Faktor Penyebab Terjadinya Palnggaran Lalu Lints Di Kota Medan

Faktor penyebab terjadinya palnggaran lalu lints di kota medan

Perilaku Berlalu Lintas Warga Kota Medan

Spektrum Minggu, 08 Jan 2012 07:37 WIBPeraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun nyatanya tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut akan dipatuhi. . Seperti kondisi berkendara di Indonesia terutama di Kota Medan. Rambu-rambu lalulintas seakan hanya menjadi hiasan yang tidak memiliki makna apa-apa. Praktis hanya lampu lalulintas saja yang di patuhi, itupun pada ruas jalan tertentu saja. Perilaku yang tidak tertib ini diperparah dengan pertambahan jumlah kendaraan yang sulit dibendung sementara jumlah pertambahan ruas jalan tidak mampu mengimbanginya.Sejatinya, manusia memang individu yang kompleks sehingga perilakunya juga tidak sederhana. Perilaku manusia tidak sekedar memperhitungkan untung dan rugi saja. Bisa jadi perilaku yang tampak merugikan dimata seseorang akan dianggap menguntungkan bagi orang lain. Lantas jika memang peraturan dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa peraturan tersebut sering dilanggar - Pakar Sosiolog Kota Medan, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa gejala itu terjadi diakibatkan tiga faktor yakni, perilaku manusia (personal) itu sendiri, situasi sosial (lingkungan) dan sikap adaptif terhadap penyimpangan/pelanggaran atas perilaku tersebut.

"Pelanggaran bisa dilakukan oleh siapa saja (masyarakat), karena di dalam diri seseorang memiliki perilaku untuk melakukan penyimpangan," ungkapnya kepada MedanBisnis, belum lama ini.Dikatakan Dosen Sosiologi di Universitas Medan (Unimed) ini adalah dalam perilaku berkendaraan di jalan raya cukup sederhana. Misalkan seorang pengendara berada di persimpangan jalan yang sepi (kondisi lingkungan) kemudian ia memutuskan untuk melanggar lampu lalu lintas (perilaku), atau tidak ingin mengantri di lampu merah lantas melintasi trotoar jalan. Konsekuensi dari perilaku ini adalah perjalanan yang lebih cepat. Selain itu pengendara tersebut juga tidak ditangkap petugas karena memang tidak ada petugas di persimpangan jalan tersebut.

Perilaku pelanggaran seperti ini akan cenderung diulangi karena mendapat penguatan positif atau hadiah yaitu proses perjalanan yang lebih cepat dan tidak tertangkap oleh petugas. "Masyarakat kita ini tipikal yang tidak sabar, tidak tertib karena memang sudah hilangnya budaya mengantri," simpul Dosen muda yang cukup ramah ini.

Selama ini memang sangat sulit untuk mengubah sikap mental pengendara kendaraan bermotor menjadi pengguna jalan yang tertib. Apalagi ditambah dengan kondisi rambu-rambu di Kota Medan yang juga semrawut. Walaupun dilancarkan kegiatan semacam kampanye tertib lalu lintas seperti razia (untuk mengubah sikap mental) dengan gencar namun jika kondisi lingkungan dan konsekuensi dari perilaku tersebut belum konsisten maka kegiatan semacam itu akan selalu menemui dinding tebal yang tidak bisa ditembus. Ini pula menjadikan sikap perilaku pengendara di Medan tidak berubah-ubah sehingga sudah dikategorikan masuk ke dalam tahap kronis. "Kronis dalam artian, carut marutnya berkendara baik para pengguna jalan raya maupun petugasnya," tambah Bapak satu anak ini.

Faktor berikutnya ada pada kondisi situasi sosial (lingkungan). Situasi sosial juga sangat memengaruhi perilaku seseorang ke arah penyimpangan/pelanggaran. Ini ditegaskan menurut teori Asosiasi Diferensial, bahwa seseorang belajar untuk menyimpang dengan bergaul atau pada orang lain. Maka jika dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas bahwa pengaruh kondisi dan keadaan memengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan seseorang untuk menyimpang.

Contoh, seseorang yang tidak menggunakan helm ketika berkendara dikarenakan orang tersebut melihat situasi sekitarnya tidak menggunakan helm, walaupun sebenarnya seseorang tersebut tahu bahwa ketika tidak menggunakan helm maka akan ada sanksi hukum yang berlaku. "Intinya lingkungan juga memengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran," kata Dosen kelahiran Medan, 12 Desember 1981 tersebut.

Kemudian, faktor ketiga adalah penyimpangan/pelanggaran yang sudah dijadikan hal biasa (lumrah) bagi masyarakat umumnya. Masyarakat yang melanggar lalu lintas sepertinya sangat "kompromistis" dengan situasi tersebut. Contoh ini dapat dilihat dari seseorang yang melanggar lalu lintas di jalan seperti tidak memakai helm dianggap sebagai suatu "kewajaran" bagi yang lainnya.

Meski tertangkap petugas namun alih-alih mendapat surat tilang, ia justru bisa melenggang dengan memakai uang "damai". Uang "damai" tersebut bukan merupakan konsekuensi negatif melainkan justru menjadi konsekuensi positif bagi pengendara karena ada semacam rasa bangga bahwa dirinya bias mengelabui petugas dengan beberapa lembar rupiah. Kenyataan bahwa perilaku tidak memakai helm ini mendapatkan konsekuensi positif membuat pengendara tersebut cenderung untuk mengulangi perilaku tersebut.

"Perilaku pelanggaran seperti ini akan cenderung terus terulang karena mendapatkan penguatan positif dari pengendara itu sendiri yang bisa bebas dengan segala "perdamaian" tanpa mengindahkan kesalahannya," tukasnya.

Oleh sebab itu, menurut Iqbal lagi, kesimpulan dari hal itu semua bahwa sanksi sosial dan sanksi hukum sepertinya tidak membuat efek jera bagi seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut. Maka, solusi yang harus dilakukan adalah tertib sesuai regulasi yang ada. Artinya, para pengendara dan petugas harus sama-sama bersinergi agar perilaku tersebut tidak terulang.

"Sebab kesalahan kolektif seperti tadi konsekuensinya menjadikan perilaku pengendara makin lama semakin memburuk dan terus berlarut sehingga tidak akan pernah berubah," pungkasnya. (cw-zulfadli siregar)

.

1. engertian Polisi Lalu Lintas (Polantas)Bagian dari fungsi teknis kepolisian yang sangat spesifik (khusus) yang berbeda darifungsi teknis lainnya, yang memilikiperundang-undangan tersendiri yaiti UULAJ beserta PP-nyadimana tugas pokok, fungsi dan peranannya untuk mewuju ikan lalu lintas yang aman, tertib danlancar.Dalam buku Fungsi Teknis Lalu Lintas disebutkan pengertian polantas, yaiti i'ungsiteknis profesional khas kepolisian di bidang lalu lintas. Lalu lintas men punyai pengertian gerak pindah kendaraan, orang dan/atau hewan dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpakendaraan di jalan umum.

2.Tujuan Pokok dan Fungsi Polantas

Tujuan pokok Polantas adalah segala usaha pekeijaan dan kegiatan dalam pengendalianlalu lintas guna mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar 'erjamin keamanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.Fungsi Polantas antara lain: • Penggunaan hakum lalu lintas (traffic law enforcement)Penggunaan hukum lalu lintas mencakup beberapa hal, yaitu:

1) Pengaturan Lalu Lintas adalah pemberitahuan petugas Polri kepada pemakai jalan,bagaimana dan dimana -mereka dapat bergerak/tak dapat bergerak atau berhenti terutamapada waktu ada kemacetan dan keadaan darurat pada jaringan atau ruas tertentu. Salah satfungsi pengaturan lalu lintas adalah pemeliharaan rasa aman, lancar dan nyaman bagipemakai jalan.

2) Penjagaan lalu lintas adalah suatu usaha kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempattertentu yang diadakan sesuai kebutuhan. Tujuan penjagaan lalu lintas antara lainmengawasi dan mengatur lalu lintas, memberikan peringatan yang bersifat mendidik terhadap pelanggar lalu lintas, menindak pelanggar lalu lintas yang membahayakan oranglain,serta memberikan pelayanan kepada masyarakatpemakai jalan. %

3) Pengawalan lalu lintas adalah suatu usaha kegiatan pengawalan orang/barang denganmenggunakan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan cara melindungi dan mengikutisecara terus-menerus sampai tiba di tempat tujuan dengan aman. Sasaran pengawalan lalulintas oleh Polantas antara lain Presiden dan Wakil Presiden, tamu negara di Indonesia, dutabesar dan perwakilan negara sahabat pada waktu penyerahan surat kepercayaan kepadaPresiden, orang-orang yarig diteniukan oleh protokoler negara dan yang dianggap perlumenurut pertimbangan kepolisisan umum.4) Pelanggaran lalu lintas yaitu perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalulintas atau peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan

dapatmengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas.Fendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Dikmas lantas / traffic education) pelanggaran/kejahatan. Peranan STNK adalah sebagai sarana identifikasi; tandabukti bahwa kendaraan bermotor tersebut terdafitar; sebagai penning

pajak.> BPKB (Bukti Pendaftaran Kendaraan Bermotor)Tujuan pengeluaran BPKB yaitu untuk menyempumakan identifikasi danuntuk mempertinggi daya guna. Fungsi dan peranan BPKB adalah sebagai tandakendaraan bermotor tersebut telah didaftarkan; BPKB merupakan dokumen pentingdan bersertifikat.> TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)> STCK(Surat Tanda Cek Kendaraan)> BTCK (Bukti Tanda Cek Kendaraan) 2)Surat Ijin Mengemudi (SIM)Pengertian SIM adalah tanda bagi seseorang yang ditentukan o)ehperundang-undangan lalu lintas untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum. 3.Perlengkapan Petugas LantasKelengkapan alat dan sarana dalam bertugas sangat penting fungsinya bagi Pola itas.Perlengkapan dalam menjalankan tugasnya tersebut antara lain peluit dengan nada tertentu,rompi lalu lintas, senter lalu lintas, perlengkapan perorangan, blanko tilang,traffic cone (kerucut kecil warna orange di jalan raya), alat komanikasi (alkom), surat perintah tugas, megaphone,meteran, kapur tulis, dan alat1ulis.5Dikmas lantas adaiah segala kegiatan daya dan usaha untuk menumbuhkan sikat mentalmasyarakat agar mentaati peraturan/perundang-undangan lalu lintas serta beroa tisipasi dalambidang lalu lintas sehingga terwujud pemakai jalan yang sopa i dan disiplin dalam berlalu lintas.6) F ekayasa lalu lintas (traffic engineering) Rekayasa lantas merupakan pengaturan teknik yang berhubungan dengan lalu lintasdalam pembinaan jalan, perlengkapan dan kelengkapan peserta (Polentas). Penggunaannvamemenuhi unsur keamanan, kelancaran dan berhasilguna Rekayasa yang dilaksanakan Polri antara lain meneliti sebab-sebab

%kecelakaan lalu lintas; membuat perencanaan jalan dan penempatan rambu; membuatperencanaan pembuatan marka jalan dan penempatan APIL (Aiat Pemberi Isyarat Lalu Lintas);memberikan saran-saran melalui BPTD (Badan Pembina Transportasi Daerah).APIL adaiah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat larnpu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.7) Registrasi atau identifikasiRegistrasi atau identifikasi kendaraan bermotor dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Registrasikendaraan bermotor> STNK (Surat Tand". Nomor Kendaraan Bermotor)4. Maksud dan tujuan STNK yaitu untuk ketertiban admimstrasi; pengendalian kendaraan yangdioperasikan; mempermudah penyidikan Pi tfoli LantasPatroli lalu lintas merupakan suatu usaha kegiatan perondaan pada suatu jalan ciengantujuan mengawasi situasi lalu lintas guna mencegah, meniadakan dan menindak pelanggar sertamelakukan pengejaran terhadap pelanggaran hukuin dan nemberikan bantuan komunikasi taktisserta pelayanan kepada pengguna jalan. Kegiatan patroli lalu lintas meliputi waspada arus lalulintas; pengaturaii lalu lintas; menemukan, mengejar dan menindak pelanggar lalu lintas;pelayanan masyai akat pemakai jalan; menangkap pelanggar dan penjahat Hal lain yang berhubungan dengan Patroli Lalu Lintas yaitu Patroli Jalan Raya (PJR)yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan kegiatan operasional fungsi teknis lalulintas guna mencegah dan meniadakan gangguan, ancaman dan hambatan dibidang keamanan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas maupun kriminalitas yang terjadi di sepanjang jalan rayadan kedalamannnya dalam rangka memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.5. Dssar HukumPeraturan yang mengatur tentang lalu lintas antara lain:• UIJ RI No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia• Ul I RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan• PF RI No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan• PF RI No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana & Lalu Lintas di jalan• PP RI No.44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi•

PF RI No.2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan Menhub (Menten Perhubungan) dan Perda (Peraturan Daerah)• Keputusan Kapolri Nopol: Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepo!isian NegaraRepublik Indonesia6. Sika.) Pengguna Motor terhadap PolisiProses menilai orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi dasar seseorang dalammenentukan apa yang akan dilakukannya terhadap orang lain tersebut. Pembentukan sikap yangpaling efektif adalah melalui proses belajar dan pengalaman sendiri secara langsung dan iniberkaitan dengan perilaku, maka dan itu si-vap dapat memperkirakan kecenderungan seseorangdalam berperilaku (Astu ik, 2005).

Pengguna motor memiliki berbagai macam variasi latar belakang dan buda> a hidupdimana perbedaan ini bisa menjadi hal yang menyebabkan tiap-tiap pengguna motormempunyai pemikiran, kepercayaan dan perilaku tersendiri terhadap Polantas. Variasi tersebutmisalnya terlihat dari tingkat pendidikan, kelas ekonomi, kepribadian, gaya hidup, lingkungan,budaya, dan lain-lain hal.Sikap pengguna motor terhadap Polisi bisa saja berbeda-beda dalam tiap komp.mennya,tergantung pada masing-masing individu dalam mengelola sikaprya tersebut Hal ini biasanyamuncul dalam bentuk positif dan negatif, atau mendukung dan tidak mendukung, apabiladilakukan pengukuran terhadap komponen sikap, yaitu kognitif, afektif dan konatif.Polisi bisa jadi adalah orang lain yang dianggap penting oleh pengguna motor sehingga seringdiamati, dibicarakan, dan diperhatikan penlakunya, baik itu tindakan yang terkait oengan tugasdinasnya maupun perilaku Polisi sebagai manusia biasa. Pengguna motor dan masyarakatseringkali menilai sesuatu dad satu sudut pandang saja, padahal semestinya mereka bisa melihatdan menilai sesuatu dari berbagai raacam sudut pandang dan tidak mencampur aduk penlakupoiisi dalam bertugas dengan perilaku polisi sebagai manusia biasa. Berdasarkan hal diatas,maka akan dapat dilihat dan diukur tentang bagaimana sikap masing- masing pengguna motorterhadap polisi.C.Tilang (Bukti Pelanggaran)1. f'engertian Tilang (Bukti Pelanggaran) Pengertian pelanggaran dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning(1984) menegaskan ana yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatanatau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturanperundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yangdisebutkan dalam undang-undang lalu 1 ntas nomor 14 tahun 1992 pasal 27 ayat (1) dan ayat(2), yang apabila keten uan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.Menurut Wirjo.no Prodjodikoro (1986) bahwaovertredingenatau pelanggaran berartisuatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. Unsur- unsur pelanggaran adalah:• Ac anya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

• Menimbulkan akibat hukum jadi harus bertanggung jawab atas perbuatantersebut.Pada ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa dalam menangani perkaralalu lintas, Polantas berwenang untuk menyuruh berhenti dan memeriksa para pengemudikendaraan yang terbukti telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengguna motor yang terbuktimelakukan pelanggaran lalu lintas akan dikerai tindakan berupa "tilang (bukti pelanggaran)"oleh polisi yang melihatnya. Sistein tilang (bukti pelanggaran) mempunyai dasar hukum yaitu"Juk.ak Kapoln nopo : Juk'ak / 01 / 1 / 1994 " yang mengatur tentang operasional tilang danadministrasi tilang.Menurut Kompol H. Jajak Heiawan dalam bukunya yang berjudul FungsiTeknis Lalu Lintas menyatakan bahwa surat tilang berupa lembaran atau blanko%yang diberikan oleh penyidik kepada terdakwa pelanggar lalu lintas sebagai bukti bahw iterdakwa telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas. Tilang adalah satu-satunya cara yang dilakukan pihak kepolisian sebagai peneoak hukum,apabila ada pengguna jalan yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas.Penilangan hanya boleh dilakukan oleh pihak pejabat polisi negara Republlik Indonesia,pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingki ngan departemen yang lingkup tugas dantanggung jawabnya meliputi Demb naan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberiwewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8Tahun 1981 i entang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No. 14 Thn 1992 Pasal 53 ayat (1)). 2. ProsedurTilang (Bukti Pelanggaran)Setiap pelaksanaan patroli lalu lintas di jalan raya selalu ada surat perintah res'ni dariKasat. Lantas kepada polisi yang bertugas. Polisi yang telah menerima su at perintah akanbertugas sebagai penvidik dan segera melakukan pemeriksaan d lapangan (jalan). MenurutKompol H. Jajak Herawan, prosedur tindak terhadap peianggaran lalu lintas yaitu denganlangkah persiapan dan pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan penir.dakan hukum pelanggaran lalulintas dengan sistem tilang terbagi atas:1 Penindakan Hukum secara Tertulis (Blanko Tilang)(1) Penggunaan Blanko Tilang(a) Blanko Tilang yang diberikan penyidik kepada terdakwa Pelanggar lalu lintassebagai bukti pelanggaran lalu lintas tertentu dan merupakanperintah/eksekusi/panggilan untuk menghadap Pengadilan Negeri dan/atausetoran uang denda tilang ai Bank.(b) Blanko tilang memuat 27 jenis pelanggaran lalu lintas.(2) Blanko tilang berupa buku, satu set terdiri dari 5 (lima) lembar, masing-masing berwarna:(a) Merah untuk proses sidang pengadilan tilang.

(b) Kuning untuk arsip Kepolisian.(c) Putih untuk arsip Kejaksaan. Hijau untuk Pengadilan(ej B;ru untuk arsip pelanggar sebagai tanda terima daripada surat-surat dan lain-lainbukti pelanggaran yang telah disita petugas sebagai barang titipan.(3) Persiapan penindakan dengan blanko tilang:(a) Buku tilang yang telah dicap/distempel kesatuan.(b) Tabel pelanggaran dan uang denda tilang.(c) Pulpen warna hitam.(d) Alat pelapis blanko tilang (Hard Board, kartu tabel).(e) Label barang bukti.(4) Pelaksanaan penindakan:%Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka penindakan pelanggaran lalulintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tiiang yang telah dipersiapkan makapenindakan dapat dilakukan langsung di tempat jika d'temukan pelanggaran tersebut dengantahap-tahap kegiatan sebagai berikut:(a) Tahap I (Persiapan penulisan di blanko tilang) memberi alat pelapis dari bahan hardboard, karton dll.(b) Tahap II (Penulisan di Blanko Tilang)(b.l) Penindakan dituangkan pada lembaran warna merah dari tiap- tiap set blankotilang yang digunakan dengan menggunakan pulpen warna hitam.

Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari

upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; danc. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan; danc. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan

Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di UU Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau

justru berbeda. Selanjutkan kita dapat melihat bagaimana UU ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakuakn penegakannya

Perbandingan Pengaturan

UU Nomor 14 Tahun 1992 UU Nomor 22 Tahun 2009Bab I Ketentuan Umum Bab I Ketentuan UmumBab II Asas dan Tujuan Bab II Asas dan TujuanBab III Pembinaan Bab III Ruang Lingkup Keberlakuan

Undang-UndangBab IV Prasarana Bab IV PembinaanBab V Kendaraan Bab V PenyelenggaraanBab VI Pengemudi Bab VI Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan JalanBab VII Lalu Lintas Bab VII KendaraanBab VIII Angkutan Bab VIII PengemudiBab IX Lalu Lintas dan Angkutan Bab IX Lalu Lintas bagi Penderita CacatBab X Dampak Lingkungan Bab X AngkutanBab XI Penyerahan Urusan Bab XI Keamanan dan

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab XII Penyidikan Bab XII Dampak LingkunganBab XIII Ketentuan Pidana Bab XIII Pengembangan Industri dan

Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab XIV Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Kecelakaan Lalu LintasBab XV Ketentuan Peralihan Bab XV Perlakuan Khusus bagi

Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit

Bab XVI Ketentuan Penutup Bab XVI Sistem Informasi dan

Komunikasi Lalu Lintas dan

Angkutan JalanBab XVII Sumber Daya ManusiaBab XVIII Peran Serta MasyarakatBab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan JalanBab XX Ketentuan Pidana

Bab XXI Ketentuan PeralihanBab XXII Ketentuan Penutup

Dari sekian banyak ketentuan yang ada, beberapa pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat, beberapa pasal tersebut adalah :

Ketentuan Isi Catatan 107 ayat (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari

Jika alasannya adalah untuk keselamatan, maka harus diyakinkan hubungan langsung lampu dengan keselamatan pengendara. Selain itu dukungan data-data mengenai penyebab kecelakaan di jalan raya

112 ayat (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Seberapa banyan sarana yang teah disediakan

273 ayat (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kementerian PU mempermasalahkan pasal

pemidanaan penyelenggara jalan yang memang secara hukum tidak berdasarkan konsep yang kuat. Fungsi pemerintahan, termasuk penyelenggaraan jalan, pada prinsipnya adalah pelaksanaan undangundang.

Wajarkah aturan perundangan yang memidanakan pelaksana undang-undang?

Bab XIII pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Hal ini cukup menarik untuk digarisbawahi, karena tidak cukup jelas mengapa harus ada

pengaturan tersendiri dalam UU Lalu Lintas dan Jalan Raya menyangkut sektor industri dan pengembangan teknologi.

302 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat

Seberapa banyak sarana halte yang disediakan pada satu trayek angkutan umum. Kita bisa

yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

bercermin pada wilayah-wilayah di daerah khususnya di luar Pulau Jawa

310 Terkait dengan kelalaian pengemudi hingga mengakibatkan korban jiwa

Sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP

Banyak Pekerjaan Rumah

Untuk melihat UU ini bisa dilaksanakan atau tidak, kita bisa menggunakan satu indikator yakni mengenai sejelas apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur, hal ini bisa dilihat seberapa banyak pasal yang harus diterjemahkan lagi dalam peraturan pelaksana dan teknis. Jika diinventaris, maka dapat ditemukan ada 58 peraturan pelaksana dan teknis yang dapat menunjang berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 ini. Peraturan tersebut beraneka macam, mulai dari Peraturan Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan Presiden hingga pada Peraturan Pemerintah. Lebih lengkapnya dapat di lihat pada tabel dibawah

No. Pasal Bentuk Tentang1 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2 18 Peraturan Pemerintah penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan.

3 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah mengenai jalan kelas khusus4 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah pengelompokan kelas jalan dan tata cara

penetapan kelas jalan5 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah batas kecepatan6 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah perlengkapan Jalan7 27 ayat (2) Peraturan Daerah pemasangan perlengkapan Jalan

pada jalan lingkungan tertentu diatur8 32 Peraturan Presiden organisasi dan tata kerja unit pengelola

Dana Preservasi Jalan9 39 ayat (3) Peraturan Daerah Lingkungan kerja Terminal10 42 Peraturan Pemerintah fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi,

fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal

11 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum

12 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

13 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah persyaratan teknis dan laik jalan 14 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Uji tipe kendaraan bermotor 15 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah modifikasi dan uji tipe kendaraan bermotor16 56 Peraturan Pemerintah uji berkala17 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Perlengkapan Kendaraan Bermotor18 59 ayat (6) Peraturan Pemerintah persyaratan, prosedur, dan tata cara

pemasangan lampu isyarat dan sirene19 59 ayat (7) peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia

tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene

20 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum

21 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Persyaratan keselamatan22 63 ayat (2)

dan (3)Peraturan Daerah jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak

Bermotor23 64 ayat (6) Peraturan Kepala


Registrasi kendaraan bermotor

24 67 ayat (4) Peraturan Presiden persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

25 68 ayat (6) Peraturan Kepala


Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor



persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan

Bermotor27 72 ayat (1) Peraturan Panglima

Tentara

Nasional Indonesia

Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional

Indonesia28 76 ayat (5),

92 ayat (3)Peraturan Pemerintah kriteria dan tata cara pengenaan sanksi

administratif29 88 Peraturan Kepala tata cara, persyaratan, pengujian, dan


penerbitan Surat Izin Mengemudi



pemberian tanda atau data pelanggaran



tata cara dan prosedur

pengenaan sanksi administratif bagi anggota kepolisian

32 95 ayat (1) Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas

33 101 Peraturan Pemerintah pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas34 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan

35 103 ayat (4) Peraturan Menteri Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

36 130 Peraturan Kepala


penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas

37 133 ayat (5) Peraturan Pemerintah Manajemen kebutuhan Lalu Lintas38 137 ayat (5) Peraturan Pemerintah mobil barang yang digunakan untuk

angkutan orang39 141ayat (3) Peraturan Menteri Standar pelayanan minimal angkutan umum 40 164 Peraturan Menteri angkutan barang dengan Kendaraan

Bermotor Umum41 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah angkutan multimoda, persyaratan, dan tata

cara memperoleh izin42 172 Peraturan Pemerintah pengawasan muatan angkutan barang43 178 Peraturan Pemerintah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam

trayek44 182 ayat (4) Peraturan Menteri tarif penumpang45 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Subsidi angkutan Penumpang umum46 192 ayat (5) Peraturan Pemerintah Ganti kerugian yang diderita penumpang

akibat penyelenggaraan angkutan umum 47 198 ayat (3) Peraturan Pemerintah standar pelayanan dan persaingan yang sehat

penyelenggaraan angkutan umum 48 202 Peraturan Kepala penetapan program nasional Keamanan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan


49 205 Peraturan Pemerintah penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dan

kewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas

50 207 Peraturan Pemerintah pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

51 209 ayat (2) Peraturan Pemerintah pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

52 210 ayat (2) Peraturan Pemerintah tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan

Bermotor53 218 ayat (2) Peraturan Pemerintah tata cara dan kriteria pengenaan sanksi

administratif54 225 Peraturan Pemerintah pengembangan industri dan teknologi

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan55 228 Peraturan Kepala


tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

56 242 ayat (3 Peraturan Pemerintah pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit

57 252 Peraturan Pemerintah Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

58 255 Peraturan Pemerintah pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 320 : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Akan Tertatih-tatih pelaksanaannya

Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien.

Selain itu, budaya dalam melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus dinilai, apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana nantinya UU Nomor 22 Tahun 2009 diimplementasikan. Melihat hal ini makan kita dapat menggunakan pendekatan substansi, sutruktural, dan kultural.

Secara substansi, UU Nomor 22 Tahun 2009 masih dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata hingga pada pidana; pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang hars dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektik dan efisien jika dilaksanakan.

Secara struktur, UU Nomor 22 Tahun 2009 telah menjelaskan mengenai pihak yang terkait. Jika kita cermati maka kita dapat melihatnya sebagai berikut :

1. Pembinaan menjadi tanggung jawab negara. Pembinaan mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

2. Urusan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;

3. Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri;

5. Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan

6. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tidak hanya cukup siapa yang akan menjalakan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum posistif dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk dilapangan. Terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilita-fasiitas penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan UU tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, apa yang akan terjadi nantinya jika diterapkan di Kalimantan atau bahkan

Papua. Struktur itu harus mampu menunjang masyarakat agar dapat melaksanakannya. Kita bisa lihat diagram di bawah ini, bagaimana kota Semarang masih kekurangan rambu-rambu lalu lintas.

Dari contoh statistik diatas, maka dapat dinilai apakah UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilaksanakan atau tidak. Sepanjang alat-alat penunjang seperti rambu-rambu serta fasilitas-fasilitas umum di jalan belum terpenuhi kebutuhannya maka pelaksanaan UU juga akan tidak efektif dan efisien.

Sebelum membicarakan kultur, hendaknya kita melihat sejenak hasil survey yang dilakukan oleh tabloit otomotif terkait dengan alasan mengapa tidak yakin UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki masalah:

Alasan Jumlah (%)Kesadaran / disiplin masalah 30Volume kendaraan terus bertambah / sudah banyak

10

Mental aparat kurang baik 8Pelaksanaan belum efektif 6Infrastruktur kurang (jalan, rambu, fasilitas) 6Jadi lebih macet 6Tergantung kesadaran masyarakat 5

Jumlah responden 10.045 orang

Dari tabel diatas, hampir keseluruhan berkaitan dengan kultur. 30% misalnya merasa tidak yakin UU Nomor 22 Tahun 2009 dapat memperbaiki masalah karena alasan kesadaran. Diikuti juga ketidakyakinan oleh 8% bahwa mental aparat kurang baik serta 5% tergantung kesadaran masyarakat. Kultur-kultur dari masing-masing pihak ini akan menentukan bagaimana suatu norma dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Akan menjadi tantangan bagi penyelenggara negara ketika kultur-kultur tersebut tidak mendukung untuk melakukan social engineering. Sehingga didapat bagaimana masyarakat sadar untuk melaksanakan peraturan karena ia tahu apa

hak dan kewajibannya, atau bagaimana aparat penegak hukum yang benar-benar menjunjung tinggi hukum.

Walikota Medan Didesak Bangun Sarana Parkir Memadai

MedanBisnis –Medan. Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara (Sumut) Brilian Moktar SE mendesak Walikota Medan untuk membangun sarana parkir dengan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, dampak kemacetan arus lalu lintas di Kota Medan, yang salah satunya akibat parkir kendaraan yang tidak beraturan, dapat ditekan sekecil mungkin.“Saya menilai Walikota Medan tidak punya program dalam mengelola perparkiran di daerah ini. Perda yang ada saat ini hanya sekadar untuk menambah PAD dan isi kantong oknum pejabat tertentu, tanpa ada implementasinya bagi kepentingan publik secara utuh,” kata politisi Partai PDI Perjuangan ini kepada wartawan di Medan, Minggu (7/8).

Hal itu diutarakannya menanggapi semakin semrawut dan banyaknya keluhan masyarakat terkait persoalan parkir di Kota Medan. Menurut dia, uang yang dihasilkan dari pengelolaan perparkiran di Kota Medan jumlahnya cukup fantastis. Jadi kalau dana ini manfaatkan secara optimal, mungkin kondisi jalan umum di Kota Medan tidak separah seperti sekarang ini. Di samping masyarakat merasa aman karena kendaraannya berada dalam kawasan parkir yang nyaman, ketertiban dijalan umum juga dapat terwujud.

Dari hasil pengamatan, kata Brilian Moktar, hampir 95% sarana parkir yang digunakan oleh pemilik kendaraan adalah sarana jalan umum yang dibangun rata-rata dengan lebar 10 meter. Jadi kalau dua mobil saja parkir di jalan tersebut, maka dapat dibayangkan kondisi badan jalan akan semakin sempit.

Di samping menggunakan badan jalan, dalam pengelolaan perparkiran petugas juga tidak tegas dalam melakukan penindakan bagi kendaraan yang parkir di sembarang tempat. Bahkan ada kesan, petugas sengaja menolerir kendaraan yang diparkirkan tidak pada tempat-nya dan hal itu terkadang dilakukan oleh oknum pejabat.

Grand DesignBrilian mengatakan, Walikota Medan belum memiliki grand design mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di kota ini. Dari aspek populasi kendaraan yang setiap tahun meningkat tajam, sementara sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang tersedia hanya itu ke itu saja.

Yang lebih parah lagi, ujar mantan Ketua Komisi E DPRD Sumut itu, dengan kondisi jalan yang begitu kecil, sebagian badan jalan digunakan untuk parkir, terutama di beberapa badan jalan protokol seperti di Jalan S Parman, Thamrin, Aksara, Seputaran Lapangan Merdeka depan Stasiun Kereta Api, serta beberapa jalan protokol lainnya.

"Yang mengherankan, apakah ini tidak terlihat oleh Walikota Medan atau memang sengaja dibiarkan atau karena menerima pendapatan dari kondisi ini. Seharusnya hal ini perlu dipertanyakan oleh anggota DPRD Medan, atau mungkin anggota DPRD-nya juga menikmati hasilnya,"kata anggota Komisi B ini.

Menurut Brilian, Pemko Medan terlihat tidak memiliki alat kontrol terhadap populasi kendaraan umum baik roda empat, betor maupun roda dua. Seharusnya pemerintah sudah mengambil langkah kongkrit bagaimana menata kendaraan di daerah ini ke depan.

"Harus disadari, kondisi masa yang lalu, sekarang maupun ke depan di Kota Medan pasti berbeda. Jadi dalam pengelolaannnya, Pemko harus memiliki formula baru dan perencanaan, sehingga berbagai persolaan terutama menyangkut penggunaan sarana umum dan peningkatan jumlah kenda-raan dapat teratasi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru," ujarnya.

Berkaitan dengan hal itu, penyediaan sarana transportasi massal juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Medan. Kemudian, angkutan umum yang jumlahnya sudah sangat banyak, perlu ditata kembali. "Masa iya, angkutan umum keluaran tahun 80-an masih dibiarkan tetap beroperasi, sementara kondisi kenyamanan dan keamanannya tidak terjamin. Hal ini sangat penting dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum itu," tambahnya lagi.

Untuk mengatasi persoalan pengelolaan jalan umum dan perparkiran, lanjutnya, sebaiknya Walikota Medan belajar ke Singapura. Di sana, terlihat jelas bagaimana pemerintah setempat melakukan pengelolaan secara baik, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. (benny pasaribu)

Mereduksi Kemacetan Lalu Lintas Kota MedanOleh : Abi Jumroh Harahap. Kota Medan merupakan kota terbesar diluar pulau Jawa, penduduk kota yang padat dan tampak pada siang hari mobilitas penduduk bergerak cepat. Dinamisnya mobilitas penduduk tak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Konfigurasi dari persoalan pokok transportasi di Medan adalah kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah kenderaan yang beroperasi di jalan-jalan. Kapasitas jalan begitu-begitu saja, sementara jumlah kenderaan terus bertambah tanpa pembatasan.Kemacetan di kota Medan tidak dapat dihindarkan, terutama pada titik-titik persimpangan baik di jalan-jalan protokol maupun di jalan kecil. Semakin hari, kemacetan di Medan semakin parah. Kemacetan ini mengakibatkan stres dan depresi bagi pengguna jalan, ditambah meningkatnya polusi udara kota, membuat kualitas kesehatan menurun disaat dinamisasi aktifitas warga kota. Padahal pelayanan transportasi merupakan suatu upaya pemecahan masalah kesenjangan jarak dalam rangka melakukan suatu aktifitas. Pelayanan jasa transportasi sejatinya mampu menjembatani jarak, khususnya lalu lintas darat. Pada dasarnya, optimal atau tidaknya pelayanan transportasi tergantung kepada dua aspek dasar, yaitu ketersediaan sarana transportasi dan ketersediaan prasarana transportasi, kedua aspek tersebut keberadaannya harus seimbang. Permasalahan lalu lintas berupa kemacetan (kongesti) pada umumnya terjadi di kawasan yang

mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi, terutama pada jam-jam puncak (pagi, siang dan sore) atau kemacetan dapat pula terjadi karena volume lalu lintas (demand) yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan (supply). Maka salah satu permasalahan lalu lintas yang cukup rumit termasuk rendahnya kemampuan penyediaan prasarana jaringan jalan, sementara tingkat arus kenderaan meningkat secara liberalitas. Kondisi ini sering mengakibatkan kemacetan diberbagai ruas jalan di kota Medan.

Masalah kemacetan, memang bukan hanya persoalan kota Medan, namun dialami oleh kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan lalu lintas merupakan suatu hal yang sudah amat biasa kita dengar, bahkan sering sekali kita menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemacetan lalu lintas yang selama ini kita temui disebabkan oleh banyak faktor yang semakin kompleks, dimana faktor satu dengan faktor lainnya saling berkaitan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian secara holistik yang melibatkan stakeholder lalu lintas untk mencari solusi kongkrit dalam mengatasi lalu lintas.

Masalah kemacetan lalu lintas begitu komplek dan klasik ditambah persoalan yang mempengaruhinya seperti keberadaan pedagang pinggir jalan, kapasitas jaringan jalan, perilaku awak angkutan umum, percampuran arus dan percampuran moda, sistem angkutan umum massal, masih minimnya fasilitas areal parkir, pengaturan lalu lintas, minimnya fasilitas jembatan penyeberangan, kelembagaan antar instansi terkait yang kurang koordinatif, kekurang-tegasan aparat penegak hukum, tata kota yang semrawut dan asesoris jalan yang amburadul.

Untuk memecahkan persoalan kemacetan di Kota Medan dibutuhkan kebijakan alternatif sebagai bentuk intervensi pemerintah kota Medan agar kemacetan bisa direduksi secara kongkrit, langkah-langkah berikut:

1. Pembatasan kenderaan, tanpa batasan jumlah kenderaan, maka wajar saja jumlah kenderaan bertambah secara liberalitas, perlu ada kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan kenderaan dengan pertimbangan idealitas antara jumlah kenderaan dengan jumlah penduduk serta kapasitas sarana dan prasarana jalan raya yang ada. Namun pembatasan kendaraan akan diimplementasikan, maka transportasi publik juga harus sudah siap untuk melayani masyarakat, setidaknya dengan kenyamanan dan biaya yang mendekati biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat secara terjangkau. Dengan begitu, penggunaan kendaraan umum dapat menjadi pilihan yang setara dengan penggunaan kendaraan pribadi. Sistem transportasi publik yang berjalan mantap akan mendukung pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan, sehingga pengguna kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan transportasi publik.

2. Pelebaran jalan, melihat kemacetan yang semakin parah dari tahun ke tahun, hal ini merupakan masalah serius yang harus di atasi pemerintah bersama masyarakat seperti pelebaran dan perbaikan jalan serta memperbaiki rambu-rambu lalu lintas. Pada umumnya, jalan-jalan di kota Medan tidak mengalami pelebaran dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak lahirnya kota Medan masih ada lebar jalan masih seperti itu-itu saja.

3. Menertibkan pedagang di atas trotoar jalan, padahal trotoar jalan dipergunakan untuk pejalan kaki, namun dipakai tempat berdagang, sehingga kenyamanan pengguna trotoar kurang nyaman. Trotoar yang berubah fungsi menjadi tempat dagangan dan parkir kenderaan menjadi pandangan

yang miris dan betapa fasilitas umum telah dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi.

4. Menertibkan parkir kenderaan, sudah menjadi pemandangan biasa bahwa kenderaan roda empat parkir dibadan jalan, fenomena ini juga menyebabkan kemacetan karena sebagian badan jalan telah dipakai untuk parker, sehingga membuat badan jalan semakin menyempit, ditambah lagi parkir di pinggir jalan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Aneh memang, parkir seperti dilegalkan dipinggir jalan, padahal jalan umum diperuntukkan untuk jalan lalu lintas kenderaan. Sejatinya, hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan agar tidak mengeluarkan IMB bagi pembangunan rumoh toko sebagai tempat usaha apabila tidak menyediakan lahan parkir. Selama pengusaha rumah toko tak menghiraukan parkir pelanggannya, selama itu pulalah parkir dibadan jalan akan menjadi semrawut. Berusaha untuk mencari nafkah boleh-boleh saja sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Pembangunan rumah toko yang menjamur di kota ini, bak pencawan di musim penghujan, namun pembangunan rumah toko tersebut seakan tidak memiliki aturan main, khususnya di bidang parkir, membangun rumah toko hanya 1 atau 2 meter dari badan jalan, wajar saja parkir mobil yang punya tokopun harus parkir dibadan jalan. Bukan hanya masalah parkir, pembangunan rumah toko juga termasuk pemberi kontribusi terjadinya banjir, lihat saja di tengah kota, serba rumah toko dan halaman beton sampai ke badan jalan, sehingga tak ada sedikitpun menyediakan resapan air, bila hujan turun maka buangan hujan dari rumah toko tumpah ke jalan raya dan terjadilah banjir.

5. Gerakan sadar hukum berlalu lintas, gerakan sadar hukum ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus. Kampanye peraturan lalu lintas kepada para supir angkutan umum, becak dan pemilik kenderaan pribadi, betapa pentingnya etika dan sopan santun berlalu lintas, disiplin dan budaya antri serta penegakan hukum menjadi salah satu alternatif ataupun upaya preventif mengurai dan mereduksi kemacetan lalu lintas. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas, sepantasnya melibatkan semua pihak, semisal pemerintah dan kepolisian menggandeng masyarakat seperti perguruan tinggi yang ada di kota Medan untuk turut menjadi relawan dalam mengkampanyekan gerakan sadar hukum berlalu lintas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sejak awal, kepolisian sebaiknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar etika berlalu lintas masuk dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda mengerti, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip budaya berlalu lintas sejak dini. Faktor pembinaan manusia sangat dominan dalam ranah ini, sebab apapun ceritanya, faktor manusia turut menentukan kebijakan gerakan sadar hukum berlalu lintas dapat tercapai dengan baik.

Untuk merubah sikap, perilaku dan kebiasaan masyarakat memang pekerjaan yang sulit dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan waktu relatif panjang, namun pembinaan masyarakat jangka pendek dengan memanfaatkan promosi melalui media elektronik dan cetak, juga menerapkan sanksi tegas dari pemerintah dan kepolisian, sebab masyarakat tidak akan mudah berubah tanpa intervensi dari penguasa. Mudah-mudahan kelima langkah-langkah alternatif di atas dapat mereduksi kemacetan lalu lintas di kota Medan. ***

Tindak Pelanggar Rambu Lalulintas

Haposan Siallagan SH MH

Kemacetan arus lalulintas di Kota Medan membuat ibukota Sumatera Utara ini menjadi semrawut. Kemacetan yang terjadi disebabkan banyak faktor, diantaranya padatnya jumlah kendaraann yang melintas di jalan raya. Karenanya, pemerintah diimbau untuk segera membatasi jumlah kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Hal ini disampaikan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut Haposan Siallagan SH MH kepada wartawan Sumut Pos, Jhonson P Siahaan di ruang kerjanya, Selasa (12/4). Berikut petikan wawancaranya.

Menurut Anda, apa penyebab kemacetan yang terjadi di Kota Medan?

Tak bisa kita pungkiri, masih banyak pengendara yang tidak tertib di jalan raya. Para pengendara seenaknya main terobos rambu dan marka jalan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya jumlah petugas yang mengawasi, khususnya di persimpangan-persimpangan yang padat arus lalulintas. Nah, kondisi inilah yang menjadi faktor utama kemacetan di Medan, selain padatnya jumlah kendaraan.

Lalu, menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan ini?Menurut saya, sarana dan prasarana juga belum 100 persen memadai atau dengan kata lain, jika 60 persen saja sarana dan prasarana sudah ada, maka arus lalulintas tidak akan macet dan bisa berjalan dengan lancar.Sarana dan prasarana yang ada saat ini, juga tidak sesuai dengan pertumbuhan jumlah kenderaan yang semakin banyak. Salah satunya semakin banyaknya jumlah kenderaan roda dua. Badan jalan juga perlu diperlebar agar semua kenderaan bisa lewat dan jalur-jalur untuk kenderaan roda dua dan untuk kenderaan roda empat juga harus dibuat dengan tujuan supaya tidak main masuk saja ke jalur yang ada.

Untuk petugas sendiri, menurut Anda bagaimana kinerja mereka?Menurut saya belum maksimal. Karena masih ada kita jumpai di lapangan bahwa petugas itu ada yang main mata dengan para pengendara yang melanggar lalulintas tersebut. Jika itu dibiarkan, mental dan perilaku masyarakat yang melanggar lalulintas akan semakin menjadi. Penegakkan hukum itu harus ditegakkan supaya tidak ada orang yang melanggar lalulintas.

http://www.hariansumutpos.com/wp-content/uploads/2011/04/haposan.jpg

Jadi, apakah gaji mereka sudah sesuai dengan kinerja mereka?Kalau soal gaji, tentunya gaji yang mereka terima masih kurang sesuai dengan tugas mereka. Karena, jika gaji atau upah mereka tinggi otomatis mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak akan ada petugas yang main mata dengan pengendara yang melanggar lalulintas tersebut. Upah atau gaji yang tinggi dibarengi dengan bonus, maka petugas itu akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan itu dengan baik dan benar.(*)

Documents

Faktor Penyebab Terjadinya Palnggaran Lalu Lints Di Kota Medan