FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF

MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

(Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh

Paula Suwaty

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Bandar Lampung

2016

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF

MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

(Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan)

Oleh

Paula Suwaty

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

proaktif warga pemilik lahan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah

teknik purposive sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil

penelitian diperoleh: 1) Mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu tahap

perencanaan berupa menentukan panjang dan lebar ruas jalan tol dan luas tanah

yang dibutuhkan, tahap persiapan terdiri dari pembentukan tim satgas, sosialisasi,

pendataan awal lokasi, konsultasi publik, surat keputusan penetapan lokasi, tahap

pelaksanaan terdiri dari pengumpulan data kepemilikan tanah, validasi data

kepemilikan, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetepan dan bentuk ganti

rugi, pemberian ganti kerugian dan tahap penyerahan hasil. 2) Hambatan dalam

mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu proses pendataan kepemilikan tanah

warga, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah,

dan bukti kepemilikan tanah warga. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

proaktif masyarakat yaitu, kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman

terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas layanan

publik, peran kepala desa, dan pemaksaan atau takut pada sanksi yang berlaku.

Kata kunci: sikap proaktif, pelepasan hak atas tanah, jalan tol

ABSTRACT

FACTORS OF PROACTIVE ATTITUDE SOCIETY AFFECT IN

RELEASE OF PROPERTY RIGHT ON LAND FOR TRANS SUMATERA

HIGHWAY CONSTRUCTION

(CASE STUDY AT SABAH BALAU VILLAGE, TANJUNG BINTANG

SUBDISTRICT, SOUTH LAMPUNG DISTRICT)

By

Paula Suwaty

This research aims to find out the factors of proactive attitude society affect at Sabah

Balau Village Tanjung Bintang South Lampung District in release of property right

on land for Trans Sumatera Highway construction. This research used qualitative

method with case study approach. This research used purposive technique and got

7 informan. The result of this research are: 1) Release of property right on land

mechanism are planned stage to determine highway’s length and width and also to

determine land area required, preparation consist of crew formation, sosialization,

data collection of location, public consultation, establishment decree,

implementation consist of collected land’s data, data validation, compensation

appraisal, determination and forms compensation disscussion, compensation gift

and delivery output. 2) Obstacles of mechanism release of property right on land

are data collection process, residents not timely collected file and proof of land

ownership. 3) Factors of proactive attitude society affect in release of property right

on land are damage benefits policy, understanding the importance of public interest

development, public service quality, village head role, and coercion or fear of

sanctions applicable.

Keyword: proactive attitude, release of property right on land, highway

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF

MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

(Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

PAULA SUWATY

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

PER}TYATAAII

Dengan ini saya menyatakan:

Karya tutis saya, Skripsi ini adatah asti dan hlum pefnah diajukan rmtuk

men<iapa..kan geliu Akaxlemik (F''I.sterisarjana/Ahti lvla.lya), baik di

Universitas Lampung maupun di PerguruanTinggi lain.

Karya tutris ini murni gagasan, rumusan dam perelitian mya selrdiri, tanlra

bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembirnbing dan Penguji-

Dalam karya tulis ini tidak terdapatkaryaatau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantrmkan sebagai acuan dalam naskah dengan disehftan nama

pcngarang dan iiiuantumkan daiam da,tar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari terdapat penyimpaflgan dan ketidakbenaran dalam penryataan ini,

maka saya bersedia menedma sanksi akad€mik b€mrya per:rcabutan gelr

yang teiah dipercleh karena karya tulis ini, serta saaksi ia;:rnya wsuai

dengan nonna yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar t pnng 22 Milef- 2016Ymg merrbuat pernyataa4

1.

J.

4.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Paula Suwaty. Lahir di Bandar

Lampung pada tanggal 9 Juli 1994. Penulis merupakan anak

pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Heri Suteja

dan Ibu Yuli Wati. Penulis memiliki satu orang adik laki-laki,

Muhammad Fulfian. Penulis berkebangsaan Indonesia dan

beragama Islam. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. SD Kartika II-5 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2006

2. SMPN 14 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2009

3. SMAIT As-syifa Boarding School Subang Jawa Barat, diselesaikan tahun

2012

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi. Pada Januari 2015 penulis

melakukan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Pada bulan Maret tahun 2016 penulis telah

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap

Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera (Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan)”

“Barangsiapa memudahkan orang yang kesusahan, maka

Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat”

(HR. Muslim)

“Your struggles develop your strengths. When you go through

hardship and you decide not to surrender, that is strength”

(Anne Frank)

Moto

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah

memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kelancaran untukku dalam

mengerjakan skirpsi ini.

Sebuah karya kecil yang kupersembahkan untuk Bapak dan Ibuku tercinta,

sebagai ungkapan bakti dan rasa hormat atas jerih payah, didikan, serta do’a yang

tiada henti sehingga diharapkan untuk masa depan nanti.

Sebagai ungkapan kasih sayang dari hati yang terdalam kepada adikku yang selalu

membantu segala hal hingga skripsi ini selesai.

SANWACANA

Penulis menghaturkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, pemilik segala

keagungan. Dengan ridho dan rahmat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif

Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera”.

Penulis sadar dan merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”, hal

ini dikarenakan masih banyak keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang

dimiliki penulis.

Dari awal hingga akhir penulis an ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan

motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan hati yang ikhlas penulis

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Susetyo M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Hartoyo M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan

arahan dan motivasi selama proses bimbingan hingga skripsi ini selesai. Terima

kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang bapak berikan.

4. Bapak Drs. Ikram M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi dan selaku dosen

pembahas yang selalu memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi

ini.

4. Bapak Drs. I Gede Sidemen M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selalu

memberikan motivasi dalam massa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unila yang telah membagi ilmu pengetahuannya

kepada penulis serta staf akademik dan karyawan FISIP Unila atas segala

kemudahan dan bantuannya.

6. Bapak dan Ibuku tersayang, terima kasih untuk kasih sayang, kesabaran, doa dan

didikan selama ini bapak dan ibu berikan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi

ini menjadi awal kesuksesan lala sehingga bapak dan ibu bangga mempunyai anak

seperti lala.

7. Adikku tersayang, Fian. Terima kasih udah support mba selama ini, udah

nganterin mba kemana mana tanpa ngeluh. Rajin belajar ya dek!

8. Kepala Desa Sabah Balau beserta aparat desa lainnya, terima kasih atas

kemudahan yang diberikan ketika saya melakukan penelitian disana.

9. Warga Desa Sabah Balau khususnya para informan, terima kasih atas

penerimaannya yang baik dan semua informasi yang telah diberikan.

10. Tim pelepasan hak atas tanah tol bakauheni-terbanggi besar dan staff

Kementerian PUPR Bina Marga, khususnya Om teguh, Om didit, Pak Udin dan Pak

Syahrial. Terima kasih atas penerimaan yang baik sehingga saya bisa mendapatkan

data yang dibutuhkan dengan mudah.

11. Mamang fery, tante ririn, kakak akbar dan aura, terima kasih atas dukungannya

dan udah bolak balik nganterin lala ke sabah balau.

12. Tim sukses aku, Helmawati, Vinna Herina, Fitri Amelia Sari, Chindy Triadara.

Makasih banyak genks buat semuanya, i’m nothing without you guys!!! Sukses

untuk kita semua.

13. Dina, Wayan Suryaningsih, Dirman makasih untuk bantuannya selama ini. See

you on top!!

14. Mba mpit dan kak rino makasih udah support dedek

15. Seluruh teman seperjuangan jurusan Sosiologi angkatan 2012. Ade Amanda,

Flo, Arrum, Puspita, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga

silahturahmi kita tetap terjaga.

16. Terima kasih kakak tingkat, kak anton untuk panduan skripsinya yang sering

kasih inspirasi dan mba dina yang udah sharing pengalaman bimbingan sama pak

hartoyo.

17. Temen-temen KKN Pekon Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten

Pesisir Barat, Agustya, Kak Tina, Kak Triana, Lutfi, Andi, Christoper dan Bang

Ario, terima kasih untuk kebersamaannya menjadi anak pantai selama 40 hari.

18. Temen-temen AIESEC Unila 13/14 dan 14/15, khusunya Miss Riska dan Alvin

terima kasih kalian telah ngelead aku dengan baik dan pengalaman yang gak pernah

didapetin selain di AIESEC. Thank you so much folks!

19.Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan

kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini belum ideal dan sebaik harapan,

namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2016

Penulis

Paula Suwaty

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..................................................................................................... i

ABSTRACT ................................................................................................... ii

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... v

SURAT PERNYATAAN .............................................................................. vi

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vii

MOTTO ......................................................................................................... viii

PERSEMBAHAN .......................................................................................... ix

SANWACANA .............................................................................................. x

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 9

C. Tujuan ................................................................................................. 10

D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sikap ...................................................................................... 11

1. Pengertian Sikap ............................................................................. 11

2. Proses Pembentukan Sikap dan Perubahan Sikap .......................... 12

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Sikap .............. 13

4. Komponen Sikap ............................................................................ 14

5. Sifat Sikap ...................................................................................... 15

6. Ciri-Ciri Sikap ................................................................................ 15

B. Tinjauan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan ................ 16

1. Pengertian Pengadaan Tanah .......................................................... 16

2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ............................... 17

3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah .................................................... 18

4. Mekanisme Pengadaan Tanah ........................................................ 18

5. Sumber Pendanaan Pengadaan Tanah ............................................ 21

C. Tinjauan Pembangunan Jalan Tol ........................................................ 22

1. Pengertian Jalan Tol ....................................................................... 22

2. Manfaat Jalan Tol ........................................................................... 23

D. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah .................. 23

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat

Dalam Pembangunan ............................................................................ 24

F. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 27

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ................................................................................... 30

B. Lokasi Penelitian ................................................................................ 31

C. Fokus Penelitian ................................................................................. 32

D. Teknik Penentuan Informan ............................................................... 34

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 37

F. Sumber Data ....................................................................................... 38

G. Teknik Analisis Data .......................................................................... 39

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sabah Balau .................................................... 45

B. Letak dan Luas Wilayah Desa Sabah Balau ....................................... 46

C. Karakteristik Tanah Pelepasan Hak Atas Di Desa Sabah Balau

untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ................................. 47

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera ..................................................................... 50

1. Tahap Perencanaan ......................................................................... 51

2. Tahap Persiapan ............................................................................. 53

a. Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Persiapan ................. 53

b. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol ........................... 54

c. Pendataan Awal Lokasi ............................................................ 56

d. Konsultasi Publik ..................................................................... 57

e. Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi ............ 60

3. Tahap Pelaksanaan ......................................................................... 61

a. Membentuk Tim Satuan Tugas Pelaksana ............................... 61

b. Pengumpulan Data Kepemilikan Tanah ................................... 61

c. Validasi Data Kepemilikan ...................................................... 63

d. Penilaian Ganti Kerugian ......................................................... 64

e. Musyawarah Tentang Penetapan Besaran dan Bentuk

Ganti Kerugian ......................................................................... 65

f. Pemberian Ganti Kerugian Kepada Masyarakat yang

Terkena Pembebasan Lahan ..................................................... 68

4. Tahap Penyerahan Hasil ................................................................. 71

5. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah di Desa

Sabah Balau .................................................................................... 72

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat

Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol ..... 73

1. Kebijakan Ganti Rugi Yang Menguntungkan ................................ 73

2. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Jalan Tol Trans Sumatera) ........................... 76

3. Kualitas Layanan Publik ................................................................ 78

a. Transparasi Mekanisme Pemberian Ganti Rugi ....................... 79

b. Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh tim pelepasan

hak atas tanah ........................................................................... 80

4. Peran Kepala Desa .......................................................................... 81

5. Enggan Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri ......... 82

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 86

B. Saran .................................................................................................. 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsep dan Metode Penelitian ..............................................................42

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan ......................................................47

Tabel 3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah ............................................................58

Tabel 4. Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi

Besar .....................................................................................................................60

Tabel 5. Foto Rumah Salah Satu Warga Yang Terkena Pembebasan Lahan ......70

Tabel 6. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan ...............................................................................85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Sabah Balau ....................................................................... 48

Gambar 2. Rumah Sr ............................................................................................ 70

Gambar 3. Rumah Sr yang Sedang Dirubuhkan .................................................. 70

Gambar 4. Foto Rumah Sr yang Sedang Dirubuhkan Untuk Pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera ................................................................................ Lampiran

Gambar 5. Foto Rumah Warga Desa Sabah Balau yang Terkena Imbas

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ............................................... Lampiran

Gambar 6. Foto Serpihan Rumah Warga Desa Sabah Balau yang Telah Selesai

Dirubuhkan .............................................................................................. Lampiran

Gambar 7. Foto Proses Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah

Balau ....................................................................................................... Lampiran

Gambar 8. Foto Para Kontraktor Sedang Melakukan Pekerjaannya Membangun

Jalan Tol Trans Sumatera ....................................................................... Lampiran

Gambar 9. Foto Posko Para Pekerja Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah

Balau ...................................................................................................... Lampiran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana pembangunan akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Pemerintah Republik

Indonesia memusatkan perhatiannya pada proyek pembangunan guna

memperbaiki kondisi perekonomian negara saat ini. Sistem perencanaan

pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dan

didukung dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan dan kemandirian. Adanya pembangunan yang merata

disetiap provinsi yang ada di Indonesia dapat menjaga kesatuan nasional (UU

Nomor 25 Tahun 2004).

Pembangunan secara garis besar terdiri dari pembangunan non fisik dan fisik.

Menurut Wresniwiro pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang

tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang

lama. Lain halnya dengan pembangunan fisik yaitu pembangunan yang dapat

di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh

mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas

umum dan lain sebagainya (Misiyanti, 2014:5).

2

Soemardi (2006:1) mengatakan bahwa di era globalisasi seperti saat ini,

wacana pertumbuhan pembangunan infrastruktur marak dibicarakan. Hal ini

dapat dilihat dari maraknya pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur

diberbagai sektor, mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-

bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan

dan jaringan layanan air bersih, maka semua itu memerlukan adanya dukungan

infrastruktur yang handal.

Negara berkembang seperti Indonesia juga membutuhkan kondisi infrastruktur

yang memadai seperti negara maju. Indonesia termasuk negara dengan jumlah

penduduk yang banyak dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan

penduduk Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk

Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Peningkatan penduduk

yang ada berdampak pada peningkatan penggunaan lahan dan kepemilikan

kendaraan pribadi (BPS, 2010).

Kondisi lalu lintas yang semakin di padati oleh beribu-ribu kendaraan

bermotor, baik kendaran beroda dua maupun kendaraan roda empat. Kepadatan

yang terjadi seperti itu dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu kemacetan.

Kemacetan dapat membuat masyarakat membuang waktu dengan sia-sia

hingga dapat menyebabkan stres. Arus lalu lintas yang lancar merupakan suatu

kebutuhan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik

dalam kondisi penduduk yang kian padat. Artinya, seiring dengan kondisi

jumlah penduduk yang kian meningkat, kebutuhan infrastruktur jalan juga akan

terus meningkat.

3

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan

kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan

masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015).

Saat ini di Indonesia, infrastruktur jalan tol dirasa masih kurang apabila

dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, seperti Jepang, Malaysia, Korea

dan China. Mengingat banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan

banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor, tetapi tidak diimbangi dengan

pembangunan infrastruktur jalan tol yang memadai.

Menghadapi kondisi seperti itu, pemerintah mulai menunjukkan perhatian yang

serius terhadap pembangunan infrastruktur. Ada dua hal yang perlu segera

dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta dalam

memperbaiki kondisi infrastruktur di dalam negeri, yakni membangun

infrastruktur baru dan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada. Pemerintah

meyakini bahwa mutu infrastruktur dapat mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi, investasi asing, pengentas kemiskinan dan mutu lingkungan hidup.

Salah satu perhatian pemerintah yang sedang dijalankan adalah pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera dibangun dari Provinsi

Lampung hingga Provinsi Banda Aceh dengan perkiraan sepanjang 2.048

kilometer. Proyek Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi

Lampung dimulai dari Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan

hingga Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kementerian Pekerjaan

4

Umum menyatakan bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini

menggunakan konsep High Grade Highway (HGH). Dalam konsep HGH ini

akan menghubungkan 8 Pusat Kegiatan Nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7

pelabuhan utama (Sutaryana,2015).

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan dan menjaga keseimbangan dalam pengembangan wilayah

dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan

jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Selain itu tujuan dari

dibangunnya jalan tol yakni untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa

distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di

wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, seperti di Pulau Sumatera

(Perpres No. 15 Tahun 2005).

Menurut Saul M. Katz, pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal

dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai (Yuwono,

2001:47). Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu,

berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Gran mengemukakan bahwa

pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan

bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat (Yuwono,

2001:54). Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral

dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan

sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan

pembangunan.

5

Jalan Tol Trans Sumatera berperan penting dalam pendukung pembangunan

nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas

manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Transportasi

jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong

pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar

perdesaan serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempercepat

hubungan antar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bappenas,

2004).

Dalam mega proyek pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya

permasalahan yang sering muncul adalah tentang pertanahan. Pada dasarnya

tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bagi bangsa

Indonesia sudah selayaknya penggunaan tanah harus sebesar-besarnya untuk

kepentingan hajat hidup orang banyak. Atas dasar pemikiran tersebut, maka

negara memiliki kewenangan untuk menguasai tanah, mengingat tanah

merupakan salah satu unsur ruang yang sangat strategis dan pemanfaatannya

terkait dengan penataan ruang wilayah. Secara konstitusional kewenangan

negara menguasai tanah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Secara khusus ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa :

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsaIndonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

6

Pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera dari Pelabuhan Bakauheni hingga

Terbanggi Besar diperkirakan sepanjang 140,41 kilometer dengan lebar jalan

120 meter sehingga luas total lahan yang diperlukan adalah 2.670 hektare.

Jumlah lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

tidaklah sedikit. Sudah pasti tanah milik pemerintah tidaklah cukup untuk

memenuhi kebutuhan tanah dalam pembangunan, tanah milik masyarakat juga

harus direlakan (Antara, 2015).

Jenis lahan yang dimiliki masyarakat berbagai macam seperti lahan pertanian

yang dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya, lahan investasi sebagai penunjang kehidupannya dimasa yang

akan datang, bahkan tempat tinggal sebagai tempat yang sangat penting untuk

setiap keluarga. Masyarakat tersebut harus melepaskan tanah berharga milik

mereka untuk pembangunan jalan tol.

Proses pembebasan lahan pada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintah biasanya menimbulkan konflik. Seperti hambatan yang terjadi

pada pembangunan Jembatan Suramadu. Basri (2013:24) mengatakan

Jembatan Suramadu sebagai bagian pengembangan daerah metropolitan

Surabaya yang dikenal dengan “Gerbang Kertosusilo” (Gresik, Bangkalan,

Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan). Dalam proses pembangunan mega

proyek ini tidak terlepas dari adanya permasalahan yang mengakibatkan jangka

waktu penyelesaian cukup lama, yaitu hingga 19 tahun. Permasalahan yang

dihadapi pada saat itu adalah permasalahan tentang dijadikannya

pembangunan jembatan Suramadu sebagai satu paket dengan industrialisasi

7

Madura. Kedua, permasalahan seputar konsep industri. Ketiga, permasalahan

tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Suramadu.

Tanah bagi orang Madura merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam

kehidupannya, selain memiliki nilai ekonomis, bagi masyarakat Madura tanah

juga mimiliki nilai kultural untuk dapat melestarikan dan mengembangkan

sistem sosial budaya masyarakat lokal. Tidak mudah bagi masyarakat Madura

untuk melepaskan kepemilikan tanahnya, karena masyarakat Madura juga

percaya bahwa tanah mempunyai ikatan dengan roh nenek moyang (leluhur).

Karena hubungan tanah dengan roh yang erat ini, masyarakat Madura

menganggap jika menjual tanah sama dengan menjual leluhurnya (Basri,

2013:27).

Dalam proses pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Jembatan

Suramadu ini menimbulkan konflik antara masyarakat Madura dengan

Pemerintah Daerah setempat. Beberapa pemicu timbulnya konlik pelepasan

hak atas tanah ini diantaranya adalah (1) ganti rugi yang tidak memadai, (2)

proses pelepasan hak atas tanah yang tidak demokratik dan cenderung

manipulatif, (3) penolakan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya, dan (4)

penggunaan unsur kekerasan dalam proses pembebasan tanah serta

ketidakpastian hidup masyarakat pasca penggusuran (Basri, 2013).

Proses pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jembatan Suramadu tidak

sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang mana disebutkan bahwa

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar

8

menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.

Peristiwa konflik dalam pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum

tidak hanya terjadi dalam proses pembangunan Jembatan Suramadu ini saja,

namun di daerah lain dan di berbagai macam proyek pembangunan lainnya

juga sering muncul konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam

pelepasan hak atas tanah. Namun, peristiwa konflik yang sering ditemukan

seperti kasus kasus pada umumnya, tidak di temukan pada proses

pembangunan jalan Tol Trans Sumatera di Lampung, khususnya di Desa Sabah

Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Masyarakat Desa Sabah Balau sangat mendukung pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera. Berdasarkan hasil pra riset peneliti, dalam proses pelepasan

hak atas tanah di Desa Sabah balau ini tidak ditemukan masalah yang serius.

Masyarakat Desa Sabah Balau yang tanahnya harus direlakan demi

kepentingan umum ini sangat proaktif dalam proses pelepasan hak atas tanah.

Masyarakat Desa Sabah Balau telah memahami bahwa tanah yang berada

dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah seutuhnya

milik Indonesia. Tidak ada protes atau penolakkan dari pihak masyarakat

dalam proses pembebasan lahan tersebut. Masyarakat Desa Sabah Balau juga

memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum pengadaan tanah ini,

sehingga mereka mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan.

9

Dengan fenomena yang tidak biasa seperti ini, menarik untuk diteliti dan dikaji

lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme dan hambatan-hambatan

dalam proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera khusunya di Desa Sabah Balau yang tidak menimbulkan

konflik. Secara khusus penelitian ini akan mengkaji tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan

Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan?

2. Apa saja hambatan yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan pelepasan

hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah

Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat Desa

Sabah Balau bersikap proaktif dalam proses pelaksanaan pelepasan hak atas

tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera?

10

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan

Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan

2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan

pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di

Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung

Selatan

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif

masyarakat Desa Sabah Balau bersikap proaktif dalam proses pelaksanaan

pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Memberikan sumbangan pemikiran dan praktek ilmu sosiologi khususnya,

Manajemen Konflik dan Sosiologi Pembangunan.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan manfaat sebagai data awal untuk melakukan penelitian

lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam kajian bidang yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat

memberikan sumbangan saran dan informasi kepada pemerintah Kota

Bandar Lampung dalam melakukan proses pelepasan hak tanah pada proyek

lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sikap

1. Pengertian Sikap

Menurut Berkowitz (Azwar, 2013:1-7) pengertian sikap umumnya dapat

dimasukan ke dalam salah satu diantara tiga kerangka pemikiran, antara lain :

a. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang

terhadap suatu obyek adalah perasaan yang mendukung atau favourable dan

perasaan tidak mendukung atau unfavourable pada obyek tersebut.

Kerangka pemikiran ini diwakili oleh Thurstone, Likert dan Osgood.

Misalnya menyetujui terjadinya reformasi di berbagai bidang kehidupan

(favourable) dan tidak menyetujui teijadinya reformasi diberbagai bidang

kehidupan (unfavourable)

b. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan

cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan potensial

untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki suatu respon.

Kelompok pemikiran ini diwakili oleh Chave, Bogardus, La Pierre, Mead,

Gordon, dan Allport. Misalnya langsung melakukan aksi demonstrasi saat

orang lain mengajaknya.

Sikap merupakan konsteiasi dari komponen-komponen kognitif, afektif, dan

konatif. Ketiganya saling berinteraksi dan memahami, merasakan, serta

12

berperilaku terhadap suatu obyek. Kelompok pemikiran ini diwakili oleh

Secord dan Beckman. Misalnya individu yang mempercayai isu yang

menyebar, menyetujui dan melakukan aksi-aksi demonstrasi.

2. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap

Sikap seseorang terhadap suatu obyek bukanlah bawaan dari lahir akan tetapi

sikap sesorang dapat berubah dan dibentuk. Pembentukkan dan perubahan

sikap tersebut dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam cara, yaitu:

a) Adopsi

Sikap dapat terbentuk dengan adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-

kejadian yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus yang

kemudian diserap kedalam diri seseorang

b) Diferensiasi

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan seseorang terhadap suatu

obyek, bertambahnya pengalaman, bertambahnya usia dan kedewasaan

seseorang, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang

dipandang tersendiri lepas dari jenisnya yang dapat mengubah sikap

seseorang terhadap suatu obyek

c) Integerasi

Pembentukkan sikap tidak terjadi secara cepat namun terbentuk secara

bertahap yang dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan

dengan suatu hal

13

d) Taruma

Pengalaman yang buruk dan meninggalkan kesan mendalam pada jiwa

seseorang dapat mempengaruhi terbentuknya sikap dan perubahan sikap

seseorang (Kulsum dkk, 2014:122).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Sikap

Sikap seseorang terhadap suatu obyek dapat terbentuk akibat adanya faktor dari

dalam (intern) dan faktor dari luar (eksternal), antara lain:

a) Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam pribadi seseorang. Faktor

ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan

mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

b) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang. Faktor

ini berupa interaksi sosial diluar kelompok (Ahmadi, 1999:171).

Dalam hal ini, Sherif mengemukakan bahawa sikap dapat diubah dan dibentuk

apabila:

a) Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia

b) Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dan satu pihak yang

berhubungan dengan:

1) Pengaruh orang lain yang dianggap penting disekitar kehidupan

masyarakat. Seperti orang tua, teman sebaya, teman dekat, guru, istri,

suami, dll.

2) Pengaruh kebudayaan, dimana masyarakat hidup dan dibesarkan dalam

kebudayaan.

14

3) Media massa sebagai sarana komunikasi yang dapat memberikan

informasi baru mengenai suatu hal sehingga dapat berpengaruh dalam

pembentukkan sikap

4) Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem yang

mempunyai pengaruh dalam pembentukkan sikap karena keduanya

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam arti individu.

5) Faktor emosional juga dapat mempengaruhi sikap, karena tidak semua

bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi

seseorang. Terkadang bentuk sikap merupakan pernyataan yang disadari

oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan

bentuk mekanisme pertahanan ego (Ahmadi, 1999: 171-173).

4. Komponen Sikap

Menurut Travers (1977), Gagne (1977) dan Cronbach (1977) terdapat 3

komponen sikap seseorang terhadap suatu obyek, yaitu:

1) Komponen cognitive, dalam komponen ini berisikan pengetahuan,

kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang

berhubungan dengan obyek.

2) Komponen affective, komponen ini menunjuk pada dimensi emosional dari

sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan

sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

3) Komponen behavior atau conative, komponen ini melibatkan salah satu

predisposisi untuk bertindak terhadap obyek (Ahmadi, 1999:164-165).

15

5. Sifat Sikap

Sifat sikap seseorang terhadap suatu obyek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

sifat positif dan sifat negatif. Tindakan seseorang yang cenderung mendekati,

menyenangi dan mengharapkan obyek tertentu merupakan sikap ositif

seseorang terhadap suatu obyek. Sedangkan sikap yang bersifat negatif

memiliki kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak

menyukai obyek tertentu (Ahmadi, 1999:166).

6. Ciri-ciri Sikap

Menurut Ahmadi (1999:178-179) sikap seseorang terhadap suatu obyek

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Sikap itu dipelajari (learnability)

Sikap merupakan hasil belajar yang dapat dibedakan dari motif-motif

psikologi lainnya. Beberapa siakp dipelajari tidak sengaja dan tapa

kesadaran kepada sebagian individu.

b. Memiliki kestabilian (stability)

Sikap bermula dari dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat, tetap dan stabil,

melalui pengalaman.

c. Personal-societal significance

Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara

orang dan dan barang atau situasi. Jika seseorang merasa bahwa orang lain

menyenangkan, terbuka serta hangat, maka ini akan sangat berarti bagi

dirinya merasa bebas dan favorable.

16

d. Berisi kognisi dan afeksi

Komponen kognisi dari pada sikap adalah berisi informasi yang faktual.

e. Approach – avoidance directionality

Bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu obyek,

mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang

memiliki sikap yang unfovorable, mereka akan menghindarinya.

B. Tinjauan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan

1. Pengertian Pengadaan Tanah

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama

pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari kepentingan

umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang

meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Ismaya

(2013:164) mengatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak

yang berhak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pengadaan tanah

adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang

layak dan adil kepada pihak yang berhak. Artinya, tidak ada cara lain selain

memberi ganti kerugian yang sesuai kepada pihak yang yang berhak atau

memiliki obyek pengadaan tanah tersebut.

17

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki sesuatu atas

obyek pengadaan tanah harus menerima ganti kerugian atas obyek pengadaan

tanah tersebut berupa ganti kerugian. Obyek atas pengadaan tanah adalah

seperti tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda

yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai (Ismaya,

2013:165).

2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Menurut Ismaya (2013:165) kepentingan umum adalah kepentingan bangsa,

negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tercantum didalam UU Nomor 2

Tahun 2012 dikatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum

bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat

dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Tahapan untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang di

jelaskan pada Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 adalah perencanaan,

persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan,

keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan,

kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan yang dimaksud kepentingan umum

adalah kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan negara atau bangsa saja

18

melainkan kepentingan masyarakat juga. Tanpa menghilangkan atau

melupakan kepentingan hukum pihak yang berhak dan pembangunan untuk

kepentingan umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak.

3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah

Dasar hukum yang digunakan dalam rangka pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

b. Perturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4. Mekanisme Pengadaan Tanah

Berdasarkan acuan dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunnan

kepentingan umum yang berlaku, maka mekanisme pengadaaan tanah untuk

pembangunan kepentingan umum melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah

Pada tahap awal, instansi yang membutuhkan tanah harus membuat

perencanaan pengadaan tanah. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ini

paling sedikit memuat:

1) Maksud dan tujuan rencana pembangunan;

2) Letak tanah;

3) Luas tanah yang dibutuhkan;

4) Gambaran umum status tanah;

19

5) Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;

6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan

7) Rencana penganggaran (Ismaya, 2013:169)

b. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah

Setelah dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun, instansi yang

memerlukan tanah dan pemerintah provinsi melakukan tiga tahap selanjutnya

yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi Rencana Pembangunan

Sosialisasi rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada

rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung

maupun tidak langsung.

2) Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan

pengumpulan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan

tanah.Pendataan awal dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan awal

lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan

konsultasi publik rencana pembangunan.

c. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan

bahwa berdasarkan hasil penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan

umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan

tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:

20

1. Pengumpulan data kepemilikan masyarakat beradasarkan ukuran dan

pemetaan bidang tanah yang dimiliki

2. Penilaian ganti kerugian untuk pelepasan hak atas tanah

3. Musyawarah tentang penetapan besaran ganti kerugian

4. Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena pembebasan

lahan

d. Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan

bahwa Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada

Instansi yang memerlukan tanah setelah:

a) Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak

dilaksanakan; dan/atau

b) Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri.

Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan

pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat

bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat

langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi

pembangunan untuk kepentingan umum. Sebelum penetapan lokasi

pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu disampaikan

pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dalam hal terdapat keberatan atau

gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah

tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan. Instansi yang memperoleh

21

tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Sumber Pendanaan Pengadaan Tanah

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2

Tahun 2012, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal Instansi yang memerlukan

tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang

mendapatkan penugasan khusus sesuai dengan peraturan perundang undangan,

pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi

dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dana pengadaan tanah tersebut meliputi dana

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan

pengelolaan, serta sosialisasi.

22

C. Tinjauan Pembangunan Jalan Tol

1. Pengertian Jalan Tol

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol (Undang-

undang nomor 38 tahun 2004). Menurut Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa

jalan tol diselenggarakan untuk:

a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang

b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan

jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi

c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan

d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan

Jalan tol yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan umum adalah jalan

lintas alternatif. Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang

lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Pengusahaan jalan tol dilakukan

oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. Wewenang

penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Rencana umum jaringan

jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan

nasional yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengusahaan jalan tol dilaksanakan

dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan

sebagai bagian jaringan jalan nasional (Undang-Undang Nomor 38 tahun

2004).

23

2. Manfaat Jalan Tol

Pembangunan jalan tol sebagai jalan nasional yang dapat menjaga kesatuan

nasional memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah &

peningkatan ekonomi.

b. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang.

c. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan

Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati

jalan non tol.

d. Badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol

yang tergantung pada kepastian tarif tol (Badan Pengatur Jalan Tol,2014).

D. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah

Tidak adanya konflik yang berkepanjangan bukan penentu kelancaran dalam

proses pelepasan hak atas tanah. Pada saat proses pelepasan hak atas tanah

pasti ditemukan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Bukti kepemilikan tanah

2. Para pemilik bidang tanah tidak hadir sesuai dengan jadwal pengumpulan

data fisik bidang tanah

3. Sulitnya koordinasi karena sebagian para pemilik bidang tanah berdomisili

di luar wilayah desa.

4. Tanah yang dalam status sengketa (Oktaviana, 2015:16-17)

24

E. Faktor-Faktor Pengaruh Sikap Proaktif Masyarakat DalamPembangunan

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang

mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik

aspek politik, ekonomi maupun sosial. Menurut Todaro pembangunan adalah

proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam

struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan

kemiskinan (Nur, 2014:2).

Pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan sangat membutuhkan

dukungan dari masyarakat agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar.

Lubis (2009:181) dalam menentukan keputusan publik tentang proses

pembangunan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau

melibatkan diri. Dalam suatu sistem publik kepentingan yang berkembang akan

sangat beragam. Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik

atau sistem kehidupan dalam suatu negara seringkali terbentur ketika

berhadapan dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan negara itu

sendiri.

Faktor-faktor pengaruh sikap proaktif masyarakat dalam pembangunan adalah

sebagai berikut:

1. Kualitas Layanan Publik (Public Service Quality)

25

Ketidakjelasan prosedur atas penyelesaian suatu layanan masyarakat oleh

dinas atau unit kerja dapat membuat masyarakat menolak terjadinya

pembangunan (Lubis, 2009:186). Pada dasarnya sistem birokrasi yang

positif akan membentuk birokrasi menjadi lebih efisien, rasional dan efektif.

Selain itu, komponen penting dari kualitas layanan publik lainnya adalah

komunikasi, dengan adanya proses komunikasi yang baik maka akan

berfungsi menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai

positif. Pihak pemerintah melakukan komunikasi partisipatoris dapat

mengubah masyarakat secara kolektif (Supriyadi, 2010:161-162). Artinya,

untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan kejelasan

dari pihak pemerintah meneganai prosedur atau transparansi, sistem

birokrasi yang mudah dan komunikasi dalam proses pembangunan.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan rasa keamanan,

kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualiatas pelayanan dapat

diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat

memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan

sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh pemerintah (Sari dkk, 2015:76).

2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa atau Kepala Camat

Akuntabilitas dapat pula menjadi indikator penting kemampuan suatu

pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Kepemimpinan

akan memegang posisi penting dalam menata dan mengatur organisasi

dalam rangka pembangunan. Kepemimpinan Lurah atau Kepala Desa yang

baik dapat menjadi satu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat

26

atau lemahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menjadi semacam

kewajiban moral (moral obligation) dari para pemimpin yang dipilih secara

absah oleh pendukungnnya atau rakyatnya. Keyakinan masyarakat akan

akuntabilitas seorang pemimpin akan diikuti dengan tingkat kepatuhan

masyarakat terhadap keputusan yang telah dibuat oleh sang pemimpin

(Lubis, 2009:185 ; Supriyadi, 2010:162).

3. Sanksi

Dengan adanya pemaksaan (coercion) masyarakat taat pada aturan hukum

karena takut adanya sanksi dari pihak yang lebih kuat atau pemerintah.

Menurut Hobbes, masyarakat secara alamiah memerlukan penguasa kuat

yang mampu mengatasi semuanya. Masyarakat yang kedudukannya lemah

terkadang mendukung program pemerintah karena takut akan sanksi yang

akan diterimanya (Sefriani, 2011:422-423).

4. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

Dewasa ini masyarakat telah mengetahui dan paham akan tujuan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat paham dengan

adanya pembangunan nasional dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi,

pemerataan hasil pembangunan, dan stabilitas ekonomi yang dinamis,

termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah atau wilayah

(Yulianita, 2009:1). Masyarakat juga paham dan meyakini bahwa dengan

adanya pembangunan kepentingan umum dapat menguntungkan diri sendiri

dan khalayak umum (Sefriani, 2011: 423).

27

5. Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang dimana segala

sesuatunya telah diatur didalamnya. Selaku warga negara Indonesia sudah

selayaknya untuk menaati segala aturan yang ada. Kesadaran untuk menaati

hukum ini timbul karena adanya keyakinan dari masyarakat. Masyarakat

menaati aturan hukum bukan karena takut akan sanksi atau hitungan ganti

rugi tapi benar-benar atas dasar keyakinan (internal sense of obligation)

masyarakat sendiri bahwa aturan itu menimbulkan kewajiban yang harus

ditaatinya (Sefriani, 2011:423-424).

F. Penelitian Terdahulu

Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan akan lahan pun semakin

meningkat. Dimana jumlah individu yang kian bertambah memerlukan lahan

untuk tempat tinggal, memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Semakin mengurangnya jumlah lahan yang tersedia maka konflik atau

sengketa lahan sangat rentan untuk selalu hadir dalam permasalahan sosial

(Intan, 2011:184).

Tidak hanya individu atau masyarakat yang memiliki kebutuhan akan lahan,

namun pemerintah juga membutuhkan lahan guna menyejahterakan rakyatnya.

Pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan cara

mengadakan proyek pembangunan. Proyek pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintah sering mengalami penolakkan dari masyarakat. Masyarakat

menolak untuk melepaskan tanahnya sehingga menimbulkan konflik antar

28

masyarakat dengan pemerintah. Konflik pelepasan hak atas tanah dalam

berbagai kasus pembangunan sudah banyak dijadikan tema penelitian.

Salah satu hasil dari penelitian memaparkan beberapa faktor penyebab

masyarakat menolak untuk membebaskan tanahnya karena masyarakat merasa

dirugikan dengan adanya proyek pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah. Masyarakat menilai bahwa kebijakan dari tim pembebasan lahan

tidak menguntungkan sama sekali. Terdapat 3 kebijakan tim pembebasan lahan

dalam pembengunan tersebut, yaitu kebijakan tentang ganti rugi tanam tumbuh

dan bangunan, kebijakan tentang transparasi ganti rugi, dan kebijakan tentang

ganti rugi tanah. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut

menimbulkan konflik pembebasan lahan yang juga berdampak pada hubungan

sosial antara warga desa (Wijaya, 2014:73).

Pada penelitian lain disebutkan alasan masyarakat enggan untuk melepaskan

kepemilikan tanahnya untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

a. Masyarakat yang menguasai atau memiliki tanah beranggapan bahwa

pemerintah adalah tempat yang tepat untuk meminta ganti rugi, karenanya

masyarakat meminta ganti rugi yang tinggi atau dengan kata lain

masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan

pribadi.

b. Masyarakat yang menguasai atau memiliki tanah menganggap bahwa

status tanahnya sangat sakral dan mulia sehingga mereka tidak mau

tanahnya diberikan kepada orang lain walaupun besaran ganti rugi yang

dijanjikan oleh pemerintah sangat tinggi.

29

c. Kebanyakan masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran

akan pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum (Hutabarat,

2008:74)

Pada kasus pembangunan lainnya dipaparkan faktor-faktor eksternal yang

menimbulkan konflik pengadaan tanah adalah ketidakmampuan pemerintah

dalam mendekati masyarakat dikarenakan tidak mengenal budaya masyarakat

setempat. Selain itu, adanya pihak-pihak diluar para pihak yang terlibat

langsung dalam pengadaan tanah . Pihak-pihak yang sengaja membuat

susasana semakin keruh dan konflik yang semakin kompleks (Listyawati dkk,

2014:25).

Permasalahan yang menjadi dasar dari konflik yang sering terjadi adalah

besaran ganti rugi. Besaran ganti rugi yang diterima masyarakat dirasa tidak

sesuai. Masyarakat merasa pihak pemerintah kurang memperhatikan kondisi

ekonomi dan sosial setelah melepaskan kepemilikan tanah. Selain itu,

kurangnya transparasi mengenai besaran ganti rugi sehingga timbul

kecemburuan sosial antar masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat

terhadap pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci pengumpulan data dari

penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang

ditemukan. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini menghasilkan data atau

informasi yang bermakna bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat

mengatasi masalah (Sugiyono, 2008:1).

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) penelitian kualitatif bertujuan

untuk (1) mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi

dilapangan, (2) menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa

yang terjadi di lapangan, (3) menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan

prinsip suatu bidang kajian berdasarkan data dan informasi yang didapat.

Penelitian kualitatif memiliki daya tarik dalam meneliti fakta-fakta dengan

menggunakan strategi (Gunawan, 2014:105-106).

31

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni

penelitian yang bertujuan untuk (1) mengembangkan suatu register tentang

fakta atau peristiwa secara urut dimana peristiwa itu terjadi, (2)

menggambarkan atau mengarkteristikan, (3) memberikan pengetahuan atau

mengajarkan, (4) untuk membuktikan. Tujuan digunakannya pendekatan studi

kasus adalah agar pemahaman atas permasalahan yang diteleti dapat dijelaskan

lebih mendalam dan komprehensif oleh peneliti (Ahmadi, 2014:70).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat Desa

Sabah Balau dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera. Disamping itu akan dibahas juga tentang mekanisme

pelepasan hak atas tanah dan hambatan yang timbul dalam mekanisme

pelepasan hak atas tanah.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa

Sabah Balau dikarenakan desa ini merupakan tempat dilaksanalan ground

breaking pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilakukan oleh

Presiden Jokowi. Selain itu, posisi Desa Sabah Balau ini nantinya akan menjadi

pintu masuk dan keluar di Bandar Lampung. Melihat dari fakta tersebut, sangat

tepat untuk dilakukakan penelitian terkait sikap proaktif masyarakat dalam

mendukung kelancaran pembangunan jalan tol ini.

32

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus penelitian

memberikan batasan-batasan hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berfungsi

memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penetian.

Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada bagaimana mekanisme

pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, faktor

faktor apa saja yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan

hak atas tanah, dan hambatan apa saja yang ditemui pada saat proses pelepasan

hak atas tanah (Suyanto, 2011:171).

Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah

a. Tahap Perencanaan

1. Menentukan letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera

b. Tahap Persiapan

1. Membentuk Tim Satgas

2. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

3. Pendataan Awal Lokasi

4. Konsultasi Publik

5. Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi (Penlok)

c. Tahap Pelaksanaan

1. Membentuk Tim Satgas

2. Pengumpulan Data Kepemilikan Masyarakat

33

3. Penilaian Ganti Kerugian Untuk Tanah Yang akan dibebaskan

4. Musyawarah Tentang Penetapan Besaran dan Bentuk Ganti Kerugian

5. Pemberian Ganti Kerugian Kepada Masyarakat Yang Terkena

Pembebasan Lahan

d. Tahap Penyerahan Hasil

2. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah

a. Proses pendataan kepemilikan tanah masyarakat

b. Koordinasi dengan masyarakat yang berdomisili diluar desa

c. Ketidaktepatan waktu masyarakat dalam mengumpulkan data kepemilikan

tanah

d. Bukti kepemilikan tanah masyarakat

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam

Pembangunan

a. Kebijakan Ganti Rugi Yang Menguntungkan

b. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

(Jalan Tol Trans Sumatera)

c. Kualitas Layanan Publik

1. Transparasi mekanisme pemberian ganti rugi

2. Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah

d. Peran Kepala Desa

e. Pemaksaan atau takut pada sanksi yang berlaku

34

D. Teknik Penentuan Informan

Informan (narasumber) adalah orang yang mengetahui serta memiliki informasi

yang luas terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Keberadaan atau

peran informan dalam suatu penelitian sangat vital, karena dari informanlah

peneliti mendapatkan informasi tentang suatu yang menarik untuk diteliti lebih

lanjut. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah

dengan teknik purposive yaitu penentuan informan dengan pertimbangan dan

tujuan tertentu (Sugiyono, 2014:52).

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah meliputi berapa hal diantaranya;

1. Warga yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera. Dimana warga tersebut dipilih berdasarkan variasi luas

tanah yang dimiliki dan variasi latar belakang pekerjaan.

2. Tim pelepasan tanah yang melakukan proses pelepasan hak tanah dari awal

hingga akhir.

3. Individu yang memiliki informasi mengenai mekanisme pelepasan hak atas

tanah di Desa Sabah Balau

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari tujuh orang dengan rincian profil

masing-masing informan:

1. Su (49)

Su adalah salah satu tim pembebasan lahan dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung. Beliau menjabat sebagai

kepala urusan tata usaha. Beliau selalu mengontrol kerja tim persiapan dan

tim pengadaan tanah dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa

35

kesempatan beliau ikut turun ke Desa Sabah Balau. Beliau merupakan

sosok yang supel dan tegas sehingga mampu mengayomi anggota timnya

dan masyarakat.

2. My (38)

My adalah kepala Desa Sabah Balau yang juga termasuk kedalam tim

satuan tugas pelepasan hak atas tanah dari desa untuk pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera. My telah berdomisili di Desa Sabah Balau selama

kurang lebih 15 tahun. Beliau menjabat sebagai kepala desa sejak tahun

2013. Selama masa kepemimpinannya ini tidak ada masalah yang berat di

Desa Sabah Balau.

3. Sr (65)

Sr merupakan salah satu warga Desa Sabah Balau yang terkena dampak

dari adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Rumah merupakan

tempat tinggal manusia yang memiliki fungsi sebagai pelindung dari panas,

hujan dan angin serta sebagai pemenuhan kebutuhan sosial budaya dalam

masyarakat harus direlakan demi pembangunan jalan tol. Sr sendiri

merupakan seorang buruh yang memiliki 4 orang anak. Dalam

kesehariannya Sr tinggal bersama isteri dan 2 orang anaknya.

4. Mk (65)

Mk adalah salah satu tokoh masyarakat yang keberadaannya cukup

terpandang ditengah masyarakat Desa Sabah Balau. Mk bertempat tinggal

di dusun 1b dan memiliki lahan investasi seluas 5ha di Desa Sabah Balau.

Dari kepemilikan tanahnya yang seluas 5ha tersebut, beliau merelakan 4ha

36

tanahnya yang termasuk dalam patok pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera.

5. Sh (33)

Sh adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Sabah Balau,

tepatnya di Jalan Perjuangan Dusun 3B RT 05 RW 02. Beliau memiliki

lahan seluas 13.414/m2 di Desa Sabah Balau yang terlewati oleh patok

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Beliau merupakan seorang istri

dari seorang wiraswasta. Sh memiliki 3 orang anak yang masih duduk

dibangku sekolah. Dalam kesehariannya Sh mengisi waktunya dengan

menjadi salah satu kader posyandu di Desa Sabah Balau.

6. Al (51)

Al adalah warga Desa Sabah Balau yang tinggal di Jalan M. Azizi Dusun

1B. Dalam kesehariannya beliau membuka usahanya dibidang fotocopy.

Usaha fotocopynya tersebut berada diluar Desa Sabah Balau, tepatnya di

daerah Sukarame. Al memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah dan

istrinya adalah seorang ibu rumah tangga.

7. Bw (56)

Bw adalah seorang kepala dusun yang berada di Desa Sabah Balau. Beliau

beberapa kali mengikuti tahapan dalam mekanisme pelepasan hak atas

tanah di Desa Sabah Balau, seperti pendataan awal lokasi dan musyawarah

penetapan dan bentuk ganti rugi.

37

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut;

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara

informan dan pewawancara. Wawancara tidak hanya dilakukan dalam satu kali

atau dua kali melainkan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan melakukan

wawancara mendalam diharpakan akan mendapatkan informasi yang lengkap

dan sedalam mungkin (Bungin, 2011:101).

Wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi antara penilitian dengan

subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan dalam mencari

informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat dilakukan secara formal dan

informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum

atau tidak resmi (Ahmadi, 2014:119).

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka kepada informan

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme pelepasan hak

atas tanah, hambatan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah dan faktor-

faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas

tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Peneliti tidak membatasi

jawaban yang diberikan oleh informan sehingga informasi yang didapatkan

akan lengkap dan mendalam.

38

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi,

peraturan dan kebijakan (Sugiyono,2014: 82).

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku mengenai pendapat,

dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Sumber dokumentasi

yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya arsip-arsip yang dimiliki

warga, pemerintah desa dan instansi (Nawawi, 1993:133).

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan arsip milik pemerintah desa yang

berhubungan dengan mekanisme pelepasan hak atas tanah, seperti data

kepemilikan tanah masyarakat berdasarkan ukuran, daftar hadir sosialisasi,

berita acara konsultasi publik. Selain itu, peneliti juga akan

mendokumentasikan beberapa foto rumah milik masyarakat yang akan

digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subjek yang

akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan secara langsung

oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang dilontarkan

oleh para informan.

39

2. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder

yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintah desa, catatan peneliti

dilapangan, foto-foto bidang tanah milik masyarakat yang akan digunakan

untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, serta berita media online.

G. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:89) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data

kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang

lain.

Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan

Huberman (Sugiyono, 2014:91), yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema

dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

40

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sebagainya.

Miles dan Huberman (1984) menyatakan: “the most frequent from of

display data for qualitative reseacrh data in the past has been narative text

“, dijelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila

tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah

didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah yang dapat menjawab rumusan

masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

41

Tahapan tahapan dalam analisis data diatas merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dan tahapan yang

lainnya. Analisis dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir

penelitian, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelepasan hak atas tanah

untuk pembangunan jalan tol dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah.

42

Tabel 1. Konsep dan Metode Penelitian

No Konsep Metode Sumber Data1. Mekanisme Pelepasan Hak

Atas Tanaha. Tahap Perencanaan

1. Menentukan letak danluas tanah yangdibutuhkan untukpembangunan Jalan TolTrans Sumatera diProvinsi Lampung

b. Tahap Persiapan1. Membentuk tim satgas

2. Sosialisasi rencanapembangunan Jalan Tol

3. Pendataan Awal Lokasi

4. Konsultasi Publik

5. Surat Keputusan

Wawancara.

Wawancara.

Wawancara,Dokumentasi.

Wawancara,Dokumentasi.

Wawancara,Dokumentasi.

1. Su(Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU)

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa).

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa),3. Mk, Sr, Sh, Al (warga

yang terkenapembebasan lahan)

4. Bw (Aparat Desa).

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa)3. Bw (Aparat Desa).

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa),3. Mk, Sr, Sh, Al (warga

yang terkenapembebasan lahan)

4. Bw (Aparat Desa).

1. Su (Kepala TU TimPembebasan Lahan

43

Gubernur TentangPenetapan Lokasi(Penlok)

c. Tahap Pelaksanaan1. Membentuk tim satgas

2. Pengumpulan datakepemilikan tanahmasyarakat

3. Validasi DataKepemilikan

4. Penilaian ganti kerugianuntuk tanah yang akandibebaskan

5. Musyawarah tentangpenetapan besaran danbentuk ganti kerugian

6. Pemberian gantikerugian kepadamasyarakat yang terkenapembebasan lahan

d. Tahap Penyerahan Hasil

Wawancara,Dokumentasi.

Wawancara.

Wawancara.

Wawancara

Wawancara

Wawancara

Wawancara

Wawancara

Kementerian PU)

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa).

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa),3. Mk, Sr, Sh, Al

(warga yang terkenapembebasan lahan)

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU)

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU)

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa),3. Mk, Sr, Sh, Al

(warga yang terkenapembebasan lahan)

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa),3. Mk, Sr, Sh, Al

(warga yang terkenapembebasan lahan)

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU)

44

2. Hambatan DalamMekanisme Pelepasan HakAtas Tanaha. Proses pendataan

kepemilikan tanahmasyarakat

b. Koordinasi denganmasyarakat yangberdomisili diluar desa

c. Ketidaktepatan waktumasyarakat dalammengumpulkan datakepemilikan tanah

d. Bukti kepemilikan tanahmasyarakat

Wawancara

Wawancara

Wawancara

Wawancara

1. My (Kepala Desa)2. Bw (Aparat Desa)

1. My (Kepala Desa)2. Bw (Aparat Desa)

1. My (Kepala Desa)2. Bw (Aparat Desa)

1. My (Kepala Desa)2. Bw (Aparat Desa)

3. Faktor-Faktor YangMempengaruhi SikapProaktif Masyarakat DalamPelepasan Hak Atas TanahUntuk Pembangunan JalanTola. Kebijakan Ganti Rugi Yang

Menguntungkan

b. Pemahaman TerhadapPentingnya PembangunanUntuk Kepentingan Umum(Jalan Tol Trans Sumatera)

c. Kualitas Layanan Publik1. Transparasi mekanisme

pemberian ganti rugi2. Komunikasi dua arah

yang dilakukan oleh timpelepasan hak atas tanah

d. Peran Kepala Desa

e. Pemaksaan atau takut akansanksi yang berlaku

Wawancara

Wawancara

Wawancara

Wawancara

Wawancara

1. Su (Kepala TU TimPembebasan LahanKementerian PU),

2. My (Kepala Desa),3. Mk, Sr, Sh, Al

(warga yang terkenapembebasan lahan).

1. Mk, Sr, Sh, Al (wargayang terkenapembebasan lahan)

1. Mk, Sr, Sh, Al(warga yang terkenapembebasan lahan)

1. Mk, Sr, Sh, Al(warga yang terkenapembebasan lahan)

1. Mk, Sr, Sh, Al(warga yang terkenapembebasan lahan)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sabah Balau

Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

dahulu lebih dikenal dengan nama Desa Siti Rejo. Desa Siti Rejo merupakan

pemekaran dari Desa Suwaluh yang sampai saat ini letaknya disebelah utara

Desa Siti Rejo. Desa Siti Rejo hanya berjarak 3Km dari Kota Bandar Lampung.

Kehidupan sekelompok masyarakat di Desa Siti Rejo sangat rukun dan damai

meskipun dalam keadaan primitif.

Kehidupan di Desa Siti Rejo pada saat itu juga dihiasi dengan hal-hal yang

berbau mistis. Konon cerita, di Desa Siti Rejo terdapat mahluk halus yang

menyerupai anak kecil mencari yuyu (sejenis kepiting) dan katak pada malam

hari. Kepala makhluk halus ini mengeluarkan api yang menyala bagaikan obor

(seperti jangkitan).

Seiring berjalannya waktu, seluruh warga Desa Siti Rejo mengetahui hal tersebut

dan hingga pada saat itu warga merasa resah akan keberadaan makhluk halus

tersebut sehingga aparat desa memutuskan untuk menembak makhluk tersebut.

Namun yang terjadi pada saat itu adalah makhluk halus berkepala obor semakin

banyak.

46

Setelah kejadian itu Desa Siti Rejo makin termasyur namun bukan dengan nama

Siti Rejo tetapi kata janggitan (Sabah Balau) yang identik dengan mahluk halus

(hantu). Kepopuleran Desa Sabah Balau menenggelamkan nama Desa Siti Rejo

sehingga oleh para pejabat pada saat itu desa siti rejo di ganti dengan nama Desa

Sabah Balau.

Seiring berjalannya waktu para warga sabah balau yang di motori oleh para

perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda bersatu untuk mengubah sabah

balau menjadi ikon baru yang terang benderang di era modern. Seluruh warga

masyarakat menciptakan brand baru Sabah Balau yang semula terang karena

makhluk aneh menjadi terang benderang dengan gebyar kembang api dalam

setiap ulang tahun Desa Sabah Balau dan program 300 lampu di seluruh penjuru

Desa Sabah Balau.

B. Letak dan Luas Wilayah Desa Sabah Balau

Desa Sabah Balau merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Letak Desa Sabah Balau ditinjau

berdasarkan orbitase atau jarak desa dari pusat pemerintah. Maka jarak Desa

Sabah Balau dari ibu kota kecamatan yaitu 20 km dengan perkiraan lama jarak

tempuh ke ibu kota kecamatan selama 1 jam. Jarak Desa Sabah Balau dari ibu

kota kabupaten yaitu 87 km dengan perkiraan lama jarak tempuh ke ibu kota

kabupaten selama 2,5 jam (Monografi Desa Sabah Balau, 2013).

Desa Sabah Balau berbatasan dengan beberapa kelurahan, antara lain sebagai

berikut:

47

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Way Huwi dan Way Galih, Kecamatan

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukarame dan Sukabumi,

Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukarame dan Harapan Jaya,

Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukanegara, Way Galih dan

Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas pemukiman 345ha/m2

Pertanian sawah tadah hujan 85ha/m2

Ladang 102ha/m2

Jalan umum 23km/m2

Sekolah 2ha/m2

Sumber: Monografi Desa Sabah Balau, 2013

Luas wilayah Desa Sabah Balau adalah 534 ha/m2. Dengan luas pemukiman

masyarakat sebesar 345 ha, luas pertanian sawah tadah hujan sebesar 85 ha, luas

ladang sebesar 102 ha, dan luas sekolah sebesar 2 ha.

C. Karakteristik Tanah Pelepasan di Desa Sabah Balau Untuk Pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung membutuhkan

tanah seluas 2.670 ha/m2. Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung ini

melintasi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten

48

Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Dari ketiga kabupaten tersebut,

Jalan Tol Trans Sumatera melintasi Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung

Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, 2015).

Luas wilayah Desa Sabah Balau adalah 534 ha/m2, dimana mayoritas lahan di

Desa Sabah Balau merupakan lahan perkebunan. Lahan perkebunan tersebut ada

yang milik pemerintah yaitu, PT. PN (Perseroan Terbatas Perkebunan

Nusantara) dan sebagian lainnya milik masyarakat. Selain lahan perkebunan,

terdapat pula sawah, ladang dan pemukiman warga (Monografi Desa Sabah

Balau, 2013).

Berikut peta Desa Sabah Balau, dimana lahan yang berwarna hijau adalah lahan

milik PT. PN, lahan berwarna biru adalah ladang, lahan berwarna cokelat adalah

pemukiman warga, dan lahan berwarna kuning adalah sawah:

Gambar 1. Peta Desa Sabah Balau. Sumber: Monografi Desa Sabah Balau,

2013

49

Lahan perkebunan milik PT. PN di Desa Sabah Balau masuk ke dalam patok

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Selain itu, lahan perkebunan, sawah

dan pemukiman milik warga juga ada yang terkena pembebasan untuk

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Jumlah warga yang kepemilikan

lahannya harus dibebaskan sebanyak 115 warga (Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, 2015).

Pemilik lahan perkebunan di Desa Sabah Balau tidak hanya berasal dari warga

Desa Sabah Balau sendiri, melainkan banyak pemilik lahan yang berasal dari

luar Desa Sabah Balau, bahkan diluar Provinsi Lampung. Hal tersebut terjadi

karena lahan perkebunan di Desa Sabah Balau merupakan lahan investasi yang

sudah di kavlingkan.

Lahan di Desa Sabah Balau milik warga yang harus dibebaskan adalah sebesar

274.058/m2, yaitu terdiri dari lahan perkebunan, sawah dan pemukiman. Dimana

lahan perkebunan yang mendominasi dengan luas 172.986/m2, sedangkan lahan

persawahan hanya sebesar 52.107/m2. Selain itu, 3 rumah milik warga Desa

Sabah Balau juga ada yang masuk kedalam patok pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera. Pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau

tidak ada fasilitas umum yang harus direlakan seperti masjid, sekolah atau balai

desa (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

86

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif

masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera, sebagai berikut:

1. Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum Pasal 1 hingga Pasal 50 dan sesuai dengan

tahapannya, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan

penyerahan hasil menjunjung asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan,

keikutsertaan, dan kesejahteraan.

2. Secara keseluruhan mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya di Desa Sabah Balau

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berjalan sesuai

dengan yang diharapkan warga yang terkena pembebasan tanah, namun

tetap ada hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hambatan-

87

hambatan yang ditemui dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah

tersebut yaitu:

a. Proses pendataan kepemilikan tanah warga. Di Desa Sabah Balau

terdapat tanah kavlingan yang sudah berganti tangan berkali-kali,

sehingga sulit untuk menemukan pemilik tanah.

b. Mayoritas warga yang terkena pembebasan tanah bukan warga Desa

Sabah Balau sehingga sulit untuk berkoordinasi.

c. Ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan

tanah. Dengan alasan sibuk bekerja membuat warga telat

mengumpulkan berkas-berkas kepemilikan tanahnya.

d. Bukti kepemilikan tanah warga. Beberapa alas kepemilikan tanah

berupa warisan dan tanah kavlingan belum atas nama pemilik yang

sekarang, sehingga warga tersebut harus terlebih dahulu mengurus alas

kepemilikan tanah.

3. Dalam proses pelepasan hak atas tanah pada pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera tidak ditemukan konflik, khususnya di Desa Sabah Balau

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sikap proaktif

masyarakat Desa Sabah Balau dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain;

a. Kebijakan ganti rugi yang menguntungkan. Warga tidak hanya

mendapatkan uang ganti rugi atas tanah yang dimiliki, tetapi tanam

tumbuh, bangunan dan nilai ekonomis lainnya.

88

b. Masyarakat telah memiliki pemahaman terhadap pentingnya

pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera.

c. Kualitas layanan publik yang baik. Transparasi mekanisme pelepasan

hak atas tanah dan sistem komunikasi dua arah telah dilakukan oleh tim

pelepasan hak atas tanah.

d. Peran Kepala Desa Sabah Balau. Mediasi yang dilakukan oleh Kepala

Desa Sabah Balau dapat mengubah keputusan salah satu warga yang

awalnya kurang setuju dengan jumlah ganti rugi yang diterima.

e. Takut akan sanksi yang berlaku. Warga sadar akan sanksi yang akan

diterima jika tidak setuju, yaitu harus mengajukan gugatan ke

pengadilan negeri. Untuk mengajukan gugatan tersebut membutuhkan

waktu, tenaga dan biaya.

Dari beberapa faktor tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kerja sama

dan komitmen antara instansi pemohon (Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung), masyarakat yang memiliki

tanah, pemerintah daerah dan lembaga pertanahan baik provinsi maupun

kabupaten.

B. Saran

Dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif

masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

89

1. Instansi atau pemerintah yang ingin melakukan pembangunan

dikemudian hari dan mumbutuhkan lahan milik masyarakat dapat

mempelajari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terlebih dahulu

untuk mencegah terjadinya konflik pembebasan lahan.

2. Proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan terkesan

terburu-buru karena mengejar target waktu penyelesaian yang telah

ditetapkan oleh instansi atau pemerintah. Upaya ini hanya akan

membuat masyarakat sedikit kesulitan untuk mengikuti segala

rangkaian pembebasan lahan. Hendaknya proses pembebasan lahan

berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti

selanjutnya, dimana peneliti selanjutnya disarankan untuk memperoleh

informasi yang lebih medalam sehingga dapat memperkaya hasil

penelitian ini dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, Abu. 1999. Psikologi Sosial. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitiatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz

Media.

Azwar, Saifuddin. 2013. Sikap Manusia, Teori Dan Pengukurannya. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Graafindo

Persada.

Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta:

Bumi Aksara.

Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kulsum, Umi dan Jauhar, Mohammad. 2014. Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta:

Prestasi Pustaka.

Nawawi, Hadari. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press.

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif

Pendekatan. Jakarta: Kencana

Wresniwiro, 2007. Membangun Republik Desa. Jakarta: Visimedia.

Yuwono, Teguh, 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah

Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: Clogapps Diponegoro University.

Arsip

Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

2014. Tujuan dan Manfaat Jalan Tol. Diunduh dari:

http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat [24 September 2015]

BPN. 2012. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Diunduh dari:

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-

Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876 [3 September 2015]

Bappenas. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–

2009. Diunduh dari:

http://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN_2004-2009.pdf

[25 September 2015]

BPS. 2010. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi. Diunduh dari:

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267. [18 September 2015]

Monografi Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten lampung

Selatan 2013

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 2015 perubahan ketiga atas

Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Jurnal Online

Basri, Said Hasan. 2013. Analisis Konflik Pembebasan Tanah Dan Resolusinya Di

Balik Mega Proyek Jembatan Suramadu. Walfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan

Sosial. Diunduh dari: http://digilib.uin-

suka.ac.id/13936/1/Welfare%20Vol%202%20No%201%20Januari%20-

%20Juni%202013%20CHAPTER%202.pdf [3 September 2015]

Intan, Dimiyati Gedung. 2011. Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi

Lampung. Jurnal Keadilan Progresif. Diunduh dari:

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=158436&val=5958&titl

e=Penyelesaian%20Konflik%20Pertanahan%20di%20Provinsi%20Lampun

g [27 September 2015]

Listyawati, Hery. Sulastriyono. 2014. Kajian Konflik Dalam Pengadaan Tanah

Untuk Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami Alai-By Pass Di Kota Padang.

Mimbar Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Diunduh

dari:http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281673&val=7175

&title=KAJIAN%20KONFLIK%20DALAM%20PENGADAAN%20TAN

AH%20UNTUK%20PEMBANGUNAN%20JALUR%20EVAKUASI%20

TSUNAMI%20ALAI-BY%20PASSDI%20KOTA%20PADANG[4 Oktober

2015]

Lubis, Asri. 2009. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED. Diunduh dari:

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Article-24607-Asri.pdf [18

September 2015]

Misiyanti, Rika. 2014. Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan

Sungai Kunjang Kota Samarinda. Ejournal: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik Universitas Mulawarman. Diunduh dari:

http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2014/05/(283563050)%20eJournal%20rika%20(05-20-14-

10-37-45).pdf [18 September 2015]

Nur, Faisal. Bulkis, Sitti. Naping, Hamka. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam

Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus: Program Alokasi

Dana Desa Di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba. Diunduh dari:

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/20896e948e4eafaba6c303ccdf0d8280.pd

f [18 September 2015]

Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti, Neri. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma.

Diunduh dari: jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/5/4 [4

Oktober 2015]

Sefriani. 2011. Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional

dalam Perspekti Filsafat Hukum. JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 18.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diunduh dari:

Supriyadi. 2010. Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa

Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pangkoh Sari

Kecamatan Pandih batu Kabupaten Pulang Pisau. Diunduh dari:

http://jurnalstieikayutangi.ac.id/downlot.php?file=9.PENGARUH%20IMPL

EMENTASI%20PROGRAM%20DANA%20PEMBANGUNAN%20DESA

%20TERHADAP%20PARTISIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%2

0PEMBANGUNAN.pdf [4 Oktober 2015]

Yulianita, Anna. 2009. Analisis Sektor Unggulan Dan Pengeluaran Pemerintah Di

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Diunduh

dari:http://eprints.unsri.ac.id/2834/1/Analisis_Sektor_Unggulan_dan_Pengel

uaran_Pemerintah_di_Kab_OKI_--_isi.pdf [4 Oktober 2015]

Artikel Online

Soemardi, B.W. 2006. Manajemen Risiko Proyek dalam Pembangunan

Infrastruktur. Semarang: Seminar Nasional Manajemen Konstruksi, Magister

Teknik Sipil UNISSULA. Diunduh dari:

http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wp-

content/uploads/2007/03/4manajemenrisikoproyek.pdf [24 September 2015]

Berita Online

Antara. 2015. Ridho Harap Pembangunan Tol Berbarengan dengan Dermaga.

Diunduh dari: http://lampost.co/berita/ridho-harap-pembangunan-tol-

berbarengan-dengan-dermaga [ 18 September 2015]

Sutaryana, Dadan. 2015. Pemerintah segera Membangun Jalan Tol Lintas

Sumatera. Diunduh dari:

http://www.rri.co.id/post/editorial/223/editorial/pemerintah_segera_memban

gun_jalan_tol_lintas_sumatera.html [ 18 September 2015]

Skripsi

Wijaya, Anton Prastyo. 2015. Konflik Pembebasan Lahan Dalam Proyek

Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera (Studi Kasus Konflik

Pembebasan Lahan Warga Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten

Lampung Timur). Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung.

Hutabarat, Syarifuddin. 2008. Kajian Pengadaan Lahan Pembangunan Lahan

Studi Kasus: Flyover Amplas Medan. Diunduh dari:

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4360/1/09E00165.pdf [4

Oktober 2015]

Oktaviana, Yeni Indrayani. 2015. Pelaksanaan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan

Tanah Untuk Pembangunan Jalan Bypass Bill II Studi di Kabupaten Lombok

Barat. Diunduh dari:

http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Yeni-Indrayani-

Oktaviana-D1A111311-PELAKSANAAN-GANTI-KERUGIAN-DALAM-

PENGADAAN-TANAH-UNTUK-PEMBANGUNAN-JALAN-BYPASS-

BIL-II.pdf [4 Oktober 2015]