia yang
relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan mengenai pengetahuan ilmiah dan pengetahuan eksistensial. Dipelajari juga berbagai macam aliran dalam filsafat
dengan tokoh-tokohnya. Penjelasan tentang aposteriori dan apriori dilengkapi dengan konsep
dan contoh-contohnya. Kelebihan dan kekurangan dari positivisme ilmu menjadi pokok bahasan. Antara ilmu manusia dan ilmu alam siapa yang lebih unggul? Pembahasan menjadi
komprehensif dan objektif. Memahami aliran neo kantianisme dalam metodologi ilmu.
Perkembangan terakhir antara penguasaan ilmu dan pengetahuan etika sehingga membentuk teori etika klasik. Prinsip-prinsip utama etika dalam kegiatan ilmu pengetahuan.
Asas-asas Manajemen Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen; sejarah perkembangan teori
manajemen; mashab-mashab serta fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, komunikasi, dan pengawasan, serta
penjelasan singkat mengenai manajemen konflik.
Sistem Pemerintahan Indonesia Menguraikan pemerintahan Indonesia dengan pendekatan sistem, sistem pemerintahan
parlementer, presidensil, dan campuran. Selain itu menguraikan sistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi versus sistem pemerintahan otoriter, serta sistem
pemerintahan dan kelembagaan serta konstitusi di Indonesia
Teori Komunikasi Mata kuliah ini secara umum menguraikan konsep, teori, dan paradigma komunikasi dan filsafat komunikasi, perkembangan teori komunikasi. Secara khusus, membahas teori
komunikasi mulai dari pengertian manajemen komunikasi, teori komunikasi massa, teori
persuasif dan koersif, sampai teori opini publik, serta efek komunikasi
Pemikiran Politik Indonesia Membahas mengenai berbagai pemikiran politik Indonesia, menjelaskan sejarah terbentuknya struktur dan kelembagaan negara termasuk filosofi dan berbagai budaya masyarakat yang
menjadi fondasi lahirnya negara Indonesia. Menggambarkan kepolitikan yang mendasari
lahirnya konsep-konsep politik di Indonesia.
Hukum Tata Pemerintahan Membahas pertumbuhan terminologi hukum tata pemerintahan yang berasal dan termasuk
Hukum Administrasi Negara, membahas penentuan scope Hukum Tata Pemerintahan melalui
rumusan teori/definisi para ahli hukum serta metode pemisahan Hukum Tata Pemerintahan dengan Hukum Tata Negara dalam arti luas, membahas tindakan/perbuatan hukum alat
perlengkapan negara terutama dari bentuk ketetapan (beschikking) sebagai landasan hukum
dalam era pembangunan dikaitkan dengan tujuan negara sebagai weIfare state (negara kesejahteraan) serta Peradilan Tata Usaha Negara.
IV MPS Kuantitatif Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam
research, langkah-langkah dalam research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan
teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif
24
SMT MATAKULIAH DESKRIPSI MATAKULIAH
MPS Kualitatif Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam
research, langkah-langkah dalam research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan
teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif
Studi Kependudukan Membahas tentang konsep dasar dan teori demografi dan studi kependudukan; variable-variabel
demografi dan non demografi, serta sumber-sumber data kependudukan. Selain itu
menguraikan tentang permasalahan kependudukan yang dihadapi negara Indonesia dan negara berkembang lainnya, dasar teori kebijakan kependudukan, beberapa pendekatan dan pokok-
pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemecahan masalah-masalah
kependudukan, dan tentang pelaksanaan kebijakan kependudukan.
Etika Pemerintahan Membahas dan menguraikan tentang posisi teori dan filsafat pemerintahan/politik dalam studi
Studi Pemerintahan; hubungan dan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian dan filsafat
pemerintahan/politik; arti dan hakekat filsafat pemerintahan, macam/jenis teori pemerintahan/politik, derajat teori, fungsi dan manfaat (ruang lingkup) teori dan filsafat
pemerintahan/politik; filsafat pemerintahan klasik; filsafat pemerintahan modern dan pasca
modern; kontemporer; teori-teori dasar, middle dan umum, serta pandangan etikanya.
Manajemen Pemerintahan Membahas tentang kegiatan manajemen dalam pemerintahan, yaitu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, juga menguraikan
tentang manajemen pemerintahan suatu negara, baik manajemen pemerintahan tingkat
desa/kelurahan, manajemen pemerintahan tingkat Daerah, dan manajemen pemerintahan tingkat Pusat, serta pelaksanaan koordinasi pemerintahan.
Sistem Pemerintahan Daerah Menguraikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, landasan hukum dan dasar
pertimbangan perlunya pemerintahan di daerah; azas penyelenggaran pemerintahan daerah (desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan), hubungan pusat-daerah, otonomi daerah
(jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhinya), demokrasi tingkat lokal, hubungan ekesekutif
dan legislatif tingkat lokal, pemerintahan daerah di negara kesatuan dan federal, Local Good Governance dan Reinventing Government.
Komunikasi Pemerintahan Membahas tentang substansi dan paradigma komunikasi dalam proses pemerintahan dan
politik, ideoIogi-ideologi komunikasi, teknik-teknik informasi, public opinion, komunikasi timbal balik, dan teknik-teknik propaganda, campaign management.
Sistem Politik Indonesia Menjelaskan makna sistem, makna politik, makna sistem politik, sistem politik Indonesia,
proses input, konversi, output, budaya politik, dan kecenderungan budaya politik Indonesia,
komponen-komponen suprastruktur politik, lingkungan domestik maupun internasional, mekanisme dan dinamika sistem politik Indonesia (awal kemerdekaan, parlementer, terpimpin,
orde baru, dan reformasi)
Politik Agraria Menguraikan sejarah perundang-undangan agraria sejak masa Hindia Belanda sampai masa Proklamasi Kemerdekaan serta setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan dibahas
usaha-usaha menghilangkan duaIisme hukum dalam lapangan agraria/pertanahan. Juga dibahas
tentang keterkaitan pertanahan dengan gejala sosial politik konflik pertanahan.
V Metodologi Ilmu Pemerintahan Membahas mengenai penerapan metode penelitian dalam mengkaji fenomena pemerintahan, membangun, menerapkan, menyeleksi teori dan strategi, etika, penelitian pemerintahan, etika
masyarakat ilmiah, etika masyarakat pengguna, etika masyarakat objek penelitian, dan etika
penelitian
Ekologi Pemerintahan Menguraikan mengenai: konsep ekologi, ekologi manusia, pendekatan ekologi manusia, faktor-
faktor ekologi manusia, ekologi sosial, analisa ekologi pemerintahan, Model-model ekologi
pemerintahan.
Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan
Membahas dan menjelaskan permasalahan SDM khususnya di Indonesia, perbedaan dan persamaan MSDM dengan Manajemen Personalia, pendekatan dan pengertian MSDM,
pengadaan dan pengembangan tenaga kerja (perencanaan aparat pemerintah), kompensasi,
integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian, konflik dalam organisasi, serta penjelasan singkat mengenai total quality control dan quality control circle.
Birokrasi Pemerintahan Membahas mengenai konsep-konsep birokrasi dan perkembangannya di Indonesia, hubungan
birokrasi dan politik, perkembangan teori birokrasi
Sistem Pemerintahan Desa Membahas dan menguraikan tentang desa dalam berbagai sudut pandang, politik dan
pemerintahan desa (rural politics); kedudukan pemerintahan desa/kota dalam sistem
pemerintahan secara keseluruhan; kelembagaan-kelembagaaan desa; dan aktor-aktor dinamik desa.
Tata Kelola Keuangan
Pemerintahan
Menguraikan tentang pengertian keuangan pemerintah RI, baik yang berkaitan dengan
keuangan negara maupun yang menyangkut masalah keuangan Pemerintah di Daerah (Propinsi,
Kabupaten/Kota), termasuk keuangan desa. Memberikan pemahaman tentang keuangan negara antara lain menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan negara serta beberapa kebijakan
keuangan pemerintah (moneter, fiskal dan internasional). Selanjutnya pembahasan keuangan
daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, macam-macam sumber keuangan daerah serta hubungan keuangan daerah dengan keuangan negara, termasuk di
dalamnya membahas anggaran yang meliputi pengertian anggaran, jenis-jenis anggaran, fungsi
anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Proses Legislatif di Indonesia Membahas tentang proses politik penetapan peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat, daerah, maupun desa. Hubungan eksekutif dan legislatif dalam menyusun peraturan
perundang-undangan baik tingkat pusat, daerah, maupun desa. serta membahas teknik
pembuatan peraturan, seperti tata bahasa, sistematika, dan kaidah-kaidah formal maupun materiil.
Pembangunan Politik Membahas pertumbuhan dan perkembangan kehidupan politik suatu bangsa dan negara,
khususnya di Indonesia baik secara struktural, kelembagaan, maupun perilaku. Selain itu
mengkaji konsep-konsep, sosialisasi politik, budaya politik, parlementaria, pemilu, kedudukan militer dan birokrasi dalam politik, integrasi nasional, serta masalah-masalah demokrasi.
25
SMT MATAKULIAH DESKRIPSI MATAKULIAH
Isu-isu Politik dan Pemerintahan* Menguraikan tentang permasalahan di bidang politik dan pemerintahan yang aktual dan faktual,
kemudian membahas permasalahan-permasalahan tersebut melalui teori-teori politik dan
pemerintahan.
Masyarakat Madani (Civil Society)*
Membahas tentang konsep civil society, penguatan masyarakat ketika berhadapan dengan Negara. Menjelaskan perihal urgensi gerakan civil society hingga keberadaan tentang
pentingnya civil society. Eksistensi partai politik, kelompok kepentingan/LSM dalam civil
society, gerakan civil society di Indonesia.
VI Perencanaan Penelitian Menjelaskan bagaimana melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sesuai dengan
pedoman/panduan penyusunan skripsi yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
Pembangunan Lokal Menjelaskan tentang teori pembangunan, pendekatan-pendekatan dalam pembangunan dan
pembangunan masyarakat, strategi-strategi untuk perubahan, strategi pembangunan masyarakat: pengembangan komunitas (community development), Participatory Rural Appraisal, konsep
kapital sosial dan pengembangannya. Perkuliahan dilengkapi dengan melaksanakan kegiatan
praktikum lapangan.
Sistem Pengawasan Pemerintahan Membahas mengenai pengawasan, aspek-aspek pengawasan, ruang lingkup pengawasan,
pengawasan internal dan eksternal, pengawasan sosial dan politik, pengawasan fungsional,
pengawasan melekat, dan pengawasan pembangunan.
Pelayanan Publik Membahas pengertian dan kaitan masyarakat dengan kepentingan umum, pengertian dan makna pelayanan publik beserta ruang lingkupnya, pelayanan publik dan birokrasi, penyelenggara dan
pelaksana manajemen pelayanan publik dan sipil, sasaran dan bentuk-bentuk manajemen
pelayanan publik dan sipil, faktor pendukung pelaksana pelayanan publik dan sipil, motif dan sikap serta tingkah laku dalam pelayanan publik dan sipil.
Perbandingan Pemerintahan Menguraikan tentang makna perbandingan khususnya perbandingan sistem pemerintahan dan
pendekatan-pendekatan studi perbandingan sistem pemerintahan, serta melakukan analisis dalam membandingkan pemerintahan.
Kebijakan Publik Membahas tentang masalah kebijakan yang akan diagendakan ke dalam perumusan kebijakan
dan diadopsi ke dalam implementasi kebijakan serta dilakukan evaluasi kebijakan. Dibahas pula tentang kerangka dasar analisis kebijakan publik yang lebih berorientasi pada penelitian
kebijakan (policy research).
Sistem Kepartaian dan Pemilu di
Indonesia
Membahas perkembangan kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia, pola-pola sistem
kepartaian yang pernah berlaku di Indonesia, voting behavior, isu-isu sekitar Pemilihan Umum, tingkah laku partai politik dan organisasi massanya, mekanisme sekitar restrukturisasi
kepartaian serta sistem rekruitmen dalam pemilu serta analisis perundang-undangan yang
berlaku, yang mengatur kepartaian dan pemilu di Indonesia
Manajemen Proyek* Menguraikan tentang pengertian manajemen proyek, urgensi manajemen proyek, bagaimana
mengelola proyek dengan baik dimulai dari perencanaan sampai pengendalian proyek yaitu
merencanakan suatu proyek, menyusun organisasi proyek, menghitung rencana anggaran biaya
proyek, menyusun cash flow proyek, menyusun cash plot proyek, pengendalian proyek.
Manajemen Konflik* Membahas tentang teori-teori kepentingan, teori-teori konflik, pendekatan-pendekatan dan
strategi dalam penyelesaian konflik serta menganalisis kasus-kasus konflik dalam masyarakat.
Akuntansi Pemerintahan ** ini menguraikan tentang tujuan akuntansi pemerintahan, siklus anggaran negara, pengawasan keuangan negara, funds accounting, penyusunan laporan berbagai kebijakan pembangunan
nasional, regional, lokal, dan sektoral
Sistem Perpajakan Indonesia** Mempelajari sejarah pajak, definisi perpajakan secara umum, sumber penerimaan negara, tata
cara pemungutan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, pajak pusat dan daerah, pajak dan retribusi.
VII KKN Falsafah, sejarah dan tujuan KKNM, metode pendekatan sosial dan metode menggerakkan
melalui KKNM, metode observasi untuk identifikasi dan perumusan masalah teknik penyusunan program kerja, teknik evaluasi dan penyusunan laporan, berbagai kebijakan
pembangunan nasionaI, regional dan IokaI serta sektoraI, pendalaman materi bidang ilmu dan
profesi yang praktis untuk kerja lapangan (membantu memecahkan masalah di lapangan)
Kapita Selekta Pemerintahan Membahas tentang pemahaman ilmu sosial, ilmu politik, Studi Pemerintahan, sistem politik
Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Indonesia, Good Governance dan Civil Society yang
penyelenggaraannya disajikan dalam bentuk seminar.
Perubahan Sosial dan Dinamika
Pemerintahan
Membahas tentang teori-teori perubahan sosial, jenis-jenis perubahan sosial, menganalisis
perubahan sosial yang terjadi di pemerintahan.
Kepemimpinan Pemerintahan Menguraikan dan menjelaskan pengertian kepempimpinan pemerintahan Indonesia dan
variabel-variabel, komponen-komponen, sikap dasar dan sifat-sifatnya, tujuan, pelaksana teknik-teknik dan gaya kepemimpinan berdasarkan filsafat bangsa Indonesia dan
perkembangannya dari tingkat atas (Nasional) sampai dengan tingkat Daerah dan
Desa/Kelurahan.
e-Government (Teknologi Informasi Pemerintahan)
Mata kuliah ini didesain untuk memberikan keterampilan dan kapabilitas mahasiswa membahas konteks global yang melatarbelakangi berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi e-
Government, termasuk mengenai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam
era globalisasi serta dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan.
Sistem Pemerintahan Islam* Membahas tentang konsep-konsep dasar pemerintahan menurut Islam, praktek penyelenggaraan
pemerintahan Islam baik pada jaman Nabi, sahabat, pasca sahabat, pada abad pertengahan,
sampai sekarang. Juga membahas pemikiran-pemikiran politik/pemerintahan pada jaman klasik, pertengahan, sampai kontemporer.
Sistem Pemerintahan Lokal Asli
(Indigenous Govern System)* -
Politik Pertahanan dan Keamanan**
Membahas konsep sistem pertahanan dan keamanan, posisi Indonesia dalam konstelasi politik dunia, wawasan nusantara, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, ketahanan nasional
Indonesia dikaitkan dengan kekuatan dunia.
Studi Kawasan** -
26
SMT MATAKULIAH DESKRIPSI MATAKULIAH
Skripsi Kewajiban mahasiswa untuk menyusun skripsi dengan dibimbing seorang dosen atau lebih,
dengan prosedur yang diatur oleh jurusan dan merupakan hasil penelitian lapangan dengan
memadukan teori dan analisis data lapangan yang sebelum maju ke ujian sidang dibahas dahulu dalam berbagai seminar baik seminar usulan penelitian, dan seminar naskah skripsi.
2.10. Dosen
DAFTAR DOSEN TETAP
SANDI NIP NAMA NIDN
G10D.1011 195811021984031001 Prof.Dr.Drs. Samugyo Ibnu Redjo, M.A. 0002115802
G10D.1020 195309111982031003 Dr. Drs. Franciscus Van Ylst.,M.Hum. 0011095302
G10D.1022 195505221983031003 Dr. A.Widanarto, Drs., M.Si. 0022055502
G10D.1026 195008191986011001 Prof. Dr. H. Drs. Nasrullah Nazsir, M.S. 0019085001
G10D.1028 195908131986011001 Prof. Dr., Drs., H.Utang Suwaryo, M.A. 0013085901
G10D.1029 195303051986011001 Dr.,Drs. H. Affan Sulaeman, M.A. 0005035301
G10D.1031 196005231987021001 Drs. H. Herry Suharyadi, M.S. 0023056002
G10D.1032 196303131988031001 Prof. Dr.,Drs. H. Dede Mariana, M.Si. 0013036303
G10D.1033 196411261989021001 Drs. Pipin Hanapiah, M.Si. 0026116401
G10D.1036 196710201993021001 Dr. Dr. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si. 0020106703
G10D.1038 196712151993021001 Prof. Dr.H.Nandang Alamsah,D.S.H., M.Hum. 0015126709
G10D.1042 196709251994031002 Drs. Jajang Sutisna, M.I.Pol. 0025096702
G10D.1043 196701121992032002 Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si. 0012016702
G10D.1044 196712221992031003 Drs. D. Asep Jatnika,M.I. Pol. 0022126702
G10D.1046 197303022001121001 Iyep Saefulrahman, S.IP., M.Si. 0002037303
G10D.1048 197508302003122002 Antik Bintari, S.IP., M.T. 0030087503
G10D.1049 197411242003121001 Rudiana, S.IP.,M.Si. 0024117405
G10D.1051 197512282005022001 Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP.,M.Si. 0028127505
G10D.1054 197505102005021001 Muradi.,S.S.M.Si.M.Sc.,Ph.D. 0024098101
G10D.1055 198108132014041001 Idil Akbar, S.IP.,M.IP. 0013088107
G10D.3002 197609112016043001 Ivan Darmawan, S.IP.,M.Si. 0405036002
G10D.3003 197611232015042001 Novie Indrawati Sagita, S.IP.,M.Si. 0023117610
27
BAB III
SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN
Sistem penilaian dan laporan penilaian yang dijalankan di program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran mengacu pada
Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran. Sistem penilaian
dan laporan penilaian merupakan bagian dari evaluasi hasil belajar mahasiswa.
Pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian
Akhir Semester (UAS), serta dapat disertai pula evaluasi lainnya. Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara,
yaitu huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut:
Huruf Mutu Angka Mutu
(HM) (AM)
A 4
B 3
C 2
D 1
E 0
T -
K -
Huruf Mutu T (Tidak Lengkap). Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi hasil belajar;
2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan
huruf T harus diganti menjadi A, B, C, D, atau E;
3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata
kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain;
4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan
yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).
5. Huruf T tidak digunakan dalam penghitungan IPK; huruf T harus diubah sesuai perolehan nilainya dalam waktu dua minggu setelah huruf
T diumumkan
Huruf Mutu K (Kosong). Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika memenuhi ketentuaan sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik
berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;
2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir
semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan seperti pada butir (3) dibawah, sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester
susulan;
3. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah: a) sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses
penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya; b) musibah
keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang
diperlukan; c) cuti melahirkan secara normal tidak dapat digunakan untuk pemberian huruf K.
4. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat
dibenarkan oleh Dekan atau Ketua Program di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya
untuk sementara selama satu semester atas izin Rektor;
5. Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK; Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K
bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, tetap diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai
penghentian studi untuk sementara;
6. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara
atas izin Rektor, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi
untuk sementara;
7. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap
sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Rektor yang kedua kalinya. Hal ini tetap diperhitungkan dalam batas waktu studinya,
namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Rektor;
8. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan alasan seperti pada butir (3), diperkenankan,
namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya.
28
9. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah
menjadi A, B, C, D, atau E.
Huruf Mutu Akhir yang Sah. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila:
1. Mahasiswa terdaftar pada semester bersangkutan,
2. Mata kuliah tersebut terdaftar dalam KRS mahasiswa yang bersangkutan pada semester bersangkutan.
Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas
dinyatakan tidak berlaku (gugur).
Evaluasi Hasil Belajar. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga)
macam penilaian :
1. Ujian tengah semester (UTS)
2. Ujian akhir semester (UAS)
3. Nilai lainnya, antara lain : tugas (pembuatan makalah, ulasan buku, terjemahan, dsb.); kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak
terjadwal), laporan hasil praktikum, stage, partisipasi, kerja lapangan, atau ujian praktikum/praktik.
Cara Penilaian. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun
afektif. Cara penilaian yang digunakan adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan), dengan kriteria sebagai berikut:
80 - 100 % = A
68 - 79 % = B
56 - 67 % = C 45 - 55 % = D
0 - 44 % = E
Perbaikan Huruf Mutu. Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester reguler (Semester Ganjil dan Semester Genap) atau pada
Semester Alih Tahun (Juli-Agustus).
a. Indeks Prestasi (IP):
1. Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.
2. IP dihitung pada tiap akhir semester.
3. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila
sama/lebih dari 0,05) :
IP = Jumlah ( AM x SKS )
Jumlah SKS
b. Indeks Prestasi Kumulatif:
1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif
mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.
2. IPK dihitung pada tiap akhir semester.
3. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari
0,05):
IPK =
Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang
ditempuh
Jumlah SKS seluruh semester yang
ditempuh
4. IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya.
5. Rentang IPK dan jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya:
Rentang IPK Jumlah SKS maksimum
3,00 – 4,00 24
2,50 - 2,99 21
2,00 – 2,49 18
1,50 – 1,99 14
<1,50 11
Beban studi di atas diperhitungkan atas dasar perkuliahan yang kegiatannya minimal 1-3 tiap SKS (1 jam kegiatan terjadwal, ditambah 1-2
jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri). Beban Studi yang diambil akan berkurang apabila mata kuliah yang ditempuh berupa kegiatan
praktikum, praktik kerja, praktik klinik, atau skripsi.
29
1. IP dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik,dan evaluasi studi pada akhir program.
2. Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang kurang dari jumlah minimal yang diperkenankan, tetapi tidak
diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang lebih besar dari jumlah maksimal yang diperkenankan.
3. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C, dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu yang lebih
tinggi, misalnya:
- D diperbaiki menjadi E, yang digunakan adalah D;
- E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A.
4. Huruf T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK; huruf T harus diubah menjadi A, B, C, D, atau E dalam waktu dua
minggusetelah huruf T diumumkan.
30
BAB IV
SANKSI AKADEMIK
Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh fakultas/
program studi dan diputuskan oleh Rektor.
Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa yang tidak memenuhi aturan akademik secara otomatis dari Sistem Peringatan Dini
(Early Warning System) melaluiWeb, email dan atau pesan pendek;
A. Peringatan akademik berbentuk surat Wakil Dekan I yang ditujukan kepada orang-tua/wali untuk memberitahukan adanya kekurangan
prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak
mengalami pemutusan studi.
1. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi dibawah ini:
a) pada akhir Semester I memperoleh IPS kurang dari 2,00 dan atau perolehan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang
memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks;
b) pada Semester II memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke
atas) tidak mencapai 24 sks;
2. belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal
B. Peringatan Akademik Karena Kelalaian Administratif
Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran
ulang, dsb.) untuk satu semester.
C. Pemutusan Studi
Dengan dikeluarkannya Pemutusan Studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari program studi karena prestasinya sangat rendah, kelalaian
administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami
salah satu kondisi di bawah ini:
a) Pada akhir semester keempat memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata
kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS.
b) Pada akhir semester keenam memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata
kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS.
c) Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.
D. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Administratif
1. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan
tanpa izin Rektor.
2. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar
3. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi:
a) Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik
mengisi maupun tidak mengisi KRS;
b) Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan
yang dapat dibenarkan; dan/atau;
c) Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut
atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan seperti tersebut.
E. Sanksi Akademik Lain
1. Sanksi lain dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran atau pendaftaran kembali secara administratif,
tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik yang tidak
mengisi KRS maupun yang mengisi KRS tetapi mengundurkan diri setelah lewat batas waktu perubahan KRS.
2. Tidak Mengisi KRS dan Tidak Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar pada Semester I dan/atau Semester II
a) Mahasiwa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak
mengikuti kegiatan belajar-mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap
mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.
b) Tidak Mengisi KRS
c) Mahasiwa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak
mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berikut:
1) Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Wakil Dekan I agar tidak mengulangi lagi;
31
2) Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
3) Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai
sanksi pemutusan studi.
3. Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS
Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan
yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) dikenakan sanksi akademik berikut:
a) Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E);
b) Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
c) Diberi peringatam secara tertulis oleh Wakil Dekan I agar tidak mengulangi kembali;
d) Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
e) Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi
pemutusan studi
F. Sanksi karena kelalaian akademik
Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenai sanksi khusus, sedangkan
penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib. Jenis pelanggaran tersebut adalah seperti dibawah ini
1. Mahasiswa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak
mengikuti kegiatan belajarmengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap
mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.
2. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti
kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan Semester yang
ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan apabila perbuatan ini diulangi lagi pada
semester berikutnya berturut-turut ataupun tidak dikenai sanksi pemutusan studi.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang
dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) maka mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi
huruf mutu E, dengan angka mutu 0);
4. Huruf mutu E yang diperoleh sesuai ayat (1) pasal ini digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
5. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang
dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) diperingatan oleh sistem;
6. Semester yang ditinggalkan seperti pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan dalam menentuan batas waktu maksimal penyelesaian
studinya;
7. Mengulang perbuatan pengunduran diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan
yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, akan
dikenai sanksi pemutusan studi.
G. Sanksi Lain
1. Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus yang termasuk kejahatan atau pelanggaran dan diancam
pidana.
2. Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan berbagai aktivitas sebagai bagian dari civitas akademika, namun
demikian sebagaimana dalam kehidupan manusia pada umumnya harus dihindari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:
a) Tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang menimbulkan
kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka-luka. Pelaku perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau
korban luka-luka dapat dikenakan ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan Pasal 351 KUHP tentang
penganiayaan.
Pasal 406 (1) KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Pasal 351 KUHP:
Pasal 351 (l): "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling
banyak tiga ratus rupiah".
32
Pasal 351 (2): "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima
tahun".
Pasal 351 (3): "Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
b) Ketentuan dalam Pasal 406 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan terhadap aktivitas demo yang tidak tertib dan
menimbulkan kerusuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik orang lain dan atau korban lukaluka.
c) Minum-minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang mengganggu keamanan umum. Ketentuan
yang dapat dikenakan adalah Pasal 492 tentang pelanggaran keamanan umum.
Pasal 492 (1):
Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam
keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan
penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan
paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.
d) Menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun memberikan narkotika kepada orang lain baik di dalam maupun
di luar lingkungan kampus. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika: Pasal 84 UU Narkotika:
Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
1) menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
750.000.000,00.
2) menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00.
3) menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
250.000.000,00.
Pasal 85 UU Narkotika:
Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
1) menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2) menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
3) menggunakan narkotika Golongan IIIbagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
e) Menggunakan atau mengedarkan atau secara tanpa hak memiliki atau membawa psikotropika atau tidak melaporkan
adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal
59 ayat (1), Pasal 62 dan Pasal 65 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:
Pasal 59 ayat (1) a, c, dan e UU Psikotropika:
Barangsiapa menggunakan psikotropika Golongan I atau mengedarkan psikotropika Golongan I atau secara tanpa hak
memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama
15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00. dan paling banyak Rp. 750.000.000,00.
Pasal 62 UU Psikotropika:
Barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.
Pasal 65 UU Psikotropika:
Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp. 20.000.000,00.
Pasal 54 ayat (2) UU Psikotropika menyatakan: masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila
mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
33
BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar di Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran
sangat memadai. Sarana dan prasarana Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran saat ini menggunakan sarana dan prasarana
yang ada di kampus FISIP Universitas Padjadjaran, baik di kampus Dipati Ukur, Jatinangor maupun di kampus Dago.
Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi ruang kelas, ruang kantor, maupun fasilitas kemahasiswaan. Ruang kelas yang tersedia
di kampus Jatinangor yang digunakan oleh Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran adalah ruang di Gedung B FISIP
UNPAD dan juga ruang kelas gedung C FISIP Unpad, bahkan untuk melakukan seminar/kuliah umum program studi juga menggunakan ruang
seminar fakultas di Gd A FISIP Unpad, atau ruangan seminar yang dimiliki Unpad seperti Grha Sanusi di Dipati Ukur, Bale Sawala, Bale Santika
atau Bale Rumawat.
Bale Sawala Gd Rektorat Unpad di Jatinangor
Ruangan kelas yang digunakan antara lain Ruang B 201, B 202, B 203, B 204, B 205, B 301, B302 serta C 201, C 202, dan C 302.
Sedangkan ruang kelas yang digunakan oleh Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran di kampus Dago antara lain ruangan
kelas di Gd C, dan ruang kelas di GD E FISIP Unpad kampus Dago.
Saat ini ketersediaan peralatan penunjang di setiap ruang kelas cukup memadai dan semua ruang kelas sudah dilengkapi dengan AC dan
infocus. Selain itu, program studi juga menyediakan 3 buah portable infocus untuk mendukung peralatan yang ada di setiap ruang kelas maupun untuk
kegiatan akademik lainnya seperti sidang skripsi atau praktikum. Kemudian Program Studi Administrasi Publik memiliki kelas Internasional
kerjasama dengan SKKU Korea, yang dilakukan tiap semester, menggunakan sarana video conference yang dimiliki Unpad.
Kelas e-class Prodi Adm Publik dengan SKKU Korea
34
Untuk kebutuhan praktikum, sarana dan prasarana yang digunakan disesuaikan dengan jenis praktikum program studi. Praktikum Program
Studi Administrasi Publik dilakukan di tiap semester dalam bentuk yang berbeda-beda. Umumnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa
penyediaan alat tulis kantor antara lain seperti kertas plano, spidol, serta kertas folio. Kemudian ruang kelas besar, seperti di GD B 302 atau B 301
Kampus FISIP Unpad, atau di Gd E lt 2 Kampus Dago FISIP Unpad. Selain itu Program Studi juga menggunakan fasilitas Lab Komputer yang
dimiliki oleh FISIP Unpad di Kampus Dago. Selain itu, sarana dan prasarana yang juga digunakan dalam kegiatan praktikum adalah ruang-ruang
pertemuan di Universitas Padjadjaran, seperti Ruang Seminar Gedung A Kampus FISIP Unpad Jatinangor dan Aula Unpad Training Centre (UTC)
Dago.
Program studi Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran memiliki ruang kantor di Gedung B Lantai 1 kampus
FISIP Unpad Jatinangor, yang terdiri dari ruang pimpinan, runag dosen, ruang layanan akademik, dan dua ruang seminar yang digunakan untuk
penyelenggaraan Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Skripsi. Kedua ruang seminar tersebut dilengkapi dengan infocus dan sudah dilengkapi AC.
Terkait dengan akses internet, semua ruangan di kampus Jatinangor dan kampus Dago dapat menggunakan jaringan wifi yang disediakan
oleh Universitas Padjadjaran. Jaringan internet ini memudahkan mahasiswa dan dosen untuk mengakses internet dengan menggunakan sistem single
sign on. Mahasiswa dan dosen harus terdaftar terlebih dahulu dalam sistem tersebut, sebelum menggunakan akses internet di lingkungan Universitas
Padjadjaran.
Sarana dan prasarana juga dapat dilihat dari ketersediaan layanan kegiatan kemahasiswaan. Saat ini di kampus Jatinangor telah terdapat
gedung Student Centre, yang digunakan sebagai sekretariat organisasi kemahasiswaan tingkat program studi (Himpunan Mahasiswa/HIMA) dan
tingkat fakultas (Badan Eksekutif Mahasiswa/BEM). Selain itu, kampus FISIP Unpad juga sudah dilengkapi dengan beragam fasilitas kemahasiswaan
antara lain lapangan basket, panggung seni, alat-alat olahraga, alat-alat kesenian, mushola, kantin, dan bangku-bangku untuk berdiskusi. Sarana dan
prasarana kemahasiswaan juga menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Padjadjaran seperti masjid, gedung Unit Kegiatan Mahasiswa,
asrama mahasiswa, UPT Kesehatan, serta lapangan olahraga.
35
BAB VI
RISET, PPM DAN KERJASAMA
Kegiatan kerja sama di FISIP dilakukan dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun di lingkungan FISIP Unpad,
yaitu :
1. SOP kerja sama tentang penyelenggaraan pendidikan DIII, S1, Kelas Khusus, S2, S3 dengan pihak lain dalam negeri
2. SOP kerja sama tentang penyelenggaraan pendidikan DIII, S1, Kelas Khusus, S2, S3 dengan pihak lain luar negeri
3. SOP kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan seminar, lokakarya, workshop dan laian-lain di FISIP unpad
4. SOP kerja sama dengan pihak lain untuk mengikutsertakan dosen/mahasiswa FISIP unpad untuk mengikuti seminar, lokakarya,
workshop,pelatihan, diklat, kursus dan lain-lain di luar Fisip unpad
5. SOP kerja sama dengan pihak lain dalam rangka melayani kunjungan-kunjungan ke FISIP Unpad dalam berbagai tujuan
6. SOP kerja sama dengan pihak lain untuk memberikan penyuluhan, pencerahan dan pengajaran
7. SOP kerja sama pengkajian dengan sistem swakelola
Dengan mengacu kepada SOP tersebut, telah dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan baik departemen/non departemen, pemda
provinsi, Kabupaten/kota di lingkungan provinsi Jawa Barat maupun instansi non pemerintahan. Kerja sama dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan
seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, dan pengkajian. Beberapa kerja sama yang pernah dilakukan antara lain :
1. Seminar konsolidasi demokrasi : refleksi kelembagaan politik,
2. Penyusunan Program Legislasi Nasional
3. Uji Shahih Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan
Sedangkan kerja sama pengkajian dilakukan dengan mengirimkan tenaga ahli yang relevan dengan keilmuan sosial dan politik diantara penyusunan
struktur organisasi, penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, evaluasi otonomi daerah, e-government, kinerja dan lain sebagainya.
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
1 USM (Universitas Sains Malaysia) Promoting Lecturing and Research
2 FSA-TU (Thammasat University) Bangkok
Thailand Promoting Lecturing and Research
3 Sungkyunkwan University Korea academic educational and cultural exchange agreement as follows/Perjanjian
kerjasama akademik
4 Sungkyunkwan University Korea Promotion of korean and indonesia student at both university, Cooperation for KF Global e-school program and effektif period/termination.
5 FISIP UGM Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6 FISIP UI (Universitas Indonesia) Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
7 Universitas Riau Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
8 FISIP UNLAM (Universitas Lambung
Mangkurat) Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
9 Dispenda Kota Bandung Konsultasi Perencanaan SPK No. 824/05.B/17.05/SPK/2011 tanggal 6/9/2011
10 BAPPEDA Konsultasi Perencanaan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah SPK No. 027/2902.6-Pem
11 Sekda Pemerintahan kota Bandung Konsultasi Penelitian Kegaiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran
2012
12 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung
Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Per UU tahun Anggaran 2012
13 BKD Pemerintahan Privinsi Jabar Konsultasi Pembuatan Soal Ujian Dinas periode Oktober 2012 dan Pembuatan Soal
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode 2012
14 Sekretaris Daerah Kota Cimahi Seminar Peningkatan Kapasitas Kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Kerjasama Sekretariat Daerah cimahi dengan LP3AN FISIP UNPAD
15 Dispenda Kota Bandung Perencanaan Penyusunan SOP Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak pada
RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi
16 Dispenda Kota Bandung Perencanaan Kajian SOTK Dispenda pada RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi
17 Sekda Kabupaten Bandung Penelitian Kajian Pemekaran Kecamatan Rancaekek Kab Bandung pada bagian otonomi daerah
18 Sekda Pemerintahan Kota Bandung Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Pekerjaan Pendataan Sarana dan prasarana Tempat Peribadatan di Kota Bandung
19 Univ. LN Promotion of korean and indonesia student at both university, Cooperation for KF
Global e-school program and effektif period/termination.
20 Univ. LN Promoting Lecturing and Research
21 FISIP UI Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
22 Univ. LN Promoting Lecturing and Research
23 PTN Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
24 PTN Riau Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
25 Perencanaan Evaluasi Kinerja Kerjasama Pembangunan Kota
36
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
26 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pajak Daerah
27 Penyusunan Raperwal tentang Pajak Daerah
28 PTN Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
29 Univ. LN academic educational and cultural exchange agreement as follows/Perjanjian
kerjasama akademik
30
Pemerintahan Bappeda Kota Bandung Kegiatan Jasa Konsultasi Penelitian Kerjasama Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi antara Bappeda Kota Bandung dengan LP3AN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
31
BAPPASI Kabupaten Bandung Kegiatan Jasa Konsultasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi tentang
Penyusunan Naskah Akademik Raperda Keterbukaan Informasi Publik antara
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan LP3AN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
32
Bagian Pemum Setda Kabupaten Bandung Kegiatan Jasa Konsultasi Kajian Kapasitas Kelembagaan Kecamatan antara
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan LP3AN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Padjadjaran
33
Bagian Pemum Setda Kabupaten Bandung Kegiatan Jasa Konsultasi Kajian Penguatan Akselerasi Tipologi Kecamatan antara
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan LP3AN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Padjadjaran
34
BPMPD Kabupaten Bandung Kegiatan Jasa Konsultasi Penelitian Kajian PNPM MPd Kerjasama BPMPD
Kabupaten Bandung dengan LP3AN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
35 Kecamatan Majalaya kabupaten Bandung Jasa Konsultasi Penelitian Kajian Pemekaran Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya
kabupaten Bandung
36
Kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung Jasa Konsultasi Penelitian Kajian Pemekaran Kecamatan Rancaekek Kab Baandung
pada bagian Otonomi Daerah
37
DISPENDA Kota Bandung Kegiatan Jasa Konsultasi Penelitian Kajian Pekerjaan Evaluasi Kinerja Kerjasama
Pembangunan Kota dan Perumusan Kebijakan Kerjasama Daerah Kerjasama
DISPENDA Kota Bandung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
38
Kegiatan Jasa Konsultasi Penelitian Kerjasama Koordinasi Perencanaan Penanaman
Daerah Kota Bandung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
39 Pendataan Sarana dan Prasarana Tempat Peribadatan di Kota Bandung
40 Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Khusus Pemerintah Kota
Bandung
41 Penyusunan SOP tentang Pemungutan Pajak Daerah
42 BKD Pemprov Jabar Kegiatan Jasa Konsultasi Pembuatan Soal Ujian Dinas Periode April 2013 dan
Pembuatan soal ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Aprl 2013
43 Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Analisis Kebijakan Jaminan Sosial
44 Badan Pendidikan dan Penelitian KS
Kementerian Sosial RI
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
45 Kemenko Kesra Analisis kebijakan pengembangan regulasi peraturan pelaksanaan bpjs sesuai amanat
undang-undang nomor 40 tahun 2004 dan undang-undang nomor 24 tahun 2011
46
Bappeda Kota Bandung Pelaksanaan pekerjaan dengan Bappeda Kota Bandung tentang Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan Kesra Sebagai Bahan Penyusunan
RPJMD 2014-2018
47 Bappeda Kota Bandung Jasa Konsultasi Penelitian kerjasama antara BAPPEDA Kota Bandung dengan Fisip
Unpad
48
BKD Pemprov Jabar Pelaksanaan pekerjaan dengan BKD Prov Jabar tentang Program Pendidikan D3
Program Studi Administrasi Peminatan Kearsipan dan Pelatihan Kearsipan Bagi PNS Pemprov Jabar
49 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Kegiatan Praktikum Manajemen Perkantoran dan Kearsipan
50 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Stadium General Mata Kuliah Manajemen Kekayaan Negara
51 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kegiatan Praktikum Akuntansi Sektor Publik
52 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kegiatan Praktikum Perbendaharaan Negara
53 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kegiatan Praktikum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
37
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
54 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Praktikum E-Gov
55 Dinas Pendapatan Kota Bandung Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Bandung No. 19 Tahun 1998 Tenatang Pajak Hiburan dan Peraturan Daerah No. 08
Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame.
56 Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
57 Pemerintah Daerah Kota Bandung Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
58 Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
59 Pemerintah Daerah Kota Cimahi Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
60 Faculty Of Public Policy And Management (FPPM), Flinders University, South
Australia (FUSA)
Pertukaran Mahasiswa dan Beasiswa Studi.
61 University of Malaysia (UM) Student Exchange Programme
62 Ajou International Summer School 2011
(South Korea)
Youth Congress & Seminar
63 University of Malaysia (UM) Student Exchange Programme
64 First ASEAN Student Convention Of
Leadership and Integrity (ASLI 2010)
Universiti Putra Malaysia
Youth Congress & Seminar
65 Kemlu ASEAN Center
66 Kemlu (Direktorat kerjasama fungsional ASEAN)
Sosialisasi ASEAN Community
67 ICRC Indonesia Lokakarya Kajian Hukum Humaniter Universitas Se-Indonesia
68 Kemlu (Direktorat Jenderal Kerjasama
ASEAN)
Sosialisasi ASEAN Charter
69 UUM (Universiti Utara Malaysia Strata 2 (S-2) – jumlah 2 orang
70 UUM (Universiti Utara Malaysia Strata 3 (S-3) – jumlah 9 orang
71 Australia National University Strata 2 (S-2) – jumlah 1 orang
72 UUM (Universiti Utara Malaysia Strata 2 (S-2) – jumlah 1 orang
73 Badan Narkotika Nasional Penelitian
74 BPMIGAS Penelitian
75 PT. Nugramandiri Aditunggal Penelitian
76 YPAC Bandung Praktikum
77 Suryakanti Praktikum
78 Dompet Dhuafa Bandung Praktikum
79 Dompet Dhuafa Ciputat Praktikum
80 Rumah Amal Salman ITB Praktikum
81 Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil
Praktikum
82 Walhi Jabar Praktikum
83 Forum Pemberdayaan dan Pengembangan
Masyarakat
Praktikum
84 Bahtera Praktikum
38
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
85 PKBI Praktikum
86 Yayasan Masyarakat Sehat Praktikum
87 Yayasan Inisiatif Praktikum
88 BPBD Jabar Praktikum
89 Rumah Zakat Indonesia Praktikum
90 Jaringan Relawan Indonesia Praktikum
91 Rumah Cemara Praktikum
92 Greeneration Indonesia Praktikum
93 YMPI Praktikum
94 PT Telkom Praktikum
95 PT Jamsostek Praktikum
96 Saung Angkllung Ujo Praktikum
97 Daarutthauhid Praktikum
98 PT. KAI Praktikum
99 Komunitas Hong (Pusat kajian Mainan Rakyat)
Praktikum
100 LSM Pergerakan Praktikum
101 Yayasan Pendidikan Islam Al-Muntadzar Praktikum
102 Panti Asuhan Al-Muslimin Praktikum
103 Health Center and Nursing Center Unpad Praktikum
104 Kementerian Sosial Workshop
105 Dinas Pendidikan Kota Bandung Penelitian
106 Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Penelitian
107 Kementerian Pemuda dan Olahraga Penelitian
108 Pemerintah Kota Bandung Penelitian
109 AGB Nielsen Media Research Indonesia Penelitian
110 Astra Daihatsu Motor indonesia Penelitian
111 British Council Kerjasama dan pengembangan keilmuan
Kerjasama dan pengembangan keilmuan
Kerjasama dan pengembangan keilmuan dosen
Kerjasama dan pengembangan keilmuan
112 Ashoka Indonesia Fasilitasi praktikum
113 Swiss Contact Fasilitasi praktikum
114
Asian Pasific Association for Social Work
Education (APASWE) Ke Workshop kompetensi pendidikan pekerjaan sosial n
115 Save The Children Fasilitasi praktikum
Fasiltasi kegiatan seminar profesi
Peningkatan kompetensi dosen
Peningkatan kompetensi praktik para dosen
Peningkatan kompetensi dosen
Peningkatan kompetensi praktik para dosen
116 MERCY CORPS Fasilitasi praktikum
117 PDAM Kota Bandung Penyusunan Naskah Akademik SOTK PDAM Kota Bandung
118
Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota
Bandung
Pengkajian Naskah Akademik dan Rancangan Perda Kerjasama Daerah
39
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
119 Bagian Pembangunan dan Sumber Daya
Alam Pemerintah daerah Kota Bandung
E Project Planning Penyusunan Kegiatan Proses E Government di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
120
Bagian Pembangunan dan Sumber Daya
Alam Pemerintah daerah Kota Bandung
Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
121 Dispenda Pemerintah Daerah Kota Bandung Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2000 Tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandung No 19 tahun
1998 tentang Pajak dan Hiburan dan Pearturan Daerah No. 08 tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
122
RSB Astanaanyar, kontrak kerja Studi Kelayakan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Astanaanyar – Bandung
123 RSB Astanaanyar, kontrak kerja Master Plan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Astanaanyar – Bandung 2008-2018
124
BPMIGAS, kontrak kerja Kajian Pelaksanaan Community Development Di Lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pola Pengawasan Oleh BPMIGAS (Pasca Program CD
Tidak Masuk Cost Recovery)(Kerjasama dengan BPMIGAS dan PT. Nugramandiri
Aditunggal)
125 Pemkot Bandung Kajian Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap UKM di kota Bandung
126
Disindagro Jabar Business Plan Pengembangan Gula Kelapa di Kabupaten Ciamis (Berbasis
Komunitas)
127 Pemkot Cimahi Penyusunan SOP Pemkot Cimahi
128 Pemkot Cimahi Penyusunan SPM Pemkot Cimahi
129 Pemkot Bandung Pengkajian dan penyusunan RPJM 2008 – 2013 di pemkot bandung
130
Dept. PU Kajian manajemen asset dan pengelolaan BMN pada Direktorat SDA di Propinsi
Sulsel, Sulbar, dan Sultra.
131 INFID Polmas Sebagai cara menuju perpolisian demokratik
132 FES Bisnis Militer
133 Prov. Jabar Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Jabar
134 Kemlu ASEAN Center
135 Kemlu (Direktorat kerjasama fungsional
ASEAN)
Sosialisasi ASEAN Community
136
ICRC Indonesia Lokakarya Kajian Hukum Humaniter Universitas Se-Indonesia
137 Kemlu (Direktorat Jenderal Kerjasama
ASEAN)
Sosialisasi ASEAN Charter
138
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Kegiatan Praktikum Manajemen Perkantoran dan Kearsipan
139 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Stadium General Mata Kuliah Manajemen Kekayaan Negara
140 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kegiatan Praktikum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
141 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kegiatan Praktikum Akuntansi Sektor Publik
142
BPMIGAS, kontrak kerja Penilaian Tingkat Hubungan Kemitraan BPMIGAS Dengan Stake Holder Di JAPALU (Jawa, Papua, Maluku) (Kerjasama dengan BPMIGAS dan PT. Nugraman
diri Aditunggal)
143 BKD DKI, kontrak kerja Rancang Bangun Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009 (Kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah
Propinsi DKI Jakarta, 2009)
144 Departemen Pekerjaan Umum Strategi Penyehatan PDAM Di Indonesia
145 Pemkot Cimahi Analisis Jabatan Di Pemkot Cimahi
146 INFID Pengambilalihan Bisnis Militer
40
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
147 Pemkab. Garut Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut Selatan
148 Setwan DPRD Kota Bandung Penataan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal
149 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kegiatan Praktikum Perbendaharaan Negara
150 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegiatan Praktikum E-Gov
151 Dinas Pendapatan Kota Bandung Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II
Bandung No. 19 Tahun 1998 Tenatang Pajak Hibunran dan Peraturan Daerah No. 08
Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame.
152 Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
153 Pemerintah Daerah Kota Bandung Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
154 Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
155 Pemerintah Daerah Kota Cimahi Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemerintahan
156 Balai Konservasi DKI Pengenalan Proses Konservasi kepada Mahasiswa
157 Pusat Arkeologi Nasional Melakukan Praktikum dan Penelitian
158 Asosiasi Jurusan Antropologi Indonesia (AJASI)
Forum Diskusi dan Lokakarya Masalah-masalah Antropologi (Pengembangan Kurikulum, Peluang dan kesempatan kerja lulusan, Kerjasama Penelitian, Magang
dan Pertukaran Dosen
159 Asosiasi Antropologi Indonesia Forum Diskusi dan Lokakarya Masalah-masalah Antropologi (Profesi,
Pengembangan Kurikulum, Peluang dan kesempatan kerja lulusan, Kerjasama
Penelitian, Magang dan Pertukaran Dosen
160 Jurusan Antropologi Universitas Andalas Studi Banding
161 Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Saresehan AAI di Puncak Bogor
162 USAID Kuliah Umum
163 University Utara Malaysia Pendidikan S2 dan S3
164 University Kebangsaan Malaysia Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia
165 Faculty Of Public Policy And Management
(FPPM), Flinders University, Australia
Pertukaran Mahasiswa dan Beasiswa Studi.
166 Australia National University Strata 2 (S-2) – jumlah 1 orang
167 University of Malaysia (UM) Student Exchange Programme
168 First ASEAN Student Convention Of Leadership and Integrity (ASLI 2010)
Universiti Putra Malaysia
Youth Congress & Seminar
169 Ajou International Summer School 2011
(South Korea)
Youth Congress & Seminar
170 University of Malaysia (UM) Student Exchange Programme
171 Department of Anthropology, University of
Kent dengan UNPAD
Penelitian, Pelatihan Menulis di jurnal Internasional
172 University of Toronto, Canada Diskusi & Presentasi Bersama Kajian Perkotaan di Bandung dan Toronto
Monash University Sandwich Program
41
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
173 Univ of Kentucky Sandwich Program
174 UNE Armidale Australia Sandwich Program
Gotingen University Jerman Sandwich Program
175 The University of Melbourne Australia Sandwich Program
176 Balai Konservasi DKI Pengenalan Proses Konservasi kepada Mahasiswa
Pusat Arkeologi Nasional Melakukan Praktikum, Penelitian dan Pengajaran
177 Asosiasi Jurusan Antropologi Indonesia
(AJASI)
Forum Diskusi dan Lokakarya Masalah-masalah Antropologi (Pengembangan
Kurikulum, Peluang dan kesempatan kerja lulusan, Kerjasama Penelitian, Magang
dan Pertukaran Dosen
178 Asosiasi Antropologi Indonesia Forum Diskusi dan Lokakarya Masalah-masalah Antropologi (profesi, pengembangan kurikulum, peluang dan kesempatan kerja lulusan, kerjasama enelitian, magang dan
pertukaran dosen antropologi
Jurusan Antropologi Universitas Andalas,
Padang
Pemagangan pengajar dan pertukaran mahaiswa (credit earning)
179 Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Penelitian dan pelatihan mahasiswa
180 Jurusan Sosiologi dan Antropologi,
Universitas Negeri Semarang
Pengajaran
181 STIA-LAN Bandung Pengembangan kompetensi Staf Pengajar
182 Kopassus, Tentara Nasional Indonesia Penelitian dan pengabdian masyarakat
183 Wanadri dan Rumah Nusantara Penelitian pulau-pulau terluar Indonesia
184 Indonesian off Road Federation Penelitian Masyarakat di sekitar Garis Ekuator Kalimantan
185 Yayasan Sidikara Bandung Pengabdian Masyarakat
186 Frontier for Health (F2H) Bandung Penelitian
187 Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Penelitian dan pelatihan
188 Yayasan AKATIGA Bandung Penelitian
189 PAM BM Tirta Giri Kelurahan Pasir Endah Pengabdian Masyarakat
190 Madrasah Diniyah Awaliyah Al Furqon,
Desa Darmajaya
Pengabdian Masyarakat
191 Madrasah Diniyah Awaliyah Al Hikmah, Desa Leuwi Hideung
Pengabdian Masyarakat
192 Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
(ANBTI) Jakarta
Pelatihan, workshop, seminar
193 Indonesian Confrerence Religion and Peace
(ICRP)
Pelatihan, workshop, seminar
194 Dewan Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda (Baresan Olot Tatar Sunda)
Pengabdian
195 Jaka Tarub (Jaringan Kerja Antar Umat
Beragama)
Pelatihan, workshop, seminar
196 Perpustakaan BATU API, Jatinangor Pelatihan
197 Perpustakaan dan Community Space
Ultimus Bandung
Pelatihan
198 FORCI-Dev (Centre for Forestry Organisation Capacity and Institution
Development ) Fahutan IPB, Bogor.
Pelatihan
199 Yayasan Tri Mulya, Kuningan Pelatihan, workshop, seminar
200 Pemkot Bandung Kajian Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap UKM di kota Bandung
201 Disindagro Jabar Business Plan Pengembangan Gula Kelapa di Kabupaten Ciamis (Berbasis
Komunitas)
202 Pemkot Cimahi Penyusunan SOP Pemkot Cimahi
42
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
203 Pemkot Cimahi Penyusunan SPM Pemkot Cimahi
204 Pemkot Bandung Pengkajian dan penyusunan RPJM 2008 – 2013 di Pemkot Bandung
205 Bappeda Provinsi Banten Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten
206 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jawa
Barat
Pelatihan, seminar, workshop
207 Forum Diskusi Hukum bandung Diskusi, seminar
208 Dewan Pemerhati Lingkungan Hidup Tatan Sunda
Sosialisasi CSR lingkungan hidup dan reboisasi hutan
209 Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Sosialisasi pemilihan umum
210 TNI AD Kopassus Pendataan Masyarakat di sekitaran Pegunungan Bukit Barisan, Sumatera
211 Department of Anthropology, University of
Kent dengan UNPAD
Penelitian, Pelatihan Menulis di jurnal Internasional
212 University of Toronto, Canada Diskusi & Presentasi Bersama Kajian Perkotaan di Bandung dan Toronto
213 Jabatan Sosiologi-Antropologi Universiti Kebangsaan Malaysia
Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia (SKIM) UKM-UNPAD
214 Jabatan Sosiologi-Antropologi Universiti
Malaya
Pertukaran mahasiswa
215 Kerjasama INRIK dan LEAD Leiden
University, Belanda
Kerjasama penelitian
216 Radboud University, Honours Programe, Belanda
Penelitian
217 Leiden University, MM-FE UNPAD , Gema
PKM
Pelatihan
218 University of Tokyo, Jepang Penelitian
219 University of Vietnam Penelitian
220 Pemkot Bandung Pelatihan Wirausaha & Manajemen Keuangan untuk UMKM
221 Pemkab Purwakarta Kajian potensi investasi UMKM
222 Pemkab Purwakarta Kajian Otonomi Desa
223 Badan Penanaman Modal Prop.Jabar Kajian Akademis Kebijakan Investasi
224 LKPP Jakarta Melaksanakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang
225 Pemkot Cimahi Kajian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
226 PT. Sari Husada di Klaten – Yogyakarta Tempat Praktikum Mahasiswa
227 PT. Yakult Indonesia Persada di Sukabumi Tempat Praktikum Mahasiswa
228 PT. Amerta Indah Otsuka (Pocari Sweat) di Sukabumi
Tempat Praktikum Mahasiswa
229 EIDUC English Courses di Bandung Tempat Praktikum Mahasiwa
230 PT. Jaya Ancol di Jakarta Tempat Praktikum Mahasiswa
231 PT. Cok Konveksi di Bali Tempat Praktikum Mahasiswa
232 PT. BNI di Bandung Partisipasi Dosen Tamu di Perkuliahan
233 Kantor Pelayanan Pajak di Bandung Partisipasi Dosen Tamu di Perkuliahan
234 University Kebangsaan Malaysia Indonesia-Malaysia Cultural Symposium
235 Pitsburgh University Seminar
236 Kentucky University Sandwich Program
237 Chenkung University Seminar
43
No Institusi Kerja sama Jenis Kerja Sama
238 USAID Kuliah Umum
239 University of Malaya (UM) Student Exchange Programme
240 University of Malaya (UM) Student Exchange Programme
241 University Kebangsaan Malaysia Indonesia-Malaysia Cultural Symposium
NO NAMA KERJA SAMA NAMA INSTANSI PIHAK KERJASAMA
1 Pembayaran Termin ke-2 Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Latihan Daerah dengan FISIP Unpad pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Manajemen SDM (Penyusunan E-Job Rotation
System)
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Jl. Mayor SL Tobing 56
Telp./ Fax. (0265) 330171 Tasikmalaya
2 Pembayaran Kerjasama Pekerjaan Kajian Pengembangan
Indikator Kemiskinan Kota Bandung, Kerjasama antara
Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan
Administrasi Negara (LP3AN) FISIP Unpad dengan
Pemerintah Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat
3 Pembayaran Kerjasama Pekerjaan Kajian Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin, Kerjasama
antara Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan
Administrasi Negara (LP3AN) FISIP Unpad dengan Pemerintah Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
4 Pembayaran Kerjasama Pekerjaan Kajian Pengolahan Profil
dan Data Dasar Kemiskinan, Kerjasama antara Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara
(LP3AN) FISIP Unpad dengan Pemerintah Kota Bandung
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa dan
Pemberdayaan Masyarakat
5 Kerjasama antara The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan FISIP Unpad tentang "Penelitian monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Universal (JKN)
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)
The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia
6 Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah
Kota Sungai Penuh dengan FISIP Unpad tentang Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil dengan CAT, Pemerintah Kota Sungai Penuh
Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh
7 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan
FISIP Unpad tentang Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Barat
Pemerintah Kabupaten Nias Barat
8 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sula dengan Laboratorium Pengkajian Penelitian
dan Pengembangan Administrasi Negara (LP3AN) FISIP
Unpad tentang Kegiatan Pembangunan Kapasitas (capacity
building) Pengelolaan dan Pengurusan Barang Daerah
Pemerintah Kabupaten Sula. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sula
9 Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tentang Tes Kompoetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir Provinsi
Sumatera Utara
10 Kerjasama antara FISIP Unpad dengan Sungkyunkwan
University tentang Global E-School Program
Sungkyunkwan University
11 Pembayaran Kerjasama antara FISIP Unpad dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat
tentang Penelitian, Kajian dan Koordinasi Penetapan Hasil Penelitian Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan
(Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
Barat
44
NO NAMA KERJA SAMA NAMA INSTANSI PIHAK KERJASAMA
12 Pembayaran Kerjasama antara FISIP Unpad dengan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pekerjaan tentang
Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2014 Tahun Anggaran 2015
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
13 Pembayaran Kerjasama anatara FISIP Unpad dengan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Sibolga tentang Pekerjaan Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB)
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Pelamar
Umum Tahun 2014
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Sibolga
14 Kerjasama antara FISIP Unpad dengan Sungkyunkwan
University tentang Global E-School Program
Sungkyunkwan University
15 Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola antara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka pekerjaan
tentang Kajian Penyusunan Model Pemanfaatan Aset Daerah
yang Dikerjasamakan dengan Badan Usaha
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
16 Kerjasama Penyusunan Kajian Kebijakan Budaya Lokal
Daerah Mengenai Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari
Jadi Kota Bandung, antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadajaran dengan Bagian Kesra dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Bandung
17 Kerjasama Jasa Konsultasi Panduan Sistem Operasional Assesment Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya pada Kegiatan Manajemen Assesment" kerjasama
antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmaya dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Padjadjaran
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
18 Pembayaran Kerjasama Penyelenggaraan Social Mapping D
TBBM MOR III Pertamina Marketing Operation Region III Jakarta antara Pertamina Marketing Operation Region III
Jakarta dengan Departemen Administrasi Binsis Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
PERTAMINA MARKETING OPERATION REGION III
JAKARTA
19 Pekerjaan Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Padjadjaran dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara,
pekerjaan tentang Pengadaan Naskah Soal dan Aplikasi
Computer Asissted Tes, Tes Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mandailing Natal Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2014
Badan Kepegawaian Kabupaten Mandailing Natal Provinsi
Sumatera Utara
20 Pekerjaan Kerjasama antara Laboratorium Pengkajian
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara (LP3AN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabuapten Sula, pekerjaan tentang Pendataan Objek dan Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sula
21 Pembayaran Kerjasama Fasilitasi Pelaksanaan Assesment Test Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori II Kerjasama antara
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
22 Pembayaran Kerjasama Tentang " Kajian Penyusunan Naskah
Akademik Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan " Kerjasama antara Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
23 STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN REVITALISASI SEMANGAT BANDUNG DALAM
MENDUKUNG PENCAPAIAN AGENDA PRIORITAS
NASIONAL INDONESIA"
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
45
NO NAMA KERJA SAMA NAMA INSTANSI PIHAK KERJASAMA
24 KERJASAMA PEKERJAAN SWAKELOLA ANALISIS
KEBIJAKAN SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
25 Pengadaan Naskah Soal dan Aplikasi computer Asissted Tes
Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 sebesar
Kemenetrian Kelautan dan Perikanan
26 Kerjasama atara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan FISIP Unpad tentang Program Pendidikan Diploma III Program Studi
Administrasi Peminatan Kearsipan dan Pelatihan Kearsipan
bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
27 Penyusunan E-JOB Rotation System Pada kegiatan Manajemen Assesment Center (TAHAP KE-1)
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Jl. Mayor SL Tobing 56
Telp./ Fax. (0265) 330171 Tasikmalaya,
28 Kerjasama Sewa Tempat Pembuatan Soal Ujian Dinas Periode
Oktober 2014 dan Pembuatan Soal Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2014
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabara
29 Kerjasama antara Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad dengan Kota Sukabumi Pekerjaan tentang Pengkajian
Pengembangan Wilayah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Sukabumi
30 Kerjasama antara Departemen Ilmu Sosiologi FISIP Unpad dengan Kota Sukabumi Pekerjaan tentang Pengkajian
Pengembangan Wilayah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Sukabumi
31 KERJA SAMA PEKERJAAN SWAKELOLA ANALISIS
KEBIJAKAN PEMETAAN STRATEGI JAMINAN SOSIAL
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
32 Kajian Akademik Sistem Presidensiil yang Efektif menurut
Unda-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sekjen MPR-RI
33 Pembuatan Master Naskah Soal, Lembar Jawaban Komputer
(LJK), Pengolahan/Koreksi Lembar Jawaban Komputer serta
Perangkingan Ujian Test Kompetensi Bidang (TKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2014 Mahkamah
Agung RI – Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
Badan Urusan Administrasi-Mahkamah Agung RI
34 Fasilitasi Pelaksaan Tes Kompetensi Dasar (TKd) pada
pelaksanaan pengadaan pegawai formasi Tahun 2014
Pemerintah Kota Cimahi
35 Pekerjaan Kerjasama antara FISIP Unpad dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Tes
Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014
Kementerian Komunikasi dan Informatika
36 Penyusunan E-JOB Rotation System Pada kegiatan
Manajemen Assesment Center (TAHAP KE-2)
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Jl. Mayor SL Tobing 56 Telp./ Fax. (0265) 330171 Tasikmalaya,
37 KEGIATAN PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MLIK DAERAH YANG TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN
SULA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERA KABUPATEN SULA
38 Pekerjaan Kajian Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota
Bandung
KS LP3AN FISIP UNPAD DENGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG
39 Pekerjaan Kajian Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pemukiman Masyarakat Miskin
KS LP3AN FISIP UNPAD DENGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG
46
NO NAMA KERJA SAMA NAMA INSTANSI PIHAK KERJASAMA
40 Tentang " Pekerjaan Kajian Pengolahan Profil dan Data Dasar
Kemiskinan ".
KS LP3AN FISIP UNPAD DENGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG
42 Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah
Kota Sungai Penuh dengan FISIP Unpad tentang Pelaksanaan
Tes Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan CAT, Pemerintah Kota Sungai Penuh
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
SUNGAI PENUH
43 Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah
Kabupaten Tobasa dengan FISIP Unpad tentang Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil dengan CAT, Pemerintah Kabupaten Tobasa
BKD Kabupaten Tobasa
44 Study and development of monitoring and evaluation tool for
KESRA in order to improve its coordinating function for the Universal Health Insurance (JKN).
FES (Kemenkokersara)
45 Pelaksaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada pelaksanaan
pengadaan pegawai formasi Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Nias Barat
Keterlibatan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan dalam
3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu:
1) Mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKM dosen secara individu, pembiayaan PKM ini berasal dari mandiri, hibah Dikti, hibah fakultas, hibah
universitas dan dari kegiatan kerjasama dengan instansi. Pada umumnya mahasiswa berperan sebagai pelaksana kegiatan;
2) Mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKM melalui kegiatan Praktikum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad. Bentuk PKM dalam
kegiatan praktikum ini adalah pada Semester IV (empat) sampai dengan Semester VII (tujuh). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dapat menjadi agent of change,
baik dalam ruang lingkup kecil dan sederhana, mulai dari tingkat desa/kelurahan, maupun dalam lingkup yang besar seperti di tingkat daerah
atau nasional. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad sebagai kaum intelegensia yang hidup bermasyarakat dan bernegara
yang memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dikembangkan dalam kegiatan
praktikum pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini dilakukan dengan banyak cara/bentuk kegiatan, yaitu dimulai dari
pemberian pelatihan, membuat program atau pekerjaan secara berkala dan terpola bersama masyarakat dan pemerintah setempat, sampai
dengan kegiatan yang memperjuangkan hak-hak dan atau aspirasi masyarakat kepada pihak yang bersangkutan terutama kepada pihak
pemerintah. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad juga dibekali dengan keterampilan dalam berinteraksi dan
berkomunikasi dengan pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah
kabupaten dan kota.
Berikut ini adalah kegiatan PKM mahasiswa yang selama ini dilakukan dalam kegiatan Praktikum Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad:
Nama Praktikum Bentuk PKM Tujuan Output Peran Dosen dan
Mahasiswa
Sistem Pemerintahan Daerah
Bimtek Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah
dan atau Studi Lapangan dan
Kunjungan Lembaga
(SLKL)
Mengaplikasikan pengetahuan konseptual tentang perencanaan
pembangunan di tingkat daerah;
Melatih dan mengembangkan
kemampuan mahasiswa dalam
menyusun rencana pembangunan daerah yang terukur.
Dokumen dan atau laporan tentang
rencana pembangunan
daerah (mulai dari visi-misi-tujuan-sasaran-
kebijakan-program-
kegiatan)
Dosen: Fasilitator Narasumber
Instruktur
Mahasiswa:
Asisten
fasilitator dan atau praktikan
(peserta praktikum)
Sistem Pemerintahan Bimtek pengisian Untuk menyerap aspirasi Program aksi untuk Dosen: Fasilitator
47
Nama Praktikum Bentuk PKM Tujuan Output Peran Dosen dan
Mahasiswa
Desa potensi desa per RT
dan RW, administrasi desa,
mapping/pemetaan
potensi desa
masyarakat desa yang akan
disampaikan kepada pemerintah desa;
Pembangunan program desa yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat desa.
penanganan masalah-
masalah baik pemerintahan maupun
masyarakat komunitas
(desa/kelurahan atau kelompok warga
tertentu (perempuan/
kaum miskin/ kelompok rentan/korban
bencana alam/
kelompok lanjut usia/dll)
Narasumber
Instruktur
Mahasiswa:
Asisten fasilitator
dan atau praktikan
(peserta praktikum)
Proses Legislatif Pelatihan pembuatan peraturan desa dan
peraturan daerah
Mempraktikkan prosedur dan tata cara pembuatan rancangan
peraturan desa dan peraturan
daerah;
Melatih aparat setempat tentang
prosedur dan tata cara
pembuatan rancangan peraturan
desa dan peraturan daerah.
Diperolehnya draft rancangan Perdes
dan atau Perda yang
bersangkutan
Dosen: Fasilitator Narasumber
Instruktur
Mahasiswa:
Asisten
fasilitator
dan atau praktikan
(peserta praktikum)
Pembangunan Lokal Penyusunan program pemberdayaan
masyarakat
Mensinergikan aspirasi masyarakat dengan program
pemerintah
Diperolehnya konsep dan atau program aksi
untuk kegiatan yang
berkaitan dengan kebutuhan,
pengembangan,
pemberdayaan dan pembangunan
masyarakat
Dosen: Fasilitator Narasumber
Instruktur
Mahasiswa:
Asisten
fasilitator dan atau praktikan
(peserta praktikum)
Perubahan Sosial dan
Dinamika Pemerintahan
Pemetaan dan
identifikasi Perubahan Sosial dan
Dinamika
Pemerintahan (PSDP)
Memetakan, mengidentifikasi dan
melakukan pendampingan baik kepada masyarakat maupun
pemerintah dalam menghadapi
perubahan sosial dan dinamika pemerintahan
Diperolehnya respon
baik dari pemerintah maupun masyarakat
terkait dengan perubahan
sosial dan dinamika pemerintahan
Dosen: Fasilitator
Narasumber Instruktur
Mahasiswa: Asisten
fasilitator
dan atau praktikan (peserta praktikum)
Dalam pelaksanaan PKM, dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad juga berperan sebagai pendamping terutama
dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat yang kini (sejak tahun ajaran 2015/2016) tengah dikembangkan oleh Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad melalui praktikum unggulan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yaitu Good Governance in Exercising (GoGo Exer).
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diberikan peranan penuh dalam kegiatan praktikum berupa Penelitian dan PKM (Pengabdian Kepada
Masyarakat) untuk kemudian dijadikan sebagai Desa Binaan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa memegang peranan penting dan peranan penuh dalam
melakukan pembinaan kepada desa yang telah ditentukan sebagai desa binaan di salah satu kawasan sekitar Jatinangor. Mahasiswa mengkoordinir
kegiatan PKM mulai dari perijinan lokasi, undangan pertemuan bersama masyarakat, serta menentukan bentuk PKM yang akan disajikan.
Sementara di sisi lain, dosen melakukan kegiatan penelitian dan PKM sesuai dengan road-map kajian masing-masing dosen yang dikembangkan
dalam road-map penelitian dan PKM Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.
3) Bentuk PKM yang diintegrasikan dengan program KKNM-PPMD, yaitu program integrasi antara Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM)
dengan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh dosen sebagai pembimbing lapangan pada KKNM. Dalam pelaksanaan
PPMD-nya pun mahasiswa KKNM terlibat aktif dalam seluruh kegiatan.
Penyebarluasan dan penerapan hasil-hasil kegiatan kepada masyarakat dilakukan melalui serangkaian program/kegiatan beserta evaluasinya, dengan
maksud untuk mendukung pelaksanaan pembangunan agar bermanfaat bagi peningkatan kemandirian, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga mahasiswa mempunyai tingkat partisipasi yang sangat tinggi terhadap kegiatan pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Jumlah
kegiatan PKM yang dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 16 kali praktikum yang terintegrasi dengan PKM dengan
isu/topik/tema yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Sedangkan, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan PKM dari tahun 2013 sampai
48
dengan tahun 2016 adalah sebanyak 365 mahasiswa dan dosen sebanyak 21 dosen dengan perincian sebanyak 17 dosen tetap yang keahliannya sesuai
dengan bidang keahlian Program Studi, serta 4 (empat) dosen tetap yang keahliannya tidak sesuai dengan bidang keahlian Program Studi.
Kerjasama dengan Instansi Dalam Negeri
No Nama
Instansi Jenis Kegiatan
Kurun Waktu
Manfaat yang Telah Diperoleh Kerjasama
Mulai Berak
hir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pemerinta
h Provinsi
Jawa Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Pembuatan
Naskah Akademik Tentang Pengarusutamaan Gender
di Provinsi Jawa Barat
2013 2013 Bagi dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan salah
satu media dalam rangka melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam
menyusun Perda tentang PUG di Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerinta
h Provinsi
Kalimant
an Tengah
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Pembuatan
Naskah Akademik Tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Daerah di Provinsi
Kalimantan Tengah
2013 2013 Bagi dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan salah
satu media dalam rangka melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Pemprov Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam menyusun Perda tentang PUG di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. BNP2TKI Kerjasama kajian dalam penelitian: Eksplorasi
Masalah Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak Pekerja Migran (Studi di
Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa barat)
2013 2013 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media untuk melakukan penelitian dan PKM;
Bagi BNP2TKI: sebagai kerangka acuan dalam penanganan persoalan kesejahteraan dan perlindungan anak pekerja migran di Kabupaten
Indramayu.
4. Dinas
Pelayanan
Kota Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Pembuatan SOP
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
2013 2013 Bagi dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Disyanjak Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam
menetapkan SOP pelayanan pajak.
5. Sekretariat
Pemerinta
h Kota Bandung
Kerjasama kajian dalam penelitian: Pengendalian
Program pada Bagian
Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kota
Bandung
2013 2013 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media untuk melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Sekretariat Daerah Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam menetapkan program pada Bagian Pembangunan dan SDA Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
6. LAN RI Kerjasama kajian dalam
penelitian: Kajian Tentang Kewenangan Pejabat
Negara
2013 2013 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan PKM;
Bagi LAN-RI: sebagai kerangka acuan dalam menetapkan kewenangan
pejabat negara.
7. Pemerinta
h Kota
Cimahi
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Tentang
Konsolidasi Organisasi Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kota Cimahi
2013 2013 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Pemkot Cimahi: sebagai kerangka acuan dalam melakukan
konsolidasi antara kantor arsip dan perpustakaan.
8. Biro
Pemerinta
han
Umum dan
Kerjasam
a Provinsi Jawa
Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Analisis
Pemetaan Daerah Otonom
Baru di Jawa Barat dan Potensi Pemekaran
Provinsi Ciayumajakuning
2013 2013 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian;
Bagi PD Kebersihan: sebagai acuan dalam menyusun Perwal OTK PD Kebersihan.
9. Perusahaa
n Daerah. Kebersiha
n Kota
Bandung
Kerjasama Kajian dalam
Penelitian: Pembuatan Naskah Akademik
Raperwalkot Bandung
tentang Organisasi dan Tata Kerja PD Kebersihan
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan PKM;
Bagi PD Kebersihan: sebagai acuan menyusun Perwal OTK PD
Kebersihan.
10. MPR RI Simposium Nasional 2014 Sekara
ng
Pengukuhan Ilmu Pemerintahan dan Pembentukan APSIPI
11. BAPPEDA Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam penelitian: Tentang
Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Hak Anak (PPRA) di Kota
Bandung
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif Hak Anak di Kota
Bandung.
49
No Nama
Instansi Jenis Kegiatan
Kurun Waktu
Manfaat yang Telah Diperoleh Kerjasama
Mulai Berak
hir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
12. Universitas Satya
Wiyata
Mandala, Nabire
Papua
Studi Banding dan Pertukaran Informasi Prodi
Ilmu Pemerintahan
2015 Sekarang
Penandatanganan Piagam Kerja Sama antara Unpad-Unswim; serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Prodi Ilmu
Pemerintahan Unpad-Unswim Nabire
13. MPR RI Seminar nasional dan FGD 2014 2014 Memberikan masukan untuk adanya amandemen UUD 1945
14. Perusahaa
n Daerah Pasar
Bermarta
bat Kota Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Pembuatan Naskah Akademik
Raperwal Tarif Jasa
Pelayanan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan PKM;
Bagi PD Pasar Bermartabat Kota Bandung: sebagai kerangka acuan
dalam merumuskan Perwal Tarif Jasa Pelayanan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.
15. Bappeda Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam penelitian: Pembuatan
Naskah Akademik Raperda
Kota Bandung Tentang Pembentukan Badan
Penelitian dan
Pengembangan Kota Bandung
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media untuk melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam merumuskan Perda Kota Bandung Tentang Pembentukan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
16. MPR RI Kerjasama kajian dalam
penelitian: Tentang Sistem
Pemerintahan Presidensial Yang Efektif Menurut
UUD 1945
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan PKM;
Bagi MPR RI: sebagai kerangka acuan dalam menyusun konsep Sistem
Pemerintahan Presidensial Yang Efektif Menurut UUD 1945.
17. Perusahaa
n Daerah Kebersiha
n Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Pembuatan SOP Operasional PD
Kebersihan Kota Bandung
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan PKM;
Bagi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung: sebagai kerangka
acuan dalam menyusun SOP Operasional PD Kebersihan Kota Bandung.
18. Bappenas RI
Kerjasama kajian dalam penelitian: Evaluasi
Kinerja Pemerintahan
Daerah
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappenas RI: sebagai kerangka acuan dalam melakukan Evaluasi
Kinerja Pemerintahan Daerah.
19. Bappeda
Kabupate
n Sumedan
g
Kerjasama Kajian dalam
Penelitian: Model
Kemitraan Peberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sekitar Waduk Jatigede
dan Tol Cisumdawu
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad:merupakan media
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Bagi Bappeda Kabupaten Sumedang: sebagai kerangka acuan dalam membuat Kajian Model Kemitraan Peberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sekitar Waduk Jatigede dan Tol Cisumdawu
20. Bappeda
Kabupaten
Sukabumi
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Review RPJMD Kabupaten Sukabumi
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Kabupaten Sukabumi: sebagai kerangka acuan dalam
melakukan Review RPJMD Kabupaten Sukabumi
50
No Nama
Instansi Jenis Kegiatan
Kurun Waktu
Manfaat yang Telah Diperoleh Kerjasama
Mulai Berak
hir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
21. Bagian Ekonomi
Sekretaria
t Kota Bandung
Kerjasama kajian dalam penelitian: Risk Assesment
Perusahaan Daerah
Kebersihan Kota Bandung
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam menyusun Risk Assesment Perusahaan Daerah Kebersihan
Kota Bandung.
22. Dinas
Pemuda
dan Olah Raga
Provinsi
Jawa Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Expert
Judgement Relokasi Pacuan Kuda
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat: sebagai
kerangka acuan dalam Expert Judgement Relokasi Pacuan Kuda
23. Dinas
Pemuda dan Olah
Raga
Provinsi Jawa
Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Status
Hukum Penetapan
Relokasi Lapangan Pacuan Kuda Arcamanik
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat: sebagai
kerangka acuan dalam mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi dan status hukum penetapan relokasi lapangan pacuan kuda Arcamanik
24. Bappeda Konawe
Selatan
Kerjasama kajian dalam penelitian: Karakteristik
Kemiskinan Kabupaten
Konawe Selatan
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Konawe Selatan: sebagai kerangka acuan dalam membuat karakteristik kemiskinan di Konawe Selatan
25. Bappeda
Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Perencanaan
Penganggaran Responsif
Hak Anak di Kota
Bandung
2014 2014 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam
menyusun perencanaan dan penganggaran responsif hak anak di Kota
Bandung
26. Kearsipan
Kota Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Pembuatan Naskah Akademik Raperda
Kearsipan Kota Bandung
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Kearsipan Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam
merumuskan Perda Kearsipan Kota Bandung
27. Bupati Indragiri
Hulu –
Riau
Kuliah Umum 2015 Sekarang
Penandatanganan Piagam Kerja Sama antara Unpad – Kab. Indragiri Hulu, Riau;
Pengembangan wawasan mahasiswa dan dosen mengenai best practice
pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
28. Kepala
PPATK RI
Kuliah Umum 2015 2015 Pembangunan wawasan mahasiswa dan dosen mengenai Peran PPATK
dalam Mewujudkan Good Governance
29. BPK RI Seminar Nasional 2015 2015 Pengembangan wawasan mahasiswa dan dosen dalam presentasi makalah Semnas: ―Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Provinsi
Papua‖
30. Kementer
ian
Agraria dan Tata
Ruang RI
Kuliah Umum 2015 2015 Pengembangan wawasan mahasiswa dan dosen mengenai: ―Kebijakan
Agraria dan Penataan Ruang di Indonesia Sekarang Ini dan di Masa
yang Akan Datang‖
31. Gubernur
Papua
Seminar Nasional 2015 2015 Pengembangan wawasan mahasiswa dan dosen mengenai:
―Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua‖.
51
No Nama
Instansi Jenis Kegiatan
Kurun Waktu
Manfaat yang Telah Diperoleh Kerjasama
Mulai Berak
hir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
32. Dinas Sosial
Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam penelitian: Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial Kota Bandung
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Dinas Sosial Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial
Kota Bandung.
33. Pemerinta
h Kota Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Evaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Pemerintah Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam
melakukan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
34. Bapenas
RI
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Evaluasi
Kinerja Pemerintahan Daerah
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bapenas RI: sebagai kerangka acuan dalam Evaluasi Kinerja
Pemerintahan Daerah.
35. KPPA RI Kerjasama kajian dalam
penelitian: Pemetaan Situasi Anak di Provinsi
Jawa Barat
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi KPPA RI: sebagai kerangka acuan dalam melakukan pemetaan
situasi anak di Jawa Barat.
36. Bappeda
Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Analisis Situasi
Ibu dan Anak di Kota Bandung
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam
melakukan analisis situasi ibu dan anak di Kota Bandung
37. KONI Jawa
Barat
Kerjasama kajian dalam penelitian: Penyusunan
SOTK KONI Jawa Barat
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi KONI Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam Penyusunan SOTK KONI Jawa Barat.
38. Bappeda
Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Penyusunan
Roadmap Kerjasama
Daerah
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam Kajian
Penyusunan Roadmap Kerjasama Daerah.
39. BP3AKB
Provinsi
Jawa
Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Efektivitas
Program dan Kegiatan
Unggulan Tentang
Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan
Anak di Jawa Barat
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi BP3AKB Provinsi Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan unggulan tentang penanganan
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat
40. BP3AKB
Provinsi
Jawa
Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Efektivitas
Program dan Kegiatan
Unggulan Tentang
Penanganan kasus
Trafficking di Jawa Barat
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi BP3AKB Provinsi Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam kajian program dan kegiatan unggulan tentang penanganan kasus
trafficking di Jawa Barat
41. BP3AKB
Provinsi
Jawa
Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Efektivitas
Program dan Kegiatan
Unggulan Tentang Kota
Layak Anak di Jawa Barat
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi BP3AKB Provinsi Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan unggulan tentang kota layak anak di Jawa Barat
52
No Nama
Instansi Jenis Kegiatan
Kurun Waktu
Manfaat yang Telah Diperoleh Kerjasama
Mulai Berak
hir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
42. BP3AKB
Provinsi
Jawa
Barat
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Efektivitas
Program dan Kegiatan
Unggulan Tentang
Ketahanan Keluarga di
Jawa Barat
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi BP3AKB Provinsi Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan unggulan tentang ketahanan
keluarga di Jawa Barat.
43. BP3AKB
Provinsi
Jawa
Barat
Kerjasama Kajian dalam
Penelitian: Pemetaan
P2TP2A
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi BP3AKB Provinsi Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam melakukan Pemetaan P2TP2A.
44. Bappeda
Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Potensi Pajak
daerah Kota Bandung
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam
penyusunan potensi pajak daerah Kota Bandung
45. Bappeda
Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Potensi
Retribusi Daerah Kota
Bandung
2015 2015 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam penyusunan potensi retribusi daerah Kota Bandung
46. Dinas Pelayanan
Pajak
Kota
Bandung
Kerjasama Kajian dalam Penelitian: Ketentuan
Umum Pajak
2015 2016 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung: sebagai kerangka acuan
dalam merumuskan ketentuan umum pajak.
47. Sekretaria
t DPRD
Kota Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Penyusunan
Naskah Akademik Revisi Raperda Tata Cara
Penyusunan Perda Kota
Bandung
2015 2016 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam
melakukan revisi Raperda tata cara penyusunan Perda Kota Bandung.
48. Bappeda Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam penelitian: Pembangunan
dan Pengembangan
Assessment Centre
2015 2016 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Kota Bandung: sebagai kerangka acuan dalam pembangunan dan pengembangan Assessment Centre Kota Bandung
49. Bappeda
Povinsi Jawa
Barat
Penyusunan Naskah
Akademik Raperda Provinsi tentang
Pembangunan
Kependudukan di Jawa Barat
2015 2016 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Bappeda Provinsi Jawa Barat: sebagai kerangka acuan dalam
Raperda Provinsi tentang pembangunan kependudukan di Jawa Barat
50. Dinas
Pelayanan
Pajak Kota
Bandung
Kerjasama kajian dalam
penelitian: Penyusunan
Background Paper dan Draft Peraturan Walikota
tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah Kota Bandung
2015 2016 Bagi Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad: merupakan media
dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung: sebagai kerangka acuan
dalam pembuatan peraturan Walikota tentang tata cara pemungutan
pajak daerah Kota Bandung
51. Program
Studi
Ilmu Pemerinta
han FISIP
Universit
as
Wiralodra
(UNWIR)
Pembinaan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan
Tinggi
2016 Sekara
ng
Pengayaan Pengalaman Transformasi PBM Dosen di Kampus di Luar
Unpad
53
No Nama
Instansi Jenis Kegiatan
Kurun Waktu
Manfaat yang Telah Diperoleh Kerjasama
Mulai Berak
hir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
, Indramay
u, Jawa
Barat
Kerjasama dengan Instansi Luar Negeri
No Nama Instansi Jenis
Kegiatan
Kurun Waktu
Kerja Sama Manfaat yang Telah Diperoleh
Mulai Berakhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 SKIM Kerjasama seminar akademik
dan pertukaran budaya Indonesia-Malaysia
1985 Sekarang Tersedianya sarana diseminasi internasional
hasil penelitian dosen dan pertukaran budaya
2 One Asia Foundation
Komunitas masyarakat Asia yang bergerak di bidang
ekonomi, sosial, dan
pengembangan pendidikan
2015 Sekarang Membangun suatu komunitas masyarakat Asia melalui berbagai kegiatan dalam bidang
ekonomi, pendidikan, pertukaran budaya,
meningkatkan daya saing tenaga pendidik (dosen) dan mahasiswa diantara negara-negara
Asia
3 Asia Fair Trade Student Award
Pertukaran pelajar se-Asia 2016 Sekarang Pertukaran pelajar dan alih ilmu pengetahuan antara mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unpad
dengan negara-negara di Asia
4 Newton Funds British Council
Pembiayaan Kerjasama Penelitian Luar Negeri
2016 Sekarang Pembiayaan bagi dosen untuk melakukan kerjasama penelitian dengan negara lain dan
sarana publikasi hasil penelitian pada
konferensi internasional
5 IDB Pengembangan Kurikulum 2012 2014 Pembiayaan pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi dan metode pembelajaran bagi setiap Program Studi
54
BAB VII
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
7.1. Rekrutmen Mahasiswa
1. Pendaftaran Administratif
a. Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dan untuk memperoleh kartu
mahasiswa;
b. Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
- Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;
- Membawa kartu tanda ujian/seleksi (Program Diploma III & Program Sarjana);
- Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan (SMA, Sarjana, Profesi, Magister, atau
yang setara);
- Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran/lamaran;
- Membayar BPP untuk semester yang berlaku.
c. Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan pendaftaran berikut :
- Membayar BPP untuk semester yang berlaku sesuai jadwal herregistrasi;
- Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku.
d. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi
KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik di fakultas serta program studi.
2. Pendaftaran Akademik Secara Online melalui Sistem Informasi Akademik Terintegrasi
Pendaftaran akademik secara online dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan administrasi finansial dan dengan status mahasiswa
aktif;
Untuk melaksanakan pendaftaran akademik secara online mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen User
Manual yang berisi penjelasan ringkas tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS Online Sistem Informasi Akademik Terintegrasi
Universitas Padjadjaran baik bagi pengguna di level Mahasiswa, Dosen maupun Tenaga Administrasi yang bertugas menangani
pendaftaran ini.
3. Kartu dan Daftar
Dalam penyelenggaraan administrasi akademik, digunakan beberapa kartu dan daftar, antara lain:
1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)
3. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)
4. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)
5. Kartu Kemajuan Studi (KKS)
6. Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM)
7. Kartu Perserta Ujian (KPU)
8. Kartu Studi Mahasiwa (KSM)
9. Kartu Prestasi Akademik (KPA)
7.2. Registrasi Mahasiswa
Pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran
akademik.
1. Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dan untuk memperoleh kartu mahasiswa;
2. Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin mengikuti kegiatan akademik, pendaftaran dilakukan di Sub.Bagian Pendidikan
(SBP) fakultas, sebagai persyaratan pengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam penyelenggaraan administrasi akademik digunakan beberapa
kartu dan daftar, sebagai berikut:
a) Kartu Rencana Studi ( KRS )
KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam semester bersangkutan; KRS diisi oleh mahasiswa bersama dan
disetujui Dosen wali dengan membubuhkan tanda tangannya (untuk Program DIPLOMA IV, dan Program Sarjana) atau Ketua
Komisi Pembimbing/Ketua Komisi Promotor (untuk Program Pascasarjana); KRS dilakukan secara online.
b) PKRS (Perubahan Kartu Rencana Studi)
55
PKRS atas persetujuan Dosen wali, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah, maupun mengurangi) sampai
14 hari kerja perkuliahan (2 minggu). Lewat batas tersebut, perubahan KRS tidak diperkenankan lagi. KRS yang telah direvisi
kemudian harus diserahkan kembali kepada SBP (untuk Program DIPLOMA IV, dan Program Sarjana) atau Ketua Program Studi
(untuk Program Pascasarjana).\
c) Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen ( DHMD
DHMD berisi Nama dan Nomor Pokok Masiswa (NPM) yang mengikuti mata kuliah bersangkutan; DHMD ditandatangani oleh
Mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung,serta oleh Dosen Pengasuh matakuliah atau asisten pada akhir kegiatan;
DHMD disimpan di SBP/SBA atau oleh Dosen Pengasuh mata kuliah.
d) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)
DPNA berisi dafttar nama dan NPM seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah sesuai dengan DHMD; DPNA diberikan
oleh SBP/SBA kepada Dosen Pengasuh mata Kuliah pada saat ujian akhir semester dan harus diserahkan kembali ke SBP/SBA
paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut; DPNA asli disimpan di SBP, salinan I ditempel di
papan pengumuman, dan salinan II disimpan Dosen Pengasuh mata kuliah.
e) Kartu Kemajuan Studi (KKS)
KKS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa; KKS diisi oleh mahasiswa pada akhir semester
bersangkutan dan ditandatangani oleh Dosen wali (Program Pascasarjana: Ketua Program Studi) dan SBP. KKS yang dibuat oleh
Sistem Informasi Akademik Fakultas yang sifatnya hanya membantu untuk mengecek kembali penghitungan IP/IPK oleh Dosen
wali; KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutya; KKS dibuat rangkap 4, yaitu untuk
mahasiswa, Dosen wali (Pascasarjana: Ketua Program Studi), SBP, dan jurusan /Program studi).
f) Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM)
DPM berisi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap angkatan dalam satu fakultas jurusan/program studi, jumlah semester
dan beban studi yang telah ditempuh, serta nama nomor kode Dosen wali (Pascasarjana : Ketua Program Studi/Koordinator Bidang
Ilmu). DPM ini dibuat oleh Sistem Informasi Akademik Fakultas; DPM disahkan dan ditandatangani Wakil Dekan I; DPM
diumumkan kepada mahasiswa pada tiap akhir semester.
Kegiatan Pembelajaran, mahasiswa yang diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila mahasiswa telah: (1) memiliki kartu
mahasiswa yang berlaku pada semester bersangkutan; (2) mengisi KRS semester bersangkutan yang telah disahkan oleh SBP (untuk Program
DIPLOMA IV, dan Program Sarjana, dan juga ditandatangani Dosen wali). Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus
menandatangani DHMD yang setiap selesai melaksanakan kegiatan perkuliahan setaip minggunya diperiksa oleh Dosen Pengasuh mata kuliah.
7.3. Sistem Kredit Semester
Sistem ini memberi peluang untuk: (1) menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel; dan (2) menggunakan sarana pendidikan,
baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara lebih efisien dalam pembelajaran. Secara khusus penyelenggaraan pendidikan atas dasar
sistem kredit semester ini dapat dikatakan memberi peluang untuk:
1. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu lebih singkat;
2. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Penyelenggaraan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-baiknya
Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses pembelajaran suatu program dalam suatu jenjang
pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran,
sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada
semester berkenaan.
Pada umumnya, untuk Program DIPLOMA IV, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana, satu semester setara dengan kegiatan pembelajaran
sekitar 16 minggu kerja, dengan diikuti oleh evaluasi pada akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu Semester
Ganjil dan Semester Genap. Sesudah selesai kegiatan Semester Genap (selama Juli dan Agustus) dapat diselenggarakan kegiatan Semester Alih
Tahun. Semester Alih Tahun ini dimaksudkan untuk: (1) memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa
studinya; (2) memberikan peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang kurang baik pada semester sebelumnya; dan (3) mengoptimalkan
waktu dan sarana serta prasarana akademik yang ada untuk kegiatan pembelajaran. Untuk pelaksanaan Semester Alih, fakultas merujuk pada
peraturan yang ditetapkan Rektor.
Kredit semester (satuannya disebut satuan kredit semester, disingkat SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan: (1) besarnya beban
studi mahasiswa; (2) besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; (3) besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk
56
menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; dan (4) besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi
tenaga pengajar.
Beban studi semester adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah
jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu.
Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu program
pendidikan. Besarnya beban studi kumulatif dan waktu studi kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda: Program DIPLOMA IV, minimum
110 SKS dan maksimum 120 SKS untuk 6 semester atau paling lama 10 semester; Program Sarjana, minimum 144 SKS dan maksimum 160
SKS untuk 8 semester atau paling lama 14 semester; Program Magister minimum 36 SKS dan maksimum 50 SKS untuk 4 semester atau paling
lama 10 semester; dan beban studi Program Doktor bagi peserta lulusan magister (S-2) sebidang ilmu, minimum 40 SKS untuk 4 semester dan
dapat ditempuh kurang dari 4 semester serta maksimum 10 semester, sedang bagi peserta lulusan magister (S-2) tidak sebidang ilmu, minimum
52 SKS untuk 5 semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 semester serta maksimum 10 semester.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, yang terdiri atas tiga kegiatan
berikut:
4) 1 jam perkuliahan terjadwal;
5) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, antara lain menyelesaikan pekerjaan
rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel, dan sebagainya;
6) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan seminar dan kapita selekta pada dasarnya mengacu pada kegiatan kuliah. Kegiatan seminar dan kapita
selekta diatur seperti di bawah ini: (1) jumlah kepustakaan yang dijadikan acuan mahasiswa dan kemudian dirangkum dalam menulis makalah dan
dipresentasikan di kelas untuk bobot 1 SKS adalah minimum 3 buah judul, tergantung bobot kepustakaannya; dan (2) mahasiswa secara bergilir
diberi peran sebagai penyaji makalah, pembahas, atau moderator.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan praktikum dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 2 jam kerja terjadwal, disertai oleh:
(1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar yang bersangkutan, misalnya diskusi dan penulisan laporan tiap minggu selama
satu semester; dan (2) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) Kerja lapangan dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu
semester, yang disertai oleh: (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya
diskusi, seminar, konferensi kasus, dan penulisan laporan tiap minggu selama satu semester; dan (2) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya membaca buku
rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. Waktu yang digunakan mahasiswa untuk pergi ke dan pulang dari tempat
berlangsungnya kerja lapangan tidak diperhitungkan.
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan penelitian penulisan skripsi, dan sejenisnya pada dasarnya mengacu pada kerja lapangan, yaitu setara
dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang disertai oleh: (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh
tenaga pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya diskusi, seminar, studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan atau partisipasi pada sesuatu
lembaga; dan (2) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya mencari buku/jurnal di perpustakaan lain, menyiapkan penelitian, menulis skripsi/laporan tugas
akhir, dan sebagainya.
Kelompok mata kuliah yang ditawarkan meliputi:
5) MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), ditujukan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan;
6) MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), ditujukan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
7) MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan
keterampilan yang dikuasai;
8) MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya
menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
9) MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat), ditujukan untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan
pilihan keahlian dalam berkarya.
57
7.4. Persyaratan Ujian
Persyaratan mengikuti kegiatan pembelajaran
1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila mahasiswa telah:
a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester bersangkutan;
b. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh mahasiswa, dosen wali dan SBPK.
c. Terdaftar dalam DHMD semester bersangkutan.
2. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus menandatangani DHMD yang harus diperiksa oleh dosen pengampu
matakuliah.
3. Persyaratan Ujian
Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan di
bawah ini:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan;
2. Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh fakultas;
3. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan 16 minggu perkuliahan pada semester bersangkutan dan/atau mengikuti seluruh kegiatan
(100%) praktikum laboratorik, kerja lapangan, kerja klinik, seminar, atau kegiatan sejenis.
4. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester yang
bersangkutan.
5. Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang tesis, sidang disertasi tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis), mahasiswa harus
sudah memenuhi persyaratan di bawah ini :
a. Lulus seluruh mata kuliah fakultas/jurusan/program studi yang ditempuh(memenuhi beban studi kumulatif yang dipersyaratkan).
b. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk Program Diploma 3) atau Skripsi (yang telah dinyatakan ‗layak uji‘ oleh
Pembimbing), menyelesaikan penulisan tesis atau disertasi (untuk Program Magister dan Doktor), atau kegiatan sejenis.
c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur olehUniversitas dan Fakultas.
b.
7.5. Penulisan Laporan Tugas Akhir
Pada akhir studi program Diploma 3, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan
(lihat Panduan Penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir di fakultas
masing-masing):
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester bersangkutan;
b. Pembimbing pada dasarnya adalah dosen Program Diploma 3 bersangkutan yang sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor
berpendidikan S2;
c. Penetapan pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau surat tugas Dekan;
d. Apabila untuk Laporan Tugas Akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma 3 dapat menetapkan seorang Pembimbing
Pendamping (dosen tidak tetap) yang dianggap ahli dalam bidang yangditeliti;
e. Apabila Laporan Tugas Akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan, maka :
1. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan
Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
2. Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut diberiangka mutu 0.
f. Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam duasemester berturut-turut, maka :
1. Laporan Tugas Akhir tersebut diberi angka mutu 0.
2. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunandan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut dengan topik
yangberbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
3. Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (e) di atas.
4. Angka mutu Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah 2,0(huruf mutu C)
7.6. Penulisan Skripsi
Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dengan
ketentuan (lihat Pedoman Penyusunan dan Penulisan Laporan Skripsi atau Laporan Tugas Akhir di fakultas masing-masing):
a. Persyaratan :
1) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah Skripsi atau Tugas Akhir apabila sekurang-kurangnya telah
menyelesaikan (dinyatakan lulus) 80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;
2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi atauTugas Akhir;
58
3) Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semesterbersangkutan;
4) Memiliki KRS yang mencantumkan Skripsi atau Tugas Akhir sebagaisalah satu mata kuliah.
b. Pembimbing Skripsi atau Tugas Akhir :
1) Pembimbing Skripsi atau Tugas Akhir dapat lebih dari 1 orang yangpenunjukannya dilakukan oleh Program Studi dan ditetapkan
denganSK Dekan;
2) Jika pembimbing lebih dari 1 orang, maka Pembimbing Utamamaupun Pembimbing Pendamping pada dasarnya adalah dosentetap
yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Lektor
3) berpendidikan S2/Spesialis.
4) Apabila untuk Skripsi atau Tugas Akhir itu diperlukan penelitian ataukegiatan lapangan, maka fakultas dapat menetapkan
seorangpembimbing lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempatmahasiswa melakukan kegiatan penelitian.
c. Ketentuan Lain :
1) Apabila Skripsi atau Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam satusemester, maka :
a) Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya padasemester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS(topik
skripsi dan pembimbing tetap sama);
b) Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi angkamutu 0
2) Apabila skripsi atau Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam duasemester berturut-turut, maka :
a) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebutdengan mengajukan judul yang berbeda (Pembimbing bisaberbeda
atau tetap sama);
b) Pada kasus tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secaraakademik mahasiswa masih dapat melanjutkan skripsi
denganjudul yang sama.
3) Angka mutu skripsi sekurang-kurangnya adalah 2,0 (huruf mutu C)
4) Skripsi atau Tugas Akhir yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luarketentuan di atas (pada saat mahasiswa menghentikan studi
untuksementara atas izin Rektor maupun tanpa izin Rektor), sekalipundibimbing oleh Pembimbing Pendamping sesuai ketentuan di
atas,penulisan skripsi tersebut tidak dibenarkan dan hasil bimbingannyadianggap gugur.
5) Dalam keadaan seperti butir (4) di atas, mahasiswa diharuskanmengganti topiknya dan mengulangi penyusunan dan penulisanSkripsi
atau Tugas Akhirnya dan proses bimbingannya;
6) Ujian skripsi atau Tugas Akhir diselenggarakan pada akhir studi,yaitu pada Sidang Ujian Sarjana.
7.7. Penulisan Tesis.
Pada akhir masa studi, mahasiswa program Magister diwajibkan menulistesis (atau ‗Tugas Akhir‘ yang sejenis bagi mahasiswa Program
Spesialis I)dengan ketentuan berikut:
a. Memiliki Kartu mahasiswa pada semester bersangkutan;
b. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan Tesis tersebut;
c. Ketentuan lain tentang pembimbingan, persyaratan dan penetapan pembimbing ditentukan tersendiri melalui pedoman akademik
Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
d. Mahasiswa dapat melaksanakan Ujian Sidang Tesis jika telahmenyelesaikan (lulus) seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan;
e. Petunjuk lengkap mengenai penulisan tesis diatur secara tersendiridalam Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tesis dan Disertasi
Program Pascasarjana UNPAD
f. Tim Pembimbing sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang dan ketuanya ditetapkan Ketua Program Studi;
g. Ketua Tim Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga akademik tetap fakultas yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Asisten Ahli
(S3);
h. Penetapan Komisi Pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau surat tugas Direktur Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas
bersangkutan.
Petunjuk lebih lengkap mengenai format penulisan tesis dan ketentuan lainnya dapat dilihat dalam Buku Catatan Kemajuan Studi dan Petunjuk
Penulisan Tesis dan Disertasi, yang merupakan pelengkap dan bagian tidak terpisahkan dari buku pedoman ini.
7.8. Penulisan Disertasi.
Penulisan disertasi bagi mahasiswa Program Doktor berlaku ketentuan berikut:
1. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah disertasi (menyusun dan menulis disertasi) apabila sekurang-kurangnya telah
menyelesaikan seluruh mata kuliah semester I, Semester II, dan Semester III yang dipersyaratkan;
2. Memiliki kartu mahasiswa pada semester bersangkutan;
59
3. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan disertasi tersebut;
4. Tim promotor sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang dan ketuanya ditetapkan oleh Koordinator Bidang Ilmu masing-masing;
5. Ketua tim promotor pada dasarnya adalah tenaga akademik tetap Universitas Padjadjaran yang berjabatan Lektor Kepala, anggota Tim
Promotor sekurang-kurangnya bergelar Doktor;
6. Penetapan tim promotor dilakukan dengan surat keputusan Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.
Petunjuk lebih lengkap mengenai format penulisan tesis dan ketentuan lainnya dapat dilihat dalam Buku Catatan Kemajuan Studi dan Petunjuk
Penulisan Tesis dan Disertasi, yang merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari buku pedoman ini.
7.9. Predikat Kelulusan
1. Predikat Kelulusan Program DIPLOMA IV, dan Program Sarjana
IPK 2,00 – 3,00 Memuaskan
IPK 3,01 – 3,50 Sangat Memuaskan
IPK 3,51 – 4,00 Dengan Pujian
2. Predikat Kelulusan Program Magister
IPK 3,00 – 3,50 Memuaskan
IPK 3,51 – 3,75 Sangat Memuaskan
IPK 3,76 – 4,00 Dengan Pujian
3. Predikat Kelulusan Program Doktor
IPK 3,00 – 3,50 Memuaskan
IPK 3,51 – 3,75 Sangat Memuaskan
IPK 3,76 – 4,00 Dengan Pujian
Dalam penetapan predikat kelulusan Dengan Pujian/Cum Laude dilakukan dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu:
Mahasiswa program sarjana atau program profesi atau program diploma memperoleh Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 4,00
tetapi masa studi melebihi masa studi terjadwal ditambah satu (1) tahun dan atau tidak memiliki karya yang dipublikasikan, maka predikat
kelulusannya menjadi sangat memuaskan
Mahasiswa program magister memperoleh Indeks Prestasi Komulatif (IPK) lebih dari 3,75 tetapi masa studi melebihi masa studi terjadwal
ditambah setengah (0,5) tahun dan atau tidak memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal teakreditasi atau minimum memiliki ISSN atau
memiliki prosiding seminar nasional / internasional atau memiliki pustaka ilmiah Unpad, maka predikat kelulusannya menjadi sangat
memuaskan.
Mahasiswa program doktor akan memperoleh Predikat kelulusan Pujianapabila memperoleh Indeks Prestasi Komulatif (IPK) lebih dari 3,75
denganmasa studi tidak melebihi 8 semester dan memiliki 2 artikel pada jurnalnasional terakreditasi atau masa studi 9 sampai 10 semester
dengan memilikipaling tidak 1 artikel jurnal bereputasi internasional, dan tidak mengulang studidi Unpad, tidak mengulang mata kuliah dan
tidak memiliki nilai C;
Mahasiswa program doktor memperoleh Indeks Prestasi Komulatif (IPK) lebih dari 3,75 tetapi masa masa studi melebihi 8 semester dan atau
tidak memiliki 2 artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau masa studi 9 sampai 10 semester dengan tidak memiliki paling tidak 1 artikel
jurnal bereputasi internasional, dan atau mengulang studi di Unpad, dan atau mengulang mata kuliah dan atau memiliki nilai C maka
yudisiumnya menjadi sangat memuaskan.
7.10. Bimbingan Akademik
Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas/program studi menetapkan dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam
kegiatan akademik selama menempuh studi Program Sarjana, Program Profesi, atau Program Diploma. Jumlah mahasiswa yang dibimbing
dosen wali disesuaikan dengan kemampuan fakultas/program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya tiap dosen dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh
(keseluruhan Program Diploma 3, Program Sarjana, dan Program Profesi);
2. Dosen wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk memantau perkembangan studinya, sekurang-kurangnya
pada awal, pertengahan, dan akhir semester;
60
3. Dosen wali wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan bimbingan
akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan;
4. Tugas dosen wali adalah :
a) Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program semesteran;
b) Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh,
sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;
c) Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya
5. Pada awal semester dosen wali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk membicarakan rencana studi yang ditempuh. Hal-hal
yang dibicarakan adalah:
a) Perkiraan jumlah sks yang akan ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan keseluruhan program;
b) Arah studi mahasiswa, dalam menentukan kajian / minat / pendalaman / konsentrasi yang akan diambil
c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan pengambilan mata kuliah, yaitu:
1. Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah berikutnya;
2. Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu semester (semester gasal atau semester genap saja) atau disajikan tiap
semester;
3. Bobot sks mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar bobot sks-nya akan makin berat beban belajarnya;
4. Bentuk mata kuliah yang berbeda (kuliah, praktikum laboratorik, seminar, praktikum klinik, dsb.) yang jumlah jam kegiatan
belajarnya tidak sama;
5. Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum laboratorik dan 80% pada kuliah (20% ketidakhadiran harus disertai
alasan yang dapat dibenarkan).
6. Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa menyebabkan IP rendah yang dapat menurunkan IPK; hal ini akan
menentukan beban studi semesteran yang boleh diambil pada semester berikutnya;
7. Mata Kuliah Pilihan yang tersedia pada program studi.
6. Dosen wali memberi pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban studi semesteran berdasarkan IPK akhir semester sebagai pedoman
sebelum mahasiswa melaksanakan pengisian KRS secara on line.
7. Dosen wali memberi persetujuan pengisian KRS pada tiap semester.
8. Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah sks maksimal yang diperkenankan atas dasar IPK akhir semester.
9. Dosen wali wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku pada
akhir keseluruhan program (tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif);
10. Dalam hal tertentu, kesulitan pribadi dapat dikonsultasikan kepada dosen wali, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, disarankan untuk
dirujuk ke dosen konselor TPBK Fakultas.
11. Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama, Pimpinan Fakultas wajib menunjuk
penggantinya.
Pembimbingan pada Program Magister, Program Spesialis I dan Program Doktor
Tata cara dan segala hal yang terkait dengan proses pembimbingan pada Program Magister, Program Spesialis I dan Program Doktor diatur
secara khusus dalam buku Pedoman Akademik Pendidikan Program Magister dan Program Doktor
BIMBINGAN DAN KONSELING
Prosedur pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa dapat mendatangi TPBK Fakultas atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen wali; dosen wali akan memberi surat pengantar
untuk ke TPBK Fakultas.
2. Pelayanan bagi mahasiswa yang terkena anjuran alih program studi, berlaku prosedur berikut:
a. Pimpinan Fakultas mengirim surat permintaan pemeriksaan psikolog kepada Wakil Rektor I untuk selanjutnya dimohonkan pemeriksaan
di Biro Pelayanan Inovasi Psikologi (BPIP) untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.=
b. Hasil pemeriksaan BPIP disampaikan kepada pimpinan Fakultas untuk ditindaklanjuti.
c. Apabila hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa mahasiswa bersangkutan memenuhi persyaratan alih program studi, maka
pemindahannya ke Fakultas/Program Studi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Untuk kasus tertentu, alih program studi dimungkinkan untuk beralih jenjang dari Jenjang Strata 1 ke Jenjang Diploma 3
7.11. Evaluasi Proses Pembelajaran
61
Pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian
Akhir Semester (UAS), serta dapat disertai pula evaluasi lainnya.
Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat
berikut:
Huruf Mutu Angka Mutu
(HM) (AM)
A 4
B 3
C 2
D 1
E 0
T -
K -
Huruf Mutu T (Tidak Lengkap). Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi hasil belajar;
2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan
huruf T harus diganti menjadi A, B, C, D, atau E;
3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata
kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain;
4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan
yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).
5. Huruf T tidak digunakan dalam penghitungan IPK; huruf T harus diubah sesuai perolehan nilainya dalam waktu dua minggu setelah huruf
T diumumkan
Huruf Mutu K (Kosong). Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika memenuhi ketentuaan sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik
berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;
2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir
semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan seperti pada butir (3) dibawah, sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester
susulan;
3. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah: a) sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses
penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya; b) musibah
keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang
diperlukan; c) cuti melahirkan secara normal tidak dapat digunakan untuk pemberian huruf K.
4. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat
dibenarkan oleh Dekan atau Ketua Program di luar kedua alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya
untuk sementara selama satu semester atas izin Rektor;
5. Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK; Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K
bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, tetap diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai
penghentian studi untuk sementara;
6. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara
atas izin Rektor, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi
untuk sementara;
7. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap
sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Rektor yang kedua kalinya. Hal ini tetap diperhitungkan dalam batas waktu studinya,
namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Rektor;
8. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan alasan seperti pada butir (3), diperkenankan,
namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya.
62
9. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah
menjadi A, B, C, D, atau E.
Huruf Mutu Akhir yang Sah. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila:
1. Mahasiswa terdaftar pada semester bersangkutan,
2. Mata kuliah tersebut terdaftar dalam KRS mahasiswa yang bersangkutan pada semester bersangkutan.
Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas
dinyatakan tidak berlaku (gugur).
Evaluasi Hasil Belajar. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga)
macam penilaian :
1. Ujian tengah semester (UTS)
2. Ujian akhir semester (UAS)
3. Nilai lainnya, antara lain : tugas (pembuatan makalah, ulasan buku, terjemahan, dsb.); kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak
terjadwal), laporan hasil praktikum, stage, partisipasi, kerja lapangan, atau ujian praktikum/praktik.
Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan Dosen
Pengasuh Mata Kuliah. Namun demikian, perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen Pengasuh mata kuliah dengan memperhatikan Tujuan
dari pelaksanaan pembelajaran. Syaratnya semua peraturan pembobotan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.
Dalam sistem SKS, Dosen tidak dibenarkanuntuk mengadakan evaluasi/ujian ulangan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester
bersangkutan, karena dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga jenis evaluasi seperti contoh-contoh di atas di anggap telah memadai.
Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti, yaitu : A, B, C, D, atau E. Nilai akhir
(huruf mutu) ditulis pada DPNA (untuk Program DIPLOMA IV , dan Program Sarjana) atau pada Kartu Kelas (untuk Program Magister, dan
Program Doktor). DPNA diserahkan kepada SBP (kecuali lembar yang merupakan arsip Dosen Pengasuh mata kuliah, dan Kartu Kelas
diserahkan kepada SBP Program Pascasarjana.
Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada DPNA, atau pada Kartu Kelas,
karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun.
Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah itu pada semester berikutnya/pada
kesempatan pertama.
Cara Penilaian. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif.
Cara penilaian yang digunakan adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan), dengan kriteria sebagai berikut:
80 - 100 % = A
68 - 79 % = B
56 - 67 % = C
45 - 55 % = D
0 - 44 % = E
Nilai* Huruf
mutu
Angka
mutu
80 – 100 A 4.00
68 – 79 B 3.00
56 – 67 C 2.00
45 – 55 D 1.00
< 45 E 0
*Pembulatan : <0,5 pembulatan ke bawah
Perbaikan Huruf Mutu. Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester reguler (Semester Ganjil dan Semester Genap) atau pada
Semester Alih Tahun (Juli-Agustus).
63
a. Indeks Prestasi (IP):
1. Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.
2. IP dihitung pada tiap akhir semester.
3. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari
0,05) :
IP = Jumlah ( AM x SKS )
Jumlah SKS
b. Indeks Prestasi Kumulatif:
1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif
mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.
2. IPK dihitung pada tiap akhir semester.
3. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari
0,05):
IPK
=
Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang
ditempuh
Jumlah SKS seluruh semester yang
ditempuh
4. IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya seperti berikut:
5. Rentang IPK dan jumlah SKS maksimumyang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya:
Rentang IPK Jumlah SKS
maksimum
3,00 – 4,00 24
2,50 - 2,99 21
2,00 – 2,49 18
1,50 – 1,99 14
<1,50 11
Beban studi di atas diperhitungkan atas dasar perkuliahan yang kegiatannya minimal 1-3 tiap SKS (1 jam kegiatan terjadwal, ditambah 1-
2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri). Beban Studi yang diambil akan berkurang apabila mata kuliah yang ditempuh
berupa kegiatan praktikum, praktik kerja, praktik klinik, atau skripsi.
6. IP dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik,dan evaluasi studi pada akhir program.
7. Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang kurang dari jumlah minimal yang diperkenankan, tetapi tidak
diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang lebih besar dari jumlah maksimal yang diperkenankan.
8. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C, dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu yang lebih
tinggi, misalnya:
- D diperbaiki menjadi E, yang digunakan adalah D;
- E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A.
9. Huruf T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK; huruf T harus diubah menjadi A, B, C, D, atau E dalam waktu dua
minggusetelah huruf T diumumkan.
Evaluasi Akhir Hasil Belajar. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila memenuhi
ketentuan berikut:
1. Program DIPLOMA IV
1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00;
3. Tidak terdapat huruf mutu E;
4. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma 3;
5. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu
C setelah diuji.
64
2. Program Sarjana
1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00;
3. Tidak terdapat huruf mutu E;
4. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Sarjana;
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;
6. Lulus ujian akhir Program Sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah Skripsi, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan
memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya C.
3. Program Magister
a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75;
c. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
d. Mengikuti seminar, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
e. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis atau sejenisnya serta dipertahankan dalam ujian sidang atau ujian
komprehensif profesi yang ditetapkan (bagi program profesi yang menyelenggarakan).
4. Program Doktor
a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75;
c. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
d. Mengikuti seminar, ujian-ujian, ujian sidang, atau sejenisnya yangdipersyaratkan;
e. Telah menyelesaikan penulisan tesis, disertasi, atau sejenisnya, danmempertahankan dengan baik dalam ujian sidang yang ditetapkan.
7.12. Prestasi Mahasiswa
No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan
Tingkat (Lokal,
Regional,
Nasional, atau
Internasional)
Prestasi yang Dicapai
(1) (2) (3) (4)
1 2013 Kejuaraan Pencak Silat Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat/ Irwan Raksamananga
Lokal Juara 1 Pencak Silat Kelas H
Putra
2 2013 Bupati Cup Kabupaten Bandung/ Irwan
Raksamananga Lokal
Juara 1 Pencak Silat Kelas I
Putra
3 2013
Piagam Penghargaan Universitas Padjadjaran atas
Prestasi dalam Bidang Non Akademik Pencak
Silat/ Irwan Raksamananga
Universitas Delegasi Fakultas
4 2013 11th International Thai Culture Camp, Chulalongkorn University/ Frinsoni Nainggolan
Internasional Delegasi Indonesia
5 2013 Future Leaders Summit/ Frinsoni Nainggolan Nasional Delegasi Unpad
6 2013 Pertukaran Pelajar University Sains Malaysia/
Yeni Hendriyani Internasional Delegasi Unpad
7 2013
AIESEC Program Exchange (AIESEC LC
National Dong Hwa University Taiwan)/ Nur
Mala Sari
Internasional Delegasi Unpad
8 2013 11th International Thai Culture Camp, Chulalongkorn University/ Nur Mala Sari
Internasional Delegasi Indonesia
9 2013 Mandiri Leadership Camp/ Nur Mala Sari Universitas Peserta
10 2013 Rumah Imperium Lokal Pegiat Sosial Muda
11 2013 Universe Cup/ Rizki Fadhillah Nasional Juara 2 Cabang Olahraga
Basket
12 2013 Festival Olahraga dan Seni (FORSI)/ Rizki
Fadhillah Universitas
Juara 2 Cabang Olahraga
Basket
13 2013 Piala Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Rizki Fadhillah
Fakultas Juara 1 Cabang Olahraga Tenis
Meja
14 2013 DISORDA Taekwondo Championship/ Bilal
Azani Nasional Silver Medal
15 2013 STIS Taekwondo Championship/ Bilal Azani Nasional Best Athlete
16 2013 STIS Taekwondo Championship/ Bilal Azani Nasional Gold Medal
65
No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan
Tingkat (Lokal,
Regional,
Nasional, atau
Internasional)
Prestasi yang Dicapai
(1) (2) (3) (4)
17 2013 PORWIL Taekwondo Championship/ Bilal Azani Nasional Bronze Medal
18 2013 IMSS (International Moslem Student Summit) FSLDKN, ITB-Bandung / Andi M. Nurdin
Internasional Delegasi Unpad
19 2013
ISAC (Indonesian Student ASEAN Conference)
Perhimpunan Pelajar Indonesia, Orchard-Singapore/ Andi M. Nurdin
Internasional Delegasi Unpad
20 2013 Debat Nasional PolGov UGM Jogja/ Andi M.
Nurdin Nasional Juara 3
21
Novem
ber 2013
Debat Politik-Pemerintahan Se-Indonesia dalam Kegiatan ―Polgov Days 2013‖ di Jurusan Politik
dan Pemerintahan (JPP) Fisipol Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta/ Rizal Bagus Rahman
Nasional Juara 1
22 2013 Harvard Project for Asian and International Relations (HPAIR) / Taufik Nurhidayatulloh, di
Dubai, UEA.
Internasional Delegasi Indonesia
23
Novem
ber 2013
Lomba Debat Politik-Pemerintahan Se-Indonesia dalam Kegiatan ―Polgov Days 2013‖ di Jurusan
Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta/ Yusup Saepuloh
Nasional Juara 1
24 2013 Cabang Futsal Putri dalam Kegiatan FORSI
Unpad/ Elisabeth Sihombing Unpad Juara 1
25 2013 Bangkok International Student Conference
Thammasat University-Thailand/ Syafrida Hanum Internasional Best Paper
26 2013 Indonesia Youth Forum ISYF-Bandung / Syafrida
Hanum Nasional Delegasi Unpad
27 2013
International Conference “Maximizing Efforts to
Get Back World Hearts” Universitas Brawijaya-Malang/ Syafrida Hanum
Internasional Participant
28 2013
International Working Camp “Struggle for Green
Future, Living Guts for Humanity” Universitas Brawijaya-Malang / Syafrida Hanum
Internasional Participant
29 2013 Competition ―Aspirasi untuk Negeri‖ TV One-
Bandung / Syafrida Hanum Nasional Participant Debate
30 11
Oktobe
r 2014
Debat Isu Ekonomi Nasional 2014 – Piala Dekan
FE Universitas Negeri Yogyakarta Nasional Juara III
31
13
Oktober 2014
Dies Natalis ke-56 FISIP Unpad – Volley Ball Lokal Juara I
32
13
Oktober 2014
Dies Natalis ke-56 FISIP Unpad – Futsal Putri Lokal Juara II
33 2014 GMB Japan Homestay Program/ Frinsoni
Nainggolan Internasional Delegasi Indonesia
34 2014 Universe Cup/ Rizki Fadhillah Nasional Juara 2 Cabang Olahraga
Basket
35 2014 Festival Olahraga dan Seni (FORSI)/ Rizki
Fadhillah Universitas
Juara 3 Cabang Olahraga
Basket
36 2014
Representative from Padjadjaran University to
Parahyangan International Conference/ Bilal
Azani
International Delegasi Unpad
37 2014 Setu Cup Taekwondo Championship// Bilal Azani Nasional Bronze Medal
38 2014 Debat Nasional Ilmu Pemerintahan, UNHAS/ Andi M. Nurdin
Nasional Juara 2
39 2014 Debat Nasional KEMENPORA/ Andi M. Nurdin Nasional Juara 2
40 2014 Debat Nasional Ekonomi Bisnis UNY/ Andi M.
Nurdin Nasional Juara 3
41 2014 Debat Nasional Manajemen dan Ekonomi,
UNSOED/ Andi M. Nurdin Nasional Juara 3
42 2014
Pekan Kreatif Masyarakat -Pengabdian
Masyarakat Padjadjaran Berprestasi/ Andi M. Nurdin
Universitas Juara 1
43 April
2014
Debat Politik Se-Indonesia dalam Kegiatan
―Pemimpin 2014‖ di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan/ Rizal Bagus Rahman
Nasional Juara 2
44 2014 ASEAN Young Professional Volunteer Corps/
Taufik Nurhidayatulloh di Vietnam Internasional Tersertifikasi
45 2014 Program Pertukaran Pelajar JENESYS ke Jepang / Taufik Nurhidayatulloh
Internasional Delegasi Indonesia
66
No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan
Tingkat (Lokal,
Regional,
Nasional, atau
Internasional)
Prestasi yang Dicapai
(1) (2) (3) (4)
46
5 s.d. 9 Novem
ber
2014
ASEAN University Student Exchange (AUSE) ke National University of Singapore (NUS) dan
University of Malaya (UM).
Singapura dan Malaysia/ Taufik Nurhidayatulloh
Internasional Delegasi Indonesia
47 2014
Lomba Debat Politik Se-Indonesia dalam Kegiatan ―Pemimpin 2014‖ di Universitas
Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan/ Shintya
Gugah Asih
Nasional Juara 2
48 2014
Debat Isu Ekonomi Nasional se-Indonesia di
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY) / Shintya Gugah Asih
Nasional Juara 3
49 2014 Futsal 52 Championship Cabang Olahraga Futsal Putri/ Elisabeth Sihombing
Regional (Bandung)
Juara 1
50 2014 Cabang Futsal Putri dalam Kegiatan FORSI
Unpad/ Elisabeth Sihombing Unpad Juara 1
51 2014 Duta Genre Mahasiswa Tingkat Kabupaten Bandung Barat/ Iqbal Muhammad Sahid
Regional
(Kab. Bandung
Barat)
Juara 1
52 2014 Debat Isu Ekonomi Nasional se-Indonesia di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY)/ Gilang Yudha Prakoso
Nasional Juara 3
53 2014 Lomba Esai Politik dan Pemerintahan Se-Indonesia dalam Kegiatan POLGOV Days di
Fisipol UGM/ Danu Yanuar Saputra
Nasional Juara 2
54 2014
―Pelatihan Pemimpin Bangsa: Membawa
Indonesia Memimpin ASEAN‖, UGM-Yogyakarta / Syafrida Hanum
Nasional Participant
55 2014 Regional Youth Leadership Conference BINUS-
Jakarta / Syafrida Hanum Nasional Delegasi Unpad
56 Tahun 2014-
2015
Pekan Ilmiah Nasional bidang Karsa Cipta/ Mhd.
Al Fahjri Sukri Nasional Juara 3 Poster Ilmiah
57 2015 Pekan Ilmiah Nasional bidang Karsa Cipta/ Mhd. Al Fahjri Sukri
Nasional Delegasi Unpad-Finalis
58 2015 Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Daerah Tingkat
Provinsi Jawa Barat/ Irwan Raksamananga Lokal
Juara 1 Pencak Silat Kelas I
Putra
59 2015
Kejuaraan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat, 2nd Winner Babak Kualifikasi Pekan Olahraga
Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat/ Irwan
Raksamananga
Lokal Juara 1 Kelas I Putra
60 2015
Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi Jawa
Barat, 3rd Winner Babak Kualifikasi Pekan
Olahraga Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat/ Irwan Raksamananga
Lokal Juara Kelas I Putra
61 2015
Piagam Penghargaan Universitas Padjadjaran atas
Prestasi dalam Bidang Non Akademik Pencak
Silat Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat/ Irwan
Raksamananga
Universitas Delegasi Fakultas
62 2015 Rumah Imperium/ Nurul Fatin Afifah Nasional Delegasi Jawa Barat
63 2015 Poltracking Institute Rumah Imperium/ Nurul Fatin Afifah
Nasional Delegasi Jawa Barat
64 2015 Indonesia Model United Nation, Jepang Internasional Delegasi Indonesia
65
29
Maret – 31
April
2015
First Place Student Presentation the International Conference of Political Education and Culture in
Osaka, Okinawa Japan/ Shintya Gugah Asih
Internasional Juara I
66
23
April
2015
Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Nasional
―Kemandirian Bangsa dan Nasionalisme di Bali
(a.n. Tim Debat Prodi IP FISIP Unpad)
Nasional Juara II
67 2015
Piagam Penghargaan Universitas Padjadjaran atas Prestasi dalam Bidang Non Akademik Pencak
Silat Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Daerah
Tingkat Provinsi Jawa Barat/ Irwan Raksamananga
Universitas Delegasi Fakultas
68 2015 JENESYS ASEAN Economic Community Youth
Network, Jepang/ Nur Mala Sari Internasional Delegasi Indonesia
69 2015 Piala Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik/ Rizki Fadhillah Fakultas
Juara 1 Cabang Olahraga Tenis
Meja
67
No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan
Tingkat (Lokal,
Regional,
Nasional, atau
Internasional)
Prestasi yang Dicapai
(1) (2) (3) (4)
70 2015 Urband Festival (Pameran Seni Lukis)/ Rizki Fadhillah
Lokal Delegasi Unpad
71 2015 Indonesia Berbagi Bersama Kemenpora/ Rizki
Fadhillah Lokal Delegasi Unpad
72 2015 Debat Nasional Politika Brawijaya/ Andi M. Nurdin
Nasional Juara 2
73 2015
Debat Ekonomi ―Trilogy of Coin‖ Se-Indonesia di
Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman,
Purwokerto/ Shintya Gugah Asih
Nasional Juara 3
74
5-10
Oktober 2015
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) Ke-
28 – Pekan Kreativitas Mahasiswa Penelitian
Sosial-Humaniora (PKM-PSH) Tahun 2015 di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi
Tenggara/ Rizal Bagus Rahman
Judul Makalah:
Reaktualisasi Konsep Melayu sebagai
Kerangka Kebijakan Luar Negeri RI menuju
Cita-cita Perdamaian Dunia (Tinjauan Analitik
terhadap Kebijakan Normalisasi Hubungan
RI-Malaysia Pasca-Konfrontasi 1967-1972)
Nasional Juara 3
75 Novem
ber
2015
Lomba Debat Politik Se-Indonesia dalam Kegiatan ―Politika Brawijaya‖ di Universitas
Brawijaya, Malang/ Mohammad Nurdin Al Latief
Nasional Juara 2
76
Novem
ber 2015
Kegiatan ―Politika Brawijaya‖ di Universitas
Brawijaya, Malang/ Mohammad Nurdin Al Latief Nasional Juara Essai Terbaik
77
Novem
ber 2015
Lomba Debat Politik Se-Indonesia dalam
Kegiatan ―Politika Brawijaya‖ di Universitas Brawijaya, Malang/ Raynard Pardede
Nasional Juara 2
78
Novem
ber
2015
Kegiatan ―Politika Brawijaya‖ di Universitas Brawijaya, Malang/ Raynard Pardede
Nasional Juara Essai Terbaik
79 2015 Voly Puteri dalam Kegiatan FORSI Unpad/ Sri
Nuraeni Kusumawardani Unpad Juara 1
80 2015
10th Universiti Teknologi Mara (UTM)
International Sports Fiesta, Malaysia/ Elisabeth Sihombing
Internasional Juara 3
81 2015
Futsal Putri dalam Universaide Universitas
Indonesia Futsal Championship/ Elisabeth Sihombing
Nasional Juara 2
82 2015 Liga Mahasiswa Futsal Putri Nusantara
Conference/ Elisabeth Sihombing Nasional Juara 3
83 2015 Lomba Debat Mahasiswa Se-Bandung Raya di D3 FISIP Unpad/ Iqbal Muhammad Sahid
Regional (Bandung Raya)
Juara 1
84 2015 Duta Remaja Tingkat Kabupaten Bandung Barat/
Iqbal Muhammad Sahid
Regional
(Kab. Bandung Barat)
Juara 3
85 2015 Presenter Bandung TV/ Iqbal Muhammad Sahid Regional
(Bandung) Juara Favorit
86 2015
Debat Ekonomi ―Trilogy of Coin‖ Se-Indonesia di
Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman,
Purwokerto Gilang Yudha Prakoso
Nasional Juara 3
87 2015 Liga Mahasiswa Badminton Bliblidotcom West
Java Conference/ Reza M
Regional (Jawa
Barat) Juara 3
88 2015 Indonesian Essay Competition, PPI India /
Syafrida Hanum Internasional Delegasi Unpad
89 2015
The Asian Conference on Education and
International Development, Jepang / Syafrida Hanum
Internasional Delegasi Indonesia
90 2016 Mujiman Cup/ Bilal Azani Nasional Gold Medal
91 2016 Pandawa Cup Jabar Open/ Bilal Azani Nasional Bronze Medal
92 2016 Debat Politics and Government Days Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, Yogya/ Andi M.
Nurdin
Nasional Juara 3
93 2016 Debat Nasional Science Summit, IPB/ Andi M.
Nurdin Nasional Juara 1
94 16-18
Agustu
s 2016
10th International Conference on Malaysia-
Indonesia Relations/ Persidangan Antarabangsa
Hubungan Malaysia-Indonesia Kesepuluh (PAHMI 10) di Fakulti Sastera dan Sains Sosial,
Internasional Delegasi Indonesia
68
No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan
Tingkat (Lokal,
Regional,
Nasional, atau
Internasional)
Prestasi yang Dicapai
(1) (2) (3) (4)
Universiti Malaya, Malaysia/ Rizal Bagus Rahman
Judul Makalah:
The Role of The Armed Forces on The
Normalization between Indonesia and Malaysia:
A Socio-Politics Perspective
95 2016 Futsal Putri pada Universitas Gadjah Mada Futsal
Championship/ Elisabeth Sihombing Nasional Juara 3
96 2016
Lomba Karya Tulis Mahasiswa se-Jawa Barat di
STKIP Siliwangi, Bandung / Iqbal Muhammad
Sahid Judul Karya Tulis:
Mengepakkan Sayap Pendidikan melalui
Karakter Kebangsaan menuju Cakrawala
Global
Regional
(Jawa Barat) Juara 1
97 2016 China-ASEAN Public Speaking Competition/
Syafrida Hanum Internasional Delegasi Unpad
98 2016 Mahasiswa Berprestasi Universitas Padjadjaran/ Syafrida Hanum
Lokal Juara I
99 17 Mei
2016
Juara I Mahasiswa Berprestasi se-Universitas
Padjadjaran (Syafrida Hanum) Lokal Juara I
100 31 Juli
2016
Lomba Debat Mahasiswa ―Education for Youth‖ Tingkat Internasional di Guang Zhou China
(Syafrida Hanum)
Internasional Delegasi Unpad
7.14. Beasiswa Mahasiswa
Beasiswa yang dapat diperoleh oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Bidik Misi Angkatan 2010 sebanyak 13 orang
- Bidik Misi Angkatan 2011 sebanyak 12 orang
- Bidik Misi Angkatan 2012 sebanyak 17 orang
- Bank Mandiri sebanyak 2 orang
- Supersemar sebanyak 1 orang
- Karya Salemba Empat I sebanyak 4 orang
- Karya Salemba Empat II sebanyak 2 orang
- Peningkatan Prestasi Akademik sebanyak 35 orang
- Bantuan Belajar Mahasiswa sebanyak 53 orang
- Beasiswa Pendidikan sebanyak 5 orang
- Bank Indonesia sebanyak 1 orang
- Bantuan Tugas Akhir/Skripsi sebanyak 9 orang
- BNI Tugas Akhir 2012 sebanyak 14 orang
- BUMN Peduli Pendidikan sebanyak 2 orang
1. Pada tahun 2013, mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebanyak 205 orang, dengan rincian sebagai berikut:
- Peningkatan prestasi akademik sebanyak 43 orang
- Bantuan Belajar Mahasiswa sebanyak 23 orang
- Bidik Misi Angkatan 2010 sebanyak 13 orang
- Bidik Misi Angkatan 2011 sebanyak 12 orang
- Bidik Misi Angkatan 2012 sebanyak 17 orang
- Bidik Misi Angkatan 2013 sebanyak 16 orang
- Bidik Misi tambahan 2013 sebanyak 5 orang
- Pendidikan Unpad sebanyak 2 orang
- Yayasan Bakti Sosial Santoso sebanyak 1 orang
- Yayasan Supersemar sebanyak 1 orang
- Bank Rakyat Indonesia sebanyak 1 orang
- Bank Indonesia sebanyak 1 orang
- Bantuan Tugas Akhir BOPTN sebanyak 36 orang
69
- PT Bank KEB Indonesia sebanyak 1 orang
- Beasiswa BOPTN Periode November 2013 sebanyak 10 orang
- Karya Salemba Empat sebanyak 5 orang
- Mandiri Peduli Pendidikan sebanyak 2 orang
- Yayasan Salim 2013 sebanyak 1 orang
- PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebanyak 1 orang
- PT. BCA sebanyak 1 orang
- Beasiswa BOPTN Periode Desember 2013 sebanyak 12 orang
- Beasiswa Bawaku 2013 sebanyak 1 orang
2. Pada tahun 2014, mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebanyak 152 orang, dengan rincian sebagai berikut:
- Yayasan Bakti Sosial Santoso sebanyak 1 orang
- PN Gas Negara sebanyak 3 orang
- Bantuan Tugas Akhir BOPTN sebanyak 10 orang
- Peningkatan prestasi akademik sebanyak 44 orang
- Bantuan Belajar Mahasiswa sebanyak 6 orang
- Bank Rakyat Indonesia sebanyak 1 orang
- PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebanyak 1 orang
- Yayasan Salim 2014 sebanyak 1 orang
- Bidik Misi Angkatan 2010 sebanyak 13 orang
- Bidik Misi Angkatan 2011 sebanyak 12 orang
- Bidik Misi Angkatan 2012 sebanyak 17 orang
- Bidik Misi Angkatan 2013 sebanyak 16 orang
- Bidik Misi Tambahan 2013 sebanyak 5 orang
- Bidik Misi Angkatan 2014 sebanyak 8 orang
- Bantuan Tugas Akhir BOPTN Tahap II sebanyak 7 orang
- Pendidikan Unpad sebanyak 1 orang
- Kemitraan Pertamina sebanyak 1 orang
- BCA Bakti sebanyak 1 orang
- Yayasan KSE sebanyak 2 orang
- Pemprov Jabar PAGM sebanyak 1 orang
- Pemprov Jabar Biaya Pendidikan sebanyak 1 orang
3. Pada tahun 2015, mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebanyak 113 orang, dengan rincian sebagai berikut:
- Yayasan Bakti Sosial Santosa sebanyak 1 orang
- Bidik Misi Angkatan 2012 sebanyak 16 orang
- Bidik Misi Angkatan 2013 sebanyak 20 orang
- Bidik Misi Angkatan 2014 sebanyak 8 orang
- Bidik Misi Angkatan 2015 sebanyak 11 orang
- Pendidikan Unpad sebanyak 2 orang
- Kemitraan Pertamina 2014 sebanyak 1 orang
- BCA Bakti sebanyak 1 orang
- Yayasan KSE sebanyak 2 orang
- Peningkatan Prestasi Akademik sebanyak 23 orang
- BPP-PPA sebanyak 4 orang
- Bantuan Penulisan Tugas Akhir (BOPTN) sebanyak 14 orang
- Yayasan Karya Salemba Empat sebanyak 5 orang
- Kemitraan Bank Rakyat Indonesia 2015 sebanyak 1 orang
- Kemitraan Bank Negara Indonesia sebanyak 1 orang
- PT Perusahaan Gas Negara sebanyak 2 orang
- PT Freeport Indonesia sebanyak 1 orang
70
7.15. Alumni
Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad telah memiliki Himpunan Alumni bernama Ikatan Keluarga Alumni Ilmu
Pemerintahan (IKA IP), yang keanggotaannya terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah semua sarjana lulusan
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad yang secara otomatis menjadi anggota, sedangkan anggota kehormatan adalah alumni lulusan S2
dan S3, staf pengajar, Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, serta tokoh yang telah memberikan kontribusi pada Ilmu Pemerintahan FISIP
Unpad yang disetujui oleh anggota pada pertemuan yang diselenggarakan pada saat pertanggungjawaban pengurus atau pada saat pertemuan alumni
berikutnya. Ikatan alumni ini sudah berjalan serta memiliki struktur keorganisasian yang sangat baik serta memiliki program-program rutin setiap
tahunnya. Selain IKA IP yang khusus di dalam lingkup Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, terdapat ikatan alumni lain yang diantaranya
adalah:
IKA Unpad
Saat ini sedang dirancang database alumni untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad
Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa sedang merancang integrasi database alumni Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad
Website khusus para alumni melalui website http://alumni.unpad.ac.id
Adanya jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter
Temu Alumni bagi seluruh angkatan yang dilakukan minimal setiap tahun sekali bertepatan dengan Dies Natalis Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan IKA IP, meliputi:
1. Kegiatan-kegiatan akademik, antara lain dilakukan dalam bentuk:
a. Pemberian sumbangan fasilitas: berupa sumbangan buku pada perpustakaan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad;
b. Pemberian sumbangan dana: yaitu diberikan untuk pengembangan sarana dan prasarana Program Studi, penyediaan beasiswa
bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad yang berprestasi dan/atau mahasiswa yang kurang mampu;
c. Pengembangan jejaring kerjasama: yang dilaksanakan dalam bentuk seminar dan diskusi yang bertujuan untuk mempererat
tali silaturahmi, updating data alumni (database alumni), dan pengembangan aktivitas pendidikan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad. Beberapa kegiatan kerjasama yang diselenggarakan dalam kaitan dengan pengembangan wawasan.
d. Keterlibatan dalam kegiatan akademik: yaitu dengan diselenggarakannya kegiatan:
Kuliah umum ―Reformasi Birokrasi: Revolusi Birokrat untuk Melayani Lebih Baik‖ yang diselenggarakan atas kerjasama IKA
IP, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Hima IP), serta didukung oleh peranan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP
Unpad dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Kuliah umum ini mengundang pembicara dari
kalangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu Yuddy Chrisnandi,
selaku Menteri PAN-RB RI. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Januari 2015 di Bale Sawala Universitas
Padjadjaran Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor. Kuliah umum ini dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Ahmad
Heryawan, dan Rektor Universitas Padjadjaran, yaitu Ganjar Kurnia.
Gambar 3.4 Kuliah Umum bersama Yuddy Chrisnandi selaku Menteri PAN-RB Republik Indonesia
Kuliah umum ―Peran PPATK dalam Mewujudkan Good Governance‖. Kuliah umum ini terselenggara atas kerjasama antara
Keluarga Alumni (KA) Ilmu Pemerintahan dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Hima IP), serta didukung oleh
peranan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad. Kuliah umum ini mengundang pembicara dari Kepala Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr. Muhammad Yusuf. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Maret
2015 di Bale Sawala Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor. Kuliah umum ini dibuka oleh
Dekan FISIP Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A., dan turut memberi kata sambutan Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Unpad, Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.
71
Gambar 3.5 Kuliah Umum bersama Muhammad Yusuf selaku Kepala PPATK Republik Indonesia
Kuliah umum dengan pembicara Menteri Agraria dan Tata Ruang RI sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr.
Ferry Mursyidan Baldan. Kuliah umum ini bertema ―Kebijakan Agraria dan Penataan Ruang di Indonesia Sekarang Ini dan di
Masa yang Akan Datang‖ dengan bertempat di Bale Sawala Unpad Kampus Jatinangor, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015.
Gambar 3.6 Kuliah Umum bersama Dr. Ferry Mursyidan Baldan selaku Kepala BPN Republik Indonesia
e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik: Kegiatan-kegiatan pengembangan substansi kurikulum, misalnya melalui
pelibatan IKA IP dalam penyusunan kurikulum mata kuliah, yang mana salah satunya didasarkan pada kebutuhan stakeholders
dengan mengacu pada berbagai informasi yang berasal dari alumni. Pelibatan ini dilakukan dengan mengundang perwakilan alumni
dan IKA IP secara kelembagaan dalam setiap penyelenggaraan Lokakarya Evaluasi Kurikulum dalam rangka sharing informasi
untuk menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan pengembangan substansi kurikulum dan metode perkuliahan. Perwakilan alumni
diminta untuk menjadi narasumber menyampaikan materi tentang kebutuhan dunia kerja dan relevansi kurikulum untuk kebutuhan
dunia kerja.
2. Kegiatan-kegiatan non akademik, antara lain dilakukan dalam bentuk:
a. Sumbangan dana: Sumbangan dana yang diberikan misalnya berupa hadiah untuk kegiatan kemahasiswaan seperti Pekan Olahraga Antar
Angkatan (Porang), yaitu berupa dua ekor kambing.
b. Sumbangan fasilitas: Sumbangan fasilitas yang diberikan misalnya berupa pendingin ruangan atau Air Conditioner (AC) dan LCD untuk
keperluan ruang seminar akademik Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.
c. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik: Keterlibatan yang dimaksud yaitu terlibat sebagai partisipan (peserta dan/atau pemain)
Pekan Olah Raga Antar Angkatan (Porang), pemateri dalam kegiatan Program Orientasi Terpadu Ilmu Pemerintahan (Prototipe) dalam
bentuk kegiatan outbound, sepakbola bersama, futsal, dan kegiatan camping.
d. Pembentukan jejaring: Jejariang berupa komunikasi berbasis internet, antara lain Facebook, WhatsApp (alumni IP Unpad), dan
Twitter. Jejaring komunikasi ini digunakan untuk penyebarluasan informasi lowongan kerja, magang, dan beasiswa.
e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik: Penyediaan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan Hima IP, terutama untuk kegiatan
olahraga dan seni mahasiswa.
72
Gambar 3.7 Jejaring Medsos IKA IP FISIP Unpad
f. Pertemuan periodik tahunan melalui acara Temu Alumni atau Buka Puasa Bersama yang terselenggara karena adanya kerjasama
antara Hima, IKA IP, dan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mempererat
ikatan silaturahmi di kalangan alumni IP, Hima IP, dan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.
Gambar 3.8 Temu Alumni Prodi IP FISIP Unpad
g. Pelibatan IKA IP dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru, antara lain dalam kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru.
Dari berbagai kegiatan tersebut, output yang saat ini diperoleh adalah:
1. Terjalinnya networking antara Program Studi, alumni, stakeholder, serta diantara alumni itu sendiri;
2. Adanya partisipasi alumni dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
3. Adanya partisipasi alumni dalam pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik di Program Studi, seperti:
a. Penyediaan fasilitas berupa sumbangan LCD untuk kepentingan Program Studi dan mahasiswa;
Sumbangan dana, terutama ketika ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan.
73
LAMPIRAN
1. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran
2. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan E-Learning di Universitas Padjadjaran
3. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi dilingkungan Unpad
4. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana dan sarjana
Terapan Universitas Padjadjaran
5. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Magister Atau Magister
Terapan Atau Spesialis ke jenjang Doktor atau Doktor Terapan di lingkungan Unpad
6. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penulisan Tugas Akhir Pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana
Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran
Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penulisan Tugas Akhir Pada Jenjang Pendidikan Pascasarjana dan
Spesialis di Lingkungan Universitas Padjadjaran
74
LAMPIRAN
1. Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran
2. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan E-Learning di Universitas Padjadjaran
3. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi dilingkungan Unpad
4. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana dan sarjana
Terapan Universitas Padjadjaran
5. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Magister Atau Magister
Terapan Atau Spesialis ke jenjang Doktor atau Doktor Terapan di lingkungan Unpad
6. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penulisan Tugas Akhir Pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana
Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran
7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penulisan Tugas Akhir Pada Jenjang Pendidikan Pascasarjana dan
Spesialis di Lingkungan Universitas Padjadjaran
![PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA ...1].pdf6. Mas Tri, di sekretariat Fakultas Sastra, yang selalu melayani keperluan administrasi mahasiswa Ilmu Sejarah. 7. Segenap staf](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/61138259978e4c381d1134f9/program-studi-ilmu-sejarah-fakultas-sastra-1pdf-6-mas-tri-di-sekretariat.jpg)
